Oleh ARNI ASTUTI NIM. E Abstrak

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.ac.id

PENGANGKATAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA (Studi Kasus Puskesmas Korpri Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya) Oleh ARNI ASTUTI NIM. E21111038 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015 Email : [email protected]

Abstrak Permasalah dalam penelitian ini adalah Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Struktural di lingkungan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya. Di dalam Pengangkatan Pimpinan Puskesmas Korpri kurang memperhatikan syarat-syarat pengangkatan dalam jabatan struktural yang salah satu syarat tersebut adalah tidak terpenuhi syarat pendidikan di mana syarat pendidikan tersebut telah ditentukan oleh Negara dalam keputusan Mentri Aparatur Negara dan Peraturan Mentri Kesehatan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan bentuk penelitian kualitatif pendekatan yang digunakan adalah semiotif/semiologi yang menyangkut studi tentang makna keputusan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Sondang P. Siagian (2014 : 207-209) tentang pengembangan karir mempertimbangkan 5 faktor sebagai berikut : 1.Perlakuan yang adil, 2. Kepedulian para atasan langsung, 3. Informasi tentang berbagai peluang promosi, 4. Minat untuk dipromosikan, 5.Tingkat kepuasan. Hasil penelitian menunjukan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural di lingkungan puskemas pada dinas kesehatan Kabupaten Kubu Raya. Studi kasus yang dilakukan pada Puskesmas Korpri Desa Sungai Raya dalam bahwa pimpinan Puskesmas yang diangkat dalam jabatan struktural berpendidikan SPK, hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara didalam Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 13 tahun 2002 tentang pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dan peraturan mentri kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang organisasi pusat kesehatan masyarakat. Saran yang disampaikan dalam penulisan skripsi ini untuk memberikan kesempatan bagi PNS didalam mengembangkan kariernya, setiap proses pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan hendaknya mengikuti Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan agar terwujudnya pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural yang profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terwujudnya keadilan bagi pegawai yang ingin mengembangkan karir dengan baik untuk dapat di promosikan dalam menduduki jabatan yang sesuai dengan profesionalisme, pangkat ,golongan, masa kerja dan pendidikan. Kata-kata Kunci : Peraturan Pemerintah, Pengembangan Karir, Pengangkatan pimpinan Puskesmas Korpri

. THE APPOINTMENT OF PUBLIC SERVICE EMPLOYEES TO STRUCTURAL POSITIONS AT THE COMMUNITY HEALTH CENTER OF THE HEALTH OFFICE OF KUBU RAYA (A Case Study On The Community Health Center (Puskesmas) Korpri Of Sungai Raya Dalam Village, Sub-District Of Sungai Raya) Abstract The problem in this article is the Appointment of Public Service Employees to Structural Positions at the Community Health Center (Puskesmas) of the Health Office of Kubu Raya. The appointment of leadership positions at the Puskesmas Korpri had yet to consider the qualifications of the appointment in which one of the unfulfilled requirements was the mnimum education specified by the State in the Decision of the State Minister

2 ARNI ASTUTI , NIM. E21111038 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


for Administrative Reform and the Regulation of the Minister of Health. The research method used was a descriptive method in the form of qualitative research using the semiotic approach concerning the study of the meaning of decisions. In this study, the researcher used the theory proposed by Sondang P. Siagian (2014 : 207209) about career development by considering 5 factors as follows: 1. Fair treatment; 2. Concern of the direct supervisor; 3. Information on various promotional opportunities; 4. Interest in being promoted; 5. Level of satisfaction. The research findings showed that the appointment of public service employees to structural positions within the Community Health Centers in the Office of Health of Kubu Raya Regency, based on the the case studies conducted at the Puskesmas Korpri, was that the leaders were selected from the SPK graduates. It was not in accordance with the regulations of the State Minister for Administrative Reform in the State Public Service Agency (BKN) Number 13/2002 on the Appointment of Public Service Employees to Strultural Positions, and the Regulations of the Minister of Health Number 75/2014 on the Communty Health Center organization. The suggestion proposed in this thesis was, among others, to provide the opportunity for civil servants to develop their career, each process of the appointment of public service employees to structural positions should comply with the prevailing Government Regulations so as to ensure professinalism and justice for public service employees who wish to develop a career in order to be promoted in positions corresponding to their professionalism, rank, class, working period and education. Keywords:

Government Regulation, Career Development, Appointment of the Leadership Position of the Puskesmas Korpri.

Menurut

A. PENDAHULUAN

keputusan

mentri

kesehatan nomor 128 Tahun 2004 tentang Puskesmas adalah pusat pelayanan

kebijakan dasar puskesmas yang berhak

masyarakat, puskesmas merupakan suatu

menjadi

kesatuan organisasi kesehatan fungsional

Sarjana (Strata –1) yang dalam pendidikan

yang

terdapat

merupakan

pusat

pengembangan

pimpinan

puskesmas

kurikulum

ilmu

adalah

kesehatan

kesehatan masyarakat yang juga membina

masyarakat jadi para sarjana seperti Dokter

peran

Gigi,

serta

masyarakat

disamping

Sarjana

Kesehatan

memberikan pelayanan secara menyeluruh

Sarjana

dan terpadu kepada masyarakat diwilayah

pimpinan Puskesmas.

kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

Keperawatan

Bila

didudukan

Masyarakat,

dapat

menjadi

pada

Jabatan

Fungsi puskesmas sebagai berikut ;

Struktural seharusnya pimpinan puskesmas

1.

Sebagai pusat pembanguana kesehatan

setara dengan pejabat eselon III/b. Namun

masyarakat di wilayah kerjanya.

karena adanya PP No. 41 Tahun 2007,

Membina

peran

pimpinan puskesmas hanya setara dengan

diwilayah

kerjanya

2.

serta

masyarakat

dalam

rangka

meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat .

pejabat eselon IV/a. Mengacu pada Permenkes No. 75 Tahun 2014 sebagai berikut : 3

ARNI ASTUTI , NIM. E21111038 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


1) Pasal

32

mengatakan

puskesmas

5) Dalam hal ini puskesmas kawasan

mengatakan unit pelayanan teknis dinas

terpencil dan sangat terpencil tidak

kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan

tersedia tenaga kesehatan sebagaimana

ketentuan

dimaksudkan pada ayat (2) huruf a,

peraturan

perundang-

undangan.

maka kepala puskesmas merupakan

2) Pasal 33 ayat 1-5 sebagai berikut : a. Puskesmas

dipimpin

tenaga oleh

2 tahun dan, c. Telah

mengikuti

pelatihan

Puskesmas korpri memiliki jumlah PNS

dengan

pangkat/

golongan,

1. Pangkat golongan a) angkat/golonganIII/as/dIII/d=14

3) Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala puskesmas.

Orang b) Pangkat/golonganII/as/d

Puskesmas

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan seorang tenaga kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:

c) Pangkat/golonganI/a

s/d I/d

=

-

Orang 2. Pendidikan a) S1

= 3 Orang

sarjana dan memiliki kompetensi

b) D4

= - Orang

manajemen kesehatan masyarakat.

c) D3

= 6 Orang

b. Masa kerja dipuskesmas minimal 2

d) D1

= 1 Orang

(dua) Tahun dan mengikuti

II/d = 4

Orang

a. Tingkat pendidikan paling rendah

c. Telah

tingkat

pendidikan, dan masa kerja sebagai berikut:

manajemen puskesmas

4) Kepala

dengan

pendidikan paling rendah diploma 3 .

seorang kepala puskesmas b. Masa kerja dipuskesmas minimal

kesehatan

e) SMA sederajat = 8 Orang pelatihan

manajemen puskesmas.

3. Masa Kerja a) 1 s/d 5 tahun

= 1 Orang

d. Kepala puskesmas bertanggungjawab

b) 5 s/d 10 tahun

= 10 Orang

atas seluruh kegiatan dipuskesmas.

c) 10 s/d 15 tahun

= 2 Orang

e. Dalam melaksanakan tanggungjawab

d) 15 s/d 20 tahun

= 4 Orang

e) 20 s/d 30 tahun

= 1 Orang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) f. kepala puskesmas merencanakan dan

Dalam

pelaksanaan

kegiatan

mengusulkan kebutuhan sumberdaya

puskesmas,puskesmas korpri di pimpin oleh

puskesmas kepada dinas kesehatan

kepala puskesmas yang pendidikannya

kabupaten/kota.

SPK/ SMA sederajat dengan masa kerja 15 tahun, dengan pangkat/ golongan III/c. 3



Menurut peraturan Permenkes tahun 2014

dengan meningkatkan kedudukan dalam

dinyatakan

hirarki formal yang sudah ditetaplkan

bahwa

berpendidikan

kepala

puskesmas

sarjana

kesehatan

dalam

organisasi.

Dalam

masyarakat, Hal tersebut juga berkaitan

tradisonal,

dengan

peraturan

kepegawaian

dianggap sinonim dengan persiapan untuk

Negara

tentang

pelaksanaan

mobilitas kejenjang lebih tinggi sehinggga

peraturan pemerintah No.100 tahun 2002

karir akan mendukung efektivitas individu

tentang pengangkatan pegawai negri sipil

dan organisasi dalam mencapai tujuannya.

badan ketentuan

dalam jabatan struktural sebagaimana telah

pengembangan

paradigma

Menurut

karir

pendapat

sering

Dalil

S

diubah dengan peraturan pemerintah No.13

(2002:277) kareir merupakan suatu proses

tahun

yang sengaja diciptakan perusahaan untuk

2002

dinyatakan

bahwa

untuk

menjamin kepastian arah pembangunan

membantu

karir

partisipasi ditempat kerja. Sementara itu

ditetapkan

pola

dasar

dengan

keputusan presiden.

Glueck

karyawan

agar

(1997:134)

membantu

menyatakan

karir

individual adalah urutan pengalaman yang berkaitan dengan pekerjaan yang alami seseorang selama masa kerjanya.

B. KERANGKA TEORI

Menurut Pengertian karir ditafsirkan beragam oleh para ahli sesuai

Sumitro

(2001:271)

pengalaman, seperti yang dapat dilihat dari

disiplin ilmunya.

biografi

Menurut Simaora (2001/505) karier adalah

melihat

keterampilan,

“urutan aktivitas/aktivitas yang berkaitan

untuk

meningkatkan

dengan pekerjaan dan prilaku-prilaku, nilai-

pengembangan nilai-nilai kewirausahaan,

nilai

dan mendorong untuk mencetuskan ide-ide

dan

aspiransi

seseorang

selama

seseorang

rentang hidup orang tersebut”. Perencanaan

kewirausahaan.

karir merupakan proses yang disengaja

Promosi

dimana

dengan

melaluinya

bermanfaat

PNS

dan

untuk

kompetensi

kewirausahaan,

di

lakukan

seseorang

berdasarkan perbandingan objektif antara

menjadi sadar akan aktribut-aktribut yang

kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan

berhubungan dengan karir personal dan

yang di butuhkan oleh jabatan penilaian

serangkaian

atas

langkah

sepanjang

hidup

memberikan sumbangan pemenuhan karier. Menurut

pendapat

prestasi

kerja,

kepemimpinan

kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan

Ekaningrum

dari tim penilai kinerja PNS pada instansi

(2002/256) karier tidak lagi diartikan

pemerintah, tanpa membedakan jender,

sebagai adanya penghargaan institusional

suku, agamam, ras, dan golongan. Dalam 4



hal promosi ini, setiap PNS yang memenuhi

dimaksud, kepala puskesmas merencanakan dan

syarat mempunyai hak yang sama untuk di

mengusulkan

promosikan kejenjang jabatan yang lebih

puskesmas

tinggi, yang di lakukan oleh Pejabat

kabupaten/kota. Dalam hal di puskesmas

Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai PNS pada instansi pemerintah.tim penilai kinerja PNS di bentuk pejabat yang berwenang. Promosi

kebutuhan kepada

sumber dinas

daya

kesehatan

kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia tenaga kesehatan sebagimana dimaksud pada kreteria pada huruf (a), maka kepala puskesmas merupakan tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma 3.

pejabat administrasi dan pejabat fungsional

Peneliti menggunakan teori yang telah

PNS di lakukan oleh pejabat Pembina

dikemukakan

kepegawaian

(2014:207-209). Agar dapat menetukan jalur

setelah

mendapat

Sondang

pengembangan

P.Siagian

pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada

karir

instansi pemerintah

mempertimbangkan lima faktor antara lain :

Berdasarkan peraturan BKN No.13

dan

oleh

karir

perlu

1. Perlakuan yang adil

Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai

2. Keperdulian para atasan langsung

Negri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan

3. Informasi tentang berbagai peluang promosi

Permenkes No.75 Tahun 2014 Tentang Pusat

4. Minat untuk di promosikan

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dalam

5. Tingkat kepuasan.

pasal 32 dan 33 mengatakan bahwa puskesmas merupakan kesehatan

unit

pelaksana

kabupaten/kota,

ketentuan

peraturan

teknis sesuai

dinas dengan

perundang-undangan

Kerangka pikir penelitian yang akan di lakukan bertumpu pada alur kerangka pikir di bawah ini. Gambar 1. Bagan alur pikir

bahwa kepala puskesmas di pimpin oleh seorang kepala puskesmas. Kepala puskesmas yang di maksudkan merupakan seorang tenaga kesehatan dengan kriteria sebagai berikut: a. Tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan

memiliki

kompetensi

manajemen

kesehatan masyarakat. b. Masa kerja di puskesmas minimal 2 ( dua) tahun dan. c. Telah

mengikuti

pelatihan

manajemen

puskesmas. Kepala puskesmas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di puskesmas dalam melaksanakan

tanggungjawab

sebagaimana 5



C. METODE PENELITIAN

1. Teknik Pengumpulam Data a. Wawancara

Jenis penelitian ini adalah jenis

Wawancara merupakan suatu proses

penelitian deskriptif yang bertujuan untuk

interaksidan komunikasi.Dalam proses

memperoleh gambaran secara sistematis

ini hasil wawancara ditentukan oleh

nyata dan akurat mengenai pengangkatan

beberapa faktor yang berinteraksi dan

pegawai

mempengaruhi arus informasi.

dalam

jabatan

structural

di

lingkungan puskesmas korpri desa sungai dalam

kecamatan

sungai

pada

dinas

b . Dokumentasi Dokumentasi

merupakan

catatan

kesehatan kabupaten kubu raya, penelitian

peristiwa yang sudahberlaku.Dokumen

kualitatif merupakan suatu prasyarat untuk

bisa berbentuk gambar misalnya foto,

dapat

gambar

menerapkan

dalam

kegiatan

penelitian yang baik. Memenuhi

hidup,

sketsa

dan

lain

lain.Dokumen yang berbentuk karya Subjek

objek

misalnya karya seniyang dapat berupa

penelitian agar mendapatkan infomrasi dan

gambar, patung, film, dan lain-lain.Studi

data yang akurat, peneliti menentukan

dokumen merupakan pelengkap dari

informasi.

pengunaan

Adapun

subjek

dan

dan

objek

penelitian adalah sebagai berikut :

bag

observasi

dan

wawancara dalam penelitian kualitatif.

a. Subjek Penelitian : 1. Sub

metode

2. Teknik analis data

kepegawaian

dinas

kesehatan kubu raya

Dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung

dan

pengumpulan

data

2. Bagian tata usaha puskesmas Korpri

dilakukan juga dalam periode tertentu

3. 3 orang staf puskesmas Korpri

serta data pada saat wawancara

b. Objek Penelitian Pengangkatan

3. Teknik keabsahan data pegawai

dalam

Pengecekan

keabsahan

data

yang

jabatan structural di lingkungan puskesmas

diambil peneliti menggunakan teknik

pada dinas kesehatan Kabupaten Kubu

triagulasi yaitu tahap orientasi, tahap ini

Raya khususnya puskesmas Korpri desa

adalah tahap prasurve kelokasi yang

sungai raya dalam kesehatan sungai raya

akan diteliti, tahan ekplorasi yaitu tahap

kabupaten kubu raya.

melakukan

wawancara

serta

dokumentasi, dan tahap memberchek setelah

diperoleh

dilapangan

baik

melalui

obesrvasi,

wawancara,

atau

dokumentasi selanjutnya peneliti akan 6 ARNI ASTUTI , NIM. E21111038 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


menccockkan

data

tersebut

permasalahn

yang

dengan

diteliti

guna

diberhentikan, memasuki usia pensiun atau meninggal dunia.

melengkapi atau merevisi. 2.

Keperdulian Atasan Langsung Para

pegawai

pada

umumnya

mendambakan keterlibatan atasan langsung

D. HASIL PEMBAHASAN

mereka dalam dalam perencanaan karir Berdasarkan

Teori

yang

masing

–

masing.Salah

satu

bentuk

dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (

keperdulian itu adalah memberikan umpan

2014:207-209)

balik

Mengatakan

agar

ddapat

kepada

pelaksanaan

para

tugas

pegawai masing

–

tentang masing

menentukan jalur karier dan tujuan karier

sehingga para pegawai tersebut mengetahui

pegawai

potensi yang perlu dikembangkan dan

yang

dapat

ditempuh

perlu

mempertimbangkan 5 faktor yang dijadikan

kelemahan

yang

perlu

diatasi.

teori utama pada penelitian ini diantara lain

Padagilirannya umpan balik itu merupakan

factor-faktor tersebut adalah :

bahan penting bagi para pegawai mengenai langkah apa yang perlu diambilnya agar

1.

kemungkinannya

Perlakuan yang adil Perlakuan

menjdi lebih besar. Perhatian yang lebih

berkarir.perlakuan yang adil itu hanya bisa

besar dari bagian kepegawaian terhadap

terwujud apa bila kriteria promosi di

pengembangan

dasarkan

–

organisasi menumbuhkan Royalitas yang

pertimbangan yang obyektif, rasional dan di

lebih tinggi dan komitmen organisasional

ketahui

kalangan

yang lebih besar dikalangan pegawai. Sikap

memberikan

demikian pada umumnya mengakibatkan

petunjuk tentang siapa diantara pekerja

keinginan pindah ke organisasi lain menjadi

yang wajar dan pantas untuk di promosikan

rendah karena para pegawai yakin bahwa

di masa depan dan demikian suplay internal

organisasi

dapat lebih terjamin. Berarti organisasi

kepentingan dan memuaskan kebutuhan

tidak selalu mencari tenaga kerja dari luar

para anggotanya.

secara

adil

dipromosikan

dalam

pada

yang

untuk

pertimbangan

luas

pegawai.Pengembangan

di

karir

para

anggota

berusahamemelihara

organisasi untuk mengisi lowongan yang terjadi secara lateral karena berbagaihal seperti adanya pekerja yang berhenti,

3.

Tingkat kepuasan. Meskipun

secara

umum

dapat

dikatakan bahwa setiap orang ingin meraih 7 ARNI ASTUTI , NIM. E21111038 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


kemajuaan, termasuk dalam meniti karier,

bahwa prinsip keadilan

ukuran

keberhasilan

memang

berbeda

–

tersebut

merupakan

dan kesamaan

yang

digunakan

kesempatan untuk dipertimbangkan untuk

beda.

Perbedaan

dipromosikan

akibat

tingkat

tidak

diterapkan

dalam

organisasi.

kepuasan seseorang berlain – lainan pula. Menarik untuk mencatat bahwa kepuasan

5.

Minat untuk dipromosikan.

dalam konteks karir tidak selalu berarti

Pendekatan yang tepat digunakan

keberhasilan mencapai posisi tinggi dalam

dalam

hal

menumbuhkan

organisasi, melainkan dapat pula berarti

pekerja untuk mengembangkan karir ialah

bersedia

menerima kenyataan bahwa,

pendekatan yang fleksibel dan proaktif.

karena berbagai faktor pembatas yang

Artinya, minat untuk mengembangkan karir

dihadapi oleh seseorang, pekerja “ puas “

sangat individualistik sifatnya. Seorang

apabila ia dapat mencapai tingkat tertentu

pekerja memperhitungkan berbagai faktor

dalam karirnya, meski pun tidak banyak

seperti usia, jenis kelamin, jenis dan sifat

anak tangga yang berhasil dinaikinya.

pekerjaan

Tegasnya, seseorang bisa “ puas “ karena

pelatihan yang pernah ditempuh, jumlah

mengetahui bahwa apa yang dicapainya itu

tanggungan dan berbagai variabel lainnya.

sudah merupakan hasil yang maksimal dan

Berbagai paktor tersebut dapat berakibat

berusaha mencapai anak tangga yang lebih

pada

tinggi akan merupakan usaha yang sia – sia

mengenbangkan

karena mustahil untuk dicapai.

berbagai faktor tersebut tidak mustahil

sekarang,

besarnya

minat

para

pendidikan

minat karirnya

dan

seseorang .

sebaliknya

membatasi keinginan mencapai jenjang 4.

Informasi tentang berbagai peluang

karir yang lebih tinggi. Hal ini berarti jenis

promosi

informasi yang

Parapegawai

dibutuhkan pun berbeda

umumnya

dari seorang pekerja kepekerja yang lain.

mereka

Disinilah letak pentingnya fleksibelitas dan

mengharapkan bahwa mereka memiliki

sikap proaktif dimaksud karena dengan

akses kepada informasi tentang berbagai

pendekatan

demikian

peluang untuk dipromosikan. Akses ini

mengelola

sumber

sangat penting terutama apa bila lowongan

mengetahui setiap keinginan pegawai dan

yang tersedia diisi melalui proses seleksi

menyesuaikan

internal yang sifatnya kompetitif. Jika akses

langkah tertentu berdasarkan keinginan

demikian tidak ada atau sangat terbatas,

yang individualistik tersebut.

mengharapkan

bahwa

bagian daya

pengambilan

yang manusia

langkah

–

para pekerja akan mudah beranggapan 8 ARNI ASTUTI , NIM. E21111038 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


6.

Pengangkatan PNS dalam Jabatan

b. Serendah-rendahnya memiliki pejabat 1

Struktural menurut BKN (Badan

(satu) tingkat dibawahjenjang pangkat

Kepegawaian

yang ditentukan.

Negara)

PP

No.13

c. Memiliki

tahun 2002. Tentang

kesatuan

pelaksanaan

kualifikasidan

tingkat

pendidikan yang ditentukan


d. Semua unsur penilaian prestasi kerja

tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

sekarang ukurannya bernilai baik dalam

dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah

2 (dua) tahun terakhir

diubah. Dalam peraturan pemerintah No.13

e. Memiliki

tahun 2002 pasal 12 ayat 1 dinyatakan : a. Bahwa untuk menjamin kepastian arah

kompotensi

jabatan

yang

diperlukan. f. Sehat jasmani dan rohani.

pengembangan karier ditetapkan pola

Disamping persyaratan sebagaimana

dasar karir dengan keputusan presiden.

dimaksud dalam angka 1(satu) pejabat

b. Pola dasar karier sebagaimana dimaksud

Pembina kepegawaian proses dan pejabat

dalam huruf (a) yang

merupakan pedoman

memuat

penyusunan

teknik pola

dan

karier

Pembina

kepegawaian

metode

memperhatikan

dengan

berikut:

daerah

faktor-faktor

perlu sebagai

menggunakan unsur-unsur antara lain

a. Senioritas

pendidikan formal , pendidikan dan

b. Usia

pelatihan,

c. Pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan

usia,

pangkat/golongan

,

masa

kerja,

ruang

tingkat

jabatan.

d. Pengalaman 7.

c. Setiap pimpinan istansi wajib menyusun dan menetapakan pola karier pegawai

Penetapan dan

Menurut

badan

promosi

jabatan

karier menurut

peraturan menteri aparatur Negara.

negeri sipil dilingkungan masing-masing berdasarkan pola dasar karier.

pengembangan

Persyaratan yang ditentukan BKN yang

tertulis

diatas

sejalan

dengan

kepegawaian

peraturan menteri pendayagunaan Negara

negera PP No.13 tahun 2002 pada pasal 12

aparatur Negara dan reformasi birokrasi

mengatakan untuk dapat di angkat dalam

republik Indonesia bahwa sesuai dengan

jabatan struktural seorang pegawai negeri

undang-undang No. 5 tahun 2014 di

sipil harus memenuhi syarat pengangkatan

tetapkan bahwa:

sebagai berikut :

1) Pengembangan karier telah ditentukan

a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil.

pasal 69 yang berbunyisebagai berikut: 9



2) Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan

dipromosikan

kualifikasi,kompetensi,

kejenjang

jabatan

yang telah tinggi.

penilaian kinerja dan keluluhan instasi

d. Promosi pejabat administrasi dan

pemerintah.

jabatan fungsional PNS di lakukan

3) Pengembangan

karier

PNS

oleh pejabat Pembina kepegawaian

sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

setelah mendapatkan perhubungan

dilakukan dengan memperhubungkan

tim

integritas dan moralitas.

instansi pemerintah.

4) Pola karier telah ditentukan pasal 71

e. Tim

yang berbunyi sebagaiberikut: a. Untuk

menjamin

penilai

kinerja

penilai

PNS

kinerja

pada

PNS

sebagaimana dimaksud pada ayat

potensi

PNS

(3) dibentuk oleh pejabat yang

dengan kebutuhan penyelenggaraan tugaspemerintah dan pembangunan

berwenang . 8.

Pengangkatan

kepala

puskesmas

perlu disusun pola karier PNS yang

menurut permenkes No 75tahun

terintegrasi secara nasional.

2014.

b. setiap instansi pemerintah menyusun

Menurut permenkes No 75 tahun

pola karier PNS secara khusus

2014 sebagai berikut:

sesuai

1. Pasal

dengan

kebutuhan

berdasarkan pola karier nasional. 5) Promosi PNS telah ditentukan pasal 73 yang berbunyi sebagai berikut: a. Promosi

PNS

di

mengatakan

puskesmas

merupakan unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

lakukan

berdasarkanperbandingan objektif b. Antara,kompetensi,kualitifikasdan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan,

32

kerjasama,kreatif

dan pertimbangan dari tim penilai kerja PNS pada instansi pemerintah, tanpa membedakan,suku,agama, ras golongan.

2. Pasal 33 ayat 1-5 sebagai berikut: a. Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala puskesmas b. Masa kerja dipuskesmas minimal 2(dua) tahun dan, c. Telah

mengikuti

pelatihan

manajemen puskesmas. 3. Kepala puskesmas bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dipuskesmas. 4. Dalam

melaksanakan

tanggungjawab

c. Setiap PNS yang memenuhi syarat

sebagaimanadimaksudkan kepada ayat

mempunyai hak yang sama untuk

(2) huruf a, maka kepala puskesmas merupakan tenaga kesehatan dengan 10



tingkat

pendidikan

paling

rendah

diploma tiga (D.3).

Seseorang dipromosikan seperti atasan langsung danbagian kepegawaian, pendapat tersebut

berkaitan

dengan

ketentuan

Pemerintah didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi

E. PENUTUP

Birokrasi Republik Indonesia UU No.5 tahun 2014 ayat 2 bahwa pola karier telah

1. Kesimpulan a. Proses

Pengangkatan

Kepala

berikut:

Puskesmas Pengangkatan korpri

kurang

pengangkatan

ditentukan pasal 71 yang berbunyi sebagai

kepala

puskesmas

memperhatikan menurut

BKN.

a. Untuk menjamin potensi PNS dengan

syarat

kebutuhan

penyelenggarakan

Dalam

pemerintah dan pembangunan perlu


disusun

bahwa pegawai negeri sipil untuk diangkat

berinteragrasi secara nasional.

menduduki

jabatan

struktural

pola

karier

tugas

PNS

yang

harus

b. Setipa instansi pemerintah menyusun

memenuhi syarat pengangkatan yang telah

pola karier PNS secara khusus sesuai

ditentukan, bahwa salah satu syarat yang

dengan kebutuhan berdasarkan pola

tidak terpenuhi dalam pengangkatan kepala

karier nasional puskesmas.

puskesmas tersebut adalah tidak memiliki kualitifikasi

tngkat

pendidikan

c. Promosi Pegawai

yang

Kegiatan dalam mempromosikan

ditentukan seperti yang tercantum pada

pegawai

syarat

merupakan

pengangkatan

dalam

jabatan

dalam salah

jabatan satu

struktural

tahapan

dalam

struktural pada huruf c kualifikasi tingkat

mengangkat jenjang karier aparatur Negara

pendidikan pada dasarnya akan mendukung

dalam

pelaksanaan tugas dalam jabatannya.

kedepan.dalam

b. Pengembangan Karier

pendayagunaan

pengembangan

kariernya

peraturan aparatur

menteri

Negara

dan

Pengangkatan PNS dalam jabatan

reformasi birokrasi Indonesia, bahwa sesuai

yang tidak sesuai dengan peraturan dan

dengan Undang-Undang No.5 tahun 2014

ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah

ayat 3promosi PNS telah ditentukan pasal

akan mempengaruhi perkembangan karier

72 pada ayat 2 yang berbunyi sebagai

PNS yang lainnya.Didalam pengembangan

berikut:

karier

lain

1. Promosi PNS dilakukan berdasarkan

dimaksud bahwa berbagai pihak berwenang

perbandingan objektif antara kompetensi

yaitu

memutuskan

pengenalam

layak

tidak

pihak

layaknya. 11



kualitifikasi , dan persyaratan yang

hendaknya

dibutuhkan oleh jabatan.

undang-undang yang telah ditetapkan.

2. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai

hak

dipromosikan

yang

kejenjang

sama

untuk

jabatanlebih

tinggi.

harus

Pukesmas korpri kepala

tata

mengikuti

peraturan

tidak memiliki tenaga

usaha,

semua

kegiatan

administrasi dilaksanakan 1 pekarya senior dan 2 tenaga honor sehingga menghambat

3. Promosi pejabat administrasi dan jabatan

kegiatan

administrasi

puskesmas

dan

fungsional PNS dilakukan oleh pejabat

menjadi tidak optimal oleh sebab itu

pembina kepegawaian.Setelah mendapat

penulis menyarankan, tenaga tata usaha

pertimbangan tim penilai kinerja PNS

dipuskesmas

pada instansi pemerintah.

administrasi berjalan lancar.

ditambah

agar

kegiatan

4. Tim penilai kinerja PNS sebagaimana

Perlakuaan yang adil itu hanya bisa

dimaksudkan pada ayat (3) dibentuk oleh

rasa terwujud apa bila kriteria promosi

pejabat yang berwenang .

didasarkanpada

Jadi sangat jelas diayat 2.UU NO.72

pertimbangan

–

pertimbangan yang obyektif,rasional dan

tahun 2014 tersebut bahwa pemerintah

diketahui secara luas dikalangan pegawai.

memberikan hak kepada Pegawai Negeri

Untuk mewujudkan pengangkatan pegawai

yang

biasa

dalam jabatan struktural yang profesional

dipromosikan kejenjang jabatan yang lebih

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

tinggi baik pejabat administrasi maupun

diperlukan yaitu :

sudah

memenuhi

syarat

jabatan fungsional bagi Pegawai negeri sipil

1. Perlakuan yang adil.

untuk berkarya didalam mencapai tujuan

2. Kepedulian atasan langsung

hidup yang lebih baik dimasa depan.

3. Informasi tentang berbagai peluang promosi jabatan. 4. Minat untuk dipromosikan.

2. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah

5. Tingkat kepuasan.

dikemukakan diatas, maka sebagai sarana pemecahan masalah penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

F. REFERENSI

Untuk memberikan kesempatan bagi PNS

untuk

kariernya, kesempatan

dapat

setiap pegawai

mengembangkan prosespengangkatan dalam

jabatan

1.

Buku-buku

Simamora Henry. 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit STIE YKPN , Yogyakarta. 12



Ekaningrum Indri F, 2002, The Bounderyless Caree, Pada Abad Jurnal (Kajian Ekonomi Manajemen dan Akuntasi) , Vol .IX .No.1 Februari 2002. FE Unika Soegijapranata. Semarang) Dalil Sandoro 2002 , Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Asmara Book , Yogyakarta. Glueck, greer, CG. 1997 Strategy Anghuman Resouces a Beneral Managerial Perspectue, NJ: Prantiee Hall, Engle wood Clifft. Sumitro, Nana 2001 Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perpektif PIO. Penerbit PIO Fakuktas Psikologi UI, Depok . P. Siagian, Sondang. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta :PT Bumi Aksara.

2.

Dokumen

Peraturan Pemerintah dan Perkemenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

13 ARNI ASTUTI , NIM. E21111038 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

Oleh ARNI ASTUTI NIM. E Abstrak

Recommend Documents