PEMBANGUNAN KEHUTANAN DALAM RPJMN 2015-2019 DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Kehutanan Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Jakarta, 24 Agustus 2015
VISI
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN DAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG KEDAULATAN DALAM POLITIK
TRISAKTI KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN
KEMANDIRIAN DALAM EKONOMI
9 AGENDA PEMBANGUNAN
MISI 1.
2.
3.
4. 5. 6.
7.
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera Mewujudkan bangsa yang berdaya saing Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
1.
2. 3.
4.
5. 6. 7.
8. 9.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; Melakukan revolusi karakter bangsa; dan Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Pengelolaan dan Nilai Tambah SDA yang Berkelanjutan
Kualitas SDM dan Kesejahteraan Rakyat
Pemerataan Pembangunan Daerah
ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGU NAN
Landasan Pembangunan yang Kokoh
Kualitas LH, Mitigasi Bencana, dan Pengendalian Perubahan Iklim
Pembangunan Infrastruktur
AGENDA PRIORITAS 3. MEMPERKUAT KEHADIRAN NEGARA DALAM MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKU
• PEMBERANTASAN TINDAKAN PENEBANGAN LIAR, PERIKANAN LIAR, DAN PENAMBANGAN LIAR
AGENDA PRIORITAS 7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
• PENINGKATAN KETAHANAN AIR • MELESTARIKAN SDA, LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN BENCANA
Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar • SASARAN: Menurunnya frekuensi dan luasan penebangan liar • ARAH KEBIJAKAN: 1.
2.
3.
Peningkatan instrumen penegakan hukum melalui (i) penyusunan Satu Peta Tematik Hutan dengan tingkat akurasi yang memadai di tingkat tapak dan untuk dasar penindakan hukum, (ii) percepatan penyelesaian tata batas dan pengukuhan kawasan hutan, (iii) peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengawas dan penegak hukum Peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui: (i) penyederhanaan prosedur penegakan hukum kasus penebangan liar, (ii) meningkatkan proses yustisi, mencabut izin pihak yang melakukan perusakan hutan illegal, dan meningkatkan efek jera pelaku illegal, (iii) peningkatan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum dalam kawasan hutan, (iv) pembentukan lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai UU no. 18/2013 Peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan: (i) penyelesaian pembangunan KPH untuk seluruh kawasan hutan, (ii) peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan melalui kemitraan, termasuk pengembangan hutan adat
Ketahanan Air 2014 (BASELINE)
INDIKATOR
2019
Kementerian Terkait
Pemenuhan kebutuhan air sehari-hari
Kapasitas air baku nasional
51,44 m3/det
118,6 m3/det
Kemen. PU dan Perumahan
Ketersedian air irigasi
11%
20%
Kemen. PU dan Perumahan
bersumber dari waduk Pengelolaan DAS dan catchment area: Mengurangi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan seluas 2,5 juta ha
Kemen LH dan Kehutanan
Penyelesaian pengelolaan 180 DAS terpadu dan revitalisasi 4 DAS nasional
Kemen LH dan Kehutanan
PROGRAM PRESIDEN: 1. Menjamin pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. 2. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif 3. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim
ARAH KEBIJAKAN: • Menjamin pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan seharihari bagi masyarakat. • Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif • Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya • Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim Slide - 8
Peningkatan pendapatan petani: penguatan sektor primer untuk peningkatan industri berbasis SDA 2019
Kementerian Terkait
n.a
4
Kementan, KKP, Kemen LH & hut
Kelapa Sawit
29.513
36.420
Kementan
(ii) Karet (iii) Kakao Pertumbuhan PDB perikanan (persen per tahun) • Ekspor hasil perikanan (US$ miliar) • Produk olahan hasil perikanan (juta ton)
3.204 817
3.810 913
Kementan Kementan
n.a
7,1
KKP
5
9,5
KKP
5,2
6,8
KKP
Produksi kayu bulat HA*) (juta m3)
5,5
13
Kemen LH & Hut
Produksi kayu bulat HT*) (juta m3) Hutan Rakyat (juta m3)
26 3
35 22
Kemen LH & Hut Kemen LH & Hut
Pertumbuhan PDB Migas dan Pertambangan (%)
n.a
1,8
Kemen ESDM
Pembangunan fasilitas smelter
-
30 prsh
Kemen ESDM
INDIKATOR Pertumbuhan PDB pertanian (%, termasuk perikanan dan kehutanan)
2014 (baseline)
• Produksi Perkebunan (ribu ton) (i)
ARAH KEBIJAKAN: 1. Penguatan basis industri pertanian: • Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat • Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi mutu hasil pertanian, dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati • Pengembangan agroindustri perdesaan • Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran • Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumbersumber pembiayaan, serta informasi pasar dan akses pasar • Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif 2. Penguatan basis industri perikanan: • Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan • Penyempurnaan Kelembagaan • Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan 3. Penguatan basis Industri hasil hutan • Meningkatkan tata kelola kehutanan (good forest governance) • Peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya hutan • Pengembangan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu 4. Penguatasn basis industri mineral: • Meningkatkan keterpaduan pengembangan industri mineral • Memperkuat penanganan PETI dan rehabilitasi pasca tambang
PROGRAM PRESIDEN: 1. . Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku illegal logging 2. Pengembangan tata guna hutan kesepakatan 3. Pengembangan industri hasil hutan dan produk non kayu yang ramah lingkungan 4. Terselesaikannya konflik kepemilikan hak pengelolaan dan tumpang tindih perijinan
Slide - 9
Agenda: Pelestarian SDA, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana INDIKATOR Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan Operasionalisasi KPH Indeks Kualitas LH (IKLH)
2014 (baseline)
2019
Kementerian Terkait
-
100%
Kemen LH & Hut
120
579
Kemen LH & Hut
-
66,5-68,5
Kemen LH & Hut
Pengelolaan Bencana
Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
-
-
BNPB
Meningkatnya sistem peringatan dini untuk pelayanan informasi cuaca dan iklim, serta penanganan bencana
-
-
BIG
Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG.
-
-
BMKG
PROGRAM PRESIDEN: 1. . Mengintensifkan kerjasama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global seperti perubahan iklim, penyebaran penyakit 2. Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan; 3. Peningkatan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan. Kawasan konservasi dalam lima tahun mendatang menjadi 17 juta hektar dan penambahan kawasan konservasi seluas 700 hektar; 4. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku illegal logging
ARAH KEBIJAKAN:
1. • • • •
2. • • • •
Konservasi dan tata kelola hutan berkelanjutan Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan batas, pemetaan dan penetapan, yang melibatkan berbagai pihak Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal Meningkatkan kapasitas pengelola dan sarana prasarana KPH Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan
Penguatan Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup Penguatan sistem insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan Penguatanpendanaan lingkungan hidup dan kerjasama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan swasta
ARAH KEBIJAKAN:
3. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana • •
Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM penanggulangan bencana Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana • Edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat tentang pengurangan risiko bencana; • Peningkatan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam penanggulangan bencana; 4. Penyediaan informasi iklim dan kebencanaan • Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini, MKG dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan
Slide - 10
Quick Wins Kehutanan No.
Program
Kementerian Terkait
Berdikari dalam Bidang Ekonomi: Agenda Strategis 11 Penguatan Sektor Kehutanan
1.
PANGAN DAN PERTANIAN : Mengubah PP No.72 /2010 tentang Perum Perhutani yang mendudukan desa sebagai subyek hukum untuk kepemilikan dan pamanfaatan tanah dan hutan, memfokuskan core business Perum Perhutani ke pengolahan hasil hutan, SDA dan hasil pertanian rakyat, serta penyerahan tugas pengelolaan hutan kepada Kesatuan Pemangku Hutan (KPH)
2.
PANGAN DAN PERTANIAN : Program Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Ekonomi Inventarisasi lahan terlantar ex pertambangan
Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan (daerah), Dinas ESDM (daerah)
3.
REFORMASI BIROKRASI Pilot project pengembangan model penyimpanan asset sitaan hasil kejahatan tindak pidana kehutanan
Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Kehutanan
4.
REFROMASI BIROKRASI Pilot project Integrasi Database Spasial Sumber Daya Alam dalam One Map Policy untuk perizinan pemanfaatan sumber daya alam dan terkait bencana alam yang dipusatkan di UKP4 didukung oleh BPN dan BIG.
Kementerian Kehutanan
BIG dan LAPAN
11
Quick Wins Kehutanan No.
Program
Kementerian Terkait
5.
PERDAGANGAN Meningkatkan pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional, indikator: Penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor Meningkatkan promosi citra produk ekspor (nation branding) Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustry
6.
NELAYAN Gerakan Cinta laut dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir di Pantura Jawa dengan 3 juta batang bakau yang melibatkan masyarakat dan anak sekolah 7,5 km sabuk pantai dan 25 km rekayasa hibrid
7.
LINGKUNGAN HIDUP Pemulihan 4 DAS Kritis (Ciliwung, Citarum, Kapuas dan Siak)
8.
LINGKUNGAN HIDUP: Peluncuran Program Sertifikasi Penyerahan Hak Kelola Hutan Perhutani kepada Desa Untuk Pemanfaatan olek Kelompok Petani Hutan
Kementerian LH dan Hut
9.
LINGKUNGAN HIDUP: Rekrutmen dan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Petani Hutan
Kementerian LH dan Hut
Kementerian Kehutanan
Kementerian LH dan Hut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Kemen LH dan Hut dan Menko Perekonomian
12
INTI: pengelolaan hutan secara berkelanjutan KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
- HTI - Legalitas kayu - Hutan-energi
SUMBANGAN PEREKONOMIAN
- Masyarakat adat - Masyarakat sekitra hutan - Pemanfaatan kehati - Jasa lingkungan/hutan
HUTAN PELESTARIAN SDA DAN LH
- Satu peta hutantapak - Tata kelola hutan – rentang kendali - Pelestarian kehati – habitat - DAS
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
KPH 1. PERSOALAN TAPAK: a. Penerapan Peta – tata ruang b. Persoalan/konflik (illegal logging, perambahan liar, kebakaran hutan, overlap penggunaan ruang) c. Penerapan dan pengawasan semua standar pengelolaan hutan (seperti SFM, RIL, PHPL, dan sebagainya) secara konsisten d. Pelaksanaan: operator pengelolaan kawasan hutan, bukan regulator, pada tingkat tapak kawasan hutan. 2. PENGELOLAAN SECARA SEIMBANG a. Peningkatan investasi dan produktivitas kawasan hutan secara lestari di tingkat lapangan/tapak b. Keseimbangan penggunaan hutan: ekonomimasyarakat/kemiskinan-pelestarian. 3. RENTANG KENDALI dan KEHADIRAN NEGARA
TARGET OPERASIONALISASI KPH TAHUN (UNIT) KPH 2014
2015
2016
2017
2018
2019
KPHP
80
80
153
227
287
347
KPHL
40
40
80
120
160
182
KPHK
0
20
40
60
80
100
JUMLAH
120
140
273
407
527
629
KELEMBAGAAN KPH SDM
• JUMLAH • KUALITAS DAN KOMPETENSI • PENEMPATAN
MEKANISME/METODA
• HIERACHY: PUSAT-DAERAH: KPH • MEKANISME KOORDINASI: PELAKSANAAN KONSEP, PENGAMBILAN KEPUTUSAN, PEMANTAUAN, PENGAWASAN, RESOLUSI KONFLIK • PENERAPAN STANDAR KPH (K,P,L) • AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
INSTRUMEN
• PETA: SKALA DAN KELENGKAPAN INFORMASI • STANDAR DAN PENEGAKANNYA • LANDASAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENEGAKAN ATURAN • SISTEM INFORMASI
TERIMA KASIH
