NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

1. NAMA JABATAN

: Kepala Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara

2. IKHTISAR JABATAN: Melaksanakan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan pasar keuangan, analisis kinerja, dan potensi pasar Surat Berharga Syariah Negara. 3. TUJUAN JABATAN: Terlaksananya analisis keuangan dan pasar SBSN dalam rangka mendukung pengelolaan SBSN yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN: 4.1. Merumuskan bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan syariah. 4.1.1. Mempelajari disposisi Direktur Pembiayaan Syariah untuk memberikan bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan syariah, dan mendisposisi para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan IKU Direktorat; 4.1.2. Membahas penyusunan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK, dan IKU Direktorat; 4.1.3. Memberi disposisi Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK, dan IKU Direktorat sesuai pembahasan beserta konsep nota dinas pengantar; 4.1.4. Meneliti, mengoreksi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKAK/L, PK, dan IKU Direktorat dan menyampaikan kepada Direktur disertai nota dinas pengantar. 4.2. Mengkoordinasikan pemantauan dan analisis perkembangan pasar keuangan, termasuk analisis kinerja dan potensi pasar Surat Berharga Syariah Negara. 4.2.1. Meneliti dan mempelajari materi yang diperlukan dalam rangka pemantauan dan analisis perkembangan pasar keuangan, termasuk analisis kinerja dan potensi pasar Surat Berharga Syariah Negara;


- 154 -

4.2.2. Memberi disposisi Kepala Seksi Analisis Pasar SBSN untuk melaksanakan pemantauan dan analisis perkembangan pasar keuangan, termasuk analisis kinerja dan potensi pasar Surat Berharga Syariah Negara; 4.2.3. Meneliti dan mengoreksi hasil pemantauan dan analisis perkembangan pasar keuangan, termasuk analisis kinerja dan potensi pasar Surat Berharga Syariah Negara; 4.2.4. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk membahas perkembangan pasar keuangan, termasuk analisis kinerja dan potensi pasar Surat Berharga Syariah Negara; 4.2.5. Memberi disposisi Kepala Seksi Analisis Pasar SBSN untuk menyiapkan laporan hasil pemantauan dan analisis perkembangan pasar keuangan, termasuk analisis kinerja dan potensi pasar Surat Berharga Syariah Negara dan menyiapkan konsep nota dinasnya; 4.2.6. Meneliti dan mengoreksi konsep laporan hasil pemantauan dan analisis perkembangan pasar keuangan, termasuk analisis kinerja dan potensi pasar Surat Berharga Syariah Negara, konsep nota dinas, dan menandatangani nota dinas dan menyampaikannya kepada Direktur. 4.3. Merumuskan strategi dalam rangka peningkatan likuiditas pasar Surat Berharga Syariah Negara. 4.3.1. Meneliti dan mempelajari materi yang diperlukan dalam rangka penyusunan strategi peningkatan likuiditas pasar Surat Berharga Syariah Negara dalam bentuk rekomendasi; 4.3.2. Memberi disposisi Kepala Seksi Analisis Pasar SBSN untuk melaksanakan penyusunan strategi peningkatan likuiditas pasar Surat Berharga Syariah Negara dalam bentuk rekomendasi; 4.3.3. Meneliti dan mengoreksi hasil penyusunan strategi/rekomendasi peningkatan likuiditas pasar Surat Berharga Syariah Negara; 4.3.4. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk membahas penyusunan strategi/rekomendasi peningkatan likuiditas pasar Surat Berharga Syariah Negara; 4.3.5. Memberi disposisi Kepala Seksi Analisis Pasar SBSN untuk menyiapkan laporan hasil penyusunan strategi/rekomendasi peningkatan likuiditas pasar Surat Berharga Syariah Negara dan menyiapkan konsep nota dinasnya; 4.3.6. Meneliti dan mengoreksi konsep laporan hasil penyusunan strategi/rekomendasi peningkatan likuiditas pasar Surat Berharga Syariah Negara, konsep nota dinas, dan menandatangani nota dinas dan menyampaikannya kepada Direktur.


- 155 -

4.4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan analisis perkembangan harga instrumen keuangan. 4.4.1. Meneliti dan mempelajari materi yang diperlukan dalam rangka pemantauan dan analisis terkait perkembangan harga instrumen keuangan; 4.4.2. Memberi disposisi Kepala Seksi Analisis Harga SBSN untuk melaksanakan pemantauan dan analisis terkait perkembangan harga instrumen keuangan; 4.4.3. Meneliti dan mengoreksi hasil pemantauan dan analisis terkait perkembangan harga instrumen keuangan; 4.4.4. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk membahas hasil pemantauan dan analisis terkait perkembangan harga instrumen keuangan; 4.4.5. Memberi disposisi Kepala Seksi Analisis Harga SBSN untuk menyiapkan laporan hasil pemantauan dan analisis terkait perkembangan harga instrumen keuangan dan menyiapkan konsep nota dinasnya; 4.4.6. Meneliti dan mengoreksi konsep laporan hasil pemantauan dan analisis terkait perkembangan harga instrumen keuangan, konsep nota dinas, dan menandatangani nota dinas dan menyampaikannya kepada Direktur. 4.5. Merumuskan rekomendasi mengenai harga acuan (benchmark atau owner’s estimate) dalam rangka penerbitan, pembelian kembali dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara. 4.5.1. Meneliti dan mempelajari materi yang diperlukan untuk menyusun rekomendasi harga acuan (benchmark atau owner’s estimate) dalam rangka penerbitan, pembelian kembali dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara; 4.5.2. Memberi disposisi Kepala Seksi Analisis Harga SBSN untuk menyusun konsep rekomendasi harga acuan (benchmark atau owner’s estimate) dalam rangka penerbitan, pembelian kembali dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara; 4.5.3. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk menetapkan rekomendasi harga acuan (benchmark atau owner estimate) dalam rangka penerbitan, pembelian kembali dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara; 4.5.4. Memberi disposisi Kepala Seksi Analisis Harga SBSN untuk menyusun rekomendasi harga acuan (benchmark atau owner’s estimate) dalam rangka penerbitan, pembelian kembali dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara sesuai hasil pembahasan beserta menyiapkan risalah rapat dan konsep nota dinas rahasia;


- 156 -

4.5.5. Meneliti dan mengoreksi rekomendasi harga acuan (benchmark atau owner’s estimate) dalam rangka penerbitan, pembelian kembali dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara, risalah rapat, konsep nota dinas rahasia, dan menandatangani nota dinas rahasia dan menyampaikannya kepada Direktur dengan tembusan kepada Kasubdit Pelaksanaan Transaksi. 4.6. Merumuskan proyeksi, monitoring, dan pemutakhiran arus kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terkait pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara. 4.6.1. Meneliti dan mempelajari proyeksi arus kas APBN dan perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN terkait pengelolaan SBSN; 4.6.2. Memberi disposisi Kepala Seksi Analisis Fiskal, Pasar Uang dan Derivatif untuk melakukan monitoring, dan pemutakhiran arus kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terkait pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara termasuk menyusun perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN terkait pengelolaan SBSN; 4.6.3. Meneliti dan mengoreksi laporan hasil monitoring, dan pemutakhiran arus kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terkait pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara termasuk perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN terkait pengelolaan SBSN, termasuk pembayaran kewajiban; 4.6.4. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk membahas konsep perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN terkait pengelolaan SBSN, termasuk pembayaran kewajiban; 4.6.5. Memberi disposisi Kepala Seksi Analisis Fiskal, Pasar Uang dan Derivatif untuk menyusun perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN terkait pengelolaan SBSN, termasuk pembayaran kewajiban sesuai hasil pembahasan beserta konsep nota dinas Kasubdit dan Direktur dan/atau konsep surat Direktur; 4.6.6. Meneliti dan mengoreksi laporan hasil monitoring, dan pemutakhiran arus kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terkait pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara termasuk perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN terkait pengelolaan SBSN, beserta konsep nota dinas Kasubdit dan Direktur dan/atau konsep surat Direktur dan menandatangani nota dinas serta menyampaikannya kepada Direktur. 4.7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan pasar uang dan instrumen derivatif dalam rangka pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara. 4.7.1. Meneliti dan mempelajari hasil analisis perkembangan pasar uang dan instrumen derivatif dalam rangka pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara yang telah ada;


- 157 -

4.7.2. Memberi disposisi Kepala Seksi Analisis Fiskal, Pasar Uang dan Derivatif untuk melakukan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan pasar uang dan instrumen derivatif dalam rangka pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara; 4.7.3. Meneliti dan mengoreksi hasil pemantauan dan analisis terhadap perkembangan pasar uang dan instrumen derivatif dalam rangka pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara; 4.7.4. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk membahas konsep laporan hasil pemantauan dan analisis terhadap perkembangan pasar uang dan instrumen derivatif dalam rangka pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara; 4.7.5. Memberi disposisi Kepala Seksi Analisis Fiskal, Pasar Uang dan Derivatif untuk menyusun konsep laporan hasil pemantauan dan analisis terhadap perkembangan pasar uang dan instrumen derivatif dalam rangka pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara sesuai hasil pembahasan beserta konsep nota dinas Kasubdit dan Direktur dan/atau konsep surat Direktur; 4.7.6. Meneliti dan mengoreksi konsep laporan hasil pemantauan dan analisis terhadap perkembangan pasar uang dan instrumen derivatif dalam rangka pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara, beserta konsep nota dinas Kasubdit dan Direktur dan/atau konsep surat Direktur dan menandatangani nota dinas serta menyampaikannya kepada Direktur. 4.8. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi harga acuan dalam rangka penerbitan SBSN termasuk pada penerbitan SBSN dengan cara lelang dalam bentuk deviasi benchmark yield dan persentase penawaran investor yang masuk benchmark. 4.8.1. Meneliti dan mempelajari hasil evaluasi harga acuan dalam rangka penerbitan SBSN termasuk pada penerbitan SBSN dengan cara lelang dalam bentuk deviasi benchmark yield dan persentase penawaran investor yang masuk benchmark yang telah ada; 4.8.2. Memberi disposisi Kepala Seksi Analisis Harga SBSN untuk melaksanakan evaluasi harga acuan dalam rangka penerbitan SBSN termasuk pada penerbitan SBSN dengan cara lelang dalam bentuk deviasi benchmark yield dan persentase penawaran investor yang masuk benchmark; 4.8.3. Meneliti dan mengoreksi hasil pelaksanaan evaluasi harga acuan dalam rangka penerbitan SBSN termasuk pada penerbitan SBSN dengan cara lelang dalam bentuk deviasi benchmark yield dan persentase penawaran investor yang masuk benchmark; 4.8.4. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk membahas konsep laporan hasil evaluasi harga acuan dalam rangka penerbitan SBSN termasuk pada penerbitan SBSN dengan cara lelang dalam bentuk deviasi benchmark yield dan persentase penawaran investor yang masuk benchmark;


- 158 -

4.8.5. Memberi disposisi Kepala Seksi Analisis Harga SBSN untuk menyusun konsep laporan hasil evaluasi harga acuan dalam rangka penerbitan SBSN termasuk pada penerbitan SBSN dengan cara lelang dalam bentuk deviasi benchmark yield dan persentase penawaran investor yang masuk benchmark sesuai hasil pembahasan beserta konsep nota dinas Kasubdit dan Direktur dan/atau konsep surat Direktur; 4.8.6. Meneliti dan mengoreksi konsep laporan hasil evaluasi harga acuan dalam rangka penerbitan SBSN termasuk pada penerbitan SBSN dengan cara lelang dalam bentuk deviasi benchmark yield dan persentase penawaran investor yang masuk benchmark, beserta konsep nota dinas Kasubdit dan Direktur dan/atau konsep surat Direktur dan menandatangani nota dinas serta menyampaikannya kepada Direktur. 4.9. Merumuskan laporan deviasi arus kas SBSN dalam rangka monitoring dan evaluasi keakuratan proyeksi arus kas. 4.9.1. Meneliti dan mempelajari laporan deviasi arus kas SBSN dalam rangka monitoring dan evaluasi keakuratan proyeksi arus kas yang telah ada; 4.9.2. Memberi disposisi Kepala Seksi Analisis Fiskal, Pasar Uang dan Derivatif SBSN untuk menyusun konsep laporan deviasi arus kas SBSN dalam rangka monitoring dan evaluasi keakuratan proyeksi arus kas; 4.9.3. Meneliti dan mengoreksi hasil penyusunan konsep laporan deviasi arus kas SBSN dalam rangka monitoring dan evaluasi keakuratan proyeksi arus kas; 4.9.4. Memimpin rapat internal dengan para Kepala Seksi untuk membahas konsep konsep laporan deviasi arus kas SBSN dalam rangka monitoring dan evaluasi keakuratan proyeksi arus kas; 4.9.5. Memberi disposisi Kepala Seksi Analisis Harga SBSN untuk menyusun konsep laporan deviasi arus kas SBSN dalam rangka monitoring dan evaluasi keakuratan proyeksi arus kas sesuai hasil pembahasan beserta konsep nota dinas Kasubdit dan Direktur dan/atau konsep surat Direktur; 4.9.6. Meneliti dan mengoreksi konsep laporan deviasi arus kas SBSN dalam rangka monitoring dan evaluasi keakuratan proyeksi arus kas, beserta konsep nota dinas Kasubdit dan Direktur dan/atau konsep surat Direktur dan menandatangani nota dinas serta menyampaikannya kepada Direktur. 4.10. Merumuskan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat. 4.10.1. Mempelajari pertanyaan Subdirektorat;

DPR

terkait

pelaksanaan

tugas


- 159 -

4.10.2. Memberi disposisi Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk menyusun konsep bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan terkait DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat; 4.10.3. Membahas bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat bersama para Kepala Seksi; 4.10.4. Memberi disposisi Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk menyusun konsep bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat dan konsep nota dinas sesuai hasil pembahasan; 4.10.5. Meneliti, mengoreksi konsep bahan masukan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat, konsep nota dinas kasubdit kepada Direktur dan menandatangani nota dinas serta menyampaikan kepada Direktur. 4.11. Merumuskan bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat. 4.11.1. Mempelajari LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat; 4.11.2. Memberi disposisi Kepala Seksi sesuai tugasnya untuk menyusun konsep bahan tanggapan atas LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat; 4.11.3. Membahas bahan tanggapan atas LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat bersama Kepala Seksi; 4.11.4. Memberi disposisi Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk menyusun konsep bahan tanggapan atas LHP yang telah dilakukan aparat pengawas fungsional terkait pelaksaanaan tugas Direktorat sesuai hasil pembahasan dan konsep nota dinas Kasubdit; 4.11.5. Meneliti, mengoreksi bahan tanggapan atas LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat, konsep nota dinas dan menandatangani nota dinas serta menyampaikannya pada Direktur. 4.12. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat. 4.12.1. Menerima disposisi dari Direktur atas laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; 4.12.2. Melakukan pembahasan laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan Direktur; 4.12.3. Menerima dan mempelajari penugasan dari Direktur untuk melakukan penyusunan rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran;


- 160 -

4.12.4. Memberi disposisi Kepala Seksi Analisis Harga SBSN untuk menyusun konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 4.12.5. Menerima dan mengoreksi konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 4.12.6. Menyampaikan konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat kepada Direktur. 4.13. Mengkoordinasikan pelaksanaan pegawai di lingkungan Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 4.13.1. Memberikan nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin bawahan; 4.13.2. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.13.3. Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.13.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan. 4.14. Merumuskan bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat, bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal dan Kementerian, yang meliputi antara lain Analisis Beban Kerja (ABK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 4.14.1. Menerima dan mempelajari disposisi dari Direktur untuk merumuskan bahan masukan dokumen evaluasi kinerja terkait pengelolaan pembiayaan syariah yang telah dan sedang berjalan; 4.14.2. Mengarahkan dan memberi disposisi para Kepala Seksi untuk menyusun rumusan dokumen evaluasi, melaksanakan monitoring, dan pelaporan kinerja terkait pengelolaan pembiayaan syariah, serta koordinasi dengan pihak/unit terkait; 4.14.3. Meneliti dan mengoreksi rumusan dokumen evaluasi, melaksanakan monitoring, dan pelaporan kinerja terkait pengelolaan pembiayaan syariah; 4.14.4. Menyampaikan rumusan dokumen evaluasi, melaksanakan monitoring, dan pelaporan kinerja terkait pengelolaan pembiayaan syariah, kepada Direktur; 4.14.5. Melaksanakan rapat pembahasan dengan para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi, dengan dipimpin Direktur dalam rangka perumusan dokumen evaluasi, serta pelaksanaan monitoring, dan pelaporan kinerja terkait pengelolaan pembiayaan syariah.


- 161 -

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

Disposisi dari Direktur Pembiayaan Syariah; Kesepakatan dan keputusan rapat teknis; Asumsi indikator APBN; Strategi pengelolaan Utang dari Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; Data kinerja pasar Surat Berharga Syariah Negara; 5.5.1. Data APBN/prognosanya; 5.5.2. Data/informasi kurva imbal hasil SBSN denominasi rupiah dan valas; 5.5.3. Data/informasi transaksi SBSN di pasar perdana dan sekunder; 5.5.4. Data kepemilikan SBSN; 5.5.5. Data/informasi kuotasi harga SBN seri benchmark; 5.5.6. Data variabel makro, inflasi, nilai tukar, tingkat bunga, BI-rate; 5.5.7. Data/informasi perkembangan rating Indonesia dan peer group; 5.5.8. Data/informasi harga instrumen keuangan syariah di pasar domestik dan internasional; 5.5.9. Data/informasi perkembangan transaksi instrumen derivatif. 5.6. Data dan informasi mengenai pasar keuangan domestik dan internasional dari Bloomberg dan provider data/media lainnya; 5.7. Laporan hasil realisasi penerbitan pada setiap penerbitan SBSN; 5.8. Konsep surat/nota dinas dari para Kepala Seksi; 5.9. Surat atau dokumen pendukung dari instansi terkait; 5.10. Bahan seminar, workshop, training dan studi banding; 5.11. Data dan informasi mengenai pasar keuangan domestik dan internasional dari Bloomberg dan provider data/media lainnya; 5.12. Pertanyaan DPR; 5.13. LHP dari aparat pengawasan fungsional; 5.14. Hasil riset dan masukan Analis/Dealer/Konsultan; 5.15. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan LAKIP Direktorat tahun lalu dan tahun berjalan. 5.16. Kode etik pegawai DJPU. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; Undang-Undang tentang APBN; Undang-Undang tentang Perpajakan;


- 162 -

6.9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 6.10. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6.11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 6.12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 6.13. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 6.14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6.15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 6.16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6.17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6.18. Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan APBN; 6.19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan; 6.20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 /PM.1/2007; 6.21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan; 6.22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan; 6.23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan; 6.24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 6.25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014; 6.26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 759/KM.1/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit-Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan; 6.27. Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-16/PU/2010 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014; 6.28. Keputusan Direktur Jenderal tentang Strategi Pengelolaan Utang Tahunan; 6.29. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait di bidang pengelolaan pembiayaan syariah;


- 163 -

6.30. Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan lainnya yang terkait pelaksanaan tugas; 6.31. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang terkait pelaksanaan tugas; 6.32. Prosedur Operasi Standar Pengelolaan Utang dan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 6.33. Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedures/SOP) terkait dengan pengelolaan pembiayaan syariah; 6.34. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 7. HASIL KERJA: 7.1. Bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan syariah; 7.2. Laporan hasil pemantauan dan analisis perkembangan pasar keuangan, termasuk analisis kinerja dan potensi pasar Surat Berharga Syariah Negara; 7.3. Bahan presentasi untuk rapat persiapan dan penetapan hasil lelang; 7.4. Laporan hasil penyusunan strategi dalam rangka peningkatan likuiditas pasar Surat Berharga Syariah Negara; 7.5. Laporan hasil pemantauan dan analisis perkembangan harga instrumen keuangan; 7.6. Rekomendasi mengenai harga acuan (benchmark atau owner’s estimate) dalam rangka penerbitan, pembelian kembali dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara; 7.7. Laporan hasil penyusunan proyeksi, monitoring, dan pemutakhiran arus kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terkait pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara; 7.8. Laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan pasar uang dan instrumen derivatif dalam rangka pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara; 7.9. Perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN dari SBSN; 7.10. Perkiraan program arus kas jangka pendek pengelolaan SBN; 7.11. Laporan hasil evaluasi evaluasi harga acuan dalam rangka penerbitan SBSN, termasuk pada penerbitan SBSN dengan cara lelang dalam bentuk deviasi benchmark yield dan persentase penawaran investor yang masuk benchmark; 7.12. Laporan deviasi arus kas SBSN dalam rangka monitoring dan evaluasi keakuratan proyeksi arus kas; 7.13. Konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR mengenai terkait pelaksanaan tugas; 7.14. Konsep tanggapan LHP aparat pengawasan fungsional pada Direktorat Pembiayaan Syariah;


- 164 -

7.15. Konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 7.16. Dokumen pembinaan para pegawai pada Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara; 7.17. Bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat yang meliputi antara lain Analisis Beban Kerja (ABK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 8. WEWENANG: 8.1. Menyampaikan bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan syariah; 8.2. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Direktur Pembiayaan Syariah; 8.3. Mengajukan rekomendasi perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN dari SBSN, termasuk pembayaran kewajiban; 8.4. Mengajukan rekomendasi program arus kas jangka pendek yang terkait dengan pengelolaan SBSN; 8.5. Menetapkan materi publikasi internal DJPU terkait dengan pemantauan dan analisis perkembangan pasar SBN; 8.6. Mengajukan rekomendasi yield/harga indikatif (owner’s estimate) dalam pelaksanaan transaksi SBSN; 8.7. Memaraf konsep surat, laporan, daftar, atau dokumen lain terkait pelaksanaan tugas; 8.8. Menyampaikan Laporan hasil evaluasi evaluasi harga acuan dalam rangka penerbitan SBSN, termasuk pada penerbitan SBSN dengan cara lelang dalam bentuk deviasi benchmark yield dan persentase penawaran investor yang masuk benchmark; 8.9. Menyampaikan Laporan deviasi arus kas SBSN dalam rangka monitoring dan evaluasi keakuratan proyeksi arus kas; 8.10. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas; 8.11. Menyampaikan Konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR mengenai terkait pelaksanaan tugas; 8.12. Menyampaikan Konsep tanggapan LHP aparat pengawasan fungsional pada Direktorat Pembiayaan Syariah; 8.13. Memaraf konsep surat, laporan, daftar, atau dokumen lain terkait pelaksanaan tugas; 8.14. Menyampaikan konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 8.15. Menetapkan dokumen pembinaan para pegawai pada Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara; 8.16. Menyampaikan bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat yang meliputi antara lain Analisis Beban Kerja (ABK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


- 165 -

9. TANGGUNG JAWAB: 9.1. Kebenaran bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan syariah; 9.2. Kebenaran atas usul, saran, dan pendapat yang diajukan; 9.3. Kebenaran atas rekomendasi perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN dari SBSN, termasuk pembayaran kewajiban yang diajukan; 9.4. Kebenaran atas rekomendasi program arus kas jangka pendek yang terkait dengan pengelolaan SBSN yang diajukan; 9.5. Kebenaran atas materi publikasi internal DJPU terkait dengan pemantauan dan analisis perkembangan pasar SBSN yang ditetapkan; 9.6. Kebenaran atas rekomendasi yield/harga indikatif (owner’s estimate) dalam pelaksanaan transaksi SBSN; 9.7. Kebenaran atas rumusan aktivitas/data/informasi yang diperlukan dalam rangka mendukung fasilitas peminjaman SBSN untuk Dealer Utama; 9.8. Kebenaran atas konsep surat, laporan, daftar, atau dokumen lain terkait pelaksanaan tugas yang diparaf; 9.9. Kebenaran Laporan hasil evaluasi evaluasi harga acuan dalam rangka penerbitan SBSN, termasuk pada penerbitan SBSN dengan cara lelang dalam bentuk deviasi benchmark yield dan persentase penawaran investor yang masuk benchmark; 9.10. Kebenaran Laporan deviasi arus kas SBSN dalam rangka monitoring dan evaluasi keakuratan proyeksi arus kas; 9.11. Terjaganya kerahasiaan pelaksanaan tugas; 9.12. Kebenaran konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR mengenai terkait pelaksanaan tugas; 9.13. Kebenaran konsep tanggapan LHP aparat pengawasan fungsional pada Direktorat Pembiayaan Syariah; 9.14. Kebenaran konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 9.15. Kebenaran dokumen pembinaan para pegawai pada Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara; 9.16. Kebenaran konsep bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat yang meliputi antara lain Analisis Beban Kerja (ABK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 10.DIMENSI JABATAN: 10.1. Dimensi Finansial: Nilai instrumen pembiayaan berbasis syariah yang akan diterbitkan untuk satu tahun anggaran, disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dalam APBN, yang terdiri dari:


- 166 -

10.1.1. Total nilai nominal penerbitan SBSN dan instrumen pembiayaan Syariah lainnya dalam denominasi rupiah; 10.1.2. Total nilai nominal penerbitan SBSN dan instrumen pembiayaan Syariah lainnya dalam valuta asing; 10.1.3. Total nilai Barang Milik Negara dan objek yang dijadikan sebagai underlying asset dalam penerbitan SBSN; 10.1.4. Total nilai nominal penerbitan Sukuk Ritel; 10.1.5. Total nilai nominal penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek infrastruktur; 10.1.6. Total nilai nominal pembelian kembali SBSN; 10.1.7. Jumlah potensi dan daya serap pasar keuangan syariah. 10.2. Dimensi Non Finansial; 10.2.1. Jenis dan jumlah instrumen pembiayaan syariah berupa SBSN, terdiri dari: 10.2.1.1. SBSN dalam denominasi Rupiah atau Valas; 10.2.1.2. Sukuk Ritel; 10.2.1.3. Sukuk Jangka Pendek (Islamic Treasury-bills); 10.2.1.4. SBSN untuk pembiayaan proyek infrastruktur (project financing). 10.2.2. Metode Penerbitan SBSN yaitu: 10.2.2.1. Penerbitan SBSN dengan cara Lelang; 10.2.2.2. Penerbitan SBSN dengan cara Bookbuilding; 10.2.2.3. Penerbitan SBSN dengan cara Penempatan Langsung (Private Placement). 10.2.3. Jenis dan jumlah akad/perjanjian Sukuk, antara lain meliputi: 10.2.3.1. Ijarah; 10.2.3.2. Mudharabah; 10.2.3.3. Musharakah; 10.2.3.4. Istisna'; 10.2.3.5. Perjanjian atau akad lainnya sepanjang sesuai dengan prinsip syariah atau berdasarkan kombinasi dari perjanjian atau akad lainnya tersebut. 10.2.4. Jenis dokumen penerbitan SBSN, yang terdiri dari: 10.2.4.1. Perjanjian jual beli (akad al-bai’); 10.2.4.2. Perjanjian sewa dan menyewa (Ijarah); 10.2.4.3. Perjanjian pengelolaan Aset SBSN; 10.2.4.4. Pernyataan pembelian Aset SBSN; 10.2.4.5. Pernyataan penjualan Aset SBSN oleh Perusahaan Penerbitan SBSN; 10.2.4.6. Pernyataan kepemilikan Barang Milik Negara; 10.2.4.7. Penetapan Barang Milik Negara sebagai Aset SBSN; 10.2.4.8. Ketentuan dan syarat (Terms and Conditions) SBSN; 10.2.4.9. Perjanjian wali amanat (declaration of trust). 10.2.5. Unit koordinasi terkait pembiayaan syariah: 10.2.5.1. Menteri Keuangan; 10.2.5.2. Komite Syariah SBSN; 10.2.5.3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;


- 167 -

10.2.5.4.

Unit-unit terkait di lingkungan Ditjen Pengelolaan Utang; 10.2.5.5. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 10.2.5.6. Direktorat Jenderal Pajak; 10.2.5.7. Biro Hukum Departemen Keuangan; 10.2.5.8. Instansi Pengguna Barang Milik Negara; 10.2.5.9. Bank Indonesia; 10.2.5.10. Bapepam dan Lembaga Keuangan; 10.2.5.11. Bappenas; 10.2.5.12. SROs/Dealers /Bank Penata Usaha/Wali Amanat; 10.2.5.13. Market analysts, pelaku pasar, dan investors; 10.2.5.14. Mejelis Ulama Indonesia/ Dewan Syariah Nasional; 10.2.5.15. International Islamic Financial Market (IIFM); 10.2.5.16. International Financial Services Board (IFSB); 10.2.5.17. Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI); 10.2.5.18. Islamic Development Bank (IDB); 10.2.5.19. Islamic Research and Training Institute (IRTI); 10.2.5.20. Lembaga keuangan syariah dalam dan luar negeri; 10.2.5.21. Asosiasi syariah di bidang ekonomi, perbankan, asuransi, dan pasar modal; 10.2.5.22. Rating Agencies; 10.2.5.23. Instansi dan unit kerja terkait lainnya. 10.2.6. Barang Milik Negara dan objek yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dapat berupa: (i) tanah dan/atau bangunan, dan (ii) selain tanah dan/atau bangunan yang jenis, nilai dan spesifikasinya ditetapkan oleh Menteri. 11.HUBUNGAN KERJA: 11.1. Direktur Pembiayaan Syariah dalam hal menerima tugas dan pengarahan serta mengajukan usul, saran, dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas; 11.2. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Pembiayaan Syariah dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.3. Ditjen Anggaran dalam hal alokasi dana terkait pelaksanaan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara; 11.4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal kebutuhan pengelolaan kas negara terkait pengelolaan SBSN; 11.5. Bapepam dan Lembaga Keuangan dalam hal pemberian rekomendasi/ kebijakan terkait pelaksanaan transaksi SBSN; 11.6. Para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dalam hal pelaksanaan tugas; 11.7. Para Kepala Seksi pada Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar SBSN dalam hal pelaksanaan tugas; 11.8. Para pejabat Bank Indonesia dalam hal pelaksanaan tugas; 11.9. Para pejabat instansi terkait lain dalam hal pelaksanaan tugas.


- 168 -

12.MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN: 12.1. Instrumen keuangan syariah, khususnya sukuk, yang dikenal memiliki karakteristik tidak likuid di pasar sekunder menjadi tantangan tersendiri sehingga diperlukan analisis dan strategi dalam rangka peningkatan likuiditas pasar SBSN; 12.2. Kondisi pasar sekunder SBSN sangat berpengaruh terhadap kinerja APBN sehingga untuk mendukung pengelolaan SBSN diperlukan pemantauan dan analisis terhadap kinerja dan potensi pasar SBSN. 13.RISIKO JABATAN: Tidak ada. 14.SYARAT JABATAN: 14.1. Pangkat/ golongan 14.2. Pendidikan formal

: :

Pembina (IV/a) Strata 1 (Finance/Statistik/Ekonomi/Akuntansi)

14.3. Diklat/Kursus : 14.3.1. Diklatpim Tk.III; 14.3.2. Financial Market; 14.3.3. Financial Analyst; 14.3.4. Financial Planning; 14.3.5. Financial Modeling; 14.3.6. Financial Reporting Analyst; 14.3.7. Portfolio Management; 14.3.8. Government Policy. 14.4. Syarat lainnya : 14.4.1. Pernah menduduki jabatan eselon IV; 14.4.2. Menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan; 14.4.3. Memahami pasar keuangan, pasar obligasi, dan ekonomi makro; 14.4.4. Memahami berbagai instrumen pasar keuangan termasuk derivatif; 14.4.5. Memahami manajemen portofolio, resiko pasar, dan operasional; 14.4.6. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain mengenai SBSN; 14.4.7. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan SBSN; 14.4.8. Memahami penggunaan sarana informasi pasar dan transaksi; 14.4.9. Memahami Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 14.4.10. Standar Kompetensi: 14.4.10.1. Visioning (2); 14.4.10.2. In-Depth Problem Solving & Analysis (3); 14.4.10.3. Business Acumen (2);


- 169 -

14.4.10.4. Planning and Organizing (3); 14.4.10.5. Quality Focus (3); 14.4.10.6. Continuous Improvement (3); 14.4.10.7. Stakeholder Focus (2); 14.4.10.8. Integrity (3); 14.4.10.9. Managing Others (3); 14.4.10.10.Relationship Management (3); 14.4.10.11.Written Communication (3); 14.4.10.12.Meeting Leadership (2). 15.KEDUDUKAN JABATAN:

NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara

Recommend Documents