Peran Pemerintah dalam Perlindungan Penataan Ruang Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pranata (TKP162P)
Dikerjakan Oleh Nur Hilaliyah 21040111060045
DIPLOMA III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013
Nama : Nur Hilaliyah NIM : 21040111060045 Tema : Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Penataan Ruang
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan ruang. Adapun ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota disusun berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang, masalah, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah kota. Selain itu kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Peran pemerintah daerah dalam instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan UU Penataan Ruang No.26/2007, memiliki instrumen atau alat pengendali berupa peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Peraturan zonasi yaitu penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.
Peraturan zonasi tersebut berupa
ketentuan mengenai struktur ruang dan pola ruang wilayah kota, karakteristik wilayah, arahan umum desain kota, dan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. Contoh salah satu peraturan zonasi yang telah di tetapkan sesuai RTRW yaitu penentuan zona kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dimana pemanfaatan ruang di kawasan tersebut harus sesuai dengan perencanaan (desain plan). Pada dasarnya kawasan budidaya merupakan kawasan yang boleh diberdayakan oleh masyarakat untuk dibudidayakan seperti pembangunan sekolah, permukiman, pengembangan sektor perdagangan dan jasa, industri, dan lain-lain. Namun, pembangunan tersebut harus tetap dibawah pengaturan dan pengawasan pemerintah. Sedangkan kawasan lindung merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Terdiri dari kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah dan kawasan lindung lainnya. Hal ini dimaksudkan agar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan seperti kepadatan bangunan, besaran kawasan terbangun, besaran ruang terbuka hijau, dan prasarana minimum yang perlu diatur terkait pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan umum desain kota yang telah direncanakan dan ditetapkan berdasarkan
peraturan
perundang-undangan.
Selain
peraturan
zonasi,
peran
pemerintah dalam pengendalian pemanfaatan ruang yaitu perizinan.
1
Nama : Nur Hilaliyah NIM : 21040111060045 Perizinan merupakan ketentuan yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang oelh pemerintah. perizinan disusun berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah ditetapka dan ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. Dalam mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang peran pemerintah sangat dibutuhkan karena segala bentuk perizinan menjadi wewenang pemerintah daerah kota, termasuk pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan. Instrumen perizinan diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU PR No.26/2007 juga mengatur sebagai berikut: (a) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum; (c) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya; (d) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (e), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin; f) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak; (g) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan (h) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah. Peran pemerintah selanjutnya yaitu pemberian insentif. Ketentuan ini mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang. Hal ini dimaksudkan agar perangkat untuk mendorong kegiatan dalam pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. Ketentuan insentif dari pemerintah daerah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lain yang saling berhubungan dapat diberikan dalam bentuk antara lain pemberian kompensasi, subsidi silang, penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau publikasi atau promosi daerah. Sedangkan ketentuan insentif dari pemerintah daerah kota kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk pemberian kompensasi, pengurangan
2
Nama : Nur Hilaliyah NIM : 21040111060045 retribusi, imbalan, sewa ruang dan urun saham, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan; dan/atau kemudahan perizinan. Ketentuan insentif dimaksud harus dilengkapi dengan besaran dan jenis kompensasi yang dapat diberikan. Tidak hanya pemberian insentif saja, pemerintah pun memberikan disinsentif. Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti. Adapun ketentuan disinsentif dari pemerintah daerah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lain yang saling berhubungan dapat diberikan dalam bentuk pengenaan retribusi yang tinggi; dan/atau pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
Sedangkan Ketentuan
disinsentif dari pemerintah daerah kota kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk pengenaan pajak/retribusi yang tinggi, pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan/atau pembatasan penyediaan sarana dan prasarana. Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: (a) Pemerintah kepada pemerintah daerah; (b) pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan (c) pemerintah kepada masyarakat. Tentunya dalam peran pemerintah tersebut akan banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dalam hal perlindungan penataan ruang ini pemerintah memberikan sanksi. Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana kewajiban diatas, dikenai sanksi administratif dapat berupa a. Peringatan Tertulis Peringatan ini diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
3
Nama : Nur Hilaliyah NIM : 21040111060045 b. Penghentian Sementara Kegiatan Penghentian kegiatan sementara dilakukan melalui pemberitahuan penghentian lokasi kegiatan. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan, agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. c. Penghentian Sementara Pelayanan Umum Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar dan pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai
dengan
pelanggar
memenuhi
kewajibannya
untuk
menyesuaikan
pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. d. Penutupan Lokasi Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa dan pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. e. Pencabutan Izin Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya dan apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. f.
Pembatalan Izin Pemerintah enerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki
kewenangan untuk melakukan pembatalan izin dan memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
4
Nama : Nur Hilaliyah NIM : 21040111060045 g. Pembongkaran Bangunan Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan dan berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa h. Pemulihan Fungsi Ruang; Dan/Atau Denda Administratif. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang, apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang dan apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari. Adanya instrumen tersebut agar penataan ruang dapat sesuai dengan perencanaan, pembangunan-pembanguna yang baru berdiri tidak merusak ataupun mengganggu pemanfaatan ruang yang sudah sesuai dengan rencana tata ruang, meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang dan mencegah dampak pembangunan sehingga tetap menjaga kepentingan umum. Pengendalian pemanfaatan ruang oleh pemerintah tidak akan berhasil bila tanpa didukung oleh masyarakat dan semua pihak yang berperan dalam pembangunan. Instrumen pengendalian hanyalah alat, alat akan berfungsi sebagaimana mestinya bila semua pihak berkeinginan menggunakannya dengan benar. Pemerintah dengan kesadaran penuh mengawal setiap kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ada. Masyarakat juga bisa membantu pemerintah dalam mengontrol pemanfaatan ruang, yaitu dengan mengadukan kepada pemerintah setiap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana ruang. Pemerintah pun harus mengambil tindakan tegas terhadap setiap kegiatan yang melanggar. Bila semua pihak telah berperan positif dalam pemanfaatan ruang di Indonesia, tentunya akan terwujud wajah kota dan wilayah yang mempunyai estetika dan menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi warganya.
5
Nama : Nur Hilaliyah NIM : 21040111060045
DAFTAR PUSTAKA
UU Penataan Ruang No.26 Tahun 2007 http://www.penataanruang.com. “Kawasan lindung”. Diunduh Hari Selasa, 31 Desember 2013. http://www.penataanruang.com. “Pengendalian Ruang”. Diunduh Hari Selasa, 31 Desember 2013. http://corlena.wordpress.com. “Instrumen Pengendalian Ruang”. Diunduh Hari Selasa, 31 Desember 2013.
6
