Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
IMPLEMENTASI PERATURAN NOMOR: 146/KEP-PDAM/2013 TENTANG DISIPLIN DAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KHATULISTIWA DI KOTA PONTIANAK Oleh: AMBRUDIN M NIM. E21111057 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015
Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah penegakan disiplin dan hukuman disiplin pegawai yang masih belum dilakukan sesuai dengan peraturan Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Nomor: 146/KEPPDAM/2013. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendiskripsikan dan menganalisa proses implementasi Peraturan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa Nomor 146/KEPPDAM/2013 Bab VII tentang Disiplin Dan Hukuman Disiplin Pegawai PDAM Kota Pontianak. Untuk melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut peneliti mengacu pada pendapat Jones (1994:296), teori ini dipilih karena dianggap relevan dengan indikasi permasalahan yang hendak diteliti, meliputi; organisasi, interpretasi dan aplikasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara organisatoris tanggungjawab untuk menegakkan disiplin kerja pegawai di PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, berada pada masing-masing kepala bagian. Seperti pemberian teguran lisan, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh kepala bagian pada masing-masing bagian, akan tetapi sanksi yang diberikan tidak konsisten, sehingga peraturan direktur umum tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap peningkatan disiplin pegawai PDAM. Interpretasi pegawai terhadap peraturan Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Nomor: 146/KEP-PDAM/2013 tentang disiplin dan hukuman disiplin pegawai, masih rendah. Rendahnya pemahaman pegawai terhadap peraturan Direktur Utama terlihat dari masih terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai. Aplikasi/penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin belum dilaksanakan secara konsisten, artinya tidak ada ketegasan dari pihak manajemen dalam pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai. Kata-kata kunci: Implementasi, Organisasi, Interpretasi, Aplikasi
THE IMPLEMENTATION REGULATION NOMOR 146/KEP-PDAM/2013 ABOUT DISCIPLINE AND PUNISHMENT DISCIPLINARY EMPLOYEES AT PDAM TIRTA KHATULISTIWA AT PONTIANAK CITY Abstract The problem of the research is the emforcement of disciplinary punishment and discipline which is still not in accordance with the regulation of the Head Director. This research aims to description and analysis the process implementation regulation of the Head Director Nomor 146/KEP-PDAM/2013 about discipline and punishment disciplinary employees at PDAM Tirta Khatulistiwa At Pontianak City. To perform the analysis of these problems, researchers refer to opinions Jones (1994:296), this theory was chosen because it was considered relevant to the indication of problems researched, covers the organizations, interpretation and application. Type of this research is a descriptive. Research result show that in organizatoris the responsibility for the work employees at PDAM Tirta Khatulistiwa At Pontianak City is at the Head of each Section. As the granting of an oral reprimand, coaching and controlling done by the respective Sections, but the punishment given is inconsistent, so the Head Director of the regulations
1
has’nt impact on to increased discipline employees at PDAM Tirta Khatulistiwa At Pontianak City. Interpretation employees of the Regulations against Head Director PDAM Tirta Khatulistiwa kota Pontianak Nomor: 146/KEP-PDAM/2013 about discipline and punishment disciplinary employees, is still low. Low level of understanding of the employees against the regulation of Head Director still visible from violations of discipline commited by employees. Application/implementation of the punishment against violation of discipline have’nt been implemented consistenlly, it means there is no firmness of the management in the enforcement of punishment against violation of discipline commited by employees. Keywoods: Implementation, Organization, Interpretation, Application
studi pendahuluan pada PDAM kota
A. PENDAHULUAN
Pontianak
terdapat
fenomena,
bahwa
Kedisiplinan seorang pegawai tidak
penegakan disiplin kerja pegawai masih
mungkin akan tercipta tanpa adanya
belum dilakukan sesuai dengan Peraturan
penegakan
Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa
peraturan
disiplin
oleh
pimpinan organisasi. Seharusnya seorang
Kota
pemimpin yang memiliki kewenangan,
PDAM/2013 Tanggal 1 Juli 2013 BAB II
menindak atau memberi teguran kepada
pasal 2 bagian kesatu poin c dan d serta
pegawai yang tidak disiplin atau yang
bagian kedua poin b tentang tentang
melakukan pelanggaran. Akan tetapi tidak
disiplin dan hukuman disiplin pegawai.
banyak pemimpin yang dapat menegakkan
Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa
peraturan
indikasi, antara lain:
sesuai
Pontianak
Nomor:
146/KEP-
dengan
peraturan
yang
berlaku.
kejelasan kewenangan dalam pemberian
Mengacu pada Peraturan Direktur Utama
hukuman kepada pegawai yang melakukan
PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak
pelanggaran
Nomor:
tentang
dikenal dengan istilah 705, yaitu pegawai
disiplin dan hukuman disiplin, pegawai
tersebut datang kekantor dan absen pada
PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak
jam 7.00 wib, akan tetapi setelah absen
semestinya memiliki kedisiplinan kerja
pegawai yang bersangkutan meninggalkan
yang
pentingnya
pekerjaan tanpa ada keterangan atau
keberadaan PDAM sebagai penyedia dan
perintah dinas, dan kembali lagi hanya
pelayanan air bersih, karena air merupakan
untuk absen pada pukul 17.00 wib. Masih
kebutuhan pokok dan sumber kehidupan
rendahnya
bagi manusia dan seluruh mahluk hidup
pegawai
lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan
Utama, terlihat dari pegawai yang absen
perundang-undangan
146/KEP-PDAM/2013
tinggi,
mengingat
disiplin
tidak adanya
jam
pemahaman terhadap
kerja
yang
(interpretasi)
peraturan
Direktur
2 AMBRUDIN M , NIM. E21111057 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
(tidak masuk kantor) tanpa ada keterangan
Hukuman Disiplin Pegawai Perusahaan
selama lebih 10 hari kerja berturut-turut
Daerah
dalam
Khatulistiwa Di Kota Pontianak.
1
(satu)
bulan.
Hal
tersebut
Air
Minum
(PDAM)
Tirta
bertentangan dengan Peraturan Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Nomor: 146/KEP-PDAM/2013
B. KAJIAN PUSTAKA
Tanggal 1 Juli 2013, BAB II pasal 2, yang berbunyi “pegawai wajib melaksanakan
Mengutip pendapat Mustopadijaja
ketentuan waktu kerja 8 (delapan) jam
(2003:5),
dalam 1 (satu) hari atau 40 jam dalam 1
kebijakan publik pada dasarnya adalah
(satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja
suatu keputusan yang dimaksudkan untuk
dalam 1(satu) minggu. Penerapan sanksi
mengatasi permasalahan tertentu, untuk
terhadap
melaksanakan
pelanggaran
disiplin
belum
yang
mengatakan
kegiatan
tertentu
bahwa:
yang
dilaksanakan secara konsisten, atau tidak
dilakukan oleh instansi yang berwenang
ada ketegasan dari pihak pimpinan dalam
dalam
pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran
pemerintahan
disiplin yang dilakukan oleh pegawai, hal
implementasi
tersebut terlihat dari pegawai terlambat
pelaksanaan keputusan kebijakan dasar,
masuk kantor dan meninggalkan kantor
biasanya dalam bentuk undang-undang,
sebelum waktunya (pulang cepat). Selain
namun dapat pula berbentuk perintah-
itu sebagian besar pegawai tidak mengikuti
perintah
penggunaan
seragam
sudah
eksekutif yang penting atau keputusan
ditentukan.
Terhadap
permasalahan
badan peradilan. Lazimnya, keputusan
tersebut,
pimpinan
yang
penyelenggaraan Negara.
Sedangkan
kebijakan
atau
tugas
adalah
keputusan-keputusan
sudah
tersebut mengidentifikasikan masalah yang
bukan
ingin diatasi, menyebutkan secara tegas
merupakan rahasia umum di lingkungan
tujuan sasaran yang ingin dicapai, dan
PDAM, akan tetapi tidak adanya ketegasan
berbagai
tindakan dari pimpinan terhadap pegawai
mengatur proses implementasinya.
mengetahuinya,
karena
PDAM
rangka
sudah
yang melakukan pelanggaran tersebut.
cara
untuk
menstrukturkan/
Sebagai acuan dalam melakukan
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka
analisis
tujuan
untuk
rendahnya penegakan peraturan Direktur
mendiskripsikan dan menganalisa proses
Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Kota
implementasi Peraturan Nomor 146/KEP-
Pontianak Nomor: 146/KEP-PDAM/2013,
PDAM/2013
penulis mengacu pada pendapat yang
penelitian
ini
tentang
adalah:
Disiplin
Dan
terhadap
permasalahan
masih
2 AMBRUDIN M , NIM. E21111057 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
dikemukakan Jones (1994:296), dimana
keputusan untuk mengambil keputusan
implementasi
atau
merupakan
proses
yang
mengadili,
bertindak
atau
memerlukan tindakan-tindakan sistematis
memerintah yang harus dibedakan
yang terdiri dari:
dengan istilah kesewenang-wenangan (authocracy-authocratic). 3). Facilities; Dukungan fasilitas berupa
1. Dimensi Organisasi Implementasi
kebijakan
sarana dan prasarana sangat menentukan
memerlukan perintah atasan yang jelas dan
keberhasilan
tegas, dan perlu memberikan sanksi bagi
kebijakan.
aparat
sebagaimana
disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan
(1994:176),
jenis pekerjaan yang dilakukan dalam hal
memerlukan
ini juga berhubungan dengan fungsi,
yang
dikemukakan bahwa
melanggar, oleh
setiap
Jones
kegiatan
implementasi Penyediaan
fasilitas
jabatan,
dengan pihak yang membuat kebijakan dan
dengan tujuan agar setiap pegawai dapat
juga dengan pihak yang melaksanakan
melakukan
tugas
yang
dibebankan
kebijakan.
kepadanya
dengan
baik
dan
organisasi
adalah
kebijaksanaan
kerja
organisasi yang mampu berkomunikasi
Tujuan
dan
suatu
organisasi
dapat
menjalankan program-program yang telah
berprestasi lebih baik. Sehubungan dengan
dirancang. Dimensi organisasi meliputi;
dukungan
1). Staff; Manusia merupakan sumber daya
prasarana ini, organisasi, interpretasi dan
yang terpenting dalam menentukan keberhasilan
suatu
sumber
daya
implementasi 2. Dimensi Interpretasi
menuntut adanya sumber daya manusia
Dimensi
berkualitas
pekerjaan
yang
sesuai
dengan
diisyaratkan
oleh
kebijakan.
interpretasi
mengutip
pendapat Jones (1994:178): agar tidak terjadi
kebingungan
apa
yang
akan
dilakukan oleh para pelaksana kebijakan,
2). Authority (kewenangan) yang cukup; Wewenang
dan
aplikasi.
kebijakan. Setiap tahap implementasi
yang
sarana
hubungan
haruslah memahami dan mengetahui apa
antara individu, satu dengan lainnya
yang seharusnya mereka lakukan, sehingga
kebawahan.
Selanjutnya
Ndraha
para pelaksana dapat memahami dengan
(2003:99),
mengatakan
bahwa
pasti tujuan apa yang hendak dicapai
kewenangan
dalam implementasi kebijakan tersebut.
merupakan kekuasaan atau hak yang
Berdasarkan penjelasan mengenai dimensi
diberikan
interpretasi yang telah dipaparkan, jelaslah
wewenang
merupakan
maka mereka yang menerapkan keputusan
atau
atau
didelegasikan,
3 AMBRUDIN M , NIM. E21111057 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
bahwa para pelaksana kebijakan harus
C. METODE PENELITIAN
memahami dan mengetahui dengan baik mengenai
substansi
kebijakan,
makna
Sesuai
dengan
latar
belakang
kebijakan, dan tujuan kebijakan agar
masalah dan tujuan
penelitian, maka
penfsiran ini tidak menyimpang dari
penelitian ini tergolong jenis penelitian
kebijakan tersebut.
deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Subjek
3. Dimensi Aplikasi Aplikasi ialah penerapan secara
penelitian adalah pegawai pada Perusahaan
rutin dari segala keputusan dan peraturan-
Daerah
peraturan dengan melakukan kegiatan-
Khatulistiwa Kota Pontianak, penunjukkan
kegiatan
untuk
Air
Minum
(PDAM)
Tirta
tercapainya
tujuan
innforman penelitian menggunakan teknik
(1994:
328),
purposive, Sedangkan untuk melakukan
mengemukakan bahwa: dalam aplikasi
cross check terhadap data primer yang
kebijakan,
untuk
diperoleh
dalam
pegawai, penulis melakukan wawancara
melaksanakan kebijakan, disertai dengan
kepada informan kunci, yaitu: Direktur
pengelolaan
Administrasi dan keuangan PDAM Tirta
kebijakan.
memiliki
Jones,
pelaksana strategi
dituntut
yang
tepat
terhadap
pendukung
melalui
wawancara
kepada
kebijakan, serta antisipasi terhadap pihak
Khatulistiwa
Kota
yang dirugikan. Berdasarkan pernyataan
Umum
Personalia
tersebut, maka aplikasi kebijakan publik
Khatulistiwa
ini merupakan upaya yang menekankan the
Personalia PDAM Tirta Khatulistiwa Kota
establishment of policy goals, agar tujuan
Pontianak
dan
kebijakan tersebut dapat tercapai secara
Pembinaan
Pegawai
PDAM
Tirta
efektif dan efisien. Dengan mengacu pada
Khatulistiwa
Kota
Pontianak.
Objek
pendapat
penelitian
Jones
(1994:296)),
dalam
dan
Pontianak,
Kota
ini
Kabag.
PDAM
Tirta
Pontianak,
Kasi
Karu
adalah
Administrasi
implementasi
melakukan analisis terhadap persoalan
peraturan Direktur Utama PDAM Kota
tersebut diharapkan implementasi disiplin
Pontianak Nomor: 146/KEP-PDAM/2013,
dan
pegawai
tentang disiplin dan hukuman disiplin
peraturan
pegawai Perusahaan Daerah Air Minum
hukuman
dilaksanakan
sesuai
disiplin dengan
Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa
(PDAM)
Kota
Pontianak, yang menurut hemat penulis
Pontianak
Nomor:
146/KEP-
PDAM/2013.
Tirta
Khatulistiwa
di
penegakan
disiplin
pegawai
dilakukan
secara
maksimal
Kota
belum oleh 4
AMBRUDIN M , NIM. E21111057 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
manajemen Perusahaan Daerah Air Minum
diterapkan secara konsisten. Hal tersebut
(PDAM)
dilihat berdasarkan aspek: kemampuan
Tirta
Khatulistiwa
Kota
Pontianak.
sumberdaya pelaksana, tanggungjawab dan
Teknik
yang
kewenangan pelaksana penegakan disiplin
digunakan adalah: observasi, wawancara,
kerja pegawai pada PDAM kota Pontianak,
dan teknik dokumentasi. Instrumen yang
terutama mengenai kewenangan dalam
digunakan
penegakan disiplin kerja pegawai masih
melalui
pengumpulan
data
dalam
pengumpulan
pendekatan
kualitatif,
data dalam
kurang memadai,
karena tidak adanya
penelitian ini adalah peneliti sendiri,
kejelasan kewenangan dalam pemberian
dengan didukung oleh alat bantu, seperti
hukuman kepada pegawai yang melanggar
alat
disiplin
tulis
dan
membantu
alat
lainnya.
memperoleh
Untuk
data
kerja.
Interpretasi
pegawai
yang
terhadap peraturan Kota Pontianak Nomor:
peneliti
146/KEP-PDAM/2013 tentang disiplin dan
menggunakan alat. Analisis data dalam
hukuman disiplin pegawai, masih rendah.
penelitian ini menggunakan pendekatan
Rendahnya pemahaman pegawai terhadap
kualitatif. Adapun teknik analisis data yang
peraturan Direktur Utama terlihat dari
digunakan mengacu pada model analisis
masih terjadinya pelanggaran disiplin yang
data interaktif dari Miles and Huberman
dilakukan oleh pegawai, misalnya datang
(dalam Sugiono 2011: 246-253), meliputi:
kekantor terlambat, tidak absen, tidak
reduksi data, display data, dan verifikasi
masuk kantor lebih dari seminggu berturut-
data.
atau
turut. Pemberian pemahaman pegawai
data,
terhadap
diperlukan dalam penelitian ini
Sedangkan
pemeriksaan
validitas
keabsahan
peraturan
Nomor:
146/KEP-
menggunakan teknik triangulasi dengan
PDAM/2013 tentang disiplin dan hukuman
sumber data.
disiplin pegawai sudah dilakukan dalam bentuk sosialisasi, baik secara langsung
. D. HASIL
kepada PENELITIAN
DAN
antara
lain
melalui
pertemuan yang dilakukan oleh masingmasing
PEMBAHASAN
pegawai
unit
kerja,
maupun
berupa
pembagian fotocopy peraturan. Aplikasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
peraturan
nomor:
berkaitan
dengan
kejelasan
petunjuk
pelaksana dan petunjuk teknis kewenangan
146/KEP/PDAM/2013 tentang disiplin dan
dalam
pemberian
hukuman disiplin pegawai PDAM tirta
pegawai
khatulistiwa Kota Pontianak, masih belum
pelanggaran disiplin, secara jelas termuat
yang
hukuman
kepada
melakukan
tindak 5
AMBRUDIN M , NIM. E21111057 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
dalam
peraturan
Nomor:
masih terjadinya pelanggaran disiplin yang
146/KEP/PDAM/2013 tentang disiplin dan
dilakukan
hukuman disiplin pegawai, akan tetapi
Aplikasi/penerapan
aplikasi/penerapan
pelanggaran disiplin belum dilaksanakan
sanksi
terhadap
oleh sanksi
secara
secara
ada
ketegasan dari pihak manajemen dalam
ketegasan dari pihak manajemen dalam
pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran
pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh pegawai.
artinya
tidak
disiplin yang dilakukan oleh pegawai.
artinya
terhadap
pelanggaran disiplin belum dilaksanakan konsisten,
konsisten,
pegawai.
tidak
ada
Sebagai solusinya diharapkan adanya dukungan
direksi
terhadap
usulan/rekomendasi penjatuhan hukuman dari
E. KESIMPULAN DAN SARAN
Karu
Administrasi
Pembinaan
Pegawai, Kasi Personalia serta Kabag. Berdasarkan hasil penelitian yang
Umum dan Personalia terhadap pegawai
telah dipaparkan tersebut, maka dapat
yang melakukan pelanggaran. Implementor
disimpulkan bahwa secara organisatoris
diharapkan dapat menjelaskan secara rinci
tanggungjawab untuk menegakkan disiplin
peraturan-peraturan yang sering dilanggar,
kerja pegawai di PDAM Tirta Khatulistiwa
berikut
Kota Pontianak, berada pada masing-
diinformasikan kepada pegawai melalui
masing kepala bagian. Seperti pemberian
diskusi aktif baik secara formal maupun
teguran
informal.
lisan,
pembinaan
dan
konsekwensinya
Penerapan
dan
sanksi
pengawasannya dilakukan oleh kepala
pelanggaran
bagian pada masing-masing bagian, akan
dilaksanakan secara konsisten, artinya
tetapi sanksi
pemberian sanksi terhadap pegawai yang
yang diberikan
tidak
disiplin
terhadap
konsisten, sehingga peraturan direktur
melakukan
umum
mempunyai
diberlakukan dalam cara yang sama, tidak
pengaruh terhadap peningkatan disiplin
membeda-bedakan dan diberikan sesuai
pegawai
dengan
tersebut
PDAM.
tidak
Interpretasi
pegawai
terhadap peraturan Direktur Utama PDAM
tindakan
hendaknya
tingkat
indisipliner
pelanggaran
yang
dilakukan oleh pegawai.
Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Nomor: 146/KEP-PDAM/2013 tentang disiplin dan hukuman disiplin pegawai, masih rendah. Rendahnya pemahaman pegawai terhadap peraturan Direktur Utama terlihat dari 6 AMBRUDIN M , NIM. E21111057 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
F. DAFTAR PUSTAKA
Winarno, Budi. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo
1. Buku-Buku Agustino. L. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung Bekerja sama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
2. Peraturan: Peraturan Direktur Utama PDAM Kota Pontianak Nomor: 146/KEP-PDAM/2013 Tanggal 1 Juli 2013 BAB VII tentang disiplin dan hukuman disiplin pegawai.
Anderson, J.E. 1979. An Introduction, 3 ed. Boston New York: Hougton Miffin Company. Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Dunn, William N. 1998. Pengantar Analisis Kebyakan Publik, Edisi 1: I. Penyunting Muhadjir Darwin. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington: Cogressional Quaerterly Inc. Jones, Charles O. 1994. An Introduction to the Study of Public Policy. Third Edition Monterey, California: Books/Cole Publishing Company. Miles Matthew B.dan A Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Tjetjep Rohendi Rohidi (Penterjemah). Jakarta: Universitas Indonesia Press. Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mustopadijaja. 2002. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Guru. Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia. 7 AMBRUDIN M , NIM. E21111057 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
