MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
AKUNTANSI KEWAJIBAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
DEFINISI - 1 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 PSAP 09 : Kewajiban adalah utang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah
JURNAL STANDAR – LO & NERACA Tgl.
No. Bukti
Kode Rek.
1
xxx
xxx
Uraian Beban/Aset.................. Utang...................... (pengadaan/pembelian .......... secara kredit)
2
xxx
xxx
Kas di Kas Daerah Utang...................... (Penerimaan Pinjaman – Tunai)
Debit
Kredit
xxx xxx
JURNAL STANDAR - LRA
Tgl.
No. Bukti
Kode Rek.
1
xxx
xxx
Tidak Ada Jurnal
2
xxx
xxx
Perubahan SAL
Uraian
jurnal Debit lra
Pen. Pemby – Pinjaman.. (Penerimaan Pinjaman – Tunai)
Kredit
xxx xxx
KLASIFIKASI - 1 PP 71/2010 PSAP NO. 9 Kewajiban diklasifikasi kedalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan Kewajiban Jangka Panjang merupakan semua kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan
KLASIFIKASI - 2 PP Nomor 30 Tahun 2011, Klasifikasi Kewajiban : Pinjaman Jangka Pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu paling lama satu tahun anggaran. dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yangberkenan Pinjaman Jangka Menengah merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurung waktu tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yangbersangkutan
KLASIFIKASI - 3 Pinjaman Jangka Panjang merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yangbersangkutan
KLASIFIKASI - 4 Permendagri 64/2013, Bagan Akun Standar KODE AKUN 2, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:
Uraian Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Panjang
Kewenangan
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Bunga
SKPD SKPD
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
SKPD
Pendapatan Diterima Dimuka
SKPD
Utang Belanja
SKPD
Utang Jangka Pendek Lainnya
SKPD
Utang Dalam Negeri
PPKD
Utang Jangka Panjang Lainnya
PPKD
PENGAKUAN - 1 PP 71/2010 PSAP 09, Kewajiban diakui pada saat: Dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah; Dana dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau Pada saat kewajiban timbul
PENGAKUAN - 2 Berdasarkan sifat kejadiannya, pengakuan kewajiban terjadi disebabkan adanya transaksi:
Dengan Pertukaran Tanpa Pertukaran Kejadian Yang Berkaitan Dengan Pemerintah Kejadian Yang Diakui Pemerintah
PENGAKUAN - 3 Transaksi Dengan Pertukaran Kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti untuk memberikan uang atau sumber daya lain dimasa depan Transaksi Tanpa Pertukaran Kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan Kejadian Yang Berkaitan Dengan Pemerintah Kewajiban yang timbul di luar kendali pemerintah. Diakui sama dengan transaksi dengan pertukaran Kejadian Yang Diakui Pemerintah Kewajiban diakui berdasarkan kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersbut
PENGUKURAN Kewajiban diukur nominalnya.
dan
dicatat
sebesar
nilai
Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara
AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPD Utang Kepada Pihak Ketiga Dicatat ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut ILUSTRASI - 1 Pada tanggal 1 Juli 2015, SKPD N menerima Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atas kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan bobot tingkat kemajuan 35%. Hasil pemeriksaan fisik dinilai sebesar Rp 350.000.000. Pada tanggal 11 Juli 2015 dilakukan pembayaran dengan 13 mekanisme LS dengan menerbitkan SP2D-LS.
JURNAL - LO DAN NERACA Tanggal 1-07-15
Nomor Bukti 5/BA/VII/15
Kode Rekening
Uraian
1.3.6.01.02
Aset Tetap Lainnya – Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Kantor
2.1.5.03.03
Utang Belanja Modal Gedung
Debit
Kredit
350.000.000 350.000.000
JURNAL - LO DAN NERACA Tanggal 11-07-15
Nomor Bukti SP2D - LS
Kode Rekening 2.1.5.03.03 3.1.3.01.01
Uraian Utang Belanja Modal Gedung
Debit
Kredit
350.000.000
RK PPKD
350.000.000
JURNAL - LRA Tanggal 11-07-15
Nomor Bukti SP2D - LS
Kode Rekening 5.2.3.01.01 0.0.0.0.0
Uraian Belanja Modal - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Perubahan SAL
Debit
Kredit
350.000.000 14
350.000.000
ILUSTRASI - 2 Pada tanggal 9 April 2015, PPTK kegiatan SKPD N melakukan pemesanan ATK dengan menggunakan nota pesanan untuk pengadaan ATK untuk digunakan segera. Pada tanggal 11 April 2015 diterima barang dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang senilai Rp 12.000.000. Tanggal 16 April 2015 dilakukan pembayaran dengan menggunakan mekanisme UP/GU JURNAL LO DAN NERACA Tanggal 11-Apr-15
Kode Uraian Rekening 9/BAST/IV/2015 9.1.2.01.01 Beban ATK 2.1.5.02.09 Utang Belanja Bahan Pakai Habis Nomor Bukti
Debit
Kredit
12.000.000 12.000.000
JURNAL LO DAN NERACA Tanggal
Nomor Bukti
16-Apr-15
30/KK/IV/2015
Kode Uraian Rekening 2.1.5.02.09 Utang Belanja Bahan Pakai Habis 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran
Debit
Kredit
12.000.000 12.000.000
JURNAL - LRA Tanggal
Nomor Bukti
16-Apr-15
30/KK/IV/2015
Kode Uraian Rekening 5.1.2.01.01 Belanja ATK 0.0.0.00.00 Perubahan SAL
Debit
Kredit
12.000.000 12.000.000 15
ILUSTRASI - 3 Pada tanggal 19 April 2015, SKPD N membeli 5 unit personal komputer dari vendor senilai Rp 25.000.000. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS barang setelah SP2D keluar, yaitu pada tanggal 25 April 2015. JURNAL LO DAN NERACA Kode Uraian Debit Rekening 19-Apr-15 10/BA/IV/2015 1.3.2.16.02 Peralatan dan Mesin - Personal Komputer 25.000.000 2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Personal Komputer Tanggal
Nomor Bukti
Kredit
25.000.000
JURNAL LO DAN NERACA Kode Uraian Rekening 25-Apr-15 30/KK/IV/2015 2.1.5.03.02 Utang Belanja Peralatan dan Mesin 3.1.3.01.01 RK PPKD Tanggal
Nomor Bukti
Debit
Kredit
25.000.000 25.000.000
JURNAL - LRA Kode Uraian Debit Rekening 25-Apr-15 30/KK/IV/2015 5.2.2.16.04 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer25.000.000 0.0.0.00.00 Perubahan SAL Tanggal
Nomor Bukti
Kredit 16
25.000.000
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode ILUSTRASI Pada tanggal 15 Juli 2015, Bendahara Pengeluaran “SKPD A” melakukan pemotongan pajak atas pembelian barang dan jasa (UP/GU/TU) senilai Rp 4.000.000. Pada tanggal 16 Juli 2015, Bendahara Pengeluaran “SKPD A” melakukan penyetoran pajak atas pembelian barang dan jasa (UP/GU/TU) senilai Rp 4.000.000
17
JURNAL - LO DAN NERACA Tanggal 11507-15
Nomor Bukti 1/BP/VII/15
Kode Rekening 1.1.1.03.01 2.1.1.07.01
Uraian Kas di Bendahara Pengeluaran
Debit
Kredit
4.000.000
Utang PFK
4.000.000
JURNAL - LO DAN NERACA Tanggal
Nomor Bukti
16-07-15
1/SSP/VII/15
Kode Rekening 2.1.1.07.01 1.1.1.03.01
Uraian Utang PFK Kas di Bendahara Pengeluaran
Debit
Kredit
4.000.000 4.000.000 18
Kewajiban Lancar Lainnya ILUSTRASI 1 – PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Pada tanggal 1 September 2015, SKPD N menerima pendapatan sewa lods pasar untuk 1 tahun sebesar Rp 36.000.000. JURNAL - LO DAN NERACA Tanggal 1-09-15
Nomor Bukti
Kode Rekening
7/BKM/IX/15 1.1.1.02.02 2.1.4.04.01
Uraian Kas di Bendahara Penerima Pendapatan Diterima Dimuka-
Debit
Kredit
36.000.000 36.000.000
Sewa 19
JURNAL - LRA Tangga l
Nomor Bukti
Kode Rekening
Uraian
01-09-15 7/BKM/IX/15 0.0.0.0.00 Perubahan SAL
4.1.2.16.02
Debit
Kredit
36.000.000
Pendapatan Sewa -LRA
36.000.000
Pada tanggal 31 Desember 2015, SKPD N melakukan penyesuaian atas pendapatan yang diterima pada tanggal 1 september 2015.
JURNAL - LO DAN NERACA Tanggal 31-12-15
Nomor Bukti BM
Kode Rekening
2.1.4.04.01 8.1.2.16.02
Uraian Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Pendapatan Sewa – LO
Debit
Kredit
12.000.000 20
12.000.000
AKUNTANSI KEWAJIBAN DI PPKD Ilustrasi - 1 Penerimaan Utang Pada tanggal 3 Mei 2015, Pemerintah Kota Sentosa menerima pinjaman dari Bank ABC senilai Rp 300.000.000 dengan tingkat bunga 12% pertahun. Bunga dibayar tiap tanggal 3 Mei dan 3 November. Jatuh tempo pinjaman pada 2 Mei 2020. JURNAL - LO DAN NERACA Tanggal Nomor Bukti
Kode Rekening
3 Mei 15 Nota Kredit
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 2.2.1.01.01
Uraian
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan – Bank ABC
Debit
Kredit
300.000.000 300.000.000 21
JURNAL - LRA Tanggal
Nomor Bukti
3 Mei 15
Nota Kredit
Kode Rekening 0.0.0.00.0 7.1.4.01.01
Uraian Perubahan SAL
Debit
Kredit
300.000.000
Penerimaan Pembiayaan - Pinjaman Dalam Negeri dari Bank ABC
300.000.000
Pembayaran Bunga Kewajiban - 1 Pada tanggal 5 November 2015, terbit SP2D LS untuk membayar bunga atas pinjaman Pemerintah Kota Sentosa kepada Bank XYZ sebesar Rp 18.000.000. JURNAL – LO DAN NERACA Tanggal
Nomor Bukti
3 Nov 15
SP2D – LS
Kode Rekening 9.1.3.01.03 1.1.1.01.01
Uraian Beban Bunga Pinjaman - Bank ABC
Debit
Kredit
18.000.000
Kas di Kas Daerah
18.000.000
JURNAL - LRA Tanggal 3 Nov 15
Nomor Bukti SP2D – LS
Kode Rekening 9.1.3.01.03 0.0.0.00.0
Uraian Bunga Utang Pinjaman kpd Bank ABC Perubahan SAL
Debit
Kredit
18.000.000 22
18.000.000
Penyesuaian Beban Bunga Pinjaman Pada tanggal 31 Desember 2015, dilakukan penyesuaian terhadap bunga pinjaman yang belum dibayar pada tahun 2015 selama 2 bulan (november s/d desember 2015) sebesar Rp 6.000.000. JURNAL - LO DAN NERACA Tanggal
Nomor Bukti
31 Des 15 BM
Kode Rekening 9.1.3.01.03
2.1.2.04.01
Uraian Beban Bunga Pinjaman - Bank ABC
Utang Bunga Pinjaman kpd Bank ABC
Debit
Kredit
6.000.000
6.000.000
23
Pembayaran Bunga Kewajiban – 2 Pada tanggal 3 Mei 2016, terbit SP2D LS untuk membayar bunga atas pinjaman Pemerintah Kota Sentosa kepada Bank XYZ sebesar Rp 18.000.000. JURNAL – LO DAN NERACA Tanggal
Nomor Bukti
3 Mei 16 SP2D – LS
Kode Rekening
Uraian
Debit
9.1.3.01.03
Beban Bunga Pinjaman - Bank ABC
12.000.000
2.1.2.04.01
Utang Bunga Pinjaman kpd Bank ABC
6.000.000
1.1.1.01.01
Kas di Kas Daerah
Kredit
18.000.000
JURNAL – LRA Tanggal
Nomor Bukti
3 Mei 16 SP2D – LS
Kode Rekening 5.1.3.01.03 0.0.0.00.0
Uraian Bunga Utang Pinjaman kpd Bank ABC Perubahan SAL
Debit
Kredit
18.000.000 24
18.000.000
Pembayaran Pokok Utang Pada tanggal 02 Mei 2016, Pemerintah Kota Sentosa membayar pokok utang pinjamannya kepada bank ABC yang telah jatuh tempo sebesar Rp 60.000.000. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini, diterbitkan SP2D LS. JURNAL – LO DAN NERACA Nomor Bukti
Kode Rekening
2 Mei 16 SP2D – LS
2.2.1.01.01
Tanggal
1.1.1.01.01
Uraian
Debit
Utang Dalam Negeri Perbankan – Bank ABC Kas di Kas Daerah
Kredit
Sektor 60.000.000 60.000.000
JURNAL – LRA Tanggal
Nomor Bukti
2 Mei 16 SP2D – LS
Kode Rekening 7.2.3.01.01
Uraian Pengeluaran Pembayaran
0.0.0.00.0
Debit
Pembiayaan Pokok
Kepada Bank ABC Perubahan SAL
–
Kredit
60.000.000
Pinjaman 25
60.000.000
Reklasifikasi Utang Pada tanggal 31 Desember 2015, Pemerintah Kota Sentosa melakukan reklasifikasi bagian lancar hutang jangka panjang kepada Bank ABC atas hutang yang akan jatuh tempo senilai Rp 60.000.000. JURNAL - LO DAN NERACA
Tanggal 31-Des-15
Nomor Bukti
Kode Rekening
Uraian
4/KK/XI/2015 2.2.1.01.02 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - Bank ABC 2.1.3.01.02
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - Bank ABC
Debit
Kredit
60.000.000 60.000.000
26
PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan di sisi pasiwa bagian Kewajiban. Berikut adalah contoh penyajian kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah. NERACA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah)
Uraian KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (57 s/d 65) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank Utang Dalam Negeri - Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 73) JUMLAH KEWAJIBAN (66+74)
20X1
20X0
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx 27 xxx xxx xxx
PENGUNGKAPAN Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut: Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; Perjanjian restrukturisasi utang meliputi: 1)Pengurangan pinjaman; 2)Modifikasi persyaratan utang; 3)Pengurangan tingkat bunga pinjaman; 4)Pengunduran jatuh tempo pinjaman; 5)Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan 6)Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. Biaya pinjaman: Perlakuan biaya pinjaman; 28 Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan
TERIMA KASIH
29
