MONITORING REALISASI APBD 2009 Triwulan III (s/d 30 September 2009)
SUMMARY Ø Realisasi kumulatif pendapatan daerah sampai dengan akhir triwulan III mencapai 73,38%, realisasi tertinggi adalah realisasi pendapatan pemerintah daerah kabupaten yang mencapai 74,04%. Tingginya realisasi pendapatan daerah kabupaten terutama didorong oleh tingginya realisasi dana perimbangan yang mencapai 75,45% Ø Realisasi kumulatif belanja daerah sampai dengan akhir triwulan III mencapai 55,42%, realiasi tertinggi adalah realisasi belanja pemerintah daerah kabupaten yang mencapai 58,01%. Realisasi belanja daerah masih didominasi oleh realisasi belanja pegawai yang mencapai kisaran 65%. Ø Tren (triwulan I, semester I dan triwulan III) realisasi pendapatan daerah lebih tinggi dibandingkan dengan tren realisasi belanja daerah. Ø Tren realisasi pendapatan daerah kabupaten dan kota memiliki pola yang sama dimana PAD dan dana perimbangan mempunyai persentase realisasi yang relatif sama, sedangkan untuk daerah provinsi realisasi pendapatan PAD lebih tinggi dari dana perimbangan. Ø Tren realisasi belanja daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai kecenderungan yang hampir sama, dimana tren realisasi belanja pegawai adalah yang tertinggi diikuti oleh tren realiasasi belanja barang dan jasa, dan yang terendah adalah tren realisasi belanja modal.
1
A. Anggaran 2009 APBD Tahun 2009 terdiri dari 33 Provinsi, 386 Kabupaten dan 91 Kota. Total Pendapatan Daerah adalah Rp381,6 triliun, sementara Total Belanja Daerah Rp429,6 triliun.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 (Juta Rupiah) Mata Anggaran Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain‐lain Pendapatan yang Sah Belanja Pegawai Barang dan jasa Modal Lain‐lain
Prop,Kab,Kota
Jumlah Anggaran Provinsi Kabupaten
Kota
381,617,028
95,914,448
232,046,941
53,655,639
62,750,933
42,506,578
13,901,588
6,342,768
284,979,161
43,633,341
199,756,067
41,589,754
33,886,933
9,774,530
24,112,403
18,389,286
429,580,490
105,595,353
261,340,247
62,644,890
180,439,136 79,600,076 114,598,429 54,942,849
27,173,001 24,464,436 25,804,178 28,153,738
122,656,643 43,127,785 72,681,894 22,873,926
30,609,492 12,007,855 16,112,357 3,915,185
2
B. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah I.
Realisasi Kumulatif Pendapatan dan Belanja Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) Realisasi kumulatif pendapatan dan belanja daerah pada triwulan III dapat dilihat dalam grafik dibawah ini, dimana dalam grafik tersebut realisasi dirinci menurut jenis pendapatan dan belanja.
Realisasi Pendapatan 100% 80%
80.03%
Realisasi Belanja 80%
74.91%
73.38% 52.10%
60%
68.68%
60%
36.44%
40%
40%
20%
20%
0%
0%
Pegawai PAD
DAPER
lain‐lain
Total
55.42%
48.07%
Barang & Jasa
Modal
total
Realisasi kumulatif pendapatan daerah adalah sebesar 73,38% dengan rincian realisasi tertinggi adalah PAD sebesar 80,03% dan terendah adalah realisasi lain‐lain pendapatan daerah yang sah yaitu sebesar 52,10%, sedangkan realisasi dana perimbangan sebesar 74,91%. Untuk dana perimbangan realisasi tertinggi adalah Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 82,28% , Dana Bagi Hasil (DBH) 59,51% dan yang terendah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 48,89%. Rendahnya realisasi lain‐lain pendapatan daerah yang sah disebabkan karena Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Dana Penyesuaian dan Otsus yang merupakan sumber penerimaan terbesar baru mencapai 50,10%. Realisasi kumulatif belanja daerah sampai triwulan III baru sebesar 55,42%. Rendahnya realisasi kumulatif belanja daerah disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 36,44%, demikian juga belanja barang dan jasa yang hanya mencapai 48,07%. Sementara itu realisasi belanja pegawai juga masih dibawah target yaitu hanya mencapai 68,68% sampai dengan akhir September 2009.
3
II.
Realisasi Pendapatan Daerah per Tingkat Pemerintahan (Provinsi, Kabupaten, Kota) Secara terpisah realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, kota dapat dilihat dalam grafik dibawah ini .
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Realisasi Pendapatan Per Daerah
87.23%
74.04% 74.00% 70.09%
75.45% 70.51% 75.17%
71.91% 56.85%
72.34%
44.62% 53.90%
PAD
DAPER Provinsi
Kab
lain‐lain Kota
Total
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan tertinggi adalah realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten yaitu sebesar 74,04% meskipun perbedaan dengan realisasi provinsi dan kota tidak terlalu jauh. Karakteristik pendapatan antara provinsi dengan kabupaten/kota pada dasarnya sedikit berbeda. Untuk provinsi kontribusi antara PAD dengan Dana Perimbangan hampir sama sementara untuk kabupaten/kota sangat didominasi oleh dana perimbangan. Realisasi pendapatan provinsi sampai dengan triwulan III lebih banyak didorong oleh tingginya realisasi PAD yang mencapai 87,23%. Sementara itu untuk realisasi pendapatan kabupaten/kota terutama didorong oleh tingginya realisasi dana perimbangan yang mencapai kisaran 75%.
4
III. Realisasi Belanja Daerah per Tingkat Pemerintahan (Provinsi, Kabupaten, Kota)
80% 70% 60% 50%
69.80% 67.85% 60.87%
40%
Realisasi Belanja Per Daerah 58.01% 48.85% 45.55%
54.70%
48.76% 37.73% 35.28% 33.47%
30%
47.09%
20% 10% 0% Pegawai
Barang & Jasa Provinsi
Kab
Modal
total
Kota
Sama halnya dengan realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah yang tertinggi adalah realisasi belanja pemerintah kabupaten dengan realisasi sebesar 58,01% dan terendah adalah realisasi belanja pemerintah provinsi sebesar 47,09%. Apabila dilihat realisasi per jenis belanja pada tiap tingkatan pemerintahan pada dasarnya menunjukkan kecenderungan yang hampir sama. Realisasi belanja pegawai adalah yang tertinggi hingga mencapai kisaran 65% diikuti oleh belanja barang dan jasa pada kisaran 45%. Sementara itu, belanja modal realiasasinya paling rendah yaitu baru mencapai kisaran 35%. Untuk belanja modal dan belanja barang dan jasa realisasinya relatif rendah karena harus melalui proses tender yang memerlukan waktu cukup panjang dalam implementasinya. Sedangkan belanja pegawai cenderung lebih besar karena belanja pegawai adalah belanja rutin yang harus dikeluarkan tiap bulan.
C. Tren Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tren realisasi pendapatan dan belanja daerah dibawah ini dibentuk dari daerah‐daerah yang mengumpulkan/menyampaikan data realisasi triwulanan APBD (triwulan I, Semester I dan triwulan III) secara berturut – turut yang meliputi 5 provinsi, 69 Kabupaten dan 23 kota. Secara
5
terpisah tren pendapatan dan belanja daerah per tingkat pemerintahan dapat dilihat sebagai berikut :
I.
Tren Pendapatan Daerah
Kabupaten
80% 60% 40% 27.24% 26.72% 20%
72.75% 71.82% 58.96%
52.61% 50.71% 32.04%
77.01% 49.81% 50%
49.95%
28.05%
0% 3.53% Triw I PAD
Kota
100%
0% Triw II DAPER
Triw III Lain2
Triw I
PAD
59.83% 28.51%
Triw II DAPER
Triw III Lain2
Provinsi
120%
101.23%
100% 80% 65.55%
60% 40%
19.70% 3.53%
76.04%
20%
30.01% 22.40%
0%
0.23% Triw I PAD
46.56%
77.47% 41.43%
19.28% Triw II Triw III DAPER Lain2
Tren realisasi pendapatan daerah kabupaten dan kota mempunyai pola yang hampir sama dimana PAD dan dana perimbangan triwulan I berkisar 25%, semester I berkisar 50% dan triwulan III berkisar 75%. Tren realisasi lain‐lain pendapatan yang sah untuk kabupaten dan kota mempunyai pola yang hampir sama dengan PAD dan dana perimbangan namun dengan angka realisasi yang lebih rendah. Tren realisasi pendapatan daerah provinsi mempunyai pola yang sedikit berbeda dengan kabupaten dan kota, dimana tren realisasi PAD lebih besar dibandingkan dengan dana perimbangan. Realisasi PAD provinsi selalu jauh lebih besar dibanding dengan target triwulanan, bahkan pada triwulan III telah melampaui 100% (dari kelima provinsi pembentuk tren satu daerah realisasinya telah melebihi 100% yaitu Provinsi Jawa Timur, tiga daerah realisasinya telah 6
melebihi 75% yaitu Provinsi Bali, Gorontalo dan Kalimantan Barat, dan satu daerah realisasinya lebih rendah dari 50% yaitu Provinsi Papua Barat).
II.
Tren Belanja Daerah
Kabupaten
80%
67.10%
60%
60% 50.88%
47.62%
40% 20%
Kota
80% 72.23%
18.12%
7.80% 0% 2.09% Triw I Pegawai
41.08%
27.31%
20%
Triw II Brng&Jasa
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
17.46%
10.23% 0% 2.26%
14.09%
Triw I Pegawai
Triw III Modal
54.00%
44.55%
40%
35.06%
31.47% 12.42% Triw II Brng&Jasa
Triw III Modal
Prov 61.32% 49.64% 37.64% 14.81% 5.37% 1.68% Triw I Pegawai
23.55%
40.09%
16.84% Triw II Brng&Jasa
Triw III Modal
Tren realisasi belanja daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pola yang hampir sama dimana realisasi belanja pegawai selalu tertinggi disetiap triwulan diikuti oleh realisasi belanja barang dan jasa, dan yang terendah adalah realisasi belanja modal. Tren realisasi belanja pegawai di tingkat pemerintah kabupaten relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tren realisasi belanja pegawai di tingkat provinsi dan kota. Sementara itu untuk tren realisasi belanja barang dan jasa ditingkat pemerintah kota relatif lebih tinggi dibanding dengan tren realisasi belanja barang dan jasa di tingkat provinsi dan kabupaten. Sedangkan untuk tren realisasi belanja modal mempunyai kecenderungan yang hampir sama pada semua tingkat pemerintahan yang relatif masih rendah sampai dengan akhir triwulan III (30 September 2009). 7
Lampiran
Konsep APBD : APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Metodologi Realisasi triwulan APBD didasarkan pada data realisasi triwulanan APBD yang dikirimkan oleh daerah kepada Departemen Keuangan. Cut off waktu penyampaian data dari daerah kepada Departemen Keuangan adalah sejak akhir waktu triwulanan yang bersangkutan sampai dengan 45 hari berikutnya. Laporan realisasi triwulan III APBD secara nasional disajikan dalam bentuk persentase terhadap anggaran, yang didasarkan pada data yang masuk dalam waktu penyampaian tersebut di atas. Laporan realisasi disusun laporannya apabila paling tidak mewakili 30% jumlah daerah dan 30% volume APBD secara nasional. Laporan realisasi yang merupakan persentase terhadap anggaran adalah persentase atas total data (bukan rata‐rata). Contoh: data yang masuk adalah 150 daerah, maka Persentase Realisasi Belanja adalah Total Realisasi Belanja dari 150 Daerah dibagi dengan Total Anggaran dari 150 daerah yang bersangkutan. Laporan realisasi triwulanan APBD disajikan dalam tiga kelompok, yaitu (i) APBD Provinsi yang berarti hanya APBD Pemerintah Provinsi; (ii) APBD Kota yang berarti hanya APBD Pemerintah Kota; dan (iii) APBD Kabupaten yang berarti hanya APBD Pemerintah Kabupaten Khusus untuk Triwulan III 2009, laporan didasarkan pada data: APBD Provinsi/Kota/Kabupaten: APBD 236 Daerah (46,27 % jumlah daerah) dan ekuivalen dengan 44,73 % dari volume (belanja) APBD 2009. APBD Provinsi : APBD 14 Provinsi ( 42,42% jumlah daerah) dan ekuivalen dengan 33,60 % dari volume (belanja) APBD 2009. APBD Kota : APBD 46 Kota (50,55% jumlah daerah) dan ekuivalen dengan 52,96% dari volume (belanja) APBD 2009. APBD Kabupaten : APBD 176 Kabupaten (45,60% jumlah daerah) dan ekuivalen dengan 47,26% dari volume (belanja) APBD 2009. Tren realisasi pendapatan dan belanja daerah dibentuk dari daerah mengumpulkan/menyampaikan data realisasi triwulanan APBD (triwulan I, Semester I dan triwulan III) secara berturut – turut yang meliputi lima provinsi, 69 Kabupaten dan 23 kota
8
