REPUBLIJ[ INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN TRANSPORTASI, INOVASI DAN TEKNOLOGI REPUBLIK AUSTRIA
MENGENAI
KERJASAMA Dl SEKTOR TRANSPORTAS!
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kementerian Transportasi, lnovasi dan Teknologi Republik Austria secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" pada Nota Kesepahaman ini,
MENGINGAT bahwa Nota Kesepahaman ini menetapkan kerjasama antara , "Para Pihak" di sektor transportasi, infrastruktur transportasi dan kerjasama teknis serta pertukaran pengalaman;
MENGAKUI pentingnya sektor transportasi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial bagi kedua negara;
BERDASARKAN pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara; 1
Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut :
Pasal1
Tujuan Tujuan dari Nota Kesepahaman ini (selanjutnya disebut sebagai Nota) adalah untuk mengembangkan dan mempererat kerjasama di bidang transportasi, infrastruktur transportasi, kerjasama teknis dan pertukaran pengalaman antara kedua Pihak melalui kerjasama sebagaimana tercantum pada Pasal 2 dari Nota ini.
Pasal2 Ruang Lingkup Kerjasama
1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama dibawah Nota 1m
mencakup bidang-
bidang sebagai berikut :
a. Perencanaan dan desain dibidang transportasi b. Kerjasama teknis dibidang transportasi c. Pengembangan,
konstruksi,
supervisi
dan
manajemen
dibidang
transportasi d. Transportasi antar moda e. Keselamatan dan keamanan transportasi, sesuai dengan Perjanjian lnternasional yang berlaku dan mengikat bagi kedua Pihak f.
Transportasi dan perlindungan lingkungan hidup
g. Teknologi transportasi, penelitian dan pengembangan h. Manajemen data dan informasi dibidang transportasi i.
Bidang kerjasama lain sejauh tercakup dalam Pasal 1 dan disepakati bersama secara tertulis oleh kedua Pihak
2
2) Kegiatan kerjasama di bawah Nota ini, tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing Negara, dapat berbentuk sebagai berikut :
a. Pertukaran informasi, pengalaman dan penelitian; b. Dialog dan kerjasama antara para ahli, staf, dosen dan para pengajar; c. Partisipasi dalam seminar teknis, pameran, workshop dan eksposisi di salah satu negara maupun di negara ketiga; d. Peningkatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan, pertukaran ilmu dan teknologi; e. Bentuk kerjasama lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
3) Kedua
Pihak akan membentuk kelompok kerja bersama yang akan
ditugaskan dengan verifikasi kriteria yang berbeda, pengawasan realisasi proyek dan penghapusan kendala-kendala yang mungkin
timbul
pada
waktu menerapkan ketentuan di dalam Nota ini. Kelompok kerja bersama akan melaksanakan pertemuan secara bergantian di Austria dan Indonesia serta berdasarkan permintaan dari salah satu Pihak dari Nota ini. Kelompok kerja bersama akan mengelaborasi dan memberikan informasi kegiatan terbaru serta melakukan pengawasan melalui pertemuan rutin dari proyek kerjasama yang disebutkan dalam Pasal 2 (1). Para peserta dari kelompok kerja bersama ini akan diusulkan oleh kedua Pihak
4) Salah satu dari kedua belah pihak dapat setiap saat meminta konsultasi terkait dengan Nota ini. Konsultasi tersebut akan dimulai secepatnya pada tanggal yang disetujui oleh kedua belah Pihak.
Pasal3 Lembaga Pelaksana
Pihak Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan kerjasama ini, untuk Pihak Austria dalam hal ini adalah Kementerian Transportasi, lnovasi dan Teknologi Republik
3
t
dengan koordinator proyek sektor terkait yang
Austria (BMVIT) bersama diusulkan oleh BMVIT.
Pasa14 Pelaksanaan
Proyek kerjasama yang khusus dan kegiatan yang dilaksanakan di bawah Nota ini akan dinegosiasikan dan diwujudkan dalam pengaturan terperinci secara terpisah antara Para Pihak, yang mencakup pokok pembahasan, prosedur dan jangka waktu kerjasama yang akan dilakukan, lembaga yang terlibat, pembiayaan, dan hal-hal lain yang sesuai terkait dengan persyaratan kerjasama tersebut.
Pasal5 Hak Kekayaan lntelektual
1) Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku pad a masing-masing Pihak,
Para
Pihak
akan
menyediakan
perlindungan
efektif
dan
pendistribusian hak kekayaan intelektual, termasuk kepemilikannya dan penggunaan hukumnya, yang dialihkan atau disusun berdasarkan Nota ini.
2) Dalam hal terkait perlindungan dan pendistribusian hak kekayaan intelektual, termasuk perlindungan terhadap hak yang syah dari pihak ketiga, dengan bersungguh sungguh memperhatikan porsi yang sama dari kepemilikan berdasarkan kontribusi dari peserta tersebut, akan diatur dengan tiap perjanjian proyek yang dilakukan oleh Para Pihak, sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing.
Pasal6 Kerahasiaan lnformasi
1) Setiap Pihak akan bertanggungjawab untuk menjaga kera~asiaan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima atau diberikan kepada Pihak lain
4
selama periode pelaksanaan Nota atau perjanjian lain yang dibuat merujuk pada Nota.
2) Para Pihak dengan ini memutuskan bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku antara Para Pihak meskipun Nota ini diakhiri.
3) Ketentuan Pasal ini tidak akan bertentangan pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.
Pasal7 Batasan Personil
Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan Nota ini akan menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah negara tuan rumah, dan akan menghindari setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Nota ini.
Pasal8 Penyelesaian Perbedaan
Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul dari Para Pihak terkait dengan pelaksanaan atau penafsiran Nota ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi.
Pasal9 Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran
1) Nota kesepahaman ini mulai berlaku pad a tanggal penandatangannya oleh kedua belah Pihak.
2) Nota kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu lima tahun, dan setelah masa berlaku berakhir akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu lima tahun kedepan, sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu Pihak
5
tiga bulan sebelum waktu berakhirnya, secara tertulis atau melalui saluran diplomatik. 3) Pengakhiran dari Nota ini tidak akan mempengaruhi proyek-proyek atau program-program yang dilaksanakan sebelum pengakhiran Nota ini.
DITANDATANGANI rangkap dua di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2014, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah Bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk Kementerian Perhubungan
Untuk Kementerian Transportasi
Republik Indonesia
lnnovasi dan Teknologi Republik Austria
Signed
Signed
E.E. MANGINDAAN
DORIS BURES
Menteri
Menteri
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
THE MINISTRY OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE FEDERAL MINISTRY FOR TRANSPORT, INNOVATION AND TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA
CONCERNING
COOPERATION IN THE TRANSPORT SECTOR
The Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and the Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology of the Republic of Austria hereinafter referred to as "Sides" to this Memorandum of Understanding,
BEARING IN MIND that this Memorandum of Understanding sets forth the cooperation between Sides in the transportation sector, transport infrastructure and technical cooperation and exchange of experiences;
RECOGNIZING the importance of the transportation sector to economic and social development of both countries;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries;
1
Have reached the following understanding:
Article 1 Objectives
The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "Memorandum") is to develop and strengthen the cooperation in the area of transportation, transport infrastructure and technical cooperation and exchange of experiences between the Sides through the cooperation specified in Article 2 of this Memorandum.
Article 2 Scope of Cooperation
1)
The scope of cooperation activities under this Memorandum includes the following areas:
a.
Planning and designing in the field of transport
b.
Technical cooperation in the field of transport
c.
Development, construction, supervision and management in the field of transport
d.
lntermodality in transport
e.
Transport safety and Transport Security, in accordance with applicable international agreements to which both Sides are bound
f.
Transport and environment protection
g.
Transport technology, research and development
h.
Data and information management in the field of transport
i.
Other areas as far as they are covered by Article1 and mutually agreed in writing by the Sides
2
t
2)
Cooperative activities under this Memorandum, subject to the laws and regulations of their respective countries, may take the following forms:
a.
Exchange of information, experience and research ;
b.
Dialogue and cooperation between experts, personnel, lecturers and trainers;
c.
Participation
in technical seminars,
exhibitions,
workshops and
expositions in either country or in third country; d.
Capacity building, education and training, exchange of knowledge and technology;
e.
Any other forms of cooperation jointly decided by the Sides.
3) Both Sides will establish a joint working group which will be entrusted with the verification of different criteria, the supervision of project realization and the elimination of difficulties that might arise when applying the stipulations of the present Memorandum. The joint working group will meet alternatively in Austria and Indonesia and upon request of one of the Side to this Memorandum. The joint working group will elaborate and update activities and supervise through regular meetings the projects mentioned in Article 2 (1). The members of the joint working group will be nominated by the two Sides.
4) Either Side may at any time request consultation relating to this Memorandum. Such consultations will begin at the earliest possible date suitable to both Sides.
Article 3 Implementing Institution
On the Indonesian Side the Ministry of Transportation is in charge of the implementation of this cooperation , for the Austrian Side it is the Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT) together with a sector related project coordinator nominated by BMVIT.
3
(
Article 4 Implementation
Specific
cooperative
Memorandum
will
be
projects
and
negotiated
activities and
implemented
embodied
in
under
separate
this
detailed
arrangements between the both Sides, which may cover the subject, procedure and term of cooperation to be undertaken, the entities involved, funding, and other appropriate matters related to the condition of such cooperation.
Article 5 Intellectual Property Rights
1) In accordance with the laws and regulations prevailing in each of the Sides, the Sides will provide effective protection and distribution of intellectual property rights, including its ownership and legal use, which are being transferred or created in accordance with this Memorandum.
2) The issues of protection and distribution of intellectual property rights, including protection of a third party's legitimate rights, taking into full consideration the equitable portion of ownership based on the contribution of the respective participants, will be regulated by each project agreement concluded by the Sides, in accordance to their respective laws and regulations. Article 6 Confidentiality of Information
1)
Each Side will undertake to observe the confidentiality and secrecy of document, information and other data received or supplied to the other Side during the period of the implementation of this Memorandum or any other agreements made pursuant to the Memorandum.
4
(
-
2)
The Sides hereby decide that the provision of this Article will continue to be mandatory between the Sides notwithstanding the cancellation of this Memorandum.
3)
The provision of this Article will not prejudice the prevailing laws and regulations of the countries.
Article 7 Limitation of Personnel
Any persons engaged in activities related to this Memorandum will respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country, and will avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives of this Memorandum.
Article 8 Settlement of Difference
Any dispute or difference which may arise between the Sides in relation to the implementation or interpretation of this Memorandum will be resolved amicably through consultation.
Article 9 Entry Into Effect, Duration and Cancellation
1) This Memorandum will become effective upon signature of both Sides.
2) This Memorandum is concluded for a period of five years and, after expiry of this period, will automatically be extended for additional periods of five years, unless it is not cancelled by one of the Side three months prior to its expiry in writing or through diplomatic channels.
3) The cancellation of this Memorandum will not affect the projects or programmes undertaken prior to the cancellation of this Memorandum.
5
DONE in duplicate in Jakarta on the day of 51h May 2014, in Indonesian and English, each of which will be deemed equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Memorandum, the English text will prevail.
For the Ministry for Transportation
For the Federal Ministry for
The Republic of Indonesia
Transport, Innovation and Technology The Republic of Austria
Signed
Signed E.E. MANGINDAAN
DORIS BURES
Minister
Minister
6
