LOKAKARYA PENYUSUNAN STRATEGI MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAAN PENATAAN RUANG

LOKAKARYA PENYUSUNAN STRATEGI “MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAAN PENATAAN RUANG”

09.00 – 09.10 PEMBUKAAN KOORDINATOR NASIONAL JKPP Sambutan oleh Bapak

:

Selamat datang semuanya termasuk dari negara tetangga Timur Leste. Selamat datang pak amuh, simpul layanan pemetaan partisipatif, dan para alumni, ketua yang lama mas bambang, bapak ibu dewan nasional ibu laksmi, pak mail, Erwin dari ARC bandung, dan pendukung JKPP penataan ruang, teman-teman undangan, jaringan. Di workshop hari ini tujuannya untuk mengevaluasi sekolah tata ruang, bagaimana strategi, bahan ajar yang diperlukan dalam sekolah tata ruang nanti. Yang menjadi perhatian kita semua sekarang semakin massifnya eksploitasi sumberdaya yang ada. Semoga hari ini menjadi ruang yang produktif untuk berdiskusi.

09.10 – 10.30 SESI PERTAMA Moderator

: Ade Mutaqin

Pembicara 1 : Prof Endriatmo Soetarto, Guru besar IPB Pembicara 2 : Ibu Laksmi, dewan nasional JKPP dan dosen antropologi UGM

Moderator: Saya sampaikan bahwa pak amo nanti akan menyampaikan tentang kebijakan agrarian dan penataan ruang, sementara bu laksmi akan menyampaikan tentang sirkulasi capital, peran politik uang, bagaimana tenaga kerja, ruang dan modal yang beroprasi di suatu wilayah.

Pembicara 1: Kebijakan agrarian dan penataan ruang: analisis terkini dan proyeksi 2014 Yang saya hormati teman2 simpul, anggota dewan nasional, para kolega kawan2 semua. Sebelumnya saya ucapkan trimakasih karna telah memberi kesempatan saya untuk memberikan sumbangan pikiran. Langsung saja, sebenarnya jika kita berbicara tentang kebijakan agraria ini di negara manapun baik maju maupun berkembang performanya adalah menyelenggarakan landform baik eksplisit maupun implisit, untuk negara yang berkembang menggunakan eksplisit. Untuk negara yang maju kata-kata itu tidak digunakan melainkan langsung di tata seperti 1

amerika yang langsung menata negaranya. Eropa barat, Rusia, Cina, jepang, korea, thailand menyatakan dirinya landform. Di Indonesia sudah ada sebenernya karna pada tahun 47 sudah dibentuk panitian negara (UR). Kemudian tinggal bung karno saja sebagai pelaksana tunggal dan panitianya dari PKI. Namun banyak yang tidak mau. Akibatnya kita tidak perna melaksanakan landform. Ketika 98 praktis yang di negri ini seperti kebijakan Agricultur. Menyusul 45 tahun kemudian kita harus landform lagi. Karena memang tidak ada pilar lagi. Memasuki orde reformasi kita harus lebih simak lagi bahwa produk hokum yang dilahirkan acuannya hanya pertumbuhan ekonomi saja. Seperti kita sudah memasuki neodalisme tertinggi didunia. Tetapi di negri ini kondisinya tidak ada yang ditata, oleh karena itu gambaran terakhir menyatakan kemiskinan sepanjang tahun 90an sampai 2010 terus meningkat. Dari negara kita banyak yang miskin dan terbesar pada/ terkonsentrasi di daerah pedesaan seperti petani yang tidak punya lahan cukup, atau sama sekali tidak punya tanah. Belum lg angka pengangguran yang selalu meningkat. Padahal definisi BPS orang yang bekerja 2 jam 1 minggu baik ada pendapatan atau tidak tetapi dilakukan dengan ikhtiar itu dinyatakan bekerja. Itu saja jumlahnya hampir 7%, jumlah terbesar angka pengangguran itu juga dari pedesaan. Untuk yang setengah pengangguran jumlahnya hampir 18%. Hal ini disebabkan tidak cukupnya tanah di pedesaan. Pertanyaan kita adalah bagaimana sih menangani orang-orang miskin yg mengalir dari desa ke kota?, Apakah kita akan mengulangi lagi kebijakan Empite Polacy, kebijakan ujung pita yaitu mengobati ujungnya namun akar permasalahannya tidak perna diobati. Yang sering saya katakan sebagaian warga desa yang tidak menjadi pecundang sebagian warganya masih mampu berhutang sehingga dia bisa menjadi TKI/TKW (singapur, malaysia, timut tengah). Itu masalah besar karena nanti kita akan menghasilkan generasi yang tidak mendapatkan figure ibu seperti apa. Dimana bangsa dilapis oleh generasi tanpa figure ibu yang nantinya dapat disorientasi. Untuk kesenjangan pendapatan sangat luar biasa antara petani dan non petani. Pada era yang sama petani semakin menjadi arah yang menjanjikan. Dimana sektor yang kumuh semakin banyak banyak menerima konsentrasi orang yang mencari kehidupan. padahal pertanian di PBB semakin lama semakin menurun, pertanian dalam arti pangan. Ini adalah situasi yang memperhatikan, artinya Indonesia mengalami krisis yang besar. Sering sekali kita diberikan satu input bahwa ekonomi negri ini sering terdapat lorong yang menjanjikan buktiknya kita menjadi anggota G20 dunia, kita menjadi salah satu inisiotor APEC. Kalau kita perhaikan untuk sector kelapa sawit menjadi primadona. Negara Indonesia dan Malaysia ini dapat memnuhi produk 2

kelapa sawit didunia. Namun jika kita kaji komoditi sawit terhadap PDB nasional itu tidak besar, penyerapan tenaga kerja hanya 4% artinya yang menikmati jasa pasar pada yg memiliki kebun itu hanya segelintir orang. Indonesia dengan Malaysia sangat tertinggal. Untuk negara Malaysia sudah mendapatkan 15 turunan dari bahan baku kelapa sawit, untuk Indonesia Cuma sampai 5 turunan. Sebenarnya Malaysia produk kelapa sawitnya terbatas, nah kelapa sawit kita mengalir ke Malaysia. Indonesia ini sebenarnya mendapat tekanan dari Amerika dan Eropa predikat tidak ramah lingkungan sehingga kelapa sawit Indonesia di alihkan ke Malaysia agar tetap terus berjalan karena malysia memiliki negosiasi yang sangat bagus. Intinya Indonesia negara yang tidak patut untuk di benggakan dalam hal itu. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh perkebunan kelapa sawit meliputi: 1. Penyerapan tenaga kerja yang sangat rendah. 2. Adanya tekanan politik internasional. 3. Sudah ada tekanan untuk meperhatikan dan mempertahankan tanah-tanah gambut yang tidak di ubah fungsi lanskapnya. Ternyata dari waktu-kewaktu semakin menunjukan bahwa ekonomi yang memperkuat adalah pekerjaan yang disektor pertanian yang sektornya kecil. Sehingga dengan demikian pertumbuhan sector pertanian semakin menungkat namun diperparah oleh inkonsistensi oleh kebijakan yang bias sektoral dan memarjinalkan sektor pertanian. Sehingga mengakibatkan perubahan fungsi lahan yang sangat cepat dan tidak terkontrol. Padahal sector tersebut masih tetap menjadi konsentrasi tenaga kerja kita sehubungan dengan sector biasan dan industry. Brazil dengan adanya sedikit masalah kurs doral sudah merosot dari pertumbuhan 6-7%, hari-hari ini hanya 2% itu karna tidak ada system ekonomi yang fundamental. Jadi permainannya lebih fiscal moneter, arus yang dipermainkan. Pada saat yang sama ada kemiskinan agraria di masyarakat pedesaan seperti berkurangnya luasan lahan pertanian, kemiskinan yang terus terjadi, pencederaan prinsip atau konstitusi bahwa negara tidak boleh memiliki kekuasan atas tanah (orang tidak kritis jika pejabat menyatakan “ini tanah negara”, padahal pernyataan tersebut tidak dikenal). Alhasil hal tersebut terus berkembang seperti tanah yang dimaksud Tanah taman nasional, konsesi tambang, hutan, pengelolaan wilayah pesisir dan lain-lain. Saya menyatakan apresiasi kepada teman2 JKPP yang memberikan tentang counter mapping bahwa tidak seperti itu dalam menjalankan asset-aset nasional. Nah pertanyaannya sebenarnya 3

pada pemetaan partisipatori ini mau dibawah kemana? Jika undang-undang agrarian itu sudah jelas bahwa basis pengelolaan tanah terdapat pada msyarakat. Contoh di jambi visi-misinya jelas “Pemerintah provinsi jambi ingin menjadi provinsi yang beketahanan pangan”. tapi pada peta dasarnya itu merepresentasikan sedikit yang berketahanan pangan karna sebagian besar adalah kelapa sawit. Dan di tangan modal yang mana itu juga belum jelas yang pasti bukan lokal. Nah dengan demikian kegiatan Pemetaan Partisipatori ini akan dihadapkan isu2 seperti apa siih? Misal daerah bali itu kemungkinan tanahnya bukan milik orang lokal tp justru malah milik orang-orang asing. Seperti halnya dengan negara maju yang tanahnya boleh dimiliki oleh siapa saja, namun negaranya harus benar2 maju. Ada problem besar JKPP harus merenung lebih keras bahwa JKPP mau menjadi rumah seperti apa? Mengarahkan pemetaan seperti apa? Fokusnya kemana? JKPP jangan menjadi alat legetimasi dalam mainstream policy yang sebetulnya mendorong tanah menjadi komoditi semata. Dengan demikian kita bisa melihat konfliknya seperti apa? Kerusakan ekosistem dapat dipetakan seperti apa? Dan yang paling penting pemekaran daerah itu menjadi masalah besar JKPP atau justru JKPP mendukung adanya pemekaran tersebut? JKPP berada dimana, mendukungkah? Ketika JKPP masuk malah mensterilisasikan area seperti dulu ataukah malah acuh seperti berjalan dilorong yang gelap? Pemekaran daerah yang tidak terbatas itu menghabiskan anggaran kita, hampir 60-70% anggaran kita habis untuk overhead. Sehingga banyak negara yang hamper menuju ke kebangkrutan dan parlemen membutakan diri dari persoalan. Jangan salah ketika kita terus memprodusir pemakaran wilayah, mengintrodusir jamkesos, meningkatkan renumerasi pegawai negri maka kurag lebih 5 tahun kita mengalami ekonomi stress.

Pembicara 2: sirkulasi capital dan tata ruang Apa itu pembangunan berbasis kapital dan bagaimana pembangunan berbasis capital bekerja dan memberikan konsekuensi kepada masalah2 ruang. Sementara masalah ruang yang saya maksud bukan hanya fisik tapi jauh lebih penting lagi adalah pikiran. Pikiran kita bisa menjadi ruang dimana capital itu bisa berproduksi. Saya akan member jalan mengenai pebertian pembangunan terlebih dahulu:

4

Pembangunan ada 2, pertama pembangunan itu ada 2 “P” besar yaitu proyek penebusan dosa setelah paska perang dunia ke dua, dengan memberikan bantuan pangan (damping gandum), kedua pembangunan “P” kecil yaitu pembangunan yang mencirikan bagaimana kapitalisme itu berkembang, atau perkembangan kapitalisme itu sendiri yang sesungguhnya dia menjadi satu dengan “P” basar itu sendiri dan tidak dapat dipisahkan. Jadi “P” basar itu badannya dan “P” kecil itu jiwanya. Nah jiwanya ini terus-menerus dihidupkan tidak boleh mati. Perkembangan kapitalisme (“P” kecil) disetir oleh hukum gerak kapitalisme, ini agak sedikit teoritik tapi mudah2an memberi landasan kepada teman2 seperti kenapa ada rel kereta api di kaliantan, nah hukumnya ada tiga yaitu: 1. Harusa ada kompetisi 2. Harus Ada maksimalisasi laba 3. Harus Ada akumulasi capital yang tidak berhenti, jika berhenti habis kapitalisme Persoalannya akumulasi capital tidak perna bisa berhenti, dia akan sampai pada titik yang namanya krisis, misal orang yang jualan untung 10 perak sementara warung sebelah jual lebih murah dengan untung lebih banyak, maka terjadi kompetisi. Proses kompetisi seperti itu akan menjadikan orang lebih kreatif untuk mencari barang baru untuk dijual. Jika sudah terlalu banyak yang di produksi missal garmen: sempat hancur, harga turun, FO menjadi slah satu solusi. Pada 97 sepat tutup kondisi seperti itu bisa dikatakan KRISIS karna sudah terlalu banyak produksi. Tapi pemilik industry garmen tidak akan berhenti dan mencari usaha yang lebih menguntungkan dari Garmen. Misal industry berbasis tanah, perkebunan, kelapa sawit. Karna waktu itu industry berbasis tanah pada saat itu mendapat keuntungan yang besar karna harga naik karena dolar naik. Krisis selalu harus ada solusiny, entah pindah jenis usaha, pindah lokasi, pindah investasi jangka panjang. Itu yang disebut dengan solusi ruang dan waktu. Kalau perpindahan secara geografis maka terjadi perpindahan ruang. Missal ECF (Eka Cipta Foundation) memberikan beasiswa kepada mahasiswa diberbagai perguruan tinggi itu jangka panjang karna nanti akan menhasilkan tenaga yang terdidik. Jadi ada solusi ruang dan solusi waktu. Namun persoalannya jika terjadi perpindahan geografis itu harus ada perbaikan invrastruktur makanya pada saat ini Indonesia sedang gencar memberikan konektivitas struktur pada MP3EI, karna gak bisa terjadi ekspansi secara geografis tanpa adanya perbaikan infrastruktur. Jadi kalau kita bias simpulkan, akumulasi yang tidak dapat berhenti terdapat 3: Alam, infrastruktur, tenaga kerja. Ketika pemerintah Indonesia ingin menyediakan 3 hal tersebut maka adanya akumulasi perampasan. Perampasan ini 5

bukan hanya eksploitasi saja namun dengan perampasan entah dengan kekerasan, kebijakan yang sifatnya tidak kelihatan/ sertifikasi/ prifatisasi tanah, finansialisasi. Info terdapat Bupati di menado, dia akan membahas dan meninjau kembali IUP. Katanya mereka menemukan IUP yang tidak dilaksanakan, tapi yang terjadi adalah bukan jual beli IUPnya tetapi jual-beli perusahaannya. Jadi kita dapat memperoleh hak ijin lisensi dengan membeli/menguangkan perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan lendiform. Di berbagai negara lendiform selalu pada akhirnya mengarah kembali kepada polarisasi, sehingga lendiform harus dilakukan berkalikali. Ketik tidak dilakukan maka itu jalan karpet merah pada akumulasi capital. Ketika mendapatkan sumber alam, membangun infrastruktur maka yang dilakukan adalah perampasan ruang fisik. Dalam menciptakan buru melalui pendidikan itu yang dirampas adalah ruang mental. Jadi ada politik idiologi yang dirampas oleh negri ini yang disebut dengan Corporate Cultur yang dimasukan di tingkat pendidikan dari mulai dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Konsekuensi keruangannya secara fisik adalah banyak wilayah-wilayah yang bukan baru namun disebut baru, wilayah tersebut disebut wilayah gambut, dll. Nah wilayah gambut ini didefinisikan ulang, yaitudilindungi, penyerap karbon paling tinggi dan tidak boleh dibuka, maka dijadikanlah restorasi ekosistem yang tidak boleh dipake, nah ini frontier. Kemudian di bawah HGU ada IUP, terus menerus wilayah fontir di temukan, kemudian dibayangkan missal wilayah belum ada yang punya, belum dikembangkan, logikanya wilayah frontier terus diciptakan, terus di ciptakan infrasrtuktur da dibangun. Bahkan nyebrang jembatan aja harus bayar, dll. Selalu ada kompotisi terus menerus. Missal jika transportasi selalu ada angkutan yang berkelas-kelas dari kelas getek sampai ekspres. Didalam Indonesia dijadikan ruang baru yaitu frontier yang ditemukan. Tetapi di Indonesia itu sendiri merupakan ruang baru bagi surplus asia. Contoh di asia terdapat 3 region yaitu wilayah paling maju, wilayah kurang maju, dan wilayah tidak terlalu maju. Untuk wilayah paling mau harus dihubungkan dengan kurang maju dan wilayah yang kurang maju harus dihubungkan dengan tidak terlalu maju. Dan sesungguhnya yang terjadi adalah wilayah yang kurang maju ini dieksploitasi. Sehinggamargin/ keuntungan proses pengolahan barang mentah menjadi barang jadi tersebut tetap didapat dari daerah maju. Ini hanya sekedar replikasi atau perbanyakan dari wilayah yang disebut core dan teritori.

6

Contoh yang saya pelajari di Merauke: Pada kasus nive, yaitu contoh nyata ruang dari capital yang dibentuk. Dimana kebijakan RTRW sudah didesain untuk menjadi wilayah lumbung pangan dunia, tapi itu tidak terjadi begitu saja. ditingkat global sudah ada isu tentang krisis pangan, saat SBY mengetahui dia ingin menjadikan krisis menjadi peluang, persoalannya untuk mengubah krisis mejadi peluang itu membutuhkan waktu yang cepat. Tidak boleh terkendala waktu yang lama karena nanti harganya akan hilang. Sehingga yg harus dilakukan menemukan wilayah luas yang belum ada orang yang dapat dikelolah, pilihannya adalah Merauke (datar, luas) dan orang Merauke sangat sediki dan tanah 4 ,5jtHa. Sehingga yang ditawarkan food dan teknologi skala besar, missal ada tebu ada pabrik gula, ada sawit ada pengolahan CPO. nah kondisi tersebut tidak akan tercapai jika tidak ada campurtangan dari pemerintah dan swasta. Bahkan sebelum diterbitka RTRW terdapat 26 perusahaan yang berminat, tentu saja juga tidak terlepas dari jasa brooker. Pertanyaannya kenapa orang Merauke masih mau melepaskan tanahnya?, Jika terjadi intimidasi kekerasan belum tentu menghasilkan persetujuan, tetapi ini yang ditempuh melalui jalan idiologis yaitu mewujudkan mimpi orang Merauke menjadi wilayah yang maju dan makmur, kampung yang sulit ditempuh akan menjadi kota kecil, akan terdapat penerangan, pembangunan akses yang nyaman. Impian mereka akan menjadi kenyataan. Perusahaan memberikan jalan yang cepat dan instan, misal anak akan disekolahkan, motor, rumah sehingga menggiurkan warga mereuke. dan akhirnya mereka melepaskan tanah dalam skala luas. Tetapi mereka yang ada dibeberapa tempat juga ada penolakan. Ada 2 jalur dimana tanah bisa lepas dimerauke yaitu perijinan dan ijin adat. Salah satunya yang dimilik PT Smart Tbk. (ECF) Yang menyekolahkan anak di sekolah kebun. Indonesia dengan skema MP3EI sudah menyisihkan 20% dari dana pendidikan (dana abadi) sekitar 16triliun untuk beasiswa, yang dikelolah oleh departemen keuangan setiap tahunnya di berikan 1945an penerima beasiswa. Nah Indonesia ini juga sudah berinfestasi untuk mendapat cadangan buruh di negara ini. Untuk PT Smart Tbk di INSTIPER jogja sudah sangat spesifik missal sarjana perkebunan kelapa sawit, sarjana industry kelapa sawit, sarjana pulp & paper, dll. ECF memberikan beasiswa ke 20 perguruan tinggi negri (jawa dan bali) juga tidak main2, alumninya langsung direkrut dan dijadikan guru. Beberapa hari yang lalu saya sempat bertanya tentang sekolah di Sekolah Petani Pasundan (SPP), anak-anak di SPP diajarin apa? Jadi sudah disiapkan generasi buruh selanjutnya dari sekolah dasar. Akhirnya saya menyimpulkan kita menghadapi tantangan yang cukup besar ada 3 7

(SLIDE). Pertama ruang capital diproduksi melalui politik, kedua perampasan ruang yang dilakukan tidak hanya fisik tapi mental, ketiga perampasan ini bekerja sangat efektif dengan memperkecil jarak, mempercepat waktu, dll. Bahkan untuk menjadi manusia pun dihambat, manusia dituntut untuk menjadi mesin. Nah salah satu pertanyaan mas deden, bagaimana masyarakat pedesaan bersiasat dengan masalah yang ada? Maka 3 roda (SLIDE) harus berputar secara sinergis agar terjadi gesekan dan berputar cepat. Yaitu 1) pengorganisasian komoditas dan pendidikan rakyat, 2) pemetaan partisipasi dan advokasi, 3) advokasi kebijakan.

Moderator: Dari pak amo saya mencatat kemiskinan agrarian ini sangat nyata terjadi , dimana laju konversi lahan pertanian di pedesaan banyak beralih di perindustrian. Nah lalu sebetulnya arah idiologi partisipatif pemetaan ini mau dibawah kemana? Apakah menyerahkan ruang rakyat kepada pasar atau sebaliknya. Sedangkan dari bu laksi terkait dg politik ruang, metode kerja kapitalisme dalam perampasan ruang itu ada pembaruan dari akumulasi awal kapitalisme dimasa awal dalam masa kekinian, dimana ada perempasan idialisme. Poin terakhir untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maka ada 3 roda yang saling sinergis harus berputar. Yaitu 1) pemetaan partisipatif, 2) advokasi tata ruang, 3) pengorganisasian rakyat.

PERTANYAAN 1. Pak Suwito Mengulas pertanyaan dalam konteks lain ketika pak amo menegaskan bahwa kita kurang kritis dengan tanah negara, ketika itu tidak ada dalam udang2 agraria. Yang menjadikan keresahan saya dan teman-teman terkait dengan sesat piker antara kawasan hutan dan hutan negara nah kawan-kawan selalu berpikir bahwa kawasan hutan = hutan negara padahal dalam UU 41 itu tidak ada yang menyebutkan bahwa kawasan hutan = hutan negara. Namun yang ada negara diberikan kewenangan untuk mengatur. Nah kenapa kawasan hutan di presepsikan dengan milik negara?. Saya bertanya kepada pak amo, bagaimana situasi seperti ini bertahan cukup lama dan belum ada revisi. Dan bagaimana pendapat bak laksmi mengenai ini? 2. Pak Apri Kapitalisme itu kan seperti pedang bermata 2, disatu sisi mengahncurkan tatanan lama tetapi tatanan yang dia bangunpuntidak benar. Kapitalisme itu juga penyebabkan penciptaan tenaga 8

buruh tetapi di indonesia, ketika tanahnya dirampas itu tidak menjadi popular malah menjadi pengangguran, terkait dengan tata ruang, dala mengelola tanah kepada masyarakat feodalkah atau masyarat primitive? 3. Pak Redhani Pemetaan partisipatif ini arahnya mau kemana? Nah yang saya pahami kenapa munculnya pemetaan partisipatif ini kita melihat dari sudut pandang tata ruang, nah tata ruang yang ada sekarang itu karena diambil dari sudut pandang negara seperti Taman Nasional. Yang kedua PP itu kendaraan atau study ruang, bahwa ternyata dengan pendekatan peraturan ata ruang yang sekarang itu banyak lahan masarakat yang dirampas, lahan pertanian sekarang banyak yang menjadi sawit. Sebenarnya kita ingin dengan adanya study ruang inginnya sebenarnya penyelenggaraan tata ruang itu tidak seperti sudut pandang negara, tetapi bagaimana tata ruang itu dengan adanya ruang tradisional diakomodir dengan adanya tata ruang baik nasional maupun kabupaten. Saya sepakat dengan ibu laksmi bahwa yang dirampas para actor itu bukan secara fisik namun idiologinya tapi bu laksmi tidak menyebutkan apakah masih disimpan sampai besok? Pandangannya seperti apa?. Kalau menurut saya misalnya energy seharusnya bukan diproduksi dari luar (niklir-batu bara) tetapi seharusnya energy yang sesuai dengan potensi wilayah yang ada misal listrik. Untuk komoditi, orang yang dulunya menanam padi dan talas tiba-tiba di tebusnya dengan padi itu tidak pantas. 4. Pak Fahmi Saya ingin menyampaikan bahwa semalam saya menduskusikan bagaimana sesungguhnya bangsa kita khir2 ini. Sampai akhirnya kita menyimpulkan bahwa dinegara kita ini tingkat produksinya sangat rendah namun tingkat konsumsinya sangat tinggi, ini bagian dari scenario kapitalisme yang terjadi. Nah sampai kami menyimpulkan adanya krisis kepemimpinan dari tingkat nasional sampai tingkat local berdampak pada mental dalam penyerahan tanah kepada corporate ini menjadi mudah. Nah aku kira bagian dari pemetaan yang selama kita lakukan selama ini adalah penguatan ditingkat local dalam skema global yang saat ini mengancam kehidupan kita. 5. Pak Tatang Kita dari PPSDAK sudah memetakan budaya kampung sampai 1,5jt Ha sampai saat ini, pertanyaan saya kira2 apa lagi yang harus kita lakukan agar masyarakat memperoleh kedaulatan dalam hak-hak wilayah dimilikinya. Dinegara ini banyak terdapat fiksi-fiksi yang 9

membingungkan, apalagi dengan datangnya MP3EI dengan pembangunan kalbar akan menjadi lumbung energy. PT Sinar mas akan mendirikan pabrik terbesarnya. Kemudian konflik sangat tinggi terutama dengan sawit, hadirnya tambnag, permasalahan lain seperti kesehatan airmunum karena sungai sudah dihancurkan. Pembangunan di Amerika itukan istilahnya kapitalis, namun kalau di Indonesia di terjemahkan pembangunan. Nah itu juga salah satu yang dipake pemerintah dan pengusaha itu enindas masyarakat yang memiliki wilayah, mereka yang tidak mendukung itu dianggap anti pembangunan. Jika tanah yang tidak dipakai dianggap lahan tidur. Banyak perusahaan yang berkualisi dengan pemerintah membawa pengurus adat untuk membantu meraka dalam meyampaikan kepada masyarakat. Sehingga pengurus adat dianggap lemah tp mereka juga merupakan orang-orang yang taktis untuk menyampaikan.

JAWABAN Pak amo  Pak Suwito Ketika belum ada pemahaman tentang tanah privat, tanah kita ini merupakan tanah komunal. Setelah penjajah datang maka maindset kita berubah. Kita dijajah 3,5 abad dikuasai belanda karena mendapat tanah murah, mudah disulut. Sebenarnya kita belum mendapatkan kemerdekaan sosial. kemerdekaan kita ini hanya kemasan saja, casingnya saja. Produknya bentuk hokum lama. Jungle of regulation, rimba raya hokum, saling melemahkan, saling menuduh, saling memberikan interpretasi menurut masing-masing. Mandat hokum tidak menguatkan program policy. Ketika mandate hokum tidak mengkonfirmasi mandate politik, maka mandate politiknya ini masih ada atau tidak. Kita ragu bagaimana mandate konstitusi. Mandate konstitusinya masih ada atau tidak? Jika kita mengatakan ini tanah negara loh.. maka semua orang akan bingung. Dan orang-orang tidak berani menggunakannya.karna tidak adanya kemampuan politik yang melegitimasi tegaknya hokum maka akan menjadi sulit. Pak amo  Pak Apri Harus dikembalikan lagi kepada kita, di Amerika dalam jarak yang dekat ada semacam situs yang ditulis missal pada tahun sekian terjadi perang, terdapat prajurit mati, dll (papan interpretasi) (pemetaan mental). Hal tersebut merupakan pemetaan ruang dengan prespektif mental. Agar masyarakat tau bahwa untuk mendirikan wilayah tersebut tidak mudah dan butuh perjuangan. Nah kemudian apakah pemetaan partisipatif itu juga memuat seperti itu? Artinya 10

bukan pemetaan yang spasial, spontan saja tetapi harus dibangun media interpretasi atau situs sehingga dapat membangun mental yang ada aspek edukasi. Pemetaan mental bertaut dengan pemetaan fisik sehingga dapat berkelanjutan. Memancing aja harus punya lisensi. Dalam struktur agaria yang tidak perna sehat maka akan banyak masalah. Misal kita tiup perlunya Good Govermens maka terjadi korupsi besar2an, pemilukada yang sehingga banyak terjadi manipolitik. Jepang, korea, taiwan merupakan negara yng sangat feudal. Namun pada negara tersebut sehat akan agraris dan siap adanya modernis. Pak amo  Pak Redhani Pemetaan partisipatif ini perlu dilihat dari perspektif yang lain, tidak hanya dari kuasa negara tapi kuasa adat, budaya atau tradisi. Tetapi titik dialognya ada dimana sih? Itu harus jelas, jika komplemen maka kita damai saja, atau menjadi alat legitimasi. Menjadi alat koreksi juga tidak muda, lalu jika pemetaan partisipatif di perdakan maka itu justru akan mengutakan atau justru menjadikan kita takut? Jika diperdakan itu juga sudah menjadi riset. Serigkali saya tanyakan ketika kita melakukan pemetaan partisipatif ini kita menjadi warga negaranya atau warga desanya. Jika menjadi warga negara, negri ini masih mempunyai banyak masalah. Sebenaranya posisinya ini ada dimana sih? Pak amo  Pak Fahmi Makro ekonomi kita ini sangat menyedihkan, kita ini memang menjadi konsumen, Habibi 25 th menjadi menristek itu tidak menghasilkan apapun. Negri ini tidak perna punya trajektoru bagaiman menyambngkan dari hulu ke hilir sehingga patani menjadi sambungan dari produk agribisnis. Masing-masing sector eksklusiv. Mereka yang kerja di farm itu hina-hina.

Bu laksmi: Saya mengajak teman-teman untuk melihat bahwa arena perjuangan kita ini bukan lagi sekedar perjuangan politik. Koorporasi sudah beralih, bahkan sudah masuk dan beralih kedalam idiologis jauh sebelum kita menyadarinya. Dan kita lemah dalam melakukan perjuangan idiologis tersebut. Nah kenapa sih dominasi kebijakan kehutanan sedemikian rupa dan tidak bisa di tembus? Itu ada di akar pendidikan ilmu kehutanan yang berkembang masih ada hubungan di jaman colonial. Pendidikan kehutanan dari cabang silvikultur memerlukan wilayah teritorialisasi. Nah teritorialisasi itu diterjemahkan sebagai kebijakan lalu kebijakan itu tidak bisa berubah sampai saat ini, karena idiologi teritorialisasi tersebut tidak perna berubah di fakultas kehutanan 11

diseluruh Indonesia. Kemenangan politik yang MK35 itu perjuangan yang berdarah-darah. Kita mentok pada limit ke pengaturan negara. Nah pengaturan negara ini punya sejarah dan akar idiologis. Contoh yang paling mudah itu sekolah yang dibuat oleh serikat petani pasundan. Pertanian itu punya stigma bahwa pekerjaan kotor, orang miskin, dan yang jelek2 lainnya. Oleh karena itu kita harus tetap berjuang sampai batasnya kepengaturan negara. Kepengaturan negara harus dirombak, arena perjuangannya letaknya di arena perjuangan idiologis itu. Salah satu contoh yang masih patut dicontoh itu di pasundan. Saya sangat menghargai ide bung serikat alumni. kepemimpinan harus direbut bahkan sampai ke tingkat lokal pun. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang kuat. Akhirnya tugas dari pemimpin bukan hanya menyediakan lapangan politik tapi juga lapangan idiologis. Orang mereuke punya identitas diri adalah manusia sejati (AnimHa), kesejatiannya itu menyatu dengan tanah. Jadi kalau tanahnya hilang makan kesejatiannya iu akan hilang. Itu dikukuhkan melalui ritual2. Maka jika kaswari hilang itu bukan burungnya yang hilang tetapi diri mereka yang hilang. Adanya kristenisasi menjadikan mereka pragmatis. Mereka menolak menyerahkan tanah mereuke, dan anak muda selalu diingatkan tentang tanahnya.

13.15 – 15.00 : Implementasi Penataan Ruang Regio & Rencana Aksi PENYUSUNAN STRATEGI MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN PENATAAN RUANG Oleh bapak Ganden : Kita disini akan brainstorming tentang kebijakan dan politik tentang tata ruang, yang dimaksud politik itu realnya sedangkan kebijakan itu bagaimana cara menyusun RTRW. Selanjutnya kita dibagi beberapa kelompok berdasarkan region masing-masing. Dari pak amo tadi yang saya tangkap itu mempertahankan countermapping, peta standar: pedesaan, masyarakat adat tidak dianggap, jika menggunakan countermapping maka dimunculkan dan diadvokasi. Kaitannya dengan countermapping jangan sampai dengan adanya pemetaan partisipatif ini menjadi legitimasi yang besar. Konsekuensi ruang dari kapitalis itu bukan hanya perampasan fisik tapi juga menruang idiologis. Karena dasarnya di Indonesia tidak ada agraria maka apapun yang diinstal itu hanya anomaly.

12

BRAINSTORMING 1.

Pak Bambang (Jember) Terkait dengan politik penataan ruang di Jember, kami berhasil membongkar 1 modus, cela tata ruang menjadi ruang masuk capital. Bupati sudah mencantumkan wilayah2 mana yang dijadikan tambang, dahulu tidak ada tetapi setelah paripurna menjadi ada. Tambang meliputi : Pasir, besi, emas, dan semen dari cina. Setelah itu saya dan kawan-kawan mensharekan ke public. Pengamatan saya publik tidak mengetahui dokumen tata ruang itu. Dan masyarakat sekarang sudah mengetahui mengenai tata ruang. Suka tidak suka bahwa anggota dewan tidak bisa membaca polygon dll tp mereka menjadi pengesah atau stempel. Nah setelah saya berbicara dengan mereka ternyata mereka juga ditipu dimana dokumen tidak perna sama antara dokumen sebelumnya dan paripurna. Ketika pembahasan RTRW menjadi ranah pulik maka mereka juga terbongkar dimana bupati sudah mengKSOkan kepada investor asing. Bupati sudah menjual habis-habisan mengenai kekayaan dijember. Jika lihat pembahasan revisi tata ruang yang saya tau harus berbanding lurus dengan RPJP namun bupati tidak punya dokumen itu. Bagi saya untuk berbicara tata ruang tidak lepas dengan dokumen RPJP. Ini perlu kita perhatikan agar tidak terjebak pada dokumen2 lain. Untuk praktek di jember ini jauh terpisah dan tidak sama misal konflik tanah, sara, ijin mall dll. Adahal secara substansi penting ketika dokumen RTRW di publikasikan kepada masyarakat ternyata masukan dari masyarakat tidak mempunyai kanal yang pas. Kanalisisai menurut saya reaksioner, masyarakat melakukan perlawanan keras. Saya tidak tau masukan masyarakat itu mau dibawa kemana. Satu sisi ada upaya legal “antar SKPD berbagi wilayah” misal dinas kehutanan hanya mengurus kehutanan saja, namun setelah dibongkar mereka tidak punya proyeksi 20 tahun kedepan seperti apa, dan kita mengenai pulau2 tapi tidak disentu sma sekali. Gerakan sipil yang saya ciptakan disana harus melibatkan banyak ormas seperti NU, itu juga menurut saya sangat efektif mempengaruhi kebijakan. Mepengaruhi ormas menjadi jalan yang strategis. Jujur di beberapa tempat ada teman-teman anggota dewan yang masih punya satu visi.

2.

Adriana (DTE) Pengalaman DTE mencari dana, oleh kawan-kawan disarankan ke kedutaan inggris. Terdapat founding yang paling besar namanya “dana kesejahteraan” yang visi-misinya sangat jelas, dan perlu dibaca kembali bahwa yang disejahterakan itu corporasi dimana yang dimaksud adalah 13

dana ini ditujukan untuk memuluskan investasi inggris di negara tuan rumah, jadi bukan hanya di Indonesia. Yang menarik disini negara-negara seperti inggris menyediakan jalan untuk mereformasi kebijakan dinegara tuan rumah, jadi salah satu jalan untuk memuluskan invest inggris dengan policy reform. Kawan-kawan bisa cek kebijakan mana yang dipengaruhi atau tidak. Contoh lain yang saya ambil bagaimana negara bersekongkol dengan korporasi semakin erat seperti di kanada departemen LN melebur jadi satu dengan departemen perdagangan artinya kebijakan harus selaras. Contoh yang masih fresh itu adalah australi yang langsung melebur dimana Partai hijau australi secara terang-terangan mengucapkan bahwa “maaf kita harus menuntut departemen seksi international dari partai hujau australi karena dana kami sudah dipotong” jadi sudah blak-blakan dan gak ada malumalu lagi. Saya pikir bagaimana investasi tanah mendapat momentumnya lg maka sekarang ini invest sumberdaya alam semakin kasar mainnya. 3.

Pak Djauhari (Kpshk) komoditi politiknya ekstratif legislative di daerah tp tidak perna menyentuh ke warga biasa. Kemaren kita membahas RTRW sudah ada perda tapi bupati ngotot untuk harus ada ijin sawit didaerah tersebut. Hal tersebut menjadi pertarungan untuk menurunkan bupati. Persoalan ruang ini tidak perna muncul menyentuh warga. Warga cuek, masyarakat tidak perna tau mengenai pemunculan perda dll. Jangan-jangan dari sis kebijakan awak tidak perna tau. warga akan tau setelah lahan mereka diganggu. Nah hal seperti itu menjadi pengetahuan baru. Nah jangan-jangan model tata ruang yang tau hanya LSM, pemerintah, DPR. Dengan demikian harus ada refleksi kepada kita bagaimana menyampaikan persoalan ini kepada warga biasa. Nah pemetaan partisipatif tanah-tanah adat itu kemauan kita atau kemauan mereka?

4.

Pak Bejoe (Lampung) RTRW sudah ada tapi dia buat lagi. missal ada tata ruang Hutan Kota itu dibikin lagi / bisnis. Jadi ada dua RTRW. Saat penyusunan perda wilayah mereka akan di legalkan. RTRWP dan RTRWK bertabrakan. Kasarnya lagi saat pilgub, investor menawarkan Rp.50M untuk memenangkan, jadi semua calon dikasih Rp.50M, tapi ketika penyusunan RTRW dia melegalkan wilayah tertentu. Perna terjadi di JATIM kelompok sukarwo dan saat ini Lampung dilirik investor. Masyarakat akan bergerak saat tanahnya diambil.

5.

Erwin (ARC) 14

klu dari MP3EI sebagian sudah diceritakan mbak laksmi, tp dari temuan kami, Misal di Sulawesi ditetapkan menjadi wilayah yang memiliki kakao sangat tinggi namun pada kenyataannya pertumbuhan kakao menurun sehingga investror kabur, dan pada kenyataanya beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan sawit sangat pesat, artinya yang terpenting membuat jalur baru untuk mendaratnya capital itu sendiri. Salah satu hambatan utama berlangsungnya MP3EI ini adalah ketidaksesuain RTRW dengan keinginan investasi. Nah ini sudah muncul tentang percepatan RTRW, maka Kawan-kawan harus lebih cermat bahwa presiden menginstruksikan untuk mencantumkan ego-ego sektoral dari masing-masing departemen dalam mengelola dan melancarkan dari seluruh tingkat dari kabupaten sampai provinsi 6.

Pak Jiwo Yang kita lihat tingkat nasional dimana tingkat global terdapat pengkaplingan dimana koridor ekonomi menjadi satu untuk mengejar pertumbuhan. Ditingkatan nasional yang paling sederhana pernyataan di APEC. Di nasional upaya mempercepat capital melalui konektivitas policy reform, kebijakan yang harus diperbaiki di reform dari tingkat nasional sampai kabupaten. Simalungun akan dijadikan industry kelapa sawit tp dia perluasannya harus melalui tanah perkebunan rakyat. Perdebatannya ada di tingkatan elit dan Jalan keluarnya memisahkan antar kabupaten. Begitu kabupaten dipisah kuala namu langsung beroprasi. Penataan ruang yang tidak sesuai karna terlalu besar masalah global. Mungkin JKPP bisa mendefiniskan penataan ruang ditingkat local.

7.

Pak Tatang di Kalimantan barat akan mengikuti kemauan tata ruang MP3EI. Jadi semua sudah diatur, smua hasil sawit, tambang, HTI, dibangun disitu. Dari luas Kalbar ijin garapan lahan 14jt Ha namun untuk Ijin sawit, tambang, HPH, itu 16jt Ha (120%) sehingga perlu disingkronkan dalam pembuatan perda

8.

Pak Koko Yang saya kerjakan di Sulbar itu konektiitas untuk infrastruktur bukan penataan ruang, kita bisa masuk lewat kabupaten. Kita dapat mengadvokasi MP3EI melalui kabupaten contoh di mamuju ada bendungan besar yang akan merendam 2 desa lalu kita assesment tidak cocok dan kita presentasikan ke bapenas kemudian dicabut, itu karna kami mampu berargumen. MP3EI lihat 1 pulau di Sulawesi barat ada tumpang tindih lahan,tumpang tindih kebijakan seperti status hutan yang tidak jelas sehingga investasi tidak mau masuk, itu juga poin bagi 15

kawan2 yang bermain di advokasi local. jika membaca MP3EI jangan mengadvokasi MP3EInya tapi Tata ruang kabupatennya. Apakah mengadopsi MP3EI atau tidak?. Bapenas mempunyai kewenangan untuk menahan dan menggagalkan projek. 9.

Pak Fahmi RTRW Aceh kita masih carut marut, tarik menarik kepentingan masih terjadi. Bahwa sebenarnya tang ingin diselamatkan itu bukan kelahiran mata rantai ekonomi tapi bagaimana kekuasaan politik dimana tata ruang menjadi alat. Tata ruang aceh belum disahkan, baru akan disahkan pertengahan 2013. Isu yang pertama muncul kemudian menjadi isu nasional Tata ruang aceh adalah isu HPL. HPL akan digunakan sebagai hutan politik. Tataruang kabupaten aceh sudah disahkan tapi yang propinsi belum disahkan. Kenapa tata ruang aceh besar lebih dipercepat karna aceh besar ingin menjadi kabupaten. Ironisnya ibu kota yang akan dipindahkan berada pada sawah yang sebagian besar menjadi mata pencaharian masyarakat. Akhir2 ini dalam pembahasan tata ruang, Pemprof sangat luar biasa dalam melibatkan masyarakat, dan masyarakat yang tidak diajak juga melibatkan diri. Yang terakhir Masyarakat adat aceh ditantang “pengakuan wilayah kelola masyarakat adat”. Kemudian pemda meminta agar masyarakat untuk membuat brosur peraturan daerah yang kongkrit. Tgl 30 oktober terdapat pertemuan di BAPEDA untuk membahas RTRW.

10.

Pak Alfons (NTT): Sikka sudah penetapan RTRW dari tahun 2011 – 2030. Untuk penataan ruang yang dihasilkan dalam implementasi keluar dari hasilnya. Contoh ada tambang pasirbesi pada saat kita advokasi teman2 tidak setuju dengan hal tersebut. Tetapi pada saat ada study banding dia juga diikutsertakan. Nah terdapat 2 pemain. Awalnya yang diwacanakan pembangunan pabrik pupuk kimia, tapi dibelakangnya untuk proses transportasi pasir besi.

REAL PENGEMBANGAN PENATAAN RUANG BAGAIMANA: 1. Pak Bambang Kita menemukan copas dokumen RTRW, saat semua kumpul untuk membahas itu, ada kesimpulan bahwa ada politik kekuatan yang memanfaatkan mereka. tim ahli dari bapeda dari 16

uner & unej saat pertemuan saling mengingatkan adanya politik kekuasaan. Secara personal ada pengalaman batin ketika kita mengirimkan dokumentasi RTRW hanya Rukun Warga dan Rukun Tetangga, dan sekarang mereka sudah ngetahui. Dan dulu yang visi misinya Jember yang tadinya pertanian  pertambangan namun sekaran kembali seperti semula yaitu PERTANIAN. 2. Pak Redhani RTRW HL sudah direvisi kenapa? Karna banyak pemukiman, jika interaksi dengan legislative dan eksekutif tantangannya adalah bagaimana kita membangun paradigma yang sama. Kita berusaha mempertahankan HL 14% namaun pada kenyataannya 12%. Terdapat advokasi lain bahwa kita ingin kawasan diakui Kebanyakan di Kalsel berada di kawasan Lindung, faktanya di lapang wilayahnya tidak lindung karna ada pemukiman, ladang. 3. Pak Husain di aceh. Isu tata ruang tidak bisa disalurkan langsung ke masyarakat kecuali nanti ada kasus. nah klu ada kasus baru ramai. Kerja kami bagaimana memberikan pembelajaran kepada masyarakat mengenai RTRW, dengan menghubungkan isu-isu local dengan tata ruang. Tahun 2006-2010 kami advokasi dari pabrik semen gersik, setelah 2011 kemudian kotaknya bergesek kekecamatan lain. Nah dalam memberikan pembelajaran pada masyarakat perlu diberikan ilustrasi dalam menjelaskan RTRW. Kemudian membicarakan mengenai isu yang ada. Yang paling muda membenturkan adalah peta eksisting yang dibuat bapeda dengan peta rencana. Pengalaman saya dipati menunjukan ada kawasan yang memang dalam konteks industry sangat menarik karna ini di kawasan pantura, sekarang oleh pemerintah dijadikan peta kawasan industry, tetapi dengan peta eksisting yang dibikin mereka juga itu merupakan akwasan banjir. Jadi wilayah yang selama ini banjir berbulan-bulan itu sudah berdiri pabrik. 4. Pak Kasmita Widodo Tadi disinggung dengan the bottle necking ada 22 peraturan yang diperbaiki, artinya akan ada benturan kebijakan bagaimana memuluskan MP3EI. Terdapat 200 kabupaten yang belum disahkan RTRW memiliki kawasan hutan yang besar. Dalam dokumen tata ruang ada 2 kawasan lindung dan budaya. RTRW ini mengatur yang kawasan hutan. Kawasan hutan domainnya kehutanan yang mengatur. Untuk pemerintah daerah mempunyai otoriter yang besar sehingga untuk melepaskan sangat tinggi. Ada beberapa daerah yang memasukan tempat yang mempunyai sejarah penting kedalam RTRW. Conoth di Sultra, belum jadi. 17

Berkaitan dengan cerita di Lapangan. Merauke, wwf yang emmetakkan wlayah penting “perjalanan leluhur”, tempat keramat dan dimasukan kedalam dok tata ruang. Di lokasi Okaba dusun sagu yang sudah dibongkar oleh perusahaan. Kawan2 Papua, kampung masuk dalam RTRW propinsi, itu beberapa upaya yang bisad ilakukan. Kalbar sudah ada 1,5 juta ha yang sudah dipetakan, ini bisa menjadi materi untuk proses advokasinya. Informasi spasial bisa memberikan banyak informasi penting. Targetnya bukan saja eksekutif tapi juga legislatif. Kawan2 yang punya modal partisipatif sehingga bisa melaporkan jika ada tindakan yang menyimpang. Kawan2 yang di DPRD yang juga perlu di beri pencerahan.

18

PAK ARIANTO SANGAJI Prinsipnya semua agama menolak kapitalisme, tapi dalam waktu yang sama meraka juga tolak sosialisme dan jawaban mereka harus kembali ke agama. Dan karna ini saya berbicara di kelompok jaringan pemetaan partisipatif, saya kira saya akan berbicara apa yang disebut dengan ruang atau space, tadi saya mendengar dari luar dan menangkap kesan problem yang kita hadapi ini adalah space dalam konteks capital. Masyarakat kita hybrid (sudah kapitalis tapi belum feudal) merupakan masyarakat yang transisi menuju masyarakat yang kapitalistik. Banyak masyarakat yang belum terinroduksi dengan kapitalistik dimana masyarakat bekerja dengan upah. Masyarakat kapitalis merupakan kerja berbasis uang. Dikampung sudah berbasis upah tapi tidak begitu komplek seperti pabrik atau sawit. Di suatu desa masyaraktnya tidak selalu homogeny. Pada tahun 90an menggunakan kata “masyarakat adat” itu terfikir masyarakat homogeny tapi sekarang tidak seperti itu. Sejarah masyarakat 180 th yang lalu sudah melakukan interaksi dengan masyarakat luar untuk berinteraksi memperdagangkan komoditas mereka, hari ini pun demikian, jadi tidak ada bedanya. Ruang dalam system kapitalistik memproduksi ruang sendiri, feodalisme mempunyai ruang sendiri, begitu juga sosialisme mempunyai space sendiri. Munculnya kartografi modern bersamaan dengan runtuhnya feudalism. Kapitalis secara histori kelahirannya menggunakan peta modern. Kapitalis bisa punah, bisa hancur ketika tidak memproduksi ruangnya. Jadi sangat harus bagi kapitalisme itu memproduksi ruang. Ketika kita membicarakan tata ruang ada MP3EI segala macam dan mengembalikan ke logic maka harus memproduksi ruangnya secara terus-menerus. Kapitalis menggunakan instrument ruang yang modern. Kapitalisme muncul pertama kali di inggris, Kapitalisme sendiri tidak menyebar secara merata, dan selalu tidak merata. Ada tempat kapitalisme jau lebih maju, dan ada juga yang tidak berkembang/terkebelakang. Eropa barat merupakan negara yang kapitalisnya sangat maju. Sementara Indonesia ini terkebelakang. Namun Daerah Sulawesi tengah kapitalis berkembang secara intensif sejak reformasi tahun 98. Banyak orang yang melihat kapitalisme ini seprti perdagangan, namun sebenarnya bukan itu sebenarnya. orang yang transaksi dengan uang itu ya sudah disebut kapitalis, (weber) dimana ada uang itu sudah prokapitalisme, jika (mark) cluster yang dilihat, eksploitasi yang dilihat. Laogicnya yang paling dasar dalam kapitalisme itu kompetisi, perusahaan yang besar itu memakan perusahaan yang kecil. Ruang direproduksi sedemikian rupa untuk memproduksi kapitalis, missal ruang untuk tambang, sawit dll. Negara timur melalui masterplan pembangunan 19

ekonomi maka harus dipercepat integrasi dalam hubungan kapitalis,. Kapitalisme melakukan ekspansi secara cepat melalui tata ruang orientasinya mendapatkan profit secara cepat dan menjadi pemenang. Implikasi yang sangat serius berkaitan dengan lingkungan hidup. Untuk melihat kerja tambang maka lihatlah contoh minyak yang menggunakan energy fosil yang berkembang secara massif. Jika problem klimat change maka yang lebih mengakar adalah produksi yang paling mendasar. Produksi kapitalisme yang pertama dari inggris adalah meproduksi jumla batu bara dalam jumlah besar untuk mengembangakan kereta api. Dalam pengembangan MP3EI yang dibutuhkan adalah bagaimana kondisi infrastuktur untuk memperlancar penyaluran barang. Kapitalisme tidak mengenal batas negara. Interteritorial competition terjadi bukan antar negara tapi antar kabupaten. Tol yang di Sulawesi tengah itu melalui uang sogokan ke hatta rajasa. Dan 3 tahun belakangan ini pemerintah membangun jalan di spanjang Sulawesi tenggara karena sudah terdapat tambang. Kapitalisme: eksploitasi tenaga kerja, perampasan tanah, pembunuhan tani. Kapitalisme di rusia itu terbelakang dengan situasi seperti ini jalan menuju sosialisme ada 2 solusi 1. Transisi dari feudal ke capital: masyarakat rusia merupakan masy dominan tani, 2. Transisi dari capital ke sosialisme: petani dikonversi menjadi tenaga kerja atau small middle class, Transisi menuju sosialisme akan terwujud jika negara yang kapitalismenya itu maju. Komune merupakan masyarakan komunal tetapi tidak berbasis garis darah, di komune rusia ketika mengorganisisr di sector pertanian mereka tidak menggunakan hak milik individu, tetapi masyarakat petani mengelola tanah yang diakui secara bersama2, selalu ada diskusi dalam mengelola tanah tersebut. Spirit yang ada di level local harus bergerak sehingga menuju level nasional. 1. Komune mewajibkan untuk menggunakan teknologi dan mengontril teknologi secara sosial 2. Revolusi proterariat = produksi dikonrol kelas pekerja

20

TANYA JAWAB: 1. ??? : Satu sisi sosialisme mati dalam tindakannya, yang dihawatirkan saat capital menjadi monster baru pada masyarakat tradisional dan modern, saya tidak percaya modren melalui IPA justru akan memperparah, artinya ada masa menjadi gagap, adanya hukum adat yang dipengaruhi teknologi. Masyarakat pesisir itu sudah terpengaruh feudal. Perubahan sosial dipicu adanya konflik, Freeport mendapat tantangan yang besar karna suatu kelompok sadar, 2. ???: Perdebatan mengenai sosialisme dan kapitalisme yang tidak perna mendapatkan titik temu. Yang menjadi persoalan idiologi yang terbangun di Indonesia ini berbeda prespektif, Definisinyapun berbeda2. Dimasyarakatpun tidak melihat lagi adanya nilai guna tanah melainkan nilai tukar yang bagus seperti transmigrasi.

JAWAB: Kapitalisme punya kecenderungan untuk terus menerus meperbarui teknologinya agar meinimalisasikan buruh kerja. Jaman feudal ketika mau menguasai kaum petani teknologi pertama adalah bajak yang dapat menghemat petani. Harusnya teknologi yang mesti di bangun adalah teknologi yang berbasis sosial sehingga hasil produksi juga dikuasai oleh sosial. Orang banyak yang memproduksi bisa memiliki hasil produksi pula secara bersama-sama. Dulu Dilapangan banyak sekali masyarakat yang mengorganisisr ynag kepentingannya bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi sekarang malah sebaliknya. Pemerintah dimana-mana dalam system kapitalistik itu seperti mencebok pantat anak kecil. Pemerintah Cuma panitia yang hanya mengelola. Kapitalisme menjadi problem global. Orang bisa menyebutkan sosialisme diberbagai tempat, berdebat mengenai itu yang tidak ada ujungnua, maka masyarakat yg ingin kita bngun adalah masyarakat yang tanpa kelas, yang tidak ada eksploitasi.  Kita harus otokritik terus menurus apa yang kita lakukan, petani dan buruh harus rukun ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

21

KELOMPOK SUMATRA MP3EI temanya sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energy nasional. Mengacu pada sector tambnag dan perkebunan HTI dan kelapa sawit. Realities penataan ruang hanya sebatas dokumen, inkonsistensi menjadi overlape. Di jambi terdapat pemukiman yang masuk pada kawasan hutan dan penataan ruang dipaksa, adanya intervensi kebijakan pusat. Sejauh ini masyarakat terlibat aktif dalam penyusunan dokumen tata ruang, penyusunan dokumen countermapping berbasis komunitas untuk melihat tumpang tindih penggunaan ruangnya, kesulitan dalam mendapatkan dokumen tata ruang. Pemerintah tidak melakukan konsultasi public dalam penyusunan tata ruang. Cara melakukannya identifikasi terkait dengan penataan ruang, mendapatkan dokumen kebijakan terkait dengan penataan ruang, penguatan komunitas dan pemetaan wilayah komunitas serta dialog public.

RESPON: Penguasan Sumatra sudah ada sejak zaman maja pait, Sumatra masuk transformasi dalam menyediakan sumberdaya alam. Sumatra wilaya barat menediakan lumbung pertanian dan infrastrukturnya dipersiapkan, sedangkan untuk Sumatra timur itu penyediaan bahan baku seperti kelapa sawit, pulp dan paper. Hari ini tantangan politik Sumatra sangat besar. Dijaman kolonialpun Sumatra tidak dijaja seperti jawa, tetapi hanya diberi pajak saja, fase orde lama, perkebunan belanda masih menyisahkan PR belum lagi HPH. Secara pembagian ruangan mereka akan mengekspansi Sumatra selatan. Terkait dengan MP3EI dari ujung aceh itu akan di keruk. Sumatra dijadikan kepentingan berbagai partai politik. ?: maksud identifikasi instansi bagaimana? +: jika masuk sektoral sangat jelas dimana penguasaannya itu ada di kementrian kehutanan dan pertambangan artinya memang ini adalah cela emas bagaimana suatu proses ekploitasi yang besar. Maka ini harus di bendung maka harus di petakan. Jadi identifikasi itu maksudnya missal, berapa sih energy yang dibutuhkan? Dll. Untuk Bengkulu itu penunjunkan kawasan hutan dan belum penetapan kawasan hutan artinya jika dimainkan akan memperoleh keuntungan yang besar. ?: pemetaan untuk menghambat korporasi, perbaiki kalimatnya

22

+: seagian besar dikampung rakyat tidak berani mengklaim wilayahnya sendiri. Secara dokumentasi tidaka ada yang tau mengenai tata ruang masyarakat bawah. Lalu bagaimana proses mentransformasi?, sampai saat ini ada berbeda pandangan antara kelas atas dan bawah. ?: saya pengen tau pendapat diskonveservasi didalamnya +: itu sebuah ancama seperti pabrik blimbing itu beberapa wilayah adat sudah dikuasai oleh TW, dan ketika masyarakat masuk aja itu agak kesulitan. Saat ini kita melakukan perjuangan tata ruang seperti apa. Saat pemerintah berbicara pun itu tidak berdaya. Nah saat ini pilgub itu sudah di investorkan. Metode advokasi tata ruang untuk bisnis perlu kita bicarakan. ?: paling panjang kawasan konservasi itu adanya di Sumatra, apakan diskonservasi menjadi tantangan? Didalam kontek ekologi butuh kondisi yang harus dikonservasi, yang tidak perna ketemu itu konsep pengelolaannya. Artinya rakyat musti pandai +: strategi perlu dimasukan

KELOMPOK JAWA 1. Bagaimana perkembangan politik tata ruang Nah dijawa sudah dikuasi oleh perhutani, PTPN, NTAM. BLSM, kawasan industry dll. Untuk pelaku bisnis terdapat tumpang tindih kawasan antara masyarakat, pelaku bisnis, ruang kegiatan dan hak milik 2. Bagaimana realitas tentangpenataan ruang MP3EI menempatkan pulau jawa sebgai sentra industry dan jasa, eksploitasi sumberdaya dan manusia. Untuk perkembangan advoksi adanya negosiasi dengan masyarakat. SK bupati pengakuang wilayah adat, adanya advokasi ruang 3. Apa yang dilakukan dan bagaimana Pengakuan rruang masyarakat melului SK perda, kampanye bersama, pendekatan hak asasi dalam penataan ruang, pendekatan dengan instansi baik LSM

RESPON: ?: Festival rakyat apa seperti apa bentuknya? +: festifal dapat menajdikan suatu alat kampanye bersama untuk memunculkan nilai kearifan local, dan itu bisa menjadikan nilai staregis, serta memunculkan produk local. Karna kabutapen juga sudah banyak menghadirkan festival untuk menjaga kearifan local yang ada 23

?: saya menyarankan adanya human right, ada kewajiban hokum pemerintah memenuhi human right. Missal, jika kita tidak memperoleh udara yang bersih maka ini masalah terhadap human right. Oleh karena itu pengelolaan ruang harus mengikuti pendekatan human right ?: bagaimana dengan tanah reclaim petani, masuk kemana? +: pengakuan sk bupati belum ada, namun kita mendorong adanya pengakuan masyrakat, dan dalam perda saya baca mempertahankan wilayah-wilayah pertanian abadi. Pada tahun 2009 ada wilayah enclave yang berdekatan dengan perhutani, APBN waktu itu diperjuangkan dan dipenuhi permintaan perhutani. Itu juga bergantung dengan bupati, akhirnya anggaran itu lewat sampai sekarang.

KELOMPOK KALIMANTAN Kalimantan Inisiatif 2020. Misi: - mengintegrasikan inisiatif pemetaan masyarakat dalam penataan ruang -

Mendorong transparansi dalam proses penyusunan tata ruang

-

Membangun kesadaran masyarakat terkait hak atas ruang

-

Dokumen penataan ruang versi masyarakat sebagai konsepsi tanding

Politik penataan ruang: -

Kalbar, kalteng, kaltim belum menyelesaikan RTRW, kalsel sudah diperdakan.

-

KLHS elum dijadikan sebagai acuan dalam proses penataan ruang

-

RTRW belum memasukan hak kelola masyarakat

-

Partisipasi dan transparansi tidak menjadi dasar dalam penyusunan RTRW

Raelitanya -

Terjadi tumpang tindi penguasaan ruang

-

Mandate pasal 63

-

Proses perijinan

Perkembangan advokasi penataan ruang -

Mendorong terbentuknya forum advokasi tat ruang

-

Advokasi dan kampanye RTRW dengan MP3EI

-

Riset ketimpangan struktur agrarian

Yang perlu di lakukan -

Mendorong ekainasi public terkait tata ruang 24

-

Mendorong proses litigasi pelanggaran tata ruang

-

Mendorong terbitnya perda dan atau implementasi pengukuan wilayah kelola masyarakat adat

-

Mendaftarkan peta wilayah kelola

Tantangan kedepan: MK35 itu disatu sisi mempunyai kelebihan, kalsel dalam menggunakan sebagai acuan untuk penambangan sementara msyarakat adat tidak banyak mendukung.

RESPON Cara ini kami tidak memperlihatkan terkait dengan ketimpangan struktur agraria maupun produksi konsumsi ditingkat masyarakat, dan tidak serta merta kami pisahkan. Kita harus melihat bagaimana produksi-konsumsi masyarakat disana. ?: Kalau kita lihat apa yang ditulis KPA konvlik tanah dari tahun ketahun terus menghilang, banyak orang didalam ruang menguasai ruang dan terdapat orang yang sangat miskin. Diharapkan menjadi sarana keadilan. +: pada tingkat kesadaran teman-teman sudah terbentuk di tingkat produksi dan konsumsi. Untuk menjawab krisis sosial dan ekologi, pada peta sudah dicantukan di data CSO. Nah dalam perubahan pun sudah menuju kesana. Jika dibongkar maka diskusinya akan lebih banyak lagi. ?: konsolidasi pertemuan sudah banyak sasaran, mungkin kawan-kawan bisa menceritakan soal dinamika Kalimantan barat seperti apa? +: untuk kalbar terdapat koalisi tata ruang, mulai dari diskusi, mengkritisi yang ada, tapi mulai dari diberikan belum ada ketuk palunya. Nah di kalbar wilayah daratan sudah mulai habis. Investasipun sudah mulai ada di laut, dilain pihak di tingkat masyarakat dari berbagai lembaga mulai kita kuatkan dengan mengsung isu politik. Kami juga mempunyai inisiatif untuk perdaperda masyarakat adat. Untuk daerah atau kabupaten kami sudah membuat perda, kemaren sudah melakukan revisi terkait dengan kewenangan wilayah masyarakat adat. Terkait dengan tata ruang untuk daerah masih belum. Khawatirnya jika ada pembebasan tata ruang akan kena. Untuk kalsel kita masi terbatas di SLPP yang banyak bagian seperti walhi, dll. Kita sedang mendorong perda wilayah kelola yang masih terkendala dengan wilayah politik bupati, dan anaknya yang akan mencalonkan diri menjadi bupati 2014. Dalam satu tahun kedepan focus kamu tidak terlalu banyak. 25

?: saya tidak melihat strategi maupun politik dari Kalimantan untuk wilayah perbatasan. Sampai sekarang masih berlaku zonasi menggunakan militer. Sampai sekarang mungkin undang-2 nasabah, perpres untuk wilayah tataruang Sarawak dan sabah. Nah isu MP3EI sudah ada di kasaba. Pembagian investasi diserahkan kepada yayasana maju kerja.

KELOMPOK SULAWESI 1. Perkembangan politik penataan ruang Dalam aspek politik adanya inkonsistensi di tingkat elite politik (eksekutif dan legilatif) maksudnya proses pengambilan kebijakan di tingkat kota terkesan prose itu tidak terbuka, kelihat pemkot merancang strategi yang berkepentingan dengan adanya modal, perencanaan tata ruang tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Berangkat dari UU 26 pasal 65 penataan ruang harus melibatkan partisipasi masyarakat namun pada perda kabupaten luhu utara dan kota palopo saat ini konsen pada arah pertambangan di rampi dan leko padahal rampi dan seko sudah keluar perda masyarakat adat. Dalam perkembangan advokasinya masyarakat menolak tentang adanya pertambnagan. Untuk kasus di kota palopo, khusunya batang barat ini diklaim sebagai kawasan konservasi, sementara Dalam pembentukan kota palopo ini adanya PERDA perpisahan antara batang barat dan batang, sementara batang barat ini luasan seluruh wilayah yang ada disana masuk wilayah konservasi dimana tidak boleha da pembangunan disana. Hal ini dapat melemahkan politik untuk penggusuran. 2. Realitas penataan ruang dengan berbagai politik Konsep tata ruang diarahkan menopang percepatan perluasan MP3EI. Di Sulawesi sudah masuk pada sentra produksi perkebunan, perikanan, pertambangan, migas. Studi kasus untuk di sulsel sudah merevisi tataruang yang memenuhi visi-misi gubernur. Kemudian diadobsi dengan tidak mempercepat pembangunan ekonomi. 3. Perkembangan advokasi penataan ruang Diskusi kami terdapat 4 poin yang dirangkum. Pertama masyarakat telah medorong untuk diadakan pemetaan partisipasi diberbagai daerah. Kedua pemerintah komitmen dibeberapa tempat untuk menginisiasi tentang konsep penataan ruang, jadi di beberapa daerah terdapat pemerintah yang mau menginisiasi adanya pemetaan partisipatif. Ketiga penyusunan rencana strategis diberbagai tempat terkait soal tata kelola dan produksi wilayah masyarakat. Dalam kegiatan advokasi ini tidak hanya membicarakan terkait dengan penataan ruang secara fisik, 26

tetapi juga bagaiana kemudian masyaraat bekomitmen mengelolah wilayah keolahnya sehingga nanti ketika diklaim sehingga masyarakat empunyai kemampuan untuk mendorong masingmasing wilayah kelolanya. Keempat memperkuat advokasi jaringan di tingkat NGO atau yang terkait dengan tata ruang maupun ormas yang ada diadaerah 4. Apa yang dilakukan dan agaimana Mendorong masuknya pemetaan partisipatif yang dibuat oleh masyarakat masuk pada kabupaten sampai nasional, meningkatkan kapasistas masyarakat, perluasan jaringan untuk isu tata ruang, memetakan tataruang wilayah adat. Cara melakukannya keempat poin yang diatas harus dilakukan dialog antar stakeholder untuk mendorong bersama, merumuskan kebijakan local, training, identifikasi dan inventarisasi, mengawal proses perumusan kebujakan.

RESPON: ?: Bagaimana kawan-kkawan menyikapi advokasi segitiga trumbukarang seperti di Kalimantan terdapat HOB (heart of borneo) +: Saya belum faham mengenai isu tersebut

KELOMPOK NUSA TENGGARA TIMUR Hasil diskusi kami kelompok internasional antara Indonesia dengan tomor leste soal perkembangan politik ruangnya disini kami melihat mulai dengan RTRWnya, dan kai melihat undang-undang tata ruang, nah dari prose situ peluang untuk politik penataan ruang terdapat di draft PERDA terdapat tata ruang wilayah, propinsi, kabupate dan itu hasul dari muslembang mulai dari tingkat dusun, kecaatan. Dan terdapat pembentukan panitia mulai dari kabupaten BKRK, propinsi BKRP, dan negara BKRN. Untuk tingkat kabupaten dan propinsi yang lebih berpeluang missal kehutanan, kelautan. Jika kita masuk ke tenggara maka terdapat timur leste yang merupakan kepulauan. Marger teman2 di NTB pertanian bersatu dengan perkebunan. Syarat dari itu harus ada AMDAL. Untuk politik kami fokusnya dengan draft PERDA. Untuk realita penataan ruang disni kami tidak membahas MP3EInya namun melihat realita yang terjadi antar daerah. Yang terjadi tidak direalisasikan ke muslembang. Dan masalah inkonsistensi lebih masuk pada ego sektoral. Kelanjutannya belum ada surat pengawasan dari dinas kehutanan, pertanian, dan yang terkait dengan didalam.

27

Soal perkembangan advokasi untuk dimaluku utara belum adanya KLHS biasanya rekomendasi tidak sesuai dengan lapangan. Di Momere sudah ada perda RTRW dan pemetaannya masuk rencana detailnya. Untuk proses konsultasi public dalat konsep penataan ruang yang tidak terbuka. Teman-temai desentralisasi melakukan suka (dari kota ke desa). Jadi untuk pemetaannya da yang belum terlalu faham dan belum mulai. Sehingga tantangannya belum ada batas definitive tingkat pengukuran, dan pemerintah belum perna memetakan desa di NTT (hamper 90%) sehingga kemaren teman-teman sempat membahas biaya pemetaan. Teman-teman timur leste belum ada yang kenal dengan pemetaan.

RESPON: Secara umum sudah ada RTRW di Nusa tenggara namun belum ada inkonsistensi.

KELOMPOK MALUKU Harus ada tata ruang pulau dan pesisir, lalu politiknya sampai dimana? Dan daerah yang dikelola orang asing itu disekitar daerah persinggahan orang asing,,, belum ada advokasi,

Hari Kedua : Kamis 31 oktober 2013 Ganden: kalau tidak ada land reform dari awal semua yang di instal itu anomali, itu pesan dari pak Endriatmo, yang kedua pesan dari bu laksmi yaitu “awas lo”, kalo kalau kapitalisme itu bukan fisik yang diambil bukan hanya ruang yang dirampas tapi jiwa, segala macam ideologisasi terjadi, ada sekolah perkebunan yang ditunjukan kemarin, kemudian dari pak anton sadji susah itu, sangat serius dan pelik. Yang saya tangkap banyak hal bahwa teknologi itu sangat penting, jadi sebagai counter sangat penting, untuk sampai sosialisme dan segala macamnya berat sekali, tapi bagaimana kita mensiasati itu, caranya banyak tetapi yang paling penting dari berbagai cara yang saya tangkap yaitu kesederhanaan, inti dari hidup sosialisme itu ada hidup tanpa eksploitasi, tapi yang penting juga kita harus otokritik jangan dimabok jargon, kalau yang dibela orang kuno saja yang diurus, masyarakat adat, perkumpulan baju berat, itu harus ada otokritik karena itu sebenarnya dinamis, kemarin pak anto cerita di katu 12-15 tahun yang lalu luar biasa, kondisinya sangat seakan- akan didalam betul, semua belum masuk sistem global segala macam, sekarang dalam waktu 12 tahun diferensiasi pertanian terjadi sangat cepat, kemudian yang terakhir itu untuk mensiasati kondisi yang kita tangkap kemarin petani dan buruh itu harus 28

rukun, itu bagian dari yang terbawah.itu tadi beberapa masukan, kemudian sekarang temanteman balik ke region berdiskusi, saya hanya menyuplai apa yang mau dilakukan khususnya kaitan dengan penataan ruang baik yang langsung maupun tidak langsung. Ini kita ulang misalnya untuk sulawesi mendorong pemetaan, peningkatan kapasitas, perluasan jaringan, dialog,training,identfikasi

dan

seterusnya,

kemudian

sumatera

ada

identifikasi

soal

dokumen,apakah sumatera sudah mencoba merinci apa yang mau dilakukan? kemudian NTB,maluku dan timor leste bahwa perlu pemetaan desa untuk memperjelas, kemudian peningkatan kapasitas sangat dibutuhkan,kemudian jawa mendorong pengakuan, kampanye bersama,kemarin dibahas cukup detail soal pendekatan human right, tetapi menurut saya ini penting sebagai acuan bahwa meskipun ini juga merupakan kesepakatan human right poin-poin human right merupakan kesepakatan tapi kadang-kadang kita sendiri dikalangan LSM kita juga tidak tahu apa yang disebut pointer-pointer human right itu apa saja, hak berserikat, udara yang bersih segala macamnya, menurut saya menarik kalau ada draft perda atau ini bisa kita protes tentunya, kemarin kalimantan mendorong eksaminasi tata ruang, mendorong litigasi pengawasan, kemudian mendorong terbitnya perda pengakuan,mendaftarkan peta wilayah adat,ini menarik memang belum banyak mencoba litigasi. Saya kira itu ada beberapa poin-poin yang sama dan ada poin-poin yang berbeda.pagi ini saya ingin bertanya

keteman-

teman,sebenarnya ini poin-poinnya belum detail tetapi saya tidak masuk kesana karena kelihatannya region, tetapi pengalaman kerjasama itu tidak mudah, secara pengalaman saya kadang-kadang yang paling penting itu hubungan-hubungan informal bagaimana mendorong ini, saya belum tahu mekanismenya bagaimana misalnya di region, misalnya disumatera bengkulu dan riau itu lebih jauh lebih dekat ke jakarta itu bagaimana hubungan kerja segala macam, yang lebih bagus pengalaman saya lebih baik yang informal,memang soal bagaimananya belum tajam menurut saya teman-teman membahasnya tapi saya harap dari sekarang sampai besok bisa dipertajam, bagaiman teman-teman? Mungkin tidak itu, meskipun disini tidak hadir masingmasing region, saya lihat yang sering bertemu genk kalimantan kelihatannya lebih rukun gitu, jadi dokumennya sudah siap segala macamnya karena sering ketemu.tetapi yang lain menurut saya belum tentu. Soal region bagaimana mewujudkan rencananya? Kasmita widodo: untuk kalimantan memang petemuannya cukup banyak,jadi dari program SATAR 1 kalimantan jadi fokus pembahasan juga digabungkan dengan beberapa inisiatif yang 29

lain. Sehingga kalimantan misalnya punya data krisis kalimantan berkaitan dengan konflik agraria dan kekayaan alam itu di workshop SATAR yang lain.bayangan saya memang harus ketemu, tidak bisa kalau tidak ketemu di masing-masing region itu. Dibasis propinsi itu harus ada diskusi-diskusi mengenai pembahasan tata ruang yang ada di level provinsi. Seknas bersama kawan-kawan region kalimantan melakukan diskusi yang cukup intens sudah 3x ketemu. Memang harusnya sering ketemu, harus ada forum dilevel propinsinya, itu sudah banyak data konflik tentang perampasan tanah, sawit, tambang itu didokumentasikan menjadi bahan untuk analis bagaimana sebenarnya indikasi kebijakanm penataan ruang terhadap hak-hak lain, harapannya sebenarnya kedepan kalimantan, sulawesi, sumatera, kalau pulau-pulau kecil itu punya sukma seperti maluku sudah sering ketemu, sudah pada tahapan membuat semacam masterplan disetiap pulau-pulau kecil, bagaimana tata ruang partisipatif untuk menjadi bahan untuk ploster atau kasit di level-level kabupaten atau kawasan. karena ini sudah tahun ketiga. Sekarang itu dari maluku,morotai,halmahera, ternate, tidore dan NTT ada semacam forum. Sumatera sebenarnya sudah ada sebelumnya waktu kemitraan di awal- awal itu sudah ada, itu intens juga diskusi dengan forum tata ruang sumatera membicarakan misalnya usulan-usulan taman nasional, danau toba dan sebagainya. Karena waktu sumatera sudah JKPP bergeser fokus ke kalimantan. Ganden; Jadi bagaimana teman-teman saya kembali menanyakan, kalau genk pulau kecil sudah ada sebenarnya wahana untuk bertemu tinggal melanjutkan, yang sulwesi bagaimana? Kasmita widodo: Yoyo pernah memfasilitasi pertemuan sulawesi tahun 2008/2009 membahas krisis sulawesi. Sardi: kalau situasi di sulawesi sekarang sudah ada pertemuan di sulawesi fokus dengan topik isu area tambang, terkait dengan dilakukan lagi saya rasa dengan situasi kerja sekarang ini intensitas perkumpulan misalnya lewat pertemuan-pertemuan ini bisa difasilitasi kembali, terkait perencanaan tata ruang kampung di sulawesi, ini ada side pembelajaran di sulteng, sulsel. ada kepala sekolah di pertemuan itu juga pada tahun 2008. Ganden; Jadi bagaimana yang sulawesi mencoba memunculkan dan mengingatkan kembali,kemudian sumatera gimana? Bejo: kalau ditingkatan sumatera kita sering ditingkatan membantu pertemuan membahas dan difasilitasi sendana di walhi itu sendiri, ada 9 walhi itu kita melakukan pertemuan juga. Dan nanti di medan itu kita mau konsolidasi juga melakukan petemuan juga kalo ditingkat walhinya. 30

Bicara tata ruang tidak bisa salah satunya masih kalau kemarin itu kita bicara MP3EI yang di sumsel, Ganden: Jadi teman-teman sumatera mau memakai sistem walhi saja?atau bagaimana? Adi : seperti yang sudah dijelaskan bahwa untuk simpul seperti yang kelompok sendana, di lampung ada kegiatan setgat kampanye, dari ketiga kegiatan ini juga progresnya bisa menjadi bagian dari advokasi ini,itu yang pertama. Saya kira masing-masing region ini soal RSPP juga difungsikan, kemudian soal chanel k RSPP bagaimana? Untuk masing-masing propinsi saya kira tidak ada salahnya langkah-langkah yang sudah dijalankan selama ini terus dilakukan. Kalau dilampung itu mensuport, kita kemarin itu regester 47 yang didanai sendana mensuport untuk pemetaannya jadi sesuai dengan porsinya, RSPP lebih focus ke penataan ruangnya dengan pemetaan setelahnya, kawan-kawan hak kelola memfasilitasi,jadi saling membantu. Kalau bicara untuk memfasilitasi perencanaan desa kalau tidak ada peta gimana, akhirnya RSPP lampung dilibatkan dalam pemetaan. Makanya kita sering bekerjasama. Alasannya kalau bisa setiap RSPP yang ada itu seperti itu, jadi mensuport kawan-kawan yang sudah di grup kan. Hamper semua dari aceh-lampung itu masuk dalam grup itu, kalau dikampanye itu 7ED yang masuk sebagai kampanye, kalau di setgat itu ada beberapa lembaga dari aceh sampai ke lampung, di hak kelola juga ada jadi saling memback up, ini bisa tidak di inisiasikan. Ganden; jadi apakah tidak ada sesuatu yang baru atau pakai mekanisme yang itu saja? Atau bagaimana? Bejo: Kalau yang disampaikan mas dodo itu sudah pernah dibahas dipalembang soal itu, sebenarnya kan harapan kemarin kawan-kawan disumatera yang bergelut dibidang advokasi tata ruang ini disusun kembali untuk proses itu, yang kemarin itu salah satu prasyarat pemetaan ulang itu karena punya konsep bioregion kalau tidak salah. Jadi sumatera itu dibagi 2/3 wilayah selatan, tengah dan utara, langkahnya dari forum yang pernah disusun. Kemarin rencananya mau buat yang baru tapi datanya dari yang lama,dokumen yang lama itu sudah cukup bagus. Ganden: kalau saya disini bukan membicarakan substansinya tapi lebih ke lembagaannya. Jadi teman-teman sumatera pakah mau memakai sistem yang tadi, atau mau focus sendiri begitu, atau kita mau mengikuti tadi jadi implisit saja mengikuti mekanisme yang sudah ada? Jadi bagaimanapun menurut saya harus ketemu, oke kalau bertemunya melalui mekanisme itu genkgenk setgat,wilayah kelola dan kampanye.pengalaman dan network tidak mudah.sumatera

31

bagaimana? Jawa bagaimana?perlu kepala sekolahnya ini setiap wilayah. Berikutnya waktunya kapan? Harus ada target ini. Target mau bertemu atau apalah. Fahmi: masing2 region difungsikan Kasmita widodo; Harus ada yang bertanggung jawab dalam pertemuan

Wilayah

Kepala Sekolah

Waktu

Sulawesi

Sardi

januari

Sumatera

Adi

januari

Jawa

Husani

Desember

Talasukma

November

Kalimantan

4-5 kalteng diskusi tata ruang dengan walhi, 11-12 simpul kalsel,kalbar November,

simpul kaltim

akhir

November 27-19 di kalbar Seknas

Dewi

Ganden: dari berbagai substansi dari berbagai kebutuhan di nasional apa yang dibutuhkan secara substansial? Teman-teman seknas mau cerita Bagaimana perkembangan nasional kebijakan penataan ruang bagaimana? RTRWN kah,tata ruang pulau, apa saja PP yang sudah diterbitkan, apa saja yang belum dan lain sebagainya. Kasmita Widodo; Untuk kebijakan penataan ruang dari undang-undang 2007 beberapa peraturan pemerintah sudah ada, tinggal yang terakhir itu yang PP soal yaitu tata cara penyusunan, yang belum justru piñata gunaan,dulu sudah ada tapi masih undang-undang 24 tahun 92. Salah satunya membicarakan tentang tata kuasa tapi justru PP nya belum dibuat. Saya belum tahu apakah ini menjadi fokus untuk kebutuhan nasional misalnya, yang lain berkaitan dengan pos pos tata ruang dulu kita punya komunikasi dengan dirjen penataan ruang subdit pemberdayaan masyarakat yang sekarang sudah pecah menjadi dua, yang satu kemitraan, diawalnya seknas JKPP dilibatkan membangun konsep kemitraannya seperti apa. Saya juga 32

memberikan semacam konsep note yang berkaitan dengan kemitraan. Usulan saya tetap ke soal partisipatif dimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam semua 4 hal penataan ruang dari mulai penyusunan, perencanaan, dokumentasi,pengawasan. Pemerintah sekarang membuat aturan, pemerintah yang melaksanakan, pemerintah yang mengawasi. Ini tidak fair dalam kebijakan penataan ruang, pemain sekaligus sebagai wasit. Tantangan kedepan juga soal BKPRD ( badan koordinasi pengawasan tata ruang daerah). Mengapa saya mendorong juga ambil di seknas ada forum tata ruang di kabupaten maupun propinsi, bisa main di dua kaki, ada kawan-kawan yang masuk didalam, kemarin ada kesulitan susah mencari dokumen tata ruang itu jelasnya, perkembangan dan sebagainya itu. Tapi kalau di BKPRD itu kita punya dokumennya. Coba dipertimbangkan oleh kawan-kawan berkaitan dengan hal yang kemarin kawan-kawan mengambil surat-surat dokumen dan sebagainya. Saya pernah bediskusi bagaimana menanyakan kebijakan tata ruang dengan dirjen penataan ruang bagaimana dengan hubungan RTRWN RTRW pulau, RTRW provinsi dan kabupaten. MP3EI menjadi lebih dominan didalam prosesproses persentasenya karena banyak duitnya proyeknya lebih banyak disitu. Sebenarnya ada juga tekanan ke kementrian PU. kawasan strategi ada di provinsi dan kabupaten. Saat ini seknas JKPP kehilangan kontak dengan dirjen penataan ruang, perubahan struktur didalamnya ini perlu usaha lagi untuk membangun komunikasi dan ini menjadi tantangan. Itu menjadi pekerjaan rumah di seknas untuk membangun komunikasi lagi.

Pak hasbi: saya akan sharing soal ini, upaya-upaya ditingkat lapangan ini penting sekali untuk memastikan wilayah-wilayah kelola rakyat, atau wilayah masyarakat adat dimasukan dan direkonvisi didalam proses penataan ruang baik dalam tingkat kabupaten maupun provinsi. Tapi kendalanyakan tidk sedikit, tantangannya begitu banyak. Kita ketahui bahwa wilayah-wilayah kelola masyarakat itu memang tidak ada peraturannya dalam tata ruang sehingga kita susah sekali memasukinya sebenarnya. Upaya-upaya di tingkat daerah perlu dilakukan, tetapi kita juga perlu mengidentifikasi hal-hal yang bisa kita lakukan terutama ditingkat nasional dengan temanteman seknas. Kami mendapatkan masukan dari kemenhutdari direktorat pamologi yang bekerja untuk penyiapan wilayah, saat ini pamologi dan kpk bekerjasama dengan erat untuk pelaksanaan nota kesepakatan bersama 12 kementrian dan lembaga, salah satunya adalah untuk upaya-upaya perluasan wilayah kelola rakyat dan juga pengakuan hak masyarakat adat. Mereka sendiri kemudian merasa terpojok dengan situasi ini dimana taget-target mereka sendiri ternyata jauh 33

dari harapan dari yang mereka janjikan. Oleh karena itu mereka waktu kami pertemuan dengan kemitraan dengan beberapa teman NGO lain itu menyampaikan ada peluang sebenarnya yang bisa kita garap, selama ini kalau didaerah kalau ada wilayah hutan kemudian ada cara pemerintah itu selalu berbenturan dengan keinginan pemda dengan apa yang sudah dicadangkan oleh kemenhut sebenarnya. Kemenhut mempunyai hubungan langsung dengan beberapa pemohon perizinan baik KPK, HPI dan sebagainya, biasanya sudah berbenturan, oleh karena itu dalam perdebatan antara pemda dengan kemenhut itu sama sekali tidak pernah muncul apa yang disebut wilayah kelola rakyat,yang bicara itu kita-kita saja sebenarnya. Tetapi antara kementrian kehutanan dengan para pemda itu perdebatan terjadi bagaimana mereka mengalokasikan wilayah-wilayah itu tapi tidak sama sekali membicarakan wilayah kelola rakyat. Karena itu ada usulan untuk sebenarnya wilayah kelola rakyat harus kita advokasikan supaya masuk dalam proses pencatatan area di areal kemenhut. Salah satu yang sudah dicoba adalah hutan tanaman rakyat, tetapi wilayah-wilayah yang lain sebenarnya harusnya kita berupaya sama-sama dalam upa wilayah kelola rakyat itu dicadangkan.tapi yang paling penting adalah adanya alokasi wilayah kelola rakyat didalam kebijakan kemenhut. Saya kira itu belum pernah kita lakukan saat ini. Ganden: usulannya mencoba intervensi ke kemenhut tapi tidak hanya ke dirjen penataan ruang saja, pak arief bisa cerita tentang Situasi kebijakan tata ruang saat ini? Pak arief: setelah beberapa dari kami sempat mengawal penyusunan undang-undang UU PR 26 tahun 2007, kemudian setelah itu terbit dan memang ada beberapa hal yang dinegosiasikan artinya ada dari 100% usulan ada yang masuk ada memang harus diturunkan, tapi setelah pendampingan proses penyusunan itu kami memang kemudian lose dengan berbagai kebijakan. Kalau ditanya updet kebijakan kami tidak updet khususnya setelah PR itu disahkan.dalam konteks advokasi penataan ruang ada beberapa pintu masuk formal untuk kontribusi terhadap isinya.kita sering kali merasa bingung untuk masuk dan kontribusi untuk mengubah dan sebenarnya ada beberapa pintu disediakan dan sebenarnya mudah untuk dimasuki dan dimanfaatkan oleh kawan-kawan. pengalaman di propinsi kepri di beberapa kabupaten dan level provinsinya itu kami mendampingi penyusunan KLHS (kajian lingkungan hidup strategis) adalah salah satu pintu teman-teman dan tidak perlu menginisiasi, pada praktiknya pada satu kabupaten, ketika di list siapa saja yang yang diundang terjadi bias agak muncul disitu. Pihak pengundang menginginkan agar proses KLHS lancar yang vocal-vokal tidak usah diundang. Itu bisa menjadi 34

satu kendala, pintunya sudah ada tapi yang masuk ke pintu itu yang difilter oleh pemerintah itu. Pengalaman lain selain KLHS di kabupaten Kampar kami membantu penyusunan master plan hutan adat, dan master plan itu bertepatan dengan momentum hutan adat yang lagi hangathangatnya ketika ada keputusan MK tentang status hutan adat, kalau isu mengenai hutan adat secara formal dinyatakan bahwa hutan adat itu baru diakui jika adatnya ada, pengkuan itu lewat perda kita amati dari sabang sampai merauke setahu saya hanya ada 2 kabupaten yang membuat perda tentang masyarakat hukum adat, artinya situasinya adalah ketika masyarakat hukum adat itu tidak diakui ketika subyeknya tidak diakui maka hutan adat sebagai obyeknya itupun tidak diakui, pada akhirnya ketika menyusun masterplanpun ujungnya adalah tetap saja masyarakat hukum adatnya harus di perda kan dulu memang secara formal diakui keberadaannya. Artinya kita juga tidak cukup hanya melihat objeknya saja, sumberdaya, wilayah tapi siapa yang mengelola, itu menjadi satu hal yang justru harus dijawab dulu pertama kali. Ganden: sekarang saya kembalikan ke teman-teman tadi ada berbagai informasi tentang kondisi nasional, ada PP yang harus diterbitkan berkaitan dengan UU penataan ruang, kemudian tadi ada usulan tentang bagusnya teman-teman JKPP dan timnya ini ikut intervensi ke dirjen planologi kehutanan. Juklak dari dirjen planologi tentang tata cara tapal batas kehutanan itu jelek menurut saya karena ada hal krusial saya pernah bagi juga informasinya tentang hak pihak ketiga, kalau tidak hati-hati bisa lepas, tata guna lahan saja misalnya agroforest segala macam. Kalau itu dibuat setelah PDHK ya tidak dianggap itu, belum prosedurnya yang rumit, kalau keberatan masyarakat harus menghubungi timnya. Jika teman-teman JKPPN ini bisa intervensi juga disitu, apa yang bisa dilakukan secara nasional? Ikhwan; terkait apa yang sudah disampaikan tadi ketika mendaftarkan pemetaan di kabupaten khususnya Kalteng sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah di kabupaten Kapuas, pemerintah daerah mau mensahkan peta wilayah-wilayah kelola masyarakat itu dengan ada beberapa persyaratan yang sekarang kita sudah mulai dilakukan itu yang pertama terkait dengan tata guna lahannya salah satu persyaratannya harus ada berita acara penetapan kawasan misalkan pembagian-pembagian disini tempat keramat, pertanian, kemudian ada hutan adat segala macamnya. Kalau dia pengelolaan nya untuk desa itu pemerintah desalah yang membuat berita acara penetapan kawasan desa. Yang kedua terkait dengan perda itu dikabupaten Kapuas sudah membuat perda adatnya. Perda adat itu sudah dilakukan 3x revisi, jadi sekarang sudah di DPR tinggal ketok palu saja. 35

Pak redhani; yang kita bicarakan sampai saat ini arahnya pengakuan wilayah masyarakat hukum adat, waktu kita buat acara-acara KLH juga bahwa memang lumayan berat, ada 4 syarat pengakuan masyarakat hukum adat kemudian siapa yang berhak untuk menentukan 4 syarat itu terpenuhi, PP nya tidak ada sampai sekarang. Sebenarnya UU 32 itu ada mandat kepada pemerintah provinsi, kabupaten untuk melakukan dan membuat panduan. Tetapi di kalbar sampai saat ini pemerintah belum merespon juga. hutan desa ada satu di dayak hala. Saat ini dalam proses izin gubernur, ada bebeapa pendekatan masih skala daerah belum nasional. Ganden: yang mau kita bahas apa yang bisa dilakukan di tingkat nasional saat ini? Husaini: kalau bicara soal peran serta dalam informal itu ada PP nya, sebelum jadi peraturan sebelum jadi perda dan dalam proses pengawasannya. Tapi problemnya kemudian soal pemahaman tingkat daerah, jika teman-teman mengalami kesulitan dalam berakses saya kira pemerintah sendiri tidak memahami peraturan ini ada. Kadang-kadang memang tidak diperhatikan secara serius, itu yang pertama, kemudian yang kedua soal keterlibatan memang saya kira pengalaman kami dilapangan teman-teman akademisi lebih luas dibandingkan dengan NGO, yang terakhir terkait dengan apa yang dilakukan teman-teman di seknas, saya kira pengalaman tempo dulu soal bagaimana membangun relasi dengan dirjen tata ruang itu menarik, saat itu memang isu-isu mencuat ditingkat masyarakat dan kemudian dibawa oleh JKPP untuk dikomunikasikan dengan dirjen tata ruang itu benar-benar di refund meskipun hanya dikunjungi atau dibicarakan, tapi itu semacam jadi catatan mereka dan saya kira salah satu hal yang penting di tingkat seknas itu adalah soal bagaimana teman-teman seknas itu juga kembali mampu membuka peluang akses komunikasi, sehingga kemudian kasus-kasus yang kita data atau koreksi atau kita pelajari, atau kita advokasi itu menjadi bagian dari yang bisa di inputkan kepada pemerintah.karena kalau sekarang tidak ada ruang komunikasi ditingkat kita itu pasti akan yang mucul soal tidak diterima, kemudian perlawanan dilapangan, tapi kalau kita kemudian bisa akses komunikasi dengan berbagai macam cara seperti yang dilakukan di seknas saya kira ini akan berpengaruh besar terhadap perkembangan advokasi ditingkat daerah. Terakhir menurut saya bahwa saya usul supaya JKPP banyak menghigher akademisi. Bambang: ingin memperkuat mas Husain bahwa kalau pengalaman praktek dijember ketika ditemukan kasus copy paste muncul perdebatan dan kegelisahan para akademisi, waktu itu juga saya komunikasi dan sms semuanya yang saya rasa memang waktu itu saya membutuhkan justifikasi akademisi karena real di wilayah hal itu ternyata sudah menjadi satu ukuran apakah 36

naskah akademik itu pantas diterima dan dijadikan juga didalam pembahasan RTRW disbanding kita kawan-kawan yang diluar ini kayanya dianggap angin lalu dalam pengalaman kemarin. Karena itu telah copy paste akhirnya ya diterima saja beberapa usulan tetapi sebagai sebuah dokumen naskah akademik itu kemarin kita belum mampu untuk memberikan. Yang kedua saya kira juga tidak kalah pentingnya didalam kasus kemarin ada yang namanya persetujuan substansi, padahal itupun juga akal-akalan hasil kita ke public saya tanda tangan absen tapi dimainkan bahwa itu jadi tugas substansi dan itu berimbas kepada irama atau ritme tahapantahapan penyusunan RTRW sampai ke BKPRN di pembahasan BKPRN, jadi hal yang tadi akalakalan itu berlanjut sampai BKPRN akhirnya muncul satu catatan dan tugas substansi BKPRN bahwa ini sudah clear dan segala macamnya. Dan setelah kejadian ini mereka kayanya lepas tangan juga, saya beberapa kali jujur saja saya juga secara workside pengaduan di dirjen PU saya mengadukan juga persoalan ini tapi responnya juga sangat normative, pendek dan saya membayangkan dulu saya juga pernah terlibat di beberapa diskusi yang digagas dirjen PU dan saya ada disitu saya membayangkan itu ada kabar atau kanal yang memang siap menampung problem-problem kita secara cepat, respon cepat begitu. Kedepan saya meminta kawan-kawan JKPP memerankan lagi fungsi-fungsi menjadi kanal menjadi artikulasi yang baik di internal dirjen PU. Terus yang tidak kalah pentingnya menurut saya bagaimana ketika ada peluang di wilayah itu terutama kawan-kawan dewan itu juga meminta sebenarnya tingkatan kapasitas, jujur saja dewan di wilayah utama di jember saya tahu dia baca polygon, baca peta itu tidak ngerti, nah peningkatan kapasitas mulai dari kognitif sampai teknis saya kira menjadi hal yang urgen dan penting untuk kita bisa masuk didalam yang namanya perubahan fungsi tata ruang, terakhir menurut saya perlu difikirkan juga upaya-upaya litigasi sangat mungkin kita lakukan kalau misalnya seperti kasus dijember itu bupatinya kan on going saja lah, jadikan dulu kalau tidak cocok nanti gugat saja dipengadilan, saya dan seknas memikirkan upaya-upaya litigasi seperti apa yang bisa kita lakukan karena disatu sisi dokumen RTRW yang bisa kita bongkar kemarin bisa digunakan kawan-kawan. Artinya betapa luar biasanya yang itu tidak saya duga sebelumnya dokumen bahan-bahan itu bisa dijadikan materi dipersidangan kelas action dan menang, saya kira itu bagaimana kedepan sekali lagi ada upaya-upaya letigasi membentuk dan membingkainya seperti apa biar saya juga mempersiapkannya seperti apa ketika memang diperlukan dan saya harus meyakinkan juga ke seknas sepertinya bupati jember akan on going sajalah.

37

Ganden: saya sudah mencatat berbagai usulan, yang pertama usulan tentang perlunya invensi ke dirjen planologi, percepatan kawasan hutan, kemudian memperbaiki komunikasi dan link dengan dirjen penataan ruang baik itu kasus dan lain-lain, kemudian adanya tim akademisi dalam tanda petik yang siap membantu, siap kirim begitu, ini mungkin juga kaitannya dengan peningkatan kapasitas, kalau menurut saya memang perlu, jadi semacam template begitu, bagaimana memahami dokumen dan proses penataan ruang secara cepat memang perlu kalau menurut saya pelatihan yang ada sekarang sangat dalam tetapi agak rumit, perlu adanya template yang praktis, mungkin paket 3 hari kah bisa memahami proses dan teknis penataan ruang dengan cepat. Kemudian terakhir menarik juga ini, tentang menggagas litigasi, ini mungkin kaitannya dengan kapasitas juga. Arief: ada cerita dari jurnalis yang mengobrol dengan sesama jurnalis meliput acara seminar,jadi ternyata, ini cerita dari kontributornya antara dan kompas sebenarnya mereka tidak juga punya pemahaman yang cukup tentang substansi penataan ruang, jadi yang mereka kejar ketika meliput dan menulis berita itu hanya standar 5W+ 1H, sama apa-apa saja yang dijadikan sebagai straight news, bisa dibayangkan itu level antara dan kompas, artinya ya kalau kita berkaca bahwa ini sekolah untuk para aktivis dan NGO kalu dengar dari hasil diskusi dengan kawan-kawan jurnalis sepertinya perlu juga dengan teman-teman jurnalis apalagi mereka tugasnya memang melakukan advokasi lewat media masa memang porsi mereka artinya jika mereka menjadi agen advokasi mereka sudah punya medianya, tinggal di doktrin saja, itu cerita yang saya dengar. Kasmita Widodo; yang di samosir membuat konvensi internasional soal pemetaan partisipatif itu juga ada jurnalistik, wartawan memang diundang, sepanjang workshop, seminar dan kelapangan banyak tidak paham soal pemetaan partisipatif itu sehingga ketika peta dibuka, masyarakat bisa menunjukan dimana klaim mereka, kemudian dimana TPS sudah membuka dan mengembangkan perkebunan kemenyan masyarkat, itu berita-beritanya cukup bagus dan beberapa wartawan cukup antusias untuk menuliskan soal pemetaan-pemetaan. Eep: banyak media yg tidak paham , oleh karena itu penting atau tidaknya dibutuhkan?pemilihan media mana?pendekatan komponen selain JKPP. ikin: ingin menambahkan sedikit tentang terkait dengan pemetaan partisipatif, saya punya harapan yang besar pada persoalan bagaimana tidak cuma dokumen saja, tidak cuma data saja, tapi ada bentuk konkrit memang bisa dihadapkan langsung dengan level nasional.

38

Lahmudin: menjadi problem diskusi ini menjadi panjang karena kita main dilapangan orang lain bukan lapangan kita sendiri. Ganden: kalaupun kita membuat dokumen ala kita sendiri, kita selama ini harus mengakui semua tadi itu kan kita berusaha mengkritik yang kotak yang sudah ada tetapi kita belum membuat suatu yang lengkap ala kita sendiri itu poinnya. Kira-kira apa bentuk real yang bisa dilakukan Lahmudin; diantaranya kan SATAR, satar menurut ganden terlalu rumit, bagaimana satar yang cepat untuk menghasilkan converter tata ruang itu. Kasmita Widodo; saya respon sedikit ke ikin strategi nasional bagaimana suatu hasil untuk mengcounter peta-peta pemerintah, BRWA memang suatu mandatnya tidak hanya registrasi tapi komunikasikan dan menampilkan peta-peta wilayah itu kepada pemerintah, kita bagi peran disini, juga suatu agenda yang masih diperjuangkan bagaimana peta-peta wilayah itu menjadi referensi didalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan satu peta. Jadi kalau selama ini peta kehutanan, sdm, sda dan lain-lain itu menjadi peta rujukan dimasing-masing sector maka harus ada peta-peta wilayah adat didalam referensi itu sehingga dalam pengambilan keputusan itu ada peta wilayah adat yang menjadi perhatian atau pertimbangan, JKPP sudah melihat mencoba memasukan itu. Bayangkan lah pengalaman yang memang belum terlihat berhasil tetapi adalah suatu konsolidasi masyarakat seperti tadi, kalau memang konteks suatu kebijakan sangat jelas itu dari harus selesai RTRWN, baru hal-hal yang lebih operasional yang perlu dibicarakan lebih detil pada wilayah tertentu menggunakan kawasan strategis atau kawasan yang harus dibuat dengan detilnya, kalau kawan-kawan mau menggunakan bagaimana mengadvokasi misalnya melindungi wilayah kelola rakyat menggunakan tata ruang mainstream itu bisa masuk. Konsep-konsep praktek-praktek masyarakat adat, masyarakat local berkaitan dengan pengelolaan wilayahnya, pengelolaan ruangnya berdasarkan interaksi yang panjang antara masyarakat dengan tanah,masyarakat dengan air, masyarakat dengan kekayaan alamnya, disuarkan atau dimunculkan yang kita kenal sebagai tata guna lahan itu harus dimunculkan. Tatang: Kedepan khusus untuk teman-teman jkpp kalau ini kan artinya yang banyak bermain disitu kan lebih ke NGO nya itu juga harus ada penguatan dari masyarakatnya, misalnya kalau kita di kalbar kan, setelah dipetakan dan registrasi bagaimana mereka tetap menjaga wilayahnya itu. Tapi yang penting menurut saya bagaimana masyarakat itu paham, itu sebenarnya yang

39

penting menurut saya dilakukan bersama dengan kita mendorong apa yang kita mau apakah misalnya ada perda ada SK, tapi yang penting kekuatan dimasyarakatnya jangan dilupakan. Harley: Banyak peta yang isinya tidak jelas, harus adanya teknis pemetaan, mazhabnya harus satu Ganden: Komentar secara umum, menurut saya teman-teman genk JKPP untuk menghasilkan dokumen peta itu cukup pandai dengan berbagai variasinya. Cuma tantangannya adalah bagaimana kita menghasilkan dokumen lain karena kita mau mengkritik RTRW kah, mau bikin counter planning, mau bikin apapun juga tidak bisa kita hanya bicara, harus ada dokumennya. Dari jauh saya melihat teman-teman miskin pengalaman itu. Saya kira untuk soal substansi tentang pertemuan simpul dan semacamnya sudah selesai.berikutnya kita akan masuk ke launching satar. Ganden: jadi kita masih punya dua materi acara lagi, yang pertama seknas akan launching bahwa akan diselenggarakan satar II, nanti dewi akan cerita tentang kira-kira prosesnya alurnya bagaimana, kemudian setelah itu bagian dari satar kedua ini teman-teman seknas meminta masukan

dan evaluasi dari teman-teman mengenai satar pertama baik substansi maupun

teknisnya dan masukan untuk satar kedua. Dewi: secara garis besar kegiatannya ada 3 ranah kegiatan ini, pertama ada satar 2 dengan agenda pertama ini satu rangkaian untuk sekolah tata ruang, lokakarya advokasi tata ruang yang dimana tujuannya sebenarnya untuk berefleksi simpul sejauh mana advokasi itu sudah dilakukan, pasca lokakarya ini akan dilanjutkan lagi workshop kurikulum oleh beberapa pengajar dan kepala sekolah sebelumnya untuk menggodok lagi kurikulum yang akan diadakan satar kedua, termasuk mengadopsi atau mengakomodir beberapa refleksi yang teman-teman lakukan kemarin sampai sekarang, itu menjadi catatan penting untuk kurikulum di satar kedua. (SLIDE POWER POINT) kerangka program- SATAR 2 meliputi lokakarya,workshop kurikulum, in class dan out class; pemetaan dan perencanaan wilayah adat meliputi pemetaan, registrasi wilayah adat; asistensi simpul meliputi fasilitator handal, diskusi Wilayah asistensi; sumatera 3 site,kalimantan 4 site, sulawesi 3 site, NTB 2 site Capaian; 15 alumni satar yang handal,15 kajian/ dokumen sebagai hasil praktek lapangan satar di wilayah masing-masing, 4 dokumen perencanaan dan peta wilayah adat,meningkatkan kapasitas teknis dan analitik SLPP. 40

Ganden: sementara kira-kira dari alur apakah ada usul apa begitu? Dwito: itu pemetaan dan perencanaan wilayah adat,Apa Cuma wilayah adat saja? Dewi: sebenarnya kalau yang di secara garis besarnya memang mungkin dikhususkan karena mungkin untuk merespon hak-haknya keputusan MK memang diputuskan juga di MK. Bambang; ada suatu keputusan MK yang terkait dengan keputusan MK yang 45 itu, juga menjadi penting pasal 15 terkait dengan bagaimana memadu serasikan dengan perencanaan tata ruang menurut saya,artinya saya kira juga menjadi urgen wilayah-wilayah yang kita dampingi hari ini kita advokasikan, saya membacanya bahwa eskalasi yang namanya MP3EI dan yang lainnya saya kira juga akan menjadi barang yang akan trend kedepannya dan konsistensinya juga semakin besar, saya berharap tidak dibatasi hanya adat, jujur saja kalau dijawa saya tidak punya adat. Saya masih berharap kalu kerja kita juga memperbanyak orang, berharap disatar 2 tidak difokuskan. Registrasi wilayah adat okelah, tapi waktu dulu seingat saya pernah bareng JKPT KPSHK juga bahsanya lebih registrasi kawasan kelola rakyat dulu, apakah yang sekarang ini berbeda atau tidak. Setahu saya dulu dokumen itu cukup bagus, baik menurut saya untuk memperkuat kelola wilayah rakyat. Eep Saepuloh : kalo bisa papua juga bisa dibaca,karena jadi penting, kemarin waktu diskusi papua itu masih hijau betul, belum terpetakan dengan baik persoalan perencanaan tata ruang itu. Papua itu sebenarnya kalau diagenda MP3EI itu jadi target besar untuk perkebunan besar, pertambangan besar, seperti apa skema MP3EI ini, agar teman-tman papua juga dapat input. Ganden : jadi kira-kira evaluasinya dari segi substansinya dan teknisnya untuk satar 2 itu seperti apa? Saya harap periode kedua ini bisa menghasilkan dokumen. Dwito; segi teknis; banyak mendapatkan teori land grabbing dan proses penataan ruang, tapi belum maksimal digunakan, tidak hanya bicara substansi tetapi juga aspek teknis juga dimasukan dalam kurikulumnya, banyak pelanggaran tata ruang diwilayah tetapi blum banyak yang melakukan gugatan; harus ada pembagian kelas sesuai kategori; satar 1 masih umum. Fahmi: segi teknis; materi kurikulum umum,bagaimana melihat secara detail/zooming aplikasi land grabbing, akumulasi primitif (tema) bisa melihat kebijakan didaerah terkait penataan ruang,sektor kehutanan,maupun yang langsung berhubungan dengan penggunaan lahan kawasan dan tanah. Tujuan akhirnya adalah yang penting dia tidak menciptakan banyak di satu kawasan dan tidak menciptakan investor dalam penguasaan lahan.

41

Bambang; ada hal baru yang diterima khususnya soal wacana harapannya kedepan memberikan materi harus ada indikator yang konkrit, coba praktik masih kewalahan dalam menghadapi advokasi RTRW jember, respon cepat tidak mudah, saya harap ada satu tim pasca satar yang bisa menemani tidak terputus, hal teknis bisa diatur agar lebih terfokus, kedisiplinan waktu itu penting, untuk lokasi akses dibatasi yang nyaman untuk konsentrasi. Iqin; menemukan hal yang baru dengan materi satar 1, berbasis ideologis yang kuat, ada sesi khusus untuk ideologis dan jika dan disatukan akan padat, sistematika kurikulum materi laksmi dan oji dipikirkan materi sistematikanya, tempat satar 1 kaku antara kelas dan ruang istirahat jauh agar nyaman. Husaini; ada pembagian besar antar ruh dan pengetahuan ketrampilan teknis,dalam persentasenya mana yg mau diperkuat?harus dilihat ulang, kesannya terlalu dipaksakan. Yang kedua isu penataan ruangnya itu relatif kecil, agak disepelekan. materi yg disampaikan hampir kurang dikuasai peserta satar 1. Yang terakhir outpunya yang ditonjolkan tulisan itu memang penting, persoalannya tulisan itu tidak menunjukan suatu potret. harus bisa mengeluarkan berbagai jenis advokasi diberbagai daerah, profil itu harus bisa dimunculkan soal itu. Adi; Lebih banyak diruangan, tidak banyak ruang bermain,apa mungkin ruang bermain dulu baru masuk kelas jangan terlalu jauh yang penting nyaman. Ade; terkait ideologis perlu diperkenalkan product of space, masih bias darat, masih belum masuk dalam pesisir dan kemaritimannya. Iqin; hasil penulisan belum ada evaluasi satar 1, masih mau melanjutkan revisi dan memperbaiki jika ada masukan dan indikator penulisan. Kasmita Widodo: minta kepada pak monti untuk melakukan review, proses review jadi motivasi perlu banyak sekali, karena ada beberapa penulis yang masih jauh dari yang diharapkan sehingga buku itu belum bisa dicetak. Harley; harus ada tools untuk menilai alumni satar 1, ada indikatornya,pertama knowledge change,kedua relation change,ketiga behaviour change. Koko; lebih beragam,tetapi pengalaman penulisan belum ada bisa dipandu “table of content”, sehingga ada teman yang tidak terbiasa menulis terarah. ari bisa menjadi salah satu pengajar untuk menilai pelanggaran tata ruang, harus mengikuti koridor tata ruang yang ada di pemerintah, substansi berdasar isu daerah, menyediakan sistematika penulisan untuk membantu peserta. 42

(Slide) TABEL RESUME SINGKAT DISKUSI REFLEKSI DAN EVALUASI SATAR 1 BERDASARKAN KATEGORI Koko : secara resmi hasilnya dikasih pemda,dipotret wilayah kerja kawan-kawan, kabupaten mana saja yang sudah ada keterbukaan, Eep: saya dan kawan-kawan sudah mulai bagaimana membuat kajian tentang tata ruang ekspansi sawit,antar alumni berkolaborasi kajian konteks tata ruang kalsel untuk advokasinya,bisa melihat konteks wilayah di perbatasan. Ganden: Tentang persyaratan peserta satar 2? 1.Bagaimana bisa berkontribusi pada lembaga asalnya, harus dipastikan yang menjadi peserta paling tidak 2-3 tahun bekerja disimpul, dan bisa menghasilkan kader baru. 2.tindak lanjut pasca satar dan komitmen untuk mentransfer ilmu kepada rekan dilembaga, ada target transfer pengetahuan. 3.memperbanyak peserta perempuan untuk satar 2 (kendala pengiriman peserta perempuan tidak bisa meninggalkan dalam waktu yang begitu lama. 4.konsisten pada kerja-kerja advokasi penataan ruang. 5.menuliskan dan mengirimkan paper/tulisan tentang kondisi penataan ruang di wilayah (jawa dan kalsel akan kirim peserta perempuan) 6.terlibat aktif dalam advokasi atau pengorganisasian atau pemetaan partisipatif (prioritas simpul dan jaringan)

43