PENGARUH INFLASI, JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KOTA PADANG Rahmad Husein Nasution1, Herawati1, Dandes Rifa2, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta Email :
[email protected]
ABSTRACT Tax is a major source for Indonesia State Budget (APBN) and used to finance the state’s expenditure, routine and development expenditure. This research discusses the effect of the number of inflation, tax payer and tax inspection on personal income tax in Padang city. This research was held in Padang Tax Authority and Statistical Center Department Padang City. The date used in this research is secondary data from 2010 – 2012, that is data personal income tax, inflation, tax payers and tax inspection with data count. It was used multiple linier regressions. This research proved that inflation, tax payers and tax inspection partially had no a significant influence to personal income tax in Padang City. Keywords : Inflation, Tax Payers, Tax Inspection, Personal Income Tax.
PENDAHULUAN dari pajak (Undang-Undang No.16 Tahun 2009). Untuk menentukan penerimaan pajak memerlukan suatu perencanaan yang wajar dan objektif dalam arti tidak hanya berorientasi pada pencapaian penerimaan semata, akan tetapi juga harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi di dalam penentuan suatu target penerimaan pajak. Oleh karena itu perlu dikaji faktorfaktor manakah yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak sehingga target yang dialokasikannya dapat teralisasi dengan baik sesuai dengan potensi yang ada. Menurut Herryanto dan Toly (2013) Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan,
Latar Belakang Pembangunan disegala bidang harus terus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri karena dibutuhkan biaya yang sangat besar. Peran serta masyarakat sangat diharapkan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan membayar pajak (Manik 2012). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber pembiayaan utama untuk pembangunan di Indonesia adalah berasal
1
perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong dalam jenis pajak langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak bisa dialihkan ke orang lain ( Herryanto dan Toly, 2012). Adapun target dan realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Padang dari tahun pajak 2010-2012 adalah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2010 - 2012 lebih rendah dari pada target sebenarnya dengan tingkat realisasi 2010 82,17%, 2011 79,11% dan tingkat realisasi pada tahun 2012 74,95%. Kenapa bisa tiap tahunnya tidak mencapai target ? apa karena pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak atau Pemeriksaan Pajak. Untuk lebih mengoptimalkan penerimaan negara di sektor perpajakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan Tax Reform (penyempurnaan undang– undang perpajakan) sejak tahun 1983, 1991, 1994, 2000, kemudian diubah lagi pada tahun 2008. Karena sejalan dengan adanya perkembangan perekonomian, undang–undang perpajakan yang lama teryata tidak sesuai lagi dengan sosial ekonomi masyarakat indonesia baik dari sisi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembagunan nasional yang telah di capai, juga belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek dalam menghasilkan penerimaan negara (Nasution 2008). Dalam hal ini pemerintah telah mengambil beberapa kebijaksanaan antara lain dengan menerapkan sistem selfassessment, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi
kewajibannya. Dalam sistem ini, pemerintah tidak lagi berperan terlalu aktif karena tidak dibebani kewajiban untuk menghitung pajak terutang tiap Wajib Pajak seperti pada sistem official– assessment. Dimana sistem official– assessment wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak terletak pada fiskus atau aparat pajak (Muiz 2012). Sistem self–assessment lebih membutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk dengan patuh melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak untuk tepat waktu menyetor pajak, maka diharapkan semakin besar penerimaan pajak negara. Bila ingin memaksimalkan penerimaan pajak dengan sistem self assessmen, selain berusaha meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif, maka pemerintah juga harus berupaya agar pembayaran pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional (Herryanto dan Toly, 2013). Pengertian Wajib Pajak Undang-undang No 16 Tahun 2009 menyatakan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Hak dan Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 yaitu : 1.Hak Wajib Pajak :
2
a) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa b) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu c) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal pajak d) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak e) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak f) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan g) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan h) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. 2. Kewajiban Wajib Pajak : a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP b) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak c) Mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas
d) Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang dizinkan, yang pelaksanaannya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan e) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yangdiatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan f) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan perpajakan
Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang dikenakan terhadap subjek pajak yang mempunyai penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui adanya ciri pajak penghasilan, yaitu : 1. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh karena suatu hal dimana tambahan kemampuan ekonomis tersebut
3
dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. 2. Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Tahun pajak adalah waktu takwin atau satu tahun buku. 3. Penghasilan yang kena pajak adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik dari dalam negeri atau luar negeri serta penghasilan yang berasal dari Indonesia yang diperoleh orang luar negeri.
2
Inflasi Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian dimana terjadi kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan adalah harga barang dan jasa yang biasa terjadi permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran atau persediaan barang di pasar, dalam hal ini lebih banyk uang yang beredar yang digunakan untuk membeli barang dibanding dengan jumlah barang dan jasa, tidak semua yang namanya kenaikan harga selalu diidentikan dengan inflasi, misalnya kenaikan harga pada hari lebaran, ini hanya gejolak pasar yang terjadi sesaat saja dan tidak berlangsung terus-menerus. Inflasi biasanya dibedakan atas tiga bentuk Sukirno (2012 : 333-336) : 1 Inflasi Tarikan Permintaan, inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa.
3
Inflasi Desakan Biaya, inflasi ini berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi yang meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang (inflasi). Inflasi Diimpor, inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga barang-barang yang diimpor. Inflasi ini akan wujud apabila barang-barang impor mengalami kenaikan harga yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengeluran perusahaanperuasahaan.
Pemeriksaan Pajak Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak merupakan salah satu peran dan tugas fiskus dalam diterapkannya sistem pemungutan self-assessment di Indonesia. Defenisi pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) UU No. 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 4
Pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fiskus mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan dengan baik dan benar sedemikian sehingga kepatuhan pajak akan senantiasa meningkat dari tahun ke tahun.
untuk menjawab permasalahan terdapat dalam penelitian.
yang
Jenis Pemeriksaan Pajak
H2 : Terdapat pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di kota padang.
Dalam penelitian ini, hipotesis awal sebagai berikut : H1 : Terdapat pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di kota padang.
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.04/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak , terdapat 2 (dua) jenis pemeriksaan, yaitu : a. Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-undang KUP. b. Pemeriksaan berdasarkan risiko ( risk based audit ) yang selanjutnya disebut dengan Pemeriksaan Khusus, merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.
H3 : Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di kota padang. METODE PENELITIAN Ruang Lingkup Penelitian Penelitian akan dilakukan di KPP Pratama Padang. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui apakah variabelvariabel yang dianalisis yaitu Inflasi, Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Padang. Analisis terhadap variabelvariabel tersebut dilakukan mulai Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2012.
Kerangka Pemikiran
Jenis dan Sumber Data
Dengan demikian maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di kota padang dipengaruhi oleh inflasi, jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sekaran (2011) mengatakan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti, data yang diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, dan informasi yang tersedia dari sumber publikasi atau nonpublikasi di dalam atau luar organisasi, semua untuk dapat berguna bagi penelitian. Data yang
Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan jawaban sementara ataupun kesimpulan sementara 5
Ɛ = Variabel diluar model tetapi tidak ikut berpengaruh terhadap varibel terikat Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, karena penelitian ini dirancang untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS).
dimaksud sudah didokumentasikan atau dipublikasikan, data tersebut adalah : 1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Padang selama tahun 2010– 2012 2. Laporan Pemeriksaan Pajak Kota Padang selama tahun 2010-2012 3. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Kota Padang selama tahun 2010-2012 4. Tingkat Inflasi Kota Padang selama tahun 2010-2012 Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang dan KPP Pratama Padang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian.
Variabel penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dilihat dari jumlah penerimaan Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam jutaan rupiah. Variabel Inflasi di ukur yang dinyatakan dalam persen . Variabel Jumlah Wajib Pajak dilihat dari jumlah total Wajib Pajak Orang Pribadi yang aktif di KPP Pratama Padang. Sedangkan variabel Pemeriksaan Pajak di ukur dengan menggunakan STP karena STP merupakan produk hasil pemeriksaan yang paling bayak diterbitkan oleh KPP Pratama Padang.
Model Analisa Penelitian ini mencari bagaimana pengaruh antara inflasi, pendapatan perkapita dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan model ekonometrika dalam bentuk:
Sebelum melakukan analisa data, terlebih dahulu disajikan hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel dan kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas dan uji autokorelasi. Setelah model regresi memenuhi semua asumsi klasik, baru dilakukan uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t).
Y= α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + Ɛ Dimana : Y = Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi X1 = Inflasi X2 = Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi X3 = Pemeriksaan Pajak α = Konstanta β1, β2, β3 = Koefesien regresi dari masing-masing variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan 6
HASIL DAN PEMBAHASAN Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Variabel Peneliti Pajak Penghasilan Orang Pribadi Inflasi Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pemeriksaan Pajak
N 33
Minimu m 1,60
Maksimu m 22,70
Ratarata 3,2922
33 33
0,82 5,15
10,30 8,85
5,4306 5,7683
33
20,00
215,00
82,194 4
sampel sebesar 5,7683 yang menghasilkan standar deviasi 0,88667. Variabel ke empat pada penelitian ini yang digunakan adalah Pemeriksaan Pajak terlihat nilai terendahnya sebesar 20,00 sedangkan nilai Std. tertingginya sebesar 215,00. Deviasi 3,76107 Maka secara keseluruhan nilai rata-rata Pemeriksaan Pajak yang dijadikan sampel adalah 2,13612 0,88667 sebesar 82,1944 dengan santar deviasi 44,82207. 44,82207
Sumber : Hasil Pengolahan Data Uji Normalitas Pada tabel 4.1 terlihat nilai Penerimaan Pajak Penghasilan terendah yang dijadikan sampel adalah sebesar 1,60 sedangkan nilai Penerimaan Pajak Penghasilan tertinggi yang dijadikan sampel sebesar 22,70. Secara keseluruhan pada umumnya sampel yang digunakan pada penelitian ini memiliki rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) sebesar 3,2922 yang menghasilkan standar deviasi sebesar 3,76107. Pada penelitian ini variabel kedua yang digunakan adalah Inflasi, selama periode observasi terlihat nilai Inflasi terendah yang dijadikan sampel adalah sebesar 0,82 sedangkan nilai Inflasi tertinggi yang dijadikan sampel adalah sebesar 10,30. Secara keseluruhan rata rata Inflasi yang dijadikan sampel adalah sebesar 5,4306 yang menghasilkan standar deviasi data sebesar 2,13612. Variabel ke tiga yang digunakan adalah Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlihat nilai terendahnya sebesar 5,15 sedangkan nilai tertingginya sebesar 8,85. Secara keseluruhan rata-rata Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang dijadikan
Pada penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan bantuan uji statistik non parametric One Sample Kolmogorov Smirnov Test. Didalam tahapan pengujian normalnya masing masing variabel ditentukan dari nilai asymp sig (2-tailed) diatas atau sama dengan 0,05. Tabel 4.2 Hasil Pengujian Normalitas Keterangan Variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Inflasi Jumlah Wajib Pajak Pemeriksaan Pajak
Asymp Sig (2Tailed) 0,219
Alpha
Kesimpulan
0,05
Normal
0,864 0,235
0,05 0,05
Normal Normal
0,306
0,05
Normal
Sumber : hasil pengolahan data Pada Tabel 4.2 terlihat masing masing variabel penelitian telah berdistribusi normal. Masing masing variabel tersebut telah memiliki nilai asymp sig (2-tailed) diatas atau sama dengan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian yang digunakan telah berdistribusi normal, 7
sehingga tahapan pengolahan data lebih lanjut dapat segera dilaksanakan.
regresi berganda tidak teridentifikasi atau bebas dari gejala multikolinearitas.
Uji Multikolinieritas
Uji Autokorelasi
uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasinya antar sesama variabel bebas lain sama dengan nol. Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance inflation factor (VIF), nilai tolerance yang besarnya dibawah 0,1 atau sama dengan nilai VIF diatas 10 menunjukkan bahwa ada multikolinearitas diantara variabel bebasnya. Tabel 4.3 Hasil Pengujian Multikolinearitas Variabel Independen
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Autokorelasi di uji dengan menggunakan Durbin_Watson. Secara umum dengan menggunakan angka Durbin-Witson bisa diambil patokan (Santoso,2000): Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi
Keteranga n Inflasi
Toleran ce 0,978
Jumlah Wajib Pajak Pemeriksaa n Pajak
0,919 0,905
VIF 1.02 3 1.08 8 1.10 5
Kesimpu lan Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi
b
Model Summary
Model 1
Std. Error R Adjusted R of the Square Square Estimate
R .209 a
Sumber : hasil pengolahan data
.044
-.055
.63703
DurbinWatson 1.291
a. Predictors: (Constant), pp, inf, wp
Pada tabel 4.3 terlihat bahwa masing masing variabel independen yang membentuk dua model persamaan regresi telah memiliki nilai tolerance ≥ 0,10 dan VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing masing
b. Dependent Variable: pph
Berdasarkan hasil analisis dari tabel 4.4 di atas, dapat diketahui nilai Durbin-Witson sebesar 1,291. Karena nilai DW berkisar antara antara -2 sampai +2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autkorelasi.
variabel independen yang akan dibentuk kedalam sebuah model atau persamaan 8
yang telah terbentuk terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Oleh sebab itu tahapan pengolahan data lebih lanjut dapat segera dilaksanakan.
Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Pada penelitian ini cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Glejser. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadinya Heteroskedastisitas. Model regresi dapat disimpulkan tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas jika hasil dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%.
Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berikut ini adalah hasil dari pengujian hipotesis : Uji Koefisien Determinasi (R2) Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi b
Model Summary
Model 1
R Adjusted R Square Square
R .209 a
Sig 0,404
0,05
Inflasi
0,411
0,05
Jumlah 0,728 Wajib Pajak Pemeriksaan 0,250 Pajak
0,05 0,05
.63703
b. Dependent Variable: pph
Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh nilai R Square sebesar 0,044. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 04,4%, sedangkan sisanya 95,6% dipengaruhi oleh faktorfaktor lain tidak termasuk dalam penelitian.
Alpha Kesimpulan
(Constant)
-.055
a. Predictors: (Constant), pp, inf, wp
Tabel 4.5 Hasil Pengujiaan Heteroskedastisitas Model Glejser Keterangan
.044
Std. Error of the Estimate
Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi Tidak Terjadi
Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada Tabel 4.5 terlihat bahwa masing masing variabel penelitian yang digunakan telah memiliki nilai signifikan diatas 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi absolute 9
masing variabel bebas memiliki nilai t sig <0,05, maka dapat dikatakan variabel bebas X1, X2 dan X3 memiliki pengaruh terhadap variabel Y (penerimaan pajak penghasilan orang pribadi) secara parsia
Uji Koefisien Regresi Secara Simultan ( Uji F ) Uji F dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara bersamaan, dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda untuk Uji F b
ANOVA Sum of Model 1
Squares Regression
Mean df
Square
.537
3
.179
Residual
11.768
29
.406
Total
12.305
32
F .441
Berdasarkan tabel 4.8 dapat disimpulkan hasil regresi linier berganda sebagai berikut : Y = 3.426 + 0.022.X1 – 0.243.X2 + 0.002.X3 Pada variabel Inflasi memiliki nilai 0.022, pada variabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai 0.243 dan pada variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai Sig. 0.002. .725
a
a. Predictors: (Constant), pp, inf, wp b. Dependent Variable: pph
Tabel 4.8 Berdasarkan tabel 4.7 tersebut, Hasil Perhitungan Regresi Linier dapat diketahui nilai F hitung adalah Berganda untuk Uji t sebesar 0,441 dengan nilai signifikansi Variabel B t Sig Kesimpulan 0,725. Karena nilai signifikansi F Konstanta 3.426 1.536 .13 sebesar 0,725 (α>0,05), maka dikatakan 5 bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. .022 .403 .69 Tidak Dengan demikian dapat disimpulkan Inflasi (X1) 0 signifikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang -.243 -.635 .53 Tidak signifikan antara Inflasi, Jumlah Wajib Jumlah 0 signifikan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak Orang penerimaan Pajak Penghasilan. Pribadi (X2) Uji Koefisien Regresi Secara Parsial ( Pemeriksaan .002 .682 .51 Tidak Uji t ) Pajak (X3) 0 signifikan Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independent (X1, X2, X3) secara parsial (individu) berpengaruh terhadap variabel dependent (Y). Jika masing10
2. Bagi pihak KPP Pratama Padang, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perpajakan dalam hal Pemeriksaan Pajak. 3. Bagi peneliti selanjutnya yang dimana dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga variable independent dan satu variable dependent. Disarankan bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas ruang lingkup penelitiannya, yaitu dengan meneliti faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap penerimaan
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu tentang Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak tehadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Padang, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Bahwa pengaruh variable Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 04,4%, sedangkan sisanya 95,6% dipengaruhi oleh faktorfaktor lain tidak termasuk dalam penelitian. 2. Bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara Inflasi dengan penerimaan Pajak Penghasilan, Jumlah Wajib Pajak dengan penerimaan Pajak Penghasilan dan Pemeriksaan Pajak dengan penerimaan Pajak Penghasilan. Bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan antara Inflasi, Jumlash Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.
pajak penghasilan orang pribadi dan menambah jangka waktu yang lebih lama.
DAFTAR PUSTAKA Fassi, Randy, Al. (2010). AnalisiPengaruh Suku Bunga SBI, Fluktuasi KursDollar AS dan Tingkat Inflasi Terhadap Pajak Penghasilan. Skiripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Ghozali, Imam. (2012). Aplikasi Analisis Mulrivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Saran Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian ini dapat dikemukakan saransaran sebagai berikut : 1. Dalam menata dan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Padang untuk masa akan datang, hendaknya memperhatikan faktorfaktor ekonomi yaitu Inflasi dan Pendapatan Perkapita.
Hariyudha, Reza. (2009). Analisis Pengaru Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Usaha, Pertumbuhan PDRB dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Skiripsi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Herryanto, Marisa, dan Toly, Agus, Arianto (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan sosialisasi Perpajakan, 11
dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Tax & Accounting Review, Vol. 1, NO. 1.
Madium. Rahmawati, Anik. (2010). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP PMA Jakarta Tahun 2007-2008. Skiripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Manik, Henry, Rotuahman. (2012). Analisis Pengaruh Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Sumber Penghasilan Perusahaan dan Sumber Pendapatan Masyarakat Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Medan (Analisis Jalur). Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Mardiasmo. (2008). Perpajakan. Edisi 7. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Rahayu, Dwi. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan. Sekaran, Uma. (2012). Research Methods For Business. Salemba Empat, Jakarta. Suandy, Early. (2006). Perpajakan. Salemba Empat, Jakarta.
Marpaung, Vinelia, Agustia,. Ahmad, Djamaludin,. Dan Mahalli, Kasyful. (2008). Analisis Factor Of Influence Tax Arrears In North Sumatera Utara. Skiripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
Suandy, Early.(2002). Hukum Penerbit Salemba, Jakarta.
Pajak.
Subekti R,. Tobias,. Dan Ansori. (2003). Dasar-dasar Perpajakan.Universitas Terbuka, Jakarta.
Muiz, Enong. (2012). Pengaruh Inflasi dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pajak penghasilan di Propinsi Banten. Jurnal Akuntansi, STIE Muhammadiyah Jakarta. Volume 1, Nomor 2.
Sukirno, Sadono. (2012). Makroekonomi Teori Pengantar. Edisi Ketiga. PT RajaGrafindoPersada, Jakarta. Santoso, S. (2000). Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.
Murni, Asfia. (2006). Ekonomika makro : Replika Aditam. Bandung. Nasution, Ismail, Fahmi, (2008). Analisis Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di Propinsi Sumatera Utara. Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
Sutanto, M. (2009). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Mataram. Unpublished Undergroduate Thesis, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
Oktivani, Debby. (2007). Pengaruh Kepatuhan Pajak dan Jumlah Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak
Undang – undang No. 16. Tahun (2009). Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
12
Widodo, Junaedi, Eko. (2004). “Memanfaatkan Data Pemeriksaan Untuk Menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak”. Dalam Robert Pakpahan dan Toyomu Yuasa, peny,. Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia: Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang Penerbit Kharisma, Jakarta.
13
