KATA PENGANTAR. iii. ANALISIS Realisasi APBD tahun anggaran 2012

ANALISIS Realisasi APBD tahun anggaran 2012

1

KATA PENGANTAR Dalam konteks implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah selama lebih dari satu dasawarsa ini telah mengelola dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam jumlah yang sangat besar. Pengelolaan APBD tidak hanya dimaksudkan untuk sekedar menghabiskan dana semata namun harus dibelanjakan sesuai dengan prioritas kebijakan dan target yang akan dicapai sesuai sumber daya yang tersedia baik yang didapatkan melalui skema transfer maupun perpajakan daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Dalam upaya merealisasikan APBD, ada beberapa hal yang ingin disorot oleh semua stakeholder baik dari sisi pemerintah pusat, akademisi, lembaga-lembaga non pemerintah, pemerintah daerah itu sendiri dan terutama dari masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah dan penerima manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Hal-hal tersebut, antara lain: (1) kinerja pengelolaan keuangan dilihat dari sisi kesesuaian realisasi dengan perencanaan, (2) konsistensi pelaksanaan anggaran untuk merealisasikan program / kegiatan, (3) seberapa baik pihak pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, dan (4) dampak pelaksanaan APBD terhadap perekonomian regional. Dalam konteks itulah, buku ini disusun untuk menyajikan analisis atas realisasi APBD seluruh daerah dan diharapkan dapat memberikan potret yang informatif dan akurat mengenai hasil dari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di tahun anggaran 2012. Selain itu, dalam rangka menjalankan amanat rakyat dimaksud, pengelolaan keuangan negara termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan daerah, harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Untuk mewujudkannya, diperlukan pendekatan prestasi kerja dalam penyusunan APBD, setiap alokasi pendanaan yang direncanakan harus dikaitkan


iii

dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Pendekatan ini merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dengan konsep manajemen kinerja, khususnya untuk mengukur tingkat keberhasilan program atau aktivitas pada pemerintah yang ditujukan dalam rangka mencapai hasil yang dapat memenuhi kebutuhan stakeholders. Dalam buku ini juga akan dicoba sebuah pendekatan untuk menganalisis dan mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah tersebut melalui sebuah metode sederhana dengan nama analisis indikator kesehatan keuangan daerah. Analisis tersebut mengadopsi pada teori Ten Point Test untuk mengetahui tingkat kondisi kesehatan keuangan masing-masing daerah dengan melihat skor akhir (score) dari masing-masing daerah. Alat pengukuran ini pada dasarnya memotret kondisi kesehatan fiskal antar pemerintah daerah dengan berdasarkan beberapa rasio sederhana, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi dan struktur utang. Kami mengharapkan agar buku Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak-pihak yang berkepentingan baik di pusat maupun di daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Jakarta,

Desember 2013

Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah

Yusrizal Ilyas NIP 19540401 197507 1 001

iv


Daftar ISI KATA PENGANTAR.................................................................................................iii DAFTAR ISI.............................................................................................................. v DAFTAR TABEL...................................................................................................... vii DAFTAR GRAFIK..................................................................................................... x RINGKASAN EKSEKUTIF..................................................................................... xiii BAB I GAMBARAN UMUM REALISASI APBD.....................................................1 A. Gambaran Umum Realisasi APBD 2012 secara Nasional.................. 3 B. Gambaran Umum Realisasi APBD 2012 Provinsi................................ 6 C. Gambaran Umum Realisasi APBD 2012 Kabupaten/Kota................. 8 D. Gambaran Umum Realisasi APBD Tahun 2008-2012....................... 10 BAB II REALISASI PENDAPATAN DAERAH....................................................... 13 A. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah............ 13 B. Komposisi Pendapatan Daerah.......................................................... 15 C. Tren Realisasi Pendapatan Daerah Nasional (Harga Berlaku dan Harga Konstan).................................................. 17 D. Rasio Pajak Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah................. 19 E. Pengaruh Transfer Akhir Tahun terhadap SILPA Tahun Berkenaan.....22 BAB III REALISASI BELANJA DAERAH............................................................... 27 A. Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Belanja Daerah.............. 27 B. Komposisi Realisasi Belanja Daerah ................................................. 31 C. Tren Realisasi Belanja Daerah Secara Nasional................................34 D. Realisasi Belanja Daerah Per Kapita................................................. 37 E. Realisasi Belanja Modal Daerah Per Kapita......................................38 BAB IV REALISASI SURPLUS/DEFISIT DAN PEMBIAYAAN DAERAH............... 39


v

A. Surplus/Defisit.....................................................................................39 B. Pembiayaan Daerah............................................................................42 C. SiLPA....................................................................................................45 D. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.........................48 BAB V ANALISIS INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN DAERAH..................... 51 A. Dasar Teoretis Analisis Indikator Kesehatan Keuangan Daerah...... 51 B. Analisis Indikator Kesehatan Keuangan Daerah............................... 57 BAB VI IMPLIKASI REALISASI APBD TA 2012 TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH.................................................................................................. 79 DAFTAR PUSTAKA................................................................................................ 91 UCAPAN TERIMA KASIH...................................................................................... 93

vi


Daftar TABEL Tabel 1.1

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012............................................... 1

Tabel 1.2

Perbandingan APBD dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012...... 3

Tabel 2.1

Klaster Rasio Transfer Desember 2012/ Besaran SILPA 2012....... 23

Tabel 4.1

Rata-rata Besaran Surplus/defisit Per Daerah................................. 41

Tabel 4.2

Daerah dengan SiLPA Tahun Berkenaan Negatif............................. 47

Tabel 5.1

Tabel Indikator-Indikator Kesehatan Keuangan Daerah..................54

Tabel 5.2

Gambaran Deskriptif Skor Seluruh Daerah Provinsi........................ 57

Tabel 5.3

Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Provinsi........................58

Tabel 5.4

Gambaran Deskriptif Skor Seluruh Daerah Kabupaten...................60

Tabel 5.5

Kabupaten dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Tertinggi (Kluster 1 - luas wilayah di bawah 1, 213 km2)................. 61

Tabel 5.6

Kabupaten dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Terendah (Kluster 1 - luas wilayah di bawah 1, 213 km2)................62

Tabel 5.7

Kabupaten dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Tertinggi (Kluster 2 - luas wilayah antara 1,213 km2 s/d 1,989 km2)...63

Tabel 5.8

Kabupaten dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Terendah (Kluster 2 - luas wilayah antara 1, 213 km2 s/d 1,989 km2).................63

Tabel 5.9

Kabupaten dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Tertinggi (Kluster 3 - luas wilayah antara 1,990 km2 s/d 3,571 km2)....................64

Tabel 5.10 Kabupaten dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Terendah (Kluster 3 - luas wilayah antara 1,990 km2 s/d 3,571 km2)....................65 Tabel 5.11 Kabupaten dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Tertinggi (Kluster 4 - luas wilayah antara 3,572 km2 s/d 6,276 km2).................. 66


vii

Tabel 5.12 Kabupaten dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Terendah (Kluster 4 - luas wilayah antara 3,572 km2 s/d 6,276 km2)....................67 Tabel 5.13 Kabupaten Dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Tertinggi (Kluster 5 - luas wilayah di atas 6,276 km2)......................67 Tabel 5.14 Kabupaten dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Terendah (Kluster 5 - luas wilayah di atas 6,276 km2).....................68 Tabel 5.15 Gambaran Deskriptif Skor Seluruh Daerah Kota..............................69 Tabel 5.16 Kota Dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Tertinggi (Kluster 1 - jumlah penduduk di bawah 131.423 jiwa)....................70 Tabel 5.17 Kota Dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Terendah (Kluster 1 - jumlah penduduk di bawah 131.423 jiwa).................... 71 Tabel 5.18 Kota Dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Tertinggi (Kluster 2 - jumlah penduduk antara 131.423 jiwa sampai 189.381 jiwa).....................................................................................................72 Tabel 5.19 Kota Dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Terendah (Kluster 2 - jumlah penduduk antara 131.423 jiwa sampai 189.381 jiwa).....................................................................................................72 Tabel 5.20 Kota Dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Tertinggi (Kluster 3 - jumlah penduduk antara 189.382 jiwa sampai 264.608 jiwa).....................................................................................................73 Tabel 5.21 Kota Dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Terendah (Kluster 3 - jumlah penduduk antara 189.382 jiwa sampai 264.608 jiwa)..................................................................................................... 74 Tabel 5.22 Kota Dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Tertinggi (Kluster 4 - jumlah penduduk antara 264.609 jiwa sampai 643.043 jiwa).....................................................................................................75 Tabel 5.23 Kota Dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Terendah (Kluster 4 - jumlah penduduk antara 264.609 jiwa sampai 643.043 jiwa).....................................................................................................75

viii


Tabel 5.24 Kota Dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Tertinggi (Kluster 5 - jumlah penduduk di atas 643.043 jiwa)....................... 76 Tabel 5.25 Kota Dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Terendah (Kluster 5 - jumlah penduduk di atas 643.043 jiwa)....................... 77 Tabel 6.1 Perbandingan Volume APBD dengan PDRB......................................80 Tabel 6.2

Perbandingan Realisasi Belanja per kapita dengan Indikator Kesejahteraan Masyarakat................................................................83


ix

Daftar Grafik Grafik 1.1

Perbandingan APBD dan Realisasi APBD secara nasional Tahun Anggaran 2012.................................................................................... 4

Grafik 1.2 Perbandingan APBD dan Realisasi APBD Provinsi Tahun Anggaran 2012..................................................................................................... 7 Grafik 1.3 Perbandingan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012......................................................................... 8 Grafik 1.4 Tren Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Konsolidasi Nasional Tahun 2008 - 2012............................................................................ 10 Grafik 1.5 Realisasi Surplus/Defisit APBD Konsolidasi Nasional Tahun 2008 – 2012................................................................................................... 10 Grafik 2.1 Perbandingan Anggaran - Realisasi Pendapatan Nasional TA 2012.... 14 Grafik 2.2 Komposisi Pendapatan Daerah Secara Nasional dan Provinsi....... 15 Grafik 2.3 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota............ 16 Grafik 2.4 Tren Realisasi Pendapatan Daerah Nasional .................................. 18 Grafik 2.5 Tren Rasio Pajak Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Secara Nasional TA 2012..................................................................20 Grafik 2.6 Tren Rasio Pajak Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Agregat Kabupaten/Kota TA 2012.................................................... 21 Grafik 3.1 Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2012....................................................................... 27 Grafik 3.2 Komposisi Realisasi Belanja Daerah Nasional Tahun Anggaran 2012................................................................................................... 31 Grafik 3.3 Komposisi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2012....32 Grafik 3.4 Komposisi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012..................................................................................33 x


Grafik 3.5 Tren Realisasi Belanja Daerah Nasional (harga berlaku).................34 Grafik 3.6 Tren Realisasi Belanja Daerah Nasional (Harga Konstan, Tahun 2000)..................................................................................................35 Grafik 3.7 Realisasi Belanja Daerah Per Kapita Tahun Anggaran 2012........... 37 Grafik 3.8 Realisasi Belanja Modal Daerah Per Kapita Tahun Anggaran 2012....38 Grafik 4.1 Perbandingan Suplus/Defisit pada Anggaran dan Realisasi APBD 2009-2012.........................................................................................39 Grafik 4.2. Tren kabupaten/kota yang mengalami surplus/defisit dalam realisasi APBD.................................................................................... 41 Grafik 4.3. Tren Provinsi yang mengalami surplus/defisit dalam realisasi APBD .................................................................................................. 41 Grafik 4.4 Rincian Penerimaan Pembiayaan APBD TA 2012.............................43 Grafik 4.5 Rincian Pengeluaran Pembiayaan APBD TA 2012............................44 Grafik 4.6 Perbandingan Tren SiLPA Tahun Sebelumnya antara Anggaran dan Realisasi.............................................................................................45 Grafik 4.7 Tren SiLPA Tahun Berkenaan.............................................................46 Grafik 4.8 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pinjaman Kab/ Kota.....................................................................................................49 Grafik 4.9 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pinjaman Provinsi ..............................................................................................49 Grafik 4.10 Jumlah Kab/kota yang melakukan Pinjaman ..................................50 Grafik 4.11 Jumlah Provinsi yang melakukan Pinjaman......................................50 Grafik 6.1 Realisasi Belanja per kapita..............................................................84 Grafik 6.2 Perbandingan Realisasi Belanja dengan Pertumbuhan Ekonomi...86 Grafik 6.3 Perbandingan Realisasi Belanja dengan Tingkat Pengangguran.... 87 Grafik 6.4 Perbandingan Realisasi Belanja dengan Tingkat Kemiskinan......... 87


xi

Grafik 6.5 Perbandingan Realisasi Belanja per Kapita dengan Delta Tingkat Kemiskinan 2011-2012.....................................................................89 Grafik 6.6 Perbandingan Realisasi Belanja per Kapita dengan Delta Tingkat Pengangguran 2011-2012................................................................89

xii


RINGKASAN EKSEKUTIF Realisasi APBD TA 2012 memperlihatkan realisasi pendapatan daerah secara agregat nasional tahun 2012 yang lebih tinggi dari realisasi belanjanya, sehingga terjadinya suplus di akhir tahun. Surplus tersebut disumbang dari pelampauan realisasi pendapatan sebesar Rp65,4 triliun dan realisasi belanja daerah yang lebih rendah Rp3,6 triliun dari anggarannya. Yang menarik pada surplus dalam realisasi APBD 2012 adalah bahwa ternyata surplus lebih banyak didorong oleh terjadinya pelampauan pendapatan, dan bukan terjadi karena tidak terealisasikannya belanja. Tren realisasi jenis pendapatan PAD secara nasional berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 penerimaan daerah melalui PAD mengalami peningkatan sebesar 20,9% atau Rp23 triliun dibandingkan tahun 2011. Sementara itu, berdasarkan harga konstan jenis pendapatan PAD juga mengalami peningkatan di tahun 2012 sebesar 15,4% atau Rp6 triliun. Berdasarkan data tersebut, pendapatan daerah baik secara keseluruhan maupun per jenis pendapatan mengalami kenaikan baik menggunakan pendekatan harga berlaku maupun harga konstan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan realisasi pendapatan secara riil dari tahun 2009 hingga 2012. Berdasarkan analisis deskriptif atas klaster rasio transfer Desember 2012 terhadap besaran SILPA 2012, dapat disimpulkan bahwa terdapat 9 daerah yang mengalami krisis kas baik pada akhir tahun 2012 maupun pada awal tahun 2013. Pemerintah daerah tersebut perlu memperbaiki kinerja manajemen kasnya sehingga krisis kas dapat dihindari. Sementara itu, sebanyak 471 daerah sebagian besar dana transfer non earmarked pada bulan Desember menjadi SILPA. Total SILPA dari daerahdaerah tersebut mencapai Rp96,91 triliun. Realisasi belanja daerah secara nasional tahun 2012 adalah Rp596,88 triliun, masih lebih kecil jika dibandingkan dengan pagu anggaran sebesar Rp600,51 triliun atau secara persentase realisasi belanja daerah mencapai 99,39%. Komponen belanja yang tingkat penyerapannya di atas 100% hanyalah Belanja Lainnya yaitu sebesar 107,12% (realisasi Rp84,85 triliun sedangkan pagu anggaran Rp79,21 triliun), sedangkan komponen belanja yang tingkat penyerapannya masih di bawah


xiii

100% meliputi Belanja Pegawai yaitu sebesar 99,81% (realisasi Rp260,87 triliun sedangkan pagu anggaran sebesar Rp261,36 triliun), Belanja Barang dan Jasa sebesar 98,21% (realisasi Rp120,23 triliun sedangkan pagu anggaran sebesar Rp122,42 triliun), dan Belanja Modal sebesar 95,20% (realisasi Rp130,93 triliun sedangkan pagu anggaran sebesar Rp137,53 triliun). Komposisi belanja daerah tahun 2012 didominasi oleh Belanja Pegawai yaitu sebesar 43,71%, selanjutnya diikuti oleh Belanja Modal yaitu sebesar 21,94%, Belanja Barang dan Jasa sebesar 20,14%, dan Belanja Lainnya sebesar 14,22%. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian, karena secara implisit daerah hanya menganggarkan sebagian kecil APBD-nya untuk jenis-jenis belanja selain Belanja Pegawai. Hal ini akan menyebabkan keterbatasan program dan kegiatan daerah di luar Belanja Pegawai yang bisa didanai, khususnya pada pos Belanja Modal yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Seharusnya dengan melihat realisasi pendapatan yang ternyata jauh lebih tinggi, maka belanja pelayanan publik bisa didorong lebih besar. Terkait dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik, salah satu kelemahan yang sering terjadi adalah adanya kecenderungan daerah untuk melakukan perubahan APBD pada saat menjelang akhir tahun anggaran berjalan (di atas bulan September). Hal ini tentu saja sangat mengurangi kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyesuaikan belanja, karena waktu yang tersisa untuk melaksanakan kegiatan/proyek menjadi sangat sempit. Daerah mempunyai kecenderungan untuk melakukan perubahan APBD setelah diketahuinya hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya sehingga dapat mengetahui secara pasti berapa besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi perubahan APBD hanya pada penyesuaian yang sifatnya administratif dan kurang menyentuh aspek substansi penyebab perubahan serta dampak yang mungkin bisa didapatkan apabila momentum perubahan dilakukan lebih awal. Tren realisasi Belanja Modal secara nasional mengalami peningkatan baik menurut harga yang berlaku maupun harga konstan. Berdasarkan harga yang berlaku, realisasi Belanja Modal secara nasional mengalami kenaikan pada tahun 2011, yaitu sebesar 14,95% (Rp14,06 triliun) dan pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan sebesar 21,09% (Rp22,80 triliun). Sementara itu berdasarkan harga

xiv


konstan, Belanja Modal juga mengalami kenaikan pada tahun 2011, yaitu sebesar 6,04% (Rp2,4 triliun), dan pada tahun 2011 Belanja Modal kembali meningkat sebesar 6,04% (Rp2,39 triliun). Pada tahun 2011 dan 2012, ternyata kenaikan realisasi Belanja Modal berdasarkan harga konstan lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan berdasarkan harga yang berlaku. Perbedaan defisit/surplus dalam anggaran dengan realisasi memberikan gambaran tingkat akurasi perencanaan daerah dalam penganggaran pendapatan dan belanja daerah, baik di sisi pendapatan atau belanja. Semakin besar gap anggaran dan realisasi surplus/ defisit maka hal itu menggambarkan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kurang tersusun dengan baik. Tahun 2009 APBD dianggarkan defisit sebesar Rp47,96 triliun dan realisasi APBD juga terjadi defisit sebesar Rp11,46 triliun, dengan kata lain terdapat gap atau selisih sebesar Rp36,50 triliun. Secara visual selisih tersebut terlihat semakin besar, hingga di tahun 2012 gap tersebut mencapai Rp69,5 triliun. Gap tahun 2012 sebagian besar berasal dari pelampauan realisasi pendapatan yang lebih besar dari anggaran sebesar Rp65,5 triliun, yang secara terperinci angka tersebut 29,5% berasal dari pelampuan PAD dan sebesar 67,5% berasal dari pendapatan dana bagi hasil dan dana penyesuaian yang lebih tinggi dari yang dianggarkan daerah serta sisanya berasal dari pendapatan lainnya. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penyebab utama terjadinya selisih surplus/ defisit anggaran dan realisasi berasal dari faktor eksternal di luar kewenangan Pemerintah Daerah, karena alokasi DBH dan dana penyesuaian dianggarkan oleh Pemerintah Pusat. SiLPA tahun berkenaan mempunyai pergerakan yang meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2009-2012), bahkan besaran SiLPA tahun 2012 hampir mencapai dua kali lipat tahun 2009 (dari Rp52 triliun menjadi Rp 99 triliun). Kondisi ini menunjukkan gejala yang kurang baik karena semakin besar SiLPA tahun berkenaan maka menjadi indikasi semakin besar dana yang tidak digunakan dalam memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat. Peningkatan SiLPA tidak hanya terlihat dalam nominal harga berlaku, namun juga terlihat meningkat dalam nominal harga konstan. SiLPA harga konstan diperoleh dengan membagi nilai nominal dengan angka deflator. Untuk mengetahui potret kesehatan keuangan daerah, dilakukan analisis terhadap indikator-indikator kesehatan keuangan daerah. Berdasarkan hasil perhitungan


xv

dapat diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tingkat kesehatan keuanganyang tertinggi, sedangkan Provinsi Maluku mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang terendah. Yang menarik adalah sebagian besar Provinsi di wilayah Sumatera memiliki tingkat kesehatan keuangan yang tinggi, dimana banyak daerah di wilayah Sumatera berada di atas rata-rata, melebihi daerah-daerah di wilayah Jawa yang sebagian besar berada di peringkat rata-rata bahkan ada daerah di Jawa yang kesehatan keuangannya di bawah rata-rata yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Justru beberapa daerah di wilayah Kalimantan memiliki kesehatan keuangan di atas rata-rata seluruh daerah. Hal ini cukup menarik, mengingat jika melihat keunggulan dalam pengelolaan keuangan dan ketersediaan sumber daya manusia, provinsi di wilayah Jawa memiliki tingkat pengelolaan keuangan daerah yang relatif lebih bagus dibandingkan dengan daerah di wilayah lain. Di samping itu, juga memiliki keunggulan dalam sumber daya manusia serta sarana dan prasarana infrastruktur dibandingkan daerah lain di wilayah Indonesia. Selain daerah provinsi, analisis terhadap indikator kesehatan keuangan daerah juga dilakukan untuk daerah kabupaten dan kota. Analisis indikator kesehatan keuangan per kabupaten dan kota dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan masing-masing kabupaten dan kota dengan melihat nilai akhir (score) dari masingmasing kabupaten dan kota. Dalam analisis ini digunakan pengelompokan daerah berdasarkan suatu kluster yang membagi daerah kabupaten menjadi 5 (lima) kluster berdasarkan luas wilayah, dan membagi daerah kota menjadi 5 (lima) kluster berdasarkan jumlah penduduk. Hasil perhitungan dan analisis secara lengkap terlampir. Perbandingan antara realisasi belanja dengan pertumbuhan ekonomi berdasarkan provinsinya pada tahun 2012 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional adalah sebesar 6,30%, dengan 19 provinsi memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun jumlah provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah pertumbuhan ekonomi nasional jauh lebih besar, akan tetapi pertumbuhan ekonomi daerah-daerah tersebut masih berada di sekitar angka pertumbuhan ekonomi nasional. Provinsi yang mempunyai pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 15.84%, sedangkan provinsi yang mempunyai pertumbuhan ekonomi negatif adalah Provinsi NTB. Untuk Provinsi NTB, meskipun memiliki realisasi belanja yang tinggi, namun pertumbuhan ekonominya negatif.

xvi


BAB I GAMBARAN UMUM REALISASI APBD Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi dari kebijakan dan operasionalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi di daerah. Besarnya realisasi anggaran dan jenis belanjanya mengindikasikan besarnya komitmen dan keseriusan suatu pemerintahan daerah pada aspek-aspek yang menjadi prioritas daerah. Dalam gambaran umum realisasi APBD Tahun Anggaran (TA) 2012, akan dilihat realisasi dari 524 daerah, yang terdiri dari 33 provinsi, 398 Kabupaten, dan 93 kota. Secara ringkas buku ini akan membahas tentang perbandingan realisasi APBD TA 2012 dengan anggarannya dan perbandingan data realisasi APBD TA 2012 dengan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaannya. Selain itu akan disajikan analisis tentang beberapa indikator kinerja keuangan maupun implikasinya terhadap indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Potret mengenai Realisasi APBD TA 2012 secara agregat nasional, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota bisa dilihat pada tabel 1.1. Tabel 1.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012 Jumlah Anggaran Mata Anggaran

Nasional (Konsolidasi)

Provinsi

Kabupaten/ Kota

Pendapatan

625.650

185.883

461.071

PAD

132.055

86.295

45.760


1

Jumlah Anggaran Mata Anggaran


Provinsi

Kabupaten/ Kota

406.494

62.005

344.489

87.101

37.584

70.821

596.878

179.327

438.855

Belanja Pegawai

260.870

33.884

226.986

Belanja Barang dan jasa

120.231

41.262

78.969

Belanja Modal

130.926

29.863

101.064

Lain-lain

84.850

74.318

31.836

Surplus/Defisit

28.771

6.556

22.216

Pembiayaan Netto

70.360

23.399

46.960

Penerimaan Pembiayaan

81.697

26.435

55.262

Pengeluaran Pembiayaan

11.337

3.035

8.302

Silpa Tahun Berkenaan

99.131

29.955

69.176

Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Belanja

Sumber: DJPK (data diolah) *) Konsolidasi APBD adalah proses penggabungan APBD Kab/kota dengan provinsi dengan menghilangkan reciprocal account, hal tersebut dilakukan supaya tidak ada penghitungan ganda antara transfer provinsi ke kab/kota dengan pendapatan kab/ kota, dengan menghilangkan reciprocal account besaran pendapatan dan belanja secara total lebih kecil namun besaran surplus/defisit tetap.

2


Tabel 1.2 Perbandingan APBD dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012 Persentasi perbandingan APBD dan Realisasi APBD 2012

Mata Anggaran


Provinsi

Kabupaten/ Kota

Pendapatan

111,70%

114,21%

111,29%

PAD

117,13%

114,95%

121,46%

Dana Perimbangan

106,70%

113,38%

105,58%

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

131,23%

113,89%

140,74%

Belanja

99,39%

103,05%

98,96%

Belanja Pegawai

99,81%

95,39%

100,51%

Belanja Barang dan jasa

98,21%

98,21%

98,21%

Belanja Modal

95,20%

93,86%

95,60%

Lain-lain

107,12%

114,93%

101,08%

Surplus/defisit

71,19%

58,23%

76,20%

Pembiayaan Netto

171,11%

205,10%

158,06%

Penerimaan Pembiayaan

156,75%

166,05%

152,66%

Pengeluaran Pembiayaan

103,08%

67,30%

127,97%

Sumber: DJPK (data diolah)

A. Gambaran Umum Realisasi APBD 2012 secara Nasional Gambaran mengenai tingkat penyerapan APBD 2012 secara nasional dengan perbandingannya terhadap APBD dapat dilihat pada grafik 1.1.


3

Grafik 1.1 Perbandingan APBD dan Realisasi APBD secara nasional Tahun Anggaran 2012


Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012 memperlihatkan bahwa realisasi pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan anggarannya, sementara realisasi belanja daerah lebih rendah dibandingkan anggarannya. Selisih negatif realisasi belanja daerah ditambah dengan selisih positif realisasi pendapatannya mengakibatkan terjadi surplus di akhir tahun. Terjadinya surplus dalam realisasi APBD tahun 2012 ternyata lebih banyak didorong oleh terjadinya pelampauan pendapatan, dimana pelampauan realisasi pendapatan 111,70% dari anggaran, sementara realisasi belanja 99,39% dari anggaran. Pada tahun 2012, realisasi pendapatan lebih tinggi Rp65,4 triliun dan realisasi belanja daerah lebih rendah Rp3,6 triliun dari anggarannya. Kondisi ini sedikit berbeda dengan kondisi dua tahun terakhir (2010 dan 2011), di mana realisasi pendapatan maupun belanja lebih tinggi dari anggarannya. Pada tahun 2012, faktor yang paling dominan dalam mendorong pelampauan perkiraan pendapatan daerah adalah pada pos Dana Perimbangan di mana

4


sekitar 39% dari total pelampauan pendapatan berasal dari Dana Perimbangan, diikuti oleh pelampauan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 31% dan pelampauan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 30%. Pelampauan Dana Perimbangan terutama didominasi oleh pos Dana Bagi Hasil (DBH), baik Dana Bagi Hasil dari pajak maupun sumber daya alam yang pelampauannya mencapai 98% dari total pelampauan Dana Perimbangan atau sekitar Rp25 triliun. Hal ini terjadi karena realisasi DBH, utamanya DBH SDA melampaui target yang dialokasikan ke dalam APBN 2012. Sementara pelampauan PAD lebih banyak dipengaruhi oleh pelampauan pajak daerah, yang mencapai 70% dari total pelampauan PAD. Jika dilihat lebih rinci, porsi pajak daerah lebih banyak disumbang oleh pajak daerah provinsi sebesar Rp8,7 triliun, sementara porsi pajak daerah kabupaten/ kota sebesar Rp4,7 triliun dari total Rp13,4 triliun pelampauan pajak daerah secara nasional. Pelampauan PAD di kabupaten/kota mungkin merupakan dampak kebijakan pemerintah yang telah membuka keran penambahan sumber pajak daerah di kabupaten/kota melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan dan pedesaan. Sementara di sisi yang lain, pada sektor belanja secara umum tidak terjadi pelampauan. Justru pada sektor belanja terlihat ada sekitar Rp3,6 triliun yang tidak terserap sesuai dengan anggaran. Walaupun terlihat pelampauan belanja di provinsi secara agregat, namun jumlah belanja yang tidak terealisasi di kabupaten/ kota jauh lebih besar, sehingga jika dilihat secara nasional pelampauan belanja di provinsi tidak cukup untuk menutupi pelampauan belanja di kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tidak cukup mampu mengejar peningkatan belanja pada saat terjadi tambahan pendapatan yang cukup signifikan dari sektor transfer pusat maupun peningkatan penerimaan pajak daerah, atau dapat dikatakan bahwa daerah belum mampu melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menyerap pelampauan pendapatan tersebut. Yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa pelampauan belanja yang terjadi di daerah ternyata justru terjadi pada pelampauan belanja pegawai tidak langsung yaitu meningkat sebesar Rp26 triliun, sementara belanja modal justru tidak tercapai sebesar Rp6 triliun. Kondisi tersebut di atas patut mendapat perhatian serius baik dari pusat maupun daerah sendiri. Harus diakui bahwa pendapatan APBD masih sangat bergantung kepada transfer dari pusat, sehingga informasi yang relatif cepat dan akurat atas


5

besaran transfer yang dialokasikan ke daerah akan menjadi kunci bagi kecepatan dan keakurasian perencanaan anggaran di daerah. Hal ini sudah diupayakan lebih baik dari tahun ke tahun. Untuk alokasi tahun anggaran 2014, khususnya alokasi transfer Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID) pada akhir Oktober 2013 telah diinformasikan kepada seluruh pemerintah daerah, baik melalui website maupun melalui surat kepada masingmasing daerah. Pekerjaan rumah yang masih harus terus dibenahi oleh pemerintah pusat adalah memperbaiki kualitas perencanaan alokasi DBH, mengingat hal ini membutuhkan kerjasama dengan berbagai kementerian/lembaga terkait penerimaan negara yang dibagihasilkan ke daerah. Di sisi lain, daerah juga perlu secara serius memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan di daerahnya dan memperbaiki kualitas belanjanya, sehingga dapat terfokus pada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, bukan sekedar penyerapan belanja untuk keperluan aparatur.

B. Gambaran Umum Realisasi APBD 2012 Provinsi Pola realisasi APBD provinsi hampir sama dengan pola realisasi APBD secara agregat nasional, di mana adanya surplus pada realisasi anggarannya. APBD agregat provinsi yang semula dianggarkan defisit Rp11 triliun, pada realisasinya menjadi surplus mencapai hampir Rp6,6 triliun. Sementara itu, pelampauan realisasi pembiayaan netto provinsi lebih tinggi Rp12 triliun, sehingga sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan untuk agregat pemerintah provinsi juga meningkat menjadi Rp30 triliun.

6


Grafik 1.2 Perbandingan APBD dan Realisasi APBD Provinsi Tahun Anggaran 2012


Pelampauan pendapatan agregat provinsi lebih banyak diakibatkan oleh adanya pelampauan PAD, utamanya dari pajak daerah yaitu dengan kontribusi terhadap pelampauan PAD hingga 78%. Sebagai konsekuensi pelampauan target pajak daerah tersebut, maka secara otomatis juga terjadi pelampauan Dana Bagi Hasil provinsi ke kabupaten/kota sebagai dampak dari penerusan pelampauan dana bagi hasil yang didapat di provinsi. Sementara itu, porsi pelampauan pendapatan karena peningkatan realisasi DBH adalah 96% dari Rp7,3 triliun pelampauan Dana Perimbangan atau sebesar lebih kurang Rp7 triliun pelampauan Dana Perimbangan pada sektor pendapatan berasal dari DBH. Hal ini memberikan sinyal kepada Pemerintah Pusat, sebagai pihak yang berperan besar dalam menentukan anggaran alokasi Dana Bagi Hasil di daerah setiap tahunnya, agar dapat menemukan pendekatan yang paling tepat dalam memprediksi pendapatan bagi hasil di tahun anggaran yang bersangkutan.


7

Pada sektor belanja agregat provinsi, terjadi juga pelampauan realisasi belanja. Walaupun realisasi belanja secara nasional defisit, namun realisasi belanja agregat provinsi justru mengalami pelampauan. Pada tahun 2012 total pelampauan belanja agregat provinsi mencapai Rp5,3 triliun di mana didominasi oleh pelampauan Belanja Hibah dan Belanja Bagi Hasil serta tidak tercapainya realisasi belanja daerah pada sektor belanja yang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya provinsi untuk menggenjot belanja publik guna menyesuaikan dengan pendapatan yang melebihi anggaran masih rendah, dan terkesan kurang terencana, karena besarnya dana yang dialokasikan ke belanja hibah yang seyogiyanya dapat digunakan untuk belanja yang lebih menyentuh sektor publik.

c. Gambaran Umum Realisasi APBD 2012 Kabupaten/Kota Grafik 1.3 Perbandingan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012


8


Realisasi APBD pada agregat kabupaten/kota tahun 2012 memiliki pola yang hampir sama dengan realisasi konsolidasi nasional, di mana terjadi pelampauan realisasi pendapatan tetapi defisit pada realisasi belanja. Pelampauan realisasi pendapatan mencapai Rp47 triliun di mana 44% (sekitar Rp20 triliun) adalah dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, kemudian 39% (sekitar Rp18 Triliun) dari Dana Perimbangan yang mana didominasi oleh DBH yang ditransfer baik oleh pusat maupun dari provinsi. Sementara komposisi pelampauan PAD terhadap pelampauan pendapatan secara agregat kabupaten/kota sebesar 17% atau sekitar Rp8 triliun. Pada sektor belanja, realisasi APBD pada agregat kabupaten/kota tahun 2012 mengalami defisit hingga hampir Rp4,6 triliun. Defisit belanja terbesar diakibatkan oleh belanja modal yang tidak terealisasi sesuai anggaran sebesar lebih dari Rp4,6 triliun, kemudian diikuti belanja barang dan jasa yang tidak terealisasi sebesar Rp1,4 triliun. Sementara itu total agregat belanja kabupaten/kota menjadi lebih besar karena pelampauan realisasi belanja pegawai sebesar Rp1,2 triliun dan pelampauan realisasi belanja lain-lain sebesar Rp341 milyar. Hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa komitmen kabupaten/kota dalam merealisasikan belanja modal masih kurang optimal, sehingga sekalipun adanya pencapaian pada pelampauan pendapatan, namun pertumbuhan pembangunan di daerah tidak serta merta turut meningkat karena tidak diikuti oleh penggunaan pendapatan tersebut untuk pembangunan di daerah kabupaten/kota masing-masing.


9

d. Gambaran Umum Realisasi APBD Tahun 2008-2012 Grafik 1.4 Tren Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Konsolidasi Nasional Tahun 2008 - 2012

Sumber: DJPK (data diolah) Grafik 1.5 Realisasi Surplus/Defisit APBD Konsolidasi Nasional Tahun 2008 – 2012

Sumber: DJPK (data diolah) 10


Tren realisasi APBD dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada grafik di atas menunjukkan tren realisasi pendapatan yang selalu berada di atas 100% artinya secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir realisasi pendapatan APBD nasional selalu melebihi anggaran pendapatan itu sendiri. Bahkan terdapat tren peningkatan jumlah nominal pelampauan realisasi pendapatan dari tahun ke tahun, sekalipun terjadi penurunan pada tahun 2009 dan 2012, tetapi secara agregat dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan. Demikian juga dengan tren realisasi belanja, di mana dapat kita lihat bahwa terdapat kecenderungan realisasi belanja APBD secara nasional hampir mencapai anggarannya, seperti yang terlihat pada garis merah, di mana realisasi belanja APBD nasional pada tahun 2008 hanya mencapai 94%, namun pada tahun 2012 mencapai 99%, bahkan sempat melampaui anggarannya pada tahun 2011 dengan capaian 101%. Demikian juga dengan realisasi pembiayaan, dari tahun ke tahun realisasi pembiayaan APBD secara nasional mengalami peningkatan, bahkan yang terlihat pada tahun 2012 mencapai 171%, hampir setengah dari yang dianggarkan. Perbedaan defisit/surplus dalam anggaran dengan realisasi memberikan gambaran tingkat akurasi perencanaan daerah dalam penganggaran pendapatan dan belanja daerah, baik dari sisi pendapatan ataupun belanja. Semakin besar gap anggaran dan realisasi surplus/defisit maka hal itu menggambarkan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kurang tersusun dengan baik. Grafik 1.5 menyajikan pergerakan gap antara surplus/defisit antara anggaran dengan realisasi yang semakin besar. Tahun 2008 APBD dianggarkan defisit sebesar Rp43,65 triliun dan terealisasi surplus sebesar Rp12,84 triliun. Tahun 2009 APBD dianggarkan defisit sebesar Rp47,96 triliun dan realisasi APBD juga terjadi defisit sebesar Rp11,46 triliun, dengan kata lain terdapat gap atau selisih sebesar Rp36,50 triliun. Secara visual selisih tersebut terlihat semakin besar, hingga di tahun 2012 gap tersebut mencapai Rp69,3 triliun. Gap tahun 2012 sebagian besar berasal dari pelampauan realisasi pendapatan yang lebih besar dari anggaran sebesar Rp65,4 triliun, yang secara terperinci angka tersebut 29,5% berasal dari pelampuan PAD dan sebesar 67,5% berasal dari pendapatan dana bagi hasil dan dana penyesuaian yang lebih tinggi dari yang dianggarkan daerah serta sisanya berasal dari pendapatan lainnya.


11

12


BAB II REALISASI PENDAPATAN DAERAH

A. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada Tahun Anggaran 2012 realisasi pendapatan daerah secara nasional mengalami peningkatan Rp65,55 triliun atau sebesar 11,70% dibandingkan anggarannya. Pelampauan pendapatan daerah pada tahun 2012 ini sedikit lebih rendah dibandingkan pelampauan pendapatan pada tahun 2011 yang mencapai Rp66,94 triliun. Pelampauan pendapatan daerah yang terbesar pada tahun 2012 berasal dari komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yaitu sebesar Rp20,78 triliun atau terealisasi sebesar 131,23% (pagu anggaran Rp66,37 triliun sedangkan realisasinya Rp87,10 triliun), diikuti oleh pelampauan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp19,31 triliun atau terealisasi sebesar 117,13% (pagu anggaran Rp112,75 triliun sedangkan realisasi Rp132,06 triliun), dan pelampauan Dana Perimbangan Rp25,5 triliun atau terealisasi sebesar 106,70% (pagu anggaran Rp380,98 triliun sedangkan realisasi Rp406,49 triliun). Pelampauan komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah didominasi oleh pos Dana Penyesuaian yang mencapai Rp19,04 triliun (37,4% dari anggaran). Pos lain yang tingkat pelampauannya cukup tinggi yaitu pos Lain-Lain dengan kenaikan sebesar Rp4,9 triliun (49,8% dari anggarannya). Sementara itu penerimaan dari pos Hibah dan Dana Darurat pada saat realisasi justru mengalami penurunan dibandingkan anggarannya. Untuk komponen Dana Perimbangan, pelampauan terbesar berasal dari penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan SDA yang mengalami peningkatan sebesar 30,8% dari anggaran atau sebesar Rp25,1 triliun. Hal ini dikarenakan


13

realisasi DBH, terutama DBH SDA melampaui target yang telah dialokasikan dalam APBN 2012. Sedangkan komponen PAD masih didominasi oleh pelampauan Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Peningkatan realisasi pajak daerah pada tahun 2012 mencapai Rp13,4 triliun. Terjadinya pelampauan pendapatan dari pajak daerah ini menunjukkan adanya kemungkinan pemerintah daerah masih menargetkan penerimaan pajaknya secara pesimis sehingga selalu terjadi pelampauan penerimaan dari tahun ke tahun. Hal ini tentunya akan berpotensi pada terbentuknya SiLPA di akhir tahun anggaran, karena pendapatan daerah tidak dapat dialokasikan pada belanja secara optimal. Pos Lain-Lain PAD ternyata juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp4,4 triliun, lebih tinggi dari pendapatan Retribusi yang hanya mengalami peningkatan sebesar Rp1,5 triliun. Grafik 2.1 Perbandingan Anggaran - Realisasi Pendapatan Nasional TA 2012


14


B. Komposisi Pendapatan Daerah Komposisi realisasi pendapatan secara nasional seperti tampak dalam grafik 2.2 di bawah, menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih merupakan pendapatan yang berkontribusi paling besar bagi daerah (65%). Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah masih sangat tergantung pada transfer dari Pemerintah Pusat. Di urutan kedua adalah PAD (21%) dan yang ketiga Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (14%). Satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah peningkatan penerimaan dari pos Lain-Lain PAD yang nilainya cukup signifikan yaitu Rp4,4 triliun. Dalam pos Lain-Lain PAD tersebut terdapat pos Pendapatan Bunga. Kondisi ini perlu dicermati mengingat sepanjang tahun 2012 jumlah dana yang dimiliki daerah yang tersimpan dalam perbankan relatif cukup besar. Banyaknya dana idle di perbankan tentunya akan meningkatkan pendapatan bunga bagi daerah. Grafik 2.2 Komposisi Pendapatan Daerah Secara Nasional dan Provinsi (dalam triliun Rupiah dan persentase)


Berbeda dengan nasional, komposisi pendapatan untuk provinsi yang terbesar berasal dari PAD yaitu sebesar 47%. Hal ini dikarenakan basis pajak provinsi yang cukup besar sehingga penerimaan dari pajak daerah memberikan kontribusi yang besar bagi APBD. Proporsi Dana Perimbangan yang diterima oleh provinsi hanya


15

sebesar 33%, sedangkan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah hanya memberikan kontribusi sebesar 20% yang masih didominasi oleh penerimaan transfer Dana Penyesuaian. Adapun realisasi pendapatan APBD provinsi tahun 2012 adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp86,3 triliun (realisasi 114,9%), Dana Perimbangan Rp62 triliun (realisasi 113,4%), dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp37,6 triliun (realisasi 113,9%). Grafik 2.3 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota (dalam triliun Rupiah dan persentase)


Proporsi pendapatan APBD kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada grafik 2.3 menunjukkan bahwa pendapatan kab/kota sangat didominasi oleh penerimaan dari Dana Perimbangan, yaitu sebesar 75% dengan komponen terbesar adalah Dana Alokasi Umum. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah memiliki kontribusi sebesar 15%. Tidak berbeda dengan provinsi, penerimaan terbesar komponen ini berasal dari transfer Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat. Sementara itu Pendapatan Asli Daerah hanya memberikan kontribusi terhadap APBD sebesar 10%. Komponen PAD belum mampu memberikan kontribusi yang cukup

16


signifikan bagi Kabupaten/Kota meskipun penerimaannya mengalami kenaikan sebesar Rp10 triliun dibandingkan tahun 2011. Dari keseluruhan komponen PAD, Pajak Daerah memberikan kontribusi sebesar Rp22,2 triliun (48,6%) dan Lain-Lain PAD sebesar Rp13,9 triliun (30,4%). Bagi kabupaten/kota penerimaan Lain-Lain PAD ternyata juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi APBD. Realisasi pendapatan daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia adalah PAD sebesar Rp45,7 triliun (realisasi 121,5%), Dana Perimbangan Rp344,5 triliun (realisasi 105,6%), dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yaitu sebesar Rp70,8 Triliun (realisasi 140,7%).

c. Tren Realisasi Pendapatan Daerah Nasional (Harga Berlaku dan Harga Konstan) Tren realisasi pendapatan nasional dapat dilihat pada grafik 2.4 di bawah ini. Kedua grafik tersebut menunjukkan pola realisasi pendapatan daerah yang terus meningkat dari tahun 2009-2012 meskipun menggunakan dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan dengan harga konstan tahun 2000 dan memperhitungkan faktor perubah harga seperti inflasi pada tahun 2009 - 2012, sedangkan pendekatan dengan harga berlaku tidak memperhitungkan faktor perubah harga pada tahun 2009 - 2012. Tren realisasi jenis pendapatan PAD secara nasional berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 penerimaan daerah melalui PAD mengalami peningkatan sebesar 20,9% atau Rp23 triliun dibandingkan tahun 2011. Sementara itu, berdasarkan harga konstan jenis pendapatan PAD juga mengalami peningkatan di tahun 2012 sebesar 15,4% atau Rp6 triliun.


17

Grafik 2.4 Tren Realisasi Pendapatan Daerah Nasional


Tren realisasi PAD secara nasional berdasarkan harga berlaku terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2011 meningkat sebesar 34,6% (Rp28 triliun) dan tahun 2012 kembali mengalami peningkatan sebesar 20,9% (Rp23 triliun). Sementara itu berdasarkan harga konstan, PAD juga mengalami peningkatan dari tahun 2009-2012 meskipun dengan persentase yang lebih rendah. Tahun 2011 realisasi PAD meningkat sebesar 25,9% (Rp8 triliun) dan tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 15,4% (Rp6 triliun). Tren realisasi Dana Perimbangan secara nasional juga mengalami kenaikan baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Berdasarkan harga berlaku pada tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar 12,2% (Rp37 triliun) dan di tahun 2012 kembali menunjukkan kenaikan sebesar 18% (Rp62 triliun). Menurut harga konstan, Dana Perimbangan juga mengalami kenaikan meskipun secara persentase jauh lebih rendah dari harga berlaku. Tahun 2011 telah terjadi peningkatan sebesar 4,9% (Rp5 triliun) dan pada tahun 2012 naik sebesar 12,6% (Rp15 triliun).

18


Tidak berbeda dengan PAD dan Dana Perimbangan, tren Lain-lain Pendapatan yang Sah juga mengalami peningkatan baik dalam harga berlaku maupun harga konstan. Peningkatan harga berlaku di tahun 2011 sebesar 20% (Rp12 triliun) dan di tahun 2012 sebesar 18,2% (Rp13 triliun), sedangkan berdasarkan harga konstan peningkatannya pada tahun 2011 sebesar 12,2% (Rp3 triliun) dan pada tahun 2012 sebesar 12,8% (Rp3 triliun). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah baik secara keseluruhan maupun per jenis pendapatan mengalami kenaikan baik menggunakan pendekatan harga berlaku maupun harga konstan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan realisasi pendapatan secara riil dari tahun 2009 hingga 2012.

d. Rasio Pajak Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Rasio pendapatan pajak daerah terhadap total pendapatan daerah menggambarkan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak di daerah terhadap total pendapatan daerah selama satu periode anggaran. Rasio ini menunjukkan bagaimana komposisi penerimaan dari sektor pajak daerah terhadap pendapatan yang dapat dihasilkan oleh daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pendekatan closed list memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk memberdayakan potensi yang dimiliki dengan kebijakan diskresi penetapan tarif pajak yang dimiliki pemerintah daerah. Selain itu, salah satu kebijakan baru dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah adanya pengalihan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pusat ke daerah. Dengan kebijakan yang diberikan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tersebut diharapkan agar daerah dapat melakukan pemungutan pajaknya dengan lebih optimal.


19

Grafik 2.5 Tren Rasio Pajak Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Secara Nasional TA 2012


Grafik 2.5 menunjukkan tren rasio pajak daerah terhadap total pendapatan dari tahun 2009 hingga 2012 secara agregat nasional pada APBD dan realisasinya. Tren yang ditunjukkan terus meningkat dari tahun ke tahun baik pada anggaran maupun realisasi. Peningkatan tren anggaran menunjukkan adanya peningkatan sekitar 1% setiap tahunnya dan peningkatan rasio terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 1,5% dari tahun 2010. Tren rasio pajak berdasarkan realisasi APBD menunjukkan peningkatan dari tahun 2009-2011 sekitar 1 hingga 2 persen tetapi tahun 2012 hanya mengalami peningkatan sebesar 0,16% dari tahun 2011. Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak selalu terealisasi lebih besar dibandingkan yang telah dianggarkan daerah dalam APBD. Perbedaan terkecil antara realisasi dengan anggaran terjadi pada tahun 2009 yaitu sekitar 0,3% dan yang terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sekitar 1,2%. Deviasi terbesar pada tahun 2011 tersebut disebabkan karena adanya jenis pajak daerah baru, yaitu BPHTB yang mulai efektif dialihkan sebagai pajak daerah pada tanggal 1 Januari 2011. Mengingat tahun 2011 adalah tahun pertama BPHTB sebagai pajak

20


daerah, sehingga terdapat kecenderungan pemerintah daerah mengganggarkan pendapatan dari BPHTB relatif pesimis dibandingkan potensi yang sebenarnya. Pengaruh pengalihan BPHTB terhadap peningkatan PAD dapat terlihat lebih jelas pada Grafik 2.6 yang menyajikan tren rasio pajak secara agregat Kabupaten/Kota. Grafik 2.6 Tren Rasio Pajak Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Agregat Kabupaten/Kota TA 2012


Pada Grafik 2.6 tampak bahwa pada tahun 2009 dan 2010, rasio pajak berdasarkan realisasi relatif stabil pada kisaran 2,5%. Namun, sejak tahun 2011, terlihat adanya peningkatan tren dari rasio dimaksud. Pada tahun 2012, rasio pajak hampir dua kali lipat dari rasio pajak pada tahun 2010. Hal ini menunjukan betapa signifikannya pengaruh BPHTB terhadap penerimaan pajak kabupaten/kota.


21

e. Pengaruh Transfer Akhir Tahun terhadap SILPA Tahun Berkenaan Bagian ini akan disajikan kajian sederhana/analisis terkait dengan besaran SILPA tahun berkenaan pada tahun 2012. Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Pusat melakukan transfer ke daerah secara berkala dan bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pada bulan Desember, pemerintah pusat juga tetap melakukan transfer ke pemerintah daerah. Untuk tahun 2012, transfer pada bulan Desember mencapai Rp36,8 triliun (Rp28,9 triliun diantaranya merupakan dana transfer yang non-earmarked). Jumlah tersebut berkisar 7,8% dari total dana yang digelontorkan kepada pemerintah daerah pada tahun 2012, yaitu sebesar Rp470, triliun. Penyaluran dana transfer ke daerah yang mendekati akhir tahun anggaran disinyalir memberikan sumbangan signifkan terhadap terbentuknya SILPA di daerah. Tentunya ada faktor lain yang menyebabkan terbentuknya SILPA pada APBD, antara lain adanya permasalahan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah khususnya manajemen kas daerah (Tuba Bali, 2013). Manajemen kas daerah dan transfer ke daerah sangat erat hubungannya. Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa transfer ke daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dominan, maka kekurangtepatan pengelolaan kas dan transfer ke daerah pada akhir tahun akan menyebabkan sisa dana APBD yang tidak terserap (SILPA) cukup besar. Untuk melihat adanya pengaruh dari transfer ke daerah terhadap SILPA di daerah, data yang akan digunakan adalah data transfer ke daerah non-earmarked yang disalurkan pada bulan Desember tahun 2012. Penggunaan data penyaluran bulan Desember didasarkan pada asumsi bahwa adanya kenaikan dana perimbangan, terutama DBH Pajak dan SDA, dari alokasi semula tidak akan dapat dialokasikan lagi dalam belanja karena proses perubahan APBD tidak mungkin lagi dilakukan. Selanjutnya, untuk data SILPA Tahun 2012 digunakan data SILPA tahun berkenaan yang berasal dari realisasi APBD tahun 2012 dari 33 provinsi dan 491 kabupaten/ kota. Karena keterbatasan data, angka SILPA tersebut tidak dipisahkan antara SILPA yang ter-earmark dan yang tidak. Deskripsi mengenai SiLPA Tahun 2012 secara rinci dibahas pada bagian pembiayaan.

22


Kajian singkat ini akan menggunakan metode kuantitatif berdasarkan analisis deskriptif dan analisis regresi linear sederhana. Analisis deskriptif akan menggunakan rasio transfer bulan Desember terhadap besaran SILPA di daerah untuk melakukan identifikasi awal atas pengaruh dana transfer ke daerah pada bulan Desember terhadap besaran SILPA di daerah. Selanjutnya analisis regresi akan dilakukan secara cross section untuk membuktikan hipotesis bahwa dana transfer ke daerah yang disalurkan pada akhir tahun memberikan pengaruh terhadap besaran SILPA di daerah.

1. Analisis Deskriptif Di dalam analisis deskriptif ini, angka Rasio Transfer Bulan Desember terhadap SILPA digunakan untuk mengukur sejauh mana Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan bulan Desember memberikan kontribusi atas munculnya SILPA dalam APBD. Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, nilai Transfer nonearmark yang disalurkan pada bulan Desember mencapai Rp28,9 triliun dan nilai SILPA yang digunakan pada penyusunan buku ini adalah Rp99,1 triliun. Secara persentase, nilai Transfer tersebut mencapai 29,2% dari nilai SILPA yang terbentuk pada tahun 2012. Persentase tersebut akan lebih besar jika nilai dari jenis transfer yang sudah ditentukan peruntukannya (seperti DAK dan DBH SDA DR) diperhitungkan, yaitu mencapai 37,1%. Rasio yang diperoleh dari perhitungan, dikelompokan menjadi tiga klaster besar, yaitu daerah dengan rasio negatif, rasio diantara 0%-100%, dan rasio diatas 100%. Tabel 2.1 Klaster Rasio Transfer Desember 2012/ Besaran SILPA 2012 Keterangan Jumlah Daerah Total SILPA Jumlah Transfer Non-Earmark Bulan Desember

Klaster Rasio <0%

0-100%

>100%

9

471

44

(59,508,883,613)

96,913,231,911,478

2,277,055,620,106

76,867,276,014

24,488,325,344,417

4,351,234,428,158


23

Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa terdapat 9 daerah yang mempunyai SILPA negatif dengan nilai mencapai Rp59,5 miliar sehingga menghasilkan rasio negatif. Karena keterbatasan data, hal-hal yang mengakibatkan terjadinya SILPA negatif tersebut tidak diuraikan pada kajian ini. Rasio negatif menunjukkan bahwa penerimaan transfer pada bulan Desember tidak berhasil menutup besarnya belanja yang telah direalisasikan oleh pemerintah daerah. Jika dilihat dari besaran transfer yang diterima oleh sembilan daerah tersebut, jumlahnya hanya sebesar Rp76,87 miliar atau 0,27% dari total transfer non earmarked bulan Desember. Rasio negatif juga menunjukkan bahwa kesembilan pemerintah daerah mengalami krisis kas baik pada akhir tahun 2012 maupun pada awal tahun 2013. Pemerintah daerah tersebut perlu memperbaiki kinerja manajemen kasnya sehingga krisis kas dapat dihindari. Sementara itu, jumlah daerah dengan rentang rasio antara 0%-100% adalah sebanyak 471 daerah. Dengan rentang rasio tersebut, dapat dikatakan bahwa 100% atau sebagian besar dana transfer non earmarked pada bulan Desember menjadi SILPA. Total SILPA dari daerah-daerah tersebut mencapai Rp96,91 triliun Adapun besaran transfer non earmarked yang diterima oleh 471 daerah tersebut pada bulan Desember mencapai 84,69% dari total transfer non earmarked bulan bersangkutan. Untuk klaster ini, dana transfer non earmarked menyumbang sebesar 25,3% dari SILPA yang terbentuk. Pada klaster ketiga, yaitu dengan rasio diatas 100%, terdapat 44 daerah dengan total nilai SILPA mencapai Rp2,28 triliun. Adapun nilai transfer non earmarked yang diterima pada bulan Desember sebesar Rp4,35 triliun. Hal ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar transfer non earmarked pada bulan Desember membentuk SILPA. Disamping itu, nilai rasio yang jauh diatas 100% (yakni jumlah SILPA jauh dibawah jumlah transfer bulan Desember) juga menunjukan bahwa pemerintah daerah sangat tergantung pada transfer yang diterima bulan Desember untuk menutupi belanja-belanja yang telah direalisasikan.

2. Analisis Regresi Dengan menggunakan alat bantu Microsoft Excel, dilakukan uji coba model untuk mencari keterkaitan antara variable transfer ke daerah bulan Desember 2012 sebagai independent variable (terikat) dan variable besaran SILPA Tahun 2012

24


sebagai dependent variable (tergantung). Model yang diperoleh dari pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut: Y = 60.388.049.548,24 + 2,417 x1 + e 12.707.918.533,82

0,0658

R-Square menunjukkan angka 0,72, yang berarti bahwa model yang diperoleh memiliki level goodness of fit yang cukup bagus dan bahwa variabel transfer bulan Desember 2012 mampu menjelaskan sekitar 72% dari nilai SILPA tahun 2012. Koefisien yang positif tersebut selaras dengan koefisien korelasi antara kedua variabel sebesar 0,85. Uji koefisien khususnya terhadap variabel independen menujukkan bahwa variable yang digunakan memiliki pengaruh terhadap besaran SILPA di daerah. Dari persamaan regresi tersebut, dapat disimpulkan bahwa transfer bulan Desember mempunyai pengaruh positif terhadap nilai SILPA dengan nilai koefisien (ß1) sebesar 2,417. Jika transfer bulan Desember naik Rp1, maka berdasarkan persamaan regresi tersebut SILPA akan meningkat sebesar Rp2,4.


25

26


BAB III REALISASI BEL ANJA DAERAH Salah satu tugas penting dari pemerintahan daerah adalah menyediakan layanan administratif dan infrastruktur publik melalui alokasi belanja daerah pada APBD. Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Realisasi belanja daerah merupakan realisasi penyerapan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/ kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

a. Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Belanja Daerah Grafik 3.1 Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2012

Sumber : DJPK (data diolah)


27

Realisasi belanja daerah secara nasional tahun 2012 adalah Rp596,88 triliun, masih lebih kecil jika dibandingkan dengan pagu anggaran sebesar Rp600,51 triliun atau secara persentase realisasi belanja daerah mencapai 99,39%. Komponen belanja yang tingkat penyerapannya di atas 100% hanyalah Belanja Lainnya yaitu sebesar 107,12% (realisasi Rp84,85 triliun sedangkan pagu anggaran Rp79,21 triliun), sedangkan komponen belanja yang tingkat penyerapannya masih di bawah 100% meliputi Belanja Pegawai yaitu sebesar 99,81% (realisasi Rp260,87 triliun sedangkan pagu anggaran sebesar Rp261,36 triliun), Belanja Barang dan Jasa sebesar 98,21% (realisasi Rp120,23 triliun sedangkan pagu anggaran sebesar Rp122,42 triliun), dan Belanja Modal sebesar 95,20% (realisasi Rp130,93 triliun sedangkan pagu anggaran sebesar Rp137,53 triliun). Apabila kita hanya melihat realisasi belanja yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggaran (induk/awal), maka hal tersebut bisa menjadi sangat bias, karena seolah-olah penyerapan belanja APBD sangat baik padahal tidak sepenuhnya seperti itu. Pada tahun 2012 telah terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap APBD pada saat tahun anggaran sedang berjalan, terutama di sisi pendapatan APBD, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa penetapan angka pendapatan APBD sangat tergantung kepada informasi transfer dari Pusat, dan sayangnya, praktis hanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) saja yang informasinya benar-benar sesuai dengan jadwal tenggat waktu penetapan APBD 2012, yaitu sebelum 31 Desember 2011 yaitu pada minggu pertama November 2011. Informasi atas seluruh jenis dana transfer lainnya sudah melewati tanggal tersebut. Adapun transfer Dana Bagi Hasil (DBH) baru dapat terinformasikan setelah tahun anggaran telah berjalan yaitu sekitar Januari s/d Maret 2012. Sebagai akibatnya, daerah cenderung menganggarkan sangat pesimis (under estimate) pendapatan yang belum terinfokan tersebut. Mengingat bahwa struktur pendapatan APBD sangat didominasi oleh transfer dari Pusat, maka kecepatan dan keakuratan informasi transfer dari pusat menjadi sangat krusial bagi daerah. Oleh karena itulah yang paling tepat seharusnya melihat angka pada Perubahan APBD, namun mengingat data APBD Perubahan tidak lengkap maka dalam buku ini sebagai pembanding realisasi APBD menggunakan angka APBD induk/awal.

28


Beberapa hal yang cukup memprihatinkan justru terlihat apabila melihat data secara lebih detail. Pada Grafik 3.1 di atas terlihat bahwa ternyata yang mengalami pelampauan target belanja (dari pagu anggaran induk) cukup tinggi adalah Belanja Pegawai tidak langsung, atau biasa disebut sebagai “Gaji PNS”, yaitu sebesar 111,26% (realisasi Rp258,17 triliun sedangkan pagu anggaran sebesar Rp232,05 triliun). Sementara Belanja Pegawai langsung yang terkait dengan program/ kegiatan justru mengalami realisasi di bawah target yaitu sebesar 9,20% (realisasi Rp2,70 triliun sedangkan pagu anggaran sebesar Rp29,30 triliun). Realisasi Belanja Modal yang merupakan variabel penting dalam penyediaan infrastruktur publik hanya mencapai 95,20% dari anggaran induk (realisasi Rp130,93 triliun sedangkan pagu anggaran sebesar Rp137,53 triliun), atau masih kurang Rp6,6 triliun dari anggaran. Padahal seharusnya dengan peningkatan alokasi pendapatan transfer dari Pusat (yang informasinya baru didapat pada saat tahun anggaran 2012 berjalan), maka anggaran belanja juga harus segera menyesuaikan sehingga pendapatan daerah bisa semaksimal mungkin teralokasikan untuk belanja yang langsung berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik. Salah satu kelemahan yang seringkali terjadi adalah adanya kecenderungan daerah untuk melakukan perubahan APBD pada saat menjelang akhir tahun anggaran berjalan (di atas bulan September). Hal ini tentu saja sangat mengurangi kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyesuaikan belanja, karena waktu yang tersisa untuk melaksanakan kegiatan/proyek menjadi sangat sempit. Daerah mempunyai kecenderungan untuk melakukan perubahan APBD setelah diketahuinya hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya sehingga dapat mengetahui secara pasti berapa besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi perubahan APBD hanya pada penyesuaian yang sifatnya administratif dan kurang menyentuh aspek substansi penyebab perubahan serta dampak yang mungkin bisa didapatkan apabila momentum perubahan dilakukan lebih awal. Sebab lain yang turut andil dalam keterlambatan penyesuaian belanja daerah ini juga dipengaruhi oleh aturan Permendagri yang memang mengaturnya sedemikian rupa. Namun apabila merujuk pada UU 17 Nomor 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 28 menyebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila


29

terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum APBD. Yang dimaksudkan dengan kebijakan umum APBD mencakup di antaranya adalah kebijakan yang terkait dengan upaya peningkatan pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan belanja daerah. Dua hal tersebut seharusnya sudah bisa dijadikan sebagai dasar bagi perubahan APBD. Dengan demikian, apabila melihat kondisi yang terjadi pada tahun 2012, seharusnya perubahan APBD sudah dapat dilakukan paling tidak sejak bulan Mei 2012. Di samping permasalahan yang telah disebutkan di atas, beberapa hal yang juga menyebabkan rendahnya penyerapan Belanja Modal daerah adalah penetapan APBD yang terlambat, adanya efisiensi Belanja Modal dan berbagai kebijakan penghematan. APBD yang terlambat ditetapkan dapat menyebabkan pelaksanaan proyek jadi terhambat. Penyerapan belanja yang tidak dapat dimulai pada awal tahun anggaran akan menyebabkan proyek yang direncanakan pemerintah tidak dapat diselesaikan tepat waktu sehingga akan menghambat daya dorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Proses tender yang memakan waktu relatif lama menyebabkan waktu yang tersisa untuk menyelesaikan proyek-proyek di daerah menjadi lebih sedikit sehingga terdapat beberapa proyek yang tidak selesai pada akhir Desember 2012.

30


b. Komposisi Realisasi Belanja Daerah Grafik 3.2 Komposisi Realisasi Belanja Daerah Nasional Tahun Anggaran 2012 (dalam miliar rupiah dan persentase)


Grafik 3.2 menggambarkan bahwa secara nasional komposisi belanja daerah tahun 2012 didominasi oleh Belanja Pegawai yaitu sebesar 43,71% lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar 46,20%. Selanjutnya diikuti oleh Belanja Modal yaitu sebesar 21,94% lebih tinggi dari realisasi tahun lalu sebesar 21,70%, Belanja Barang dan Jasa sebesar 20,14% lebih rendah dari realisasi tahun lalu sebesar 21,20%, dan Belanja Lainnya sebesar 14,22% lebih tinggi dari realisasi tahun lalu sebesar 10,80%. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian, karena secara implisit daerah hanya menganggarkan sebagian kecil APBD-nya untuk jenis-jenis belanja selain Belanja Pegawai. Hal ini akan menyebabkan keterbatasan program dan kegiatan daerah di luar Belanja Pegawai yang bisa didanai, khususnya pada pos Belanja Modal yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Seharusnya dengan melihat realisasi pendapatan yang ternyata jauh lebih tinggi, maka belanja pelayanan publik bisa didorong lebih besar. Apabila seluruh pelampauan pendapatan dalam APBD 2012 dapat dialokasikan untuk penambahan belanja (dengan asumsi bahwa Belanja Pegawai tetap), dapat


31

diketahui bahwa alokasi belanja non Belanja Pegawai akan mengalami kenaikan dari 53,7% menjadi 64,2% dari total APBD. Meskipun hal tersebut hanya sebuah pengandaian, namun apabila pelampauan pendapatan sebesar Rp65,55 triliun tersebut benar-benar digunakan untuk menambah alokasi Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa yang terkait pelayanan dasar kepada masyarakat, maka besar harapan bahwa hal tersebut akan memperluas jangkauan pelayanan publik dan sekaligus dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Grafik 3.3 Komposisi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2012 (dalam miliar rupiah dan persentase)


Grafik 3.3 menunjukkan bahwa persentase realisasi belanja daerah provinsi terbesar adalah Belanja Lainnya, yaitu sebesar 41,44% lebih tinggi dibanding realisasi tahun lalu sebesar 31,80%, diikuti Belanja Barang dan Jasa sebesar 23,01% lebih rendah dibanding realisasi tahun lalu sebesar 25,40%, Belanja Pegawai sebesar 18,90% lebih rendah dibanding realisasi tahun lalu sebesar 23,00%, dan Belanja Modal sebesar 16,65% lebih rendah dibanding realisasi tahun lalu sebesar 19,90%. Berbeda dengan komposisi realisasi belanja daerah secara nasional, persentase realisasi belanja provinsi seluruh Indonesia yang terbesar adalah untuk Belanja Lainnya, yaitu berupa transfer Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten

32


dan Kota. Hal ini wajar mengingat pelampauan pendapatan yang tertinggi untuk provinsi adalah dari pajak daerah, sehingga memang harus dibagihasilkan. Selain itu pada Belanja Lainnya di APBD provinsi juga terdapat pos Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Mendekati tahun politik 2014, hal ini patut dicermati karena belanja ini sering menjadi isu yang panas dan banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat. Untuk provinsi, persentase realisasi Belanja Lainnya dan Belanja Barang dan Jasa memiliki tren meningkat sedangkan realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Modal memiliki tren menurun. Grafik 3.4 Komposisi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 (dalam miliar rupiah dan persentase)


Untuk komposisi realisasi belanja daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia, secara persentase realisasi belanja daerah didominasi oleh Belanja Pegawai yaitu sebesar 51,72% lebih rendah dibanding realisasi tahun lalu sebesar 51,80%, kemudian diikuti oleh Belanja Modal dengan persentase sebesar 23,03% lebih tinggi dibanding realisasi tahun lalu sebesar 21,20%, Belanja Barang dan Jasa sebesar 17,99% lebih rendah dibanding realisasi tahun lalu sebesar 18,70% dan Belanja Lainnya sebesar 7,25% lebih rendah dibanding realisasi tahun lalu sebesar 8,30%.


33

Realisasi ini cukup menunjukkan ke arah yang membaik karena pada level kabupaten/kota, persentase realisasi Belanja Modal memiliki tren meningkat sedangkan realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Lainnya memiliki tren menurun.

c. Tren Realisasi Belanja Daerah Secara Nasional Untuk mengetahui tren realisasi belanja daerah dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan dengan menggunakan harga berlaku dan menggunakan harga konstan. Harga konstan digunakan untuk melihat apakah nilai yang tertuang dalam APBD memang secara riil mengalami kenaikan atau penurunan. Grafik 3.5 menunjukkan tren realisasi belanja dengan menggunakan harga berlaku yang tidak memperhitungkan faktor perubah harga pada tahun 20102012, sedangkan Grafik 3.6 menggunakan perhitungan dengan harga konstan berdasarkan angka GDP deflator dengan tahun dasar 2000. Harga konstan memperhitungan faktor perubah harga seperti inflasi pada tahun 2010-2012. Grafik 3.5 Tren Realisasi Belanja Daerah Nasional (harga berlaku)

Sumber : DJPK dan BPS (data diolah)

34


Grafik 3.6 Tren Realisasi Belanja Daerah Nasional (Harga Konstan, Tahun 2000)

Sumber : DJPK dan BPS (data diolah)

Tren realisasi Belanja Pegawai secara nasional berdasarkan harga berlaku terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2011 meningkat sebesar 14,59% (Rp29,31 triliun) dan tahun 2012 kembali mengalami peningkatan sebesar 13,32% (Rp30,67 triliun). Sementara itu berdasarkan harga konstan, Belanja Pegawai pada tahun 2011 juga mengalami peningkatan meskipun dengan persentase yang lebih rendah yaitu sebesar 5,71% (Rp4,82 triliun), kemudian mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 4,76% (Rp4,25 triliun). Tren realisasi Belanja Barang dan Jasa secara nasional memiliki pola yang sama dengan tren realisasi Belanja Pegawai secara nasional baik menurut harga yang berlaku maupun berdasarkan harga konstan. Tren realisasi Belanja Barang dan Jasa secara nasional berdasarkan harga berlaku pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 31,04% (Rp25,06 triliun) dan pada tahun 2012 kembali meningkat sebesar 13,65% (Rp14,45 triliun). Berdasarkan harga konstan, pada tahun 2011 juga terjadi peningkatan untuk realisasi Belanja Barang dan Jasa


35

sebesar 20,88% (Rp7,08 triliun), akan tetapi pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 4,49% (Rp1,84 triliun). Tren realisasi Belanja Modal secara nasional mengalami peningkatan baik menurut harga yang berlaku maupun harga konstan. Berdasarkan harga yang berlaku, realisasi Belanja Modal secara nasional mengalami kenaikan pada tahun 2011, yaitu sebesar 14,95% (Rp14,06 triliun) dan pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan sebesar 21,09% (Rp22,80 triliun). Sementara itu berdasarkan harga konstan, Belanja Modal juga mengalami kenaikan pada tahun 2011, yaitu sebesar 6,04% (Rp2,4 triliun), dan pada tahun 2011 Belanja Modal kembali meningkat sebesar 6,04% (Rp2,39 triliun). Pada tahun 2011 dan 2012, ternyata kenaikan realisasi Belanja Modal berdasarkan harga konstan lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan berdasarkan harga yang berlaku. Tren Belanja Lainnya mengalami penurunan pada tahun 2011 baik dalam harga berlaku maupun harga konstan, yaitu sebesar 15,54% (Rp9,92 triliun) berdasarkan harga yang berlaku, dan sebesar 22,09% (Rp5,93 triliun) berdasarkan harga konstan. Sedangkan pada tahun 2012, realisasi Belanja Lainnya mengalami kenaikan baik dalam harga yang berlaku maupun harga konstan, yaitu sebesar 57,35% (Rp30,92 triliun) berdasarkan harga yang berlaku, dan sebesar 32,23% (Rp6,74 triliun) berdasarkan harga konstan. Pada tahun 2011, penurunan Belanja Lainnya berdasarkan harga konstan ternyata lebih besar dibanding penurunan berdasarkan harga yang berlaku, dan pada tahun 2012 peningkatan Belanja Lainnya berdasarkan harga konstan ternyata lebih kecil dibanding peningkatan Belanja Lainnya berdasarkan harga yang berlaku. Dengan demikian, belanja daerah baik secara keseluruhan maupun per jenis belanja mempunyai pola kenaikan atau penurunan yang sama, meskipun besarannya berbeda, baik dengan memasukkan faktor perubah harga maupun tidak. Namun demikian, besaran persentase kenaikan berdasarkan harga yang berlaku lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan berdasarkan harga konstan, sebaliknya penurunan berdasarkan harga yang berlaku lebih rendah dibandingkan dengan penurunan berdasarkan harga konstan.

36


d. Realisasi Belanja Daerah Per Kapita Grafik 3.7 Realisasi Belanja Daerah Per Kapita Tahun Anggaran 2012 (dalam rupiah)


Berdasarkan Grafik 3.7 dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi belanja daerah per kapita adalah sebesar Rp4.000.562,00. Realisasi belanja daerah per kapita per provinsi memperlihatkan bahwa belanja daerah per kapita paling besar terjadi pada provinsi yang berada di wilayah timur Indonesia. Hal ini disebabkan oleh besarnya dana transfer pusat yang diberikan pada provinsi tersebut dan jumlah penduduk pada provinsi tersebut sedikit. Belanja daerah per kapita terbesar adalah Provinsi Papua Barat yaitu sebesar Rp14.634.031,00, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Papua, dengan belanja per kapita masing-masing sebesar Rp10.086.568,00 dan Rp9.256.187,00. Sedangkan belanja daerah per kapita di beberapa provinsi di Pulau Jawa merupakan yang terkecil. Hal ini disebabkan karena provinsi di Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang besar. Provinsi dengan belanja per kapita terkecil adalah Provinsi Jawa Barat yaitu sebesarRp1.436.104,00, diikuti oleh Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Tengah, masing-masing sebesar Rp1.518.477,00 dan Rp1.619.728,00.


37

e. Realisasi Belanja Modal Daerah Per Kapita Grafik 3.8 Realisasi Belanja Modal Daerah Per Kapita Tahun Anggaran 2012 (dalam rupiah)


Berdasarkan Grafik 3.8 dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi Belanja Modal per kapita adalah sebesar Rp953.567,00. Sama halnya dengan realisasi belanja daerah per kapita per provinsi, Belanja Modal daerah per kapita juga menunjukkan bahwa Belanja Modal per kapita paling besar terjadi pada provinsi yang berada di wilayah timur Indonesia. Belanja Modal daerah per kapita terbesar adalah Provinsi Papua Barat yaitu Rp4.243.978,00 diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Papua dengan Belanja Modal per kapita masing-masing adalah Rp2.636.704,00 dan Rp3.523.115,00. Sedangkan Belanja Modal daerah per kapita terendah tetap dimiliki oleh beberapa provinsi di Pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan belanja per kapita masing-masing adalah sebesar Rp223.446,00, Rp239.585,00, dan Rp255.092,00.

38


BAB IV REALISASI SURPLUS/DEFISIT DAN PEMBIAYA AN DAERAH a. Surplus/Defisit Model penganggaran surplus/defisit dalam APBD memungkinkan realisasi pendapatan anggaran pemerintah daerah dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari realisasi belanjanya. Defisit terjadi apabila belanja daerah lebih besar dari pendapatannya, sedangkan jika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah maka kondisi ini disebut dengan surplus. Secara nasional mayoritas daerah cenderung menganggarkan defisit dalam APBD-nya, di mana salah satu penyebabnya adalah adanya belanja daerah yang didanai oleh pembiayaan daerah, di samping beberapa alasan lain seperti daerah masih pesimis dengan pendapatan yang akan mereka terima di tahun berkenaan. Perbandingan APBD dan realisasi selama empat tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik 4.1 berikut : Grafik 4.1 Perbandingan Suplus/Defisit pada Anggaran dan Realisasi APBD 2009-2012



39

Perbedaan defisit/surplus dalam anggaran dengan realisasi memberikan gambaran tingkat akurasi perencanaan daerah dalam penganggaran pendapatan dan belanja daerah, baik di sisi pendapatan atau belanja. Semakin besar gap anggaran dan realisasi surplus/defisit maka hal itu menggambarkan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kurang tersusun dengan baik. Grafik 4.1 menyajikan pergerakan gap antara surplus/defisit antara anggaran dengan realisasi yang semakin besar. Tahun 2009 APBD dianggarkan defisit sebesar Rp47,96 triliun dan realisasi APBD juga terjadi defisit sebesar Rp11,46 triliun, dengan kata lain terdapat gap atau selisih sebesar Rp36,50 trliun. Secara visual selisih tersebut terlihat semakin besar, hingga di tahun 2012 gap tersebut mencapai Rp69,5 triliun. Gap tahun 2012 sebagian besar berasal dari pelampauan realisasi pendapatan yang lebih besar dari anggaran sebesar Rp65,5 triliun, yang secara terperinci angka tersebut 29,5% berasal dari pelampuan PAD dan sebesar 67,5% berasal dari pendapatan dana bagi hasil dan dana penyesuaian yang lebih tinggi dari yang dianggarkan daerah serta sisanya berasal dari pendapatan lainnya. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penyebab utama terjadinya selisih surplus/defisit anggaran dan realisasi berasal dari faktor eksternal di luar kewenangan Pemerintah Daerah, karena alokasi DBH dan dana penyesuaian dianggarkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan melihat indikator tersebut perlu kiranya dilakukan perbaikan dalam hal tahapan dan proses penganggaran DBH dan dana penyesuaian agar lebih memberi kepastian kepada pemda dalam hal informasi terkait besaran alokasi dan waktu penyalurannya kepada daerah, sehingga proses perencanaan penganggaran APBD dapat menjadi lebih baik dan tepat waktu. Hal ini berguna dalam mendukung belanja daerah yang sudah relatif baik dalam hal penyerapan, yang dapat dilihat dari semakin kecilnya persentase dana anggaran belanja daerah yang tidak terserap. Jumlah daerah yang mempunyai realisasi surplus/defisit dapat memberikan gambaran terkait distribusi surplus atau defisit yang terjadi, apakah peningkatan besaran surplus dibarengi dengan peningkatan jumlah daerah yang mempunyai realisasi APBD surplus atau tidak. Berikut disajikan pergerakan jumlah daerah yang mengalami realisasi APBD surplus dan defisit secara terpisah antara kabupaten/kota dan provinsi.

40


Grafik 4.2. Grafik 4.3. Tren kabupaten/kota yang mengalami Tren Provinsi yang mengalami surplus/defisit dalam realisasi APBD surplus/defisit dalam realisasi APBD


Tahun 2009-2011 jumlah kabupaten/kota yang mengalami surplus meningkat seiring dengan besaran gap defisit anggaran dengan surplus dalam realisasinya, namun di tahun 2012 jumlah daerah yang mengalami surplus mengalami penurunan, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan besaran gap yang tetap meningkat. Kondisi tersebut mengindikasikan besaran nilai surplus perdaerah secara rata-rata mengalami peningkatan. Dengan melihat tabel 4.1 tampak bahwa pada tahun 20112012 rata-rata kabupaten/kota yang mengalami surplus meningkat dari Rp57,23 miliar menjadi Rp70,10 miliar. Tabel 4.1 Rata-rata Besaran Surplus/defisit Per Daerah 2009 Kab/Kota

Provinsi

Surplus

2010

2011

2012

3,200,107,472

41,232,821,608

57,232,307,990

70.102,450,610

Defisit

-54,073,281,750

-36,879,354,227

-24,089,773,113

-24,507,952,543

Surplus

200,124,464,546

257,710,984,820

396,612,455,079

317,007,954,244

Defisit

-225,999,378,117

-173,931,306,666

-89,278,056,085 -116,952,957,952



41

Sedangkan rata-rata surplus provinsi untuk tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp79,6 Miliar dibanding tahun sebelumnya, namun demikian jika DKI Jakarta tidak dimasukkan dalam perhitungan dalam tabel 4.1 tersebut maka penurunan besaran surplus provinsi akan menjadi dua kali lipat atau sebesar Rp146,8 Miliar. Menurunnya rata-rata surplus pemerintah provinsi menunjukkan besaran pelampauan pendapatan yang menurun dan/atau realisasi penyerapan belanja yang membaik. Realisasi APBD DKI mempunyai nilai surplus tertinggi sebesar Rp3,82 triliun dengan Anggaran yang defisit Rp3,18 triliun sehingga selisih keduanya mencapai Rp7,0 triliun, selisih tersebut mencapai 22,2% dari realisasi belanja DKI. Pelampauan PAD dan DBH mempunyai kontribusi sebesar 81,9% selisih defisit anggaran dengan realisasi surplus, sedangkan kontribusi utama yang berasal dari belanja adalah tidak terealisasinya belanja modal sebesar Rp2,16 triliun.

b. Pembiayaan Daerah Realisasi pembiayaan daerah lebih didominasi penerimaan pembiayaan dibanding dengan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari beberapa jenis, yaitu Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA tahun sebelumnya), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Dari beberapa jenis penerimaan pembiayaan, maka SiLPA tahun sebelumnya merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang paling dominan (96,6% total penerimaan pembiayaan), sedangkan penerimaan pembiayaan yang mempunyai resiko/kewajiban mengembalikan yaitu penerimaan pembiayaan dalam bentuk pinjaman hanya mempunyai kontribusi sebesar 1,1% total penerimaan pembiayaan. Grafik 4.4 memperlihatkan rincian penerimaan pembiayaan serta perbandingan antara anggaran dengan realisasi.

42


Grafik 4.4 Rincian Penerimaan Pembiayaan APBD TA 2012


Dalam grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi SiLPA tahun sebelumnya lebih tinggi dari yang diperkirakan dalam anggaran yaitu mencapai 1,67 kali nilai yang dianggarkan. Realisasi surplus APBD dan nilai pembiayaan yang lebih tinggi dari anggaran pada tahun 2011 merupakan penyebab SiLPA tahun sebelumnya lebih tinggi dari yang dianggarkan. Adanya selisih SiLPA tahun sebelumnya dikarenakan Informasi SiLPA tahun sebelumnya (TA 2011) secara tepat diperoleh di akhir tahun anggaran 2011, sedangkan APBD 2012 sudah mulai disusun di pertengahan tahun 2011. Pencairan dana cadangan tahun 2012 merupakan angka yang cukup tinggi (Rp1,1 triliun) dibanding dengan tiga tahun sebelumnya yang berkisar di angka Rp650 miliar, hal ini dimungkinkan karena jumlah pemda yang menyelenggarakan pilkada meningkat. Penerimaan pembiayaan yang jumlahnya cukup besar lainnya


43

adalah penerimaan pinjaman, meskipun dalam realisasinya cukup rendah yaitu hanya mencapai 26,8% dari penerimaan pinjaman yang dianggarkan. Hal lain yang terkait dengan pembiayaan adalah pengeluaran pembiayaan, dengan jenis pengeluaran pembiayaan antara lain adalah penyertaan modal, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Dibanding dengan penerimaan, nilai pengeluaran pembiayaan jauh lebih kecil hanya seperdelapan dari penerimaan pembiayaan. Realisasi penyertaan modal merupakan pengeluaran pembiayaan terbesar, dengan porsi berkisar 48,4% total pengeluaran pembiayaan, meskipun realisasi penyertaan modal masih lebih rendah dari yang dianggarkan seperti terlihat di grafik 4.5 berikut: Grafik 4.5 Rincian Pengeluaran Pembiayaan APBD TA 2012


Pembayaran pokok utang mempunyai realisasi lebih tinggi dari yang dianggarkan (151%), di mana hal ini menunjukkan adanya penerimaan pinjaman ditahun 2012 yang belum dianggarkan di APBD 2012 namun dianggarkan di APBD Perubahan 2012.

44


c. SiLPA Dalam realisasi APBD terdapat dua jenis SiLPA. Pertama, SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan sisa penggunaan anggaran tahun sebelumnya dan merupakan bagian dari penerimaan pembiayaan. Kedua, SiLPA tahun berkenaan yang merupakan sisa penggunaan anggaran pada tahun berjalan dan akan menjadi salah satu penerimaan pembiayaan di tahun berikutnya. Dalam anggaran, SiLPA tahun sebelumnya cenderung dianggarkan lebih rendah dari realisasi di mana perbandingan tersebut dapat dilihat dalam grafik 4.6 berikut. Grafik 4.6 Perbandingan Tren SiLPA Tahun Sebelumnya antara Anggaran dan Realisasi


Selisih anggaran dengan realisasi dapat dijadikan indikator untuk menunjukkan tingkat akurasi pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan realisasi APBD, semakin kecil selisih menunjukkan pemerintah daerah dapat memperkirakan penerimaan dengan tepat dan penyerapan belanja yang baik. Sedangkan semakin besar selisih akan menunjukkan kondisi yang sebaliknya, yaitu dari segi penerimaan pendanaan pemda kurang dapat memperkirakan secara tepat dan/atau dari segi belanja penyerapannya kurang baik.


45

SiLPA tahun berkenaan hanya dapat dilihat dalam realisasi APBD, karena pada umumnya dalam menyusun APBD pemerintah daerah cenderung menganggarkan berimbang antara surplus/defisit dengan pembiayaan sehingga nilainya akan nol. Untuk realisasi SiLPA tahun berkenaan tahun 2008-2012 dapat dilihat dalam grafik 4.7 berikut. Grafik 4.7 Tren SiLPA Tahun Berkenaan


SiLPA tahun berkenaan mempunyai pergerakan yang meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2009-2012), bahkan besaran SiLPA tahun 2012 hampir mencapai dua kali lipat tahun 2009 (dari Rp52 triliun menjadi Rp 99 triliun). Kondisi ini menunjukkan gejala yang kurang baik karena semakin besar SiLPA tahun berkenaan maka menjadi indikasi semakin besar dana yang tidak digunakan dalam memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat. Peningkatan SiLPA tidak hanya terlihat dalam nominal harga berlaku, namun juga terlihat meningkat dalam nominal harga konstan. SiLPA harga konstan diperoleh dengan membagi nilai nominal dengan angka deflator.

46


Walaupun secara nasional SiLPA tahun berkenaan mempunyai nilai yang cukup besar, namun jika dilihat per daerah terdapat beberapa daerah yang mempunyai nilai negatif atau lebih kecil dari nol. SiLPA tahun berkenaan yang bernilai negatif mempunyai arti bahwa pemda belum bisa menutup belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada tahun tersebut, sehingga nilai tersebut akan menjadi beban pada tahun berikutnya. Beberapa daerah tersebut adalah sebagai berikut. Tabel 4.2 Daerah dengan SiLPA Tahun Berkenaan Negatif No

Daerah

Defisit

Pembiayaan

SiLPATahun Berkenaan

1

Kota Ternate

-9,111,943,778

-5,304,733,992

-14,416,677,770

2

Kab. Halmahera Barat

36,971,738,781

-51,377,665,864

-14,405,927,083

3

Kab. Intan Jaya

-11,306,041,610

-1,534,012,200

-12,840,053,810

4

Kab. Konawe Utara

60,458,079,634

-66,143,118,911

-5,685,039,277

5

Kota Sorong

-31,039,707,327

28,142,129,054

-2,897,578,273

6

Kab. Kapuas Hulu

-9,862,052,982

7,962,800,835

-1,899,252,147

7

Kab. Halmahera Selatan

-22,149,645,731

20,848,248,842

-1,301,396,890

8

Kab. Polewali Mandar

-7,648,092,567

7,458,730,179

-189,362,388


Daerah dengan nilai minus terbesar adalah Kota Ternate, di mana pendapatan daerah tersebut masih belum cukup untuk dapat menutup belanja dan pengeluaran pembiayaannya. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut adalah realisasi dana transfer khususnya yang berasal dari DBH yang realisasinya lebih rendah dari yang dianggarkan di APBD sebesar Rp18,2 milliar. Peringkat kedua adalah Kabupaten Halmahera Barat. Berbeda dengan Kota Ternate, maka permasalahan yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat berasal dari pembiayaan, antara lain karena SiLPA tahun 2011 yang menjadi beban di tahun 2012 dan besarnya pokok utang yang harus dilunasi tahun 2012. Hal ini harus


47

menjadi perhatian Pemerintah Pusat, karena kondisi ini sudah menunjukkan kondisi APBD yang tidak sehat.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dipakai untuk menutup defisit dan menjadi perhatian pemerintah setiap tahunnya. Pengawasan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan yang terbit setiap bulan Agustus. Pinjaman daerah merupakan salah satu jenis akun yang mempunyai rasio cukup tinggi antara anggaran dan realisasi, baik dari segi nominal maupun dari jumlah daerah yang menganggarkan. Dalam Grafik 4.8 dan 4.9 disajikan perbedaan antara nominal anggaran dan realisasi, di mana mulai tahun 2009 realisasi pinjaman daerah cenderung lebih rendah dari yang dianggarkan. Untuk kabupaten/kota, realisasi terendah terjadi pada tahun 2011 di mana dari Rp2,2 triliun pinjaman yang dianggarkan hanya Rp547 milliar atau 24,2% yang direalisasikan. Sedangkan untuk provinsi di tahun 2012, realisasinya hanya 1,8% dikarenakan DKI Jakarta tidak merealisasikan pinjaman/obligasi yang dianggarkan sebesar Rp1,7 triliun.

48


Grafik 4.8 Grafik 4.9 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pinjaman Kab/Kota Penerimaan Pinjaman Provinsi


Dalam APBD tahun 2012 DKI Jakarta menganggarkan akan menerbitkan obligasi daerah sebesar Rp1,7 triliun. Kegiatan yang akan dibiayai dari obligasi tersebut antara lain adalah pembangunan rumah sakit, rumah susun, pengembangan terminal dan pengembangan sistem jaringan air limbah. Namun pimpinan DKI Jakarta membatalkan penerbitan obligasi tersebut, pembatalan itu didasarkan pada pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan besaran SiLPA tahun 2011 yang mencapai Rp6,5 triliun, yang dirasa masih lebih dari cukup jika dimanfaatkan untuk membiayai beberapa kegiatan diatas jika dibandingkan dengan menjual obligasi daerah sebesar Rp 1,7 triliun. Selain perbedaan secara nominal, daerah yang merealisasikan pinjaman juga terdapat perbedaan dengan yang menganggarkan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari perbandingan jumlah daerah yang menganggarkan pinjaman dengan daerah yang merealisasikan pinjaman yang tampak dalam Grafik 4.10 dan 4.11.


49

Grafik 4.10 Grafik 4.11 Jumlah Kab/kota yang melakukan Jumlah Provinsi yang melakukan Pinjaman Pinjaman


APBD yang digunakan sebagai acuan merupakan APBD awal dan bukan APBD perubahan sehingga dimungkinkan perbedaan daerah yang merealisasikan dan yang membatalkan pinjaman daerah. Dalam realisasi APBD 2012 jumlah daerah yang menganggarkan dan merealisasikan hanya sebanyak 16 kabupaten/kota dan satu provinsi, dengan kata lain 40 daerah yang menganggarkan pinjaman daerah tidak merealisasikan pinjaman tersebut dan sebanyak 39 daerah tidak menganggarkan pinjaman dalam APBD namun merealisasikan pinjaman. Dengan melihat jumlah daerah antara anggaran dan realisasi hanya mempunyai selisih satu sedangkan dalam selisih nominalnya mempunyai selisih yang cukup jauh, dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi pinjaman per daerah lebih kecil dari yang dianggarkan. Pinjaman daerah masih belum menjadi hal yang menarik bagi daerah dan belum menjadi komponen utama dalam penerimaan pembiayaan, kondisi ini di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah rata-rata SiLPA daerah cenderung masih besar dan masih memungkinkan untuk menutup defisit mereka melalui SiLPA sebagai penerimaan pembiayaan APBD. Faktor lainnya adalah pemerintah daerah yang cenderung prudent dan tidak mau terlalu mengambil resiko jika melakukan pinjaman. Di samping itu, berdasarkan studi yang pernah dilakukan, daerah cenderung merasa kesulitan untuk mendapatkan pinjaman yang berbunga rendah, serta kesulitan dalam prosedur pelaksanaan pinjaman daerah yang dianggap cukup rumit.

50


BAB V ANALISIS INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN DAERAH

a. dasar Teoretis Analisis Indikator Kesehatan Keuangan Daerah Analisis indikator kesehatan keuangan per daerah dilakukan atas daerah yang mempunyai data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan data non keuangan secara lengkap yang tersedia di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Analisis tersebut mengadopsi pada teori Ten Point Test untuk mengetahui tingkat kondisi kesehatan keuangan masing-masing daerah dengan melihat skor akhir (skor) dari masing-masing daerah. The Ten-Point Test of Fiscal Condition dikembangkan oleh Kenneth W. Brown (1993), dan termuat dalam jurnal yang disusun oleh Honadle, B.W., James M. Costa, and Beverly A. Cigler, 2004, Fiscal Health for Local Governments: An Introduction to Concept, Practical Analysis, and Strategies, Elsevier Academic Press: New York. Alat pengukuran ini pada dasarnya memotret kondisi kesehatan fiskal antar pemerintah daerah dengan berdasarkan beberapa rasio sederhana, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi dan struktur utang. Metode peng-skor-an yang tidak terlalu rumit tapi peng-skor-annya cukup komprehensif merupakan kelebihan dari alat pengukuran kesehatan fiskal dari Brown. Untuk mengetahui potret kesehatan keuangan daerah di Indonesia dilakukan modifikasi terhadap metode ten-poin-test tersebut. Penyesuaian atau modifikasi tersebut dilakukan karena adanya perbedaan jenis dan standarisasi data dan informasi keuangan daerah yang ada di Indonesia dengan tempat dilakukannya penelitian Brown, yaitu di Amerika Serikat. Berdasarkan telaah dan diskusi yang telah dilakukan dan memperhatikan pula ketersediaan data, maka dihasilkan 9


51

(sembilan) indikator keuangan yang dapat digunakan dalam memotret kesehatan keuangan daerah. 1. Indikator pendapatan daerah per kapita; Rasio ini pada dasarnya menunjukkan ukuran riil dari besarnya pendapatan daerah karena dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh pemerintah daerah. Semakin besar jumlah penduduk maka akan semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah daerah, sehingga kedepannya perlu ditingkatkan effort yang lebih kuat dalam meningkatkan seluruh pendapatan daerahnya. 2. Indikator kemandirian keuangan daerah; indikator ini diukur dengan menggunakan rasio Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan total pendapatan daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini menunjukkan seberapa besar local taxing power suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Rasio akan menunjukkan tingkat kesehatan semakin baik bila terus meningkat, akan tetapi perlu diperhatikan pula bila terjadi kenaikan secara kontinyu atas pendapatan bunga, karena hal tersebut bisa diartikan terdapat peningkatan dana pemda yang disimpan dalam bank dan tidak dibelanjakan. 3. Indikator Rasio Ruang Fiskal Daerah; Indikator ini pada dasarnya menunjukkan seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai. Semakin besar rasionya, berarti ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerahdalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang didanai juga semakin besar. 4. Indikator Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah secara tidak langsung bisa tercermin dari kemampuan daerah dalam mengkonversi seluruh potensi penerimaan pajak daerah menjadi pajak daerah yang bisa dipungut. Potensi penerimaan pajak daerah bisa tercermin dari besarnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari masing-masing daerah. Semakin besar rasio Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB maka kemampuan daerah

52


tersebut dalam mengkonversi seluruh potensi penerimaan pajak daerah menjadi pajak daerah yang bisa dipungut juga semakin besar. 5. Indikator Kemampuan Mendanai Belanja Daerah; Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula. 6. Indikator Belanja Modal; Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi belanja modal sebagai bagian dari total belanja daerah. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensi-potensi penerimaan daerah yang baru. Semakin besarnya rasio belanja modal terhadap keseluruhan belanja, maka kemampuan keuangan daerah untuk mengalokasikan porsi belanjanya pada belanja modal semakin besar. 7. Indikator Belanja Pegawai Tidak Langsung; Semakin membaiknya kualitas belanja daerah bisa juga dilihat dari semakin menurunnya porsi belanja pegawai tidak langsung dalam APBD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit porsi APBD yang digunakan untuk belanja aparatur, sehingga APBD bisa lebih terkonsentrasi pada belanja yang langsung terkait dengan layanan publik. Asumsinya belanja ini semakin berkurang maka akan direalokasikan ke belanja modal dan belanja barang dan jasa yang lebih efektif dalam mendorong roda perekonomian daerah. 8. Indikator optimalisasi SiLPA; Besarnya SiLPA pada akhir tahun tentunya menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Jika SiLPA tersebut mampu dimanfaatkan untuk belanja pada tahun berkenaan, maka memberikan indikasi bahwa daerah mampu mengoptimalkan penggunaan SiLPA. Semakin besar rasio optimalisasi SiLPA, maka kemampuan daerah untuk mengoptimalkan SiLPA juga semakin besar. 9. Indikator kemampuan pembayaran pokok hutang dan bunga daerah; indikator ini menunjukkan seberapa besar porsi pendapatan daerah yang ANALISIS Realisasi APBD tahun anggaran 2012

53

digunakan untuk membayar pokok pinjaman beserta bunganya dalam satu periode waktu tertentu. Semakin besar rasio pembayaran pokok hutang dan bunga daerah terhadap pendapatan, maka daerah semakin mampu untuk menjamin pengembalian hutang-hutangnya melalui pendapatan yang diterimanya. Secara ringkas seluruh indikator kesehatan keuangan daerah beserta definisi dan jenis datanya bisa digambarkan dalam tabel berikut ini: Tabel 5.1 Tabel Indikator-Indikator Kesehatan Keuangan Daerah No

54

Rasio

Definisi

Jenis Data

Sumber Data

1

Total Pendapatan Daerah/ Jumlah Penduduk

Tingkat kemampuan daerah dalam melayani per satu orang penduduknya

Pendapatan Daerah, Jumlah Penduduk

APBD, BPS

2

PAD /Total Pendapatan Daerah

Tingkat kemandirian daerah yaitu kemampuan daerah dalam mendanai belanjanya

PAD, Pendapatan Daerah

APBD

3

Ruang Fiskal / Total pendapatan Daerah

Tingkat kemampuan daerah dalam mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerahnya.

Pendapatan Daerah, DAK, Hibah, Dana Penyesuaian, Dana Darurat, Bel Pegawai tdk langsung, Bel Bunga

APBD

4

Pajak Daerah dan Tingkat kemampuan Retribusi Daerah / PDRB daerah dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerahnya menjadi penerimaan pajak daerah

Pajak dan Retribusi Daerah, PDRB non migas

APBD, BPS


No

Rasio

Definisi

Jenis Data

Sumber Data

5

Total Pendapatan Daerah+Penerimaan Pembiayaan / Total Belanja Daerah+Pengeluaran Pembiayaan

Tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja dan pengeluaran daerah.

Total Pendapatan daerah, Total Penerimaan Pembiayaan, Total belanja daerah, Total Pengeluaran Pembiayaan

APBD

6

Belanja Modal / Total Belanja Daerah

Seberapa besar daerah mengalokasikan seluruh belanjanya untuk belanja modal

Belanja modal, Total belanja daerah

APBD

7

Belanja Pegawai Tidak Seberapa Langsung / Total Belanja besar daerah Daerah mengalokasikan seluruh belanjanya untuk belanja Pegawai Tidak Langsung

Belanja pegawai tidak langsung, Total belanja daerah

APBD

8

SiLPA tahun sebelumnya / Belanja Daerah

Proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun berjalan

SiLPA, Total belanja Daerah

APBD

9

Pembayaran Pokok Utang+Bunga / Total Pendapatan Daerah

Proporsi pembayaran pokok utang dan bunga yang harus dibayar dari pendapatan daerah dalam satu periode

Pembayaran Pokok Pinjaman, Belanja Bunga, Total pendapatan Daerah

APBD

Cara penghitungan sembilan rasio analisis ini dengan mengacu pada cara penghitungan ten point test analysis-nya Brown adalah sebagai berikut: 1. Ke sembilan rasio tersebut masing-masing dihitung berdasarkan data yang sudah tersedia.


55

2. Hasil perhitungan rasio tersebut kemudian diurutkan dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Cara pengurutannya didasarkan pada skor yang diinginkan dari masing-masing rasio. Misalnya, rasio pendapatan per kapita, maka skor yang lebih diinginkan adalah rasio yang tinggi adalah semakin bagus. Sebaliknya, untuk rasio yang menurut common sense dianggap rasio yang semakin rendah semakin bagus, misalnya rasio belanja pegawai tidak langsung / total belanja daerah, maka pengurutannya dibalik. 3. Setelah rasio-rasio tersebut sudah sesuai dengan urutannya, kemudian disesuaikan berdasarkan kuartil-kuartilnya. Skor tengah atau skor median observasi dari urutan tersebut menunjukkan titik 50%. Rasio-rasio yang berada di bawah persentil ke-25 berarti masuk kuartil pertama. Rasio-rasio diantara persentil 50 dan 75 berarti masuk kuartil ketiga. Rasio-rasio sisanya yang berada diatas persentil 75 diklasifikasikan masuk ke kuartil keempat. 4. Rasio-rasio yang skornya dianggap semakin tinggi semakin bagus yang berada di bawah persentil 25 dari seluruh daerah maka diberi skor +1, rasio yang berada diantara persentil 25 dan 50 diberi skor +2, rasio-rasio yang berada diantara persentil 50 dan 75 diberi skor +3, dan yang diatas persentil 75 diberi skor +4. Sebaliknya untuk rasio-rasio yang skornya dianggap semakin rendah semakin bagus maka rasio yang berada di bawah persentil 25 dari seluruh daerah maka diberi skor +4, rasio yang berada diantara persentil 25 dan 50 diberi skor +3, rasio-rasio yang berada diantara persentil 50 dan 75 diberi skor +2, dan yang diatas persentil 75 diberi skor +1.

Khusus untuk rasio Total Pendapatan Daerah+Penerimaan Pembiayaan / Total Belanja Daerah+Pengeluaran Pembiayaan, pemberian rasionya adalah jika rasionya < 1 (kurang dari 1) diberikan skor +1. untuk daerah yang mempunyai rasio diatas 1 dibagi menjadi 3 kelompok dengan menggunakan batas persentil ke-33 dan ke-66 , yaitu Apabila rasio yang berada dibawah persentil ke 33 diberikan skor +4, rasio yang berada antara persentil 33 dan persentil 66 diberikan skor +3, dan di atas persentil 66 diberikan skor +2.

5. Selanjutnya seluruh skor dari masing-masing rasio di atas lalu dijumlahkan semua, sehingga dihasilkan skor total skornya.

56


b. Analisis Indikator Kesehatan Keuangan Daerah 1. Analisis Indikator Kesehatan Keuangan per Daerah Provinsi Analisis indikator kesehatan keuangan per provinsi dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan masing-masing provinsi dengan melihat skor akhir (score) dari masing-masing provinsi. Berdasarkan penghitungan atas indikatorindikator tersebut, maka secara keseluruhan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 5.2 Gambaran Deskriptif Skor Seluruh Daerah Provinsi

Peringkat

Total Skor

Tertinggi

38

Terendah

30

Rata-rata

33

Sumber: DJPK (Data Diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan dapat disampaikan bahwa terdapat 6 provinsi yang memiliki skor sama dengan skor rata-rata, 12 provinsi memiliki skor di bawah ratarata, sedangkan 14 provinsi lainnya memiliki skor di atas rata-rata (tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta). Seluruh provinsi selanjutnya diurutkan berdasarkan besaran total skornya sehingga dihasilkan 10 daerah provinsi dengan peringkat total skor yang tertinggi seperti terlihat pada tabel berikut ini :


57

Tabel 5.3 Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Provinsi No.

58

Daerah

Skor

1

Prov. Kalimantan Timur

38

2

Prov. Kalimantan Tengah

36

3

Prov. Bangka Belitung

36

4

Prov. Riau

36

5

Prov. Sulawesi Barat

36

6

Prov. Jambi

35

7

Prov. Kalimantan Selatan

35

8

Prov. Sumatera Barat

35

9

Prov. Banten

35

10

Prov. Lampung

35

11

Prov. Bengkulu

34

12

Prov. Bali

34

13

Prov. Sulawesi Utara

34

14

Prov. Kepulauan Riau

34

15

Prov. DI Yogyakarta

33

16

Prov. Maluku Utara

33

17

Prov. Papua Barat

33

18

Prov. Jawa Tengah

33

19

Prov. Gorontalo

33

20

Prov. Nusa Tenggara Barat

33

21

Prov. Sumatera Selatan

32

22

Prov. Aceh

32

23

Prov. Jawa Barat

32


No.

Daerah

Skor

24

Prov. Sulawesi Tenggara

32

25

Prov. Kalimantan Barat

32

26

Prov. Sulawesi Tengah

31

27

Prov. Sumatera Utara

31

28

Prov. Jawa Timur

31

29

Prov. Nusa Tenggara Timur

31

30

Prov. Sulawesi Selatan

31

31

Prov. Papua

30

32

Prov. Maluku

30


Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang tertinggi dengan skor 38, sedangkan Provinsi Maluku mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang terendah dengan skor 30. Yang menarik adalah sebagian besar Provinsi di wilayah Sumatera memiliki tingkat kesehatan keuangan yang tinggi, di mana banyak daerah di wilayah Sumatera berada di atas rata-rata, melebihi daerah-daerah di wilayah Jawa yang sebagian besar berada di peringkat rata-rata bahkan ada daerah di Jawa yang kesehatan keuangannya di bawah rata-rata yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Justru beberapa daerah di wilayah Kalimantan memiliki kesehatan keuangan di atas rata-rata seluruh daerah. Hal ini cukup menarik, mengingat jika melihat keunggulan dalam pengelolaan keuangan dan ketersediaan sumber daya manusia, provinsi di wilayah Jawa memiliki tingkat pengelolaan keuangan daerah yang relatif lebih bagus dibandingkan dengan daerah di wilayah lain. Di samping itu, juga memiliki keunggulan dalam sumber daya manusia serta sarana dan prasarana infrastruktur dibandingkan daerah lain di wilayah Indonesia.


59

2. Analisis Indikator Kesehatan Keuangan per Daerah Kabupaten Analisis indikator kesehatan keuangan per kabupaten dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan masing-masing kabupaten dengan melihat skor akhir (score) dari masing-masing kabupaten. Dalam analisis ini digunakan pengelompokan daerah berdasarkan suatu kluster yang membagi daerah Kabupaten menjadi 5 (lima) kluster berdasarkan luas wilayah, yaitu: a. Kluster 1, kabupaten dengan luas wilayah di bawah 1, 213 km2 b. Kluster 2, kabupaten dengan luas wilayah antara 1, 213 km2 s/d 1,989 km2 c. Kluster 3, kabupaten dengan luas wilayah antara 1,990 km2 s/d 3,571 km2 d. Kluster 4, kabupaten dengan luas wilayah antara 3,572 km2 s/d 6,276 km2 e. Kluster 5, kabupaten dengan luas di atas 6,276 km2 Clustering merupakan salah satu tehnik statistik untuk mengelompokkan individuindividu atau obyek menjadi beberapa kelompok yang mempunyai sifat yang berbeda antar kelompok. Individu-individu dalam satu kelompok lebih homogen dibandingkan dengan individu yang ada dalam kelompok yang lain. Oleh karena itu dalam analisis ini, daerah kabupaten mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang hampir sama atau homogen. Clustering dalam menganalisis indikator kesehatan keuangan per kabupaten ini didasarkan pada luas wilayah. Berdasarkan penghitungan atas indikator-indikator tersebut, maka secara keseluruhan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 5.4 Gambaran Deskriptif Skor Seluruh Daerah Kabupaten Peringkat

Total Skor Kluster 1

Kluster 2

Kluster 3

Kluster 4

Kluster 5

Tertinggi

38

35

36

37

36

Terendah

19

19

20

20

18

Rata-Rata

26

25

26

26

29


60


Tabel di atas menunjukan bahwa skor kesehatan keuangan per kabupaten pada masing-masing kluster mempunyai skor tertinggi dan terendah serta skor rata-rata yang berbeda. Untuk kluster 1 memiliki skor tertinggi sebesar 38 dan terendah sebesar 19, sedangkan rata-ratanya sebesar 26. Kluster 2 memiliki skor tertinggi sebesar 35 dan terendah sebesar 19, sedangkan rata-ratanya sebesar 25. Untuk kluster 3 memiliki skor tertinggi sebesar 36 dan terendah sebesar 20, sedangkan rata-ratanya sebesar 26. Kluster 4 memiliki skor tertinggi sebesar 37 dan terendah sebesar 20, sedangkan rata-ratanya sebesar 26. Untuk kluster 5 memiliki skor tertinggi sebesar 36 dan terendah sebesar 18, sedangkan rata-ratanya sebesar 29. Daerah kabupaten yang memiliki skor tingkat kesehatan keuangan yang tinggi di tahun 2012 dalam kluster 1 adalah sebagai berikut : Tabel 5.5 Kabupaten dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Tertinggi (Kluster 1 - luas wilayah di bawah 1, 213 km2) No.

Daerah

Skor

1

Kab. Badung

38

2

Kab. Tangerang

37

3

Kab. Gresik

32

4

Kab. Semarang

31

5

Kab. Sidoarjo

31

6

Kab. Kepulauan Anambas

31

7

Kab. Karimun

30

8

Kab. Demak

30

9

Kab. Hulu Sungai Utara

29

10

Kab. Lombok Utara

29



61

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Badung mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang tertinggi dalam kluster 1, dengan skor sebesar 38. Sedangkan Kabupaten Jeneponto mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang terendah dalam kluster 1 dengan skor sebesar 19 dengan rata-rata skor adalah 26 pada kluster 1, sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 5.6 Kabupaten dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Terendah (Kluster 1 - luas wilayah di bawah 1, 213 km2) No.

Daerah

Skor

1

Kab. Magetan

22

2

Kab. Temanggung

22

3

Kab. Pringsewu

22

4

Kab. Pidie Jaya

22

5

Kab. Klungkung

21

6

Kab. Trenggalek

20

7

Kab. Sinjai

20

8

Kab. Bengkulu Selatan

19

9

Kab. Minahasa

19

10

Kab. Jeneponto

19

Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan (Data Diolah)

Daerah kabupaten yang memiliki skor tingkat kesehatan keuangan yang tinggi di tahun 2012 dalam kluster 2 adalah sebagai berikut :

62


Tabel 5.7 Kabupaten dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Tertinggi (Kluster 2 - luas wilayah antara 1,213 km2 s/d 1,989 km2) No.

Daerah

Skor

1

Kab. Bintan

35

2

Kab. Bekasi

35

3

Kab. Karawang

33

4

Kab. Serang

32

5

Kab. Sumba Tengah

31

6

Kab. Nias

30

7

Kab. Bandung Barat

30

8

Kab. Ngada

30

9

Kab. Hulu Sungai Selatan

29

10

Kab. Pasuruan

29


Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Bintan mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang tertinggi dalam kluster 2, dengan skor 35. Sedangkan Kabupaten Dairi mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang terendah dalam kluster 2 dengan skor sebesar 19 dengan rata-rata skor adalah 25 pada kluster 2, sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 5.8 Kabupaten dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Terendah (Kluster 2 - luas wilayah antara 1, 213 km2 s/d 1,989 km2) No.

Daerah

Skor

1

Kab. Soppeng

21

2

Kab. Flores Timur

21


63

No.

Daerah

Skor

3

Kab. Halmahera Barat

21

4

Kab. Padang Pariaman

21

5

Kab. Ngawi

20

6

Kab. Bengkulu Tengah

20

7

Kab. Bulukumba

19

8

Kab. Bone Bolango

19

9

Kab. Bireuen

19

10

Kab. Dairi

19


Daerah kabupaten yang memiliki skor tingkat kesehatan keuangan yang tinggi di tahun 2012 dalam kluster 3 adalah sebagai berikut : Tabel 5.9 Kabupaten dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Tertinggi (Kluster 3 - luas wilayah antara 1,990 km2 s/d 3,571km2) No.

64

Daerah

Skor

1

Kab. Bogor

36

2

Kab. Tapin

34

3

Kab. Belitung Timur

33

4

Kab. Belitung

33

5

Kab. Empat Lawang

32

6

Kab. Kolaka Utara

32

7

Kab. Ogan Ilir

31

8

Kab. Bangka Tengah

31


No.

Daerah

Skor

9

Kab. Lebak

30

10

Kab. Manggarai

30


Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Bogor mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang tertinggi dalam kluster 3 dengan skor sebesar 36. Sedangkan Kabupaten Tanggamus mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang terendah di kluster 3 dengan skor sebesar 20 dengan rata-rata skor adalah 26 pada kluster 3, sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 5.10 Kabupaten dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Terendah (Kluster 3 - luas wilayah antara 1,990 km2 s/d 3,571 km2) No.

Daerah

Skor

1

Kab. Ende

22

2

Kab. Timor Tengah Utara

22

3

Kab. Lampung Utara

22

4

Kab. Tasikmalaya

22

5

Kab. Dompu

22

6

Kab. Aceh Barat

22

7

Kab. Mamasa

22

8

Kab. Muna

21

9

Kab. Biak Numfor

21

10

Kab. Tanggamus

20



65

Daerah kabupaten yang memiliki skor tingkat kesehatan keuangan yang tinggi di tahun 2012 dalam kluster 4 adalah sebagai berikut : Tabel 5.11 Kabupaten dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Tertinggi (Kluster 4 - luas wilayah antara 3,572 km2 s/d 6,276 km2) No.

Daerah

Skor

1

Kab. Tanah Bumbu

37

2

Kab. Kayong Utara

34

3

Kab. Tanjung Jabung Barat

32

4

Kab. Halmahera Utara

32

5

Kab. Tabalong

31

6

Kab. Muaro Jambi

31

7

Kab. Ogan Komering Ulu

31

8

Kab. Lahat

30

9

Kab. Tanah Laut

30

10

Kab. Kepulauan Meranti

30


Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang tertinggi dalam kluster 4 dengan skor sebesar 37. Sedangkan Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang terendah di kluster 4 dengan skor sebesar 20 dengan rata-rata skor adalah 26 pada kluster 4, sebagaimana tabel di bawah ini.

66


Tabel 5.12 Kabupaten dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Terendah (Kluster 4 - luas wilayah antara 3,572 km2 s/d 6,276 km2) No.

Daerah

Skor

1

Kab. Way Kanan

22

2

Kab. Mandailing Natal

22

3

Kab. Sigi

22

4

Kab. Konawe

22

5

Kab. Timor Tengah Selatan

21

6

Kab. Bone

21

7

Kab. Solok

21

8

Kab. Aceh Selatan

21

9

Kab. Pesisir Selatan

21

10

Kab. Aceh Tenggara

20


Daerah kabupaten yang memiliki skor tingkat kesehatan keuangan yang tinggi di tahun 2012 dalam kluster 5 adalah sebagai berikut : Tabel 5.13 Kabupaten Dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Tertinggi (Kluster 5 - luas wilayah di atas 6,276 km2) No.

Daerah

Skor

1

Kab. Siak

36

2

Kab. Kotawaringin Barat

36

3

Kab. Bengkalis

35

4

Kab. Mimika

35


67

No.

Daerah

Skor

5

Kab. Berau

34

6

Kab. Musi Banyuasin

34

7

Kab. Merauke

34

8

Kab. Halmahera Timur

34

9

Kab. Pelalawan

33

10

Kab. Muara Enim

33


Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Siak mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang tertinggi dalam kluster 5 dengan skor sebesar 36. Sedangkan Kabupaten Aceh Timur mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang terendah dalam kluster 5 dengan skor 18 dengan rata-rata skor adalah 29 pada kluster 5, sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 5.14 Kabupaten dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Terendah (Kluster 5 - luas wilayah di atas 6,276 km2) No.

68

Daerah

Skor

1

Kab. Kolaka

25

2

Kab. Melawi

25

3

Kab. Pegunungan Bintang

25

4

Kab. Manokwari

25

5

Kab. Sumbawa

24

6

Kab. Nabire

24

7

Kab. Sambas

23

8

Kab. Poso

23


No.

Daerah

Skor

9

Kab. Maluku Tengah

19

10

Kab. Aceh Timur

18


3. Analisis Indikator Kesehatan Keuangan per Daerah Kota Analisis indikator kesehatan keuangan per kota dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan masing-masing kota dengan melihat skor akhir (skor) dari masing-masing kota. Dalam analisis ini digunakan pengelompokan daerah berdasarkan suatu cluster yang membagi daerah kota menjadi 5 (lima) cluster berdasarkan jumlah penduduk. a. Kluster 1, kota dengan jumlah penduduk di bawah 131.423 jiwa b. Kluster 2, kota dengan jumlah penduduk antara 131.423 jiwa sampai 189.381 jiwa c. Kluster 3, kota dengan jumlah penduduk antara 189.382 jiwa sampai 264.608 jiwa d. Kluster 4, kota dengan jumlah penduduk antara 264.609 jiwa sampai 643.043 jiwa e. Kluster 5, kota dengan jumlah penduduk di atas 643.043 jiwa Berdasarkan penghitungan atas indikator-indikator tersebut, maka secara keseluruhan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 5.15 Gambaran Deskriptif Skor Seluruh Daerah Kota Peringkat Tertinggi


Kluster 2

Kluster 3

Kluster 4

Kluster 5

32

33

33

36

37


69

Peringkat


Kluster 2

Kluster 3

Kluster 4

Kluster 5

Terendah

20

21

22

23

29

Rata-Rata

26

28

29

29

32


Tabel di atas menunjukan bahwa skor kesehatan keuangan per kota pada masingmasing kluster mempunyai skor tertinggi dan terendah serta skor rata-rata yang bervariasi. Untuk kluster 1 memiliki skor tertinggi sebesar 32 dan terendah sebesar 20, sedangkan rata-ratanya sebesar 26. Kluster 2 memiliki skor tertinggi sebesar 33 dan terendah sebesar 21, sedangkan rata-ratanya sebesar 28. Untuk kluster 3 memiliki skor tertinggi sebesar 33 dan terendah sebesar 22, sedangkan rata-ratanya sebesar 29. Kluster 4 memiliki skor tertinggi sebesar 36 dan terendah sebesar 23, sedangkan rata-ratanya sebesar 29. Untuk kluster 5 memiliki skor tertinggi sebesar 37 dan terendah sebesar 24, sedangkan rata-ratanya sebesar 32. Daerah kota yang memiliki skor tingkat kesehatan keuangan yang tinggi di tahun 2012 dalam kluster 1 adalah sebagai berikut : Tabel 5.16 Kota Dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Tertinggi (Kluster 1 - jumlah penduduk di bawah 131.423 jiwa) No.

70

Daerah

Skor

1

Kota Mojokerto

32

2

Kota Tual

31

3

Kota Pagar Alam

31

4

Kota Sabang

29

5

Kota Solok

28

6

Kota Sungai Penuh

28


No.

Daerah

Skor

7

Kota Tidore Kepulauan

28

8

Kota Sibolga

27

9

Kota Pare-pare

27

10

Kota Gunungsitoli

27

Tabel 5.17 Kota Dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Terendah (Kluster 1 - jumlah penduduk di bawah 131.423 jiwa) No.

Daerah

Skor

1

Kota Gunungsitoli

27

2

Kota Padang Panjang

26

3

Kota Payakumbuh

25

4

Kota Subulussalam

25

5

Kota Magelang

24

6

Kota Bukit Tinggi

24

7

Kota Pariaman

24

8

Kota Kotamobagu

24

9

Kota Sawahlunto

23

10

Kota Tomohon

20


Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa Kota Mojokerto mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang tertinggi dalam kluster 1 dengan skor sebesar 32. Sedangkan Kota Tomohon mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang terendah dalam kluster 1 dengan skor sebesar 20 dengan rata-rata skor kluster 1 adalah 26.


71

Dalam kluster 2, tingkat kesehatan keuangan kota yang tertinggi adalah Kota Prabumulih dengan skor sebesar 33, sedangkan Kota Langsa mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang terendah dalam kluster 2 dengan skor sebesar 21 dengan skor rata-rata 28, sebagaimana dalam Tabel 5.18 dan Tabel 5.19 di bawah ini. Tabel 5.18 Kota Dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Tertinggi (Kluster 2 - jumlah penduduk antara 131.423 jiwa sampai 189.381 jiwa) No.

Daerah

Skor

1

Kota Prabumulih

33

2

Kota Banjar

33

3

Kota Madiun

32

4

Kota Pangkal Pinang

31

5

Kota Tanjung Balai

30

6

Kota Salatiga

29

7

Kota Blitar

29

8

Kota Singkawang

28

9

Kota Tebing Tinggi

28

10

Kota Lhokseumawe

28

Tabel 5.19 Kota Dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Terendah (Kluster 2 - jumlah penduduk antara 131.423 jiwa sampai 189.381 jiwa) No.

72

Daerah

Skor

1

Kota Blitar

29

2

Kota Singkawang

28


No.

Daerah

Skor

3

Kota Tebing Tinggi

28

4

Kota Lhokseumawe

28

5

Kota Palopo

25

6

Kota Pasuruan

24

7

Kota Metro

24

8

Kota Gorontalo

24

9

Kota Bima

22

10

Kota Langsa

21


Daerah kota yang memiliki skor tingkat kesehatan keuangan yang tinggi di tahun 2012 dalam kluster 3 adalah sebagai berikut : Tabel 5.20 Kota Dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Tertinggi (Kluster 3 - jumlah penduduk antara 189.382 jiwa sampai 264.608 jiwa) No.

Daerah

Skor

1

Kota Dumai

33

2

Kota Tanjung Pinang

33

3

Kota Banjarbaru

32

4

Kota Jayapura

32

5

Kota Pekalongan

31

6

Kota Kediri

30

7

Kota Lubuk Linggau

30

8

Kota Bitung

29


73

No.

Daerah

Skor

9

Kota Tegal

28

10

Kota Binjai

28


Daerah

Skor

1

Kota Bitung

29

2

Kota Tegal

28

3

Kota Binjai

28

4

Kota Probolinggo

27

5

Kota Sorong

27

6

Kota Batu

26

7

Kota Banda Aceh

26

8

Kota Pematang Siantar

26

9

Kota Ternate

26

10

Kota Padang Sidempuan

22


Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa Kota Dumai mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang tertinggi dalam kluster 3 dengan skor sebesar 33. Sedangkan Kota Padang Sidempuan mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang terendah dalam kluster 3 dengan skor sebesar 22 dengan skor rata-rata adalah 29.

74


Tabel 5.22 Kota Dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Tertinggi (Kluster 4 - jumlah penduduk antara 264.609 jiwa sampai 643.043 jiwa) No.

Daerah

Skor

1

Kota Pontianak

35

2

Kota Cilegon

33

3

Kota Banjarmasin

32

4

Kota Jambi

32

5

Kota Yogyakarta

30

6

Kota Cirebon

30

7

Kota Serang

30

8

Kota Manado

29

9

Kota Mataram

29

10

Kota Cimahi

28


Daerah

Skor

1

Kota Manado

29

2

Kota Mataram

29

3

Kota Cimahi

28

4

Kota Surakarta

27

5

Kota Sukabumi

27

6

Kota Kendari

26

7

Kota Kupang

25


75

No.

Daerah

Skor

8

Kota Palu

24

9

Kota Ambon

24

10

Kota Bengkulu

23


Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa Kota Pontianak mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang tertinggi dalam kluster 4 dengan skor sebesar 35. Sedangkan Kota Bengkulu mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang terendah dalam kluster 4 dengan skor sebesar 23 dengan rata-rata skor di kluster 4 adalah 29. Dalam kluster 5, tingkat kesehatan keuangan kota yang tertinggi adalah Kota Bekasi dengan skor sebesar 37, sedangkan Kota Padang mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang terendah dalam kluster 5 dengan skor sebesar 29 dengan skor rata-rata adalah 32, sebagaimana dalam Tabel 5.24 di bawah ini. Tabel 5.24 Kota Dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Tertinggi (Kluster 5 - jumlah penduduk di atas 643.043 jiwa) No.

76

Daerah

Skor

1

Kota Bekasi

37

2

Kota Tangerang Selatan

37

3

Kota Tangerang

37

4

Kota Samarinda

35

5

Kota Depok

34

6

Kota Denpasar

34

7

Kota Pekanbaru

34

8

Kota Semarang

33


No.

Daerah

Skor

9

Kota Surabaya

33

10

Kota Malang

33

Tabel 5.25 Kota Dengan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Daerah Terendah (Kluster 5 - jumlah penduduk di atas 643.043 jiwa) No.

Daerah

Skor

1

Kota Surabaya

33

2

Kota Malang

33

3

Kota Batam

32

4

Kota Bandung

32

5

Kota Bogor

31

6

Kota Medan

31

7

Kota Makassar

29

8

Kota Palembang

29

9

Kota Bandar Lampung

29

10

Kota Padang

29



77

78


BAB VI IMPLIKASI REALISASI APBD TA 2012 TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah diharapkan mempunyai implikasi pada peningkatan kinerja perekonomian suatu daerah. Salah satu indikator kinerja perekonomian daerah adalah peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki oleh residen atau non-residen (Direktorat Neraca Produksi – BPS, 2006). Secara teoritis, salah satu faktor pembentuk PDRB adalah belanja pemerintah atau government spending. Di daerah government spending meliputi belanja pemerintah pusat maupun belanja pemerintah daerah. Faktor belanja pemerintah daerah dalam PDRB menunjukkan kontribusi dari anggaran daerah yang dibelanjakan pada pembentukan PDRB di wilayah daerah tersebut. Namun demikian, mengingat masih banyak faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB maka tidak serta merta realisasi belanja daerah akan secara otomatis mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB. Secara nasional, porsi belanja APBD terhadap PDRB relatif kecil bila dibandingkan dengan faktor pembentuk PDRB lainnya seperti konsumsi dan investasi. Hal ini ditunjukkan dengan perbandingan total Belanja APBD secara nasional dengan total PDRB nasional maka hanya berkisar 9,18%. Di wilayah Indonesia timur, perbandingan antara besarnya volume APBD dengan PDRB memang relatif tinggi, sebagai contoh volume APBD agregat provinsi, kabupaten, kota se-provinsi Maluku Utara bahkan mencapai 82,8% dan juga Provinsi Maluku mencapai 59%. Untuk wilayah-wilayah tersebut, maka pergerakan perekonomian akan sangat dipengaruhi oleh belanja APBD. Realisasi belanja APBD akan mempunyai efek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itulah guna meningkatkan daya ungkit belanja APBD, diperlukan pola belanja yang tepat, yaitu


79

yang bisa mendorong produksi pada sektor-sektor strategis dan pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dari dan menuju daerah yang bersangkutan akan sangat bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, bagi daerah-daerah di Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten total volume APBD agregrat provinsi, kabupaten, kota hanya berkisar 6% - 7%. Untuk daerah-daerah semacam ini, maka pertumbuhan ekonomi akan lebih banyak ditentukan oleh faktor di luar belanja pemerintah daerah, yaitu sektor swasta. Hal ini menunjukkan belanja daerah bukan merupakan faktor utama yang dapat memberikan daya ungkit perekonomian daerah. Dengan demikian, meskipun belanja daerah bukan sebagai faktor utama untuk daya ungkit perekonomian di wilayah tersebut, tentunya pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kebijakan daerah yang kondusif terhadap investasi dan mendorong pertumbuhan sektor strategis. Tabel 6.1 Perbandingan Volume APBD dengan PDRB No

Provinsi

Realisasi Belanja (Rp Juta)

PDRB Rasio Realisasi (Harga Berlaku) Belanja thd (Rp juta) PDRB (%)

1

Prov. DKI Jakarta

31.558.707

1.103.738.000

2,86

2

Prov. Riau

24.315.327

469.073.000

5,18

3

Prov. Jawa Timur

64.320.146

1.001.721.000

6,42

4

Prov. Jawa Barat

62.939.810

946.861.000

6,65

5

Prov. Banten

16.589.012

212.857.000

7,79

6


37.224.681

419.102.000

8,88

7


32.187.456

351.118.000

9,17

8

Prov. Jawa Tengah

52.524.132

556.480.000

9,44

9


9.109.437

91.717.000

9,93

10


21.700.264

206.331.000

10,52

11

Prov. Lampung

15.804.416

144.561.000

10,93

80


No

Realisasi Belanja (Rp Juta)

Provinsi

PDRB Rasio Realisasi (Harga Berlaku) Belanja thd (Rp juta) PDRB (%)

12


21.381.370

159.427.000

13,41

13


14.905.366

110.104.000

13,54

14

Prov. DI Yogyakarta

7.736.757

57.034.000

13,57

15

Prov. Jambi

10.878.439

72.654.000

14,97

16


5.392.194

34.325.000

15,71

17

Prov. Bali

13.200.630

83.939.000

15,73

18


13.402.496

75.027.000

17,86

19


9.246.491

51.062.000

18,11

20


13.990.363

75.923.000

18,43

21


9.032.317

47.198.000

19,14

22


9.753.682

49.529.000

19,69

23


11.318.997

55.876.000

20,26

24

Prov. Aceh

22.126.966

96.161.000

23,01

25


8.722.682

36.601.000

23,83

26


3.625.450

14.408.000

25,16

27

Prov. Bengkulu

6.488.459

24.173.000

26,84

28

Prov. Papua Barat

11.546.441

42.760.000

27,00

29

Prov. Papua

27.688.061

77.765.000

35,60

30

Prov. Gorontalo

3.820.762

10.368.000

36,85

31


13.147.653

35.253.000

37,30

32

Prov. Maluku

6.774.107

11.469.000

59,06

33

Prov. Maluku Utara

5.729.713

6.918.000

82,82

Sumber: DJPK dan BPS (data diolah)


81

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator ekonomi yang juga sangat penting untuk melihat kinerja suatu daerah adalah indikator tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Pada dasarnya, setiap level pemerintahan termasuk pemerintah daerah mempunyai kepentingan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, baik melalui kebijakan strategis, maupun melalui jenis-jenis belanja tertentu yang langsung dapat mempengaruhi pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Sama seperti pertumbuhan ekonomi, maka kedua indikator tersebut juga tidak hanya dipengaruhi oleh belanja APBD, bahkan mungkin belanja APBD pengaruhnya sangat kecil. Banyak faktor lain yang mempengaruhinya, termasuk pertumbuhan ekonomi sendiri, kebijakan nasional, pertumbuhan sektor riil di daerah, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, tidak ada salahnya juga untuk melihat perbandingan/persandingan antara belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Dari persandingan tersebut kita dapat secara sekilas melihat apakah pada daerah-daerah yang belanjanya relatif tinggi memang benar-benar terjadi suatu kondisi dimana tingkat kemiskinan menjadi rendah, atau terjadi penurunan kemiskinan yang signifikan, demikian juga dengan indikator perekonomian lainnya. Berdasarkan tabel 6.2 maka dapat dilihat bahwa tiga daerah dengan belanja perkapita tertinggi adalah di Provinsi Papua Barat yaitu di kisaran Rp14,1 juta/ kapita, selanjutnya diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur di kisaran Rp9,7 juta/ kapita dan Provinsi Papua di kisaran Rp8,8 juta/kapita. Sedangkan tiga daerah dengan belanja per kapita yang terendah adalah Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah di kisaran Rp1,6 juta/kapita. Bila dibandingkan dengan indikator lainnya maka Provinsi Papua Barat yang belanja per kapita tertinggi ternyata juga mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi juga yaitu mencapai 15,84%. Namun ironisnya tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat mencapai 27,84 persen termasuk kedua tertinggi setelah Provinsi Papua yang tingkat kemiskinannya mencapai 30,66%. Sedangkan bila dilihat dari tingkat pengangguran, maka kedua provinsi ini tingkat penganggurannya relatif rendah. Tahun 2012 tingkat pengangguran yang tertinggi terdapat di Provinsi Banten sebesar 10,13%, lalu diikuti Provinsi DKI Jakarta sebesar 9,87%.

82


Tabel 6.2 Perbandingan Realisasi Belanja per kapita dengan Indikator Kesejahteraan Masyarakat

No.

Provinsi

Realisasi Belanja per kapita (Rp.000)

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Tingkat Tingkat Kemiskinan Pengang(%) guran (%)

1

Prov. Jawa Barat

1.413

6,21

9,88

9,08

2

Prov. Banten

1.481

6,15

5,71

10,13

3

Prov. Jawa Tengah

1.618

6,34

14,98

5,63

4

Prov. Jawa Timur

1.698

7,27

13,08

4,12

5

Prov. Lampung

2.035

6,48

15,65

5,18

6


2.126

-1,12

18,02

5,26

7

Prov. DI Yogyakarta

2.201

5,32

15,88

3,97

8


2.436

6,22

10,41

6,20

9


2.611

8,37

9,82

5,87

10


2.704

5,42

20,41

2,89

11


2.818

6,01

13,48

5,70

12


2.977

10,32

13,00

2,14

13


3.006

6,35

8,00

6,52

14


3.007

5,83

7,97

3,48

15

Prov. DKI Jakarta

3.206

6,53

3,70

9,87

16

Prov. Bali

3.262

6,65

3,95

2,04

17

Prov. Jambi

3.355

7,44

8,29

3,22

18


3.388

9,27

14,94

3,93

19

Prov. Gorontalo

3.524

7,71

17,21

4,36

20

Prov. Bengkulu

3.672

6,61

17,52

3,61

21


3.722

5,73

5,02

5,25

22


3.762

10,41

13,06

4,04


83

No.

Provinsi

Realisasi Belanja per kapita (Rp.000)

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Tingkat Tingkat Kemiskinan Pengang(%) guran (%)

23


3.893

7,86

7,63

7,79

24

Prov. Riau

4.101

3,55

8,05

4,30

25


4.154

5,72

5,36

3,49

26

Prov. Maluku

4.192

7,81

20,76

7,51

27

Prov. Aceh

4.714

5,20

18,58

9,10

28


4.931

8,21

6,83

5,37

29


4.956

6,69

6,19

3,17

30

Prov. Maluku Utara

5.273

6,67

8,05

4,76

31

Prov. Papua

8.805

1,08

30,66

3,63

32


9.740

3,98

6,38

8,90

33

Prov. Papua Barat

14.145

15,84

27,04

5,49

Sumber: DJPK dan BPS (data diolah) Grafik 6.1 Realisasi Belanja per kapita


84


Fungsi dari Pemerintah Daerah yang seharusnya menggunakan seluruh resources yang mereka miliki untuk digunakan seoptimal mungkin dalam pelayanan publik bisa tercermin dari besarnya belanja APBD yang dikaitkan dengan jumlah penduduk daerah. Secara sederhana bisa dinyatakan bahwa setiap rupiah yang dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah baik yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan sumber pendapatan lainnya akan dialokasikan seluruhnya untuk mendanai belanja daerah. Seluruh uang yang dialokasikan pada belanja daerah inilah yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk suatu daerah secara langsung maupun tidak langsung baik dalam bentuk layanan publik, ketersediaan infrastruktur maupun outcome dari program/kegiatan Pemda. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa realisasi belanja per kapita yang tinggi terdapat di Provinsi Papua Barat, Kalimantan Timur, Papua dan Maluku Utara, dengan Papua Barat mempunyai realisasi belanja per kapita tertinggi yaitu sebesar Rp14.145.196/kapita. Sedangkan untuk realisasi belanja per kapita yang rendah terdapat pada wilayah Jawa yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan Jawa Barat mempunyai realisasi pendapatan APBD per kapita terendah yaitu sebesar Rp1.412.840/kapita. Pendapatan APBD per kapita seluruh provinsi yang padat penduduknya relatif di bawah kisaran 2 juta rupiah/kapita. Selanjutnya hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan pemerintah daerah adalah upaya untuk menyelaraskan pola alokasi dana ke daerah dengan target pertumbuhan ekonomi dan target kesejahteraan masyarakat. Usaha untuk pencapaian target tersebut dapat berupa program dan kegiatan pembangunan di daerah serta perekonomian di daerah. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan perluasan lapangan kerja dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran masyarakat dan menekan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Pada grafik perbandingan antara realisasi belanja dengan pertumbuhan ekonomi per provinsi pada tahun 2012 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional adalah sebesar 6,30%, dengan 19 provinsi memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Provinsi Papua Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat memiliki pertumbuhan ekonomi yang tertinggi yaitu secara berturut-turut, 15,84%, 10,41%, dan 10,32%. Sebagian besar provinsi lainnya pertumbuhan ekonominya relatif lebih rendah atau lebih tinggi sedikit di kisaran angka pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian terlihat bahwa Provinsi


85

Nusa Tenggara Barat memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang paling rendah yaitu di kisaran -1,12%, Provinsi Papua pertumbuhan ekonominya hanya 1,08% dan Provinsi Riau dan Kalimantan Timur hanya di kisaran 3,55% dan 3,98%. Grafik 6.2 Perbandingan Realisasi Belanja dengan Pertumbuhan Ekonomi


Tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 10,13% dan 9,87%. Sedangkan tingkat pengangguran terendah terdapat di Provinsi Bali. Semakin banyak penduduk yang bekerja diharapkan juga bisa menekan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Akan tetapi sebagaimana terlihat pada grafik diketahui bahwa indikator tingkat pengangguran berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan. Provinsi Banten (5,71%) dan Provinsi DKI Jakarta (3,70%) menunjukkan tingkat kemiskinan yang rendah, bahkan tingkat kemiskinan Provinsi DKI Jakarta adalah yang terendah. Sedangkan Tingkat kemiskinan yang tinggi terdapat di wilayah Indonesia timur yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, masingmasing sebesar 30,66%, 27,04%, 20,76% dan 20,41%.

86


Grafik 6.3 Perbandingan Realisasi Belanja dengan Tingkat Pengangguran

Sumber: DJPK dan BPS (data diolah) Grafik 6.4 Perbandingan Realisasi Belanja dengan Tingkat Kemiskinan



87

Berdasarkan grafik-grafik diatas maka dapat kita ketahui bahwa agak sulit menyimpulkan apakah program-program Pemerintah Daerah dalam APBD-nya sudah memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Namun demikian perlu kita yakini bahwa Pemerintah Daerah dengan kewenangannya yang sangat besar dalam berbagai urusan tentunya diharapkan memiliki program pelayan publik maupun program pembangunan daerah yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Setiap daerah tentu memiliki banyak program yang secara langsung dan tidak langsung akan berimbas pada upaya penurunan tingkat kemiskinan (pro poor) dan penurunan tingkat pengangguran (pro job). Mengingat setiap penduduk disuatu wilayah daerah tersebut bisa merasakan imbas dari program/kegiatan pemerintah daerah yang didanai oleh belanja APBD, maka akan sangat menarik kita lihat perbandingan dari realisasi belanja per kapita dengan delta dari tingkat kemiskinan dan tingkat penganggurannya. Daerah dengan penurunan tingkat kemiskinan yang tinggi terdapat pada Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Maluku yaitu sebesar 4,88%, 2,24%. Sedangkan yang justru malah mengalami peningkatan terdapat pada Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 0,02%. Sedangkan pada grafik perbandingkan antara realisasi belanja per kapita dengan penurunan tingkat pengangguran dapat kita lihat bahwa penurunan yang tinggi terdapat pada Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 3,45% diikuti Provinsi Banten (2,93%) dan Provinsi Kepulauan Riau (2,43%).

88


Grafik 6.5 Perbandingan Realisasi Belanja per Kapita dengan Delta Tingkat Kemiskinan 2011-2012

Sumber: DJPK dan BPS (data diolah) Grafik 6.6 Perbandingan Realisasi Belanja per Kapita dengan Delta Tingkat Pengangguran 2011-2012

Sumber: DJPK dan BPS (data diolah) ANALISIS Realisasi APBD tahun anggaran 2012

89

90


DAFTAR PUSTAKA Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ,Kementerian Keuangan. www.bps.go.id. The Ten-Point Test of Fiscal Condition dikembangkan oleh Kenneth W. Brown (1993), dan termuat dalam jurnal yang disusun oleh Honadle, B.W., James M. Costa, and Beverly A. Cigler, 2004, Fiscal Health for Local Governments: An Introduction to Concept, Practical Analysis, and Strategies, Elsevier Academic Press: New York.


91

92


UCAPAN TERIMA KASIH Penyusunan buku “Laporan Analisis Realisasi APBD 2012” dilaksanakan dengan kinerja teamwork yang solid dan tidak akan mungkin dapat tersaji tanpa kerjasama yang saling bahu membahu dari seluruh pihak yang berkontribusi. Oleh karena itu apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya diejawantahkan dalam rangkaian kata berikut ini: - Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan – Bp. Boediarso Teguh Widodo – dan Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah – Bp. Yusrizal Ilyas – yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga diselesaikannya penyusunan buku ini. -

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Subdirektorat Data Keuangan Daerah Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah yang telah menyediakan data Ringkasan APBD 2012 melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah.

-

Selanjutnya terima kasih kepada tim dari Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah yang terdiri dari Putut Hari Satyaka, Ahmad Iskandar, Prasetyo Indro S., Aris Sudjatmiko, Wahyu Widjayanto, Edi Soeprijono, Desain Kristian Gulo; Nanag Garendra Timur, Mauliate H. Silitonga, Chrisliana Tri Ferayanti, Femmy Ferdiansyah, Radies Kusprihanto Purbo, Ganjar Prihatmoko, Virgin Marthalia dan Lukman Adi Santoso yang telah melakukan pengolahan data dan sekaligus mendukung penulisan dan melakukan editing buku ini.

Terima kasih atas kerja kerasnya.


93

94



95

KATA PENGANTAR. iii. ANALISIS Realisasi APBD tahun anggaran 2012

Recommend Documents