Monitoring Realisasi APBD Triwulan I

Monitoring Realisasi APBD 2013 - Triwulan I

1

laporan monitoring realisasi APBD dan dana idle Tahun 2013 Triwulan I

RINGKASAN EKSEKUTIF Estimasi realisasi belanja daerah triwulan I Tahun 2013 merupakan proxy dengan menggunakan data dana pemerintah daerah di perbankan per bulan dari Bank Indonesia, data realisasi transfer per bulan dan proxy realisasi PAD. Rata-rata realisasi APBD 2013 triwulan I tahun 2013 agregat per provinsi adalah sebesar 16,2%. Terdapat 17 daerah yang mempunyai realisasi belanja di bawah rata-rata dan 15 daerah mempunyai realisasi belanja di atas rata-rata. Yang menarik adalah beberapa daerah di Jawa yang meliputi Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali memiliki rata-rata realisasi belanja daerah di bawah rata-rata. Sulawesi Tengah merupakan daerah yang mempunyai besaran realisasi belanja sama dengan nilai rata-rata nasional yaitu 16,2%. Sulawesi Barat merupakan daerah yang mempunyai persentase penyerapan belanja yang paling tinggi di bulan Maret 2013 yaitu sebesar 28,4%, sedangkan yang terendah adalah Bali yaitu sebesar 11,5% Tahun 2013 bulan Maret simpanan pemda di perbankan meningkat menjadi Rp175,0 triliun, dimana pada bulan yang sama tahun sebelumnya adalah Rp164.6 triliun. Hal serupa juga tampak pada besaran kepemilikan BPD terhadap SUN yang mengalami peningkatan dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kepemilikan BPD terhadap SBI justru mengalami penurunan, dimana hal tersebut dimungkinkan karena jangka waktu SBI menjadi sembilan bulan. Penyerapan belanja yang cenderung menumpuk di akhir tahun dan penyerapan belanja yang tidak mencapai 100% menyebabkan munculnya dana idle (tidak tergunakan). Dana idle pemda dalam laporan ini dilihat dari simpanan pemda dibank umum dan BPR, kepemilikan BPD dalam bentuk SBI dan kepemilikan BPD dalam bentuk SUN. Triwulan I tahun 2013, dana idle pemda kembali menunjukkan peningkatan dari periode yang sama tahun sebelumnya.


1

2


KATA PENGANTAR Monitoring realisasi APBD dan Dana Idle yang laporannya dilakukan secara Triwulanan bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap kondisi pengelolaan APBD. Monitoring terutama dilakukan terhadap besarnya penyerapan belanja per triwulanan dan monitoring terhadap ada tidaknya indikasi peningkatan jumlah dana tak terpakai di daerah (idle). Hal ini antara lain dapat dilihat dari posisi dana pemda di perbankan yang cenderung tinggi. Laporan ini diharapkan dapat menjadi informasi awal kondisi penyerapan APBD dan dana idle daerah periode Triwulan I tahun 2013. Informasi ini diharapkan dapat menjadi input bagi pengambilan berbagai kebijakan pemerintah di bidang keuangan daerah dalam rangka mendorong peningkatan perencanaan anggaran, percepatan penyerapan anggaran, ataupun lebih jauh lagi upaya mendorong peningkatan kualitas belanja daerah. Demikian, semoga laporan ini memberikan manfaat bagi pengambilan kebijakan di Pusat maupun daerah. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Jakarta, 07 Mei 2013

Direktur,

Yusrizal Ilyas, MPA


3

4


Daftar Istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran SiLPA tahun sebelumnya adalah SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang masuk dalam penerimaan pembiayaan SILPA Tahun Berkenaan adalah selisih antara jumlah Pembiayaan Netto dengan jumlah Surplus/Defisit (hanya dikenal dalam Laporan Realisasi APBD) Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya Transaksi above the line adalah transaksi APBD yang masuk dalam pendapatan dan belanja Daerah. Transaksi bellow the line adalah transaksi APBD yang masuk dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Surat Utang Negara (SUN) adalah Surat berharga yang berupa surat pengakuan hutang dalam rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank Indonesia dengan sistem diskonto Giro adalah simpanan dalam bentuk rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan bank pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan


5

Tabungan adalah simpanan dalam rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu Simpanan berjangka adalah simpanan pada bank umum dan BPR dalam rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian

6


A. Realisasi Belanja Triwulan I. Untuk merespon tuntutan yang tinggi atas kecepatan informasi penyerapan belanja daerah yang bersifat periodik dengan interval waktu yang relatif singkat, maka telah dibuat sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk memonitor besarnya penyerapan belanja APBD secara bulanan. Instrumen ini didasarkan pada data-data sekunder untuk dapat membuat proxy penyerapan belanja daerah secara bulanan per provinsi (merupakan agregasi penyerapan pemerintah propinsi, kabupaten dan kota dalam satu wilayah propinsi). Dengan cakupan informasi penyerapan belanja yang lebih luas, diharapkan dapat memberikan bahan masukan yang lebih baik bagi Pemerintah Pusat untuk mendesain kebijakan keuangan ke daerah. Pendekatan ini merupakan proxy dengan menggunakan data dana pemerintah daerah di perbankan per bulan dari Bank Indonesia, data realisasi transfer per bulan dan proxy realisasi PAD. Laporan estimasi penyerapan bulanan ini mempunyai lag time kurang dari 20 hari setelah akhir bulan yang bersangkutan. Lag time ini terjadi karena salah satu sumber informasi utama yang dijadikan sebagai basis estimasi adalah informasi dana pemda di Bank Umum per provinsi yang baru dapat diterima setelah 15 hingga 17 hari setelah berakhirnya bulan yang diobservasi (sumber dari Bank Indonesia). Dalam analisis ini, data yang digunakan adalah sebagai berikut : 1.

Dana pemerintah daerah di perbankan per bulan (sumber : Bank Indonesia);

2.

Realisasi transfer per bulan (sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan);

3.

Laporan realisasi PAD per triwulan (sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan).

Adapun cara perhitungan yang dipakai menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 1.

Langkah Pertama -

Menghitung total realisasi dana transfer yang disalurkan ke daerah berdasarkan nomor SP2D per provinsi;


7

- Mengestimasi realisasi PAD yang berasal dari laporan realisasi APBD per triwulan, dibedakan antara realisasi PAD Kabupaten/Kota/Provinsi. 2.

Langkah Kedua -

Menghitung realisasi belanja dengan rumus sebagai berikut : Belanja = DPdP(t-1)+DT(t)+PAD(t)-DPdP(t) Keterangan :

3.

DPdP

= Dana Pemerintah Daerah di Perbankan

DT

= Dana Transfer

PAD

= Estimasi Penerimaan dari PAD

t

= bulan ke t

Langkah Ketiga -

Menghitung prosentase belanja dengan rumus sebagai berikut : % Belanja = estimasi belanja / anggaran belanja APBD Analisis ini memiliki beberapa kelemahan yaitu : 1. Hanya dapat membuat estimasi realisasi belanja pemerintah daerah secara agregat provinsi, kabupaten, dan kota untuk masing-masing provinsi. 2. Realisasi belanja yang diperoleh adalah realisasi belanja secara total, tidak per jenis belanja. 3. Masih terdapat lag 45 hari untuk dapat menyajikan laporan realisasi bulanan per provinsi, sehingga untuk pertengahan April 2013, baru dapat ditampilkan estimasi realisasi belanja triwulan I tahun 2013 di luar dana pemda di BPR.

Atas dasar metode proxy tersebut di atas, sampai dengan triwulan I tahun 2013 dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah adalah sebesar 16,2%. Hal ini bisa dilihat pada Grafik A1 berikut.

8


Grafik A1. Perbandingan Realisasi APBD 2011, 2012 dan 2013 (Agregat Provinsi, Kabupaten dan Kota)

Sumber : Bank Indonesia dan Ditjen Perimbangan Keuangan (data diolah)

Realisasi penyerapan belanja secara persentase menunjukkan perbandingan antara besaran realisasi penyerapan dengan anggaran belanja (konsolidasi). Secara persentase, penyerapan belanja bulan Januari dan Februari 2013 adalah sebesar 4,1% dan 8,4%, relatif sama dengan periode yang sama tahun 2011 dan 2012, sedangkan realisasi bulan Maret 2013 sebesar 16,2 %, lebih tinggi jika dibandingkan dua tahun sebelumnya. Grafik A2. Realisasi Belanja Daerah (Agregat Provinsi, Kabupaten dan Kota) Triwulan I Tahun 2013



9

Grafik A2 menggambarkan realisasi belanja daerah yang menunjukkan perkiraan penyerapan besaran belanja hingga bulan Maret 2013. Secara nominal realisasi bulan Januari tahun 2013 lebih rendah dari tahun 2012, namun di bulan Februari dan Maret 2013 lebih tinggi dibanding dua tahun sebelumnya. Realisasi belanja daerah sampai dengan bulan Maret 2013 adalah sebesar Rp115 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2011 dan 2012, yang hanya sebesar Rp69,54 triliun dan Rp78,87 triliun. Grafik A3. Realisasi Belanja Daerah Secara Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota Per Provinsi Triwulan I Tahun 2013


Grafik A3 menunjukkan persentase penyerapan belanja secara agregat Provinsi, Kabupaten dan Kota di provinsi yang sama sampai dengan bulan Maret 2013. Rata-rata realisasi APBD 2013 triwulan I tahun 2013 agregat per provinsi adalah sebesar 16,2%. Terdapat 17 daerah yang mempunyai realisasi belanja di bawah rata-rata dan 15 daerah mempunyai realisasi belanja di atas rata-rata. Yang menarik adalah beberapa daerah di Jawa yang meliputi Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali memiliki rata-rata realisasi belanja daerah di bawah rata-rata. Sulawesi Tengah merupakan daerah yang mempunyai besaran realisasi belanja sama dengan nilai rata-rata nasional yaitu 16,2%. Sulawesi Barat merupakan daerah yang

10


mempunyai persentase penyerapan belanja yang paling tinggi di bulan Maret 2013 (28,4%), sedangkan yang terendah adalah Bali (11,5%). Provinsi Sulawesi Barat memiliki realisasi belanja pemerintah daerah secara agregat yang paling baik dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari Grafik A3, dimana penyerapan belanja daerahnya pada triwulan I tahun 2013 mendekati rencana penarikan dana per triwulan, yaitu mendekati angka 25%. Penyerapan dana pada Provinsi Sulawesi Barat secara agregat pada akhir triwulan I mencapai 28,4%, lebih tinggi 3,4% dari idealnya 25%. Sementara itu, Provinsi Bali merupakan daerah dengan realisasi belanja daerah yang paling rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Grafik A3, dimana realisasi penyerapan belanja Pemda di Provinsi Bali berada jauh di bawah standar belanja yang ideal. Secara lebih lengkap, estimasi realisasi penyerapan belanja daerah secara agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota Per Provinsi Tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran.


11

12


B. Dana Idle Pemerintah Daerah Triwulan I Belum optimalnya penyerapan anggaran dan kualitas belanja daerah yang belum baik, pada akhirnya mendorong terjadinya pengendapan dana di perbankan yang cukup tinggi. Sebagai ilustrasi pada akhir tahun 2012 simpanan pemda di bank umum dan BPR mencapai Rp99,2 triliun. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah secara serius karena meskipun atas dana yang mengendap tersebut pemda mendapatkan hasil berupa pendapatan bunga, tapi akan jauh lebih optimal jika dapat direalisasikan untuk belanja barang dan moda. Dengan demikian akan menambah kuantitas dan kualitas dengan output pelayanan masyarakat dan mendorong perekonomian daerah. Untuk itulah monitoring terhadap dana pemda yang belum digunakan (idle) dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan menjadi penting untuk secara rutin disajikan informasinya. Pada akhir tahun besaran dana idle dapat dilihat dari besaran SiLPA tahun berkenaan pada realisasi APBD, dimana secara nasional pada akhir tahun 2012 telah mencapai Rp96,9 triliun. Untuk melihat perkiraan dana idle pemerintah daerah perbulan digunakan tiga indikator, antara lain adalah dana pemda di bank umum dan BPR, dana BPD yang disimpan dalam bentuk SBI dan dana pemda yang disimpan dalam bentuk SUN.

B.1. Simpanan Pemerintah Daerah Dalam Rupiah dan Valuta Asing pada Bank Umum dan BPR Data dana simpanan pemda di bank umum (termasuk BPD) dan BPR merupakan gambaran besaran dana yang disimpan oleh pemda di perbankan, dimana data tersebut diperoleh dari data published yang disediakan oleh Bank Indonesia (BI) melalui website BI. Data yang disajikan merupakan jumlah simpanan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota di 33 Provinsi. Terdapat tiga macam jenis simpanan pemerintah daerah, antara lain berbentuk tabungan, rekening giro dan simpanan berjangka (deposito berjangka, Deposits on Call dan sertifikat deposito, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing.


13

Dana pemda di bank umum dan BPR dapat digunakan sebagai gambaran besaran dana yang dimiliki oleh pemda. Data dana pemda di bank umum dan BPR merupakan akumulasi dari berbagai jenis dana pemerintah daerah, baik yang bersumber dari PAD, transfer dari provinsi, transfer dari pusat maupun sumber-sumber lainnya. Posisi dana pemda ini sekaligus juga menunjukkan hasil transaksi penerimaan dan pengeluaran kas maupun dana idle yang ditempatkan dalam betuk simpanan berjangka. Peningkatan dana pemda di bank umum dan BPR pada akhir bulan menunjukkan pendapatan pada bulan tersebut lebih tinggi dari belanja yang dikeluarkan pada bulan tersebut, sebaliknya jika dana pemda pada akhir bulan lebih rendah dari bulan sebelumnya menunjukkan bahwa belanja pada bulan tersebut lebih tinggi dari pendapatan yang diperoleh pada bulan tersebut. Dengan mengetahui selisih dana pemda dibank umum dan BPR, serta realisasi transfer tiap bulannya, maka pergerakan dana pemda dapat digunakan dalam mengestimasi realisasi belanja untuk tiap bulannya. Dana pemda di perbankan mempunyai pergerakan dengan pola meningkat pada tiga bulan pertama, selanjutnya akan fluktuatif naik turun pada bulan-bulan berikutnya dan mempunyai titik terendah pada bulan Desember. Hal ini berkaitan dengan realisasi penyerapan belanja daerah yang bergerak lamban diawal tahun dan akan meningkat tajam realisasinya pada akhir tahun.Pergerakan simpanan pemda perbulan dapat dilihat dalam grafik B1 sebagai berikut: Grafik B1. Pergerakan Simpanan Dana Pemda di Perbankkan per Bulan

Sumber :Bank Indonesia (diolah)

14


Pada awal triwulan I (Januari) tahun 2013 dana pemda di bank umum dan BPR meningkat sebesar 25% dibanding dengan tiga tahun sebelumnya. Untuk tahun 2012 mulai bulan Januari hingga Desember besaran dana pemda di bank umum dan BPR lebih tinggi dari tahun 2011 dan tahun-tahun sebelumnya. Secara rata-rata dana pemda di bank umum dan BPR meningkat sebesar 34,7% dari tahun 2011. Tahun 2013 dana pemda di perbankan kembali menunjukkan nilai yang lebih besar dari tahun 2012. Pergerakan dana pemda di bank umum dan BPR secara periodik dapat dilihat dalam Grafik B2 dibawah ini, dalam grafik tersebut ditampilkan data M-o-M (bulan per bulan) terbaru (bulan Desember). Jika dilihat dari Grafik B2 tersebut tampak bahwa pada tahun 2002-2004 dana pemda relatif stabil dan mulai meningkat di tahun 2005 hingga tahun 2007. Ditahun 2008 hingga 2010 pergerakan dana pemda kembali bergerak datar dan kembali meningkat tinggi di tahun 2011. Secara terpisah kabupaten/kota mempunyai pola yang sama dengan pola pergerakan dana secara total, sedangkan Provinsi mempunyai tren meningkat dari tahun 2005 hingga 2013. Untuk perbandingan pergerakan dana pemerintah provinsi dan kab/kota tampak dalam Grafik B2 sebagai berikut : Grafik B2. Total Simpanan Pemda MoM (Bulan Maret)

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grafik B2 menunjukkan secara total dana pemda di bank umum dan BPR milik kabupaten dan kota lebih besar dibanding milik pemerintah provinsi, namun jika dilihat dari rata-


15

rata perdaerah akan sebaliknya. Secara rata-rata besaran dana pemda di bank umum dan BPR bulan Maret tahun 2013 per Pemerintah Provinsi adalah Rp1.395 miliar atau jika tanpa DKI Jakarta menjadi Rp1.099 miliar per Pemerintah Provinsi, selisih rata-rata tersebut menunjukkan dominasi DKI dalam besaran simpanan dana pemda. Sedangkan untuk kabupaten/kota rata-rata per pemerintah daerah adalah Rp234 miliar, dengan kata lain dana yang mengendap di pemerintah provinsi lebih banyak dibanding dengan pemerintah kabupaten/kota. Rincian bentuk dana pemda secara terpisah dapat dilihat dalam Grafik B3 dan Grafik B4 sebagai berikut: Grafik B3. Tren Bentuk Simpanan Pemda Di

Grafik B4. Tren Bentuk Simpanan Pemda Di

Perbankan Provinsi

Perbankan Kabupaten/kota

Data per Maret 2013 Sumber : Bank Indonesia diolah

Simpanan dana pemda sebagian besar disimpan dalam bentuk giro karena sifat dari rekening giro yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro. Sedangkan yang kedua adalah dalam bentuk simpanan berjangka. Simpanan berjangka provinsi mempunyai porsi berkisar 44,6% di bulan Maret 2013, meningkat dari proporsi dua tahun terakhir (tahun 2011 = 34,8% dan 2012 = 43,3%). Sedangkan untuk kabupaten/kota besaran proporsi simpanan berjangka adalah sekitar 21% lebih rendah dari provinsi.

16


Pada umumnya besaran dana pemda yang disimpan di perbankan posisi bulan Maret lebih tinggi dari bulan Desember, pada Grafik B5 disajikan selisih antara dana pemda bulan Desember 2012 (Desember merupakan titik terendah) dengan bulan Maret 2013. Dana pemda di bank umum dan BPR se provinsi Kaltim tahun 2013 (Maret) merupakan yang terbesar hingga mencapai lebih dari Rp21 triliun. Sedangkan daerah yang mengalami peningkatan simpanan di perbankan yang tertinggi adalah Jawa Barat yang peningkatannya mencapai 98% atau meningkat sebesar Rp8,75 triliun. Grafik B5. Simpanan Dana Pemda di Perbankan Per provinsi

Sumber : Bank Indonesia (diolah) , data per Maret 2013

Bulan Desember merupakan akhir periode APBD, sehingga dengan mengetahui dana pemda dibank umum dan BPR dapat diperkirakan besaran Sisa lebih penggunaan anggaran tahun berkenaan atau SiLPA tahun berkenaan. Dengan melihat perbandingan antara dana pemda di bank umum dan BPR bulan Desember dan SiLPA tahun berkenaan tahun-tahun sebelumnya dapat diperkirakan besaran SiLPA tahun berkenaan ditahun 2012. Hal tersebut dapat diperkuat dengan melihat Grafik B6, dimana dalam grafik tersebut tampak kesamaan pola antara SiLPA tahun berkenaan dengan dana pemda di bank umum dan BPR.


17

Grafik B6 Perbandingan dana pemda di bank umum dan BPR dengan SiLPA tahun berkenaan

Sumber : BI dan DJPK (diolah) Tahun 2012 merupakan data sementara

Dana pemda di bank umum dan SiLPA tahun berkenaan mempunyai keterkaitan erat karena sebagian besar dana pemda dibank umum dan BPR merupakan SiLPA tahun berkenaan, sehingga jika dihitung korelasi antara keduanya dihasilkan angka 99%. Dengan memperhatikan pola Grafik B6 diatas dan estimasi perkiraan dana pemda di bank umum dan BPR bulan Desember 2012 dapat diperkirakan bahwa SiLPA tahun berkenaan tahun 2012 adalah Rp96,99 triliun.

B.2. Dana BPD yang disimpan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesi (SBI) dan Surat Utang Negara Selain dengan menggunakan data dana pemda di bank umum dan BPR indikator lain yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai dana idle pemda adalah dari besaran kepemilikan SUN dan SBI oleh BPD. Hal tersebut digunakan sebagai indikator alternatif karena sebagan besar sumber dana BPD berasal dari pemda. Dengan mengetahui pergerakan kepemilikan SUN dan SBI diharapkan dapat memberikan gambaran pemanfaatan dana idle pemda oleh BPD. Secara terpisah berikut akan disajikan pergerakan dana pemda dalam bentuk SUN dan SBI.

18


B.2.1. Kepemilikan SBI oleh BPD Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. SBI mempunyai beberapa jangka waktu yaitu 1, 3, 6 dan 9 bulan, dimana mulai tahun 2012 untuk jangka waktu 1,3 dan 6 bulan sudah tidak diterbitkan lagi. Tidak semua BPD memiliki SBI, hingga Desember 2012 terdapat 21 BPD yang memiliki SBI. Pergerakan kepemilikan SBI oleh BPD perbulannya dapat dilihat dalam Grafik B8 berikut. Grafik B7 Tren Data Kepemilikan SBI oleh BPD

Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Tahun 2013 dan 2012 kepemilikan SBI oleh BPD mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2009 dan 2010, hal tersebut dimungkinkan karena SBI dengan jangka waktu pendek sudah tidak ada lagi dan suku bunga SBI bulan Desember ditahun 2011 (5,04%) dan 2012 (4,8%) lebih rendah dari tahun 2010 (6,6%). Jika dibandingkan dengan dana pemda di bank umum dan BPR tren, maka besaran kepemilikan BPD di SBI tidak berbanding secara linear, dimana ketika kepemilikan SBI oleh BPD tahun 2013 lebih rendah dari tahun 2010 sebaliknya dana dan pemda di bank umum dan BPR meningkat. Walaupun secara besaran berkebalikan, namun mempunyai pola pergerakaran yang mirip yaitu meningkat di awal tahun dan cenderung menurun di pertengahan dan akhir tahun. Sampai dengan bulan Februari tahun 2013 seperti yang tercantum pada Grafik B7, maka data SBI yang masuk menunjukkan terjadi penurunan dibanding pada bulan yang sama di tahun sebelumnya yaitu dari Rp99,07 triliun menjadi Rp88,06 triliun.


19

B.2.2. Kepemilikan SUN oleh BPD Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Untuk tren pertahun dapat dilihat dalam Grafik B8 berikut. Grafik B8 Tren Dana BPD dalam SUN

Sumber : Ditjen Pengelolaan Utang (diolah)

Hingga bulan Maret 2013, BPD yang mempunyai SUN sebanyak 22 BPD dengan tiga BPD mempunyai kepemilikan SUN yang dominan (mempunyai porsi sebesar 70,15%), ketiga BPD tersebut adalah Bank Jabar Banten (BJB), Bank DKI dan BPD Kaltim. Bentuk dominasi tersebut mulai tampak pada peningkatan bulan September dibanding bulan Juli 2012 dikarenakan adanya peningkatan kepemilikan SUN oleh ketiga BPD tersebut (92% total peningkatan bersumber dari ketiga BPD tersebut), bahkan di bulan September peningkatan terbesar adalah dikarenakan peningkatan kepemilikan SUN oleh BJB (91,1% peningkatan bulan September dibanding bulan Agustus bersumber dari BJB). Di bulan Maret 2013 kepemilikan BPD terhadap SUN kembali meningkat, seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya yang kembali mengalami peningkatan diawal tahun. Kondisi ini berbeda dengan data SBI yang justru mengalami penurunan diawal tahun 2013 jika dibandingkan pada bulan yang sama diawal tahun sebelumnya (Grafik B7).

20


Lampiran Estimasi Realisasi Penyerapan Belanja Daerah Secara Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota Per Provinsi Tahun 2013

1. Provinsi Aceh

2. Provinsi Sumatera Utara


21

3. Provinsi Sumatera Barat

4. Provinsi Riau

5. Provinsi Jambi

22


6. Provinsi Sumatera Selatan

7. Provinsi Bengkulu

8. Provinsi Lampung


23

9. Provinsi DKI Jakarta

10. Provinsi Jawa Barat

11. Provinsi Jawa Tengah

24


12. Provinsi DI Yogyakarta

13. Provinsi Jawa Timur

14. Provinsi Kalimantan Barat


25

15. Provinsi Kalimantan Tengah

16. Provinsi Kalimantan Selatan

17. Provinsi Kalimantan Timur

26


18. Provinsi Sulawesi Utara

19. Provinsi Sulawesi Tengah

20. Provinsi Sulawesi Selatan


27

21. Provinsi Sulawesi Tenggara

22. Provinsi Bali

23. Provinsi Nusa Tenggara Barat

28


24. Provinsi Nusa Tenggara Timur

25. Provinsi Maluku

26. Provinsi Papua


29

27. Provinsi Maluku Utara

28. Provinsi Banten

29. Provinsi Bangka Belitung

30


30. Provinsi Gorontalo

31. Provinsi Kepulauan Riau

32. Provinsi Papua Barat


31

33. Provinsi Sulawesi Barat

32



33

Monitoring Realisasi APBD Triwulan I

Recommend Documents