newsletter #11 | MEI 2014
opini Menilai Pemilu sebagai Siklus OLEH KHOIRUNNISA AGUSTYATI >>Hlm. 5
#SinemaPemilu Sebelum Partai Korup Terpilih Kembali OLEH USEP HASAN SADIKIN >>Hlm. 7
editorial
Menilai Keberhasilan Pemilu 2014 Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menilai Pemilu 2014 sukses. Bias negarawan pada posisi SBY cukup mengganggu objektivitas penilaian. Tapi menilai gagal Pemilu 2014 pun terbilang bias jika lingkup pemilu sebatas pemunguatan dan penghitungan suara. Fakta 700-an TPS bermasalah untuk menilai gagal Pemilu 2014 terasa dibesar-besarkan saat kita tahu ada 545.764 TPS dalam penyelenggaraan pungut hitung 9 April lalu. Jika demokrasi punya indeks demokrasi, apakah pemilu punya indeks untuk mengukur kualitas pemilu secara numerik? >> KE HALAMAN 2
Kaleidoskop Pemilu 2014
>>Hlm. 9
NEWSLETTER #11 | MEI 2014
editorial
Menilai Keberhasilan Pemilu 2014 Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang persen, 2004 80 persen, 2009 70 persen, Pemilu Yudhoyono menilai Pemilu 2014 sukses. Bias 2014 malah naik menjadi 75 persen. negarawan pada posisi SBY yang juga petinggi Jumlah suara sah pun bisa salah satu partai peserta pemilu cukup menggambarkan Pemilu 2014 berjalan baik. Dari mengganggu objektivitas penilaian. Tapi menilai peraturan KPU ditetapkan jumlah surat suara sah gagal Pemilu 2014 pun terbilang bias jika lingkup adalah 124.972.491. Jika jumlah pemilih yang pemilu sebatas pemunguatan dan penghitungan menggunakan hak suaranya adalah 140.090.586 suara. Fakta 700-an TPS bermasalah untuk maka persentase suara sah sebesar 89 persen. menilai gagal Pemilu 2014 terasa dibesarKalau kita memakai penilaian berskala 4, E untuk besarkan saat kita tahu ada 545.764 TPS dalam 0 sampai A untuk 4, maka variabel tingkat suara penyelenggaraan pungut hitung 9 April lalu. sah Pemilu 2014 mendapat nilai A. Adakah indeks pemilu untuk bisa menilai Tingginya jumlah suara sah Pemilu 2014 kualitas pemilu secara numerik? Demokrasi menjadi bertambah nilai kesuksesannya karena punya indeks demokrasi yang digunakan untuk ada di konteks rumitnya Pemilu 2014. Sistem mengukur dan membandingkan kualitas proporsional daftar terbuka relatif tak demokrasi antarnegara. Ada indeks persepsi memudahkan pemilih karena pemilih pada korupsi untuk mengukur transparansi dan dasarnya didorong memilih caleg, bukan partai. akuntabilitas antarnegara terkait tingkat sehat KPU berinisiatif menyelamatkan suara warga berinvestasi perusahaan multinasional. dengan PKPU. Mungkin pemilu tak membutuhkan indeks Jika merujuk pada metode dasar memilih karena pada dasarnya, pemilu secara sistem caleg (bukan partai) di konteks sistem bermakna menghitung suara sah masuk dan proporsional daftar terbuka pun Pemilu 2014 mengubahnya menjadi kursi. Di akhir tahapan cukup berhasil. Ada 69 persen pemilih yang pemilu kita nanti bisa tahu, berapa jumlah memilih caleg, bukan partai. Artinya, hampir 70 partisipasi, suara sah, suara rusak, berapa suara persen warga mengerti, Pemilu 2014 memilih yang masuk hitungan kursi parlemen, berapa caleg, bukan partai. persen sebaran kursi bagi partai yang masuk Lalu bagaimana perkiraan efektivitas menjadi fraksi, seberapa efektifkah nanti ketika dewan dan pemerintahan hasil pemilu? Meski dikaitkan dengan poros eksekutif berdasar koalisi. efektivitas parlemen menyertai hasil pemilu Sangat bisa diukur secara numerik. Tak perlu eksekutif, tapi sebaran kursi terkait suara yang indeks untuk sesuatu yang sudah terukur angka. didapat partai dari perolehan suara hasil pemilu Jika merujuk kepada variabel yang bisa bisa menggambarkan sejauh mana parlemen bisa diukur secara angka, Pemilu Legislatif 2014 efektif menghasilkan regulasi. Rancangan sudah terlihat angka untuk menilainya setelah ambang batas parlemen (parliamentairy hasil rekapitulasi suara secara nasional threshold) 3,5 persen untuk DPR RI ternyata tak ditetapkan. Partisipasi pemilih 75 persen. Angka bekerja. Partai parlemen malah bertambah satu ini justru terbilang tinggi jika dibandingkan setelah sebelumnya periode 2009-2014 berjumlah pemilu di negara lain. Belum lagi kalau kita 9. Sebaran suaranya pun lebih merata mengaitkan kecenderungan partisipasi pemilih dibandingkan hasil pemilu lima tahun lalu. pemilu pasca-Reformasi yang turun 10 persen. Keadaan bagi rata kursi ini memberi catatan pada Setelah partisipasi pemilih 1999 sebanyak 90 pencalonan capres-cawapres untuk lebih persen, 2004 80 persen, 2009 70 persen, Pemilu kompromi agar mencapai atau mendekati 50+1 2 2014 malah naik menjadi 75 persen. kursi dalam koalisi partai.
NEWSLETTER #11 | MEI 2014
kompromi agar mencapai atau mendekati 50+1 kursi dalam koalisi partai. Pragmatisme partai itulah sebetulnya akar permasalahan pemilu di Indonesia. Rancangan undang-undang yang masih ditangani orangorang partai peserta pemilu merupakan faktor mendasar bermasalahannya pemilu. Kuasa oligarki partai sebagai salah satu alasan dipilihnya sistem proporsional daftar masih mendorong kuat rekayasa hasil pemilu untuk tetap memilih elite atau orang yang dekat kuasa elite. Penggunaan nomor urut bukan acak atau abjad pun pertanda anggota dewan sebagai petahana ingin terpilih lagi melalui pemilu. Perlu juga kita menjernihkan penilaian dari sentimentil pihak atau pengalaman kita masing-masing. Apakah masalah pemilu otomatis harus menunjuk KPU sebagai kambing hitam? Apakah kesalahan di pemilu lepas dari keterkaitan partai? Apakah kompleksitas pemilu yang menyulitkan warga dan penyelenggara tak bisa menyalahkan fraksi partai di komisi II DPR RI? Apakah memang kita lebih tepat menyalahkan KPU (sebagai institusi) dibandingkan partai/DPR RI? Dari semua penjelasan tersebut kita sadar, amatlah penting menempatkan pemilu sebagai proses panjang. Menilai pemilu berarti berdasar pertimbangan semua rentang tahapannya. Tentu kita tahu, pemilu bukan saja soal pemungutan suara yang cuma berlangsung satu hari (atau beberapa hari secara berkala). Penilaian terhadap pemilu janganlah terjebak dengan slogan berkepentingan kampanye partisipasi yang berbunyi, “5 menit di TPS menentukan untuk 5 tahun ke depan”. Undang-Undang No. 8/2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan tahapan penyelenggaraan pemilu adalah: a. perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; d. penetapan Peserta Pemilu; e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, 3
pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; g. masa Kampanye Pemilu; h. Masa Tenang; i. pemungutan dan penghitungan suara; j. penetapan hasil Pemilu; dan k. pengucapan sumpah/janji anggota DPR. Tak adil jika menyimpulkan gagal hanya merujuk di satu atau dua tahapan. Lalu kenapa sebagian pihak sudah menilai pemilu saat proses panjangnya belum selesai dan sejumlah ukuran angka pemilu belum diketahui? Tentu berbeda penilaian yang berdasar sentimentil negatif dengan yang berdasar evaluasi proses panjang tahapan. Ada penilaian yang destruktif dan ada penilaian yang konstruktif. [] USEP HASAN SADIKIN Redaktur pelaksana rumahpemilu.org
NEWSLETTER #11 | MEI 2014
opini
Menilai Pemilu sebagai Siklus OLEH KHOIRUNNISA AGUSTYATI Sekitar 700 TPS di hampir 20 provinsi di Indonesia mengalami tertukar surat suara pada Pemilu legislatif 9 April yang lalu. Banyak praktik politik uang terjadi. Jual beli suara marak terjadi pada saat rekapitulasi penghitungan suara. KPU lambat dalam merekapitulasi suara di tingkat nasional. Kalimat-kalimat tersebut menjadi headline media baik cetak dan elektronik pascapemilu 9 April yang lalu. Jika membaca judul-judul tersebut maka yang terkesan adalah peyelenggaraan Pemilu 2014 adalah Pemilu yang buruk. Apakah memang, penyelenggaraan Pemilu 2014 dapat dinilai buruk? The International IDEA melihat proses pemilu sebagai sebuah siklus yang tak terputus. Dalam siklus tersebut ada tiga periode, pertama periode pra-pemiliu, periode pemilu, dan periode pasca-pemilu. Dalam siklus tersebut yang termasuk dalam siklus pemilu antara lain misalnya; penyusunan dan perancangan peraturan terkait pemilu, termasuk pembuatan undangundang pemilu, rekrutmen para penyelenggara pemilu, penjadwalan pemilu, proses pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, kampanye, proses pemungutan suara, penghitungan suara, penyelesaian perselisihan hasil pemilu, pelantikan calon terpilih, pelaporan hasil penyelenggaraan Pemilu. Jika sudah masuk pada tahapan akhir yaitu pelaporan hasil Pemilu, maka siklus ini kembali ke awal. Misalnya adanya revisi terhadap undang-undang pemilu sebelumnya dan seterusnya. Sementara menurut ahli pemilu di Indonesia, Ramlan Surbakti menilai pemilu dalam kerangka free and fair. Menurut profesor ilmu politik ini, setidaknya ada tujuh indikator yang bisa digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat free and fair suatu pemilu. Tujuh indikator itu adalah: kesetaraan, kepastian hukum, persaingan yang bebas dan adil antar peserta 4
persaingan yang bebas dan adil antar peserta pemilu, partisipasi, penyelenggara pemilu yang independen dan professional, integritas proses pemungutan dan penghitungan suara, dan penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu. Untuk itu dalam menilai sebuah pemilu ada baiknya jika tak hanya melihat pada proses di hari pemungutan dan penghitungan suara saja. Perlu juga menilai bagaimana tahapan prapemilu. Salah satu tahapan yang masuk dalam tahapan pra-pemilu adalah proses pendaftaran pemilih. Pasal 19 UU 8/2012 mensyaratkan bahwa warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin memiliki hak pilih dan didata satu kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih. Adalah kewajiban KPU untuk memutakhirkan daftar pemilih. Dalam upayanya untuk memaksimalkan warga negara yang memiliki hak pilih untuk terdaftar dalam daftar pemilih, KPU membuka beberapa alternatif jika masih ada pemilih yang belum terdaftar di daftar pemilih tetap. Hal alternatif ini diakomodir melalui Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Bagi pemilih yang akan pindah memilih pun diberi ruang untuk masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pemutakhiran daftar pemilih pun melibatkan masyarakat, peserta pemilu, dan pengawas Pemilu. Pihak-pihak ini diberi waktu kesempatan untuk memberikan masukan kepada KPU jika mereka memiliki temuan terkait dengan daftar pemilih. Selain daftar pemilih yang akurat agar tingkat legitimasi pemilu tinggi tentu perlu tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Setidaknya tak menurun dari pemilu sebelumnya. Untuk itulah diperlukan sosialisasi pemilu yang dapat menjangkau seluruh pemilih. Harus diakui bahwa proses sosialisasi pada
NEWSLETTER #11 | MEI 2014
Harus diakui bahwa proses sosialisasi pada pemilu legislatif yang lalu belum maksimal. Misalnya hanya menonjolkan kapan tanggal pemilu tetapi belum menyosialisasikan bagaimana cara mencoblos yang sah. Padahal dalam surat suara yang diterima pemilih ada banyak sekali nama calon dan seorang pemilih diberi empat surat suara. Tentu bagi pemilih yang awam hal ini menyulitkan. Untuk melakukan pendidikan politik memang menjadi ranah dari partai politik dan juga Kesbangpol, untuk itu perlu ada kerja sama antara KPU dengan institusi tersebut untuk dapat mencerdaskan pemilih. Masalah lain yang ditemukan adalah terkait dengan distribusi logistik. Ditemukan hampir di 700-an TPS terdapat surat suara yang tertukar, jika dipersetasekan memang tak sampai satu persen dari seluruh TPS yang ada di Indonesia. Namun angka ini naik jika dibandingkan dengan pemilu yang lalu. Untuk itulah sudah seharusnya dipikirkan Standard Operating Procedure (SOP) yang dapat dilaksanakan dengan optimal. Selain itu juga terdapat masalah mengenai petugas KPPS di lapangan yang tak memahami cara kerja pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini dikarenakan proses rekrutmen anggota KPPS yang tak terbuka dan tak ada regenerasi perekrutan anggota KPPS. Memang tak dapat dipungkiri bahwa pada pemungutan suara 9 April lalu masih terdapat permasalahan. Namun perlu juga diapresiasi bahwa penyelenggara pemilu cukup terbuka dan akomodatif terhadap masukan-masukan publik untuk tahapan pemilu. Misalnya dalam pembuatan peraturan pembentukan daerah pemilihan DPRD Provinsi, KPU mau menerima masukan publik sehingga prinsip pembentukan dapil yang demokratis dapat diterapkan. Hal ini tentunya lebih menjamin kesetaraan kompetisi antar peserta Pemilu. Pembuatan peraturan KPU mengenai pencalonan pun bisa dinilai positif. Publik mendorong KPU agar memberikan sanksi kepada partai politik yang tak mencalonkan 30% perempuan dari daftar calon dan KPU pun menyikapi secara terbuka. Hal ini tentu memberikan kesempatan yang besar kepada calon 5
menyikapi secara terbuka. Hal ini tentu memberikan kesempatan yang besar kepada calon perempuan untuk bersaing. Dari semua itulah, penting menilai pemilu sebagai siklus. Bagaimana proses penyelenggaraan pemilu sejak tahapan pemilu dimulai perlu dipahami dan diapresi juga positifnya. Jika dilihat dari seluruh prosesnya maka dapat dikatakan bahwa penyelenggaran pemilu yang lalu berjalan dengan lancar dan relatif baik. Bahwasannya memang tak ada penyelenggaraan pemilu yang sempurna, untuk itulah peran dari seluruh pihak menjadi penting. Sehingga tak berlebihan rasanya jika kita memberikan selamat dan apresiasi bagi penyelenggara pemilu dan seluruh rakyat Indonesia. [] KHOIRUNNISA AGUSTYATI Peneliti Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem)
Pemilu
dan
NEWSLETTER #11 | MEI 2014
#sinemapemilu
Sebelum Partai Korup Terpilih Kembali OLEH USEP HASAN SADIKIN Aku punya ide bikin partai baru Namanya partai anjing Logo gambar partai garis segilima Tengahnya gambar anjing Punya program kerja korupsi terang-terangan Yang tak mau korupsi jangan masuk partai kami Kuasai suara di dewan rakyat yang terhormat Korupsi yang banyak biar modal balik lagi Begitu lirik lagu “Partai Anjing” oleh Iksan Skuter menutup film "Sebelum Pagi Terulang Kembali" (SPTK). Setelah "K VS K", film produksi Cangkir Kopi bersama Transparency Internasional Indonesia ini mencoba lagi menyampaikan antikorupsi melalui media film. Ada upaya di dalam cerita untuk mengaitkan langsung tema korupsi dengan realitas anggota dewan yang terpilih melalui pemilu beserta eksistensi pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mungkin ini yang dimaksud “tambahan” menurut KPK saat menilai Sebelum Pagi Terulang Kembali "kurang" film "K VS K". Sutradara: Lasja K.Susatyo; SPTK bercerita tentang satu keluarga dari Pemain: Alex Komang, Nungki Kusumastuti, pasangan suami-istri yang idealis. Yan (Alex Fauzi Baadila; Rilis: 2014; Durasi: 100 menit. Komang) pejabat berintegritas di Dinas seperti judul film ini, tak bisa langsung diucap Perhubungan dan Ratna (Nungki Kusumastuti) dalam keintiman relasi keluarga. Seperti dosen etika di Jurusan Filsafat, Fakultas Ilmu gambaran poster film, bangunan kehormatan Yan Budaya, Universitas Indonesia. Keluarga Yanmalah menjadi suram karena Yan berikan begitu Ratna berelasi dengan anggota parlemen, secara saja proyek pembangunan pelabuhan kepada anak publik dan privat sekaligus. Anggota DPR RI keduannya, Satria (Fauzi Badilah) yang ternyata bernama Hasan (Ibnu Jamil) merupakan calon berkolusi dengan Hasan. Merujuk makna suami Dian (Adinia Wirasti), anak terakhir Yan. integritas, ketaksesuaian penerapan kebenaran di Hasan mau mengeruk keuntungan pribadi dari ranah privat yang sifatnya keseharian justru akan investasi pembangunan pelabuhan. Undangmerusak penerapan kebenaran di ranah publik. undang dan anggaran bisa disiasati tapi penerimaan tender pihaknya harus disahkan Yan Basa-basi antikorupsi di pemilu sebagai wakil ketua Dinhub. Judul film SPTK bersama lagu Partai Anjing Dari cerita SPTK kita kuat menangkap, menyadarkan, ada kepuitisan pesan dari kedua keidealismean peran publik bisa sangat gagap di karya seni ini. Jika kita disodorkan kedua judul ranah privat bernama keluarga. Kebenaran, itu tanpa pemberitahuan bahwa keduanya karya seperti judul film ini, tak bisa langsung diucap 6 seni tentang (anti)korupsi, kita tak tahu sebelum dalam keintiman relasi keluarga. Seperti menikmati isinya. Nomativisme tak langsung ini gambaran poster film, bangunan kehormatan Yan
NEWSLETTER #11 | MEI 2014
itu tanpa pemberitahuan bahwa keduanya karya Akhir 2012 ICW mempublikasikan seni tentang (anti)korupsi, kita tak tahu sebelum peringkat partai terkorup. Partai Golkar berada menikmati isinya. Nomativisme tak langsung ini diurutan pertama dengan 12 kadernya yang mengingatkan basa-basi antikorupsi di pemilu. terkena kasus korupsi. Golkar diikuti Partai Setelah transparansi dan akuntabilitas keuangan Demokrat (10) dan Partai Demokrasi Indonesia partai dan dana kampanye tak kuat diupayakan Perjuangan (8). Peringkat ini bersumber dari melalui UU No. 8/2012 tentang Pemilu Legislatif pemberitaan media. Angka hasil akumulasi dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, LSM anggota dewan asal partai dari DPR RI, DPRD I, antikorupsi dan pemilu pun tak optimal membuat dan DPRD II yang mendapatkan status hukum penilaian kualitas partai peserta pemilu berdasar terpidana korupsi. jejak rekam berperspektif antikorupsi. Kenapa peringkat partai terkorup tak Bagi kita yang punya perhatian di isu dikeluarkan ICW di 2014? Padahal kebutuhannya antikorupsi pasti mengetahui, ada partai (beserta semakin meningkat bagi masyarakat untuk anggota dewannya) yang korup. Tapi lucunya memilih di pemilu. Malah staf khusus kita tak berani mengucap di publik bahwa partaikepresidenan, Andi Arief yang di 2014 membuat partai tertentu lebih korup. Ini menjadi paradoks ranking partai korup berdasarkan jumlah korupsi saat kita menempatkan korupsi sebagai salah satu anggota DPR RI dari tahun 2004 sampai 2014. permasalahan besar Indonesia. Kenapa kita tak Didapat Golkar diurutan pertama dengan berani mencegah pemerintahan korup melalui perbandingan anggota fraksi dan perolehan kursi, pemilu dengan mengajak tak memilih partai yang 40/235 (17%); lalu PDIP 27/203 (13%); relatif lebih korup? Demokrat 17/205 (8%); PAN 8/99 (8%); PKB Padahal, penting memberikan informasi 2/80 (3%); PPP 2/96 (2%); dan PKS 1/102 (1%). partai yang relatif bersih ke masyarakat untuk Tentu saja ranking ini tak meluas karena tak memilih di pemilu. Aktivis antikorupsi Reza diapresiasi dan didukung masyarakat, khususnya Syawawi mengatakan (6/1/2013), info partai LSM antikorupsi. korup sangat membantu warga untuk mengerti isu KPK melalui divisi pelayanan antikorupsi di pemilu. Bagi peneliti bidang masyarakatnya melakukan inisiatif Gerakan hukum TII ini, info partai korup mendorong Pemilu Bersih serta kampanye bertema “Pilih partisipasi warga mencegah pemerintahan korup yang Jujur”. Hal ini patut diapresiasi karena sejak melalui pemilu dengan memilih partai yang berdiri di tahun 2003, ini kali pertama KPK relatif bersih. Istilah integritas, transparansi, dana terlibat di pemilu. Sudah ada pemahaman di organisasi, dan kampanye partai masih jauh KPK, fungsi pencegahan korupsi dari KPK dimengerti warga. menjadi strategis diterapkan di pemilu. Dari Aktivis antikorupsi lainnya, Donal Fariz pemilu lah anggota dewan dipilih, lalu anggota menjelaskan (11/2/2014), partai tak bisa dewan ini pun akan menentukan posisi eksekutif, dilepaskan dari kadernya yang korup. Bagi menteri, dan orang-orang di komisi. peneliti bidang korupsi politik ICW ini, tindak Tapi pertanyaannya, siapa caleg yang pidana korupsi yang dilakukan anggota dewan tak jujur? Partai apa yang banyak calegnya berjejak bisa bersih dari keterkaitan partai dengan rekam berintegritas atau antikorupsi? “Pilih yang menyatakan anggota dewan tersebut sebagai Jujur” menjadi tak strategis (jika tak dibilang oknum. Kader partai di parlemen atau sebatas slogan) karena berada di konteks fungsionaris partai yang terjerat kasus korupsi tak ketidaktahuan pemilih, siapa yang jujur? Sikap bisa dipisahkan dengan partainya. Kader dan KPK di pemilu dengan aksi “Pilih yang Jujur” partai ibarat dua mata uang. Tindak suap dan terlalu puitis di konteks tingginya kebutuhan korupsi yang dilakukan kader partai informasi mengenai kualitas partai di pemilu menggambarkan partai itu sendiri. berdasar perspektif antikorupsi. Akhir 2012 ICW mempublikasikan peringkat Padahal, menurut Laporan Akhir Tahun KPK dari 7 partai terkorup. Partai Golkar berada diurutan 2010-2013, bisa dikumpulkan nama-nama orang pertama dengan 12 kadernya yang terkena kasus partai di pemerintahan yang terkait kasus korupsi.
NEWSLETTER #11 | MEI 2014
Padahal, menurut Laporan Akhir Tahun KPK dari 2010-2013, bisa dikumpulkan nama-nama orang partai di pemerintahan yang terkait kasus korupsi. Sayang, kita tak bisa tahu berapa jumlah kerugian negara dari setiap kasus itu. Kita pun harus mencari, setiap nama koruptur dari KPK itu berasal dari partai mana. KPK seharusnya bisa lebih membuka dan memudahkan akses data nama-nama orang partai yang terkait kasus korupsi dan telah berstatus hukum sebagai koruptor. Jika memang kita tak ada sentimentil dukungan terhadap personal atau partai dan meyakini data beserta status hukum para koruptor dalam meranking partai, kenapa tak dilakukan? Rilis ICW mengenai daftar 36 nama caleg yang diragukan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi tak relevan dengan kompleksitas Pemilu Legislatif 2014. Angka 36 nama caleg itu tak ada signifikansinya dalam sebaran 77 daerah pemilihan (dapil) DPR RI, 259 dapil DPRD provinsi, dan 2.102 dapil DPRD kabupaten/kota. Pemilu Legislatif 2014 yang menggunakan sistem proporsional daftar terbuka untuk DPR RI, DPRD I dan II (beserta sistem mayoritarian banyak wakil untuk DPD) kurang lebih menampung 200.000 caleg dari partai politik maupun perseorangan DPD di seluruh Indonesia. Jika 12 partai nasional mencalonkan 10 nama di setiap tingkat perwakilan, ada 360 nama caleg di surat suara. Masyarakat Aceh harus ditambah 3 partai lokal. Ini belum termasuk caleg DPD yang di setiap provinsinya kuran lebih 20 nama caleg. Jadi, pemilih ditawarkan kurang lebih 400 nama caleg dari total tiga atau empat surat suara. Dari keadaan terlalu banyaknya pilihan yang disertai kurangnya info jejak rekam caleg dan belum pahamnya rata-rata pemilih mengenai pemilu, Pemilu legislatif 2014 mengalami dampak berbalik, tak menawarkan apaapa kepada pemilih untuk menjadi rujukan memilih. Informasi peringkat partai terkorup atau terbersih penting karena bisa membantu masyarakat memilih. Jumlahnya hanya 12 (di Aceh ditambah 3 partai lokal). Jauh lebih sedikit dibandingkan caleg yang jumlahnya bisa 400-an di surat suara. Dari sedikitnya pilihan partai itu kita info partai korup/bersih memudahkan dalam memilih. Meski pasal 5 UU No. 8/2012 menyatakan Pemilu 2014 8
korup/bersih memudahkan dalam memilih. Meski pasal 5 UU No. 8/2012 menyatakan Pemilu 2014 menggunakan sistem proporsional daftar terbuka untuk DPR serta DPRD I dan II (untuk DPD bersistem mayoritarian banyak wakil), pemilih tetap bisa memilih partai. Penting menghukum partai yang banyak kader/orang-nya bermasalah hukum. Partai apa yang banyak kadernya korup dan merugikan negara saat memegang jabatan publik? Pertanggungjawaban apa dari partai secara lembaga terhadap permasalahan tersebut? Tak ada. UU pemilu, UU partai politik, dan UU lembaga publik pun tak bisa menunda keikutsertaan pihak-pihak bermasalah hukum di pemilu untuk menjalani pengadilan. Pemilu seharusnya bisa menghukum pihak/partai itu. Tentu saja dengan cara, setiap diri kita datang ke TPS memilih partai yang relatif tak korup. Pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 telah berlalu. Tak heran hasilnya menempatkan kembali partai korup meraup banyak suara. Dari semua hasil hitung cepat, peringkat perolehan suara partai mirip dengan peringkat partai korup. Kita tahu daerah seperti Banten, Riau , Sulawesi Selatan, Gorontalo, merupakan daerah yang korupsi, kolusi, dan nepotismenya dibangun dari kuasa partai dan dinasti keluarga, sekaligus. Para pesohor yang berjaya dari kuasa pemerintahan Orde Baru yang korup terpilih lagi bersama keluarga dan kerabat. Di Pemilu 2019 jangan sampai kita punya Yan Syndrom atau sindrom keluarga Yan-Ratna di SPTK. Kita tahu apa itu etika integritas tapi gagap menilai dengan sikap saat ada partai yang jejak rekam kelembagaan serta para kadernya yang koruptif. Ada kemungkinan Indonesia kembali menerapkan sistem proporsional daftar tertutup. Semoga dengan sistem yang kembali memilih partai (bukan personal caleg), kita bisa dengan kuat membuat info peringkat partai yang korup atau relatif bersih untuk ditawarkan kepada masyarakat. Sangat penting dilakukan, sebelum partai korup terpilih kembali. [] USEP HASAN SADIKIN Penikmat film Pengelola @JUJURisme
NEWSLETTER #11 | MEI 2014
Kaleidoskop Pemilu 2014
April 2014 01/04.
Delapan wilayah perwakilan Indonesia di luar negeri telah menggelar pemilu. Pemilu legislatif yang dipercepat (early voting) ini dilakukan pada tanggal 30 dan 31 Maret. Enam Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) melakukan pemilu pada 30 Maret. Enam PPLN terseut di antaranya Beijing dan Shanghai (Tiongkok), Hongkong, Kopenhagen (Denmark), Santiago (Cile), serta Brasilia (Brasil). Sementara itu, Kabul (Afganistan) dan Quito (Ekuador) menggelar pemilu pada 31 Maret. Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, meminta PPLN di sejumlah Negara yang belum melaksanakan pemilu agar mengoptimalkan semua saluran komunikasi. “Jangan ada WNI yang tidak mendapatkan informasi hari dan tanggal pemilu,” ujarnya. Berdasarkan DPT 15 Februari 2014, jumlah pemilih di luar negeri sebanyak 2.025.005 orang.
04/04. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia memberi ponten merah pada mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 20092014. Berdasarkan penelitiannya pada 2012, kinerja naggota DPR dinilai buruk. “Sebanyak 61,3 persen anggota dewan mendapat rapor sangat buruk dan 22,5 persen rapornya buruk,” ujar koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang, di Jakarta,
05/04.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) gagal meminta keterangan langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi. Pemanggilan ini terkait dengan laporan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kampanye Partai Demokrat. Ketua Harian Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan, mengatakan bahwa Bawaslu tidak perlu memanggil Yudhoyono atas dugaan penyalahgunaan fasilitas negara. Alasannya, pengurus Demokrat sudah mengklarifikasi masalahnya ke Bawaslu. “Tidak ada pelanggaran dan sudah diklarifikasi. Tidak perlu ada pemanggilan juga,” ujar Syarief di Jakarta, 04/04. Situs resmi kepresidenan, www.presidenri.go.id, kemarin (04/04) mengumumkan bahwa Presiden Yudhoyono dan sejumlah menteri melakukan safari ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia berangkat bersama Sudi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.
07/04. Markas Besar Kepolisian RI mencatat
38 pelanggaran tindak pidana pemilu selama masa kampanye terbuska pemilu legislatif 16 Maret hingga 5 April lalu. “Hingga saat ini baru 4 kasus yang P21, sisanya masih tahap penyidikan,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, di kantornya, 06/04. Lembaga ini menggunakan 300 Jenis pelanggaran yang paling banyak risalah rapat komisi dan tingkat kehadiran dalam ditemukan adalah soal politik uang, yakni sebanyak 635 rapat untuk mengukur kinerja anggota Dewan 12 kasus. Pelanggaran lain di antaranya satu kasus pada 2012. Penelitian dilakukan terhadap 519 dari pemalsuan dokumen atau ijazah, empat kasus 560 anggota Dewan setelah dikurangi anggota perusakan alat peraga, tiga kasus kampanye di luar yang meninggal dan menjalani pergantian. jadwal, serta 14 kasus pelanggaran lain. Boy Beberapa parameter penilaian adalah kunjungan mengatakan penanganan tindak pidana pemilu ini ke daerah pemilihan, rumah aspirasi, kehadiran merupakan hasil kerja sama kepolisian dengan Badan saat rapat komisi, penyampaian gagasan saat Pengawas Pemilu. Proses penyidikan, lanjutnya, rapat komisi, pelaporan harta kekayaan, serta dilakukan setelah Bawaslu menilai dugaan pelaporan kegiatan saat sidang dan reses. pelanggaran yang dilakukann paling lama lima hari. 05/04 09/04 9 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) gagal Pelaksanaan pemilu meminta keterangan langsung dari Ketua Umum 11/04
03/04.
NEWSLETTER #11 | MEI 2014
11/04.
Empat belas provinsi dan 44 kabupaten/kota melaporkan adanya surat suara yang tertukar. Anggota KPU, Arief Budiman, mengatakan kebanyakan yang tertukar adalah surat suara calon anggota DPRD kabupaten/kota. Arief mengklaim surat suara yang tertukar hanya terjadi di 118 tempat pemungutan suara, hanya 0,2 persen dari 545 ribu tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia. Pihak KPU tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu untuk mencari alternatif agar pemungutan suara tak perlu diulang di tempat pemungutan yang surat suara tertukarnya hanya lima lembar. KPU mempertimbangkan efisiensi karena menghadirkan pemilih lagi bukan hal yang mudah. “Bisa jadi jumlah pemilih menurun, malah banyak suara terbuang,” ujar Arief.
14/04. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu
15/04.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono apresiasi pelaksanaan pemilu legislatif 2014. Presiden menilai pemilu ini berjalan sukses. “Pemilu di tahun 2014 bisa dikatakan berjalan sebagaimana yang direncanakan: lancar, aman, dan tertib,” ujar Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di Istana Negara. Penasihat Pemantau dan Ahli Pemilu Kemitraan, Wahidah Suaib Wittoeng, mengatakan hal serupa. Ia menilai kesuksesan pemilu ini tak lepas dari komitmen KPU dalam penegakan aturan terhadap peserta pemilu dan transparansi. KPU kini lebih tegas menegakkan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu bagi partai, sesuai tingkatan dan calon DPD, yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye sesuai jadwal. Dari sisi komitmen transparansi, KPU sekarang dengan inisiatifnya membuka daftar pemilih tetap (DPT) online, daftar calon tetap (DCT) online, dan pemindaian formulir C1 dan lampirannya yang disajikan secara online di website. Akses C1 online sekarang bisa dibuka di http://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php.
dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengindikasikan serangan fajar pada pemungutan suara ulang yang digelar 13 hingga 15 April 2014 nilainya lebih tinggi disbanding pencoblosan 9 April 2014. Kecurangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkonsentrasi di daerah yang pengawasannya minim. “Apalagi di daerah yang tidak mendapat menetapkan tahapan Pemilihan Umum Presiden sorotan media,” ujarnya. Salah satu calon dan Wakil Presiden dalam Peraturan KPU anggota legislatif di daerah pemilihan Jawa Nomor 4 Tahun 2014. KPU juga telah Barat mengatakan bahwa serangan fajar ini lebih menyiapkan rancangan PKPU Kampanye Calon tinggi dari serangan fajar 9 April yang mencapai Presiden yang memperketat politik uang—dalam Rp15.000—20.000 per orang. “Panitia bentuk suvenir maupun berkedok sumbangan pemungutan suara meminta Rp 25 juta kepada sosial. Bahan kampanye berupa stiker, kaus, saya untuk mengamankan perolehan suara,” ujar topi, kalender, gantungan kunci, makanan, atau sumber tersebut. minuman berlogo pasangan yang dibagikan Ketua Badan Pengawas Pemilu, kepada pemilih nilainya tidak boleh lebih dari Muhammad, mengatakan belum mendengar Rp.50.000. laporan semacam itu. Dia tak yakin muncul Selain itu, dalam tahapan pencalonan, kecurangan seperti itu. Senada dengan Bawaslu, KPU akan membuka peluang partisipasi Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah, masyarakat untuk memberikan tanggapan mengatakan bahwa apa yang dikatakan terhadap bakal pasangan capres-cawapres. Perludem tidak benar. “Kondisi di sini “Ketika dokumen yang diserahkan kepada kami berlangsung lancar,” ujarnya setelah memantau itu sudah kami buka, sejak itu masyarkat dapat pemungutan suara ulang di 22 TPS, desa memberikan tanggapannya kepada KPU,” kata Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Ida Budhiati, Komisioner KPU. 15/04 17/04 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono apresiasi 10 Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah,
16/04.
NEWSLETTER #10 | ARPIL 2014
17/04. Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, yang menjadi pemantau pemilu luar negeri, berpendapat strategi pemilu lebih awal (early voting) di luar negeri belum membuahkan hasil menggembirakan. Anis menyampaikan lima hal yang belum diselesaikan dalam pelaksanaan pemilu di luar negeri. Pertama, informasi dan sosialisasi tentang pemilu belum maksimal. Kedua, daerah pemilihan luar negeri masuk DKI Jakarta II, padahal kepentinggannya jelas berbeda antara DKI dan luar negeri. “Jadi pilih DPR seolah siasia,” ujar Anis. Ketiga, DPR yang terpilih dari PPLN tidak ditempatkan di komisi yang terkait perlindungan buruh migran. Keempat, kinerja DPR belum maksimal dalam melindungi buruh migran sehingga kepercayaan rendah. Terakhir, perlindungan pemerintah kepada buruh migran masih buruk. “Buruh migran masih apatis terhadap pemilu meski ada early voting,” tutup Anis.
21/04. Sejumlah calon anggota legislatif
22/04.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengatakan forum organisasi kemasyarakatan tak bakal merekomendasikan nama untuk diusung sebagai calon presiden atau wakil presiden. Menurut Din, ormas Islam menyarankan agar partai Islam bersatu dalam payung koalisi untuk menghadapi pemilihan presiden. Koalisi partai Islam, ujarnya, bisa mengumpulkan 32 persen suara. Partai Islam juga disarankan menjajaki koalisi dengan partai nasionalis. Koalisi tersebut, ujarnya, diharapkan bisa menjadi kekuatan strategis dengan partai Islam menjadi pemimpinnya. "Kami tak berbicara figur orang per orang," katanya seusai rapat Forum Ukhuwah Islamiyah di kantor MUI, Jakarta, 21/04. Forum Ukhuwah Islamiyah dihadiri puluhan ormas Islam. Pertemuan kemarin digelar sebagai tindak lanjut pertemuan partai-partai Islam di Cikini, Kamis pekan lalu. Partai-partai Islam yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan belum menemukan kata sepakat ihwal koalisi partai berbasis massa Islam.
23/04.
Markas Besar Kepolisian RI dari kalangan artis terancam gagal melenggang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Perolehan menghentikan kasus-kasus dugaan pelanggaran suara mereka jauh dari angka bilangan pembagi pelaksanaan pemilihan umum legislatif pada 9 pemilih sebagai syarat mendapatkan kursi. April lalu. Kepala Polri, Jenderal Sutarman, Direktur Riset Saiful Mujani, Djayadi Hanan, mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus mengatakan, “Masyarakat sekarang kurang yang dihentikan merupakan kasus dugaan politik meminati caleg artis.” uang pemilu legislatif. “Yang sudah P-21 (berkas Menurut hitung cepat Saiful Mujani lengkap) lebih dari 20 kasus, selebihnya masih Research and Consulting, Ridho Rhoma Irama, proses,” ujarnya. caleg nomor urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa, Jenis pelanggaran yang paling banyak gagal mendapatkan kursi. Nasib serupa juga ditemukan adalah soal politik uang, sebanyak 12 diprediksi terjadi pada penyanyi dangdut Angel kasus. Pelanggaran lain, di antaranya, 1 kasus Lelga, calon anggota legislatif Partai Persatuan pemalsuan dokumen atau ijazah; 4 kasus Pembangunan dari daerah pemilihan Jawa kampanye dengan menggunakan fasilitas Tengah V. PPP tidak mendapatkan satu kursi pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pun di sini. Camel Petir juga tidak bisa pendidikan; dan 2 kasus perusakan alat peraga. melenggang ke Senayan. Hal itu terjadi lantaran 24/04 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yang Komisi Pemilihan Umum, Panitia mengusungnya, hanya meraih 1 persen suara Pelaksana Luar Negeri, dan saksi politik atau di bawah ambang syarat suara minimal menemukan ketidakcocokan jumlah suara antara partai politik bisa masuk parlemen. surat suara yang dikirim, yang terpakai, dan data 22/04 pemilih. Data yang tidak cocok itu antara lain Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din 11 untuk pemilihan di Abu Dhabi. Jumlah pemilih
NEWSLETTER #11 | MEI 2014
pemilih. Data yang tidak cocok itu antara lain untuk pemilihan di Abu Dhabi. Jumlah pemilih yang menggunakan haknya dalam rekapitulasi suara Abu Dhabi disebutkan 1.774 orang. Sedangkan jumlah surat suara yang terpakai ditambah surat suara rusak 1.708. "Ada selisih 66 surat suara yang tidak terhitung alias hilang di Abu Dhabi. Ke mana?" kata saksi PDI Perjuangan, Agustiani Tio Fridelini Sitorus, seusai rapat pleno terbuka rekapitulasi suara luar negeri di gedung Komisi Pemilihan Umum, 23/04. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengakui ketidaksinkronan data itu. "Memang ada ketidaksinkronan dalam menampilkan data, berapa kertas suara yang terpakai dan berapa yang tidak terpakai, lalu berapa yang diterima. Ini sedang kami konfirmasi," kata dia. Tapi, kata dia, ketidakcocokan hanya pada administrasi pencatatan, bukan perolehan suara partai. "Pencatatan perolehan suara partai lebih akurat," kata dia. Selain Abu Dhabi dan Abuja, pencatatan rekapitulasi di sejumlah negara lain pun dipersoalkan, seperti Beijing dan Yangoon, Myanmar.
25/04.
KPU telah menerima laporan dana kampanye pemilihan legislatif dari semua partai. Dana kampanye dari 12 partai mencapai Rp 3 triliun. "Laporan dana 12 partai politik itu akan diaudit selama 30 hari oleh kantor akuntan publik," kata anggota KPU Bidang Hukum, Ida Budhiati. Menurut Ida, kantor akuntan yang ditunjuk KPU akan menyisir laporan dana berdasarkan Undang-Undang Pemilu. KPU akan mempublikasikan laporan dana kampanye lima hari setelah audit selesai. "Kalau melampaui batas maksimum atau menerima dana tidak jelas, secara administratif harus setor ke kas negara. Kalau kewajiban administratif itu tidak dilaksanakan, ya, dipidana," katanya. Audit laporan dana kampanye itu akan diawasi Badan Pengawas Pemilu. Anggota Bawaslu, Daniel Zuchron, mengatakan telah menurunkan tim di KPU kabupaten/kota sampai pusat untuk mengawal dana kampanye. "Bawaslu menyiagakan satu asisten dan dua pengawas untuk memantau dan menunggu audit di KPU," ujarnya.
26/04.
Sejumlah calon anggota legislatif inkumben dan petinggi partai diprediksi kembali duduk di kursi Senayan setelah pemilihan legislatif yang lalu. Mereka antara lain Wakil Ketua MPR 12 Lukman Hakim Saefuddin, Ketua Komisi Pertahanan
duduk di kursi Senayan setelah pemilihan legislatif yang lalu. Mereka antara lain Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin, Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq, serta dua pimpinan Komisi Pemerintahan, yakni Khatibul Umam Wiranu, dan Arif Wibowo. Lukman Hakim melenggang ke DPR dari daerah pemilihan Jateng VI Wonosobo, Temanggung, dan Magelang. Politikus PPP ini meraih suara terbanyak di partainya, 38.620 suara. Satu kursi di Senayan juga ada kemungkinan akan diraih Mahfudz Siddiq. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini meraih 45 suara di daerah pemilihan Jawa Barat VIII, yang meliputi Indramayu dan Cirebon. "Di DPR, kami berhasil meraih satu kursi," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu saat dihubungi, 25/04.
30/04.
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Janedjri M. Gaffar menegaskan, lembaganya siap memproses gugatan pemilu. Tata cara atau pedoman penyusunan permohonan gugatan sudah dibuat. MK juga mempersiapkan penyediaan fasilitas konferensi video bagi pihak bersengketa yang tidak dapat hadir di kantor Mahkamah di Jakarta. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Bidang Hukum, Trimedia Panjaitan, mengatakan partainya mengerahkan 100 advokat untuk mengurusi sengketa pemilihan. Tim advokat tersebut bertugas mendampingi calon legislator selama proses penanganan sengketa. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan, Fernita Darwis, mengatakan partainya juga telah membuka pos pengaduan. Para calon legislator, kata dia, diimbau agar mengumpulkan berkas aduan melalui dewan pimpinan wilayah. "Materi aduan berupa formulir C1, D1, dan bukti lain disiapkan calon legislator," katanya. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi, tak mau ketinggalan. PAN, kata dia, sudah menyiapkan tim advokasi. Sejumlah laporan yang sudah masuk adalah soal kecurangan administratif. Seperti tak sesuainya Daftar Pemilih Tetap dengan surat undangan. []
