Oleh: LANDA NIM. E Abstrak

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TINTIN PENINJAU KECAMATAN EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012 Oleh: LANDA NIM. E42010040 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015 E-mail : [email protected]

Abstrak Penelitian ini membahas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini diangkat karena masih terdapat permasalahan dalam pengawasan terutama dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mencari tahu penyebab permasalahan yang menyebabkan kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian ini dilakukan di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi, adapun dengan menentukan pihak-pihak yang menjadi narasumber teknik Perposive Sampling yaitu informan yang benar-benar memahami pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Data yang dikumpulkan kemudian di analisis dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu pada saat persiapan, perencanaan dan pelaksanaan serta penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih belum optimal yaitu 30% untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa seperti peningkatan pelayanan desa, intensif pemerintah desa, pembelian alat kantor untuk pemerintah desa dan BPD dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat yang fisik seperti pembuatan jembatan, jalan desa dan non fisik seperti penyuluhan lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu sudah dilakukan dengan baik. Kata-kata kunci: Pengawasan, Pembangunan, Alokasi Dana Desa.

1 LANDA, NIM. E42010040 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


Abstract This study discusses supervision Village Consultative Body (BPD) in the management of the Village Fund Allocation (ADD) in the village of Tintin Editor Empanang District of Kapuas Hulu, which aims to determine the supervisory function Village Consultative Body (BPD) in the management of the Village Fund Allocation (ADD) in the Village Tintin Editor Empanang District of Kapuas Hulu. This study was appointed because there are problems in monitoring, especially in the management and use of the Village Fund Allocation (ADD). Therefore, this study was conducted in an attempt to figure out the cause of the problems that cause maximal supervision carried out by the Village Consultative Body (BPD). This research was conducted in the village of Tintin Editor Empanang District of Kapuas Hulu. The collection of data through observation, in-depth interviews and documentation, while the parties determine that the informant Perposive sampling technique that informants who really understands supervision Village Consultative Body (BPD) in the management of the Village Fund Allocation (ADD). Data collected later in the analysis with qualitative methods. Results of the study showed that the surveillance conducted Village Consultative Body (BPD) in the management of the Village Fund Allocation ie at the time of preparation, planning and implementation and use of the Village Fund Allocation (ADD) is still not optimal, namely 30% for the implementation of the Government such as the village of rural service improvement, intensive village government, the purchase of office equipment for the village government and BPD and 70% for physical community empowerment such as the manufacture of bridges, rural roads and non-physical, such as environmental education, health, education in the village of Tintin Editor Empanang District of Kapuas Hulu has done well. Keywords: Monitoring, Development, Village Fund Allocation.



oleh

A. PENDAHULUAN

badan

yang

ada

dalam

tubuh

pemerintahan desa itu sendiri (Situmorang, 1.

1994:28).

Latar Belakang Penelitian Peningkatan efisien dan efektifitas

Kedisplinan pegawai untuk mentaati

dalam pelaksanaan pemerintahan desa sudah

peraturan kerja dan pelaksanaan tugas yang

menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi,

lainnya

maka

sangat

Keadaan tersebut disebabkan oleh tingkat

dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari

kesadaran para pegawai akan tugasnya

aparat

desa.

belum

yang

cenderung

partisipasi

semua

pelaksana

pihak

pemerintah

Penyelenggaraan pemerintah desa

terkadang

maksimal

masih

diremehkan.

sehingga

lebih mengurus

pribadi

sangat mendesak, khususnya pada masa

Penguasa atau pimpinan perlu melakukan

reformasi saat ini. Arah pendekatan dalam

pengawasan

memberikan pelayanan kepada masyarakat

pemerintahan dan pembangunan, hal ini

dan sebagai upaya penyampaian kebijakan

bertujuan untuk menunjang terwujudnya

pusat

pemerintahan yang bersih dan berwibawa,

sebagai

pelaksana

program

atau

golongannya.

tugas-tugas

pokok

sebab tanpa pengawasan yang efektif baik

pemerintah. Hal ini ditandai oleh adanya tuntutan bagi

kepentingan

kepentingan

efektif adalah merupakan kebutuhan yang

dan

atau

pegawai

masyarakat,

akan

menunjang

terciptanya aparatur pemerintah desa yang

secara langsung maupun tidak langsung akan

mengakibatkan

terjadinya

penyimpangan atau penyelewengan. Badan Permusyarawatan Desa Tintin

berwibawa, bersih, teratur dan tertib dalam menjalankan fungsi dan tugas yang sesuai

Peninjau

dengan ketentuan yang belaku.tuntutan dari

pengawasan kinerja pemerintahan desa di

masyarakat itu timbul karena ada sebabnya,

Desa Tintin Peninjau, dimana salah satu

yaitu ada kegiatan-kegiatan yang tidak

misi yang ingin di capai adalah mencegah

terpuji yang dilakukan oleh pemerintah

terjadinya

penyimpangan

umumnya dan aparat pemerintahan desa

melaksanakan

manajemen

pemerintahan

khususnya.

desa. ADD

sebagaiamana

Penyimpangan-penyimpangan

yang terjadi di kalangan pemerintah desa

yang

memiliki

Tujuan

fungsi

dalam

dalam

salah satu penenyebabnya kurang efektifitas

tercantum dalam Surat Edaran Mendagri

pelaksanaan pengawasan yang dilakukan

Nomor 140/640/SJ, tanggal 22 maret hal 4 3

LANDA, NIM. E42010040 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


adalah

meningkatkan penyelenggaraan

Desa dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa

pemerintahan desa dalam melaksanakan

di

pelayanan pemerintahan, pembangunan dan

Empanang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun

kemasyarakatan

sesuai

2012 yang mana belum terlaksana dengan

meningkatkan

kemampuan

kewenangannya, lembaga

kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan

dan

pembangunan dengan

secara

potensi

Desa

Tintin

maksimalnya

Peninjau

Kecamatan

pengawasan

dalam

penyelenggaraan alokasi dana desa.

pengendalian partisipatif

3. Rumusan Masalah

meningkatkan

Berdasarkan uraian yang terdapat

kesempatan

pada latar belakang di atas, maka berikut

berkerja dan kesempatan berusaha bagi

dirumuskan tentang beberapa permasalahan

masyarakat

pokok

pemerataan

desa,

sesuai

pendapatan,

desa;

peningkatan

dan,

swadaya

mendorong gotong-royong

dalam

“Bagaimana

penelitian

ini

yaitu:

Pelaksanaan

masyarakat berdasarkan butir-butir tersebut

Permusyawaratan

diatas. Kebijakan ADD merupakan salah

menjalankan fungsi pengawasan alokasi

satu wujud otonomi desa yang terbukti dapat

dana

mendorong

Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas

terciptanya

kemandirian,

demokrasi, pastisipasi dan kesejahteraan

desa

di

Desa

Badan

Desa

(BPD)

Tintin

dalam

Peninjau

Hulu Tahun 2012.

masyarakat desa. Berkaitan dengan tujuan dari program ADD tersebut di atas agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan peraturan

yang

menyimpang ditetapkan

dari

maka

4. Tujuan Penelitian Ingin

mengetahui

sejauh

mana

berlaku

dan

tidak

pengawasan yang dilakukan oleh Badan

rencana

yang

telah

Permusyarawatan

diperlukan

kepatuhan,

Desa

pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada Tahun

pengawasan dan partisipasi.

Anggaran 2012.

2. Fokus penelitian

5. Manfaat Penelitian

Melihat konteks penelitian yang akan

terhadap

Hasil penelitian ini diharapkan dapat

diteliti sangat luas, maka peneliti dalam hal

menambah

dan

memperluas

wawasan

ini membatasi atau memfokuskan penelitian

keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu

pada Pelaksanaan Badan Permusyawaratan

pemerintahan. Dari sisi teoritis, penelitian 4



ini bermanfaat sebagai media aplikasi teori

pelaksanaan (actuating), serta pengawasan

yang dapat berguna dalam mengembangkan

(controlling).

pengetahuan dan pengalaman peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005:317), mendifinisikan

dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota

pengawasan

BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa

dalam menetapkan ukuran kinerja dalam

Tintin

pengambilan

tindakan

mendukung

pencapaian

Peninjau

Kecamatan

Kabupaten Kapuas

Empanang

Hulu untuk saling

merupakan

sebagai

proses

yang

dapat

hasil

yang

memberi ruang gerak berdasarkan fungsi

diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah

dan perannya masing-masing dan menjadi

ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut

bahan kajian dalam rangka meningkatkan

Mathis dan Jackson (2006:303), menyatakan

efektifitas

mewujudkan

bahwa

pengawasan

kehidupan masyarakat yang demokratis

proses

pemantauan

berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat

berdasarkan

setempat.

kinerja, memastikan kualitas atas penilaian

kerja

dalam

standar

merupakan

sebagai

kinerja

karyawan

untuk

mengukur

kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil B. TEORI DAN METEDOLOGI

yang

dikomunikasikan

ke

para

karyawan. Defenisi ini tidak hanya terpaku pada

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang berada pada tahap akhir, pengawasan tersebut berfungsi menentukan apakah yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Manajemen itu sendiri berdasarkan uraian George

Terry

(dalam

Handayaningrat,

1996:25) bahwa proses dari manajemen yang lebih dikenal dengan akronim POAC, terdiri

atas:

Perencanaan

(planning),

pengorganisasian (organizing), penggerakan

apa yang direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan dilakukan

oleh

seorang

yang akan manajer.

Pengawasan sangat penting dilakukan oleh perusahaan atau kantor pemerintahan dalam kegiatan. Operasionalnya kemungkinan

untuk

terjadinya

mencegah

penyimpangan-

penyimpangan dengan melakukan tindakan 5



koreksi terhadap penyimpangan tersebut

melakukan

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-

oleh perusahaan atau kantor sebelumnya.

kesalahan

Menurut

Harahap

(2001:14),

tindakan

yang

korektif

ada

yang

sebelumnya.

Pengawasan yang efektif.

Pengawasan adalah keseluruhan sistem,

Membantu usaha dalam mengatur

teknik, cara yang mungkin dapat digunakan

pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik.

oleh seorang atasan untuk menjamin agar

Fungsi

segala aktivitas yang dilakukan oleh dan

terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini

dalam organisasi benar-benar menerapkan

terdiri dari tugas-tugas memonitor dan

prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya

mengevaluasi aktivitas perusahaan agar

mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

target perusahaan tercapai. Dengan kata lain

Sedangkan menurut Maringan (2004:61),

fungsi pengawasan menilai apakah rencana

pengawasan adalah proses dimana pimpinan

yang ditetapkan pada fungsi perencanaan

ingin

telah tercapai.

mengetahui

hasil

pelaksanaan

pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai

pengawasan

Adapun

jenis

merupakan

penelitian

fungsi

yang

dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan

digunakan

yang telah ditentukan. Selain itu menurut

adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang

Dessler

berusaha

(2009:2),

pengawasan

menyatakan

(Controlling)

bahwa

peneliti dalam penelitian ini

untuk

menuturkan

atau

merupakan

menggambarkan pemecahan masalah yang

penyusunan standar seperti kuota penjualan,

ada sekarang berdasarkan data-data dan

standar

produksi;

fakta, menganalisis dan menginterperstasi

pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja

(Narbuko dan achmadi, 2005:44). Peneliti

aktual dibandingkan dengan standar yang

menggunakan jenis penelitian deskriptif ini

telah

tindakan

karena hendak menggambarkan secara rinci

Berdasarkan

hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan

kualitas,

atau

ditetapkan;

korektif

yang

level

mengadakan

diperlukan.

penjelasan para ahli diatas, maka dapat

langsung

dan

tidak

langsung

dalam

diambil kesimpulan bahwa pengawasan

pelaksanaan program Alokasi Dana Desa

merupakan suatu tindakan pemantauan atau

(ADD) di Desa Tintin Peninjau Kecamatan

pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk

Empanang Kabupaten Kapuas Hulu.

menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

rencana yang ditetapkan sebelumnya dan

(ADD) harus di dasarkan pada mekanisme 6



pengelolaan berdasarkan tahap pelaksanaan

musyawarah

yaitu

kesepakatan dan disetujui

persiapan,

perencanaan

dan

sudah

menjadi bersama

pelaksanaan dengan menggunakan prinsip

forum

pengelolaan yaitu dapat diterima semua

apakah Pemerintahan

pihak,

melakukan survey terkait harga barang

transparan,

dapat

dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan. Sehingga

hasil

yang

diharapkan

dari

musyawarah. Serta melihat Desa sudah

dan jasa terkait pelaksanaan. 3.

Pelaksanaan

Meminta

pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat

pertanggungjawaban atas hasil dari

tercapai

sesuai

namun tidak

pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

terlepas

dari

Badan

dan jika terjadi kekeliruan maka Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga

Permusyawaratan Desa (BPD) dapat

dapat mencegah terjadinya kekeliruan atau

melihat, mengecek serta memeriksa

penyimpangan serta dapat mengevaluasi

secara langsung apa yang terjadi.

harapan pengawasan

permasalah yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi

Dana

pengawasan

Desa (ADD). Adapun

yang

dilakukan

Badan

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan agar apa yang diharapkan bias

tercapai

seperti

terwujudnya

Permusyawaratan Desa (BPD) pada saat

kelembagaan di desa yang mandiri dengan

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

didukung oleh Sumber Daya Manusia

dapat dilihat sebagai berikut:

(SDM)

1.

Persiapan Ikut serta bersama aparatur

menyelenggarakan

desa dalam mengadakan sosialisasi dan

tersedianya sarana dan

membagikan selembaran terkait berapa

yang dapat mendukung kemajuan dan

besar Alokasi Dana Desa (ADD) yang

perkembangan desa sesuai dengan potensi

akan diterima desa.

desa, terselenggaranya pembangunan di desa

Perencanaan Mengontrol serta melihat

dengan menggunakan pola pembangunan

tingkat

partisipasi

2.

minat

masyarakat

dalam

aspirasi

di

menyampaikan MUSREMBANGDes.

Menyetujui

yang

handal

dalam

tugas pemerintahan,

dan

prasarana didesa

terjadinya

proses

pembelajaran dalam masyarakat yang tidak terlepas

dari

pengawasan

Badan

rencana kegiatan dan mengesahkan

Permusyawaratan Desa (BPD). Penggunaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada

(APBDes) apabila dalam penyusunan

30%

untuk

untuk

penyelenggaraan 7



Pemerintah Desa yaitu tunjangan aparatur desa,

tunjangan

operasional

non

aparatur

Pemerintahan

desa,

Desa

dan

Pengawasan

Badan

Permusyawaratan pengelolaan

Desa

(BPD)

dalam

Alokasi Dana Desa (ADD)

operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa

yaitu

(LKD) dan 70% untuk

pemberdayaan

pelaksanaan serta penggunaan Alokasi Dana

masyarakat

pemberdayaan

Desa

mencakup

persiapan,

(ADD)

ekonomi, pemberdayaan lingkungan desa

penyelenggaraan

dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia

70% untuk

(SDM).

tidak

Adapun

perencanaan

yaitu

30%

dan

untuk

Pemerintahan Desa dan

pemberdayaan

masyarakat,

tugas

Badan

(BPD)

sebagai

pelaksanaan yaitu diterima semua pihak,

pengawas dalam penggunaan Alokasi Dana

transparansi, dapat dipertanggung jawabkan

Desa (AAD) dapat dilihat pada tabel sebagai

dan berkelanjutan. Jadi secara keseluruhan

berikut :

pengawasan

Permusyawaratan

1.

Desa

Penyeleggaraan Melihat

Pemerintahan

Pemerintahan

menggunakan (ADD)

Alokasi

apakah

keseimbangan dalam

2.

Desa Dana

Desa dalam Desa

mengupayakan

terlepas dari prinsip-prinsip dalam

yang

Permusyawaratan pengelolaan

dan

dilakukan Desa

Badan

(BPD)

baik

penggunaan dilakukan

secara langsung dan tidak langsung. Hal ini

dilakukan untuk meningkatkan harkat

mewujudkan

dan martabat masyarakat desa melalui

kesejahteraan aparatur desa sehingga

percepatan dan pemerataan pembangunan,

dapat

melalui upaya pemberdayaan masyarakat

memberikan

pelayanan

baik

kepada masyarakat.

sehingga tujuan pemberian Alokasi Dana

70% untuk pemberdayaan masyarakat

Desa (ADD) dapat tercapai sesuai harapan.

Melihat apakah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di upayakan untuk keseimbangaan

dan

kesinambungan

C. PENUTUP

pembangunan saran dan prasarana yang didasarkan

pada

sehingga

mampu

skala

prioritas,

1.

Kesimpulan

mendukung

Berdasarkan hasil penelitian dan

perkembangan dan peningkatkan di

hasil

desa.

kemukakan pada bab sebelumnya, ada

pembahasan

yang

telah

peneliti

beberapa kesimpulan yang dapat peneliti 8 LANDA, NIM. E42010040 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


sampaikan dari Fungsi Pengawasan Badan

member kontribusi secara praktis maupun

Permusyarawatan Desa dalam Pengelolaan

teoritis.

Alokasi Dana Desa di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Emapanang Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun kesimpulan yang

peneliti

dapatkaan adalah sebagai berikut : 1.

Secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum optimal dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

2.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 30% untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu

tunjangan aparatur desa,

tunjangan

non

aparatur

Operasional

Pemerintah

Desa

desa, dan

Operasional (Lembaga Kemasyarakatan Desa)

LKD

pemberdayaan

serta

70%

masyarakat

untuk yaitu

pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan lingkungan desa dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).

a)

Manfaat Praktis Hasil penelitian dalam Skripsi ini diharapkan

dapat

bermanfaat

bagi

Pemerintah

Kabupaten Kapuas Hulu

terutama kepada Badan Pemberdayaan Desa,

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana Kabupaten Kapuas Hulu terutama

menyangkut

pembinaan

Lembaga dan Organisasi yang ada di desa Tintin Peninjau. Mendorong Badan Permusyarawatan Desa untuk lebih melakukan pengawasan terkait

yang serius

mengenai pengelolaan alokasi

dana desa di desa Tintin Peninjau dengan

melakukan

pembinaan,

pengertian, dan komunikasi yang baik terhadap masyarakat. Dari hasil

penelitian

ini juga

diharapkan dapat memberikan masukan baik kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terutama kepada Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas

2.

Implikasi Penelitian yang dilakukan mengenai

Fungsi Pengawasan Badan Pemusyarawatan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Tintin Peninjau ini diharapkan dapat

Hulu dan juga Pemerintah Desa Tintin Peninjau Tentang fungs Pengawasan Badan Permusyarwatan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kalau dilihat dari daftar hadir Musrembang Desa hanya satu orang saja perwakilan 9



masyarakat yang hadir dalam rapat

pengawasan dan pelaksanaan tersebut

tersebut. Sebenarnya seluruh elemen

kurang didukung dengan partisipasi

masyarakat seperti Tokoh dan Pemuka

masyarakat

Masyarakat, Pemangku Adat, PNS,

terjadi

TNI/POLRI, Organisasi

dan timbulnya masalah seperti yang

dan Tokoh

Pemuda, Mahasiswa, Sarjana, Swasta

dan

pengawasan

akan

penyimpangan-penyimpangan

peneliti temukan dalam penelitian

juga harus terlibat dalam pengawasan tersebut.

3.

b) Manfaat teoritis Dari

hasil

Berdasarkan kesimpulan di atas,

penelitian

bahwa

ada

beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan

seseorang

saran-saran yang diberikan oleh peneliti antara lain:

dalam

berpartisipasi menurut Anggel (dalam

1.

Peninjau

1. Faktor Usia.

proses

3. Faktor Pendidikan.

Kebebasan

dapat melihat bagaimana pengelolaan ADD akan lebih baik dan transparan.

memberikan manfaat bagi Pemerintah dalam

2.

berjalan

dengan

pengelolaan efektif

(ADD) akan

akan

sebaliknya

apabila suatu

desa

untuk

informasi atas segala

kepada masyarakat, sehingga meminimalkan

kecurangan

apabila

dalam

terjadinya pengelolaan

Alokasi Dana Desa (ADD).

masyarakat mau berpartisipasi aktif di dalamnya,

kepala

bentuk dokkumen Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Suatu dan

Diharapkan memberikan

Pengawasan

Badan Permusyarwatan Desa dalam

pengawasan

tentang

masyarakat desa, sehingga masyarakat

Anggel tersebut di harapkan dapat

Fungsi

laporan

dan nilai-nilai akuntabilitas kepada

Faktor-faktor yang dikemukakan oleh

Peninjau

penyampaian

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Untuk

Berprakarsa dan Berkreasi.

meningkatkan

Empanang

pertanggungjawaban

4. Faktor Pekerjaan dan Penghasilan.

Tintin

Kecamatan

Kabupaten Kapuas Hulu memperbaiki

2. Faktor Jenis Kelamin.

Desa

Diharapkan agar aparatur Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Tintin

Suciati, 2006, 52) yaitu:

5. Faktor

Saran

3.

Peneliti

merekomendasikan

untuk

dibentuk badan pengawas independen 10 LANDA, NIM. E42010040 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


pengawasan

Alokasi

Dana Desa

(ADD), sehingga dalam pelaksanaanya

Kadarman. 2001. Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: PT.Prehallindo.

akan lebih baik dan dapat menghindari penyalahgunaan pengelolaan ADD oleh pihak

pelaksana

tersebut.

pengelola

Peningkatan

kalangan

BPD

ADD

SDM kiranya

di lebih

ditingkatkan agar anggota BPD dapat mampu sebagai

menjalankan

fungsinya

penyalur aspirasi masyarakat

dan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan maksimal. 4.

Maringan. 2004. Dasar dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta: GhaliaIndonesia Mathis,John H. Jackson. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama Salemba Empat, Jakarta Mulyadi, 2007. Total Quality Management, Yogyakarta: Aditya Media Narbuko, Cholid., H. Abu Achmadi. 2005. Metode Penelitian. Jakarta : PT Bumi Aksara

Pembuatan APBDes kiranya dapat lebih berlandaskan masyarakat

kepada desa

yang

kebutuhan menjadi

kebutuhan primer masyarakat desa.

D. DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku: Dessler, Gary. 2009. Manajemen SDM buku 1. Jakarta : Indeks

Reksohadiprodjo, Sukanto. 2008. DasarDasar Manajemen, edisi keenam, cetakan kelima. Yogyakarta: BPEE. Sahdan, Gorris Dkk. 2004. Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD). Bandung Siagian, Sondang. 2008. Pengantar Manajemen, edisi pertama. Jakarta: Bumi Aksara Simbolon Masry, Maringan. 2004, DasarDasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Handayaningrat, Soewarno. 1996. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen, cetakan keenam belas, Penerbit : PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

Situmorang, Victor dan Jusuf Juhir. 1994. Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Yogyakarta: Rineka Cipta.

Harahap, Ducan, 2001, Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System), Jakarta : Quantum.

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta

Husnaini. 2001. Manjemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Alfabeta 11



Tohardi, Ahmad. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: CV. Mandar Maju Trisnawati Ernie dan Saefullah, (2005). Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana. Trisnawati, Sule Erni, dan Kurniawan Saefullah. 2005. Pengantar Manajemen, edisi pertama, cetakan pertama. Penerbit : Prenada Media, Jakarta. Ukas, Maman. 2004. Manajemen : Konsep, Prinsip, dan Aplikasi, Penerbit: Agnini, Bandung. Wasistiono dan Tahrir. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Fokus Media.

Tesis : Alipius. 2013. Implementasi dan Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah dan Masyarakat di Desa Engkersik. Skripsi Simin. 2011. Pelaksanaan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Terhadap Kebijakan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Sintang. Pontianak: Tesis


Oleh: LANDA NIM. E Abstrak

Recommend Documents