PENGADILAN NEGERI WATES

PENGADILAN NEGERI WATES JL. KH. Ahmad Dahlan No. 16 Wates, Kulon Progo

www.pn-wates.go.id email : [email protected]

Nomor SOP Tanggal Pembuatan

W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014 23 April 2014

Tanggal Revisi Tanggal Efektif

30 Maret 2017 3 April 2017

Disahkan oleh

Ketua Pengadilan Negeri Wates

SOP PERENCANAAN ANGGARAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. 3. PMK Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran 4. Pendapatan dan Belanja Negara 5. 4. Peraturan SEKMA Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 6. Belanja Negara Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 7. 5. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI 8. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 9. Kementrian Negara/Lembaga 10. 7. PMK Nomor 53/PMK.02/20014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015

1. S1 – Hukum 2. S1 - Ekonomi 3. D3 - Manajemen Informatika

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

1. Laptop/PC 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik

Dokumen keuangan

Mutu Baku

Pelaksana No

Aktivitas Staf

1

Merangkum usulan kegiatan anggaran yang direncanakan pada tahun berikutnya

Menginput usulan kegiatan anggaran dalam aplikasi RKAKL Membuat pendukung kegiatan mendapat Indikatif

data usulan setelah Pagu

Mengoreksi, memaraf dan Menandatangani usulan kegiatan

Memberi nomor dan mengirim usulan kegiatan bersama data dukung

Kasubag PTIP

Sekretaris

Persyaratan/ perlengkapan

Waktu

Output

Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL)

1 hari

Tersajinya data usulan kegiatan anggaran Pengadilan Negeri Wates

aplikasi RKA-KL

3 jam

tersajinya data usulan kegiatan dalam bentuk aplikasi RKAKL

TOR dan RAB

5 hari

Tersedianya dukung

Surat Pengantar, Kerangka Acuan Kerja, RAB, RKAKL dan data dukung lain

1 hari

Usulan Siap dikirim

Surat Pengantar pengiriman yang dilampirkan dengan data dukung

2 jam

data

Diterimanya data usulan kegiatan anggaran dalam bentuk hardcopy dan softcopy




W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014 23 April 2014


30 Maret 2017 3 April 2017

Disahkan oleh


SOP REVISI POK DIPA

Dasar Hukum :


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. PMK Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Peraturan SEKMA Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 5. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga 7. PMK Nomor 53/PMK.02/20014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015

1. S1 – Hukum 2. S1 - Ekonomi 3. D3 - Manajemen Informatika

Keterkaitan :


SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan


Peringatan :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik

Dokumen keuangan

Mutu Baku

Pelaksana No

Aktivitas Staf

1

Membuat penyusunan Konsep Revisi POK dilengkapi dengan ADK aplikasi RKAKL yang telah di rubah sesuai kebutuhan satker Membuat dan Menandatangani SPTJM oleh Kuasa Pengguna Anggaran Penyampaian ADK Revisi POK DIPA ke Korwil, KPPN via email dan mengupload ke Aplikasi KOMDANAS Mencetak Kertas Kerja Satker Hasil Revisi POK dari Aplikasi RKAKL Satker Mengarsipkan hasil Revisi DIPA dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara / Kanwil Dirjen Anggaran

Kasubag PTIP

Sekretaris


Aplikasi RKAKL, Dokumen dan ADK

RKAKL dan SPTJM

ADK RKAKL Aplikasi Komdanas

Aplikasi RKAKL

Box Arsip Lemari Arsip

dan

Waktu

Output

2 hari

Tersusunnya RKAKL yang akan di Revisi

1 jam

SPTJM

1 hari

Terkirimnya Revisi POK ke DJPB

1 jam

Tercetaknya RKAKL yang telah di Revisi

30 menit

Tersusunnya Arsip Revisi Dipa



Nomor SOP

W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif

23 April 2014 30 Maret 2017 3 April 2017

Disahkan oleh


SOP PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

Dasar Hukum :

1. 2. 3. 4.

5.


Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaanInformasi Publik; Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik; Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI BidangNon Yudisial Nomor 01/WKMA- NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada MahkamahAgung RI.

Keterkaitan : 1. 2. 3. 4. 5.

1. Strata Satu (S1) 2. Diploma Tiga (D3


SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Sub Bag Umum dan Keuangan SOP Sub Bag Kepegawaian dan Ortala


Peringatan :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Laporan bulanan tidak tepat waktu Pelaksana No

Staf

1

2

3

4

5

6

Mutu Baku

Aktivitas

Menghimpun data Laporan bulanan dari Kepaniteraan dan kesekertariatan Meneliti data Laporan bulanan dari Kepaniteraan dan Kesekertariatan Penyusunan Laporan

Meneliti dan Memparaf laporan yang sudah dibuat Menerima dan menandatangani Laporan Mengirim mengarsip Laporan

Kasubag PTIP

Sekretaris

KPN


ATK

ATK

Waktu

1 jam

Data bulanan

1 jam

Data Laporan Bulanan yang bemar

ATK

30 menit

ATK

15 menit

ATK

15 menit

Laporan

30 menit

dan

Output

Laporan

Laporan Bulanan

Laporan yang benar

Bulanan

Laporan Bulanan yang sudah ditandatangani Arsip Bulanan

Laporan



Nomor SOP

W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif

23 April 2014 30 Maret 2017 3 April 2017

Disahkan oleh


SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Dasar Hukum :

1. 2. 3. 4.

5.


Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaanInformasi Publik; Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik; Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI BidangNon Yudisial Nomor 01/WKMA- NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada MahkamahAgung RI.

Keterkaitan : 1. 2. 3. 4. 5.





Peringatan :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Laporan Tahunan tidak selesai tepat waktu Pelaksana No

Staf

1

2

3

4

5

6

Mutu Baku

Aktivitas

Menghimpun data Laporan Tahuan dari Kepaniteraan dan kesekertariatan Meneliti data Laporan Tahuan dari Kepaniteraan dan Kesekertariatan Penyusunan Laporan

Sekretaris

KPN

Labul, ATK

ATK

ATK

Meneliti dan Memparaf laporan yang sudah dibuat Menerima dan menandatangani Laporan Mengirim Mengarsip Laporan

Kasubag PTIP


Waktu

1 hari

Data Tahunan

2 jam

Data Laporan Tahunan yang bemar

1 hari

ATK

30 menit

ATK

30 menit

Laporan

30 menit

dan

Output

Laporan

Laporan Bulanan

Laporan yang benar

Bulanan

Laporan Bulanan yang sudah ditandatangani

Arsip Bulanan

Laporan




W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014 23 April 2014


30 Maret 2017 3 April 2017

Disahkan oleh


SOP PENYUSUNAN LKjIP

Dasar Hukum :

1. 2. 3. 4.

5.

6.

7. 8. 9. 10.

11.

12. 13.


Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaanInformasi Publik; Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; PERMENPAN NO. 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Surat Edaran Menpan No.31 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja SK Kepala LAN No. 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Keterkaitan : 1. 2. 3. 4. 5.





Peringatan :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Laporan Kinereja Instansi Pemerintah tidak selesai tepat waktu Pelaksana No

Aktivitas Staf

1

2

Menghimpun capaian Kinerja masing-masing Kepaniteraan muda Sub Bagian Mengolah mengkompilasi capaian kinerja

Kasubag PTIP

Panitera

Sekretari s

Mutu Baku Tim Penyusu n

KPN

Persyaratan/ perlengkapa n

data dari ATK

Waktu

3 hari

dan dan data

ATK

1 hari

Output

Data capaian kinerja tiap Kepaniteraan muda dan sub bagian Draft LKjIP

3

Penyusunan Laporan

ATK

1 hari

Draft LKjIP

4

Koreksi Laporan

ATK

2 jam

LKjIP final

dan

finalisasi

5

Paraf Laporan

ATK

30 menit

LKjIP

6

Tanda tangan LKjIP

ATK

15 menit

LKjIP yang sudah ditandatangani

Laporan

30 menit

Arsip LKjIP

7

Mengirim dan mengarsip Laporan




W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014 23 April 2014


30 Maret 2017 3 April 2017

Disahkan oleh


SOP PENYUSUNAN RENSTRA

Dasar Hukum :

1. 2. 3. 4.

5.

6.

7. 8. 9. 10.

11.

12. 13.


Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaanInformasi Publik; Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; PERMENPAN NO. 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Surat Edaran Menpan No.31 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja SK Kepala LAN No. 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Keterkaitan : 1. 2. 3. 4. 5.





Peringatan :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Laporan Kinereja Instansi Pemerintah tidak selesai tepat waktu Pelaksana No

Persyaratan/ perlengkapa n

Waktu

usulan masing

ATK

1 hari

Usulan

usulan, dan draft

IKU, ATK

1 hari

Draft Renstra

Aktivitas Staf

1

2

Mengumpulkan usulan dari masing bagian Mengolah mengkompilasi membuat renstra/review berdasarkan

Mutu Baku

usulan

Kasubag PTIP

Panitera

Sekretari s

Tim Penyusu n

KPN

Output

usulan dengan IKU

disesuaikan

3

Rapat Pembahasan Renstra/Review

4

Penyusunan Renstra/Review

IKU, ATK

1 hari

Draft Renstra

ATK

2 jam

Dokumen Renstra

5

Penandatanganan

ATK

30 menit

Dokumen Renstra

6

Pengarsipan

ATK

15 menit

Arsip Dokumen Renstra

Nomor SOP

W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014

Tanggal Pembuatan

23 April 2014

www.pn-wates.go.id

Tanggal Revisi

30 Maret 2017

email : [email protected]

Tanggal Efektif

3 April 2017

Disahkan oleh



SOP PERAWATAN SIPP

Dasar Hukum :


1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaanInformasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik; 4. Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 5. Surat Keputusan W akil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI

1. Strata Satu (S1) Teknik Informatika 2. Diploma Tiga (DIII) Teknik Komputer 3. Ahli dalam bidang TI dan sistem komputer Jaringan troubleshoot hardware dan software 4. Memahami Sistem Jaringan (Networking) 5. Menguasai Pengoperasian Komputer dan Sistem Aplikasi 6. Menguasai troubleshoot hardware dan software

Keterkaitan :


1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. SOP Pelayanan Informasi 3. SOP Perawatan dan Pengamanan Perangkat IT

1. 2. 3. 4. 5.

Peringatan :


Jaringan Internet Peralatan jaringan Komputer Server Komputer Administrator Laptop user

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga sistem keamanan dan sistem pemeliharaan jaringan SIPP Local Maupun Singkronisasi data SIPP di Database Mahkamah Agung RI

Pelaksana No

Aktivitas Staff

Kasub PTIP

Mutu Baku

Sekretaris

Persyaratan/

Waktu

Output

perlengkapan

1

Memonitoring secara berkala akses local server SIPP dan online user

Akses Akses SIPP

1 jam

sistem Website

Melakukan backup seluruh sistem dan 2

database SIPP, secara berkala ke dalam media backup CD, hardisk maupun media

Akses server

2 jam

ADK/Dokum en elektronik

Akses super admin

1 jam

Log Aktivitas user

Invoice, Akses layanan koneksi, SIPP

15

Layanan Pengaduan

backup lain

3

4

Memonitoring secara berkala aktivitas user

Menerima pengaduan dan keluhan dari pengguna SIPP

menit

5

Melaporkan situasi, kondisi, permasalahan dan alternatif pemecahan masalah SIPP

Mengambil langkah-langkah pemecahan 6

masalah yang ditemui dalam pengelolaan SIPP

Laporan masalah dari user

Data pemecahan masalah

15 menit

15 menit

Laporan situasi Kondisi

Solusi/peme cahan masalah

Melakukan /Menyelesaikan pemecahan 7

masalah (troubleshooting) secara mandiri terkait dengan peralatan & perlengkapan

Solusi/pemeca han masalah

1 hari

Akses SIPP tersedia

PENGADILAN NEGERI WATES

JL. KH. Ahmad Dahlan No. 16 Wates, Kulon Progo

www.pn-wates.go.id

Nomor SOP

W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014

Tanggal Pembuatan

23 April 2014

Tanggal Revisi

30 Maret 2017

Tanggal Efektif

3 April 2017

Disahkan oleh



SOP PENGELOLAAN WEBSITE

Dasar Hukum :




Keterkaitan :


1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. SOP Pelayanan Informasi 3. SOP Perawatan SIPP

1. 2. 3. 4. 5.

Peringatan :


Jaringan Internet Peralatan jaringan Komputer Server Komputer Administrator Laptop

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga sistem keamanan dan sistem pemeliharaan website

Pelaksana No

Aktivitas Staff

Kasub PTIP

Mutu Baku

Sekretaris

Persyaratan/

Waktu

Output

perlengkapan Memonitoring secara berkala status 1

pembaruan kontent (updating) dan ketersidaan akses online website

Akses sistem website

4 jam

Melakukan backup seluruh sistem, data 2

dan informasi yang tersedia pada website

Akses sistem Website

Akses server

6 jam

ADK/Dokumen elektronik

Akses server

1 jam

Log Aktivitas pengunjung

Invoice, Akses layanan koneksi, hosting dan domain

1 jam

Layanan koneksi, hosting & domain yang diperbaraui

secara berkala Memonitoring secara berkala aktivitas 3

pengunjung dalam rangka mencegah kerusakan sistem

4

Mengupdate siklus pelayanan jasa koneksi, hosting dan nama domain

5

Melaporkan situasi, kondisi, permasalahan dan alternatif pemecahan masalah website

Data situasi kondisi sistem

1 jam

Laporan situasi Kondisi

Laporan situasi kondisi

1 jam

Solusi/pemecah an masalah


1 hari

Akses website tersedia

Mengambil langkah-langkah pemecahan 6

masalah yang ditemui dalam pengelolaan Informasi/website

Melakukan /Menyelesaikan pemecahan 7

masalah (troubleshooting) secara mandiri terkait dengan peralatan & perlengkapan

Nomor SOP

W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014

Tanggal Pembuatan

23 April 2014

www.pn-wates.go.id

Tanggal Revisi

30 Maret 2017


Tanggal Efektif

3 April 2017

Disahkan oleh



SOP PENANGANAN KERUSAKAN HARDWARE DAN SOFTWARE

Dasar Hukum :




Keterkaitan :


1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. SOP Pelayanan Informasi 3. SOP Perawatan SIPP

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan perkantoran tidak dapat terlaksana dengan baik

ISP Modem, Acces Point dan Router Komputer Server Komputer Administrator Laptop Switch / Hub Kabel Jaringan dan RJ 45 LAN Tester Krimpying tool Tool kit

kegiatan

Pelaksana No

Aktivitas Staf

Kasub PTIP

Mutu Baku

Sekretaris

Persyaratan/

Waktu

Output

1 jam

Laporan

Tool kit

1 jam

hasil check

Tool kit

2 jam

hasil perbaikan

perlengkapan 1

Laporan kerusakan/kendala hardware atau

Laporan

software dari user

masalah

Melakukan 2

pengecekan

kerusakan/kendala

terhadap

hardware

atau

software yang dihadapi user

3

4

5

Memperbaiki kerusakan/kendala hardware atau software yang dihadapi user

Melaporkan

hasil

perbaikan

kepada

Menindak

lanjuti

hasil

laporan

15 Hasil perbaikan

atasan langsung (berhasil/tidak) hasil

Laporan

menit 1 jam

Laporan

Rekomendasi

perbaikan (berhasil/tidak) Mengambil langkah-langkah pemecahan 6

masalah apabila perbaikan tidak berhasil

Rekomendasi

1 jam


Nomor SOP

W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014

Tanggal Pembuatan

23 April 2014

www.pn-wates.go.id

Tanggal Revisi

30 Maret 2017


Tanggal Efektif

3 April 2017

Disahkan oleh



SOP PENANGANAN SURAT/DOKUMEN ELEKTRONIK

Dasar Hukum :




Keterkaitan :


1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. SOP Pelayanan Informasi

1. 2. 3. 4. 5.

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan perkantoran tidak dapat terlaksana dengan baik

ISP Modem, Acces Point dan Router Komputer Switch / Hub Kabel Jaringan dan RJ 45

kegiatan

Pelaksana No

Aktivitas Staf

Mutu Baku

Kasubag

Kasubag

PTIP

UK

Persyaratan/

Waktu

Output

setiap

e-mail, website

hari

pusat

Dokumen Elektronik

perlengkapan Membuka e-mail Pengadilan Negeri Wates 1

dan situs Website Pusat (MA, Badilum,

Koneksi Internet

Bawas, Litbangdiklatkumdil)

2

3

4

Mengunduh dokumen elektronik baru

Koneksi Internet

2 jam

Mempelajari dokumen elektronik yang

Dokumen Elektronik

menit

memerlukan tindakan selanjutnya

Mencatat dalam buku agenda

15 surat/dokumen

15 surat/dokumen

menit

Disposisi

PENGADILAN NEGERI WATES

Recommend Documents