Lampiran Surat Direktur Sistem Perbendaharaan
Nomor : S-7027/PB.7/2013 Tanggal 24 Oktober 2013
Petunjuk Penggunaan Sistem Monitoring Data DIPA dan Realisasi Sistem monitoring ini disediakan berawal dari adanya informasi perbedaan data antara data DIPA yang ada di KPPN dengan data DIPA yang disahkan oleh Ditjen Anggaran, serta adanya permasalahan pagu minus di KPPN. Untuk kedua hal tersebut telah menjadi perhatian pimpinan Ditjen Perbendaharaan agar permasalahan tersebut segera diselesaikan. Direktrorat Sistem Perbendaharaan berinisiatif menyediakan tools yang dapat digunakan dalam memonitor penggunaan data DIPA dan realisasi di KPPN yang kemungkinan adanya perbedaan antara data DIPA di KPPN dengan data DIPA dari Ditjen Anggaran serta terjadinya pagu minus di KPPN. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa perbedaan data DIPA antara KPPN dan DJA umumnya disebabkan karena perbedaan status revisi (elemen revisike), status revisi yang ada di DJA umumnya lebih besar dari status revisi yang ada di KPPN. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain: a. Terlambatnya penyampaian surat pengesahan revisi dari DJA ke KPPN, meskipun ADK revisi atau PDF telah tersedia di FTP. Permasalahan ini telah diatasi dengan penyampaian surat pengesahan revisi melalui intranet Ditjen Perbendaharaan, sehingga mempercepat KPPN dalam memperoses revisi DIPA berkenaan; b. Karena adanya pagu minus saat ADK revisi di-restore pada aplikasi di KPPN (contoh layar penolakan aplikasi terlampir), sehingga KPPN tidak memproses ADK revisi tersebut. Penyebab lainnya perbedaan data DIPA antara KPPN dan DJA, dapat dimungkinkan karena: data DIPA Petikan telah dihapus di DJA namun belum diterbitkan surat revisi pencabutannya, sehingga data DIPA tersebut masih ada di KPPN; adanya revisi DIPA pindah wilayah kantor bayar (KPPN), namun data DIPA Satker pada KPPN asal belum dilakukan pencabutan atau penyesuaian.
Untuk pengecekan pagu minus di KPPN telah tersedia pada aplikasi di KPPN, sehingga jika ada ADK revisi saat di-restore yang menyebabkan pagu minus, maka ADK revisi tersebut akan tertolak oleh aplikasi di KPPN, khususnya untuk akun-akun yang di Halaman IV DIPA. Dengan adanya sistem monitoring ini diharapkan dapat membantu penyelesaian permasalahan perbedaan antara data DIPA di KPPN dengan data DIPA dari Ditjen Anggaran serta terjadinya pagu minus di KPPN dapat segera diatasi. Sehingga pada akhirnya akan terdapat kesamaan data DIPA antara DJA dan KPPN, demikian juga terhadap masalah pagu minus dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang ada. Sistem "Monitoring Data DIPA dan Realiasi" dapat diakses melalui halaman muka situs Intranet Ditjen Perbendaharaan (http://intra.perbendaharaan.go.id) pada menu “Monitoring Data”, yang tersedia dalam dua pilihan submenu, yaitu perbandingan data DIPA per Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan perbandingan seluruh KPPN.
1
Gambar 1 Menu "Monitoring Data DIPA" di situs intra.
Monitoring data DIPA tersedia dalam dua pilihan submenu, yaitu perbandingan data DIPA per Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan perbandingan seluruh KPPN.
Gambar 2 Halaman monitoring data DIPA per Kanwil Ditjen Perbendaharaan
2
Gambar 3 Halaman monitoring data DIPA seluruh KPPN
Warna merah dalam kedua gambar di atas menunjukkan adanya perbedaan angka rupiah antara data DIPA DJA dan data DIPA KPPN. Tidak hanya rupiah DIPA yang dibandingkan, perbedaan angka pada elemen "revisike" juga mengakibatkan tampilan menjadi merah. Data yang sudah sama ditunjukkan dengan warna biru pada layar monitoring. Pada halaman monitoring data DIPA per Kanwil Ditjen Perbendaharaan, jika diklik nama Kanwil, maka akan terbuka halaman berikutnya yang memuat monitoring perbandingan data DIPA per KPPN di lingkungan Kanwil tersebut. Baik dengan tampilan perbandingan per Kanwil maupun semua KPPN. Jika nama KPPN yang diklik, maka akan ditampilkan monitoring perbandingan data DIPA seluruh satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPPN tersebut.
Gambar 4 Halaman monitoring data DIPA seluruh satker dalam KPPN 3
Jika nama satker diklik, maka akan ditampilkan perbandingan data DIPA per kegiatan-outputakun. Warna-warna yang ditampilkan dalam monitoring adalah biru, merah, dan kuning. Warna biru menunjukkan bahwa data telah sama antara data DIPA DJA dan data DIPA KPPN. Warna merah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara data DIPA DJA dan data DIPA KPPN. Sedangkan warna kuning menunjukkan adanya pagu minus karena nilai rupiah pagu DIPA lebih kecil daripada nilai rupiah realisasi belanja.
Gambar 5 Contoh perbandingan data DIPA satker yang memuat data yang beda (warna merah)
Gambar 6 Contoh perbandingan data DIPA satker yang memuat data pagu minus (warna kuning)
Perhitungan Sisa Pagu DIPA menggunakan rumus : “Jumlah Pagu - Nilai Blokir - Nilai Kontrak Awal + Realisasi Kontrak + SSPB - SKPA Keluar - Realisasi Anggaran”. Realisasi Anggaran adalah realisasi anggaran diluar realisasi kontrak.
Pengecekan Pagu Minus pada Aplikasi di KPPN 1. Untuk akun Belanja Pegawai (51) masih diperkenankan melebihi pagu (bukan pagu minus) kecuali untuk akun-akun sebagai berikut : • 511129 (Belanja Uang Makan PNS) • 511145 (Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)) • 511146 (Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)) • 511149 (Belanja Lokal Staff Lainnya) 4
• • • • • • •
511152 (Belanja Tunjangan Profesi Guru) 511153 (Belanja Tunjangan Profesi Dosen) 511154 (Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor) 511179 (Belanja Uang Makan PNS TNI/POLRI) 511229 (Belanja Uang Makan TNI/POLRI) 512211 (Belanja Uang Lembur) 512311 (Belanja Vakasi)
2. Untuk Belanja Barang (52), akun yang diawasi di KPPN yang tidak boleh minus : • 524111 (Belanja Perjalanan Biasa) • 524112 (Belanja Perjalanan Tetap) • 524113 (Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota) • 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota) • 524119 (Belanja Perjalanan Lainnya) 3. Pengecekan Pagu minus tidak diberlakukan untuk transaksi non Pagu diantaranya : SPM-KP, SPM-PP, SPM-IB, dan Pengesahan Hibah Barang. 4. Untuk akun-akun yang lain (kecuali akun-akun pada butir 1 dan 2 diatas serta akun belanja pegawai 51 lainnya), pengecekan pagu minus hanya sampai pada level jenis belanja (2 digit). Jika pada level 2 digit tersebut terdapat pagu minus, maka akan terlihat tampilan pada kolom sisa pagu diberi warna kuning (pagu minus). Dengan demikian, dapat dimungkinkan pada level jenis belanja (2 digit) tidak terdapat minus (berwarna biru), namun pada level akun 6 digit terjadi minus, sehingga kolom sisa pagu untuk akun 6 digit tersebut tetap diberi warna biru. Petunjuk lengkap mengenai mekanisme Revisi DIPA dapat dilihat pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Bidang Tugas DJPB Tahun Anggaran 2013. Terkait tindak lanjut data Pagu minus agar mengacu pada Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-4218/PB/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Revisi DIPA Petikan Yang Mengakibatkan Pagu Minus. Demikian sistem monitoring ini dibuat, mudah-mudahan dapat membantu KPPN dalam mempercepat penyelesaian perbedaan data DIPA antara KPPN dan DJA, termasuk dalam penyelesaian pagu minus di KPPN. Pepatah mengatakan “lebih baik berbuat meskipun agak terlambat dari pada tidak sama sekali”, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada masukan untuk penyempurnaan, silahkan disampaikan kepada kami (melalui penghubung), dengan senang hati kami menerimanya. Terima kasih.
Jakarta, Oktober 2013 Direktorat Sistem Perbendaharaan Subdit Pengelolaan Basis Data dan Dukungan TI
5
Lampiran
Contoh : Layar penolakan pada Aplikasi di KPPN saat restore ADK revisi DIPA yang menyebabkan pagu minus
6
