PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011

PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 Suci Utami Maulina, Mohammad Riduansyah Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstrak Reformasi birokrasi di Indonesia mulai dilaksanakan di berbagai Kementerian/Lembaga RI termasuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI). Salah satu program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di Kemlu RI adalah penataan kelembagaan melalui Restrukturisasi Organisasi Tahun 2011. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi organisasi di Kemlu RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan panitia pelaksana restrukturisasi dan pihak-pihak terkait serta studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tahapan dari ke-empat tahap pelaksanaan restrukturisasi Kemlu RI telah dilaksanakan dengan baik. Namun, pada tahapan merencanakan restrukturisasi, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum optimal dan pada tahap melaksanakan restrukturisasi, Kemlu RI mengalami kesulitan dalam menempatkan SDM di dalam strukturnya akibat kurangnya sumber daya manusia. Kata kunci: organisasi, restrukturisasi, pelaksanaan restrukturisasi

Abstract Bureaucratic reform in Indonesia began to be implemented in the various Ministries / Agencies including the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. One of bureaucratic reform program that has been implemented in the Ministry of Foreign Affairs is the institutional arrangement through Organizational Restructuring in 2011. Researcher is interested in knowing how the implementation of organizational restructuring in the Ministry of Foreign Affairs. This study is a qualitative research with interview data collection techniques with restructuring committee and related parties, and literature study. Results of this study indicate that some stages of the fourth stage of the restructuring implementation in Ministry of Foreign Affairs has been well implemented. However, in the restructuring plan stage, the competence of the Human Resources is not optimal, and in the restructuring stage, the Ministry of Foreign Affairs had difficulty in placing human resources in the structure due to the lack of human resources. Keywords: organization, restructuring, restructuring implementation

Pelaksanaan Restrukturisasi..., Suci Utami Maulina, Fiisip UI, 2013

Pendahuluan Latar Belakang Masalah Kekuasaan publik sebagai mandat rakyat dalam suatu pemerintahan dijalankan oleh pejabat negara sebagai pengambil keputusan dan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, birokrasi atau Pegawai negeri Sipil (PNS) menjadi mono-loyalitas terhadap golongan karya dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri No. 12/1974 yang ditandatangani Amir Machmud (Zen, Nursahid, dan Putra, 2006, p. 2). Birokrasi yang seharusnya bekerja melayani dan berpihak kepada rakyat berkembang menjadi melayani penguasa dengan keberpihakan pada politik dan kekuasaan. Meskipun masa-masa itu sudah lewat, terdapat permasalahan lain menyangkut birokrasi di Indonesia, seperti rumitnya prosedur layanan yang diberikan oleh birokrat, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau birokrat, dan lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan Indonesia masih jauh dari kata Good Governance. Untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya kembali kondisi itu, pemerintah Indonesia menyadari pentingnya untuk melakukan reformasi pada setiap aspek kenegaraan. Saat ini, instansi dan lembaga-lembaga negara sedang menjalankan reformasi yang dikenal dengan reformasi birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak akhir tahun 2006 yang dilakukan melalui pilot project di Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan (pmprb.menpan.go.id). Sejak Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dikeluarkan, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mulai bergegas mengikuti program reformasi birokrasi nasional. Jumlah Kementerian/Lembaga Republik Indonesia yang melaksanakan reformasi birokrasi pada tahun 2012 sejumlah 23 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 14 Kementerian Republik Indonesia dan 9 Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Kemenpan dan RB, 2013), termasuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI). Kemlu RI telah melaksanakan reformasi internal, jauh sebelum ditetapkannya Grand Design reformasi birokrasi pada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, yaitu sejak tahun 2001 (www.kemlu.go.id). Bahkan Kemlu RI lebih dulu melaksanakan reformasi internal dibandingkan dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemkeu RI) yang baru merintis reformasi internal akhir tahun 2002 (Kemkeu RI merupakan salah satu percontohan

reformasi

birokrasi

yang

diberlakukan

sejak

tahun

2007)

(www.reform.depkeu.go.id). Reformasi Birokrasi Kemlu RI merupakan kelanjutan dari reformasi internal yang disebut dengan ”Benah Diri”. Benah Diri adalah program jangka


panjang menuju good governance dengan elemen-elemen yang meliputi peningkatan kualitas tata kelola, efisiensi dan efektivitas organisasi, serta pengembangan profesionalisme SDM. Program Benah Diri difokuskan pada 3 (tiga) aspek utama yang meliputi Restrukturisasi Kementerian dan Perwakilan RI, Pembenahan Profesi, dan Perubahan Budaya Kerja. (www.kemlu.go.id) Reformasi dalam aspek kelembagaan yang dilakukan di Kemlu RI adalah berupa penataan dan penguatan organisasi. Hal tersebut dilakukan melalui restrukturisasi organisasi Kementerian dan Perwakilan RI di luar negeri menuju organisasi yang tepat ukuran (right sizing) sejak tahun 2002. Adapun beberapa kementerian yang telah melaksanakan restrukturisasi, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, dan Badan Kepegawaian Negara (www.metrotvnews.com). Restrukturisasi organisasi Kemlu RI merupakan aspek pertama yang dilaksanakan oleh Kemlu RI sebelum aspek-aspek lainnya, karena langkah penting yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Kemlu adalah dengan mengubah struktur (Tabloid Diplomasi, 2007). Proses restrukturisasi organisasi dimulai dengan pemikiran menyeimbangkan kebutuhan dan tuntutan penyelenggaraan aktivitas diplomasi di tingkat bilateral, regional dan multilateral. Sejak tahun 2002, Kemlu RI pertama kali melakukan restrukturisasi organisasi dengan menggunakan pendekatan sektoral dari pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional dilakukan dengan cara departementalisasi direktorat berdasarkan isu yang ditangani, yaitu seperti Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri. Kemudian, dari berdasarkan isu diubah menjadi berdasarkan kawasan/negara seperti Direktorat Amerika dan Eropa. Lalu pada tahun 2005, restrukturisasi organisasi kembali dilakukan dengan mengubah pendekatan sektoral menjadi integratif antara kewilayahan dan isu substantif (regional). Pendekatan integratif ini dilakukan guna memudahkan penanganan masalah dalam satu keutuhan serta memudahkan perwakilan RI dalam menunjukkan laporannya. Misalnya Direktur Jenderal Amerika dan Eropa akan menjadi sentral pelaporan sejumlah Perwakilan RI di kawasan Amerika dan Eropa, yaitu untuk isu politik, ekonomi, dan sosial budaya. (www.kemlu.go.id) Selanjutnya pada tahun 2011, Kemlu RI melakukan penyempurnaan berkelanjutan atas restrukturisasi pada tahun 2005, yaitu dengan tetap mempertahankan pendekatan regional untuk tingkat Eselon I yang diharapkan akan menciptakan sistem yang mampu menangani masalah berdasarkan pembagian wilayah/kawasan, namun di tingkat yang lebih rendah yaitu Eselon III mulai dilakukan pembagian berdasarkan isu, dan pada Eselon IV kembali dibagi berdasarkan negara. Penyempurnaan berkelanjutan tersebut dilakukan untuk menjawab beberapa permasalahan keorganisasian Kemlu RI. Berdasarkan Dokumen Usulan Reformasi


Birokrasi Kemlu RI, permasalahan keorganisasian Kemlu RI yaitu: Pertama, masih adanya sedikit tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit kerja sebagai akibat penggabungan pendekatan kawasan dan substansi. Tumpang tindih tersebut terjadi pada eselon III dan IV di Direktorat Regional, dikarenakan pada eselon tersebut, baik isu politik, ekonomi, maupun budaya ditangani secara bersamaan dan tidak dibagi secara tegas antar isu pada unit tertentu. Kedua, beberapa jabatan pada eselon IV masih belum terisi sehingga berpengaruh pada optimalisasi kinerja organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Kemlu RI menyadari adanya permasalahan sehingga diperlukannya restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi ini dilakukan oleh tim perubahan internal yaitu oleh Panitia Pelaksana Restrukturisasi.

Pokok Permasalahan Berangkat dari permasalahan yang melatarbelakangi restrukturisasi organisasi di Kemlu RI, maka pokok permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2011? Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan restrukturisasi organisasi di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2011. Tinjauan Teoritis Organisasi Dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran adalah pengertian dari organisasi (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996, p. 6, Penerjemah: Alexander Sindoro). Pelaksanaan Perubahan Organisasi Menurut George/Jones (2002, p. 645-646) dalam Winardi (2005, p. 2), Perubahan keorganisasian merupakan tindakan beralihnya sesuatu organisasi dari kondisi yang berlaku kini, menuju kondisi masa yang akan datang yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Thoha (2002, p. 52), mengemukakan bahwa tindakan perubahan dilakukan dengan mengubah sistem sosial dari tingkat perilaku aslinya ke suatu tataran perilaku yang baru.

Tindakan

perubahan

ini,

misalnya

berupa

penyusunan


kembali

organisasi

(restructuring). Menurut Dessler (1986, p. 443), pelaksanaan perubahan organisasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Pressure for change Most organizational changes are carried out in reaction to or in anticipation of pressures from inside and outside the organization. 2. Recognize need for change The second stage of the change process involves the manager’s recognizing and accepting the need for change. Employees throughout the enterprise must be convinced that the top management is commited to the change before they themselves will accept it 3. Diagnose the problem The aim of diagnosis stage is to identify the root cause of the problem so that an appropriate change can be planned and implemented. Diagnose techniques typically used at this stage include interviews, questionnaires, observations, and secondary data/unobstrusive 4. Plan the change This involves answering the question. What should we change? When should we change it? and how should we change it?. regarding what to change, changing the structure might involve reorganizing departments, changing the tasks, changing technology, and changing people 5. Implement the change The next step is actually to change the structure, technology, task, or people in the organization – perhaps through reorganization. There are two extreme approaches you can take to implementing an organizational change. On the one hand, you could unilaterally decree that the change will take place, amd hope for the best. At the other extreme you could delegate the problem-tell your employees what the problem is and let them come up with with solutions and proposed changes. Dalam Daft (1992, p. 271), Several strategies can be used by managers to overcome the resistance problem: a. alignment with needs and goal of users b. communication and education c. participation and involvement d. forcing and coercion


6. follow up the change the next step is to evaluate the effects of the change. Restrukturisasi Restrukturisasi adalah tindakan merubah struktur yang dipandang tidak sesuai dengan tuntutan zaman dan tidak efektif lagi dalam memajukan organisasi. Menata ulang kelembagaan pemerintah, membangun organisasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan (Sedarmayanti, 2010, p. 79). Metode Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul ”Pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2011” adalah pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini adalah penelitian murni, dan berdasarkan dimensi waktu, maka jenis penelitian ini adalah cross sectional. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Huberman dalam Herdiansyah (2010, p. 164), yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data/penyajian data, penarikan simpulan. Hasil Penelitian Restrukturisasi organisasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) Tahun 2011 dilakukan untuk penajaman tugas dan fungsi Eselon III dan Eselon IV pada Direktorat Regional dan perubahan nomenklatur pada Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Biro Perencanaan dan Organisasi, serta Direktorat Fasilitas Diplomatik. Pelaksanaan restrukturisasi organisasi Kemlu RI tahun 2011 dilakukan melalui 4 tahap. Beberapa tahapan dari ke-empat tahap tersebut telah dilaksanakan dengan baik, yaitu pada tahap membentuk panitia pelaksana restrukturisasi dan identifikasi permasalahan yang berupa tekanan, kebutuhan untuk merestrukturisasi, sampai mendiagnosis masalah. Namun, pada tahapan merencanakan restrukturisasi, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum optimal dan pada tahap melaksanakan restrukturisasi, Kemlu RI mengalami kesulitan dalam menempatkan SDM di dalam strukturnya akibat kurangnya sumber daya manusia. Setelah restrukturisasi dilaksanakan bermunculan masalah dari satuan kerja yang mengalami perubahan, walaupun pada awalnya usulan restrukturisasi tersebut datang dari satuan kerja.


Pembahasan Pelaksanaan restrukturisasi organisasi di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) merupakan upaya perbaikan dan pengembangan berkelanjutan dari struktur organisasi sebelumnya. Restrukturisasi Kemlu RI dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pelaksanaan restrukturisasi organisasi Kemlu RI dimulai dengan membentuk panitia pelaksana restrukturisasi sebagai agen perubahan, kemudian panitia pelaksana melakukan identifikasi permasalahan untuk merestrukturisasi, merencanakan restrukturisasi dan melaksanakan restrukturisasi. Untuk lebih rinci, berikut adalah tahapan-tahapan pelaksanaan restrukturisasi organisasi di Kementerian Luar Negeri tahun 2011: a. Membentuk Panitia Pelaksana Restrukturisasi Proses pelaksanaan restrukturisasi organisasi Kemlu RI pada tahun 2011 dimulai dengan dibentuknya Panitia Pelaksana Restrukturisasi yang di dalamnya melibatkan pihakpihak yang berperan sebagai agen perubahan. Berikut adalah susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana Restrukturiasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: a. Penasihat

: Menteri Luar Negeri RI

b. Pengarah

: Sekretaris Jenderal

c. Ketua

: Staf Ahli Menteri Bidang ManajemenKementerian

d. Penanggung Jawab

: Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO)

e. Sekretaris

: Kepala Bagian Kelembagaan, BPO

f. Anggota

:

1. Wakil dari Ditjen Asia Pasifik dan Afrika (ASPASAF) 2. Wakil dari Ditjen Amerika dan Eropa (AMEROP) 3. Wakil dari Ditjen Multilateral 4. Wakil dari Ditjen Protokol dan Konsuler 5. Wakil dari Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik 6. Wakil dari Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 7. Wakil dari Hukum dan Perjanjian Internasional 8. Wakil dari Pusat Komunikasi 9. Wakil dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan 10. Wakil dari Biro Keuangan 11. Karo Kepegawaian 12. Karo Administrasi


13. Karo Keuangan 14. Karo TU dan Perlengkapan 15. Kepala Bagian Penyusunan dan Evaluasi Rencana dan Program Departemen, BPO 16. Kepala Bagian Penyusunan Rencana Perwakilan, BPO 17. Kepala Bagian Ketatalaksanaan, BPO 18. Kepala Bagian Penyusunan Anggaran, BPO Panitia Pelaksana Restrukturisasi ini memiliki peran masing-masing dalam pelaksanaan restrukturisasi organisasi Kemlu RI. Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber, diketahui bahwa Panitia Pelaksana Restrukturisasi tersebut memiliki peran yaitu sebagai facilitator, sebagai coordinator, dan sebagai controller. Adapun panitia pelaksana tersebut dibagi menjadi satu tim inti yang rutin mengikuti rapat dan melakukan pembahasan mengenai restrukturisasi dari awal proses perencanaan sampai dengan dilaksanakannya restrukturisasi. Tim inti tersebut terdiri dari Biro Perencanaan yang bertugas dalam identifikasi permasalahan dan merencanakan restrukturisasi, dan Biro Kepegawaian yang bertugas melakukan pemberhentian dan pengangkatan kembali pejabat struktural dalam proses penempatan sumber daya manusia pada pelaksanaan restrukturisasi. Dalam proses restrukturisasi tersebut tidak hanya melibatkan agen perubahan inti, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang terkait terutama direktorat yang mengalami restrukturisasi atau perubahan struktur. Pihak-pihak tersebut adalah perwakilan dari Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Ditjen Aspasaf), Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa (Ditjen Amerop), Badan Pengkajian dan Penelitian Kawasan (BPPK), dan Direktorat Fasilitas Diplomatik. Keterlibatan pihak-pihak ini dikarenakan DirektoratDirektorat tersebut yang akan melaksanakan restrukturisasi pada unit-unitnya. Kegiatan restrukturisasi organisasi di Kemlu RI melibatkan berbagai pihak. Hal tersebut dikarenakan perubahan yang terjadi perlu diketahui oleh tiap satuan kerja, walaupun satuan kerja tersebut tidak mengalami restrukturisasi. Beberapa anggota hanya terlibat untuk mengetahui informasi dan melaporkan kepada atasan atas perubahan yang terjadi pada unit-unit lain di Kemlu RI. b. Identifikasi Permasalahan untuk Merestrukturisasi Identifikasi Permasalahan yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Restrukturisasi Kemlu RI diawali dengan mengetahui tekanan untuk merestrukturisasi, lalu kebutuhan untuk


merestrukturisasi, hingga diagnosis masalah untuk merestrukturisasi. Berikut adalah rinciannya: 1. Tekanan Untuk Merestrukturisasi Restrukturisasi organisasi Kemlu RI dilakukan sebagai penyesuaian atau jawaban terhadap berbagai tekanan yang terjadi. Dalam restrukturisasi organisasi di Kemlu RI, tekanan tersebut dapat dipetakan ke dalam dua segi yaitu tekanan dari eksternal dan tekanan dari internal, sebagai berikut: a) Tekanan dari Eksternal I.

Kebijakan Pemerintah Kemlu RI tidak dapat melepaskan diri dari kebijakan nasional karena Kemlu RI merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam suatu garis kepemerintahan. Salah satu tekanan untuk merestrukturisasi adalah kebijakan pemerintah. Pada saat itu, salah satu kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah meminta seluruh Kementerian Negara untuk menyusun Peraturan Menteri yang baru tentang organisasi dan tata kerja dari masing-masing Kementerian sebagai peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010. Setelah dikeluarkannya Perpres No. 24 Tahun 2010, selanjutnya keluar Peraturan

Presiden

Nomor

81

Tahun

2010

yang

mengatur

agar

Kementerian/Lembaga mengikuti reformasi birokrasi nasional. Hal tersebut semakin memicu Kemlu RI untuk melakukan restrukturisasi organisasi, karena salah satu program reformasi birokrasi nasional adalah penataan kelembagaan. Reformasi birokrasi nasional merupakan program yang wajib diikuti oleh tiap kementerian/lembaga untuk melakukan perubahan pada kelembagaannya guna mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun tekanan untuk melakukan restrukturisasi dikarenakan adanya kebijakan nasional atau pemerintah yang memiliki keselarasan dengan tugas dan fungsi

Kemlu.

Pergeseran

kepentingan

dunia

internasional

yang

turut

memengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan menuntut Kemlu RI untuk cepat tanggap dalam mengatasi dan menjawab berbagai kepentingan hubungan luar negeri. Selain itu, restrukturisasi Kemlu RI turut dipengaruhi oleh Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010-2014. Perencanaan di Kemlu RI mengikuti perencanaan strategis yang dibuat oleh pemerintah. Rencana Jangka Panjang dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah turut mempengaruhi Kemlu RI dalam menentukan kebijakan yang akan diambil, termasuk perbaikan pada struktur


organisasinya untuk menyelaraskan dengan tujuan pemerintah yaitu menciptakan struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

II. Hubungan Internasional Kemlu RI memiliki tugas inti dalam menjalin hubungan luar negeri baik secara bilateral maupun multilateral, sehingga Kemlu RI tidak dapat terlepas dari pengaruh kondisi internasional yang ada saat ini. Hubungan internasional turut memengaruhi Kemlu RI dalam menentukan seperti apa struktur organisasi yang mampu memfasilitasi Kemlu RI dalam melaksanakan tugas. Adanya pergeseran kepentingan sejalan dengan perkembangan jaman dalam hubungan internasional mewajibkan Kemlu untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Pergeseran kepentingan yang sebelumnya memusat pada hubungan politik dan saat ini bergeser pada kepentingan hubungan ekonomi, dapat memengaruhi perhatian dan responsivitas Kemlu RI. Selain itu, ketidaksesuaian struktur organisasi dan nomenklatur yang hanya membagi berdasarkan regional dapat menyulitkan Kemlu RI dalam menanggapi isu-isu internasional. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi perhatian utama saat ini adalah isu ekonomi, maka diperlukan penajaman kemampuan Kemlu RI dalam menghadapi tekanan tersebut dengan mengubah bagian dari struktur organisasi menggunakan pendekatan isu/fungsi b) Tekanan dari Internal I.

Struktur dianggap tidak memadai Setelah dilakukan evaluasi terhadap struktur organisasi sebelumnya, diketahui bahwa Struktur organisasi Kemlu RI dianggap tidak lagi dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Kemlu RI. Struktur organisasi dengan nomenklatur beserta tugas dan fungsi yang ada saat itu sudah tidak dapat mendukung pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, disadari bahwa kebutuhan internal di Kemlu RI semakin bertambah, yaitu salah satunya adalah kebutuhan dalam penanganan tugas yang semakin bertambah tetapi tidak diseimbangi dengan jumlah unit kerja dalam struktur organisasinya. Oleh sebab itu diperlukan penyesuaian jumlah unit dalam struktur organisasi dengan beban kerja yang ditanggung oleh unitnya.


II.

Minimnya Jumlah Sumber Daya Manusia Penempatan sumber daya manusia dalam struktur organisasi patut diperhatikan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi dalam rangkaian struktur organisasi. Salah satu tekanan internal untuk melakukan restrukturisasi adalah karena adanya kesenjangan struktur organisasi dengan jumlah sumber daya manusia atau pegawai. Adanya jabatan yang kosong pada unit kerja Kemlu RI menyebabkan restrukturisasi perlu dilakukan untuk dapat mengurangi formasi pada bagian yang mengalami kekosongan jabatan dan menambah formasi pada bagian yang membutuhkan tenaga lebih untuk ditempati.

Tekanan-tekanan yang telah dijelaskan tersebut menjadi suatu dorongan bagi Kemlu RI untuk melaksanakan restrukturisasi. Adapun kebutuhan untuk merestrukturisasi yang dirasakan oleh Kemlu RI dan turut memengaruhi Kemlu RI untuk melakukan perubahan struktur atau restrukturisasi. 2. Kebutuhan Untuk Restrukturisasi Kebutuhan untuk merestrukturisasi Kemlu RI disadari oleh para pimpinan Kemlu RI dengan membentuk panitia pelaksana restrukturisasi sebagai bentuk keseriusan Kemlu RI dan dukungan pimpinan dalam pelaksanaan restrukturisasi. Dari hasil analisis, diketahui Pelaksanaan Restrukturisasi Kemlu RI ini berhasil mendapat dukungan dari Top Manajemen yaitu dari para Pimpinan mulai dari Eselon I hingga Eselon IV. Hal ini terbukti dari adanya keterlibatan para Kepala dalam rapat pembahasan restrukturisasi Kemlu RI sampai pada dikeluarkannya Permenlu No. 07 Tahun 2011 sebagai acuan untuk restrukturisasi tahun 2011. Kebutuhan yang mulanya dirasakan oleh Pimpinan tidak berarti bahwa Restrukturisasi Kemlu RI murni berasal dari kebutuhan top manajemen. Kebutuhan untuk merubah struktur beserta tugas dan fungsi juga merupakan masukanmasukan dari pegawai atau satuan kerja Kemlu RI. Meninjau dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa baik dari atasan maupun satuan kerja menyadari adanya kebutuhan yang dirasakan untuk merestrukturisasi, sehingga terdapat kesesuaian kebutuhan antara top manajemen dengan satuan unit kerja untuk melaksanakan restrukturisasi. 3. Mendiagnosis Masalah Pelaksanaan restrukturisasi organisasi Kemlu RI dilakukan untuk mempertajam fungsi Kemlu RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu, sebelum restrukturisasi organisasi Kemlu RI tahun 2011, penanganan isu hanya sebatas pada isu politik luar negeri yang merupakan tugas dari Kemlu RI. Namun, seiring dengan


perkembangan waktu, kegiatan hubungan luar negeri yang ditangani oleh Kemlu RI tidak hanya sebatas politik saja, tetapi juga meliputi isu ekonomi, sosial, dan budaya. Terlebih lagi, diketahui bahwa sebelum restrukturisasi organisasi tahun 2011, pejabat diplomat atau pejabat struktural Eselon III dan Eselon IV pada direktorat regional lebih memahami isu politik dibanding dengan isu-isu lainnya terutama pemahaman mengenai isu ekonomi yang masih tergolong lemah. Kesadaran akan menurunnya ketajaman dan kemampuan organisasi dan para pelaksana diplomasi terhadap penanganan isu tidak diimbangi dengan adanya pelatihan khusus untuk mengasah atau mempertajam kemampuan para pelaksana diplomasi. Keadaan tersebut berdampak pada sistem pembinaan personel dimana sangat sedikit pejabat yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan isu terutama fungsi ekonomi. Setelah melakukan identifikasi permasalahan dan diketahui tekanan, kebutuhan dan masalah yang dihadapi, Kemlu RI melakukan perencanaan untuk merestrukturisasi. c. Merencanakan Restrukturisasi Dalam proses restrukturisasi diperlukan adanya suatu rencana sebagai upaya mengatasi permasalahan organisasi. Adapun rencana-rencana tersebut adalah: 1. Mengubah Struktur Organisasi dan Nomenklatur Dari hasil identifikasi permasalahan, berbagai tekanan dan kebutuhan akan restrukturisasi mengharuskan Kemlu RI membuat perencanaan mengenai struktur organisasi seperti apa yang seharusnya digunakan oleh Kemlu RI dan perubahan Nomenklatur seperti apa yang dapat menyesuaikan Kemlu RI dalam menghadapi berbagai tekanan dan kebutuhan yang dihadapi. Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO) sebagai unit yang memiliki tugas dalam perencanaan termasuk perencanaan kelembagaan mengadakan berbagai rapat untuk membahas perubahan yang di inginkan, dan struktur seperti apa yang akan sesuai dengan tugas dan fungsi Kemlu RI. Perencanaan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi merupakan instruksi dari pimpinan dan hasil masukan atau pendapat satuan kerja dalam rapat. Pembahasan yang panjang dan berkali-kali dilakukan oleh agen perubahan dengan tiap perwakilan unit kerja untuk mencapai kesepakatan antara kebutuhan perubahan dengan keinginan perubahan struktur organisasi yang baru. Dalam pertemuan rapat, terdapat usulan untuk mengubah tingkat Eselon III dan IV yang sebelumnya menggunakan pendekatan regional menjadi issue wise/fungsi. Untuk lebih rincinya Kemlu RI berencana untuk melakukan perumusan ulang nomenklatur Eselon III dan IV pada direktorat regional di Direktorat Jenderal Asia


Pasifik (Ditjen Aspasaf) dan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa (Ditjen Amerop), yaitu pada (Dokumen Restrukturisasi Kemlu RI Tahun 2011): 1.

Ditjen Aspasaf a) Direktorat Asia Timur Pasifik (Astimpas) b) Direktorat Asia Selatan dan Tengah (Aselteng) c) Direktorat Timur Tengah d) Direktorat Afrika

2.

Ditjen Amerop 1. Direktorat Amerika Utara dan Tengah (Amuteng) 2. Direktorat Amerika Selatan dan Karibia 3. Direktorat Eropa Tengah dan Timur (Ertengtim) 4. Direktorat Eropa Barat Pada Direktorat tersebut, di tingkat Eselon III dan Eselon IV diubah dengan

didasarkan pada fungsi/issue wise agar dapat sesuai dengan Kantor Perwakilan RI yaitu dengan perubahan sebagai berikut (Dokumen Restrukturisasi Kemlu RI Tahun 2011): 1. Nomenklatur/tupoksi

Eselon

III

dari

direktorat

regional

yang

semula

menggunakan pendekatan wilayah/kawasan (subdirektorat I, II, III, IV) disempurnakan dengan dibagi dalam Subdirektorat Politik dan Keamanan (Subdit Polkam), Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Subdit Ekubang), dan Subdirektorat Sosial Budaya (Subdit Sosbud) 2. Pada Eselon IV, menggunakan nomenklatur sesuai Eselon III (Polkam, Ekubang, dan Sosbud), namun dibagi menurut wilayah atau Negara seperti sebelumnya, yaitu seksi Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Selain perubahan nomenklatur pada Direktorat Regional, Kemlu RI juga merencanakan untuk melakukan penyempurnaan dengan melakukan penambahan formasi pada Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK). Perubahan nomenklatur juga dilakukan pada Biro Perencanaan dan Organisasi dan Direktorat Fasilitas Diplomatik (Dokumen Restrukturisasi Tahun 2011), namun dalam perubahan pada Direktorat Fasilitas Diplomatik tidak ada penambahan atau pengurangan formasi dan hanya berupa perubahan nomenklatur.


2. Menyempurnakan Tugas dan Fungsi Sebagai tindak lanjut dari perencanaan perubahan struktur organisasi dan nomenklatur, penyempurnaan tugas dan fungsi pada direktorat yang akan diubah juga turut mengalami perubahan. Perubahan tugas dan fungsi turut mengikuti perubahan nomenklatur yang terjadi pada Eselon III dan IV di Direktorat Regional. Dalam merencanakan restrukturisasi, pembahasan tugas dan fungsi yang sesuai dengan nomenklatur unit kerja Kemlu RI dilakukan melalui rapat-rapat internal. Setelah dibahas dalam rapat, langkah selanjutnya adalah menyusun tugas dan fungsi sesuai dengan perubahan nomenklatur dalam rancangan peraturan. 3. Membuat Peraturan Hukum sebagai Dasar dari Restrukturisasi Untuk dapat melaksanaan restrukturisasi organisasi, diperlukan adanya suatu peraturan sebagai landasan atau acuan dalam proses pelaksanaannya. Segala perencanaan perubahan yang telah dijelaskan sebelumnya disusun dalam sebuah rancangan peraturan. Peraturan tersebut berupa Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Permenlu). Dalam rangka penyusunan Permenlu No. 07 Tahun 2011 telah dilakukan beberapa kali rapat untuk pembahasan rencana restrukturisasi tahun 2011. Pada Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri tahun 2008, salah satu topik pembahasannya adalah peninjauan kembali tupoksi/nomenklatur tingkat Eselon III dan IV dari direktorat regional untuk kemudian dituangkan dalam sebuah peraturan. (Dokumen Restrukturisasi Kemlu RI Tahun 2011). Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan restrukturisasi ini telah melakukan serangkaian pembahasan dengan direktorat-direktorat terkait. Segala perencanaan perubahan nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi akan disusun dalam Peraturan Menteri Luar Negeri agar memiliki kekuatan hukum sehingga unit-unit yang mengusulkan adanya restrukturisasi dapat melaksanakan restrukturisasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Permenlu. Sebagai hasil pembahasan di atas, tanggal 16 April 2009 Biro Perencanaan dan Organisasi telah menyampaikan rancangan Permenlu tentang perubahan atas Permenlu No. 02/A/OT/VIII/20005/01 Tahun 2005 kepada Wakil Menteri Luar Negeri (Dokumen Restrukturisasi Kemlu RI Tahun 2011). Dalam pembahasan mengenai penataan kelembagaan antara Kemlu RI dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB), Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian PAN-RB menyampaikan agar jumlah formasi Kemlu RI tidak bertambah dan tetap.


Namun, Kemlu RI diperkenankan untuk melakukan penajaman tugas dan fungsi melalui penambahan dan pengurangan formasi, sehingga jumlah formasi akhir tidak mengalami perubahan. Menindaklanjuti arahan tersebut, dalam rapat lanjutan di Kementerian PANRB pada tahun 2010, Kemlu RI menyampaikan susunan organisasi dengan jumlah total formasi yang sama dengan Permenlu No. 02 Tahun 2005 yaitu: Eselon I (15), Eselon II (54), Eselon III (208), dan Eselon IV (689) dan untuk lebih rinci dapat dilihat pada lampiran (Dokumen Restrukturisasi Kemlu RI Tahun 2011). Menindaklanjuti arahan Menteri Negara PAN-RB, Wakil Menteri Luar Negeri RI pada tanggal 18 Mei 2010 telah menyampaikan rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri kepada Menteri Negara PAN-RB (Dokumen Restrukturisasi Kemlu RI Tahun 2011). Rancangan tersebut masih merupakan hasil pembahasan tahun 2008-2009. Rancangan Permenlu ini selanjutnya dibahas dengan pihak Kementerian PAN-RB untuk disesuaikan dengan pola yang berlaku bagi seluruh kementerian negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat No. B/2368/M PAN-RB/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010 kepada Menlu RI menyampaikan persetujuan atas rancangan Permenlu tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemlu untuk ditetapkan menjadi Permenlu. Tanggal 22 Juli 2011 Menteri Luar Negeri menandatangani Permenlu No. 07 Tahun 2011 tentang organisasi dan Tata Kerja Kemlu RI sebagai pengganti dari Permenlu No. 02/A/OT/VII/2005/01 Tahun 2005. Permenlu ini juga telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 448. (Dokumen Restrukturisasi Kemlu RI Tahun 2011). Dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011, Kemlu RI dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Permenlu tersebut ke proses pelaksanaan restrukturisasi Kemlu RI tahun 2011. Seperti yang telah dijelaskan dalam poin-poin tersebut, perencanaan yang dilakukan hanya berdasarkan apa saja yang harus diubah lalu dilakukan pembahasan-pembahasan dan menyusunnya

dalam

suatu

rancangan

peraturan

kemudian

peraturan

tersebut

diimplementasikan. Perencanaan yang dilakukan oleh Kemlu RI hanya berupa perumusan untuk menjawab tekanan dan permasalahan yang dihadapi Kemlu RI, kemudian segala rancangan perubahan tersebut setelah menjadi sebuah peraturan hukum akan dilaksanakan melalui restrukturisasi.


d. Melaksanakan Restrukturisasi Setelah Permenlu sudah ditandangani dan dengan berlakunya Permenlu No. 07 Tahun 2011, maka segala isi ketentuan yang ada dalam Permenlu tersebut dilaksanakan oleh tiap bagian yang mengalami perubahan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Restrukturisasi dalam melaksanakan restrukturisasi: 1. Sosialisasi Permenlu No. 07 Tahun 2011 Setelah diterbitkannya Permenlu No. 07 Tahun 2011, Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai penanggung jawab melakukan tugasnya yaitu menyampaikan copy dan softcopy Permenlu No. 07 Tahun 2011 ke seluruh Eselon I dan Eselon II. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sosialisasi restrukturisasi tahun 2011. Dengan diberinya copy, softcopy dan buku saku Permenlu No. 07 Tahun 2011 kepada satuan kerja dan pegawai, maka satuan kerja dan pegawai tersebut dapat memahami perubahan apa saja yang terjadi dan dapat melaksanakan restrukturisasi sesuai dengan isi permenlu tersebut. Dalam rangka sosialisasi tersebut, apabila ada unit yang mengalami kesulitan dapat berkoordinasi dengan BPO untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai restrukturisasi pada tahun 2011. Saat melaksanakan restrukturisasi, cara lain yang dilakukan oleh BPO untuk mengantisipasi adanya penentangan terhadap restrukturisasi tahun 2011 adalah dengan cara melibatkan setiap unit kerja dalam kegiatan pembahasan restrukturisasi dan mengajak partisipasi setiap unit kerja dengan cara membentuk tim yang terdiri dari anggota unit kerja lainnya. Dalam restrukturisasi Kemlu RI tidak ada paksaan yang dilakukan oleh panitia restrukturisasi, karena usulan akan restrukturisasi itu sendiri berasal dari masukanmasukan satuan unit kerja lainnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Langkah selanjutnya dalam melaksanakan restrukturisasi adalah mengimplementasikan ketentuan dalam Permenlu RI No. 07 Tahun 2011 pada direktorat terkait yang mengalami perubahan. 2. Melakukan Perubahan Struktur di Unit-Unit terkait Implementasi restrukturisasi dilakukan oleh masing-masing unit yang mengalami perubahan nomenklatur. Setelah satuan unit kerja mendapatkan buku Permenlu No. 07 tahun 2011, mulailah dilakukan perubahan nomenklatur sesuai dengan ketentuan dalam permenlu tersebut. Selama proses restrukturisasi, kasubdit sebelum dilantik masih melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan yang lama selama proses pelaksanaan restrukturisasi masih berlangsung dan belum dilakukan pelantikan. Walaupun masih


melaksanakan tugas berdasarkan peraturan sebelumnya, pemindahan-pemindahan berkasberkas yang dibagi berdasarkan isu tetap dilakukan, serta merenovasi ruangan sesuai dengan nama jabatan yang baru juga tetap berjalan. 3. Penempatan Sumber daya Manusia pada Struktur baru Selain unit kerja terkait yang melakukan kegiatan perubahan sesuai dengan ketentuan dalam Permenlu No. 07 Tahun 2011, penempatan sumber daya manusia yaitu pejabat struktural dalam nomenklatur barunya dilakukan pengkoordinasiannya oleh Biro Kepegawaian. Usulan penempatan sumber daya manusia pada jabatan yang baru diajukan oleh Satuan Kerja yang mengalami perubahan. Dalam pengangkatannya, pejabat struktural yang akan mengisi jabatan yang baru harus diberhentikan terlebih dahulu dari jabatan yang sebelumnya. Kemudian dilantik untuk jabatan yang akan diisi. Proses pengangkatan ini tidak disertai dengan adanya uji kompetensi pegawai yang akan menduduki jabatan baru. Sedangkan hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui bahwa pemangku jabatan struktural sudah tepat untuk mengisi jabatan yang tersedia. Setelah dilakukan pelantikan, Satuan unit kerja (satker) yang mengalami perubahan struktur atau nomenklatur pada unitnya kemudian melaporkan kepada BPO bahwa penerapan sudah dilaksanakan. Setelah restrukturisasi organisasi dilaksanakan dan telah berjalan, Kemlu RI belum melakukan evaluasi terhadapnya. Segala masukan atau kritikan mengenai hasil dari restrukturisasi tahun 2011 belum ditindak lebih lanjut. namun setelah berjalan selama beberapa tahun dirasakan bahwa terdapat beberapa masalah yang muncul dari unit-unit kerja yang akan dijelaskan dalam sub bab kendala selama pelaksanaan restrukturisasi. e. Kendala-kendala dalam Restrukturisasi Organisasi Kemlu RI Tahun 2011 Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai penanggung jawab sekaligus fasilitator, koordinator, dan pengawas kegiatan restrukturisasi tidak merasakan adanya kendala ataupun penentangan dalam pelaksanaan restrukturisasi. Namun, bertentangan dengan hal tersebut, pegawai Direktorat Regional menuturkan bahwa terdapat resistensi pegawai terhadap restrukturisasi tahun 2011 pada saat proses awal pelaksanaan. Adanya resistensi dikarenakan pegawai masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dari struktur organisasi atau nomeklatur yang sebelumnya dengan struktur organisasi atau nomenklatur yang baru. Seiring dengan berjalannya waktu, para pegawai direktorat regional mulai dapat menerima dan menjalankan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan isi Permenlu No. 07 Tahun 2011 karena


adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BPO dan karena sebelumnya keterlibatan wakil dari Direktorat Regional turut membantu pegawai dalam memahami perubahan seperti apa yang akan terjadi. Kendala-Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini dipetakan menjadi dua, yaitu: 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Dari segi sumber daya manusia (SDM), dikarenakan perpindahan jabatan struktural yang sebelumnya dibagi berdasarkan kawasan dan setelah restrukturisasi dibagi berdasarkan isu, pemangku jabatan mengalami kesulitan dalam penyesuaian dengan nomenklatur yang baru. Kekurangan sumber daya manusia turut menjadi kendala yang dihadapi oleh Kemlu RI dalam pengisian formasi pada struktur yang baru. Terlebih lagi, tidak dilakukannya uji kompetensi bagi pejabat yang akan menempati posisi baru menjadi kendala bagi pejabat tersebut untuk melaksanakan tugasnya dalam menyesuaikan dengan struktur atau nomenklatur yang baru. 2. Kesulitan dalam Pemindahan Dokumen Proses pemindahan dokumen tidaklah mudah, dibutuhkan waktu dan ketelitian yang cukup untuk memilah dokumen yang penting. Di Direktorat Regional yang mengalami perubahan nomenklatur pada Eselon III dan IV juga mengalami kesulitan dalam proses pemindahan dokumen. Sebelumnya, dokumen tersebut dikategorikan berdasarkan kawasan/negara, kemudian setelah restrukturisasi dokumen tersebut harus dibagi berdasarkan isu. Dengan demikian, pegawai pun harus menyusun ulang data kearsipan pada Direktorat Regional dan memindahkannya. 3.

Kesulitan di lapangan Pasca Restrukturisasi Setelah restrukturisasi organisasi dilaksanakan, muncul berbagai permasalahan

terhadap struktur yang baru. Masalah tersebut berasal dari satuan kerja yang mengalami restrukturisasi. Beberapa masalah tersebut adalah: a. Koordinasi menjadi lebih rumit Dengan struktur/nomenklatur yang baru, pelaksana diplomasi dalam jabatan struktural merasa lebih rumit. Di satu sisi terdapat penajaman isu dalam penanganan diplomasi tiap negara, tetapi untuk koordinasi pembahasan suatu negara tiap kepala subdirektorat harus hadir dalam pertemuan tersebut. Namun dalam praktiknya, tidak semua kepala subdirektorat hanya menangani satu negara, sehingga saat dibutuhkan dalam pertemuan untuk membahas satu negara maka pelaksana diplomasi tersebut tidak dapat menghadiri pertemuan lain untuk membahas negara lainnya yang ditangani.


b. Permenlu No. 07 Tahun 2011 masih memiliki kekurangan Setelah dikeluarkannya Permenlu No. 07 Tahun 2011 dan diterapkan segala ketentuannya, pegawai merasakan bahwa masih terdapat ketidakmerataan beban kerja dikarenakan peraturan tersebut masih belum rinci terhadap tugas pokok dan fungsi yang seharusnya ditangani oleh tiap bagian. Selain itu, terdapat beberapa pekerjaan yang tidak disebutkan dalam Permenlu tetapi dalam kenyataannya menjadi tanggung jawab bagi pegawai. Simpulan Simpulan dari penelitian ini, Pelaksanaan restrukturisasi organisasi Kemlu RI tahun 2011 dilakukan melalui 4 tahap. Beberapa tahapan dari ke-empat tahap tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Namun, pada tahapan merencanakan restrukturisasi, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum optimal dan pada tahap melaksanakan restrukturisasi, Kemlu RI mengalami kesulitan dalam menempatkan SDM di dalam strukturnya akibat kurangnya sumber daya manusia. Saran Berdasarkan

pembahasan

yang

telah

dilakukan

sebelumnya

dan

untuk

menyempurnakan hasil penelitian restrukturisasi organisasi Kemlu RI, disampaikan beberapa saran sebagai bahan masukan atau pertimbangan untuk penyempurnaan struktur organisasi Kemlu RI. Beberapa saran tersebut: 1. Dalam melakukan restrukturisasi organisasi, Kemlu RI sebaiknya juga menggunakan jasa konsultan selain dari adanya tim pelaksana internal. Hal tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan restrukturisasi dengan melakukan perubahan berdasarkan kajian teoritis dan meminimalisir masalah yang muncul setelah restrukturisasi. 2. Kemlu RI sebaiknya menambah jumlah SDM melalui perekrutan untuk dapat mengisi jabatan-jabatan yang kosong dan meningkatkan kompetensi SDM untuk mengisi jabatan-jabatan yang tersedia.


Kepustakaan Buku: Dessler, Gary. (1986). Organization Theory:Integrating Structure and Behavior (2nd ed). New Jersey: Prentice Hall, Inc Herdiansyah, Haris. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: PT. Salemba Humanika. Sedarmayanti. (2010). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Jakarta: PT Refika Aditama. Stoner, James A, Freeman, Edward R, & Gilbert, Daniel R. (1996). Manajemen. (Alexander Sindoro, Penerjemah). Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi. Thoha, Miftah. (2002). Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Winardi, J. (2005). Manajemen Perubahan (Management of Change). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Zen, Patra M, Nursahid, Fajar, & Putra, Muslimin B., Dkk. (2006). Menuju Reformasi Birokrasi: Pentingnya profesionalisme dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Depok: Piramedia. Peraturan Perundang-Undangan Presiden Republik Indonesia, Peraturan Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Peraturan Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri Sumber lain: Kementerian Keuangan, www.reform.depkeu.go.id, diunduh tanggal 18 Februari 2013 Kementerian Luar Negeri, www.kemlu.go.id, diunduh tanggal 12 Februari 2013 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, www.menpan.go.id, diunduh tanggal 7 Juli 2013 Redaksi

Metrotvnews, 11 Februari 2013, 16 Kementerian dan Lembaga akan Direstrukturisasi, http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/11/1/13 0336/16-Kementrian-dan-Lembaga-akan-Direstrukturisasi, diunduh tanggal 15 Maret 2013

Tabloid Diplomasi, Edisi Desember 2007, Benah Diri Deplu Melaksanakan Corporate Culture, Melakukan Restrukturisasi dan Meningkatkan Profesionlisme Diplomat


PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011

Recommend Documents