PAJP BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 891/Pdt.G/2009/PAJP BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara

tertentu

dalam

tingkat

pertama

dalam

persidangan

Majelis

telah

menjatuhklan Putusan atas Gugatan Perlawanan atas Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh antara : ..................................., selaku Direktur Utama PT. ..................................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ..................................., beralamat di ..................................., yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

15

Desember

2009

memberikan

Kuasa

Kepada

.................................... Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor

Advokat

&

Pengacara

...................................

&

Rekan,

beralamat di ..................................., Selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT “ ;Melawan 1. ...................................Cq. ................................... Cq. ...................................Cq. ................................... ( Persero ) Tbk. Cq. ................................... ( Persero ) Tbk. Berkedudukan di ..................................., yang ini berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor :

HUK/2/003

tanggal 17 Februari 2010

...................................,

memberikan Kuasa Kepada

...................................,

...................................,

................................... , ..................................., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor ..................................., untuk selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT I “ ; 2. ...................................Cq. ...................................Cq.

...................................Cq................................... ...................................,

berkedudukan

Cq. di

..................................., yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU – 46 /MK.1/2010 tanggal 16 Februari 2010 dan berdasarkan surat Tugas Nomor : ST – 178 /WKN.8/KNL.03/2010 tanggal 21 April 2010

memberi kuasa dan

menugaskan ..................................., Pangkat Golongan Penata Muda Tk.I/III b Jabatan Pelaksana, untuk selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT II“;

Hal. 1 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

3. ..................................., berkedudukan di ..................................., yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2010

memberikan kuasa kepada

..................................., berkantor ..................................., untuk selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT III “;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;Telah memeriksa alat bukti dipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat

dengan surat gugatannya

tertanggal 22

Desember 2009 yang terdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal yang sama

dengan Register Nomor 891/Pdt.G/2009/PA.JP. telah

mengajukan gugatan perlawanan atas eksekusi hak tanggungan dengan dalil-dalil sebagai berikut : 1.

Bahwa PENGGUGAT adalah suatu Perseroan Terbatas yang bernama ...................................yang bergerak di dalam bidang Catering, Jasa Boga dan Industri, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tertanggal 10 September 2003 yang dibuat dihadapan Notaris ..................................., beralamat di ..................................., yang anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sebagaimana tercantum dalam surat-suratnya tanggal: a. 16 (enam belas) Oktober 2003 No. C-24755 HT. 01.01 TH. 2003; b. 15 (lima belas) Maret 2007 No. W8-00577 HT.01.HT.04. TH.2007; c. 31 (tiga satu) Januari 2008 No. AHU 04832.AH.01.02.TH.2008. Yang terakhir Anggaran Dasarnya telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat tanggal 31 Maret 2008 No. 54 yang dibuat dihadapan Notaris ...................................., beralamat di ...................................; Bahwa pada tahun 2007, PENGGUGAT mendapatkan pekerjaan sebagai Catering Services (Jasa Katering) ................................... terhadap proyek PLTU 3 Banten-Lontar (Teluk Naga) dan ...................................... Jatim-Pacitan dari ..................................., dimana ...................................merupakan Kontraktor dalam Pekerjaan Konstruksi proyek ...................................... Banten-Lontar (Teluk Naga) dan ...................................... Jatim-Pacitan tersebut; Hal. 2 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

2.

Bahwa kemudian PENGGUGAT dengan ................................... mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk jasa catering sebagaimana dimaksud berdasarkan Contract Agreement No. 001/DE11-6030/DE-RLK/VIII/07 For Catering and Services Coal Fired Steam Power Plant Project 300-400 MW Class ...................................... Jawa Timur (2 X 315 MW) Location Pacitan Between ................................... tertanggal 7 Agustus 2007 dan NO. 002/DE11-6030/DE-RLK/IX/07 For Catering and Services Coal Fired Steam Power Plant Project 300-400 MW Class PLTU 3 Banten

(3

X

315

MW)

Location

Teluk

Naga-Lontar

Between

................................... tertanggal 27 September 2007 (Bukti P-2); 3.

Bahwa atas adanya Contract Agreement No. 001/DE11-6030/DE-RLK/VHI/07 For Catering and Services Coal Fired Steam Power Plant Project 300-400 MW Class PLTU

1

Jawa

Timur

(2

X

315

MW)

Location

Pacitan

Between

................................... tertanggal 7 Agustus 2007 dan NO. 002/DE11-6030/DERLK/IX/07 For Catering and Services Coal Fired Steam Power Plant Project 300-400 MW Class ...................................... Banten (3 X 315 MW) Location Teluk NagaLontar

Between

...................................

tertanggal

27

September

2007,

PEMOHON berdasarkan Surat No. 071/DIR-RC/V/2008, tanggal 22 Mei 2008, mengajukan Permohonan kepada TERGUGAT I untuk menyediakan dana untuk keperluan take over fasilitas kredit PENGGUGAT dari ................................... , Sentra Kredit Menengah Kantor Cabang Jakarta Kota dan Kredit Modal Kerja (KMK) Aflopend untuk modal kerja jasa dan service catering retail; 4.

Bahwa terhadap Permohonan Penyaluran Pembiayaan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut, kemudian TERGUGAT I, menyetujui untuk menyalurkan pembiayaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan No. USY/3/427/R tertanggal 27 Juni 2008 sebagaimana yang dituangkan di dalam Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45, Akad Pembiayaan Musyarakah No. 46, Akad Pembiayaan Musyarakah

No.

48,

yang

masing-masing

dibuat

dihadapan

Notaris

...................................... tertanggal 27 Juni 2008 (Bukti P3, P4, P5, P6); 5.

Bahwa jumlah pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT I adalah sebagai berikut: a. Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45 (Fasilitas Musyarakah untuk take over dalam hal kredit modal kerja dapur di Semplak, Bogor) diberikan maksimum sebesar Rp. 3.700.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah); b. Akad Pembiayaan Musyarakah No. 46 (Fasilitas Musyarakah untuk take over dalam hal kredit modal kerja untuk Proyek ...................................... JatimHal. 3 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

Pacitan) diberikan maksimum sebesar Rp. 3.725.080.000,- (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah); c. Fasilitas Murabahah untuk take over dalam hal kredit investasi pembangungan dapur utama di Bogor dan proyek ...................................... Pacitan Jawa Timur dalam diberikan maksimum sebesar Rp. 10.238.076.654,- (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) Total Pembiayaan yang setuju untuk diberikan oleh TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 17.663.156.654,- ( tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah );7. Bahwa atas pembiayaan tersebut PENGGUGAT memberikan jaminan dan pengikatan untuk pelunasan pembiayaan yang akan diberikan oleh TERGUGAT I sebagai berikut: a.

Tanah dan bangunan tempat usaha untuk dapur utama yang terletak di .................................... Tanah dan bangunan tersebut terdiri dari 3 (tiga) sertifikat tanah dengan total luas tanah ± 2.111 m2 dengan perincian bukti kepemilikan sebagai berikut: 1. SHM No. 149 tanggal 21-09-1982 atas nama ...................................... (adik kandung ......................................) Luas tanah = 920 m2 2. SHM No. 302 tanggal 25-04-1992 atas nama ...................................... (adik ......................................). Luas tanah = 662 m2. telah diikat hak tanggungan SHT I No. 1716/2007 tanggal 13-08-2007 sebesar Rp. 3.000.000.000,3. SHM No. 558 tanggal 20-11-1993 atas nama ...................................... (Ibu kandung ......................................). Luas tanah = 529 m2. Telah diikat Hak Tanggungan SHT I No. 1715/2007 tanggal 13-08-2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,Bangunan yang berdiri diatas ketiga SHM tersebut diatas dengan 1MB sebagai berikut: - IMB Bangunan No. 648.1-329 tahun 2006 tanggal 16-06-2006 - IMB Bangunan No. 648/218/Pr/1991 tgl 13-08-1991 - IMB Bangunan No. 648/Sr.753-Dinpu/1997 tgl. 13-12-1997 Bangunan dapur utama berikut saranan dan prasarana yang berdiri diatas SHM No. 558 tgl. 20-11-1993 yang dibiayai dengan KIBNI telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan II sebesar Rp. 2.138.000.000,-


b. Tanah seluas 865 m2 dan bangunan rumah tinggal seluas 373 m2 terletak di ................................... , bukti kepemilikan SHM No. 314 tgl 24-02-1994 atas nama ................................... , 1MB Bangunan No.648.11/230/Pr/93. Sedang dalani proses Pengikatan hak Tanggungan I sebesar Rp. 2.000.000.000,- pada notaris ................................... c. Tanah seluas 525 m2 terletak di ................................... . Bukti kepemilikan SHM No.

845

tgl.

25-10-2001

atas

nama

...................................

(Istri

...................................), MB Bangunan No. 648.3-294 tahun 2002 tanggal 26-032002. Sedang dalam proses Pengikatan Hak tanggungan I sebesar Rp. 1.000.000.000,-pada Notaris ...................................; d. 1 (satu) unit satuan Rumah Susun seluas 96.62 m2 di .................................... Bukti kepemilikan

SHM

ASRS

No.

3150/XI/16

tanggal

23-12-1997

an.

PT.

.................................... Sertifikat dalam proses balik nama menjadi an. .................................... Sedang dalani proses Pengikatan Hak Tanggungan sebesar Rp.651.000.000,-; e. 1 (satu) unit satuan Rumah Susun di .................................... Bukti kepemilikan berupa PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) No. 255/BMM/PPJB/07 antara PT ...................................dengan .................................... Sertifikat dalani proses balik nama menjadi an. .................................... Sedang dalam proses Pengikatan Hak Tanggungan I sebesar Rp.589.000.000,-; f.

Tanah dan bangunan ...................................y yang akan dibiayai dengan Pembiayaan BNIS terletak di Jl. .................................... Bukti kepemilikan SHM No.291 tanggal 28-12-1990 an. ................................... dengan luas tanah 3.180 m2 saat ini tanah tersebut dalam proses pemecahan sertifikat seluas tanah yang dibeli yaitu 2.130 m2. proses jual beli, pemecahan sertifikat dan proses balik nama menjadi an. .................................... Sedang dalam proses pengikatan Hak Tanggungan I sebesar Rp.2.665.550.000,-;

g. Tagihan / piutang yang akan diterima ................................... untuk proyek yang berasal

dan

proyek

...................................

No.

Kontrak

001/DE11-

6030/DERLK/VIII/07 tanggal 07-08-2007 sebesar US$18.040.465 (selama masa kontrak) equvalen Rp. 167.776 Juta (kurs Rp.9300,-) akan diikat Fidusia Notariel dan didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia; h. Tagihan / piutang yang akan diterima ................................... untuk proyek yang berasal

dari

proyek

...................................No.

Kontrak

001/DE11-


6030/DERLK/VIII/07 tanggal 07-08-2007 sebesar US$22.864.464 (selama masa kontrak) equvalen Rp.212.640 Juta (kurs Rp.9300,-) akan diikat Fidusia Notariel dan didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia; i.

Perlengkapan kantor yang terletak di kantor ...................................Jl. ...................................berapa perangkat komputer,PABX, CCTV dan Tele Confrence senilai Rp.266.834.650,- . akan diikat Fidusia Notariel senilai Rp.266.834.650,- (setelah perlengkapan kantor tersebut ada ) dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

j.

Perlengkapan dapur utama yang terletak di Jl. ...................................senilai Rp.2.639.010.000,- (setelah peralatan dapur tersebut ada) dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

k.

Peralatan Dapur Pastry / bakery yang terletak di Jl. ................................... senilai

Rp.

2.173.237.570,-

akan

diikat Fidusia Notariel senilai Rp.

2.173.237.570,- ( setelah peralatan tersebut ada ) dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia; 1. 7 (tujuh) unit kendaraan untuk proyek ...................................yang akan dibiayai dengan Pembiayaan BNIS berapa 4 (empat) unit utility Track, 2 (dua) unit pick-up double cabin (4x4 WD) dan 1 (satu) unit track Reefer Cfm. Project Cost pembiayaan Investasi kendaraan dan harga penawaran dealer PT.Ciwangi Berlian Motor senilai Rp. 1.343.840.000,-. Akan diikat Notariel senilai Rp. 1.343.840.000,- (setelah kendaraan tersebut ada) dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia; m. Bangunan portable berapa kitchen dan dinning room (termasuk accomodation facilities)

yang

terbuat

dari

kontainer

terletak

di

lokasi

Proyek

................................... Cf. Penawaran dari ...................................senilai Rp. 3.308.188.500,- akan diikat Fidusia Notariel (setelah barang tersebuta ada) dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran fidusia; n. Peralatan dapur dan kitchen equipment,dinner utensil, meja kursi yang menunjang Proyek ...................................senilai Rp. 2.021.824.000,- . Akan diikat Fidusia Notariel (setelah perlengkapan tersebut ada) dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia; o. Perlengkapan kantor untuk menunjang Proyek ...................................berupa perangkat komputer , peralatan Kantor ,meja kursi senilai Rp. 28.000.000,-. Akan Hal. 6 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

diikat Fidusia Notariel (setelah Perlengkapan tersebut ada) dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia; p.

8 (delapan) unit kendaraan untuk proyek ...................................yang akan dibiayai dengan Pembiayaan BNIS berupa 2 (dua) unit truck dry box, 1 (satu) unit kendaraan operasional, 2 (dua) unit kendaraan staff, 2 (dua) unit L-300 Dry Box dan 1 (satu) unit Suzuki Carry cfm. Project Cost Pembiayaan Investasi kendaraan dengan harga penawaran dan dealer sebesar Rp. 1.255.700.000,akan diikat Fidusia Notariel senilai Rp.1.255.700.000,- (setelah kendaraan tersebut ada) dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

q. Bangunan portable berupa kitchen dan dinning room (termasuk accomodation facilities)

yang

terbuat

...................................

dari Cf.

container

terletak

di

lokasi

Proyek

...................................

dari

PT.

................................... senilai Rp. 3.308.188.500,-. Akan diikat Fidusia Notariel (setelah barang tersebut ada) dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia; r. Peralatan dapur dan kitchen equipment,dinner utensil, meja kursi yang menunjang Proyek ...................................senilai Rp. 2.144.484.000,-. Akan diikat Fidusia Notariel (setelah perlengkapan tersebut ada) dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia; s.

Perlengkapan kantor untuk menunjang Proyek ...................................berupa perangkat komputer, peralatan kantor , meja, kursi senilai Rp. 28.000.000,-. Akan diikat Fidusia notariel (setelah perlengkapan tersebut ada) dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

t. Persediaan barang berupa bahan-bahan makanan dan barang P&D terletak di dapur utama Bogor Jl. ...................................senilai Rp. 206.900.000,- akan diikat fidusia dan didaftarkan pada Kantor pendaftaran Fidusia. Total nilai asset PENGGUGAT yang dijadikan jaminan adalah sebesar Rp. 17.503.084.220,- (tujuh belas milyar lima ratus tiga juta delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah) diluar Asset-asset yang akan menjadi jaminan setelah barang atau Asset-asset tersebut ada sebagaimana tercantum di dalam huruf : L, M, N ,O, P, Q, R, S, T, yang apabila di jumlah keduanya maka total dari keseluruhan Asset tersebut adalah sebesar Rp. 31.148.209.220,- (tiga puluh satu milyar seratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah)


8. Bahwa dalam Perjalanannya, ternyata PENGGUGAT tidak mendapatkan realisasi atas Proyek pengadaan jasa catering dengan ...................................sebagaimana disepakati dalam Contract Agreement No. 001/DE11-6030/DE-RLK/VIII/07 For Catering and Services Coal Fired Steam Power Plant Project 300-400 MW Class ...................................... Jawa Timur (2 X 315 MW) Location Pacitan Between ................................... tertanggal 7 Agustus 2007 dan NO. 002/DE11-6030/DERLK/IX/07 For Catering and Services Coal Fired Steam Power Plant Project 300-400 MW Class PLTU 3 Banten (3 X 315 MW) Location Teluk Naga-Lontar Between ................................... tertanggal 27 September 2007; 9.

Bahwa dengan adanya kondisi seperti itu, PENGGUGAT kemudian mengajukan Surat

Klarifikasi

dan

Permohonan

Penjelasan

resmi

kepada

...................................dengan No. 145/DIR/RC/VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009 yang mempertanyakan belum diterimanya dan/atau tidak adanya Surat Perintah Kerja (SPK) terkait dengan Contract Agreement No. 001/DE11-6030/DERLK/VIII/07 For Catering and Services Coal Fired Steam Power Plant Project 300400 MW Class ...................................... Jawa Timur (2 X 315 MW) Location Pacitan Between ................................... AND ...................................tertanggal 7 Agustus 2007 dan NO. 002/DE11-6030/DE-RLK/IX/07 For Catering and Services Coal Fired Steam Power Plant Project 300-400 MW Class ...................................... Banten (3 X 315 MW) Location Teluk Naga-Lontar Between ...................................AND ...................................tertanggal 27 September 2007 (Bukti P-7); 10. Bahwa ................................... kemudian memberikan Surat tanggapan atas Surat Pengggugat No. 145/Dir-RC/VIII/2009 dimana ................................... menjawab dalam Contract Agreement No. 001/DE11-6030/DE-RLK/VIII/07 For Catering and Services Coal Fired Steam Power Plant Project 300-400 MW Class PLTU 1 Jawa Timur (2X315

MW) Location Pacitan Between ...................................AND

................................... tertanggal 7 Agustus 2007 dan NO. 002/DE11-6030/DERLK/IX/07 For Catering and Services Coal Fired Steam Power Plant Project 300400 MW Class PLTU 3 Banten (3 X 315 MW) Location Teluk Naga-Lontar Between

...................................

AND

...................................tertanggal

27

September 2007 tidak diperlukan adanya Surat Perintah Kerja (SPK) (Bukti P-8); 11. Bahwa oleh karenanya penyebab adanya sejumlah tanggungan atau oustanding yang belum dibayarkan oleh Penggugat bukan disebabkan oleh karena lalainya Penggugat dalam melakukan angsuran, melainkan karena proyek sebagaimana yang disepakati dengan ................................... sampai sekarang ini belum berjalan dan tidak ada kejelasan akan hal itu; Hal. 8 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

12. Bahwa meskipun demikian, Penggugat selaku Debitur telah melakukan kewajibannya dengan cara melakukan angsuran atas tunggakan segala pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat I beserta dengan menyetor kewajiban bagi hasil kepada Tergugat I yang mana sejak awal Penggugat menerima pembiayaan dari Tergugat I sebagian dana tersebut telah digunakan untuk membayar angsuran pokok berserta tambahannya kepada Tergugat I; 13. Bahwa berkaitan dengan Pelunasan Pembiayaan yang akan diberikan kepada TERGUGAT I, Penggugat tetap berusaha untuk memenuhi segala kewajibannya termasuk dengan cara menagih dan meminta pertanggungjawaban atas proyek yang dijanjikan oleh ................................... , hingga akhirnya Penggugat melakukan upaya hukum dengan cara melaporkan ................................... ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Laporan Polisi No. Pol: 1563/K/IX/2009/RES. JAKSEL tertanggal 9 September 2009 demi untuk meminta pertanggungjawaban PT. ...................................... untuk membayar kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dan sampai saat ini kasus tersebut masih dalam proses Penyidikan di Pihak Kepolisian (Bukti P-9); 14. Bahwa namun Para TERGUGAT dalam hal ini tetap melakukan upaya lelang terhadap asset-asset PENGGUGAT yang dijadikan jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT I tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan upaya-upaya antisipasi demi penyelamatan gagalnya pembayaran ataupun kredit macet terhadap PENGGUGAT; 15. Bahwa TERGUGAT I telah mengirimkan pemberitahuan lelang eksekusi Hak Tanggungan kepada PENGGUGAT selaku debitur berdasarkan Surat No. USY/3/5596 tertanggal 1 Desember 2009 yang pada intinya menyatakan akan melaksanakan lelang atas beberapa barang jaminan PENGGUGAT pada tanggal 23 Desember 2009 melalui TERGUGAT II sebagai lembaga yang akan melaksanakan lelang dan TERGUGAT III sebagai pihak yang bertugas untuk melaksanakan pra lelang dalam hal pengurusan administrasi-administrasi sebelum dilakukan lelang; 16. Bahwa berdasarkan PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/18/PBI/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH Jo. Surat Edaran Bank Indonesia No. No. 10/ 34 / DPbS kepada semua BANK UMUM SYARIAH dan UNIT USAHA SYARIAH di Indonesia tertanggal 22 Oktober 2008 ditentukan bahwa guna menghindari resiko potensi kerugian yang disebabkan oleh Pembiayaan bermasalah bagi setiap Bank Umum Hal. 9 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan

terhadap

nasabah

yang

mengalami

penurunan

kemampuan

pembayaran dan masih memilik prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi; 17. Bahwa oleh karenanya berdasarkan peraturan dan surat edaran tersebut, sudah selayaknya TERGUGAT I melakukan penilaian dan analisa serta melakukan upaya antisipatif terlebih dahulu demi untuk menyelamatkan pembiayaan terhadap nasabahnya. Dalam hal ini TERGUGAT I dapat melakukan upaya-upaya restrukturisasi terkait dengan pembiayaan yang dilakukannya kepada PENGGUGAT sebagai debitur; 18. Bahwa TERGUGAT I juga sebelumnya harus melakukan penilaian dan menganalisa terhadap kesanggupan Debitur/Nasabahnya untuk melunasi kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh Bank serta melihat prospek atau peluang usaha maupun bisnis nasabahnya kedepannya sehingga dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank sebelum Bank melakukan upaya lelang seperti yang dilakukan saat ini; 19. Bahwa Penggugat merupakan Nasabah/Debitur Tergugat I yang mempunyai reputasi dan likuiditas yang lancar dari usaha yang dilakukannya dan telah berulang-ulang kali melakukan kerjasama dalam hal pembiayaan dengan Tergugat I, seperti dalam halnya untuk Proyek Pembiayaan Pekan Olahraga Nasional yang nyatanya telah diselesaikan pembayarannya dengan baik dan tidak terjadi kemacetan ataupun masalah dalam pelunasannya serta memberikan bagi hasil yang besar kepada Tergugat I; 20. Bahwa sebelum dikeluarkannya keputusan lelang terhadap asset-asset Penggugat oleh Para Tergugat, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah terjadi kesepakatan awal dalam bentuk surat referensi untuk melakukan pembiayaan terhadap proyek jasa catering PENGGUGAT pada PT. ...................................... yang dituangkan dalam Surat Bank Reference No. USY/3/498 tertanggal 10 Februari 2009 dari Tergugat I yakni sebagai berikut: We are pleased to inform you that the name as mentioned above has been our costumer since, June 27, 2008 with the reference account number 0149869562. This bank reference is provided to you as requested by the above party to fulfill the preliminary qualification on "Freeport

Project

in

Catering

&

Food

Supplies,

House

Keeping,

Accomodation, Restaurant & Cafe, Sport & Recreation for the mining area of PT. ...................................... at Kabupaten Mimika" we will support and provide the credit line in the amount not exceed than USD 25.000.000; (twenty five million Hal. 10 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

United States Dollar) as long as the project is feasible and bankable. This bank reference is not guarantee, without any responsibility on our part and should be used with discreation for the sale purpose on the above mentioned need, hal tersebut diatas memperlihatkan kesediaan dari TERGUGAT I untuk memberikan dan menyediakan bantuan pembiayaan terkait dengan proyek jasa katering dan supply makanan di ...................................... (Bukti P-10); 21. Bahwa hal-hal tersebut semakin mempertegas adanya hubungan yang baik dan kepercayaan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sehingga PENGGUGAT masih dipercaya oleh TERGUGAT Idengan ingin memberikan pembiayaan kembali dalam proyek yang berbeda. Semakin jelas terlihat juga adanya kemampuan PENGGUGAT dalam hal Likuiditas dan prospek usaha yang bagus sehingga pihak TERGUGAT I masih melakukan kerjasama dalam hal pembiayaan; 22. Oleh Karenanya PENGGUGAT sangat berkeberatan dengan akan dilangsungkannya proses lelang terhadap aset-aset PENGGUGAT dalam rangka melunasi pembiayaan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, mengingat masih terdapat upaya-upaya antisipatif yang dapat dilakukan oleh TERGUGAT sebelum memasuki tahap lelang; 23. Bahwa rencana lelang tersebut adalah sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum serta merugikan PENGGUGAT karena pada dasarnya PENGGUGAT masih mampu dan pembiayaan yang dilakukan beluni dapat dikategorikan sebagai kredit yang macet; 24. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 14 huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, PENGGUGAT mengajukan pembatalan lelang atas lelang yang akan dilaksanakan oleh Para TERGUGAT tersebut sebagaimana ditentukan sebagai berikut: "Lelang yang akan dilaksanakan

hanya

dapat

dibatalkan

dengan

putman/penetapan

lembagaperadilan atau ataspermintaan penjual" 25. Bahwa Keputusan Lelang yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak sesuai dan tidak berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, dimana Proses Pelelangan harus mendapatkan Penetapan melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu dalam hal ini yang mempunyai kewenangan adalah Pengadilan Agama Jakarta Pusat, hal ini sebagaimana juga telah ditetapkan di dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3210 K/PDT/1984 tertanggal 20 Januari 1986 yang menyatakan bahwa:


Jaminan Hipotek, sungguhpun ada Beding Van Eigenmatige Verkoop dilaksanakan melalui Kantor Lelang, tetapi harus telebih dahulu ada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. 26. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat, maka Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immateriil yakni sebagai berikut: KERUGIAN MATERIIL a. Kerugian atas hilangnya Hak Ekonomis Penggugat terhadap aset-asetnya yang akan dilelang oleh Para Termohon sebesar Rp. 31.148.209.220,- (tiga puluh satu milyar seratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) b. Kerugian atas Hak Ekonomis yang melekat pada Penggugat atas akan hilangnya peluang usaha dan keuntungan yang akan diperoleh akibat dari akan dilelangnya kantor serta segala harta kekayaan dan inventaris perusaahaan Penggugat sebesar: - Rp. 31.148.209.220,- (tiga puluh satu milyar seratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah); - US $ 22, 864, 465,00 (dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima dollar Amerika Serikat); - US $ 18, 040, 465, 00 (delapan belas juta empat puluh ribu empat ratus enam puluh lima dollar Amerika Serikat); - US $ 25, 000, 000 (dua puluh lima juta dollar Amerika Serikat).


Jumlah total kerugian secara materiil: a.

Dalam Rupiah sebesar Rp. 62.296.418.440,- (enam puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas empat ratus empat puluh rupiah);

b.

Dalam Dollar sebesar US $ 65, 904, 930 (enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh dollar Amerika Serikat)

KERUGIAN IMMATERIIL Bahwa PENGGUGAT telah menderita secara moril akibat tindakan dan perbuatan Para Tergugat, yakni kerugian atas rusaknya nama baik dan reputasi PENGGUGAT terhadap para Klien, pelaku bisnis dan oleh karenanya kerugian tersebut ditetapkan dengan nilai yang pantas adalah sebesar Rp 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) Jadi total kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar: Rp. 98.296.418.440 (sembilan puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam empat ratus delapan belas empat ratus empat puluh rupiah) dan US $ 65, 904, 930 (enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh dollar Amerika Serikat) 27. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat, karena Penggugat dan Tergugat I telah sepakat dalam Perjanjian Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal 27 Juni 2008, masing-masing Akta No. 45 dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Akta No. 46 dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dan Akta No. 48 dalam Pasal 17 yang dibuat dihadapan Notaris ................................... ., yang berbunyi: Pasal 25: 1. Segala perselisihan yang timbul berdasarkan Akad ini antara Para Pihak berkenan dengan penafsiran secara musyawarah dan mufakat; 2. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan penyelesaian

secara

musyawarah

dan

mufakat

sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak tercapai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Hal. 13 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

Pasal26: Tentang Akad ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat di Jakarta. Petitum:

Bahwa atas dasar uraian serta fakta-fakta hukum yang ada tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan dimana pihak-pihak dipanggil hadir untuk didengar penjelasan atau tanggapannya terhadap Gugatan Penggugat ini dan selanjutnya memberikan keputusan dalam perkara Gugatan Penggugat ini sebagai berikut: PRIMAIR 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penggugat adalah debitur/nasabah yang beritikad baik dan mampu; 3. Menyatakan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap asset-asset Penggugat tidak sah dan batal demi hukum; 4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hak untuk melaksanakan lelang terhadap asset-asset Penggugat; 5. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membatalkan pelaksanaan Lelang terhadap asset-asset Penggugat; 6. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II untuk menunda acara Lelang terhadap asset-asset Penggugat; 7. Menetapkan

dan

memerintahkan

Tergugat

I

untuk

melakukan

Restrukturisasi terhadap Kredit dan/atau hutang-hutang Penggugat; 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 98.296.418.440 (sembilan puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam empat ratus delapan belas empat ratus empat puluh rupiah) dan US $ 65, 904, 930, 00 (enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh dollar Amerika Serikat); 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara keseluruhannya;


10. Menyatakan isi putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( uit voorbaar bij voorad) walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi dari para Termohon. SUBSIDER Atau apabila dalam hal ini Majelis Hakim/Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat yang lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono ). Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil , namun demikian Penggugat dan Para Tergugat selalu meminta waktu untuk mengadakan perdamaian baik melalui mediator maupun oleh para pihak sendiri, hinga menyita waktu selama 4 (empat) bulan, namun juga tidak berhasil ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I ...................................... ( Persero ) Divisi Usaha Syariah )

( PT.

telah menyampaikan

jawaban dan bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :I.

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA NOMOR 891/Pdt.G/2009/PAJP 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang didalam Akad baik Akad Murabahah

maupun

Akad

Musyakarah,

para

pihak

sepakat

akan

menyelesaikan perselisihan yang berkaitan masalah penafsiran perjanjian (akad) ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat Sementara Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh PENGGUGAT ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah BUKAN berkaitan dengan masalah penafsiran dari Akad Murabahah maupun Akad Musyakarah melainkan berkaitan dengan Lelang yang akan dilaksanakan oleh ..................................., Jl. ................................... atas objek-objek jaminan milik PENGGUGAT yang telah dijaminkan pada TERGUGAT I. 2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Perlawanan ini. Bahwa yang berwenang mengadili perkara perlawanan ini adalah Pengadilan Negeri Bogor yaitu diwilayah hukum dimana lelang akan dilaksanakan. Bahkan didalam Pasal 4 Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 26 tanggal 9 Mei 2008 disebutkan Hal. 15 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor sebagai Domisili Hukum dalam penyelesaian permasalahan berkaitan dengan Hak Tanggungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I; 3. Berdasarkan Eksepsi TERGUGAT I tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sela sebagai putusan akhir, yaitu: 1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I; 2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; 3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadildilnya (Ex aequo et Bono). II. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH 1. Bahwa didalam Surat Gugatan PENGGUGAT tanggal 22 Desember 2009, disebutkan bahwa Kantor Advokat & Pengacara ................................... dan Rekan telah mendapat surat kuasa dari Bapak ................................... selaku Direktur Utama .................................... Padahal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 115 tanggal 15 Desember 2006 (TI-1) Jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 77 tanggal 18 Desember 2007 (TI-2) yang keduanya dibuat oleh ................................... . Notaris di Bogor Jo Akta Berita Acara

Rapat

tanggal

...................................

31

Maret Notaris

2008 di

No.

54

yang

Jakarta(Bukti

dibuat

oleh

TI-3)

PT.

................................... telah berubah menjadi PT. ................................... ; 2.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971, Kuasa harus diberikan oleh orang yang berwenang. Bahwa dengan demikian Surat Kuasa yang diberikan oleh PT. ................................... kepada Kantor Advokat & Pengacara ...................................

dan ...................................

adalah tidak sah karena tidak diberikan dan tidak ditandatangani oleh orang yang berwenang untuk itu. Berdasarkan hal tersebut maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan PENGGUGAT atau Hal. 16 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Met on Vankelijke verklaard). III. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAIKUALITAS MENGAJUKAN GUGATAN (EXCEPTION PERSONA atau DISKUAHFKASI IN PERSON) 1.

Bahwa didalam Gugatan tertanggal 22 Desember 2009 PENGGUGAT menyebutkan bertindak untuk dan atas nama PT. ................................... , padahal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 115 tanggal 15 Desember 2006 Jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 77 tanggal 18 Desember 2007 yang keduanya dibuat oleh ................................... Notaris di Bogor Jo Akta Berita Acara Rapat tanggal 31 Maret 2008 No. 54 yang dibuat oleh ...................................

Notaris

di

Jakarta

(Bukti

TI-3)

PT.

................................... telah berubah menjadi PT. ................................... . Selain itu berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah dan Akad Pembiayaan Musarakah, TERGUGAT I mengadakan hubungan hukum bukan dengan PT. ................................... melainkan dengan PT. ................................... . Demikian pula permohonan lelang yang diajukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah atas Objek Jaminan milik PT................................... . 2.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas PENGGUGAT adalah bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai kapasitas guna mengajukan gugatan. PENGGUGAT tidak memiliki Persona Standi In Judicio untuk mengajukan gugatan di depan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

3.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka selanjutnya TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet on vankelijkeverklaard};

IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR dan TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LJBELLJ) 1. Bahwa PENGGUGAT dalam halaman 1 gugatannya menyebutkan mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Agama Jakarta Pusat, bahwa dalam Peradilan di Indonesia tidak ada Pengadilan Negeri Agama Jakarta Pusat yang ada hanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bahwa dengan demikian jelas gugatan dari PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libelli}; Hal. 17 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

2. Bahwa didalam gugatannya, PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk membatalkan lelang terhadap barangbarang jaminan milik PENGGUGAT yang akan dilakukan lelang oleh TERGUGAT II namun PENGGUGAT menuntut TERGUGAT I agar membayar ganti rugi karena PENGGUGAT merasa kehilangan Hak Ekonomis terhadap asset yang akan dilelang. Hal ini jelas menunjukkan ketidak konsistenan dari PENGGUGAT. Bahwa didalam perkara ini jelas lelang belum jadi dilaksanakan oleh TERGUGAT II sehingga dengan demikian belum

terdapat

kerugian sama sekali bagi

PENGGUGAT. Justru sebaliknya TERGUGAT I lah yang mengalami kerugian karena PENGGUGAT tidak lagi melakukan pembayaran atas Kredit yang telah diperolehnya. 3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas gugatan dari PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari PENGGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan dari PENGGUGAT tidak dapat diterima (Met on Vankelijke Verklaard); Bahwa berdasarkan hal-hal, dalil-dalil serta fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, TERGUGAT I Mohon kepada majlelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera mengeluarkan putusap sebagai berikut: 1. Menerima Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I untuk seluruhnya; 2. Menolak gugatan

PENGGUGAT untuk

seluruhnya

atau

setidak-

tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) 3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara,

DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh TERGUGAT I dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan telah dimasukkan pula Dalam Pokok Perkara, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;

2.

Bahwa TERGUGAT I dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I. Bahwa pada Hal. 18 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

dasarnya sebenarnya gugatan dari PENGGUGAT ini adalah suatu bentuk itikad tidak baik dari PENGGUGAT guna menghalang-halangi proses eksekusi yang dilakukan oleh TERGUGAT I agar mengurangi jumlah outstanding kewajiban dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I per 25 Maret 2010 yang telah mencapai jumlah Rp. 16.581.424.118 (enam belas milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah); "Barangsiapa telah menggunakan harta orang lain dengan maksud membayarnya, maka Allah akan membayarkan hutangnya, Barang siapa telah menggunakan harta orang lain dengan maksud menyelewengkannya, maka ALLAH akan menghablskan hartanya." (Hadits Riwayat Bukhari, Ahmad dan Ibnu Majjah) 3. Bahwa benar dalil gugatan dari PENGGUGAT pada poin 1 gugatannya, bahwa PT. ................................... didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 10 September 2003 yang dibuat dihadapan Notaris ................................... NAMUN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 115 tanggal 15 Desember 2006 (Bukti TI-1) Jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 77 tanggal 18 Desember 2007 (Bukti TI-2) yang keduanya dibuat oleh ................................... Notaris di Bogor Jo Akta Berita Acara Rapat tanggal 31 Maret 2008 No. 54 yang dibuat oleh ................................... Notaris di Jakarta (Bukti

TI-3)

PT.

...................................telah

berubah

menjadi

.................................... Hal ini diperkuat lagi dengan Akta-akta perjanjian kredit (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) yaitu dimana berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45 tanggal 27 Juni 2008 (Bukti TI-4), Akad Pembiayaan Musyarakah No. 46 tanggal 27 Juni 2008 (Bukti TI-5) dan Akad Pembiayaan Murabahah No. 47 tanggal 27 Juni 2008 (Bukti TI-6) yang kesemuanya dibuat oleh ................................... Notaris di Jakarta, TERGUGAT I melakukan pengikatan kredit dengan PT. ...................................bukan dengan PT. .................................... Berdasarkaa hal tersebut jelas PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAIKAPASITAS untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat karena PENGGUGAT tidak mempunyai Legal Standing guna mengajukan gugatan; Bahwa jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mengenai legal standing dari PENGGUGAT, TERGUGAT I tetap akan menanggapi gugatan dari PENGGUGAT (PT. ...................................) walaupun sebenarnya TERGUGAT I bukan berurusan

dengan

PT.

...................................

melainkan

dengan

PT.

.................................... Hal. 19 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

4. Bahwa TERGUGAT I tidak akan menanggapi namun tidak menyatakan benar butir 2 sampai dengan 4 dalil gugatan PENGGUGAT karena hal tersebut sepenuhnya adalah urusan dari PENGGUGAT. Bahwa TERGUGAT I tidak mengetahui secara pasti mengenai proyek yang diperoleh oleh PENGGUGAT dari PT. Dalle Energy. Bahwa yang benar hanya PENGGUGAT telah mengajukan surat permohonan No. 071/DIR-RC/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 kepada TERGUGAT I untuk mentakeover fasilitas kredit PENGGUGAT dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Kantor Cabang Jakarta Kota (SKM-JKM) (Bukti TI-7); 5. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 5 sampai dengan 7 gugatannya adalah tidak sepenuhnya benar. Bahwa benar TERGUGAT I telah menyetujui permohonan

take

over

...................................

yang

diajukan

oleh

PENGGUGAT

(PT.

bukan PT. ................................... ) hal ini sesuai

dengan Surat Keputusan Pembiayaan No. USY/3/ 427/R tanggal 27 Juni 2008 (Bukti TI-8). Selanjutnya atas surat keputusan Pembiayaan dari TERGUGAT I tersebut

ditindaklanjuti

dengan

penandatanganan

Perjanjian

(Akad)

Pembiayaan antara TERGUGAT I dengan PT. ...................................yaitu: A. Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45 tanggal 27 Juni 2008 yang dibuat oleh ...................................Notaris di Jakarta yaitu fasilitas kredit dengan tujuan Take Over SKM JKM untuk Modal Kerja Jasa dan Katering Retail dengan jumlah maksimal Rp. 3.700.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus juta rupiah). Perjanjian berlaku selama 12 bulan yaitu sejak 27 Juni 2008 dan berakhir pada tanggal 26 Juni 2009 (Bukti TI-4); B. Akad Pembiayaan Musyarakah No. 46 tanggal 27 Juni 2008 yang dibuat oleh ................................... Notaris di Jakarta yaitu fasilitas kredit dengan tujuan Take Over SKM JKM untuk Modal Kerja Jasa dan Katering Retail dengan jumlah maksimal Rp. 3.725.080.000,-(tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah). Perjanjian berlaku selama 20 bulan yaitu sejak 27 Juni 2008 dan berakhir pada tanggal 26 Pebruari 2010 (Bukti TI-5); C. Akad Pembiayaan Murabahah No. 47 tanggal 27 Juni 2008 yang dibuat oleh ...................................

Notaris di Jakarta yaitu fasilitas kredit

dengan tujuan Take Over SKM JKM dengan jumlah maksimal Rp. 10.395.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus sembilah puluh lima juta


rupiah). Perjanjian berlaku selama 60 bulan yaitu sejak 27 Juni 2008 dan berakhir pada tanggal 26 Juni 2013 (Bukti TI-6). Bahwa atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT I tersebut diatas PT. ................................... telah memberikan barang-barang jaminan yang mana barang jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan baik secara Hak Tanggungan maupun Jaminan Fidusia, barang jaminan tersebut antara lain: A. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 149/Semplak, seluas 920 M2, tanggal 21 September 1982, tercantum atas nama ................................... (Bukti TI-9) dan Sertifikat Hak Milik No. 302/Semplak, seluas 662 M2, tanggal 25 April 1992, tercantum atas nama ................................... (Bukti TI-10). Keduanya telah ikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 1716/2007 tanggal 13 Agustus 2007 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) (Bukti TI-11);B. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 558/Semplak, seluas 529 M2,

tanggal

20

Nopember

1993,

tercantum

atas

nama

................................... (Bukti TI-12). Telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 1715/2007 tanggal 13 Agustus 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (Bukti TI-13). Dan diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 1675/2008 tanggal 26 Juni 2008 dengan nilai Rp. 2.138.000.000,(dua milyar seratus tiga puluh delapan juta rupiah) (Bukti TI-14). C. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 314/Semplak, seluas 865 M2 tanggal 24 Pebruari 1994, tercantum atas nama ................................... (Bukti TI-15). Telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 2321/2008 tanggal 5 September 2008 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) (Bukti TI-16); D. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 845/Curug Mekar, seluas 525 M2

tanggal

25

Oktober

2001

tercantum

atas

nama

................................... (Bukti TI-17). Telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 2348/2008 tanggal 5 September 2008 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (Bukti TI-18);


E. Apartemen Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun No. 3150/XI/16 tanggal 30 Desember 1997 (Bukti TI-19). Telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 181/2009 tanggal 27 Januari 2009 dengan nilai Rp. 651.000.000,- (enam ratus lima puluh satu juta rupiah) (Bukti TI-20);F. Apartemen Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun No. 963/Braga tanggal

26

September

2007

tercantum

atas

nama

................................... (Bukti Tl-21). Telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 6677/2008 tanggal 14 Juli 2008 dengan nilai Rp. 589.000.000,-(limaratus delapanpuluhsembilan juta rupiah) (Bukti TI-22) ;G. Tanah dan Bangunan Sertifikat Guna Bangunan No. 2/Semplak (Sebelumnya SHM No. 754/Semplak) tanggal 12 Desember 2008 seluas 2.130 M2 tercatat atasnama ................................... (Bukti TI-23). Telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1802/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dengan nilai Rp. 2.665.550.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti TI-24) ;(Total Nilai pertanggungan barang tidak bergerqk mttik PENGGUGAT yang dljamtnkan

kepada

TERGUGAT

I

vaitu

sebesar

Rp.

13.043.550.000.-(tiga belas milyar empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) H.

Stock/Persediaan bahan-bahan makanan dan barang P&D terletak pada PT. ................................... Jl. ................................... dengan nilai Penjaminan sebesar Rp. 40.232.540,- (empat puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah). Telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W8-0013488HT.04.06. TH.2008 tanggal 12 Agustus 2008 dengan nilai Rp. 40.232.540,- (empat puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah (Bukti TI-25) ;-

I.

Tagihan Piutang dari

......................................

Pacitan Jawa Timur

dengan nilai Rp. 50.671.000.000,- (lima puluh juta milyar enam ratus tujuh

puluh

satu

......................................

juta

rupiah)

Teluk

Naga

dan

Tagihan

Banten

Piutang

dengan

nilai

dari Rp.

56.007.000.000,- (lima puluh enam milyar tujuh juta rupiah). Telah diikat dengan

Sertifikat

Jaminan

Fidusia

No.

W8-13489


HT.04.06.TH.2008 tanggal 12 Agustus 2008 dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 106.678.000.000,- (seratus enam milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) (Bukti TI-26);J.

5 (lima) unit kendaraan roda empat yaitu Mitsubhisi No.Pol. B 9691 ZJ dengan nilai Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) (Bukti TI-27), Mitsubhisi No.Pol. B 9691 ZJ dengan nilai Rp. 153.000.000,(seratus lima puluh tiga juta rupiah)(Bukti TI-28), Mitsubhisi No.Pol. B 9675 ZJ dengan nilai Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah ) (Bukti TI-29), Mitsubhisi No.Pol. B 9627 ZJ dengan nilai Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah)(Bukti TI-30), Mitsubhisi No.Pol. B 9008 ZJ dengan nilai Rp. 153.000.000,(seratus lima puluh tiga juta rupiah)(Bukti TI-31), Mitsubhisi No.Pol. B 9006 ZJ dengan nilai Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) (Bukti TI-32) kesemuanya atas nama ................................... . Telah

diikat

dengan

Sertifikat

Hak

Tanggungan

No.

W8-

5508AH.05.01.TH.2009 tanggal 10 Maret 2009 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) (Bukti Tl-33); K.

Perjanjian Penanggungan (Personal Guarantee) atas

nama

................................... sebagaimana tertuang dalam Akta No. 36 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat oleh ................................... Notaris di Jakarta (Bukti TI-34); L.

Perjanjian Penanggungan (Personal Guarantee) atas nama ...................................

sebagaimana tertuang dalam Akta No. 37

tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat ................................... Notaris di Jakarta (Bukti TI-35); M.

Perjanjian Penanggungan (Personal Guarantee) atas nama H.M. Rudy Jundani sebagaimana tertuang dalam Akta No. 38 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat oleh ................................... Notaris di Jakarta (Bukti TI-36); Bahwa Total nilai

asset yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagai

barang jaminan pada halaman 6 gugatannya adalah tidak benar. Seharusnya PENGGUGAT lebih teliti dalam menghitung nilai asset yang dijadikan jaminan kepada TERGUGAT I. Bahwa tidak tepatnya nilai Hal. 23 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

asset tersebut justru menjadikan gugatan dari PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (Obscuur Libelli). 6. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil dari PENGGUGAT pada poin 8 sampai dengan 11 halaman 7 gugatannya yang mendalilkan alasan dari PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT I dikarenakan adanya kegagalan atas proyek pengadaan jasa catering dengan PT. ....................................... Bahwa alasan PENGGUGAT tersebut tidak dapat dibenarkan didalam perjanjian (akad) yang telah dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I. Bahwa permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan PT. ...................................... adalah bukan urusan dari TERGUGAT I. Seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan tersendiri kepada PT. Dalle Energy berkaitan dengan kegagalan proyek pengadaan Jasa Catering tersebut Bahwa didalam akad tidak ada satu pasalpun yang dapat dijadikan dasar bagi PENGGUGAT untuk tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada TERGUGAT I. Bahkan sebaliknya, PENGGUGAT harus menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada TERGUGAT I. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 ayat 2 huruf d, g dan i Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45 tanggal 27 Juni 2008 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 46 tanggal 27 Juni 2008, yang menyebutkan: Pasal 18 HAK dan KEWAJIBAN NASABAH 1. 2.

"...dst Disamping hak-hak sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain Akad Pembiayaan ini, NASABAH berkewajiban untuk: d. Bertanggungjawab terhadap segala akibat hukum dari hubungan bisnis dengan pihak lainnya: g. Mengembatikan seluruh jumlah pokok pembiayaan kepada Bank, sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Akad Pembiayaan ini; i. Karena kelalaian Nasabah dalam menjalankan usaha, Nasabah wajib membayar denda apabila terlambat melakukan pembayaran kembali pokok pembiayaan Nisbah kepada Bank;"

Secara Prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi Murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada Bank.


Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT tersebut atau setidak-tidaknya menyatakan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima. 7.

Bahwa dalil dari PENGGUGAT pada poin 12 gugatannya adalah tidak sepenuhnya benar. Bahwa benar PENGGUGAT telah melakukan pembayaran angsuran kewajibannya kepada TERGUGAT I, namun pembayaran tersebut tidak dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati didalam Perjanjian (Akad) baik dalam Akad Murabahah maupun Akad Musyarakah. Bahwa berdasarkan surat TERGUGAT I kepada PENGGUGAT No. USY/3/1186 tanggal 8 April 2009 tercatat PENGGUGAT memiliki tunggakan kewajiban kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 2.113.000.000,- (dua milyar seratus tiga belas juta rupiah) (Bukti TI-37). Bahkan tercatat berdasarkan surat TERGUGAT I No. USY/3/2891 tanggal 22 Juni 2009, Outstanding kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT I telah mencapai nilai Rp. 14.544.995.464 (empat belas milyar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) (Bukti TI-38), yang terdiri dari: a. Pembiayaan Musyarakah pada Rekening No. 150187756 telah mencapai sebesar Rp. 3.702.546.863,- (tiga milyar tujuhratus dua juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) b. Pembiayaan Musyarakah Aflopend pada Rekening No. 150187825 telah mencapai nilai sebesar Rp. 3.310.022.220,- (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah); c. Pembiayaan Murabahah pada Rekening No. 150196556 telah mencapai nilai sebesar Rp. 7.532.426.381,- (Tujuh milyar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil dari PENGGUGAT pada poin 13 halaman 8 gugatannya mengenai tindakan dari PENGGUGAT yang melaporkan ................................... ke Polres Jakarta Selatan dikaitkan dengan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT I. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh TERGUGAT I pada poin 6 diatas, bahwa segala akibat hukum dari hubungan bisnis yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah menjadi tanggungjawab secara hukum dari PENGGUGAT (Vide Pasal 18 ayat 2 huruf d Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45 tanggal 27 Juni 2008 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 46 tanggal 27 Juni 2008). Bahwa PENGGUGAT Hal. 25 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

tidak

dapat

menjadikan

dasar

dengan

telah

melaporkan

................................... ke Polres Jakarta Selatan maka dengan demikian PENGGUGAT tidak berkewajiban lagi menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT I. 9. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada poin 14 dan 15 halaman 8 gugatannya mengenai upaya lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I melalui jasa TERGUGAT III dan dilaksanakan oleh TERGUGAT II. Bahwa upaya lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang didalam Akad yang telah dibuat dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I. ;Berdasarkan ketentuan didalam Akad, TERGUGAT I berhak untuk mengakhiri Jangka Waktu Pembiayaan (mengakhiri Akad) serta melakukan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan manakala Nasabah (PENGGUGAT) telah dinyatakan Cidera Janji (Wanprestasi). Nasabah dinyatakan Wanprestasi (cidera janji) manakala Nasabah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Akad ini atau Nasabah tidak melakukan pelunasan pembiayaan yang jatuh tempo serta alasan-alasan lainnya yang tertuang dengan jelas didalam Akad yang dibuat. Pasal 15 Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45 tanggal 27 Juni 2008 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 46 tanggal 27 Juni 2008 menyebutkan: "1. Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Akad Pembiayaan ini, BANK dapat mengakhiri jangka waktu pembiayaan dengan mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, sehingga Nasabah wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh pembiayaan atau kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada Nasabah, apabila Nasabah dinyatakan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 22 Akad pembiayaan ini. 2. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pembiayaan karena sebab apapunjuga dan menurut pertimbangan Bank, Nasabah tidak melunasi

pembiayaan

atau

kewajibannya

berdasarkan

Akad

Pembiayaan ini, Bank berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Akad Pembiayaan ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akad Pembiayaan ini "


Catatan : Pasal ini sama dengan ketentuan Pasal 12 Akad Pembiayaan Murabahah No. 47 tanggal 27 Juni 2008 Pasal 22 ayat 1 huruf a dan b Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45 tanggal 27 Juni 2008 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 46 tanggal 27 Juni 2008, menyebutkan: 1.

"Kejadtan Cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadt salah satu atau lebih dari kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini: a. Nasabah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Akad Pembiayaan ini. b. Nasabah tidak melakukan pelunasan pembiayaan yang jatuh tempo c. ..dst

2.

...dst"

Catatan: Pasal ini sama dengan Pasal 17 ayat 1 huruf a dan b Akad Pembiayaan Murabahah No. 47 tanggal 27 Juni 2008 Bahwa PENGGUGAT telah dinyatakan cidera janji (wanprestasi) karena setelah dikirimkan Surat Somasi (Teguran) oleh TERGUGAT I, namun PENGGUGAT tetap tidak menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT I. TERGUGAT I telah mengirimkan 3 (tiga) kali surat Somasi kepada PENGGUGAT yang pada intinya meminta kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikan tunggakan kewajibannya namun hal tersebut tidak ditanggapi sama sekali oleh PENGGUGAT. TERGUGAT I telah mengirimkan Surat No. USY/3/1186 tanggal 8 April 2009 (Bukti TI-37), Surat No. USY/3/2222 tanggal 11 Juni 2009 (Bukti TI-39) dan Surat No. USY/3/2891 tanggal 22 Juni 2009 (Bukti TI-38) Bahwa dengan telah dinyatakannya PENGGUGAT melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) maka secara otomatis Jangka waktu pembiayaan dinyatakan berakhir. Selanjutnya TERGUGAT I mempunyai hak untuk melakukan upaya (tindakan) hukum sebagai upaya penyelematan dan penyelesaian pembiayaan baik hal itu dilakukan oleh Bank sendiri maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank (Vide Pasal 23 ayat (2) huruf g Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45 tanggal 27 Juni 2008 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 46 tanggal 27 Juni 2008). Salah satu upaya hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah upaya hukum lelang. TERGUGAT I telah menunjuk TERGUGAT HI untuk melaksanakan lelang atas barang-barang jaminan milik PENGGUGAT sesuai dengan Surat No. USY/3/3250 tanggal 6 Juli 2009 Hal : Surat Perintah Kerja (Bukti Tl-40). Upaya Hal. 27 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

hukum lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I ini telah sesuai pula dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang baik didalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 6 UU Hak Tanggungan menyebutkan: "Apabila debitor ciderajanji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendlri melalui pelelangan umum serta mengambtl pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut" Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan menyebutkan : (1)

Apabila Debitor ciderajanji, maka berdasarkan: a. Hak Pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau b. Titel Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentokan dalam Peraturan Perundang-undangan untuk pelunasan piutang Pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor lainnya."

Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menyebutkan: (1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia Cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: a.

Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia

b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan fidusia atas kekuasaanPenerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnnya dari hasil penjualan; c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak." Ketentuan mengenai Cidera Janji (wanprestasi) ini telah dengan tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008) Pasal 36 s/d 39 tentang Ingkar Janji dan Sanksinya, dimana disebutkan:


Pasal 36 "Pihak dapat dinyatakan melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; c.

Melakukan apa yang dijanjikannya, tapi terlambat atau

d. Melakukan sesuatoyang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pasal 37 "Pihak dalam akad melakukan Ingkar Janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis ito telah dinyatakan ingkar janji atau demt perjanjiannya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad hams dianggap ingkar janjt dengan lewatnya waktuyang ditentukan." Pasal 38 Pihak dalam Akad yang melakukan ingkarjanji dapat dijatuhi: a. Membayarganti rugi; b. Pembatalan Akad c. Peralihan Resiko; d. Denda dan/atau e. Membayar biaya perkara Pasal 39 Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan bila: a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji b. Sesuatu yang hams diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya; c. Pihak yang telah melakukan ingkar Janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan; 10. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil dari PENGGUGAT pada butir 16 sampai dengan 19 gugatannya yang mendalilkan mengenai keharusan terlebih dahulu bagi TERGUGAT I untuk melakukan Restrukturisasi Pembiayaan bagi PENGGUGAT dikaitkan dengan adanya ketentuan Peraturan BI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bahwa Restrukturisasi hanya dapat dilakukan setelah Hal. 29 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis kepada TERGUGAT I sementara pada kenyataannya PENGGUGAT tidak pernah mengajukan permohonan secara tertulis kepada TERGUGAT I (Pasal 4 PBI No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008). Selain itu prospek usaha dari PENGGUGAT juga tidak baik karena gagalnya beberapa proyek yang diusahakan oleh PENGGUGAT sehingga dengan demikian tidak ada sumber pembiayaan guna pengembalian kewajibannya kepada TERGUGAT I walaupun dilakukan Restrukturisasi. 11. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil dari PENGGUGAT pada poin 20 dan 21 halaman 9 gugatannya mengenai adanya kesepakatan awal guna pembiayaan

terhadap

proyek

jasa

catering

pada

PT.

......................................Indonesia dijadikan dasar penolakan atas lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I. Bahwa sebenarnya Bank Reference No. USY/3/498 tanggal 10 Pebruari 2009 (Bukti TI-41), diberikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebagai salah satu persyaratan yang diminta oleh ................................... . Namun didalam Bank Reference tersebut jelas tercantum pernyataan dari TERGUGAT I bahwa pembiayaan dilakukan selama Proyek adalah layak dan dapat didanai. Dan ................................... ini tidak menjamin bahwa TERGUGAT I akan membiayai proyek tersebut "We will support and provide the credit line in the amount not exceed than USD 25,000,000 (twenty five million US Dollar) as long as the project is feasible and bankable. This bank reference is not guarantee, without any responsibility on our part and should be used with discretion for the sole purpose on the above mentioned need" Pada kenyataannya sejak diberikannya Bank Reference oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT pada tanggal 10 Pebruari 2009 hingga saat ini (+ 14 bulan), proyek pengadaan jasa catering tersebut tidak juga kunjung terealisasi. Artinya jelas proyek tersebut gagal. Dan hal ini semakin menunjukkan ketidakmampuan dari PENGGUGAT guna melunasi kewajiban hutangnya kepada TERGUGAT I. 12. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil dari PENGGUGAT pada poin 22 dan 23 halaman 10 gugatannya yang menyatakan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT I pada jawaban poin 9 diatas, Upaya lelang dilakukan oleh TERGUGAT I setelah PENGGUGAT dinyatakan cidera janji (wanprestasi). PENGGUGAT telah 3 (tiga) kali disomasi guna Hal. 30 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

melakukan penyelesaian atas tunggakannya kepada TERGUGAT I namun PENGGUGAT tidak juga menyelesaikan kewajibannya dengan baik. Sehingga menunjuk pada ketentuan yang tertuang didalam Pasal 6 Jo Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka TERGUGAT I mempunyai hak melakukan proses eksekusi lelang atas barang-barang jaminan yang telah diikat baik dengan Hak Tanggungan maupun dengan Fidusia. Bahwa upaya hukum lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I ini adalah sah dan dibenarkan menurut hukum. 13. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil dari dari PENGGUGAT pada poin 24 gugatannya mengenai pembatalan lelang yang diajukan oleh PENGGUGAT. Bahwa pembatalan lelang yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan haruslah dinyatakan ditolak. 14. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil dari PENGGUGAT pada poin 25 gugatannya yang menyatakan proses lelang harus dilakukan melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT I uraikan pada poin 9 dan poin 12 diatas, TERGUGAT I dapat mengajukan upaya lelang atas objek-objek jaminan milik PENGGUGAT melalui Pelelangan Umum. Hal ini jelas tercantum didalam ketentuan Pasal 6 Jo Pasal 20 UU Hak Tanggungan dan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia.

Pasal 6 UU Hak Tanggungan menyebutkan: "Apabila debitor ciderajanji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untok menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjuatan tersebut “ ;Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan menyebutkan: (2)

Apabila Debitor ciderajanji, maka berdasarkan: a.

Hak Pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau

b.

Titel Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum Hal. 31 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

menurut

tata

cara

yang

ditentukan

dalam

Peraturan

Perundang-undangan untuk pelunasan piutang Pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya." Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menyebutkan: (2) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia Cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek jaminanfldusia dapat dilakukan dengan cara: a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusta sendiri melalui pelelangan

umum

serta

mengambil pelunasan piutangnnya dari hasil penjualan; c. Penjualan dlbawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak." 15. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil dari PENGGUGAT pada poin 26 gugatannya mengenai permintaan ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil kepada TERGUGAT I. Permintaan ganti rugi dari PENGGUGAT tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali. Seharusnya TERGUGAT I lah yang mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak membayar kewajibannya kepada TERGUGAT I. Tuntutan ganti rugi dari PENGGUGAT adalah tidak jelas dan tidak rinci selain PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga dengan demikian jelas dalil gugatan dari PENGGUGAT tersebut harus ditolak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1057 K/Sip/1973 tertanggal 25 Maret 1976 yang menyebutkan: "Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil aktbat perbuatan Terbanding I, gugatan Rekonpensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak.". Yurisrudensi Mahkamah Agung RI No. 598 K/Sip/1971 tertanggal 18 Desember 1971 menyebutkan: "Apabila besarnya kerugian yang didertta Penggugat tidak dapat dibuktlkan secara terperinct, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan Penggugat, harus ditolak pengadilan." Hal. 32 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

16. Bahwa TERGUGAT I tidak sependapat dengan dalil PENGGUGAT pada poin 27 gugatannya mengenai pilihan hukum pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bahwa pilihan hukum pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat baru berlaku jika terjadi perselisihan atas pelaksanaan Akad. Sementara gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah mengenai pelaksanaan lelang yang diajukan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II sehingga demikian seharusnya gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri Bogor. Bahwa didalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan jelas tercantum ketentuan mengenai pilihan domisili hukum atas pelaksanaan APHT oleh TERGUGAT I yaitu pada Pengadilan Negeri Bogor.

DALAM REKONPENSI 17. Bahwa terhadap apa-apa yang telah didalilkan dan diuraikan DALAM KONPENSI diatas, mohon sekiranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan DALAM REKONPENSI ini; 18. Bahwa TERGUGAT I dalam Konpensi sekarang menjadi PENGGUGAT REKONPENSI dan PENGGUGAT dalam Konpensi sekarang menjadi TERGUGAT REKONPENSI (...................................bukan ...................................). 19. Bahwa berdasarkan surat dari TERGUGAT REKONPENSI No. 071/DIRRC/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 mengenai permohonan pembiayaan maka PENGGUGAT REKONPENSI telah mengeluarkan Surat Keputusan Pembiayaan No. USY/3/427/R tanggal 27 Juni 2008 bagi TERGUGAT REKONPENSI. 20. Bahwa selanjutnya antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI telah ditandatangani 3 (tiga) fasilitas pembiayaan yaitu : A. Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45 tanggal 27 Juni 2008 yang dibuat oleh ................................... Notaris di Jakarta yaitu fasilitas kredit dengan tujuan Take Over SKM JKM untuk Modal Kerja Jasa dan Katering Retail dengan jumlah maksimal Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah). Perjanjian berlaku selama 12 bulan yaitu sejak 27 Juni 2008 dan berakhir pada tanggal 26 Juni 2009; B. Akad Pembiayaan Musyarakah No. 46 tanggal 27 Juni 2008 yang dibuat oleh ................................... Notaris di Jakarta yaitu fasilitas kredit dengan tujuan Take Over SKM JKM untuk Modal Kerja Jasa dan Katering Retail dengan jumlah maksimal Rp. 3.725.080.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua Hal. 33 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah). Perjanjian berlaku selama 20 bulan yaitu sejak 27 Juni 2008 dan berakhir pada tanggal 26 Pebruari 2010; C. Akad Pembiayaan Murabahah No. 47 tanggal 27 Juni 2008 yang dibuat oleh ................................... Notaris di Jakarta yaitu fasilitas kredit dengan tujuan

Take

Over

SKM

JKM

dengan

jumlah

maksimal

Rp.

10.395.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus sembilah puluh lima juta rupiah). Perjanjian berlaku selama 60 bulan yaitu sejak 27 Juni 2008 dan berakhir pada tanggal 26 Juni 2013. Akad yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut mengikat kedua belah pihak. Selain itu kedua belah pihak harus beritikad baik dalam menjalankan akad tersebut. Al-qur'an Surah Al-Israa ayat 34 menyebutkan yang artinya: "Dan janganlah kamu mendekatt harta anakyatim, kecuali dengan carayang lebih baik (Bermanfaat) sampat ta dewasa dan penuhilah Janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." Surah Al-Mu'minuun ayat 8 Alqur'an dan dan Surah Al-Ma'aarij ayat 32 menyebutkan yang artinya: " Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang diptkulnya) dan janjinya." 21. Bahwa atas fasilitas-fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PENGGUGAT REKONPENSI tersebut maka TERGUGAT REKONPENSI telah menyerahkan beberapa barang jaminan yaitu : A. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 149/Semplak, seluas 920 M2, tanggal 21 September 1982, tercantum atas nama ................................... dan Sertifikat Hak Milik No. 302/Semplak, seluas 662 M2, tanggal 25 April 1992, tercantum atas nama Ika Yuliska. Keduanya telah ikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 1716/2007 tanggal 13 Agustus 2007 sebesar Rp. 3.000.000.000,- [tiga milyar rupiah) B. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 558/Semplak, seluas 529 M2, tanggal 20 Nopember 1993, tercantum atas nama ................................... . Telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 1715/2007 tanggal 13 Agustus 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Hal. 34 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

milyar rupiah). Dan diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 1675/2008 tanggal 26 Juni 2008 dengan nilai Rp. 2.138.000.000,(dua milyar seratus tiga puluh delapan juta rupiah). C. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 314/Semplak, seluas 865 M2 tanggal 24 Pebruari 1994, tercantum atas nama .................................... Telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 2321/2008 tanggal 5 September 2008 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,(dua milyar rupiah); D. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 845/Curug Mekar, seluas 525

M2

tanggal

25

Oktober

.................................... Telah diikat

2001

tercantum

dengan

atasnama

Sertifikat

Hak

Tanggungan Peringkat Pertama No. 2348/2008 tanggal 5 September 2008 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah); E. Apartemen Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun No. 3150/XI/16 tanggal 30 Desember 1997. Telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 181/2009 tanggal 27 Januari 2009 dengan nilai Rp. 651.000.000,- (enam ratus lima puluh satu juta rupiah). F.

Apartemen Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun No. 963/Braga tanggal 26 September 2007 tercantum atas nama ................................... Telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.6677/2008 tanggal 14 Juli 2008 dengan nilai Rp. 589.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)

G. Tanah dan Bangunan Sertifikat Guna Bangunan No. 2/Semplak ( Sebelumnya SHM No. 754/Semplak) tanggal 12 Desember 2008 seluas 2.130 M2 tercatat atasnama ................................... . Telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1802/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dengan nilai Rp. 2.665.550.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) (Total Nilai pertanggungan barang tidak bergerak milik TERGUGAT REKONPENSI yang dijaminkan kepada PENGGUGAT REKONPENSI yattu sebesar Rp. 13.043.550.000,- ( tiga belas milyar empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);H. Stock/Persediaan bahan-bahan makanan dan barang P&D terletak pada PT. ................................... Jl. ................................... dengan nilai Penjaminan sebesar Rp. 40.232.540,- (empat puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah). Telah diikat dengan Sertiflkat Jaminan Fidusia No. W8-0013488HT.04.06. TH.2008 tanggal 12 Hal. 35 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

Agustus 2008 dengan nilai Rp. 40.232.540,- (empat puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah) I.

Tagihan Piutang dari ...................................

dengan nilai Rp.

50.671.000.000,- (limapuluhmilyar enamratustujuhpuluhsatujuta rupiah) dan Tagihan Piutang dari ................................... dengan nilai Rp. 56.007.000.000,- (limapuluhenammilyar tujuhjutarupiah). Telah diikat dengan SJ Fidusia No. W8-13489 HT.04.06.TH.2008 tanggal 12 Agustus 2008 dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 106.678.000.000,- (seratus enam milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) J.

5 (lima) unit

kendaraan roda

4

yaitu

Mitsubhisi No.Pol.

B

................................... ZJ se nilai Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), Mitsubhisi No. Pol. B 9691 ZJ senilai Rp. 153.000.000,(seratuslimapuluhtigajuta rupiah), Mitsubhisi No.Pol.B9675 ZJ senilai Rp.l53.000.000,-(seratuslimapuluh tiga juta rupiah), Mitsubhisi No.Pol. B 9627 ZJ senilai Rp. 153.000.000,-(seratus lima puluh tiga juta rupiah), Mitsubhisi No.Pol. B 9008 ZJ senilai Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), Mitsubhisi No.Pol. B 9006 ZJ senilai Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) kesemuanya atas nama

.......................................

Telah

diikat

dengan

Sertiflkat

Hak

Tanggungan No. W8-5508AH.05.01.TH.2009 tanggal 10 Maret 2009 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 765.000.000,-. K.

Perjanjian

Penanggungan

(Personal

Guarantee)

atas

nama

...................................... sebagaimana tertuang dalam Akta No. 36 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat oleh ...................................... Notaris di Jakarta; L.

Perjanjian

Penanggungan

(Personal

Guarantee]

atas

nama

...................................... sebagaimana tertuang dalam Akta No. 37 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat oleh ...................................... Notaris di Jakarta; M.

Perjanjian

Penanggungan

(Personal

Guarantee)

atas

nama

...................................... sebagaimana tertuang dalam Akta No. 38 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat oleh ...................................... , MKn Notaris di Jakarta; 22. Bahwa pada bulan Nopember 2008, TERGUGAT REKONPENSI mulai melakukan tunggakan kepada PENGGUGAT REKONPENSI. TERGUGAT REKONPENSI tidak dapat membayar angsuran pokok. Selanjutnya pada bulan Desember 2008, TERGUGAT

REKONPENSI

tidak dapat membayar bagi hasil

kepada

PENGGUGAT REKONPENSI. Bahkan sejak bulan Januari 2009, TERGUGAT REKONPENSI tidak lagi melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONPENSI; Hal. 36 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

23. Bahwa pada tanggal 8 April 2009, PENGGUGAT REKONPENSI mengirimkan surat No. USY/3/1186 hal: Pemenuhan kewajiban saudara kepada TERGUGAT REKONPENSI.

PENGGUGAT

REKONPENSI

memberitahukan

TERGUGAT

REKONPENSI mengenai adanya tunggakan sebesar Rp. 2.113.000.000 yang harus diselesaikan oleh TERGUGAT REKONPENSI. Namun TERGUGAT REKONPENSI tidak menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONPENSI. Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2009, PENGGUGAT REKONPENSI kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT REKONPENSI No. USY/3/2222 perihal: Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi II). Namun TERGUGAT REKONPENSI tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONPENSI. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009, PENGGUGAT REKONPENSI kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT REKONPENSI No. USY/3/2891 perihal: Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi III). Namun lagi-lagi TERGUGAT REKONPENSI tidak juga mengindahkan serta tidak memiliki itikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONPENSI. 24. Bahwa sebagai akibat tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT REKONPENSI untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONPENSI maka TERGUGAT REKONPENSI dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan Cidera janji (Wanprestasi). Selanjutnya PENGGUGAT REKONPENSI memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian (akad) walaupun jangka waktu perjanjian belum berakhir. Hal ini sangat jelas tertuang didalam ketentuan Pasal 15 Jo Pasal 22 ayat 1 huruf a dan b Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45 tanggal 27 Juni 2008 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 46 tanggal 27 Juni 2008 (demikian pula dengan ketentuan Pasal 12 Jo Pasal 17 ayat 1 huruf a dan b Akad Pembiayaan Murabahah No. 47 tanggal 27 Juni 2008) Pasal 15 Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45 tanggal 27 Juni 2008 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 46 tanggal 27 Juni 2008 menyebutkan: "1. Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Akad Pembiayaan ini, BANK dapat mengakhiri jangka waktu pembiayaan dengan mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, sehingga Nasabah wajtb membayar lunas sekettka dan sekaligus seluruh pembiayaan atau kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada Nasabah, apabila Nasabah


dinyatakan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 22 Akad pembiayaan ini. 2. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pembiayaan karena sebab apapun juga dan menurut pertimbangan Bank, Nasabah tidak melunasi

pembiayaan

atau

kewajibannya berdasarkan

Akad

Pembiayaan ini, Bank berhak mengambil ttndakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Akad Pembiayaan ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagianyang tidak terpisahkan dengan Akad Pembiayaan ini. " Catatan : Pasal ini sama dengan ketentuan Pasal 12 Akad Pembiayaan Murabahah No. 47 tanggal 27 Juni 2008 Pasal 22 ayat 1 huruf a dan b Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45 tanggal 27 Juni 2008 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 46 tanggal 27 Juni 2008, menyebutkan: 1.

"Kejadian Cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini : d.

Nasabah tidak memenuhi kewaiiban yang telah ditetapkan dalam Akad Pembiavaan ini.

e. Nasabah tidak melakukan pelunasan pembiayaan yang jatuh tempo. f. ..dst 2.

...dst"

Catalan : Pasal ini sama dengan Pasal 17 ayat 1 huruf a dan b Akad Pembiayaan Murabahah No. 47 tanggal 27 Juni 2008 25. Bahwa Ketentuan-ketentuan mengenai cidera janji (wanprestasi)didalam Akad a quo diatur dengan tegas dan jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008) Pasal 36 s/d 39 tentang Ingkar Janji dan Sanksinya, dimana disebutkan: Pasal 36 "Pihak dapat dinyatakan melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; c.

Melakukan apa yang dijanjikannya, tapi terlambat atau

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Hal. 38 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

Pasal 37 "Pihak dalam akad melakukan Ingkar Janjt, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Pasal 38 Pihak dalam Akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi: a. Membayar ganti rugi; b. Pembatalan Akad c. Peralihan Resiko; d. Denda dan/atau e. Membayar biaya perkara Pasal 39 Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan bila: a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya; c. Pihak yang telah melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan; 26. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT REKOPENSI mohon kepada Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah terbukti melakukan perbuatan cidera/lngkar janji (Wanprestasi).

Bahwa

TERGUGAT

REKOPENSI

telah

lalai

memenuhi

kewajibannya sebagaimana yang tertuang didalam Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45 tanggal 27 Juni 2008, Akad Pembiayaan Musyarakah No. 46 tanggal 27 Juni 2008 dan Akad Pembiayaan Murabahah No. 47 tanggal 27 Juni 2008. 27. Bahwa berdasarkan data yang ada pada PENGGUGAT REKONPENSI maka

tercatat

pertanggal

25

Maret

2010,

outstanding

kewajiban

TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 16.581.424.118 (enam belas mifyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) (Bukti Tl-42), dengan perincian sebagai berikut: Hal. 39 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

A. Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45 tanggal 27 Juni 2008 pada Rekening No. 150187756 terdiri dari Hutang pokok sebesar

Rp. 3.542.590.000,-

Mark-up

Rp.

Total

Rp. 3.545.061.863,-

2.471.863,-

B. Akad Pembiayaan Musyarakah No. 46 tanggal 27 Juni 2008 pada Rekening No. 150187825 terdiri dari: Hutang pokok sebesar

Rp. 3.307.457.402,-

Mark-up

Rp.

Total

Rp. 3.310.052.220,-

2.489.818,-

C. Akad Pembiayaan Murabahah No. 47 tanggal 27 Juni 2008 pada Rekening No. 1500196556 terdiri dari: Hutang pokok sebesar

Rp. 6.953.865.090,-

Biaya

Rp.

Mark-up

Rp. 2.772.309.945,-

Total

Rp. 9.726.310.035,-

135.000.000,-

28. Bahwa outstanding kewajian dari TERGUGAT REKONPENSI tersebut belum termasuk denda sebesar 5 % pertahun dari total outstanding yang belum dibayarkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45 tanggal 27 Juni 2008 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 46 tanggal 27 Juni 2008 serta Pasal 7 Akad Pembiayaan Murabahah No. 47 tanggal 27 Juni 2008; Pasal 9 ayat (1) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45 tanggal 27 Juni 2008 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 46 tanggal 27 Juni 2008 menyebutkan:

1. Apabila Nasabah tidak atau terlambat melakukan pengembalian pokok pembiayaan bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) Akad Pembiayaan ini, Maka NASABAH dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) pertahun dari pembayaran yang tertunggak dan harus dibayar lunas oleh NASABAH kepada Bank untuk digunakan atau disalurkan untuk kepentingan sosial;" 29. Bahwa selanjutnya guna menjamin pelunasan atas seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONPENSI maka PENGGUGAT REKONPENSI mohon Hal. 40 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas barang-barang jaminan milik TERGUGAT REKONPENSI berupa: A. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 149/Semplak, seluas 920 M2, tanggal 21 September 1982, tercantum atas nama ...................................... (Bukti TI-9) dan Sertifikat Hak Milik No. 302/Semplak, seluas 662 M2, tanggal 25 April 1992, tercantum atas nama ...................................... (Bukti TI-10). Keduanya telah ikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 1716/2007 tanggal 13 Agustus 2007 sebesar Rp. 3.000.000.000,(tiga milyar rupiah) (Bukti TI-11) B. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 558/Semplak, seluas 529 M2, tanggal 20 Nopember 1993, tercantum atas nama ...................................... (Bukti TI-12). Telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 1715/2007 tanggal 13 Agustus 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (Bukti TI-13). Dan diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 1675/2008 tanggal 26 Juni 2008 dengan nilai Rp. 2.138.000.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta rupiah) (Bukti TI-14). C. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 314/Semplak, seluas 865 M2 tanggal 24 Pebruari 1994, tercantum atas nama ...................................... (Bukti TI-15). Telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 2321/2008 tanggal 5 September 2008 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) (Bukti TI-16); D. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 845/Curug Mekar, seluas 525

M2

tanggal

25

Oktober

2001

tercantum

atasnama

...................................... (Bukti TI-17). Telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 2348/2008 tanggal 5 September 2008 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) (Bukti TI-18); E. Apartemen Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun No. 3150/XI/16 tanggal 30 Desember 1997 (Bukti TI-19). Telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 181/2009 tanggal 27 Januari 2009 dengan nilai Rp. 651.000.000,- (enam ratus lima puluh satu juta rupiah) (Bukti TI-20) F. Apartemen Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun No. 963/Braga tanggal

26

September

2007

tercantum

atas

nama

...................................... (Bukti TI-21). Telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 6677/2008 tanggal 14 juli 2008


dengan nilai Rp.589.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) [Bukti TI-22) G. Tanah dan Bangunan Sertifikat Guna Bangunan No. 2/Semplak (Sebelumnya SHM No. 754/Semplak) tanggal 12 Desember 2008 seluas 2.130 M2 tercatat atasnama ...................................... (Bukti TI-23). Telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1802/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dengan nilai Rp. 2.665.550.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti TI-24) H. Stock/Persediaan bahan-bahan makanan dan barang P&D terletak pada PT.

......................................

Jl.

......................................

dengan

nilai

Penjaminan sebesar Rp. 40.232.540,- (empat puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah). Telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W8-0013488HT.04.06. TH.2008 tanggal 12 Agustus 2008 dengan nilai Rp. 40.232.540,- (empat puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah (Bukti TI-25); I. Tagihan Piutang dari PLTU ...................................... dengan nilai Rp. 50.671.000.000,- (lima puluh juta milyar enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan Tagihan Piutang dari PLTU ...................................... dengan nilai Rp. 56.007.000.000,- (lima puluh enam milyar tujuh juta rupiah). Telah

diikat

dengan

Sertifikat

Jaminan

Fidusia

No.

W8-13489

HT.04.06.TH.2008 tanggal 12 Agustus 2008 dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 106.678.000.000,- (seratus enam milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) (Bukti TI-26); J. 5 (lima) unit kendaraan roda empat yaitu Mitsubhisi No.Pol. B 9691 ZJ dengan nilai Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), Mitsubhisi No.Pol. B 9691 ZJ dengan nilai Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), Mitsubhisi No.Pol. B 9675 ZJ dengan nilai Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), Mitsubhisi No.Pol. B 9627 ZJ dengan nilai Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), Mitsubhisi No.Pol. B 9008 ZJ dengan nilai Rp. 153.000.000,(seratus lima puluh tiga juta rupiah), Mitsubhisi No.Pol. B 9006 ZJ dengan nilai Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) kesemuanya atas nama ...................................... . Telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. W8-5508AH.05.01.TH.2009 tanggal 10 Maret 2009 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) (Bukti TI-33); K.

Perjanjian

Penanggungan

(Personal

Guarantee)

atas

nama

......................................sebagaimana tertuang dalam Akta No. 36 tanggal 17 Hal. 42 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

Juli 2008 yang dibuat oleh ...................................... Notaris di Jakarta (Bukti TI34); L.

Perjanjian

Penanggungan

(Personal

Guarantee)

atas

nama

...................................... sebagaimana tertuang dalam Akta No. 37 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat oleh ......................................Notaris di Jakarta (Bukti TI-35); M.

Perjanjian

Penanggungan

(Personal

Guarantee)

atas

nama

...................................... sebagaimana tertuang dalam Akta No. 38 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat oleh ...................................... Notaris di Jakarta (Bukti TI-36); 30. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya. Oleh karena itu PENGGUGAT REKONPENSI mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) atau serta merta meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi; Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan yang mana juga disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik sebagaimana telah dikemukakan di atas, TERGUGAT I (PENGGUGAT REKONPENSI) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: DALAMKONPENSI DALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA 1.

Menolak gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2.

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI 1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN REKONPENSI dari PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45 tanggal 27 Juni 2008, Akad Pembiayaan Musyarakah No. 46 tanggal 27 Juni 2008 serta Akad Pembiayaan Murabahah No. 47 tanggal 27 Juni 2008, yang kesemuanya dibuat oleh Ny. Titiek Febriyanti Utami Marwan Notaris di Jakarta; Hal. 43 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta benda milik TERGUGAT REKONPENSI; 4. Menyatakan

TERGUGAT

REKONPENSI

telah

terbukti

melakukan

perbuatan cidera/ingkar janji (wanprestasi); 5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar outstanding kewajiban kepada PENGGUGAT REKONPENSI per 25 Maret 2010 sebesar Rp. 16.581.424.118 (enam belas milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ditambah dengan denda bunga sebesar 5 % pertahun dari keterlambatan pembayaran angsuran secara tunai dan sekaligus; 6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa (Dwangsom)

kepada

PENGGUGAT

REKONPENSI

sebesar

Rp.

10.000.000,-(sepuluh jutarupiah) perhari, setiap kelalaian mememuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan; 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, bantahan, banding dan/atau kasasi (uitvoerbaar bij vooraad) DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI Menghukum TERGUGAT REKONPENSI (PENGUGAT KONPENSI) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; ATAU: Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat II (Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Bogor) menyampaikan jawaban dan bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.


2. EKSEPSI TERGUGAT II UNTUK DIKELUARKAN SEBAGAI PIHAK 1. Bahwa kedudukan Tergugat II dalam permasalahan a quo hanyalah sebagai instansi perantara penjualan lelang yang tidak lain untuk memenuhi permintaan lelang yang diajukan oleh Tergugat I. 2. Bahwa dikarenakan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam pokok permasalahan a quo adalah tindakan dari Tergugat I yang terkait dengan permasalahan perjanjian kredit, maka sangat tidak tepat dan keliru apabila Penggugat mengikutsertakan Tergugat II dalam gugatannya. 3. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa Tergugat II adalah pihak yang tidak terkait sama sekali dengan pokok permasalahan dalam gugatan a quo. Oleh karena itu, gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah sangat tidak tepat dan keliru, dan oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

3. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK 1. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, setelah dicermati dengan seksama bahwa selain pihak-pihak yang diikutsertakan Penggugat dalam gugatannya juga masih ada pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam permasalahan tersebut namun belum diikutsertakan dalam gugatan a quo, karena terkait dengan ojek sengketa yang diperkarakan yaitu PT ...................................... 2. Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka dengan tidak ditarik dan diikutsertakan ...................................... sebagai pihak dalam perkara a quo, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan dimaksud tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.


2. Bahwa yang dijadikan pokok permasalahan Penggugat di dalam gugatannya, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II adalah sehubungan dengan rencana pelelangan terhadap beberapa tanah dan bangunan milik Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 149 tanggal 21 September 1982, Sertifikat Hak Milik No. 302 tanggal 25 April 1992, Sertifikat Hak Milik No. 558 tanggal 20 November 1993, Sertifikat Hak Milik No. 314 tanggal 24 Februari 1994, Sertifikat Hak Milik No. 845 tanggal 25 Oktober 2001, Sertifikat Hak Milik Sarusun No. 3150/XI/16/Menteng Atas, Sertifikat Hak Milik Sarusun Nomor: 963/Braga, dan beberapa barang bergerak atas nama Penggugat yang akan dilelang oleh ...................................... (...................................... ) Bogor sebagai Tergugat II, karena pelelangan tersebut didasarkan atas permohonan dari PT ...................................... (PT ......................................) sebagai Tergugat I, dimana menurut Penggugat tindakan pelelangan tersebut merupakan perbuatan melawarl hukum karena dilakukan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak Penggugat. 3. Bahwa dalil tersebut adalah dalil/alasan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena pelaksanaan lelang yang diperantarai Tergugat II sebagai pejabat lelang adalah didasari atas permintaan dari Tergugat I melalui suratnya Nomor: USY/3/4037 tanggal 24 Agustus 2009 perihal Permohonan Lelang dan Permohonan Pengantar Surat Keterangan Tanah (SKT). Dimana atas permintaan tersebut telah sesuai pada ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga bukan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. 4. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, bahwa didalam gugatannya Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai peran atau peristiwa hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang dikatakan merugikan Penggugat, sehingga sangatlah sulit untuk meyakini kebenaran dalil/alasan Penggugat, namun perlu Tergugat II tegaskan, bahwa dengan adanya gugatan a quo, justru sebaliknya sangat terlihat jelas bahwa upaya gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II hanya mengada-ada dan menunjukkan adanya upaya coba-coba untuk menghindar dari segala kewajibannya dari apa yang sudah diperjanjikan. 5. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan bahwa lelang yang diperantarai Tergugat II didasari atas permintaan dari Tergugat I telah disertai dengan dokumen dan syarat-syarat untuk melaksanakan lelang. 6.

Bahwa syarat-syarat untuk diadakan pelelangan telah dipenuhi, yakni: a. Surat dari Tergugat I Nomor: USY/3/4037 tanggal 24 Agustus 2009 perihal Permohonan Lelang dan Permohonan Pengantar Surat Keterangan Tanah (SKT)


yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam melakukan lelang terhadap objek perkara a quo. b. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 291/2007 tanggal 28 Desember 2007 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 2348/2008, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 173/2007 tanggal 26 Juli 2007 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1716/2007, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 173/2007 tanggal 26 Juli 2007 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1716/2Q07, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 153/2008 tanggal 28 Juni 2007 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1715/2007, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 290/2007 tanggal 27 Desember 2007 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor :2321/2008. c. Tergugat I telah melengkapi dokumen-dokumen pendukung mengenai objek perkara a quo yang akan dilelang.antara lain : • Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 171/2007, Nomor : 176/2009, Nomor : 177/2009, Nomor : 178/2009, Nomor: 179/2009, yang kesemuanya tertanggal 16 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor. • Surat Pernyataan Sdr. ......................................selaku Pemimpin Divisi Usaha Syariah PT ...................................... (Persero) Tbk Nomor : USY/3/3252 tanggal 6 Juli 2009, yang menyatakan bahwa PT ...................................... (Persero) Tbk selaku kreditur akan menjamin Tergugat II tidak akan mendapat tuntutan maupun gugatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun sepanjang yang menyangkut objek perkara.

7. Bahwa dikarenakan syarat-syarat telah terpenuhi, maka Tergugat II sebagai pejabat perantara lelang tidak dapat menolak permohonan lelang dari pihak Tergugat I karena hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 pasal 6 ayat 4 yang berbunyi : "KP2LN/Kantor pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas subjek dan objek lelang". Sehingga pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat III telah sah menurut hukum. 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap lelang yang diperantarai Tergugat II telah sesuai berdasarkan Peraturan Lelang yang dimuat dalam Lembaran Hal. 47 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

Negara Tahun 1908 Jo. Tahun 1940 No.56, sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, sehingga sah menurut Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adiministrasi Pengadilan halaman 149 yang dengan tegas menyatakan "bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan

sesuai

dengan

peraturan

yang

berlaku

tidak

dapat

dibatalkan.". Jadi dengan demikian lelang yang dilakukan oleh Tergugat II tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum. 9. Bahwa selain hal-hal yang tersebut di atas, dalam gugatan Penggugat juga tidak terdapat satupun dalil-dalil ataupun bukti-bukti yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat kami sampaikan bahwa Tergugat II sebagai perantara lelang telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 10. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, bahwa terhadap objek-objek yang akan dilelang berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 171/2007, Nomor : 176/2009, Nomor : 177/2009, Nomor : 178/2009, Nomor: 179/2009, yang kesemuanya tertanggal 16 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor statusnya adalah Masih dibebani Hak Tanggungan Pertama kepada Tergugat I. 11. Bahwa pelaksanaan lelang yang diperantarai oleh Tergugat II dilakukan guna memenuhi bunyi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 291/2007 tanggal 28 Desember 2007 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 2348/2008, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 173/2007 tanggal 26 Juli 2007 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor -.1716/2007, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 173/2007 tanggal 26 Juli 2007 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1716/2007, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 153/2008 tanggal 28 Juni 2007 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1715/2007, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 290/2007 tanggal 27 Desember 2007 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor :2321/2008 yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut berfungsi guna menjamin hutangpiutang antara Pihak pertama-Debitor (Pemberi Hak Tanggungan) dengan Pihak Kedua-Kreditur (Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama). 12. Bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996 dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan Irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan ayat ini Hal. 48 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan Eksekutorial pada Sertifikat hak Tanggungan sehingga apabila debitor cidera janji, harus siap untuk dieksekusi seperli halnya suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai dengan Peraturan Hukum Acara Perdata. 13. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan dalam posita Penggugat pada halaman 10 (sepuluh) angka 23 (dua puluh tiga) yang intinya mendalilkan bahwa rencana pelelangan tersebut sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum karena pada dasarnya Penggugat masih mampu dan pembiayaan yang dilakukan belum dapat dikategorikan sebagai kredit macet. 14. Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak benar karena berdasarkan data yang ada, Kreditor/Tergugat I telah mengeluarkan Surat Somasi I (Pertama) Nomor : USY/3/1489 tanggal 29 April 2009, Surat Somasi II (Kedua) Nomor : USY/3/2222 tanggal 11 Juni 2009, dan Surat Somasi III (Ketiga) Nomor: USY/3/ tanggal 22 Juni 2009 kepada Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya. Oleh karena Debitor/Penggugat tetap tidak melunasi kewajibannya, maka dilanjutkan dengan pelelangan atas objek jaminan

milik

Debitor/Penggugat.

Selain

itu

rencana

pelelangan

ini

telah

diberitahukan kepada Debitor/Penggugat oleh PT ...................................... (Persero) dengan surat Nomor: USY/3/5596 tanggal 1 Desember 2009. 15. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bag! Penggugat, dan menuntut ganti rugi secara tanggung renteng kepada para Tergugat berupa kerugian materiil sebesar Rp.62.296.418.440,- (enam puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan US $ 65.904.930 (enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh dollar Amerika Serikat), serta kerugian Immateriil sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah). 16. Bahwa dalil/alasan tersebut tidak benar dan tidak didasari hukum sama sekali karena terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak dirinci dan tanpa didasarkan pada fakta-fakta hukum, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 1988 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa Hal. 49 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian jelas atas permohonan ganti kerugian tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. M a k a , Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI : 1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijk Verklaard). DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan dan gugatan Penggugat agar ditolak untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tindakan Tergugat II sebagai pejabat perantara lelang telah sesuai dengan prosedur dan sah secara hukum; 3. Menyatakan sah peleksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesepakatan kedua belah pihak majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai di luar Pengadilan baik melalui negosiasi maupun mediasi yang mediatornya di sepakati sendiri oleh kedua belah pihak berperkara, khususnya antara Penggugat dan Tergugat I, namun hingga persidangan perkara ini pada tanggal 5 Agustus 2010 ternyata tidak tercapai perdamaian, maka persidangan di lanjutkan dengan pemeriksaan tentang eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat memberikan jawaban dan tanggapannya sebagai berikut : DALAM KONPENSI Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Gugatannya karena berdasarkan fakta dan hukum yang jelas, serta menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi/jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya; Hal. 50 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

I. DALAM EKSEPSI

MENGENAI EKSEPSI TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONPENSI 1. EKSEPSI TERGUGAT I PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA NO. 891/PDT.G/2009/PA.JP a. Bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bogor sebagai Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara aquo seperti yang dikemukakan dalam jawaban Tegugat I, adalah tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan pasal 118 a. 4 HIR jo Pasal 142 Rbg jo. Pasal 99 a. 6 Rv, yang mana atas ketentuan tersebut menyatakan bahwa kesepakatan atas domisili pilihan yang dituangkan dalam suatu perjanjian bersifat alternatif yang artinya dapat diajukan ke pengadilan sesuai dengan domisili yang disepakati; b. Bahwa atas hal tersebut Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak melanggar Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif sesuai yang diatur didalam HIR, hal ini sesuai dengan Perjanjian Akad Pembiayaan Musyarakah antara Penggugat dengan Tergugat I tanggal 27 Juni 2008, masingmasing Akta No. 45 dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Akta No. 46 dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dan Akta No. 48 dalam Pasal 17 yang dibuat dihadapan Notaris ...................................... ., yang berbunyi: Pasal 25: 1. Segala perselisihan yang timbul berdasarkan Akad ini antara Para Pihak berkenan dengan penafsiran secara musyawarah dan mufakat; 2. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak tercapai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat secara tegas menolak dalil TERGUGAT I pada point 7, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memberikan Putusan Sela sebagai Putusan akhir tanpa memeriksa Pokok Perkara terlebih dahulu, karena gugatan Penggugat melanggar Kompetensi Absolut. Hal ini terbantahkan sesuai dengan penjelasan Penggugat tersebut diatas;


2. EKSEPSI TERGUGAT I SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS MENGAJUKAN GUGATAN a. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil Tergugat I mengenai Surat Kuasa yang tidak sah, yang disebabkan karena Penulisan identitas nama dari Penggugat

yang

disebutkan

......................................yang

dalam

Gugatannya

seharusnya

PT.

dengan

Nama

......................................,

PT.

dirasa

berlebihan; b. Bahwa Penulisan nama PENGGUGAT PT. ......................................tidak serta merta mengaburkan identitas dari PENGGUGAT, karena pada pokoknya PT. ......................................yang diwakili oleh ...................................... selaku Direktur Utama ...................................... adalah merupakan ......................................sesuai dengan Akta Notaris No. 1 tertanggal 10 September 2003 yang dibuat dihadapan Notaris ...................................... yang terakhir anggaran dasarnya telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat tanggal 31 Maret 2008 No. 54 yang dibuat dihadapan Notaris ...................................... c. Bahwa dalil Tergugat I mengenai Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan adalah tidak benar dan menyesatkan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yang dimaksud ......................................adalah ......................................yang

merupakan

pihak

yang

sama

sebagaimana

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 115 tanggal 15 Desember 2006 Jo. Akta Pernyataan keputusan Rapat No.77 tanggal 18 Desember 2007 yang keduanya dibuat oleh ....................................... Notaris di Bogor Jo Akta Berita Acara Rapat tanggal 31 Maret 2008 No. 54 yang dibuat oleh ...................................... Notaris di Jakarta dan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45, Akad Pembiayaan Musyarakah No. 46, Akad Pembiayaan Musyarakah No. 48 antara Penggugat dengan Tergugat I; d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mohon Kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak dalil tersebut atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

3. EKSEPSI TERGUGAT I GUGATAN

KABUR ATAU TIDAK

JELAS a.

Bahwa

yang

dimaksud

Pengadilan

Negeri

tercantum

didalam

Desember

2009,

pengajuan

Agama Gugatan adalah

gugatan

kepada

Ketua

Pusat,

seperti

yang

Jakarta

Penggugat merupakan

tertanggal Pengadilan

22 Agama


Jakarta

Pusat,

dan

penulisan/pengetikan

pada

pokoknya

tidak

gugatan

PENGGUGAT

karena

pada

semata-mata

menjadi

pokoknya

kekhilafan

Kabur

gugatan

atau

dalam

menjadikan tidak

PENGGUGAT

jelas, sudah

dijelaskan secara cermat dan jelas; b. Bahwa pada nyatanya uraian maupun penjelasan dalam Posita dan Petitum menyebutkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang merupakan Pengadilan yang dimaksud tempat dimana Gugatan diajukan dan merupakan pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karenanya dalil TERGUGAT I harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan; c. Bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak kabur atau tidak jelas, yang dimaksud Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel} adalah antara posita dengan petitum saling bertentangan, tidak relevan, tidak ada hubungannya. Termasuk juga adanya Petitum yang tidak jelas. sebagaimana Menurut Yurisprudensi putusan MA No. 492K/Sip/1970 dan putusan MA No. 582K/Sip/1973, bentuk-bentuk petitum yang tidak jelas yaitu antara lain, petitum tidak rinci dan atau kontradiksi antara posita dengan petitum, mengakibatkan gugatan tidak jelas dan memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan eksepsi obscuur libel, (lihat : M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, hal. 451-453). d.

Bahwa PENGGUGAT menolak dalil TERGUGAT I pada hal 7 point 7 yang menyatakan belum ada kerugian yang terjadi bagi PENGGUGAT. Bahwa alasan adanya gugatan perlawan atas lelang aquo adalah adanya suatu prosedur lelang yang tidak dilakukan dengan prosedur maupun ketentuan yang ada, yang dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas melakukan Restrukturisasi atas pembiayaan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebelum dilakukannya proses lelang atas asset-asset PENGGUGAT yang tentunya mempunyai nilai ekonomis dan manfaat karena merupakan asset PENGGUGAT yang digunakan untuk kesehariannya dalam menjalankan usahanya. Oleh karenanya terhadap hal tersebut TERGUGAT I telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang tentunya merugikan PENGGUGAT.

e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili menolak dalil-dalil Tergugat I atau setidaknya mengesampingkan.


4. EKSEPSI TERGUGAT I EXCEPTIO IN PERSONA a. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang dimaksud dengan PT. ...................................... adalah PT. ......................................yang merupakan satu pihak sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 115 tanggal 15 Desember 2006 Jo. Akta Pernyataan keputusan Rapat No.77 tanggal 18 Desember 2007 yang keduanya dibuat oleh ...................................... Notaris di Bogor Jo Akta Berita Acara Rapat tanggal 31 Maret 2008 No. 54 yang dibuat oleh ...................................... Notaris di Jakarta dan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45, Akad Pembiayaan Musyarakah No. 46, Akad Pembiayaan Musyarakah No. 48 antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karenanya dalil TERGUGAT I yang menyatakan exceptio in persona adalah berlebihan dan pada nyatanya PENGGUGAT adalah orang yang berhak dan mempunyai kapasitas guna mengajukan gugatan di depan Pengadilan Agama Jakarta Pusat; b. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalil Tergugat I atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

5. EKSEPSI TERGUGAT II UNTUK DIKELUARKAN SEBAGAI PIHAK a. Bahwa keikutsertaan Tergugat II dalam gugatan aquo dikarenakan adanya permohonan Tergugat I kepada Tergugat II untuk melakukan pelelangan terhadap Asset-asset/Jaminan PT. ...................................... yang berada di Divisi Usaha Syariah PT. ......................................berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan No. USY/3/427/R tertanggal 27 Juni 2008 b. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah mengeluarkan Keputusan Leiang terhadap Asset-asset/Jaminan PT. ......................................, yang mana Keputusan Leiang tersebut tidak berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, dimana proses pelelangan harus mendapatkan Penetapan melalui Penetapan Ketua Pengadilan, yang dalam hal ini berwenang adalah Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat c. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas jelas bahwa Tergugat II merupakan salah satu Pihak yang terlibat dan ikut menjalankan Proses Pelelangan terhadap Asset-asset/Jaminan PT. ......................................dan sudah sepatutnya dan sangat tepat Gugatan Perlawanan Penggugat diajukan juga terhadap Tergugat II dalam perkara aquo, oleh karenanya atas dalil TERGUGAT II agar ditolak atau setidaknya dikesampingkan. 6. EKSEPSI TERGUGAT II GUGATAN KURANG PIHAK Hal. 54 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

a. Bahwa Gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan Perlawanan terhadap Lelang Eksekusi atas asset PENGGUGAT yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT oleh karenanya Gugatan aquo adalah cukup pihak dan telah melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan terkait dengan eksekusi tersebut; b. Bahwa permasalahan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan PT. Dalle Energy adalah hal yang berbeda dan bukan mengenai eksekusi atas asset PENGGUGAT, melainkan adanya suatu perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi oleh PT. ......................................karena tidak terealisasinya proyek pengadaan Catering di ......................................Jawa Timur, Pacitan dan ......................................Banten, disepakati

dalam

Teluk

perjanjian

Naga-Lontar

antara

sebagaimana

PENGGUGAT

dengan

yang PT.

......................................; c. Bahwa atas hal tersebut sebagaimana dijelaskan, maka Gugatan Penggugat adalah cukup pihak dengan demikian mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak dalil tersebut atau setidaknya dikesampingkan. Maka, Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kirannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut: DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI 1. Menolak Eksepsi TERGUGAT I dan

TERGUGAT II untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo. Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil eksepsinya Tergugat I mengajukan alat bukti sebagai berikut : 1.

TI-1

Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45 tanggal 27 Juni

Sesuai dengan aslinya

2008 yang dibuat oleh ....................................... Notaris di Jakarta.

2.

TI-2

Akad Pembiayaan Musyarakah No. 45 tanggal 27 Juni


2008 yang dibuat oleh ....................................... Notaris di Jakarta

3.

TI-3

Akad Pembiayaan Murabahah No. 47 tanggal 27 juni Hal. 55 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

Sesuai dengan Aslinya

2008 yang dibuat oleh ....................................... Notaris di Jakarta;

4.

TI-4 Sesuai dengan Aslinya

Sertifikat Hak Tanggungan No. 1715/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 153/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang dibuat oleh ......................................

5.

TI-5 Sesuai dengan Aslinya

6.

TI-6

Sertifikat Hak Tanggungan No. 1716/2007 tanggal 13


Agustus 2007 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No.

Sertifikat Hak Milik No. 558 tanggal 26 April 2005

173/2007 tanggal 26 Juli 2007 yang dibuat oleh ...................................... . PPAT di Bogor. 7.

TI-7 Sesuai dengan aslinya

8.

TI-8

Sertifikat Hak Milik No. 302/Semplak tanggal 25 April 1992. Sertifikat Hak Milik No. 149/Semplak tanggal 21 September

sesuai dengan Aslinya 1982 9.

TI-9

Sertifikat Hak Tanggungan No. 1675/2008 tanggal 26 Juni


2008 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 26/2008 tanggal 9 Mei 2008 yang dibuat oleh ...................................... PPAT Kota Bogor

10.

TI-10

Sertifikat Hak Tanggungan No. 2321/2008 tanggal 5

Sesuai dengan aslinya September 2008 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 290/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang dibuat oleh ....................................... PPAT di Kota Bogor 11.

TI-11 sesuai dengan aslinya

12.

TI-12

Sertifikat Hak Milik No. 314/Semplak tanggal 24 Pebruari 1994. Surat PT. ......................................No. USY/3/1186 tanggal 8 April 2009 perihal Pemenuhan Kewajiban Saudara

13.

TI-13

Surat PT. ...................................... No. USY/3/2222 tanggal 11 Juni 2009 perihal Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi II)

14.

TI-14

Surat PT...................................... No. USY/3/2891 tanggal 22 Juni 2009 perihal Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi III)

15.

TI-15

Surat ...................................... Bogor (TERGUGAT II) No. PEM-845.WKN.8.KNL/ 08/09 tanggal 1 Desember 2009 mengenai pemberitahuan lelang Hal. 56 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

16.

TI-16

Surat ...................................... Bogor (TERGUGAT II) No. PEM-846.WKN.8.KNL.08/ 2009 tanggal 1 Desember 2009 mengenai Pemberitahuan Lelang

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu baik bukti untuk memperkuat dalil jawabannya atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II maupun bukti untuk yang lainnya ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini di rujuk segala hal yang tertuang di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan satu kesatuan dengan putusan ini. TENTANG HUKUMNYA Menimbang,

bahwa

maksud

dan

tujuan

gugatan

Penggugat

adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara terpisah dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut: 1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut : a. sebagaimana dalam transaksi baik dalam akad murabahah maupun akad musyarakah yang di sepakati para pihak untuk diselesaikan di Pengadilan Agama jakarta Pusat adalah jika ada perselisihan yang berkaitan dengan masalah penafsiraan akad, sedang perkara ini adalah perlawanan atas lelang yang akan dilaksanakan oleh ...................................... Bogor. b. Yang berwenang mengadili perkara perlawanan semestinya Pengadilan Negeri Bogor, sebagaimana telah tercantum dalam pasal 4 akta hak tanggungan No. 26 tanggal 9 Mei 2008 disebutkan domisili hukum dalam penyelesaian permasalahan hak tanggungan tersebut adalah Pengadilan Negeri Bogor. 2. Surat kuasa Penggugat tidak sah, dengan alasan bahwa di dalam surat gugatan disebutkan sebagai pemberi kuasa adalah Direktur Utama PT ...................................... , padahal nama PT ...................................... tersebut telah di Hal. 57 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

ubah menjadi PT ...................................... dengan demikian surat kuasa di maksud tidak sah, karena tidak diberikan dan tidak ditanda tangani oleh orang yang berwenang. 3. Penggugat perusahaan musyarakah

tidak yang

mempunyai

kualitas

mengadakan

dengan

akad

mengajukan

gugatan,

pembiayaan

murabahah

......................................

(Tergugat

I)

karena dan

bukanlah

...................................... melainkan PT ......................................, demikian pula permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah atas objek jaminan milik PT ...................................... . 4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, dengan alasan :a. Dalam hal 1 gugatan Penggugat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Agama Jakarta Pusat, sedang di Indonesia tidak dikenal adanya penyebutan tersebut. b. Penggugat dalam gugatannya meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat membatalkan lelang terhadap barang-barang jaminan milik Penggugat dan juga menuntut ganti rugi kepada Tergugat I karena Penggugat merasa kehilangan hak ekonomis atas omset yang akan dilelang (tidak konsisten) padahal lelang belum dilaksanakan, bahkan Tergugat I lah yang rugi, karena Penggugat tidak lagi melakukan pembayaran atas kredit yang telah di perolehnya. 5. Eksepsi agar Tergugat II di keluarkan sebagai pihak karena Tergugat II adalah pihak yang tidak terkait dengan pokok persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I yakni penyelesaian kewajiban Penggugat terhadap perjanjian kredit dengan ......................................, sedangkan Tergugat II hanyalah sebagai instansi perantara penjualan lelang. 6. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena seharusnya Penggugat juga memasukkan PT ...................................... sebagai PT yang melakukan kerja sama dengan Penggugat untuk mendapat kredit Tergugat I, sehingga PT ...................................... adalah objek sengketa yang sedang di perkarakan. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas Tergugat I memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenaan untuk: 1.

Menerima Eksepsi Tergugat I ;-


2.

Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

3.

Menolak

gugatan

Penggugat

untuk

selesihnya

atau

setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi pada angka 5 dan 6, Tergugat II memohon, agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenaan untuk: 1.

Menyatakan, gugatan Penggugat tidak beralasan dan gugatan Penggugat agar di tolak seluruhnya.

2.

Menyatakan tindakan Tergugat II sebagai Pejabat perantara lelang telah sesuai dengan prosedur dan sah secara hukum.

3.

Menyatakan sah pelaksanaan lelang yang di lakukan oleh Tergugat II. Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut

Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :1. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah Pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini berdasarkan pasal 25 dan 26 akta no. 45 dan akta No.46 serta pasal 17 akta No. 048 yang berbunyi sebagai berikut : a. Segala perselisihan yang timbul berdasarkan kad ini antara para pihak berkenaan dengan penafsiran secara musyawarah dan mufakat. b. Apabila dalam 30 (Tiga Puluh) hari kalender, sejak dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai kesepakatan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 2. Menolak eksepsi Tergugat I yang menyatakan surat kuasa Penggugat tidak sah, sehingga Penggugat tidak mempunyai kwalitas mengajukan gugatan. 3. Menolak Eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan kabur atau tidak jelas. 4. Menolak Eksepsi Tergugat II untuk di keluarkan sebagai pihak dalam perkara ini. 5. Menolak eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan perkara ini kurang pihak. Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terdiri dari eksepsi kompetensi dan eksepsi yang lainnya yang diajukan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah Hal. 59 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku sebagaimana maksud pasal 125 ayat (2) dan pasal 133 serta pasal 136 HIR, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat di terima dan akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagai satu kesatuan eksepsi dari para Tergugat. Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat eksepsi tentang kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka menurut pasal 136 HIR eksepsi tentang kompetensi tersebut harus terlebih dahulu di periksa dan diputus sebelum memeriksa tentang pokok perkaranya sehingga untuk selanjutnya yang menjadi fokus perhatian majelis hakim dalam putusan ini hanyalah tentang eksepsi kompetensi yang di ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Menimbang, bahwa dalil yang di kemukakan oleh Tergugat I dalam eksepsi kompetensinya ialah: oleh karena perkara ini berkaitan dengan lelang yang akan dilaksanakan oleh ......................................, bukan berkaitan dengan masalah penafsiran dari akad murabahah maupun musyarakah, maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor 891/Pdt.G/2009/PA.JP ini. Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut terlebih dahulu Majelis meneliti isi dari akad-akad kedua belah pihak yang ternyata di dalam pasal 25 akad pembiayaan musyarakah Nomor 45 (TI,I), pasal 25 akad pembiayaan musyarakah Nomor 46 (TI2) dan pasal 20 akad pembiayaan murabahah (T.I.3) dengan redaksi yang sama, bahwa Penggugat sebagai nasabah dan ......................................sepakat tentang tata cara penyelesaian

sengketa sebagai

berikut : 1. Segala perselisihan yang timbul berdasarkan akad ini antara para pihak berkenaan dengan penafsiran, secara musyawarah dan mufakat. 2. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai kesepakatan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Menimbang, bahwa majelis berpendapat, bunyi clausul pasal-pasal tersebut sangat jelas menyatakan tentang kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul berdasarkan akad-akad tersebut melalui musyawarah, dan


apabila musyawarah tidak berhasil, para pihak tersebut menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah perkara ini termasuk perkara sengketa ekonomi syariah, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Pusat

berwenang mengadili sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3

tahun 2006 atau tidak, maka Majelis dalam hal ini berpendapat, bahwa perkara ini bukanlah mengenai sengketa ekonomi syariah, karena yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah adalah segala sengketa yang berkaitan dengan terlaksana dan tidaknya kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam akad yang berkaitan, baik yang diakibatkan adanya beda penafsiran maupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing atau adanya wanprestasi. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu lebih dahulu menilali kualitas bukti surat, khususnya mengenai eksepsi kompetensi yang diajukan oleh Tergugat I dalam eksepsinya yang menurut Majelis bahwa bukti T.I.4, T.I.6, T.I.9 dan T.I.10 berupa fotokopi

beberapa Sertifikat Hak Tanggungan yang merupakan akta otentik dan

telah bermeterai cukup, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa suratsurat

bukti dimaksud telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sehingga

bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan. Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yang telah memenuhi syarat formil, sepanjang tidak dipertimbangkan secara tegas namun berkaitan dengan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan harus mengesampingkan yang selainnya. Menimbang, bahwa ternyata di dalam sertifikat hak tanggungan Nomor 1715/2007 tanggal 13 Agustus 2007 (T.I.4) sertifikat hak tanggungan Nomor 1716/2007 tanggal 13 Agustus 2007 (T.I.6), sertifikat hak tanggungan

Nomor

1675/2008 tanggal 26 Juni 2008 (T.I.9) dan sertifikat hak tanggungan Nomor 1321/2008 tanggal 5 September (T.I.10) seluruhnya dalam pasal 4 yang menyatakan ”para pihak dalam hak-hak mengenai hak tanggungan tersebut diatas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Panitera Pengadilan Negeri Bogor di Bogor”;Menimbang, bahwa dengan demikian pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang perlawanan lelang sebagai eksekusi langsung yang dilakukan atau akan dilakukan oleh Tergugat I (......................................) melalui Tergugat II Hal. 61 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

(......................................).

Dan

bukan

mengenai

sengketa

ekonomi

syariah

sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sehubungan dengan hal tersebut, seharusnya Penggugat mengajukan perkaranya di Pengadilan yang mewilayahi tempat pelaksanaan eksekusi tersebut sebagaimana ketentuan dalam pasal 195 ayat ( 6 ) HIR. Apalagi ternyata objek yang akan dilelang adalah segala benda yang termuat dalam sertifikat hak tanggungan dan terletak diwilayah Bogor. Oleh karena itu majelis berpendapat penyelesaian atas perkara ini haruslah di ikuti segala ketentuan yang telah di tetapkan di dalam sertifikat hak tanggungan tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat I dapat dibenarkan dan oleh karena itu Pengadilan Agama Jakarta Pusat

harus menyatakan tidak

berwenang mengadili perkara ini. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kompetensi oleh Tergugat I di benarkan dan akan dikabulkan, maka putusan ini merupakan putusan akhir sehingga oleh karena itu eksepsi selain tentang kompetensi tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai pasal 181 (1) HIR kepada Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan Syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

tidak berwenang mengadili

perkara ini ;3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp.2.051.000,- (dua juta lima puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam permusyarawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 M, bertepatan dengan tanggal

23 Ramadhan 1431 H, yang terdiri dari Drs. H. Masrum, MH. Hal. 62 dari 63 hal.Put.No.891/Pdt.G/2009/PAJP

sebagai

Ketua Majelis dan Drs. H. Ujang Soleh, SH, Drs. Kholis, MH, Drs.

Subuki, MH dan Drs. H. Achmad Manshur Noor masing-masing sebagai hakimhakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan di bantu oleh Sajidan, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, diluar hadirnya Tergugat II dan Tergugat III serta Para Kuasa Hukumnya. Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ujang Soleh, SH.

Drs. H. Masrum, MH.

Hakim Anggota II, Ttd. Drs. Kholis, MH Hakim Anggota III, Ttd. Drs. Subuki, MH Hakim Anggota IV, Ttd. Drs.H. Achmad Manshur Noor Panitera Pengganti Ttd. Sajidan, SH Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,2. Biaya Panggilan : Rp. 2.010.000,3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,4. Materai : Rp. 6.000,- + Jumlah : Rp. 2.051.000,( dua juta lima puluh satu ribu rupiah ).


PAJP BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents