INSPEKTORAT JENDERAL Jakarta, 2 Februari 2012
Perkembangan Realisasi DIPA s.d 31 Des 2011 (dalam Juta rupiah)
Unit
Pagu Anggaran
Target s/d Desember 2011 (Rp)
(%)
Realisasi s/d Desember 2011 Realisasi
(%)500.000
SETJEN DJ. IA DJ. BIM DJ. IUBTT DJ. IKM ITJEN BPKIMI DJ. PPI DJ. KII
443.205 418.784 407.164
404.912 376.947 369.053
91,36 90,01 90,64
374.580 311.584 368.918
450.000 84,52 74,4 400.000 90,61 350.000
147.402 377.107 45.500 386.191 55.000 48.558
133.871 346.637 43.621 361.089 50.721 44.858
90,82 91,92 95,87 93,5 92,22 92,38
94.301 286.601 42.875 361.207 41.657 36.350
63,98 250.000 76 200.000 94,23 93,53 150.000 75,74 100.000 74,86
Jumlah
2.328.911
2.131.652
91,53
1.918.073
100,00 94,23
90,61
93,53
84,52 74,40
76,00
90,00 75,74
63,98
300.000
80,00 74,86 70,00 60,00
50,00 40,00 30,00 20,00
50.000
10,00
82,36
0
0,00 SETJEN DITJEN DITJEN DITJEN DITJEN ITJEN BPKIMI IA BIM IUBTT IKM Pagu Anggaran
Realisasi
PPI
KII
(%)
2
Penyebab Rendahnya Realisasi Anggaran Tahun 2011
1
Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan mengingat waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak mencukupi antara lain kegiatan TKDN pada Ditjen IUBTT senilai Rp.38 M yang anggarannya berasal dari BA 99 yang status anggarannya dialihkan ke BA 19 pada bulan Oktober dan Persetujuan Revisi Anggaran baru turun bulan November 2011.
2
Sebagian dari Kegiatan Revitalisasi Gula tidak disetujui pencairan bintangnya sebesar Rp. 56,9 M dan bantuan subsidi bunga yang tidak terserap sebesar Rp.9 M.
3
Adanya penghematan anggaran dari pelaksanaan lelang yang dilakukan ULP sebesar Rp. 66,9 M.
4 5 6
Sisa Belanja Pegawai sebesar Rp. 24,68 M yang disebabkan oleh kelebihan alokasi pagu anggaran. Sisa Anggaran perjalanan dinas yang tidak dimanfaatkan sebesar Rp. 71,87 M. Pemanfaatan hasil penghematan yang digunakan kembali sebesar Rp. 170 M tidak dapat dilaksanakan seluruhnya. 3
Penyebab ... (lanjutan) » Terlambatnya mulai pelaksanaan kegiatan lelang sebagai akibat dibentuknya LPSE sehingga efektif pelaksanaan lelang bulan Februari 2011. » Anggaran yang dibintangi cukup besar mencapai Rp. 439,97 M atau 19,64% dari total anggaran Kementerian sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan anggaran. » Kesiapan PPK dalam menyediakan data dukung yang terkait dengan proses pelelangan (HPS, RKS, TOR, RAB). » Keberadaan SDM yang ditempatkan pada ULP belum optimal karena masih terikat dengan tugas dari unit kerjanya masing-masing.
» Inpres Nomor 7 tahun 2011 tentang Penghematan Anggaran Belanja sebesar 10% atau Rp. 170 M yang berakibat dilakukan penelaahan kembali terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan penghematan sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan. » DIPA atas anggaran penghematan yang dapat digunakan kembali, baru diterima di bulan November, sehingga menyebabkan penyerapan anggaran tidak maksimal. 4
Dari hasil audit kinerja diperoleh hal-hal yang yang masih terjadi dan menghambat capaian kinerja unit tahun 2011 : Terdapat beberapa kegiatan yang tidak sasaran program yang telah ditetapkan.
mendukung tercapainya
Pada umumnya penanggung jawab kegiatan kurang melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga pencapaian sasaran kurang optimal. Pelaksanaan Program/Kegiatan Litbang terapan selama 3 - 4 tahun terakhir di beberapa balai belum optimal karena baru sebagian yang sudah dideseminasikan dan diimplementasikan di sektor industri. Program/Kegiatan pendidikan dan pelatihan pada Unit Sekolah dan Balai Diklat belum sepenuhnya mendukung pengembangan kompetensi inti industri dan industri unggulan daerah. SDM yang bertugas membina bidang industri di daerah baik secara kualitas dan/atau kuantitas masih kurang memadai (Jumlahnya masih kurang, belum mengikuti diklat teknis di bidang industri, kurangnya atau tidak ada sama sekali Fungsional Penyuluh Perindustrian dan TPL).
5
Pembinaan PNS belum dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perindustrian
No.91/M-IND/PER/11/2007,
terutama
pemenuhan diklat yang dipersyaratkan, magang, dan mutasi. Pejabat Fungsional pada satuan kerja (Guru/Dosen untuk sekolah, Peneliti untuk Balai, Widyaiswara dan Instruktur untuk Balai Diklat, serta Auditor) masih kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan tupoksi secara optimal, baik dalam jumlah dan kompetensi yang dimiliki. Pelaksanaan Tupoksi dan kegiatan Satker telah didukung oleh
berbagai SOP yang diperlukan, namun masih ada diantara SOP tersebut yang kurang baik, tidak memenuhi prinsip efektif, ekonomis dan efisien dalam pencapaian tujuan, dan belum sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku.
6
Secara umum, Laporan Keuangan 59 satker yang direviu telah
disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Instansi (SAI). Satker telah melakukan pencatatan dan pembukuan menggunakan aplikasi SAKPA & SIMAK-BMN, persediaan telah dikelola dengan tertib dan sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS), inventarisasi aset juga telah memuat Aset tetap intrakomptabel, ekstrakomptabel dan gabungannya. Kelemahan dalam Laporan Keuangan dimaksud antara lain kesalahan pencatatan angka-angka, kurang pengungkapan pada CR-BMN dan Berita Acara Stock Opname
Fisik Barang tidak tersedia. Total kelemahan yang terjadi pada 59 satker adalah 390 (tiga ratus sembilan puluh) masalah. Dari jumlah tersebut, 334 (85,64%) kelemahan diantaranya telah dapat
ditindaklanjuti, sedangkan sisanya sebanyak 56 (14,36%) kelemahan belum dapat ditindaklanjuti. 7
Kelemahan yang dapat segera ditindak lanjuti : Adanya kesalahan penulisan/salah penyajian & kurang pengungkapan pada LRA, Neraca, CaLK, CR-BMN; Terdapat perbedaan jumlah barang antara Laporan Kondisi Barang dengan laporan CR-BMN; Pimpinan/pejabat yang berwenang belum menandatangani pernyataan tanggungjawab terhadap penyusunan dan isi Laporan Keuangan, Laporan Mutasi Barang Persediaan ; Penjelasan Catatan Ringkas Barang Milik Negara belum dilengkapi dengan nomor sertifikat tanah, kelengkapan IMB.
Kelemahan yang belum dapat ditindaklanjuti : Adanya ketidaksesuaian antara Catatan Ringkas Barang Milik Negara dengan Berita Acara Serah Terima; Laporan Keuangan dan Laporan BMN belum dibuat;
Terdapat aset rumah Negara yang belum memiliki IMB; Proses penghapusan barang belum dapat dilaksanakan karena menunggu proses dari KPKNL.
8
a. Model Evaluasi Monthly Progress Report
Quarterly Progress Report
Annual Monitoring Report
Evaluation Report
Overall Objectives Assumptions
CHANGE
IMPACT
IMPACT
EXTENT OF ACHIEVEMENT
Project Purpose + Assumptions UTILIZATION
EFFECTIVENESS EXTENT OF ACHIEVEMENT
Result + Assumptions
EFFECTIVENESS
EXTENT OF ACHIEVEMENT
Relevance
ACTION Activities + Assumptions
REALISATION
REALISATION
DELIVERY
(DELIVERY)
EFFICENCY
EFFICENCY
ALLOCATION Means + Pre-Conditions
Sustainability
9
b. Tahapan Monotoring dan Evaluasi
Kesiapan pelaksanaan kajian
1
Perencanaan untuk Perbaikanpenetapan target hasil
Pemilihan Indikator Kunci Outcome Monitoring
2
Mensepakati outcome pada Monitoring dan Evaluasi
3
4
Baseline data pada setiap Indikator Saat Proyek/Program Dimulai
5
Menggunakan hasil temuan
Peranan Evaluasi
6
Monitoring terhadap Hasil
7
8
Laporan Temuan
9
10
Keberlanjutan sistem Monitoring dan Evaluasi Internal
10
C. Hasil Monotoring dan Evaluasi 1. Monev pemberian bantuan peralatan dan mesin
Monev pemberian bantuan peralatan dan mesin melalui dana tugas pembantuan di 72 Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa 97 % bantuan mesin/peralatan sesuai dengan kebutuhan KUB, 81% KUB penerima bantuan meningkat produktifitasnya, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja pada 71% KUB penerima bantuan, serta terjadi peningkatan keuntungan terhadap 88 % KUB penerima bantuan. Disarankan antara lain adalah Pemberian bantuan mesin/peralatan hendaknya disesuaikan dengan kompetensi inti industri daerah dan Road map pengembangan industri daerah yang telah ditetapkan melalui peningkatan koordinasi antara Ditjen IKM dengan Dinas yang membidangi industri.
11
C. Hasil ... (lanjutan) 2. Monev Jasa Pelayanan Teknis pada Balai Besar dan Baristand Monev dilakukan dengan melihat perkembangan Balai dari 4 dimensi, yaitu dimensi produk, SDM, alat dan dukungan anggaran. a) Dimensi produk dari Jasa Layanan merupakan setiap jenis JPT yang dimiliki oleh Balai, dimana Perkembangan jasa layanan litbang masih minim yang kemungkinan disebabkan perkembangan litbang yang belum optimal di lingkungan internal Balai, adanya persaingan industri yang cukup ketat atau dikarenakan industri yang belum mengembangkan litbang sebagai sarana pengembangan produk dan peningkatan daya saing. b) Balai Besar dan Baristand mengalami krisis SDM. Kondisi ini didukung dengan produktivitas pegawai yang ada di Balai yang menunjukkan perlunya perhatian. c) Peralatan di Balai Besar dan Baristand sebagian besar sudah berumur tua, walaupun telah diimbangi dengan penambahan alat pada 10 tahun terakhir, namun perawatan dan pemeliharaan alat yang lebih intensif tetap diperlukan, dengan dukungan dana biaya pemeliharaan peralatan yang memadai. d) Dalam rangka pengembangan JPT Pengujian perlu didukung dengan peningkatan kompetensi SDM serta peralatan dan prasarana yang memadai mengingat dengan data saat ini menunjukan anggaran yang tersedia untuk pelatihan terbatas sehingga tidak semua Balai dapat melakukan pelatihan untuk semua SDM, sementara penggunaan instrumen modern juga masih sangat terbatas. 12
C. Hasil ... (lanjutan) 3. Monev ITPT Monev ITPT menunjukkan bahwa perusahaan yang mengikuti program restrukturisasi ITPT mengalami peningkatan produktifitas, investasi, tenaga kerja maupun efisiensi penggunaan energi. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program yang meliputi proses
pelayanan bantuan, peran serta peserta dalam program,
keberadaan mesin / peralatan, dampak program terhadap kinerja perusahaan, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin / Peralatan Industri TPT
memperoleh Predikat Sangat Baik. Dalam tahun 2011 telah dikenakan sanksi kepada 3 Perusahaan Industri Tekstil yang melanggar ketentuan berupa penjualan (pengalihan hak pemakai an dengan mengganti dana pembelian) kepada pihak lain yang tidak berhak dalam jangka waktu yang belum diijinkan. Sanksi yang diterapkan sesuai ketentuan yaitu pengembalian dana bantuan dan tidak diperkenankan mengikuti program yang diadakan oleh Kementerian Perindustrian. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT. Southern Cross Textile Industry, PT Winnersumbiri
Knitting Factory dan CV Cahyo Nugroho Jati
13
C. Hasil ... (lanjutan) 4. Monev Unit Pendidikan Monev Unit Pendidikan menunjukkan bahwa secara umum Sekolah menengah kejuruan di bawah naungan Kementerian Perindustrian baru mencapai persentase nilai rata-rata dibawah 50% dari nilai 1400 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengarah ke Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Kriteria yang dinilai adalah akreditasi, kurikulum, proses pembelajaran, proses pengembangan SMM ISO 9001:2008, Standard Training Workshop, Advanced Training Workshop, Teaching Factory, Self Asses Study, Penataan Lingkungan Sekolah, Institusi Pasangan, Kualifikasi Siswa dan Lulusan, Kemampuan Berbahasa Inggris,Program ICT, dan Sertifikat TUK.
14
C. Hasil ... (lanjutan)
5. Monev Capaian Key Performance Indicators (KPI) Monev Capaian Key Performance Indicators (KPI) Eselon I dan II menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan unit kerja belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Fisik dan Keuangan hingga awal Desember 2011 masih dibawah 70%. Data tidak di-update setiap saat secara riil sehingga belum menggambarkan keadaan sesungguhnya. Monitoring Capaian KPI diusulkan untuk digunakan sebagai tools early warning system dalam pencapaian KPI sesuai dengan target yang direncanakan.
15
C. Hasil ... (lanjutan)
6. Monev Revitalisasi Industri Gula Monev Revitalisasi Industri Gula tahun 2009-2010 yang dilaksanakan pada 20 Pabrik Gula (PG) penerima stimulus Mesin/Peralatan menunjukkan bahwa sebagian besar bantuan yang diberikan kepada pabrik gula mencapai sasaran, dan ada sebagian kecil yang tidak tepat sasaran, pemberian stimulus juga belum berdampak signifikan pada peningkatan kinerja di masing-masing PG. Diusulkan agar dilakukan evaluasi performance PG secara menyeluruh sebelum pemberian stimulus Mesin/Peralatan, sehingga dapat diukur secara kuantitatif perbaikan yang terjadi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan adalah Pelaksanaan Audit Teknologi, pelaksanaan perhitungan kebutuhan investasi untuk merestrukturisasi mesin/peralatan PG untuk mencapai kinerja optimalnya.
16
C. Hasil ... (lanjutan)
7. Monev Pengembangan Klaster Industri Agro Monev Pengembangan Klaster Industri Agro pada 15 daerah di 10 provinsi menunjukkan bahwa keterkaitan antara para pelaku Klaster Industri dalam meningkatkan rantai nilai belum tercipta karena belum terdapat kesamaan persepsi dalam menerjemahkan konsep klaster, selain itu kebijakan otonomi daerah kurang mendukung koordinasi antara
pemangku kepentingan dalam pengembangan klaster industri. Monev dilakukan melalui Aspek Administrasi dan Aspek Substansi. Aspek Administrasi melalui komitmen, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Aspek Subtansi melalui
relevansi, efektivitas , efisiensi dan sustainbility; Disarankan untuk dilakukan pembentukan dan penguatan kapasitas forum klaster.
17
C. Hasil ... (lanjutan) 8. Monev Program Dekonsentrasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Monev Program Dekonsentrasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang
dilakukan di 33 Provinsi menunjukkan bahwa program dekonsentrasi industri berhasil meningkatkan kuantitas dan kualitas produk industri, serta meningkatkan kesejahteraan di wilayahnya. Dari aspek permodalan terjadi peningkatan yaitu pelaku usaha IKM meningkatkan kebutuhan dana/investasi; kebutuhan bahan baku mengalami peningkatan yaitu terjadinya peningkatan jumlah permintaan produk IKM; Pelaku usaha IKM cenderung lebih cermat dalam melihat peluang pasar; Bantuan pemasaran melalui pameran
memberikan manfaat langsung kepada pelaku IKM. Disarankan agar pelaku usaha IKM didorong untuk menjadikan usahanya berbadan hukum dan kegiatan program dekonsentrasi lebih banyak diarahkan pada promosi,
pelatihan terkait peningkatan kualitas, serta perencanaan keuangan dengan fokus industri kecil. 18
C. Hasil ... (lanjutan) 9. Monev Monev Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor IKM Menunjukan bahwa pinjaman KUR sangat bermanfaat bagi pengembangan dunia usaha
termasuk industri kecil dan menengah. KUR dimanfaatkan oleh IKM untuk tambahan modal, membeli bahan baku dan mesin-mesin produksi, mempromosikan dan memperluas area pemasaran produknya serta memperbaiki fasilitas usaha lainnya.
19
Pada tahun 2012 ini, Itjen bertekad untuk mempertahankan capaian pada tahun sebelumnya, yaitu : Opini WTP atas Laporan Keuangan Kemenperin, Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), Integritas Pelayanan Publik, Pengawasan Implementasi P3DN; Upaya mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perindustrian merupakan tanggung jawab seluruh unit kerja; Pada tahun 2012 akan dilakukan Monev: SNI, Pemberian Layanan Publik, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Efektivitas Pengembangan Klaster Industri Alat Angkut, Elektronika dan Telematika, Restrukturisasi IKM TPT, Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, P3DN, Efektivitas Pengembangan Klaster Manufaktur, Revitalisasi Gula, Efektivitas Pengembangan Klaster Industri Agro, Capaian KPI, Pengembangan IKM dengan OVOP, pengembangan KEK dan Klaster IKM; Setiap kepala unit satuan kerja agar mengkoordinasikan pencapaian targettarget kegiatan dengan sebaik-baiknya, mengingat pelaksanaan kegiatan 2012 dipantau oleh Tim Evaluasi dan Pengawas Penyerapan Anggaran. 20
21
