PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
I.
KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945, dengan tugas pokok memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peradilan Tata Usaha Negara adalah bagian Peradilan yang bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara orang perorangan/Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat TUN, yang dilakukan oleh Hakim yang khusus diangkat untuk itu. Dalam Peradilan itu dilakukan penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, penyelenggaraan Peradilan dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (khusus penyelesaian sengketa melalui Banding administratif) sebagai Peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Peradilan tingkat Banding dan Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan tertingginya. Sesuai bidangnya pelaksanaan tugas pokok badan Peradilan Tata Usaha Negara selain menyangkut tugas di bidang proses Peradilan menyangkut pula tugas-tugas yang menjadi tanggung-jawab Kepaniteraan, yakni hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan berkas, putusan, dokumen yang perlu disimpan di Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan secara umum sebagai sarana pendukung guna kelancaran tugas.
II.
VISI DAN MISI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG Sebagaimana halnya Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tertinggi dan Pengadilan Tata Uasha Negara dalam struktur organisasi berada di bawah naungan Mahkamah Agung, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memiliki visi dan misi organisasi yaitu: V i s i:
Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang Agung.
M i s i:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada
Pencari Keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
III.
TUJUAN DAN SASARAN Tujuan 1.
Terwujudnya penanganan dan penyelesaian perkara dengan baik
2.
Terwujudnya kualitas produk pengadilan yang berkeadilan hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3.
Terwujudnya transparansi penyelenggaraan proses peradilan dan pengelolaan administrasi peradilan
Sasaran 1.
Terselesaikan sisa perkara tahun 2012 dan perkara masuk tahun 2013.
2.
Terwujudnya tertib administrasi peradilan
3.
Terlaksananya fungsi-fungsi dasar manajemen peradilan mulai tahapan perencanaan,
pengorganisasian,
pelaksanaan
dan
pengawasan/
evaluasi 4.
Terwujudnya transparansi proses peradilan dan informasi kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
IV.
RUANG LINGKUP PROGRAM KERJA -
Memuat secara jelas arah masa depan yang hendak dituju (Visi, Tujuan dan Sasaran).
-
Mempertimbangkan kondisi saat ini (Misi organisasi).
-
Memuat cara-cara mencapai tujuan dan sasaran (Kebijakan, Program dan Kegiatan).
-
Memuat ukuran keberhasilan (Indikator kinerja).
Secara umum kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang meliputi bidang fisik dan non fisik: a. Kinerja di bidang fisik kinerja ini merupakan rangkaian dari kegiatan pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan barang kekayaan milik negara untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. dari segi waktu kinerja ini ada yang bersifat temporer, artinya program dan kegiatan dari kinerja ini dapat diselesaikan dalam satu anggaran berdasarkan kepada jenis program dan kegiatan yang ditetapkan serta anggaran yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, seperti pengadaan fasilitas sarana dan prasarana kantor, dan lain-lain, dan ada pula yang harus dilakukan secara berkesinambungan, seperti kegiatan pemeliharaan dan perawatan. Pengukuran kinerja sasaran ini dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan indikator yang digunakan. b. Kinerja di bidang non fisik Kinerja ini merupakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat (justiciabelen). kinerja ini dirinci dalam beberapa sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus meliputi 2 bidang : 1. Manajemen Peradilan 2. Administrasi Perkara 3. Administrasi Persidangan 4. Administrasi Umum 5. Kinerja Pelayanan Publik
Pengukuran atas kinerja ini lebih dominan berbentuk kualitatif (tingkat prosentase) dibandingkan dengan pengukuran secara kuantitatif.
V.
PROGRAM KERJA TIAP BIDANG Dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas-tugas lainnya tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah membuat beberapa kebijakan
yaitu
sebagai
usaha
berkelanjutan
untuk
meningkatkan
kemampuan aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maka dengan adanya kondisi sarana dan personil yang ada untuk tahun 2013 telah dibuat rencana kerja di masing-masing Bagian/Sub Bagian. Kebijakankebijakan yang dituangkan dalam rencana kerja tersebut adalah selain bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas terselenggaranya Peradilan guna penegakan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, juga lembaga penegak hukum yang melaksanakan fungsi pelayanan publik
(public service) secara efektif, efesien dan transparan dari segi teknis (bidang Yustisial) maupun non-teknis (bidang Kesekretariatan). A. TUGAS POKOK (BIDANG YUSTISIAL) 1.
Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan semua sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
lain
yang
bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari MA-RI (Buku I, Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA dll). 2.
Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang.
3.
Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan para pencari keadilan ( justiciabelen ).
4.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan UUD 1945.
5.
Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/012/SK/III/1993 tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 6.
Membina Calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi Hakim yang profesional.
B. BIDANG KESEKRETARIATAN 1. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN a. Pedoman Umum pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian di dasarkan pada : - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ; - Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun ; - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ; - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ; -
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peratuaran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim ;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Peratutan Gaji Hakim sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 ;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah
Nomor
100
Tahun
2000
tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ; -
Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 1975 Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil ;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipi ;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil ;
-
Peraturan
Pemerintah
Nomor
32
Tahun
1979
tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya ;
-
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
b. Penempatan personil/pegawai sesuai kecakapan dan keahliannya
(the right man on the right place). c.
Mendorong dan memberi kemudahan kepada seluruh personil untuk meningkatkan pengetahuan/ketrampilan, terutama untuk bidangbidang yang relevan dan mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.
d. Peningkatan kesejahteraan seluruh PNS (Pegawai Negeri Sipil) PTUN Palembang. e. Peningkatan integritas moral PNS di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
2. SUB BAGIAN KEUANGAN a. Pedoman Umum Pelaksanaan tugas-tugas keuangan didasarkan pada : - Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ; - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara ; - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 - Peraturan
Pemerintah
Penyusunan
Rencana
Nomor Kerja
90 dan
Tahun Anggaran
2010
tentang
Kementerian
Negara/Lembaga - Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja ; - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.06/2005 Tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanann Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; - Peraturan
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan
Nomor
Per-
11/PB/2011 Tanggal 18 Pebruari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Direktur
Jenderal
Per-66/PB?2005
Tanggal
28
Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara b. Pedoman khusus dalam pelaksanaan keuangan harus didasarkan pada
DIPA
operasionalnya.
sekaligus
dengan
memperhatikan
petunjuk
c.
Pengelolaan Administrasi Keuangan harus dilaksanakan secara tertib (disiplin anggaran) seperti pengeluaran harus wajar dan kalau perlu ada penekanan dalam rangka penghematan keuangan negara.
d. Melaksanakan Pengawasan, khusus bagian Administrasi Keuangan. e. Pengelolaan Administrasi Keuangan di
dukung oleh Aplikasi
Keuangan seperti : RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga), Aplikasi SPM ( Surat Perintah Membayar), Aplikasi GPP ( Gaji Pokok Pegawai). 3. SUB BAGIAN UMUM a. Pedoman Umum Kegiatan Kerja Sub Bagian Umum didasarkan kepada : - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ; - Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; - Keputusan Menkeu RI No. 18/KMK/.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara - Keputusan Menkeu RI No. 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akutansi Pemerintah - Peraturan Menkeu RI no. 1 tahun 2009 tentang Standar Harga. - Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-38/PB/2006 tentang Pedoman Akutansi Konstruksi Dalam Pengerjaan. - Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi 2007 - Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Edisi 2007. - Administrasi Kepegawaian Peradilan, Edisi 2007. - Administrasi Perencanaan, Edisi 2007. - Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Edisi 2007. - Admnistrasi Perbendaharaan, Edisi 2007. - Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI, Edisi 2007.
- Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Edisi 2007. - Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI. Edisi 2007. - dsb. b.
Pengadaan dan melengkapi semaksimal mungkin sarana dan prasarana Pengadilan TUN Palembang, mulai dari gedung kantor, meubelair serta berbagai sarana pendukung lainnya.
c.
Administrasi
perlengkapan
kantor
dikelola
berdasarkan
pola
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tertanggal 24 Agustus 2007 tentang memberlakukan buku I tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan
dan
Administrasi
Keprotokolan,
Kehumasan
dan
Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI.
C. TUGAS-TUGAS PENDUKUNG / BIDANG LAIN-LAIN Pemantapan dan peningkatan tata kerja lembaga-lembaga BAPORKES, IKAHI, IPASPI, PTWP, Dharma Yuktikarini, Koperasi dan Protokol serta Kehumasan Pengadilan TUN Palembang.
D. PENGAWASAN Memperhatikan ketentuan yang berlaku, selain pengawasan yang berpuncak pada pimpinan, maka telah ditunjuk kembali para Hakim untuk melakukan tugas pengawasan terhadap bagian-bagian, baik di lingkungan Kepaniteraan ataupun Kesekretariatan, dengan dikoordinir pengawasan para Hakim tersebut oleh Wakil Ketua Pengadilan TUN Palembang, serta pengawasan melekat oleh pejabat struktural.
VI.
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG Untuk mencapai sasaran-sasaran ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai berikut : Indikator Kinerja
Sumber
Jawab
Data
Kinerja Utama
1.
Peningkatan
Prosentase
Perbandingan
Panitera
Laporan
penyelesaian
perkara
antara perkara
PTUN
bulanan
perkara
yang masuk
yang diminutasi
Palembang
dan
diselesaikan
disampaikan
laporan
Kepada para
tahunan
Utama
Penjelasam
Penanggung
No
Pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister
Prosentase sisa
Perbandingan
Panitera
Laporan
Perkara yang
antara sisa
PTUN
bulanan
Diselesaikan
perkara yang
Palembang
dan
diminutasi dan
laporan
disampaikan
tahunan
kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa pekara
2.
Peningkatan
Prosentase
Perbandingan
Panitera
Laporan
administarsi
berkas yang
antara berkas
PTUN
bulanan
perkara
diajukan
yang diajukan
Palembang
dan
banding, kasasi
banding, kasasi
laporan
dan PK yang
danPK
tahunan
disampaikan secara lengkap
No
Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama
Penjelasam
Penanggung Jawab
Sumber Data
Yang lengkap (terdiri dari bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh PTTUN Medan dan Mahkamah Agung RI
Prosentase
Perbandingan
Panitera
Laporan
berkas yang
Antara berkas
PTUN Palembang
bulanan
diregistrasi dan perkara yang
dan
siap
diterima
laporan
disidangkan ke
dengan berkas
tahunan
majelis
yang disidangkan
Prosentase
Perbandingan
Panitera
penyampaian
antara
Pengganti/Jurusita
Pemberitahuan pemberitahuan
Pengganti PTUN
pemanggilan
pemanggilan
Palembang
sidang tepat
dengan
waktu
kehadiran di persidangan
Berita acara sidang
No
3.
Kinerja
Indikator
Utama
Kinerja Utama
Penjelasam
Penanggung
Sumber
Jawab
Data
Prosentase
Perbandingan
Panitera
Laporan
penyampaian
antara
Pengganti/Jurusita
bulanan
pemberitahuan pemberitahuan Pengganti PTUN
dan
relaas putusan
relaas putusan
laporan
tepat waktu,
dengan
tempat dan
pengajuan
para pihak
upaya hukum
Peningkatan
Prosentase
Perbandingan
Ketua dan
kualitas
pngaduan
jumlah
Panitera/Sekretaris hasil
pengaduan
PTUN Palembang
penagawasan yang ditindaklanjuti
Palembang
tahunan
yang
Laporan
pengaduan masyarakat
ditindaklanjuti mengenai perilaku apartur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
4.
Peningkatan
Prosentase
Perbadingan
Panitera/Sekretaris Laporan
asesisbilitas
proses
prosentase
PTUN Palembang
masyarakat
penyelesaian
proses
terhadap
perkara yang
putusan
peradilan
dipublikasikan
perkara yang sudah diminutasi dan dapat diunduha (didownload)
bulan dan laporan tah
Indikator No Kinerja Utama
Kinerja
Penjelasan
Utama
Penanggung
Sumber
Jawab
Data
di website PTUN Palembang (Sesuai SK KMA No.144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan perkara yang diputus
Jumlah
Jumlah
Panitera/Sekretaris Laporan
masyarakat
masyarakat
PTUN Palembang
pencari
yang
dan
keadilan
mengunduh
laporan
yang
di website
tahunan
mengunduh
PTUN
(download)
Palembnang
bulanan
di website PTUN Palembang
5.
Peningkatan
Prosentase
Perbandingan Panitera/sekretaris
pengelolaan
penyelesaian prosentase
administrasi
penginputan
PTUN Palembang
Laporan bulanan
data yang
dan
kepegawaian, data
sudah di input
laporan
keuangan
dan data
tahunan
SIMPEG
dan
dapat
perlengkapan
didownload di website
No
Kinerja Utama
Indikator Kinerja
penjelasan
Utama
Penanggung
Sumber
jawab
data
Prosentase
Prosentase
Panitera/Sekretaris Laporan
penyajian
tersajinya
PTUN Palembang
laporan
kualitas
dan
keuangan
laporan
laporan
SAP
keuangan
tahunan
bulanan
sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah
Prosentase
Perbandingan
Panitera/Sekretaris Laporan
keakuratan
prosentase
PUTN Palembang
data
dan data yang di
ketepatan
input
waktu
keakuratan
penyajian
data
laporan SIMAK BMN
dan
bulanan dan laporan tahunan
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ditentukan oleh penyediaan Anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun anggaran 2013 menerima DIPA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut : 1.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung Rp. 3.567.172.000,-
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp. 75.000.000,-
3.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Rp.12.000.000,Dari program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isisan
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi masing-msing pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Demikian Rencana Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk Tahun 2013, yang untuk penjabarannya lebih lanjut, termuat dalam rencana operasional (action plan) Pengadilan Tata Usah Negara Palembang Tahun 2013, yang merupakan kesatuan dan menjadi lampiran rencana kerja ini.
Palembang, 3 Januari 2013 KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG d t o.
H.UJANG ABDULLAH, SH,M.Si NIP. 19640710 198903 1 001
RENCANA OPERASIONAL (ACTION PLAN) TAHUN 2013 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG A. TUGAS POKOK ( BIDANG YUSTISIAL ) Rencana Operasional dalam bidang tugas pokok meliputi : 1.
Pelayanan Hukum : a) Pencari Keadilan ( justiciabelen ) b) Masyarakat pada umumnya
2.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Tenaga Teknis) dan Non Teknis: a) H a k i m b) Pejabat Kepaniteraan/Panitera Pengganti c) Kesekretariatan d) Jurusita Pengganti
3.
Pemantapan dan Peningkatan Tertib Administrasi Peradilan : a) H a k i m b) Pejabat Kepaniteraan/Panitera Pengganti c) Juru Sita Pengganti
4.
Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Perkara :
5.
Pembinaan Calon Hakim :
Ad. 1.a. Pelayanan kepada Pencari Keadilan 1. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan semua sengketa TUN yang masuk pada Pengadilan TUN Palembang, dengan berpedoman
kepada
Undang-undang
Nomor
5
Tahun
1986
sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun
2009
serta
Peraturan
Perundang-undangan
lain
yang
berkenaan, Buku I, Simplemen Buku I dan Buku II, SEMA, PERMA dan lain sebagainya. 2. Meneruskan gugatan ke Pengadilan TUN dan Pengadilan Tinggi TUN yang berwenang. 3. Menerima dan menyelesaikan permohonan Banding, mulai dari pendaftaran Palembang.
sampai
pengiriman
ke
Pengadilan
Tinggi
TUN
4. Menerima dan menyelesaikan permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) mulai pendaftaran sampai pengiriman ke Mahkamah Agung RI. 5. Menyampaikan/mengirimkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi-Tata Usaha Negara, putusan Kasasi, putusan PK, berdasarkan tata cara yang diatur oleh ketentuan yang berlaku. 6. Pelaksanaan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ad. 1.b. Pelayanan Kepada Masyarakat Umum : 1. Aktifitas dalam bentuk pemberian ceramah, tutorial, narasumber, penjelasan dan bentuk lain dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, terutama yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Peratun. 2. Aktifitas terpadu dalam pembinaan Kadarkum. 3. Aktifitas lain bekerja sama dengan Aparatur Penegak Hukum lain, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Ormas, Orsos dalam rangka optimalisasi pemahaman masyarakat terhadap eksistensi dan fungsi Peratun. 4. Memberikan informasi Pengadilan tentang perkara, pengawasan, organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan serta lainlainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Menyusun buku/Pamflet tentang tugas dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. 6. Memberi penjelasan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ( Penjelasan Undang-Undang 51 tahun 2009). 7. Memberi kesempatan kepada anak-anak SMU/Sederajat serta perguruan tinggi untuk PKL. Ad. 2.
Peningkatan Kualitas SDM (Hakim/Pejabat Kepaniteraan/ Pejabat Struktural/Juru Sita Pengganti) 1. Memahami dan melaksanakan dengan tertib pedoman kerja sebagaimana tertuang dalam pola Bindalmindil TUN Buku I, Sumplemen Buku I & II, SEMA, PERMA dsb.
2. Memperbaiki dan menindaklanjuti kekurangan-kekurangan hasil temuan Hawasda, Hatiwasma dan Pengawas. 3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan membina Integritas moral. 4. Mendorong/memberi kemudahan kepada tenaga fungsional untuk mengikuti
kegiatan
yang
dapat
meningkatkan
pengetahuan/keterampilan terutama yang berkaitan/ menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. 5. Melaksanakan ceramah-ceramah / diskusi antar para Hakim pada setiap bulan, Pejabat Kepaniteraan / Panitera Pengganti/ Juru Sita Penggati pada setiap bulan, Pejabat Struktural dan seluruh Staf Pengadilan TUN Palembang pada setiap bulan. 6. Membentuk Majelis/Ketua Majelis yang baru dengan memperhatikan senioritas dan kemampuan Hakim yang bersangkutan. 7. Menugaskan Hakim secara bergilir untuk penceramah, Narasumber, Tutor dan Moderator di lingkungan sendiri dan atas permintaan instansi lain, lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan lainnya. 8. Mengembangkan karir PNS yang telah memenuhi syarat dan dengan memperhatikan formasi yang ada untuk ikut program pelatihan Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Pejabat Struktural
dan
Fungsional lainnya. 9. Menugaskan Hakim, Pejabat Kepaniteraan/Panitera Pengganti untuk melakukan studi banding ke instansi lain yang dianggap telah mempunyai kekhususan seperti : Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, dll. 10.Menugaskan
Pejabat
Struktural/PNS
untuk
mengikuti
Diklat
Sertifikasi Pengadaan Nasional. Ad. 3.a. Pemantapan Tertib Administrasi Peradilan (Hakim) : 1. Menjadwalkan persidangan / penyelesaian perkara (court calendar). 2. Pelaksanaan minutering perkara dengan tertib. 3. Mendorong pemantapan tugas administrasi peradilan, antara lain: -
Tertib Tertib Tertib Tertib
Prosedur Penerimaan Perkara. Register Perkara. Keuangan Perkara. Pemeriksaan Keuangan Perkara.
- Tertib Kearsipan Perkara. - Tertib Pembuatan Laporan Perkara. - Tertib Pembuatan Statistik Perkara. 4. Pengawasan secara berkala/berkesinambungan
terhadap
Administrasi Peradilan oleh Hakim Pengawas. 5. Melengkapi sarana-sarana untuk efisiensi administrasi peradilan guna memudahkan chek & re-chek oleh Pimpinan. 6. Membuat Laporan Kegiatan Persidangan secara berkala setiap bulan. Ad. 3.b. Pemantapan
Tertib
Administrasi
Peradilan
( Pejabat
Kepaniteraan ) : 1. Pemantapan tertib prosedur penerimaan perkara yang dilaksanakan menurut Sistem Meja-Meja, sebagaimana diatur dalam
Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 2. Pemantapan pemahaman dan penguasaan tata cara pengisian semua register dan Register Bantu yang ada di Kepaniteraan Pengadilan TUN sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 3. Pemantapan penguasaan / pemahaman dan pelaksanaan tata cara Pengelolaan Keuangan Perkara, baik dalam Buku Bantu, Buku Jurnal, maupun Buku Induk Keuangan Perkara. 4. Pelaksanaan administrasi keuangan Hak-Hak Kepaniteraan. 5. Melaksanakan Tertib Penutupan Buku Jurnal, maupun Buku Induk Keuangan Perkara. 6. Pemantapan
pelaksanaan
/
tertib
penyetoran
uang
hak-hak
Kepaniteraan kepada Bendaharawan Penerima, untuk disetor ke Kas Negara. 7. Melaksanakan
pemantapan
/
penguasaan
pemahaman
dan
pelaksanaan tentang Tata Cara Pengelolaan Kearsipan Perkara. 8. Pemantapan
pengelolaan
arsip
perkara
berdasarkan
tertib
pembenahan arsip berkas perkara Tahap I, Tahap II dan Tahap III serta dengan Sistem Box. 9. Pemantapan dan penguasaan tata cara pembuatan laporan perkara. 10.Melaksanakan tertib penulisan nomor perkara. 11.Tertib pencatatan tanggal sidang pertama.
12.Tertib penulisan tanggal putusan perkara harus sesuai dengan buku laporan. 13.Tertib penulisan nomor perkara yang belum diminutasi. 14.Menerima surat-surat masuk dan menjawab surat-surat yang perlu (dijawab) serta mengarsipkan surat-surat tersebut. 15.Tertib pembuatan / penyusunan statistik perkara. 16.Tertib pengisian Jadwal Sidang melalui Website. 17.Mendokumentasikan data-data Sub-Kepaniteraan Perkara ke dalam komputer. Ad. 4.Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Perkara : Pelaksanaan pengumpulan dan penyajian data perkara oleh Kepaniteraan
Muda
Hukum
berdasarkan
Surat
Keputusan
Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/036/SK/VII/1993 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan
Pengadilan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
dan
Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/225/IV/2004, tgl. 08 April 2004 perihal Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Administrasi Selama Masa Peralihan serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SKIVIII/2007 tgl. 28 Agustus tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi : 1. Laporan Bulanan menerangkan tentang keadaan perkara dan tahap perkara dalam sebulan. 2. Laporan Catur Wulan / Kwartal menerangkan tentang keadaan perkara dalam jangka waktu 4 (empat) bulan yang terdiri dari : a. b. c. d.
Laporan Laporan Laporan Laporan
Perkara Perkara Perkara Perkara
Banding. Kasasi. PK. Eksekusi.
3. Laporan Semester / Kegiatan Hakim menerangkan tentang keadaan perkara yang ditangani oleh Majelis Hakim PTUN Palembang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. 4. Mengumpulkan,
mengelola
dan
mengkaji
(penyusunan
dan
penyimpanan berkas perkara in aktif ) telah disusun berdasarkan
tahun terdaftar dan digolongkan sesuai dengan klasifikasi perkara tersebut. 5. Menyajikan statistik perkara yang menerangkan gambaran jumlah perkara yang masuk setiap bulan disesuaikan dengan klasifikasinya. 6. Melakukan dokumentasi/pengarsipan data-data secara digital ke komputer (digitized archiving) atau format penyimpanan file lain. 7. Mendokumentasikan
perkara-perkara
yang
menarik
perhatian
masyarakat atau mempunyai nilai historis. Ad. 5. Pembinaan Calon Hakim : 1. Mempelajari dan mengikuti persidangan. - Proses dismissal - Pemeriksaan Persiapan - Persidangan 2. Menerima Berkas Perkara 3. Membuat Berita Acara Persidangan 4. Membuat Putusan 5. Mempelajari seluruh bidang di Pengadilan TUN - Sub Kepaniteraan Perkara - Sub Kepaniteraan Hukum - Sub Bagian Kepegawaian - Sub Bagian Umum - Sub Bagian Keuangan 6. Melaporkan tiap-tiap kegiatan Calon Hakim setiap bulan kepada Hakim yang ditunjuk sebagai pembina Calon Hakim 7. Mengadakan evaluasi terhadap pembinaan Calon Hakim 8. Membantu penataan buku-buku di Perpustakaan B.
BIDANG KESEKRETARIATAN Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tertanggal 24 Agustus 2007 tentang memberlakukan buku I tentang Pedoman
Pelaksanaan
Tugas
dan
Administrasi
Pengadilan
Kelembagaan
Peradilan,
Administrasi
Kepegawaian
Administrasi
Perencanaan,
Administrasi
Tata
Bidang
Pola
Peradilan,
Persuratan,
Tata
Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan,
Admnistrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi
Surat Mahkamah Agung RI. 1.
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN a. Penataan/pengumpulan
peraturan-peraturan
di
bidang
kepegawaian. b. Pembenahan tertib administrasi kepegawaian dengan didasari pada Administrasi
Kepegawaian
Peradilan,
Buku
I,
Edisi
2007,
Mahkamah Agung RI c. Pembuatan DUK (Daftar Urut Kepangkatan) dan bezetting seluruh personil Pengadilan TUN Palembang. d. Membuat dan mempersiapkan DP3 pegawai. e. Pengusulan pegawai-pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan ujian persamaan. f. Mengusulkan pegawai untuk memperoleh penghargaan Satya Lencana. g. Mendokumentasikan
data
pegawai
yang
usai
mengikuti
pendidikan/pelatihan (diklat). h. Pengupayaan keikutsertaan pegawai yang memenuhi persyaratan pada jenjang pendidikan teknis yang ada seperti Diklat Pimpinan IV dan III, workshop dsb. i. Mengusulkan pegawai menyangkut kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberian cuti, promosi, mutasi dan sebagainya diprogram dengan benar. j. Pembuatan Daftar Normatif untuk kenaikan pangkat per-April dan Oktober 2013 k. Melaksanakan pengusulan CPNS menjadi PNS l. Melaksanakan pengusulan ujian kode etik Hakim dan Cakim menjadi Hakim. m. Pelantikan dan penyumpahan bagi pegawai/PNS. n. Penataan berkas/bundel kepegawaian. o. Pembuatan/penataan laporan-laporan kepegawaian. p. Pembuatan KP4 untuk seluruh pegawai dan Hakim.
q. Pengurusan/pembuatan Kartu ASKES/KARIS/KARSU/TASPEN dan lain-lain. r. Membuat SK mutasi pegawai di lingkungan PTUN Palembang. s. Mengelola dana sosial bagi pegawai. t. Mengelola absensi pegawai u. Mengelola surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian. v. Mendokumentasikan data-data kepegawaian ke komputer. w. Menyelesaikan tugas-tugas Kepegawaian tepat waktu sesuai dengan job description. x. Mengusulkan pegawai untuk menduduki jabatan Struktural yang belum
terisi
di
PTUN
Palembang
dengan
memperhatikan
kemampuan dan senioritas/sesuai dengan bidang/jabatan yang dibutuhkan. 2.
SUB BAGIAN KEUANGAN a. Bendahara Pembuat Daftar Gaji mengajukan SPP, SPM Gaji setiap bulannya sesuai dengan jumlah Hakim, Pegawai ke KPPN Palembang II dengan batas akhir pengajuan tgl. 15 SP2D terbit Bendahara Pengeluaran mencairkan uang ke bank yang ditunjuk. b. Mengajukan SPP, SPM kekurangan gaji bagi Hakim, Pegawai yang pindah, gaji susulan bagi Hakim, Pegawai yang naik Pangkat dan lain-lainya dan membuat SKPP bagi Hakim, Pegawai yang mutasi dan pensiun. Serta mengajukan SPP, SPM uang lembur pada akhir tahun. c. Bendaharawan
Pengeluaran
setelah
menerima
DIPA
cukup
mengirimkan surat pemberitahuan ke KPPN Palembang II, bahwa Bendahara Pengeluaran masih yang lama, setelah dana pada DIPA dibagi 12 bulan dibuat perincian penggunaan anggaran rutin, untuk mengajukan SPP, SPM Uang persediaan (SPM UP) ke KPPN Palembang . Setelah SP2D diterbitkan oleh KPPN Palembang, uang dicairkan pada bank yang ditunjuk dan dipergunakan sesuai dengan pengajuan percincian anggaran rutin. d. Selanjutnya
Bendahara
Pengeluaran
mengajukan
SPP,
SPM
Penggantian Uang Persediaan (SPM GU UP). Demikian seterusnya sampai dana berakhir pada akhir tahun anggaran.
e. Untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan penunjukan langsung dengan mengajukan pembayaran langsung SPP, SPM LS ke
rekening
rekanan
apabila
dalam
keadaan
mendesak
memerlukan tambahan biaya dapat mengajukan SPP / SPM TU ke KPPN Palembang . f. Selanjutnya
Bendahara
Pengeluaran
mengajukan
SPP,
SPM
Penggantian Uang Persediaan (SPM GU UP). Demikian seterusnya sampai dana berakhir pada akhir tahun anggaran. g. Bendahara Penerima, menerima dan menyetorkan Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP) uang leges ke Bank Mandiri, sedangkan uang sewa rumah dinas telah dipotong langsung melalui gaji oleh KPPN II, h. Untuk semua Bendahara setiap bulannya melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran ke buku kas umum dan membuat laporan bulanan. Khusus untuk Bendahara Pengeluaran membuat Buku Kas Bantu untuk setiap mata anggaran (realisasi anggaran) i. Untuk
semua
Bendahara
membuat
laporan
Berita
Acara
Pemeriksaan Kas setiap 3 bulan dan membukukan ke buku kas umum, untuk Bendahara Penerimaan dilaporkan ke KPPN. j. Membuat transaksi harian dan menginventarisir bukti transaksinya. k. Menerima dan memeriksa laporan pengadaan barang dari Bag. Umum. l. Membuat jadwal DIPA 2013. m. Pembuatan
Laporan
Realisasi
Anggaran
Bulanan,
Triwulan,
Semester, dan Tahunan. 3.
SUB BAGIAN UMUM a. Penataan
ruang
kantor
semaksimal
mungkin,
dengan
mengupayakan supaya dapat diadakan tambahan ruang kerja. b. Pengadaan/pembelian inventaris kendaraan roda 2 & laptop dengan dana yang ada. c. Menyediakan perlengkapan ATK terutama untuk ruangan pimpinan, para Hakim, Panitera/Sekretaris serta Tenaga Fungsional, serta Tenaga Struktural, dan pegawai lainnya sesuai kebutuhan.
d. Pelaksanaan kegiatan administrasi tata persuratan (surat masuk dan surat keluar) dengan menggunakan lembar disposisi, dan melaksanakan pengiriman surat dan berkas perkara secara langsung maupun melalui Kantor Pos. e. Pelaksana kebersihan, ketertiban serta menjaga kebersihan ruang sidang dan lingkungan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. f. Pelaksanaan keamanan, menjaga keamanan kantor dan menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat mencari keadilan, maupun koordinasi dengan instansi terkait. g. Pengelola surat-surat dinas. h. Pengelola keprotokoleran. i. Pencatatan, pemeliharaan dan pengelolaan serta penghapusan barang-barang
inventaris,
sarana/prasarana
gedung
aset
milik
negara,
dan
prasarana
baik
fasilitas
berupa gedung
(perlengkapan kantor /ATK /meubelair, gedung kantor, rumah dan kenderaan dinas). j. Pelaksana pengelolaan administrasi Perpustakaan. k. Mendokumentasikan data-data Sub Bagian Umum ke komputer. C.
TERTIB KEBERSIHAN LINGKUNGAN KANTOR Dalam rangka tertib kebersihan kantor maka perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Menata kerapian ruang kerja. 2. Memelihara kebersihan lingkungan kantor, baik di dalam maupun di luar. 3. Penataan ruang arsip. 4. Penataan buku-buku pada ruang perpustakaan. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila setiap pegawai mempunyai semangat kebersamaan untuk memelihara citra Pengadilan yang terhormat dan berwibawa. Tertib Kebersihan Lingkungan Perkantoran tersebut mengacu kepada SEMA No. 3 Tahun 2004 tgl. 14 Desember 2004 tentang Kebersihan Lingkungan Perkantoran.
D.
PENGAWASAN 1. Pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman kepada: a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. KMA/006/SK/II/94 dan juklak tentang Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil
Pengawasan. b. Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1994 No. MA/Kumdil/207/VIII/K/ 1994. c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Th. 1993 tanggal 11 Mei 1993
(tentang
Pembinaan
Personil
dan
Kepemimpinan
Pengadilan). d. Surat Ketua MA-RI Nomor : MA/KUMDIL/207/VIII/K/1994 tanggal 1 Agustus 1994 yang menginstruksikan penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang (di Pengadilan tingkat Banding) dan penunjukan Hakim Pengawas Bidang (di Pengadilan tingkat pertama). e. Pengawasan Kesekretariatan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.08.UM.06.05 Th. 1984 tentang Pokok-pokok
Pembinaan Administrasi Departemen Kehakiman. f. Keputusan Ketua MARI No : KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan Tgl. 24 Agustus 2006. 2. Penunjukan Hakim Pengawas bagi Sub Kepaniteraan Perkara, Sub Kepaniteraan
Hukum,
Sub
Bagian
Keuangan,
Sub
Bagian
Kepegawaian dan Sub Bagian Umum. 3. Wakil Ketua Pengadilan TUN Palembang mengkoordinasi HakimHakim Pengawas. 4. Pengawasan
secara
kontinyu
dan
berkala
berupa
inspeksi
rutin/sidak bulanan ataupun triwulan. 5. Pengawasan pokok sesuai ketentuan yang ada terhadap bidang masing-masing (Waskat oleh pejabat yang bersangkutan lebih diaktifkan) yaitu oleh Panitera/Sek-retaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum, Kasubag Kepegawaian, Kasubag Keuangan dan Kasubag Umum.
6. Mendorong pelaksanaan kerja tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang telah dibentuk oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk persiapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan E. LAIN-LAIN / PENDUKUNG. 1. B A P O R-K E S a. Pembenahan kepengurusan dan tata kerja Bapor-Kes menyangkut tata kerja organisasi, pengelolaan / perencanaan kegiatan, keuangan dan peng-adminis-trasian seluruh kegiatan sebaik mungkin. b. Meningkatkan intensitas aktifitas latihan olahraga dan kesenian, dalam rangka menghadapi HUT Peratun, HUT Kemerdekaan untuk terciptanya prestasi yang lebih baik. 2. P T W P a. Mengadakan latihan-latihan rutin 2 x sebulan. b. Membina calon-calon pemain baru. 3. I K A H I a. Mengganti/mengisi pengurus IKAHI yang pindah tugas hingga akhir periode yang sedang berjalan. b. Pemantapan fungsi dan tata kerja IKAHI sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Hakim Indonesia. c.
Meningkatkan aktifitas dan kreatifitas anggota maupun organisasi dalam kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk diikuti, guna terciptanya citra IKAHI yang eksis dan peka dengan persoalanpersoalan kemasyarakatan dan pembangunan, sesuai nilai-nilai Kode Etik Hakim.
d. Mengefektifkan Kesekretariatan. e. Mengumpulkan dana IKAHI dan Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (BPDSH) serta menyalurkan pada pos-pos yang telah ditentukan dalam AD/ART serta hal-hal lain yang disepakati. 4. I P A S P I a. Peningkatan kemampuan dan kwalitas kerja anggota IPASPI sesuai dengan tun-tutan peningkatan sumber daya manusia
terutama dibidang tugas agar dapat berhasil sebagaimana yang diharapkan sesuai AD/ART IPASPI. b. Mengaktifkan pemungutan iuran dan segala bentuk hak dan kewajiban setiap anggota IPASPI baik yang bersifat intern maupun ekstern. c.
Setiap anggota IPASPI agar selalu manjaga nama baik organisasi dalam pelak-sanaan tugas, agar mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan tidak ber-sifat materialistis.
5. K O P E R A S I a. Membenahi tata kerja dan tertib tata operasional Koperasi Pegawai Pengadilan TUN Palembang dengan tetap memperhatikan kondisi dan ketentuan yang ada. b. Mengupayakan mencari terobosan baru yang memungkinkan untuk meningkatkan, efektifitas dan optimalisasi keberadaan Koperasi Pegawai,
untuk
peningkatan
kesejahteraan
anggota
dan
kelangsungan hidup Koperasi. c. Memilih kembali kepengurusan yang baru setelah masa tugasnya selesai. 6. DHARMA YUKTIKARINI a. Turut peran aktif dalam Dharma Yuktikarini Cabang Palembang. b.
Melaksanakan
program
kaderisasi,
terutama
untuk
seluruh
anggota Dharma Yuktikarini. 7. H U M A S a. Mengoptimalisasi fungsi humas sebagai sumber/pintu informasi bagi masyarakat. b.
Berperan aktif dalam kegiatan peningkatan kesadaran Hukum masyarakat / Pemerintah, menyebarluaskan tentang fungsi, kedudukan
dan
misi
lembaga
Peratun
menurut
ketentuan
perundangan yang berlaku. c.
Penggantian Pejabat Humas dengan tertib setiap 2 tahun sekali.
8. PROTOKOL a. Pengambilan sumpah jabatan Hakim, Wakil Ketua, Hakim ad hoc, Panitera / Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Panitera / Sekretaris, Panitera Muda, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti.
b.
Acara penjemputan di Bandara melalui VIP adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung dan Pejabat Eselon I.
c.
Upacara
peresmian
berkoordinasi
dan
dengan
beroperasinya
keprotokolan
gedung
Mahkamah
Pengadilan, Agung
dan
keprotokolan daerah. d.
Penentuan plat No. Polisi di daerah mengikuti Pemda setempat
e.
Penempatan tempat duduk pada acara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata
Tempat Upacara dan Tata Penghormatan. f.
Tahapan Kegiatan Protokol: Dalam melaksanakan tugas keprotokolan, petugas protokol menyiapkan sebagai berikut: - Menyiapkan Surat Keputusan (SK) - Rapat koordinasi dengan Unit / Instansi terkait - Menyiapkan Rohaniawan. - Menyiapkan Naskah-naskah - Menyiapakan dan mengedarkan undangan - Menyiapkan saksi-saksi
g.
Menyiapkan atribut yang diperlukan.
h.
Menyiapkan tempat Upacara
i.
Menyiapkan
Upacara
Wisuda
melepaskan Ketua Pengadilan
Purnabakti,
upacara
untuk
yang telah memasuki masa
pensiun oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Ketua Pengadilan. j.
Upacara Bendera memperingati hari-hari besar nasional mengikuti ketentuan daerah.
k.
Apel pagi dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 17.
l.
Upacara Persemayaman Jenazah : Upacara persemayaman jenazah di Pengadilan apabila dari pihak keluarga berkenan, maka jenazah dapat disemayamkan terlebih dahulu di gedung Pengadilan dilaksanakan bagi para Hakim dan Panitera / Sekretaris.
m.
Upacara Pisah Sambut, untuk melepaskan seorang Hakim yang telah habis masa jabatannya, baik karena pensiun maupun karena pindah tugas dan menyambut seorang pejabat baru yang menggantikan Pejabat lama
10. TIM PENGELOLA WEBSITE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
Penanggung Jawab
: Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (H.Ujang Abdullah,SH,M.Si)
Koordinator Dewan Pakar
: Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (Andri Mosepa, SH,MH)
Dewan Pakar
: Para Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Pimpinan Redaksi
: Ayi Solehudin, SH
Sekretaris Redaksi
: Panitera Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (Mamik Hermindjaja,SH)
Dewan Redaksi
: Seluruh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional
Redaktur
: 1. Muhammad Rasyid Ridho, ST., SH 2. Dewi Eka Muriani, S.Si 3. Bobby, SH 4. Adi Irawan
Alamat Redaksi
: Ruang IT Lantai II Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Jl. Jend. A. Yani No. 67 Palembang Telp. 0711-516935, 0711-513816 Fax. 0711-516935 Website : http://www.ptun.palembang.go.id Email :
[email protected] [email protected] [email protected]
URAIAN TUGAS (JOB DESKRIPTION) A) No.
K E T U A NAMA
H.Ujang Abdullah,SH,M.Si
URAIAN TUGAS Menetapkan rencana kerja dan program sebagai acuan dalam melaksanakan tugas Mempelajari surat gugatan Menerima berkas perkara dari panitera Melakukan pembinaan perilaku Hakim dan Calon Hakim Mengatur tugas Wakil Ketua selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang, Ketua Tim Baperjakat dan Ketua Tim Penegak Disiplin Kerja di Lingkungan Pengdilan Tata Usaha Negara Palembang Melakukan pembinaan pegawai Menetapkan usul kenaikan pangkat, pemberhentian, pemutasian Hakim, Panitera, Sekretaris dan pegawai. Mengkoordinasikan tugas kehumasan Mengkoordinasikan tindak lanjut yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaaan bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Mengkoordiasikan penyusunan dan pembuatan laporan tentang pelaksanaan tugas untuk di kirim ke unit yang terkait Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan (Wakil Ketua, Hakim dan Panitera/Sekretaris) Mengeluarkan penetapan tentang penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dalam hal pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang disengketakan Membuat penetapan disimissal berdasarkan pasal 62 ayat (1), mengucapkan penetapan tersebut dalam rapat permusyawaratan (bukan dalam persidangan) Membuat penetapan tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan dengan acara yang singkat pasal 62 ayat (4) ; apabila diajukan gugatan dalam persidangan terhadap dismissal Membuat penetapan apabila gugatan perlawanan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara yang bersangkutan dengan acara biasa pasal 62 ayat (5) Membuat penetapan tentang penolakan/mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat (Pasal 98,99) Menetapkan apabila permohonan penggugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memeriksa gugatan dengan acara cepat dikabulkan atau tidak dalam waktu 14 hari sejak permohonan tersebut diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara palembang Memeriksa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha Negara yang disengketakan (Shcorsing) Melaksanakan pemanggilan terhadap salah satu pihak dalam hal dia berkedudukan atau berada di luar negeri (Vide pasal 66) Membuat penetapan tentang penunjukan susunan Majelis untuk memeriksa dan mnegadili perkara Memberi izin kepada pihak-pihak untuk mempelajari surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut di Kepaniteraan dan membuat kutipan atau salinan (pasal 81 dan 82)
Memberikan izin dalam hal perkara sudah putus dan para pihak hendak menyusun Memoti Banding atau Kontra Memori Banding dan Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi serta Memori PK atau Kontra Memori PK. Memberikan izin kepada para pihak dalam hal perkara masih dalam proses yaitu mempelajari berkas perkara untuk penyusunan kesimpulan. Memberi perintah kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap kepada para pihak dengan surat tercatat, pasal 116 ayat (1). Memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan berdasarkan permohonan Penggugat dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 97 auat (9) huruf b dan c dikabulkan dan bila dalam jangka waktu 3 bulan setelah dikeluarkan putusan Pengadilan, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban. Memerintahkan Jurusita melaksakan upaya paksa terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan uang telah berkekuatan hukum tetap dan atau tidak mau melaksanakan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Schorsing). Memberikan saran tentang besarnya uang kompensasi dalam suatu penetapan dengan pertimbangan-pertimbangannya, apabila hal tersebut tidak disepakati, maka Ketua mengeluarkan Penetapan yang disertai pertimbangan cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud (pasal 117 ayat 4). Mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 119). Mengawasi pelaksanaan court calender dan mengumumkannya pada pertemuan berkala para Hakim. Meneliti court calender dan membina Hakim agar memutus perkara yang diserahkan kepadanya paling lama 6 bulan. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodic kepada Pengadilan Tinggi Tata Usah Negara dan Mahkamah Agung. Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan risalah, berita acara serta berkas perkara (Pasal 141) Mengkoordinir penyusunan Program Kerja Tahunan Mengadakan/memimpin Rapat Pegawai, Rapat Antar Pejabat Struktural serta Rapat Hakim. Mengadakan diskusi hukum bersama para Hakim dan Pegawai yang terkait. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh Pegawai Melakukan pembinaan terhadap Calon Hakim Membuat penilaian DP3 terhadap Wakil Ketua, Hakim, Pansek serta Calon Hakim Me-manage kinerja PTUN Palembang Melaporkan Laporan Tahunan melalui PT-TUN Palembang ke MA Menandatangani Buku-Buku Jurnal dan Register
B) W A K I L K E T U A No. Andri Mosepa,SH,MH
URAIAN TUGAS Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya Melakukan tugas yudisial persidangan Membantu Ketua dalam menetapkan hasil kerja dan program kerja sebagai acuan dalam melaksanakan tugas Membantu Ketua dalam melakukan pembinaan perilaku Hakim dan Pegawai Melakukan tugas selaku Koordinator Hakim Pengawas, Ketua Tim Baperjakat dan Ketua Tim Penegak Disiplin Kerja di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Membantu Ketua untuk menetapkan usul kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemutasian Hakim, Panitera, Sekretaris, dan pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Membantu Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kehumasan. Membantu Ketua mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Membantu Ketua dalam hal mengkoordinasikan penyusunan dan pembuatan laporan tentang pelaksanaan tugas untuk dikiirim ke unit terkait Mewakili Ketua melaksanakan tugas administratif maupun substantif apabila Ketua berhalangan Membantu Ketua dalam menetapkan pegawai teladan dan pegawai yang diberi saknsi, pelaksanaan tugas, penanganan pengaduan dan pelaksanaan tugas pemberi informasi dan pengolah website Melaksanakan tugas selaku Ketua IKAHI Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Membantu Ketua mensosialisasikan dan melaksanakan reformasi birokrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
C) H A K I M – H A K I M No
NAMA
1.
Edi Septa Surhaza, SH
2 . 3. 4. 5.
6. 7. 8.
URAIAN TUGAS
Membuat penetapan-penetapan Pemeriksaan Persiapan / hari sidang / penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (schorsing) / Fatimah Nur pencabutan gugatan dan menyiapkan Putusan Sela. Nasution,SH Bertanggungjawab atas pembuatan Berita Acara Persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya Elwis Pardamean S,SH Meminta pejelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Pasal 63 ayat (2b)) Lucya Permata Sari. SH Menyatakan dengan memutus, gugatan Penggugat tidak dapat di terima M.Hum apabila dalam tenggang 30 hari sesuai dengan yang dinasehatkan Penggugat belum juga menyempurnakan gugatan. Terhadap hal ini dapat Umar Dani, SH., MH diajukan gugatan baru (Pasal 63 ayat (3) dan (4)) Dalam pemeriksaan Persiapan, dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat. Kemas Mendi Zatmiko, Dalam hal Tergugat atau Kuasanya tidak hadir dipersidangan dan atau tidak SH menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut. Ketua Majelis dengan Panca Yunior Utomo, Surat Penetapan meminta atasan Tergugat agar memerintahkan Tergugat SH hadir dan atau menanggapi gugatan, dan apabila setelah lewat 2 bulan permintaan tersebut tidak ditanggapi, pemeriksaan dilaksanakan tanpa Andriyani Masyitoh,SH hadirnya Tergugat, Pasal 72; Dalam hal dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan Ketua Majelis dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Ayi Solehudin,SH,MH Pejabat Tata Usaha Negara, atau Pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa; dan selanjutnya dapat memerintahkan supaya surat tersebut diperlihatkan dalam persidangan, sebagaimana disebut dalam pasal 85 Mengemukakan pendapat dalam musyawarah Menyiapkan putusan lengkap (net konsep) pada waktu ucapan Menyiapkan dan membubuhkan paraf pada naskah putusan lengkap untuk ucapan; Melakukan minutering perkara Membuat court calender persidangan Melaporkan kegiatan persidangan Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati pelaksanaan tugas mengenai penyelenggaraan administrasi perkara, dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Pengadilan; Mempelajari & mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari Pengadila Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Melakukan pembinaan terhadap Calon Hakim Mengikuti diskusi permasalahan hukum dan administrasi perkantoran Melakukan tugas yudisial persidangan lainnya. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Pengadilan. Menjadi quality controller dalam pengolahan website dan pengembangan teknologi informasi. Ikut serta merumuskan kebijakan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya
D) C A L O N H A K I M No.
NAMA
URAIAN TUGAS Bertugas di Bagian Kesekretariatan, masing-masing selama 3 (tiga) bulan, yakni di : a. Sub Bagian Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum Bertugas dan di Bagian Kepaniteraan, masing-masing selama 3 (tiga) bulan, yakni di: a. Bagian Perkara b. Bagian Hukum Mempelajari dan mengikuti proses persidangan : a. Proses dismissal b. Pemeriksaan Persiapan c. Persidangan d. Membuat Berita Acara e. Belajar membuat putusan Membuat laporan tugas. Melaksanakan tugas-tugas tambahan dari Ketua.
URAIAN PEMBAGIAN TUGAS (JOB DESCRIPTION) DI BAGIAN KEPANITERAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG a. PANITERA/SEKRETARIS : No.
NAMA Mamik Hermindjaja, SH
URAIAN TUGAS A. di Bidang Kepaniteraan Memberikan pelayanan administrasi perkara dan administrasi peradilan. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta buku daftar, biaya perkara, surat-surat bukti lainnya yang disimpan di Kepaniteraan. Mengkoordinasikan tugas-tugas Panitera Muda pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Membuat salinan putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara hanya bisa mengeluarkan salinan perkara bukan amar putusan. Membuat akta : a) Permohonan Banding b) Pemberitahuan adanya permohonan Banding c) Penyampaian salinan Memori/Kontra Memori Banding d) Pemberitahuan putusan Banding e) Permohonan Kasasi f) Pemberitahuan adanya permohonan Kasasi g) Penerimaan Memori Kasasi h) Penyampaian salinan Memori Kasasi i) Penerimaan Kontra Memori Kasasi j) Penyampaian Kontra Memori Kasasi k) Pemberitahuan putusan Kasasi l) Permohonan Peninjauan Kembali (PK) m) Pemberitahuan adanya permohonan Peninjauan Kembali n) Penerimaan / penyampaian jawaban permohonan PK o) Penyampaian salinan putusan PK kepada PK p) Pemberitahauan bunyi putusan PK kepada Termohon PK q) Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkannya ke kas Negara Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Melakukan penelitian administratif mengenai segi-segi formal yang pokok-pokok terhadap berkas perkara yang masuk (Pasal 56 jo S.E.M.A. No. 2 Th. 1991) Mendahulukan pemeriksaan perkara dan segera menyerahkan kepada Ketua apabila ada permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN yang digugat, apabila ada permohonan pemeriksaan dengan Acara Cepat atau apabila ada permohonan pemeriksaan Acara Cuma-Cuma (prodeo ); a) Menyelenggarakan biaya adminitrasi perkara
b) Membuat akta penolakan dalam hal tidak ada kemungkinan upaya hukum terhadap perlawanan (pasal 62 ayat (6), juga terhadap putusan Niet Onvankelijk (N.O.) karena tidak memenuhi pasal 63 ayat (3) c) Sebagai Pengadilan tingkat pertama bisa merumuskan gugatan atas petunjuk Ketua Pengadilan b. di Bidang Kesekretariatan Menyelenggarakan, melaksanakan tugas di bidang Kesekretariatan; meliputi bidang administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum Membuat Laporan Bulanan, Semester I & II dan Laporan Tahunan setelah membuat Program Kerja Melakukan pengawasan langsung / melekat terhadap administrasi Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) untuk Tahun Anggaran 2014 Melaksanakan tugas Pengadaan Barang / Jasa yang bersifat Kontraktual sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2013 Menyusun dan mempersiapkan Program Kerja 2013 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Th. 2014 Turut serta merumuskan kebijakan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya. Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan perintah atasan
WAKIL PANITERA : Deo Yuvanti, SH
i. No.
URAIAN TUGAS
1 2
Membantu Panitera di dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin Kepaniteraan Pengadilan Mengkoordinir pelaksanaan tugas di bidang Kepaniteraan meliputi Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum dan Juru Sita Pengganti. Melakukan penilaian (DP3) terhadap Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum dan Juru Sita Pengganti. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan; Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya; Meneliti dan melegalisir bukti-bukti; Mempersiapkan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde); Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Membuat laporan periodik dan lain-lain; Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti; Membantu Panitera untuk melakukan penelitian administratif terhadap surat gugatan (S.E.M.A. No. 2 Tahun 1991); Turut serta merumuskan kebijakan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya Melakukan perintah atasan
G)
WAKIL SEKRETARIS : Drs. Kiagus Mailan
No.
URAIAN TUGAS
1 2
Menyusun rencana kerja kesekretariatan. Membantu Panitera/Sekretaris menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) untuk Tahun Anggaran. Membantu Panitera/Sekretaris melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kontraktual sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2013. Mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan meliputi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan meliputi Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum. Memberikan penilaian pekerjaan terhadap bawahan (DP3). Membantu merumuskan kebijakan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak. Menerbitkan surat penunjukan penyedia Barang/Jasa. Menandatangani kontrak. Melaksanakan kontrak dengan penydia Barang/Jasa. Mengendalikan pelaksanaan kontrak. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa Kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setiap triwulan. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa. Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas tugas protokuler. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
H) No
KEPANITERAAN MUDA PERKARA : NAMA H. HUSNUDDIN, SH (Panitera Muda Perkara)
URAIAN TUGAS Panmud Perkara : -
Staf Kepaniteraan Perkara : - Muhammad Rasyid Ridho, ST,SH (Jurusita Pengganti diperbantukan)
Melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tata Usaha Negara; Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan; Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya; Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali dan eksekusi; Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum apabila sudah inkracht; Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti; Mencatat jadwal sidang, jam siding; Mencatat gugatan yang diterima melalui pos jika belum ada biaya dicatat di Register Bantu; Mencatat perkara yang lewat / untuk diteruskan kepada Pengadilan yang berwenang Mengkoordinir tugas-tugas staf dalam tugas pelaksanaan administrasi permohonan perkara tingkat pertama, Banding, Kasasi dan PK. Turut serta merumuskan kebijakan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya Memberikan Penilaian Pekerjaan terhadap bawahan (DP3) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Membantu / melaksanakan kegiatan tugas pada meja pertama dan meja ke dua :
- Menerima dan mencatat gugatan dalam buku Daftar Gugatan - Menerima dan mencatat gugatan perlawanan - Memberi nomor register pendaftaran pada gugatan/gugatan perlawanan . - Membuat resume gugatan dalam formulir untuk proses dismissal. - Menyiapkan formulir penetapan Majelis Hakim, Penetapan Pemeriksaan Persiapan/Hari Sidang dalam satu berkas yang akan diserahkan kepada Ketua PTUN Palembang melalui Panitera untuk proses dismissal. - Menyiapkan konsep penetapan penundaan bila ada - Menyiapkan penetapan apabila perkara tidak lolos dismissal - Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksanya - Menyerahkan surat-surat masuk yang ada hubungannya dengan perkara kepada Majelis Hakim yang berperkara - Menyiapkan surat-surat masuk ke dalam file yang telah disediakan - Menyimpan setiap gugatan/gugatan perlawanan yang masuk ke dalam suatu file yang telah disediakan - Membantu tugas-tugas Panitera Muda Perkara
Membantu / melaksanakan tugas kegiatan pada meja ke dua:
- Mendaftarkan perkara yang masuk ke dalam register induk perkara sesuai dengan urutan penerimaan perkara - Mencatat gugatan yang masuk dalam buku bantu register gugatan
- Mengisi tiap-tiap kolom yang ada dalam Daftar Buku Bantu Register Induk Perkara secara tertib, cermat dan lengkap berdasarkan jalannya persidangan - Mengisi amar Penetapan/Putusan tingkat pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ke dalam buku induk perkara ybs. - Menutup Buku Register Induk perkara setiap bulannya - Membantu tugas-tugas Panitera Muda Perkara - Rasiman (Jurusita Pengganti diperbantukan)
Membantu/melaksanakan tugas kegiatan pada meja pertama dan ke tiga: - Membuat akte permohonan Banding - Memberi dan mencatat no. urut perkara Banding secara berurutan dalam buku register perkara Banding - Mengisi buku register perkara Banding secara tertib, cermat dan lengkap - Membuat dan menyerahkan surat pemberitahuan pernyataan Banding kepada para pihak - Menerima dan membuat tanda terima Memori Banding / Kontra Memori Banding - Membuat dan menyerahkan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding/Kontra Memori Banding - Membuat dan menyerahkan surat pemberitahuan untuk melihat dan membaca berkas perkara Banding sebelum dikirim (inzage). - Menyiapkan berkas Banding yang akan dikirimkan ke PT-TUN berupa bundel A dan B - Menyiapkan surat pengantar pengiriman berkas ke PT-TUN - Menyiapkan kuintansi pengiriman biaya perkara Banding - Memberitahukan kepada para pihak bahwa berkas sudah dikirim ke tingkat Banding - Membungkus dengan kertas sampul berkas yang akan dikirim Menyerahkan berkas yang akan dikirimkan ke Bagian Umum untuk diteruskan ke PTTUN dengan surat tercatat - Membuat Laporan Keuangan perkara pada setiap bulannya - Membuat laporan Keuangan tutup buku setiap akhir tahun - Mencatat kegiatan penerimaan/pengeluaran keuangan perkara dalam buku induk keuangan perkara.
Membantu/melaksanakan tugas kegiatan pada meja ke dua dan ke tiga:
- Membuat akte permohonan Banding - Memberi dan mencatat no. urut perkara Banding secara berurutan dalam buku register perkara Banding - Mengisi buku register perkara Banding secara tertib, cermat dan lengkap - Membuat dan menyerahkan surat pemberitahuan pernyataan Banding kepada para pihak - Menerima dan membuat tanda terima Memori Banding/Kontra Memori Banding - Membuat dan menyerahkan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding / Kontra Memori Banding - Membuat dan menyerahkan surat pemberitahuan untuk melihat dan membaca berkas perkara Banding sebelum dikirim (inzage). - Menyiapkan berkas Banding yang akan dikirimkan ke PT-TUN berupa bundel A dan B - Menyiapkan surat pengantar pengiriman berkas ke PT-TUN - Menyiapkan kuintansi pengiriman biaya perkara Banding - Memberitahukan kepada para pihak bahwa berkas sudah dikirim ke tingkat Banding - Membungkus dengan kertas sampul berkas yang akan dikirim - Menyerahkan berkas yang akan dikirimkan ke Bagian Umum
untuk diteruskan ke PT.TUN melalui surat tercatat - Mencatat putusan Kasasi dan PK pada Buku Register Induk perkara tahun 2000 dan tahun sebelumnya. RONALDO, SH
Membantu/melaksanakan tugas kegiatan pada meja ke tiga/ Kasasi: - Membuat surat pemberitahuan tentang isi putusan PT-TUN kepada para pihak - Mengirimkan relas pemberitahuan isi putusan kepada para pihak ke PT-TUN Medan - Membuat akte permohonan Kasasi setelah panjar biaya kasasi diterima oleh pemegang kas - Membuat dan mencatat dalam Buku Daftar Perkara Kasasi secara berurutan dalam buku register Kasasi - Mengisi buku register perkara Kasasi secara tertib, cermat dan lengkap - Membuat dan menyerahkan surat pemberitahuan tentang pernyataan Kasasi kepada pihak lawan - Membuat surat keterangan, tanggal penerimaan Kasasi/Kontra Memori Kasasi yang ditandatangani oleh panitera - Membuat surat pemberitahuan kepada para pihak tentang adanya penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi - Menyiapkan berkas Kasasi berupa bundel A dan B, serta mengirimkan berkas Kasasi ke MARI dalam waktu 30 hari - Mengirimkan biaya Kasasi melalui Bank BRI, foto copy bukti biaya pengiriman Kasasi dilampirkan dalam berkas tsb. - Menyiapkan surat pengantar pengiriman berkas Kasasi ke MARI - Memberitahukan kepada para pihak berkas perkara Kasasi sudah dikirim ke MARI - Memberitahukan kepada para pihak bahwa perkara Kasasi telah diputus melalui surat tercatat. - Mengirim ke MA foto copy relas pemberitahuan putusan MARI tsb - Membantu tugas-tugas Panmud Perkara
Membantu/Melaksanakan Kegiatan Pada Meja Ketiga/PK :
- Membuat akte permohonan PK setelah pihak pemohon membayar biaya PK kepada pemegang kas - Memberi dan mencatat no. urut permohonan PK secara berurutan, dalam buku register PK - Mengisi buku register PK secara tertib dan lengkap - Membuat pemberitahuan kepada pihak lawan tentang adanya permohonan PK - Membuat tanda terima memori PK yang ditandatangani oleh Panitera - Menyiapkan berkas perkara PK berupa bundel A dan B untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI - Mengirim biaya perkara PK melalui Bank BRI foto copy pengiriman dilampirkan dalam berkas PK tsb - Membungkus perkara PK yang sudah lengkap diserahkan ke bagian umum untuk diteruskan ke Mahkamah Agung RI - Membuat pemberitahuan tentang isi putusan PK apabila perkara PK telah diputus Mahkamah Agung - Mengirimkan foto copy relas pemberitahuan putusan PK ke Mahkamah Agung RI - Membantu tugas-tugas Panitera Muda Perkara -
Dewi Eka Muriani, S.Si (Staf)
Melaksanakan Kegiatan Pada Meja Pertama : - Pemegang Buku Kas Keuangan Perkara - Menerima pembayaran panjar gugatan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
- Membuat tanda bukti penerimaan biaya yang dituangkan dalam SKUM (rangkap 4) aslinya untuk yang bersangkutan - Menerima pembayaran Pemeriksaan Setempat dan membukukannya dalam pembukuan yang disediakan - Mengeluarkan biaya-biaya Kepaniteraan yang harus disetor pada Kas Negara melalui Bendaharawan Penerima - Mengeluaran biaya-biaya kepaniteraan yang harus disetor pada Kas Negara melalui Bendaharawan Penerimaan - Mengeluarkan biaya-biaya untuk Surat Panggilan, Pemberitahuan melalui pos tercacat - Mengeluarkan biaya-biaya materai, redaksi, apabila perkara sudah diputus - Membuat catatan pemasukan dan pengeluaran setiap harinya dilaporkan kepada Panitera kemudian dibukukan dalam Buku Keuangan. - Mengisi Buku Bantu Keuangan Perkara, Buku Jurnal Keuangan Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan PK, hak-hak kepaniteraan, secara tertib cermat dan lengkap - Membantu tugas-tugas Panitera Muda Perkara
Membantu/Melaksanakan Kegiatan Pada Meja Ke Tiga/ Kasasi:
- Membuat surat pemberitahuan tentang isi putusan PT-TUN kepada para pihak - Mengirimkan relas pemberitahuan isi putusan kepada para pihak ke PT-TUN Medan - Membuat akte permohonan Kasasi setelah panjar biaya kasasi diterima oleh pemegang kas - Memberi dan mencatat perkara Kasasi secara berurutan dalam buku register Kasasi - Mengisi buku register perkara Kasasi secara tertib, cermat dan lengkap - Membuat dan menyerahkan surat pemberitahuan tentang pernyataan Kasasi kepada pihak lawan - Membuat surat keterangan, tanggal penerimaan Kasasi/Kontra Memori Kasasi yang ditandatangani oleh panitera - Membuat surat pemberitahuan kepada para pihak tentang adanya penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi - Menyiapkan berkas Kasasi berupa bundel A dan B, serta mengirimkan berkas Kasasi ke MARI dalam waktu 30 hari - Mengirimkan biaya Kasasi melalui Bank BRI, foto copy bukti biaya pengiriman Kasasi dilampirkan dalam berkas tsb. - Menyiapkan surat pengantar pengiriman berkas Kasasi ke MARI - Memberitahukan kepada para pihak berkas perkara Kasasi sudah dikirim ke MARI - Memberitahukan kepada para pihak bahwa perkara Kasasi telah diputus melalui surat tercatat. - Mengirim ke MA foto copy relas pemberitahuan putusan MARI tsb - Membantu tugas-tugas Panmud Perkara -
Muhammad Rasyid Ridho, ST,SH (Jurusita Pengganti diperbantukan)
Membantu Pelaksanaan Eksekusi Putusan : - Menyiapkan salinan putusan yang sudah inkracht kepada para pihak. - Mencatat permohonan eksekusi dalam buku register eksekusi - Menyiapkan konsep pelaksanaan putusan (eksekusi) apabila para pihak ada mengajukan permohonan eksekusi - Menaksir biaya-biaya pelaksanaan putusan (eksekusi) setelah dikonsultasikan dengan Panitera - Menyiapkan surat-surat kepada para pihak tentang adanya permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi).
- Persiapan untuk melaksanakan putusan (eksekusi) dengan arahan dari Panmud Perkara, Wakil Panitera dan Panitera
Palembang, 03 Januari 2013
Mengetahui: PANITERA/SEKRETARIS dto. Mamik Hermindjaja, S.H. NIP.196012021987032007
PANITERA MUDA PERKARA dto. H. Husnuddin, S.H. NIP .19610217 198303 1 004
I) KEPANITERAAN MUDA HUKUM No.
NAMA Rina Zaleha, S.H. (Panmud Perkara)
URAIAN TUGAS - Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi Penasehat Hukum, serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; - Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti. - Membantu
merumuskan
kebijakan
Program Kerja
di
Pengadilan dan kegiatan lainnya. - Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan. - Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan. - Membuat laporan bulanan. - Membuat laporan kegiatan Hakim dan kegiatan Panitera. - Menerima, mencatat dan mengarsipkan surat masuk dan keluar di kepaniteraan Muda Hukum. - Membuat laporan kwartal. - Membuat laporan tahunan. - Membuat statistic perkara. - Melayani mahasiswa untuk kepentingan penlitian ilmiah. - Menerima pengaduan dan memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan. - Menyimpan dokumentasi secara komputerisasi. Staf Kepaniteraan Perakara -
Darul Kutni, SH (Panitera Pengganti diperbantukan)
-
Bobby,SH (Staf )
-
Oktarina (Staf)
-
Efran Santi (Honorer)
- Membuat Laporan Bulanan. - Membuat Laporan Kegiatan Hakim. - Mencatat, meleges dan mengarsipkan surat kuasa. - Menerima, mencatat dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar. - Membuat laporan bulanan dari Bag. Hukum ke Bag. Umum - Menerima dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan atas petunjuk Panitera Muda Hukum. - Membuat Laporan Kwartal. - Membuat Laporan Tahunan. - Membuat Statistik Perkara.
- Mencatat dan menata perkara In Kracht. - Menerima dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan atas petunjuk Panitera Muda Hukum.
Palembang, 03 Januari 2013 M e n g e t a h u i : PANITERA / SEKRETARIS
PANITERA MUDA HUKUM
dto.
dto.
Mamik Hermindjaja, SH NIP.196012021987032007
Rina Zaleha, SH NIP.196505311991032004
i.
PANITERA PENGGANTI : 1.Hj.Enita, SH 2.Misrukiah,SH 3.Hj.Nurhamidah,SH 4.Etisusita,SH 5.Rusmalawita, SH 6. Isnaini, SH 7.Indra Mufti, SH No. 1
8.Evy Farida Damayanti, SH 9.Darul Kunti, SH 10.Sulami, SH 11.Alkodar, SH 12.Alamsyah SH 13.Maryani UB, SH
URAIAN TUGAS Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalan-nya sidang Pengadilan
2
Membantu Majelis Hakim dalam hal: a. Membuat Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan dan hari sidang; b. Membuat Berita Acara Persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya; c. Mengetik putusan; d. Membuat konsep Putusan Sela. e. Membuat konsep Penetapan Masuknya Pihak III (Intervensi) f. Membuat konsep Kepala Putusan setelah penyerahan Kesimpulan dari para pihak. g. Menyerahkan Berita Acara Persidangan kepada Ketua Majelis Hakim setiap usai persidangan.
3
Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara untuk dicatat dalam register perkara : a. Penundaan hari-hari sidang; b. Perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya;
4
Menyerahkan berkasa perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai diminutasi.
5
Menyerahkan berkas perkara baru yang diterima kepada Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan untuk menanyakan : a. Siapa-siapa yang akan dipanggil b. Kapan Pemeriksaan Persiapan dimulai. Membagikan berkas gugatan baru kepada Majelis Hakim yang bersangkutan dengan disertai catatan : a. Tanggal berapa ditetapkan Majelis Hakim yang bersangkutan. b. Tanggal berapa Pemeriksaan Persiapan dimulai.
6
Palembang, 03 Januari 2013 PANITERA/SEKRETARIS, dto Mamik Hermindjaja, SH NIP.196012021987032007
K)
JURU SITA PENGGANTI
No.
NAMA
1.
Rasiman
2.
Sarjono
3.
Muhammad Abdullah,A.Md
4.
Muhammad Rasyid Ridho,ST,SH
5.
A. Rohim
URAIAN TUGAS Membantu Panitera Pengganti mengadministrasi surat-surat panggilan/ pemberitahuan Pengadilan. Mengadminisitrasikan dan melaksanakan pengiriman salinan penetapan dan /atau salinan putusan Pengadilan. Mengadministrasikan dan melaksanakan pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Mengadministrasikan dan atas peritah Ketua Pengadilan melaksanakan upaya paksa terhadap Tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan / atau tidak mau melaksanakan penetapan penundaan pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara. Membuat Berita Acara pelaksanaan upaya paksa yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mengadministrasikan dan atas perintah Panitera melaksanakan pengumuman pejabat yang tidak mau bersedia secara sukarela melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengirimkan surat-surat yang berhubungan dengan perkara melalui Kantor Pos dengan surat tercatat Membantu tugas-tugas Panmud Perkara Memelihara keamanan, ketertiban ruangan sidang utama Memanggil para pihak ke ruang sidang pada setiap persidangan Melakukan tugas sebagai Juru Sumpah/Pegawai yang ditunjuk Mencatat penundaan hari sidang Palembang, 03 Januari 2013 PANITERA/SEKRETARIS, dto Mamik Hermindjaja, SH NIP.196012021987032007
L) SUB BAGIAN UMUM No.
NAMA
1
Wiratmi, S.Sos,SH, M.Si (Kepala Su Bag Umum)
2
Muhammad Agus, SE (Staf)
3. Sudaryanti (Staf)
4.
Adi Irawan (Honorer)
5. Sarjono
(Jurusita Pegganti dipebantukan)
Mengetahui: PANITERA/SEKRETARIS dto
Mamik Hermindjaja, SH NIP.196012021987032007
URAIAN TUGAS -Memimpin tugas-tugas di Sub Bagian Umum. -Mengkoordinir penyusunan rencana kerja Sub. Bagian Umum. -Mengkoordinir pengadaan barang inventaris -Mengkoordinir pengadaan inventaris barang (ATK) & jasa -Mengkoordinir pelaksanaan laporan bulanan -Mengkoordinir pelaksanaan laporan SIMAK BMN dan Persediaan semester I dan II barang inventaris. -Menyelesaikan laporan tahunan barang inventaris. -Memberikan Penilaian Pekerjaan terhadap bawahan (DP3). -Mengkoordinir pemeliharaan Kendaraan/servis total. -Turut serta merumuskan kebijakan Program Kerja dan kegiatan lainnya -Melakukan pembinaan terhadap staf bagian umum. -Melaksanakan urusan protokoler. -Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. -Melaksanakan administrasi,perlengkapan/pengadaan barang & perencanaan -Pelaksanaan pendataan Daftar Inventaris Barang (DIB) -Mengelola/mencatat barang-barang ATK/obat-obatan -Membuat/mengetik laporan mutasi barang semester I & II -Menyelesaikan laporan tahunan barang inventaris -Membuat nomor kode setiap barang inventaris -Membantu pengelolaan perpustakaan -Mendokumentasikan data-data ke dalam komputer -Melaksanakan kebersihan ruang umum -Melaksanakan tata persuratan, agenda surat masuk/surat keluar -Mendistribusikan surat masuk ke sub bagian sesuai disposisi pimpinan -Mengoskan dan mengarsipkan surat surat masuk maupun surat keluar -Menempel/membuat nomor kode setiap barang inventaris -Mengelola barang-barang inventaris dan penghapusannya. -Melaksanakan persiapan upacara. -Mengetik dan meng-print laporan bulanan Sub Bagian Umum -Menyimpan/mengakses data Dist Bag. Umum ke komputer -Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR) -Menyiapkan/merapikan perlengkapan rapat -Membantu pengelolaan perpustakaan -Melaksanakan kebersihan ruang umum -Bertanggung-jawab dan melaksanakan perintah atasan -Pelaksana urusan protokoler -Menyiapkan pelaksanaan upacara -Melakukan pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 dan 2. -Menyiapkan/merapikan ruang, perlengkapan rapat dan sidang -Melaksanakan kebersihan ruang umum -Bertanggung-jawab dan melaksanakan perintah atasan Palembang, 03 Januari 2013 KEPALA SUB BAG UMUM, dto
Wiratmi, S.Sos, SH,M.Si NIP.196407251989032002
M)
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
No.
NAMA
1
Septa Lustiana, SH (Kepala Sub Bag Kepegawaian)
2
A.Rohim (Juru Sita Pengganti diperbantukan)
3
Pitrica Nurhudayanti (Staf)
4.
Wahyuni (staf)
URAIAN TUGAS - Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian - Mengkoordinasikan pengusulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Hakim (Cakim) menjadi Hakim, ujian Kode Etik Hkaim bagi Calon Hakim (Cakim). - Mengkoordinir penyelesaian pengusulan kenaikan pangkat, promosi dan mutasi jabatan. - Mengkoordinir penyelesaian pengusulan pegawai yang mengikuti ujian dinas Tk. III dan IV serta persamaan. - Mengelola kenaikan gaji berkala. - Mengkoordinir penyelesaian pengusulan pegawai yang akan memasuki masa pensiun. - Mengkoordinir tata penyelenggaraan sumpah PNS - Mengelola dan menyiapkan pelantikan Pegawai, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti dan Hakim - Memberikan Penilaian Pekerjaan terhadap bawahan (DP3) - Mengelola surat masuk dan mengarsipkannya. - Membantu merumuskan program kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya. - Melaksanakan perintah atasan - Membuat SK Kenaikan Gaji Berkala - Membuat usulan Karis/Karsu,Karpeg, Askes dan Taspen - Membuat SK cuti Pegawai - Membuat usulan pemeberian satyalancana dan pengharagaan llainnya - Menyiapkan blanko LP2P dan DP3 - Menyusun arsip kepegawaian - Membuat laporan absensi dan laporan uang makan - Menyusun daftar CPNS untuk mengikuti Prajabatan - Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan - Membuat usulan pengangkatan sebagai PNS - Membuat usulan kenaikan pangkat dan jabatan - Menyiapkan penyelenggaraan sumpah PNS - Mempersiapkan / melaksanakan kegiatan sumpah jabatan / pelantikan - Membuat surat-surat keterangan yang berhubungan dengan kepegawaian - Melakukan tugas sebagai operator komputer - Melaksanakan perintah atasan - Membuat bezetting dan DUK PNS - Membuat usulan pemindahan,pemberhentian dan pensiun - Membuat usulan diklat dan ujian dinas - Menata arsip dan file kepegawaian - Menyipakan daftar hadir/absensi pegawai - Melaksanakan tugas oepartor komputer
Palembang, 03 Januari 2013 Mengetahui: PANITERA/SEKRETARIS, KEPALA SUB BAG KEPEGAWAIAN dto, Mamik Hermindjaja, SH NIP. 19601202 198703 2 007
dto, Septa Lustiana, SH NIP. 19750915 200112 2 001
N) SUB BAGIAN KEUANGAN No 1.
NAMA
URAIAN TUGAS Kasubbag Keuangan :
Romlah, SE.,SH (Kepala Sub Bagian Keuangan)
-
2.
Mulyana (staf/Bendahara Penerima)
Bendahara Penerima : -
Menyetor P.N.B.P. ke Kas Negara Membukukan P.N.B.P. ke dalam Buku Kas Umum Membuat Laporan Bulanan P.N.B.P. Membuat Laporan Berita Acara Pemeriksaan Kas (Triwulan) dan membukukan ke Buku Kas P.N.B.P. Membantu pengetikan dan penyusunan DIPA dalam bentuk RKA-KL Meminta laporan sewa rumah dinas dari Pembuat Daftar Gaji Membantu tugas-tugas Kepala Sub Bagian Keuangan Membantu mengerjakan / menyelesaikan pajak Melaksanakan Perintah Atasan.
3.
Muhammad Abdullah, Amd (Jurusita Pengganti diperbantukan)
Pembuat Daftar Gaji : -
Mengajukan SPP / SPM Gaji / Gaji Susulan / Kekurangan Gaji. Mengajukan SPM Uang Makan pegawai Membuat S.K.P.P Keluar dan Menyelesaikan S.K.P.P Masuk. Mengajukan Persekot Gaji / Memindahkan Persekot Gaji. Membantu Bendahara Merekonsiliasi Anggaran Gaji / Rutin ke KPPN dan PT.TUN Medan. Melakukan input data belanja pegawai melalui aplikasi komputer Mengerjakan / menyelesaikan Rincian Lembur Melakukan penatausahaan dokumen pendukung pegawai. Membantu Tugas-tugas Kepala Sub Bagian Keuangan. Melaksanakan Perintah Atasan.
4.
Aidi Firdaus A,Md (Bendahara Pengeluaran)
Mengkoordinir pelaksanaan tugas di Sub. Bagian Keuangan. Menyusun Rencana Kerja Sub Bagian Keuangan. Melaporkan Hasil Kerja Bagian Keuangan. Membantu Wakil Sekretaris menyusun RKA – KL. Mengajukan revisi apabila ada dana pada DIPA yang perlu direvisi. Membuat jadwal Pelaksanaan Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2012. Menandatangani SPM dengan Aplikasi PP.SPM. Melakukan pengujian SPP (Surat Perintah Pembayaran). Memberikan Penilaian Pekerjaan terhadap bawahan (DP3) Melakukan pembinaan kepada Staf Bagian Keuangan. Melaporkan pelaksanaan penggnaan DIPA secara bulanan. Membantu merumuskan kebijakan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Bendahara Pengeluaran : -
Mengajukan SPP /SPM Uang Persediaan (UP) Mengajukan SPP/SPM Penggantian Uang Persediaan (SPM – GU) Mengajukan SPP /SPM – LS Membukukan Penerimaan dan Pengeluaran Gaji/Rutin anggaran DIPA ke Buku Kas Umum. Membuat Laporan Realisasi Bulanan / Rekonsiliasi (LRA) ke KPPN dan Pengadilan Tinggi Medan. Membuat Laporan Berita Acara Pemeriksaan Kas (Triwulan) dan Membukukan Ke Buku Kas Umum. Mengajukan SPP / SPM Uang Lembur. Membuat permintaan pertanggung jawaban uang remunerasi ke MARI Membuat transaksi harian belanja barang dalam buku khusus Mengaplikasikan ke komputer data-data dan hasil pelatihan / sosialisasi keuangan. Membantu Tugas-tugas Kepala Sub Bagian Keuangan. Melaksanakan koordinasi dengan Petugas Khusus Belanja Barang (Sub Bagian Umum) secara rutin
- Membantu kelancaran tugas Hakim Pengawas Bidang Keuangan ketika ada pemeriksaan keuangan - Membuat laporan pajak - Melaksanakan Perintah Atasan. 5.
Fajar Mawardi (staf)
- Membuat dan mengirim laporan realisasi anggaran rutin setiap bulan, triwulan, semesteran, dan tahunan. - Membuat dan melaksanakan rekonsiliasi perbendaharaan di KPPN setiap bulan dari sistem aplikasi SAKPA. - Membuat catatan laporan kekayaan untuk disampaikan ke koordinator wilayah setiap semesteran dan tahunan. - Membuat laporan PP 39 Tahun 2006. - Membantu Tugas-tugas Kepala Sub Bagian Keuangan. - Melaksanakan Perintah Atasan.
Palembang, 03 Januari 2013 Mengetahui: PANITERA/SEKRETARIS
KEPALA. SUB. BAG. KEUANGAN
dto,
dto,
Mamik Hermindjaja, SH NIP. 19601202 198703 2 007
Romlah, SE.,SH NIP: 19660514 199003 2 002
RENCANA KERJA/KEGIATAN PENGADILANN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2013
A)
K E T U A P E N G A D I L A N TUN PALEMBANG
KEGIATAN
NO
JAN FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGUST
SEP
OKT
NOP
DES
1
Mempelajari surat gugatan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
2
Membuat penetapan dismissal berdasarkan psl 62 ayat (1)
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
3
Mengucapkan penetapan tersebut dalam rapat permusyawaratan (bukan dalam persidangan) Membuat penetapan tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan dengan acara yang singkat psl 62 ayat (4); Apabila diajukan gugatan dalam persidangan terhadap penetapan dismissal Membuat penetapan apabila gugatan perlawanan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara yang bersangkutan dengan acara biasa psl 62 ayat (5); Membuat penetapan tentang penolakan/mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan Acara Cepat (psl 98, 99 UU 5 Tahun 1986); Menetapkan apakah permohonan pengugat agar PTUN memeriksa gugatan dengan Acara Cepat dikabulkan atau tidak dalam waktu 14 hari sejak permohonan tersebut diterima di Kepaniteraan PTUN. Memeriksa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang disengketakan (shcorsing) Melaksanakan pemanggilan terhadap salah satu pihak dalam hal dia berkedudukan atau berada di luar negeri (vide psl 66) Membuat penetapan tentang penunjukan susunan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara;
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
4 5 6 7 8 9 10
KET
11 12 13 14 15
16
17 18
19
20
Memberi izin kepada pihak-pihak untuk mempelajari surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut di Kepaniteraan dan membuat kutipan atau salinan (psl 81 dan 82) Memberikan izin dalam hal perkara sudah putus dan para pihak hendak menyusun Memori Banding/Kontra Memori Banding/Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi serta Memori PK/Kontra memori PK Memberikan izin kepada para pihak dalam hal perkara masih dalam proses yaitu mempelajari berkas perkara untuk penyusunan kesimpulan Memberi perintah kepada Panitera PTUN untuk mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dengan surat tercatat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan (psl 51A Ayat (1) UU No 51 Tahun 2009) Memberi perintah kepada Panitera PTUN untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada para pihak dengan surat tercatat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja (psl 116 ayat (1) UU No 51 Tahun 2009) Memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan berdasarkan permohonan Penggugat dalam hal gugatan didasarkan pada psl 97 ayat (9) huruf b dan c dikabulkan dan bila dalam jangka waktu 3 bulan setelah dikeluarkan putusan Pengadilan,Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya Mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (psl 119); Memerintahkan Juru Sita melalui panitera untuk melaksanakan upaya paksa terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (psl 116 ayat (4) UU 51 Tahun 2009) dan atau tidak mau melaksanakan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (schorsing) Memerintahkan Juru sita melalui panitera untuk mengumumkan pada media massa cetak setempat terhadap tergugat yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (psl 116 ayat (5) UU 51 Tahun 2009) Memerintahkan Juru sita melalui panitera untuk memberitahukan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan kepada lembaga perwakilan rakyat melalui surat tercatat terhadap tergugat yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (psl 116 ayat (6) UU 51 Tahun 2009)
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
21
Memberikan saran tentang besarnya uang kompensasi dalam suatu penetapan dengan pertimbangan-pertimbangannya, apabila hal tersebut tidak disepakati, maka Ketua mengeluarkan Penetapan yang disertai pertimbangan cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud (psl 117 ayat (4)).
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
22
Memberi Petunjuk, teguran, dan Peringatan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim (psl 52 ayat (3) UU 51 Tahun 2009)
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
23
Memberi Petunjuk, Teguran, dan Peringatan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Panitera, Sekretaris dan juru sita (psl 52 ayat (1a) UU 51 Tahun 2009)
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
24
Mengawasi pelaksanaan court calendar dan mengumumkannya pada pertemuan berkala para Hakim;
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
25
Meneliti court calendar dan membina Hakim agar memutus perkara yang diserahkan kepadanya paling lama 6 bulan;
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
26
Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada PT-TUN dan MA
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
27
Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan risalah, berita acara serta berkas perkara (Pasal 141);
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
28
Melakukan tugas yustisial persidangan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
29
Mengkoordinir penyusunan Program Kerja Tahunan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
30
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
31
Mengadakan dan memimpin Rapat Pegawai, Rapat Antar Pejabat Struktural serta Rapat Hakim. Mengadakan diskusi hukum bersama para Hakim dan Pegawai yang terkait.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
32
Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh Pegawai
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
33
Melakukan pembinaan terhadap Calon Hakim
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
34
Membuat penilaian DP3 terhadap Wakil Ketua, Hakim, Pansek serta Calon Hakim
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
35
Me-manage kinerja PTUN Palembang
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
36
Melaporkan Laporan Tahunan PTUN Palembang melalui PTTUN Medan ke MA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
37
Menandatangani Buku-Buku Jurnal dan Register.
√
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
B)
NO
W A K I L K E T U A P E N G A D I L A N TUN PALEMBANG
KEGIATAN
JAN FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGUST
SEP
OKT
NOP
DES
1
Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
2
Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
3
Mengkoordinir pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
4
Melakukan tugas yustisial persidangan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
5
Merumuskan Program Kerja Tahunan dan Kegiatan lainnya
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
6
Melaksanakan tugas BAPERJAKAT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
7
Melakukan pembinaan terhadap Calon Hakim
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
8
Melaksanakan Sistem Pengawasan Internal (SPI)
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
9
Melaksanakan Pengawasan Absensi
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
KET
Insidentil
C)
HAKIM–HAKIM
NO
KEGIATAN
1
Membuat penetapan-penetapan : Pemeriksaan Persiapan / hari sidang / penundaan pelaksanaan keputusan TUN (schorsing) / pencabutan gugatan. Bertanggungjawab atas pembuatan berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya; Meminta pejelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Pasal 63 ayat (2b) Menyatakan dengan putusan, gugatan Penggugat tidak dapat di terima apabila dalam tenggang waktu 30 hari sesuai dengan yang dinasehatkan Majelis Hakim, Penggugat belum juga menyempurnakan gugatan. Terhadap hal ini dapat diajukan gugatan baru (Pasal 63 ayat (3) dan (4)) Dalam pemeriksaan Persiapan, dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat
2 3 4
5 6
JAN FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGUST
SEP
OKT
NOP
DES
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
8
Dalam hal Tergugat atau Kuasanya tidak hadir dipersidangan dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut. Ketua Majelis dengan Surat Penetapan meminta atasan Tergugat agar memerintahkan Tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan, dan apabila setelah lewat 2 bulan permintaan tersebut tidak ditanggapi, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat Pasal 72; Dalam hal dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan Ketua Majelis dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau Pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa; dan selanjutnya dapat memerintahkan supaya surat tersebut diperlihatkan dalam persidangan,sebagaimana disebut dalam Pasal 85; Mengemukakan pendapat dalam musyawarah;
9
Menyiapkan putusan lengkap (net konsep) pada waktu ucapan;
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
10
Menyiapkan dan membubuhkan paraf pada naskah putusan lengkap untuk ucapan;
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
7
KET
11
Melakukan minutering perkara
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
12
Membuat court calendar persidangan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
13
Melaporkan kegiatan persidangan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
14
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
16
Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati pelaksanaan tugas umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara, dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Pengadilan; Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari PTTUN dan MA. Melakukan pembinaan terhadap Calon Hakim
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
17
Mengikuti diskusi permasalahan hukum dan administrasi perkantoran
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
18 19
Diikutsertakan merumuskan kebijakan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya Pengawasan Bidang Perkara ( Adm Perkara & Keuangan perkara)
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
20
Pengawasan Bidang Hukum
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
21
Pengawasan Bidang Personalia
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
22
Pengawasan Bidang Keuangan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
23
Pengawasan Sub Bagian Umum (Adm. Inventaris, perpustakaan, Persuratan & Keprotokoleran)
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
15
D)
CALON HAKIM
NO
KEGIATAN
1
4
Bertugas di Bagian Kesekretariatan, masing-masing selama 3 (tiga) bulan, yakni di : d. Sub Bagian Kepegawaian e. Sub Bagian Keuangan f. Sub Bagian Umum Bertugas dan di Bagian Kepaniteraan, masing-masing selama 3 (tiga) bulan, yakni di: c. Bagian Perkara d. Bagian Hukum Mempelajari dan mengikuti proses persidangan. f. Proses dismissal g. Pemeriksaan Persiapan h. Persidangan i. Membuat Berita Acara j. Belajar membuat putusan Membuat laporan tugas.
5
Melaksanakan tugas-tugas tambahan dari Ketua.
2
3
JAN FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGUST
SEP
OKT
NOP
DES
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
KET
E)
PANITERA/SEKRETARIS
No
KEGIATAN
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGUST
SEP
OKT
NOP
DES
Bertanggung-jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta buku daftar, biaya perkara, surat-surat bukti lainnya yang disimpan di Kepaniteraan Menyelenggarakan administrasi perkara Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan Membuat salinan putusan, perkara bukan amar putusan Membuat akta : a) Permohonan Banding b) Pemberitahuan adanya permohonan Banding c) Penyampaian salinan Memori/Kontra Memori Banding d) Pemberitahuan putusan Banding e) Permohonan Kasasi f) Pemberitahuan adanya permohonan Kasasi g) Penerimaan Memori Kasasi h) Penyampaian salinan Memori Kasasi i) Penerimaan Kontra Memori Kasasi j) Penyampaian Kontra Memori Kasasi k) Pemberitahuan putusan Kasasi l) Permohonan Peninjauan Kembali (PK) m) Pemberitahuan adanya permohonan PeninjauanKembali n) Penerimaan / penyampaian jawaban permohonan Peninjauan Kembali o) Penyampaian salinan putusan Peninjauan Kembali (PK) kepada PK p) Pemberitahauan bunyi putusan PK kepada Termohon PK q) Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkannya ke kas Negara
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
A) DI BIDANG KEPANITERAAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
KET
8. 9 10
Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK Melakukan penelitian administratif mengenai segi-segi formal yang pokok-pokok terhadap berkas perkara yang masuk ( Pasal 56 jo S.E.M.A. No. 2 Th. 1991) Mendahulukan pemeriksaan perkara dan segera menyerahkan kepada Ketua apabila ada permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, apabila ada permohonan pemeriksaan dengan Acara Cepat atau apabila ada permohonan pemeriksaan Acara Cuma-Cuma ( prodeo ); a) Menyelenggarakan biaya adminitrasi perkara b) Membuat akta penolakan dalam hal tidak ada kemungkinan upaya hukum terhadap perlawanan (pasal 62 ayat (6), juga terhadap putusan Niet Onvankelijk (N.O.) karena tidak memenuhi pasal 63 ayat (3 c) Sebagai Pengadilan tingkat pertama bisa merumuskan gugatan atas petunjuk Ketua Pengadilan
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
√
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
B. DI BIDANG KESEKRETARIATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
Menyelenggarakan, melaksanakan tugas di bidang Kesekretariatan; meliputi bidang administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum Membuat Laporan Bulanan, Semester I & II dan Laporan Tahunan setelah membuat Program Kerja Melakukan pengawasan langung/melekat terhadap administrasi bidang Kepegawaian, Keuangan dan Umum Melakukan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) untuk Tahun Anggaran 2014 Melaksanakan tugas Pengadaan Barang / Jasa yang bersifat Kontraktual sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2013 Menyusun dan mempersiapkan Program Kerja 2013 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Th.
2014 8 9
Turut serta merumuskan kebijakan Program Kerja dan kegiatan lainnya Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan perintah atasan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Palembang, 03 Januari 2013 PANITERA/SEKRETARIS dto Mamik Hedrmindjaja, SH NIP.196012021987032007
F) No 1. 2 3 4 5 6
7
8 9 10
WAKIL PANITERA KEGIATAN
Membantu Panitera di dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin Kepaniteraan Pengadilan Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya Meneliti dan melegalisir bukti-bukti Mempersiapkan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain; Mengkoordinir pelaksanaan tugas di bidang Kepaniteraan meliputi Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum dan Juru Sita Pengganti. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti Membantu Panitera untuk melakukan penelitian administratif terhadap surat gugatan (jo. S.E.M.A. No. 2 Tahun 1991) Melakukan penilaian (DP3) terhadap Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum dan Juru Sita Pengganti.
JAN √
FEB √
MAR √
APR √
MEI √
JUN √
JUL √
AGUST √
SEP √
OKT √
NOP √
DES √
KET
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Insidentil
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
11 12
Turut serta merumuskan kebijakan Program Kerja dan kegiatan lainnya Melakukan perintah atasan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Palembang, 03 Januari 2013 WAKIL PANITERA, dto Deo Yuvanti, SH NIP.196508311991032007
G) No 1. 2.
3.
4.
5. 6
7 8 9
WAKIL SEKRETARIS KEGIATAN
Membantu Panitera / Sekretaris di dalam melaksanakan tugasnya di bidang Kesekretariatan PTUN Medan Membantu Panitera / Sekretaris menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) untuk Tahun Anggaran 2014 Membantu Panitera / Sekretaris melaksanakan tugas Pengadaan Barang / Jasa yang bersifat Kontraktual sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2013 Melaksanakan tugas sebagai Penanggung-jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan anggaran tahun 2013 Mengkoordinir pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan meliputi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan meliputi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Memberikan Penilaian Pekerjaan terhadap bawahan (DP3) Turut serta merumuskan kebijakan Program Kerja dan kegiatan lainnya Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan perintah atasan
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGUST
SEP
OKT
NOP
DES
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
√
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
√
√
√
√
√
√
-
-
-
-
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Palembang, 03 Januari 2013 WAKIL SEKRETARIS dto. Drs. Kiagus Mailan NIP.196402171985031004
KET
H) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
PANITERA MUDA PERKARA KEGIATAN Menerima gugatan/perlawanan, memberi no. dan mencatat no. pendaftaran gugatan/perlawa-nan dalam Register Buku Induk Perkara dan memproses sampai ke Majelis Hakim Melaksanakan/menerima dan membukukan keuangan perkara Menerima berkas penyelesaian perkara/putusan dari Majelis Hakim melalui PP Menerima/memberitahuKan Permohonan Banding serta mengisi Register Banding Menerima/memberitahukan Memori Banding Menerima/ memberitahukan kontra Memori Banding Memberitahukan pelaksanaan inzage berkas banding Pengiriman berkas banding ke PT.TUN Medan Penerimaan berkas/putusan banding dan memberitahukan kepada para pihak Menerima/memberitahukan permohonan kasasi serta mengisi Buku Register Kasasi Menerima/memberitahukan Memori Kasasi Menerima/memberitahukan kontra Memori Kasasi Mengirim berkas kasasi ke Mahkamah Agung RI Menerima/memberitahukan putusan Kasasi kepada para pihak Menerima/memberitahukan memori permohonan PK serta mencatat dalam Buku Register PK Menerima/memberitahukan Memori PK Menerima/memberitahuan kontra Memori PK Mengirim berkas PK ke Mahkamah Agung RI Menerima/memberitahukan putusan PK kepada para pihak Menyerahkan ke Bagian Hukum Perkara yang Inkracht.
JAN √
FEB √
MAR √
APR √
MEI √
JUN √
JUL √
AGUST √
SEP √
OKT √
NOP √
DES √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
KET
21 22.
Menerima surat Permohonan Eksekusi dari Pemohon untuk penyelesaian putusan yang sudah inkracht; tindak lanjut melalui Juru Sita / Juru Sita Pengganti Menyelesaikan tindak lanjut dan Permohonan Eksekusi berupa: a. b. c.
d.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Meneliti berkas Membuat Resume Membuat Draft Surat Perintah Pelaksanaan Eksekusi Menyerahkan berkas kepada Bapak Ketua untuk ditindaklanjuti.
Palembang, 03 Januari 2013 PANITERA MUDA PERKARA dto H. HUSNUDDIN, SH NIP.19610217 198303 1004
I)
PANITERA MUDA HUKUM No
KEGIATAN
1.
Membuat laporan bulanan.
2.
Membuat laporan caturwulan.
3.
Membuat Laporan Semester (Per Enam Bulan)
4.
Membuat Laporan Tahunan
5. 6.
Mengumpulkan dan mengolah data serta memberikan tanda perkara yang menarik yang telah ditetapkan oleh tim. Menyajikan statistik
7.
Mendokumentasikan data-data ke dalam komputerisasi
8.
Mengumpulkan Laporan Kegiatan Sidang Hakim.
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGUST
SEP
OKT
NOP
DES
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
-
-
√
-
-
-
√
-
-
-
√
-
-
-
-
-
√
-
-
-
-
-
√
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Palembang, 03 Januari 2013 PANITERA MUDA HUKUM, dto. Rina Zaleha, SH NIP.196505311991032004
KET
J) No 1. 2.
3.
4.
PANITERA PENGGANTI KEGIATAN
Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan Membantu Majelis Hakim dalam hal: a. Membuat Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan dan hari sidang; b. Membuat Berita Acara Persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya; c. Mengetik putusan; Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara untuk dicatat dalam register perkara : a. Penundaan hari-hari sidang; b. Perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya; Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai diminutasi.
JAN √
FEB √
MAR √
APR √
MEI √
JUN √
JUL √
AGUST √
SEP √
OKT √
NOP √
DES √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Palembang, 03 Januari 2013 PANITERA/SEKRETARIS dto.
Mamik Hermindjaja, SH NIP.19601202198703200
KET
K) No 1. 2. 3. 4.
5. 6.
7. 8. 9. 10 11. 12.
JURU SITA PENGGANTI Kegiatan
Mengadministrasikan surat-surat panggilan dan surat-surat pemberitahuan Pengadilan. Mengadminisitrasikan dan melaksanakan pengiriman salinan penetapan dan/atau salinan putusan Pengadilan. Mengadministrasikan dan melaksanakan pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Mengadministrasikan dan atas peritah Ketua Pengadilan melaksanakan upaya paksa terhadap Tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dan / atau tidak mau melaksanakan penetapan penundaan pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara. Membuat Berita Acara pelaksanaan upaya paksa yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mengadministrasikan dan atas perintah Panitera melaksanakan pengumuman pejabat yang tidak mau bersedia secara sukarela melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Mengirimkan surat-surat yang berhubungan dengan perkara melalui Kantor Pos dengan surat tercatat Membantu tugas-tugas Panmud Perkara Memelihara keamanan, ketertiban ruangan sidang utama Memanggil para pihak ke ruang sidang pada setiap persidangan Melakukan tugas sebagai Juru Sumpah atau Pegawai yang ditunjuk Mencatat penundaan hari sidang
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGUST
SEP
OKT
NOP
DES
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
Palembang, 03 Januari 2013 PANITERA/SEKRETARIS, Dto Mamik Hermindjaja, SH NIP.196012021987032007
KET
L) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15. 16 17 18 19. 20. 21. 22 23 22. 23
SUB BAGIAN KEUANGAN
KEGIATAN Mengajukan SPP/SPM Gaji Mengajukan SPP/SPM Gaji Susulan Mengajukan SPP/SPM Kekurangan Gaji Mengajukan SPP/SPM Pesekot Gaji Membuat SKPP bagi Hakim, Pegawai yang mutasi dan pensiun Mengajukan SPP/SPM Uang Persediaan Mengajukan SPP/SPM Penggantian uang persediaan Menyusun RKA-KL Tahun Anggaran 2014 Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran DIPA ke Buku Kas umum Membukukan penerimaan dan pengeluaran per MAK ke Buku Kas Bantu Membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Membuat laporan berita acara pemerikasaan kas dan membukukan ke Buku Kas Umum (triwulan) Membuat Laporan Pajak Bendaharawan Menerima dan menyetorkan PNBP dan membuat laporan bulanan PNBP Membukukan PNBP ke dalam Buku Kas Umum Mengajukan SPP/SPM LS Membuat Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Melakukan belanja barang bersama bagian umum Membuat laporan berita acara pemerikasaan kas PNBP dan membukukan ke Buku Kas Umum (Triwulan) Mengajukan SPP/SPM uang lembur Membuat laporan bulanan ke bagian umum Mengarsipkan surat masuk/keluar Mengajukan revisi apabila ada dana pada DIPA yang perlu direvisi Mendokumentasikan data-data ke dalam komputerisasi dan hasil pelatihan/sosialisasi keuangan dan mempresentasikan pada rapat bulanan
Turut serta merumuskan kebijakan Program Kerja dan kegiatan lainnya
JAN √ √ √ √ √ √ -
FEB √ √ √ √ √ √ √ -
MAR √ √ √ √ √ √ √
APR √ √ √ √ √ √ -
MEI √ √ √ √ √ √ -
JUN √ √ √ √ √ √ √
JUL √ √ √ √ √ √ -
AGU √ √ √ √ √ √ -
SEP √ √ √ √ √ √ √
OKT √ √ √ √ √ √ -
NOP √ √ √ √ √ √ -
DES √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ -
√ √ √ √ -
√ √ √ √ √
√ √ √ √ -
√ √ √ √ -
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ -
√ √ √ √ -
√ √ √ √ √
√ √ √ √ -
√ √ √ √ -
√ √ √ √ √ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √ √
√ √ √
√ √
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
Palembang, 03 Januari 2013 KEPALA SUB BAG KEUANGAN, Dto Romlah, SE, SH NIP.196605141990032009
KET insedentil Insedentil Insedentil Insedentil
Insedentil Insedentil
Insedentil Insedentil
M)
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
KEGIATAN Pembuatan DUK Pegawai dan Hakim Laporan Bulanan Kehadiran Pegawai Pengiriman Berkas Kenaikan Pangkat ke PTTUN Medan Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala dan Impassing Pembuatan Formulir Daftar Hadir (Absen) Menyiapkan Formulir DP3 dan Mengirimkannya Surat Pernyataan Pengujian Kesehatan Bagi Calon PNS Pengusulan CPNS menjadi PNS / Pengusulan Cakim menjadi Hakim Membuat Permintaan KARPEG, KARIS / KARSU, ASKES DAN TASPEN Membuat bezzetting Pegawai / Hakim Membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, melaksanakan Tugas Mengusulkan Pegawai yang akan mengikuti pendidikan LAKPIM III & IV Mengajukan Permohonan Pegawai untuk memperoleh Satya Lencana Menyiapkan/Mengirimkan Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat Melaksanakan Sumpah PNS , Sumpah Jabatan dan Pelantikan Membuat Pengusulan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Membuat Pengusulan Pemindahan Pegawai / KP4 Menganalisa Data Kepegawaian untuk Mengikuti Penataran / Diklat Mengirim data Pegawai Mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Membuat permohonan Surat Ket. Izin Kuliah ke PTTUN Medan bagi pegawai Menangani surat-surat dinas lainnya Membenahi/mengelola semua surat dan berkas yang berhubungan dengan Kepegawaian
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGUST
SEP
OKT
NOP
DES
KET
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
-
-
-
-
√
√
√
√
√
√
-
-
-
-
-
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
-
-
-
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
-
√
-
-
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
-
-
√
-
-
-
-
-
-
√
√
√
√
√
Insidentil
√
√
√
√
√
Insidentil
√
√
√
√
√
Insidentil
√
-
-
-
√
√
√
√
√
√
Insidentil
√
√
√
√
√
Insidentil
√
√
√
√
√
Insidentil
√
√
√
√
√
-
-
23. 24. 25. 26. 27.
Membuat Laporan Bulanan Kepegawaian ke Bagian Umum Membuat SK Mutasi Pegawai di Lingkungan PTUN Palembang Membuat Surat Izin Cuti dan Izin lainnya yang berhubungan dengan Kepegawaian Membuat Surat Keterangan yang berhubungan dengan Kepegawaian Mendokumentasikan data – data ke dalam Komputerisasi
√ √ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√
√
√
√
√
-
-
-
-
√
√
√
√
√
√
Insidentil
√
√
√
√
√
Insidentil
√
√
√
√
√
Insidentil
28.
Turut serta merumuskan kebijakan Program Kerja dan kegiatan lainnya
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
Palembang , 03 Januari 2013 KEPALA SUB BAG KEPEGAWAIAN, dto. Septa Lustiana, SH NIP.197509152001122001
N)
No
1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
SUB BAGIAN UMUM
KEGIATAN
Membuat Laporan Bulanan Laporan Semester I 2013 Laporan Semester II 2013 Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 dan 2. Pemeliharaan Kenderaan/servis total. Pemeliharaan Barang Inventaris. Pengadaan ATK Pengadaan/Pembelian Barang Inventaris. Mengelola dan mengarsipkan Surat Masuk/Keluar Penataan Perpustakaan. Kegiatan Pendataan dengan komputer. Renovasi Rumah Dinas Pemeliharaan Gedung Kantor. Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Mendokumentasikan data-data ke dalam komputerisasi. Memberikan penilaian pekerjaan terhadap staf (DP3) Pendataan Daftar Inventaris Barang (DIB) Pendataan Daftar Inventaris Ruangan (DIR) Pengkodean barang-barang inventaris Pelaksanaan persiapan upacara/rapat/pelantikan Pelaksanaan Keprotokoleran Pengadaan ATK Persidangan
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGUST
SEP
OKT
NOP
DES
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √
KET
Insidentil Insidentil
23 24
Pengawasan kebersihan kantor Turut serta merumuskan kebijakan Program Kerja dan kegiatan lainnya
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ √
Palembang, 03 Januari 2013 KEPALA.SUB. BAG UMUM dto. Wiratmi, S.Sos, SH.., M.Si NIP. 196407251989032009
RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2013
I. PROGRAM PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG TUJUAN Terpenuhinya aparatur peradilan yang berkulitas dan profisionalisme
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Tersedianya dukungan 1.Terselenggaranya pembayaran gaji dan manajemen dan tugas teknis tunjangan tepat waktu dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan 2.Terselenggaranya operasional/pemelihraan perkantoran
PAGU ANGGARAN (RP) 2.780.448.000,-
TARGET
510.450.000,-
12 Bulan
PAGU ANGGARAN (RP) 3.013.000,-
TARGET
12 Bulan
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG TUJUAN Terwujudnya transparansi penyelenggaraan proses peradilan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1.Tersedianya sarana dan 1.Terpenuhinya pengadaan perangkat prasarana yang mendukung pengolah data dan komunikasi pennyelenggaraan peradilan 2.Terpenuhinya pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran 2. Terselenggaranya peradilan berbasis teknologi informasi
71.987.000,-
4 Unit
49 Unit
III.PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
TUJUAN Terwujudnya penanganan dan penyelesaian perkara yang sederhana dan tepat waktu
SASARAN STRATEGIS 1.Terselesainya penyelesaian perkara yang masuk dan sisa perkara tahun sebelumnya
INDIKATOR KINERJA Terselesainya penyampaian berkas perkara banding,kasasi dan PK yang diselesaikan tepat waktu
PAGU ANGGARAN (RP) 12.000.000,-
TARGET 25 Perkara
