Kebijakan dan Manajemen Publik
STRATEGI PELAYANAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Deskriptif Tentang Strategi Pelayanan Pembayaran PBB Keliling Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak PBB pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan UPTD 6 Surabaya)
Riesca Anindya Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga
Abstract Taxes are compulsory dues to be paid to the state by every society, particulary for the tax payers. One of them is the building tax, which became a regional contribution acceptance, so the compliance of the taxpayers is needed for the ease development. But the problem remains compliance mature obstacles for the tax revenue both in central and local area. Good services from the government to the public became one of effort to push a tax compliance , so the tax department that having a role in providing service to the taxpayers keep trying give the best services by tax payments in circumference. Where that service is a strategy of the organitation to make public services with easy and flexible administration process, so the society will pay taxes easier and become a tax compliance for their tax.. This research is use descriptive qualitative methods, namely explain public services strategy that done by Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan is the technical Surabaya Department unit six and from at all show that pay services of Building tax with circumference is a public organitation strategy to improve t ax compliance.
Keywords : Taxes, Tax compliance, public strategy service
Pendahuluan Di dalam menjalankan proses pembangunan, diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya sebagai upaya melaksanakan kegiatan pembangunan serta membenahi berbagai sektor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sebuah Negara memerlukan adanya sumber penerimaan atau pendapatan. Pada Negara Indonesia sumber penerimaan terbesar berasal dari pajak, karena disetiap tahunnya target pajak pada APBN terus meningkat dengan banyaknya pertumbuhan jumlah masyarakat Indonesia. Dimana Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undangundang perpajakan No.36 tahun 2008, yang pemungutannya dapat dipaksakan dan tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya. Pajak dan pembangunan merupakan dua hal yang sangat erat kaitannya, dimana pembangunan merupakan proses yang harus didukung dengan tersedianya dana. Sementara itu pajak merupakan instrument yang dipergunakan sebagai mengumpulkan dana yang dapat dipergunakan untuk menopang pembangunan. Langkah pemerintah dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983 dan sejak saat itulah Indonesia
menganut sistem self assasment. Sistem self assasment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dalam sistem self assasment ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar,lengkap dan tepat waktu. Sehingga diperlukan adanya partisipasi masyarakat wajib pajak dalam menyampaikan pajaknya sesuai peraturan yang berlaku. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut. Namun Dewasanya ini masalah Kepatuhan menjadikan kendala dalam proses penerimaan pajak baik di pusat maupun daerah. Jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan pula. Salah satu jenis pajak di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan. PBB merupakan iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan dan PBB memiliki andil yang penting dalam pembangunan Daerah. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan 1
Kebijakan dan Manajemen Publik (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dan pada tahun 2014 diharapkan seluruh kabupaten di Indonesia akan melaksanakan pengalihan wewenang tersebut yang mana PBB menjadi pajak dan dikelola langsung oleh pemerintah kota. Pada Januari 2011 kota Surabaya telah melaksanakan kebijakan pengalihan tersebut. Namun dalam pelaksanannya terdapat kendala dalam pencapaian target dan realisasinya, hal ini dikarenakan adanya kasus penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan seperti yang diuraikan dalam data DPPK Surabaya yang mana terdapat kasus penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di seluruh kecamatan di kota Surabaya (Data Komisi B DPRD Surabaya dan DPPK (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan) Pemkot Surabaya diakses melalui www.surabaya.go.id). Adanya kasus penunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Surabaya pastinya membuat target penerimaan pajak daerah yang berasal dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi tidak tercapai, penunggakan pembayaran yang ada dikarenakan masih kurangnya kesaradan bagi wajib pajak untuk membayar pajak dengan sendirinya secara bertanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dalam data berikut : Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 2007-2012 Penerimaan PBB Tahu n 2007
Target
Realisasi
210.076.752.0 255.146.332.6 00 99 2008 285.465.661.7 271.551.117.8 36 95 2009 328.356.194.8 308.143.066.2 18 75 2010 421.350.428.2 333.129.116.1 59 12 2011 710.000.000.0 494.640.108.4 00 88 2012 790.600.000.0 409.400.000.0 00 00 Sumber: DPPK Kota Surabaya.
Prosentas e (%) 121,45 95,13
dengan tahun 2011 yang mengalami penurunan sebesar 8,83%, angka penurunan tersebut turun dari tahun sebelumnya sebanyak 5,95%. Namun pada tahun 2011 realisasi sangatlah jauh dari target yang ditetapkan, yang hanya mencapai 70,23%, perolehan ini sangatlah kecil jika dibandingkan dengan perolehan dalam kurun waktu 2006 hingga 2010. Hal ini dapat disebabkan karena masih kurangnnya kesadaran dan kepatuhan dari para wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Bintoro wardiyanto menyebutkan bahwa terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi dalam membangun kepatuhan pajak yaitu seperti eksistensi partisipasi pembayar pajak dalam proses pengambilan kebijakan, perbaikan sistim layanan pajak, keadilan dan konsistensi dalam penerapan sanksi dan hukuman, kemauan dan keberanian pemerintah untuk menjamin keamanan legal para penghutang penghindar pajak setelah adanya program pengampunan pajak, perilaku aparat pajak, kepercayaan institusi yang bersih dan berwibawa, transparansi penggunaan dan alokasi sumber penerimaan pajak untuk barang publik. Selain itu Widi Widodo menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak meningkat ketika individu memandang pembayaran pajak sebagai suatu fair fiscal exchange. Dalam situasi demikian tingkat kepatuhan cenderung meningkat dan lebih lanjut ketika pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga Negara. Serta pemenuhan pelayanan dilakukan secara adil dan transparan, maka tingkat kepatuhan pajak juga memiliki kecenderungan meningkat (Widi, Widodo. 2010: 77). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan UPTD 6 Surabaya dalam memberikan pelayanan terbaik guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang mana diketahui bahwa strategi pelayanan yang diberikan adalah pembayaran PBB keliling sebagai upaya peningkatan pelayanan bagi wajib pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya sehingga target PBB dapat terus tercapai.
93,84 79,06 69,66 51,78
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa realisasi pencapaian target penerimaan setiap tahunnya mengalami penurunan. Meskipun dari data yang di dapat setiap tahun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami peningkatan dari segi jumlahnya. Terutama yang terjadi pada kurun tahun 2009-2010, prosentase penerimaan pada tahun tersebut mengalami penurunan hingga 14,78%. Begitu pula
Teknik penetapan informan dilakukanmelalui purposive sampling, dimana informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini.Ketepatan dalam pemilihan sampel awal ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan sampling dan kelancaran pengumpulan informasi, yang pada akhirnya akan menentukan efisiensi dan efektivitas penelitian Kepatuhan Wajib Pajak Pembayaran PBB Menurut Norman D.Nowak kepatuhan wajib dikatakan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang2
Kebijakan dan Manajemen Publik undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya ( Zain, M, 2008:87). Kepatuhan wajib pajak pembayaran PBB dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas 6 Surabaya merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai aturan perundang-undangan pajak dengan melakukan pembayaran PBB secara tepat waktu sebelum jatuh tempo, dan wajib pajak tidak memiliki tunggakan PBB dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Dimana disebutkan bahwa PBB sendiri merupakan jenis pajak menurut lembaganya semenjak pemungutan PBB beralih dari pusat ke daerah yang sesuai dengan UU nomer 28 Tahun 2009, PBB menjadi pajak daerah. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah bumi dan atau bangunan, permukaan bumi, tanah (perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan bangunan yang juga dijadikan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Selain itu terdapat kriteria wajib pajak yang patuh menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP550/PJ/2000 yang menyebutkan wajib pajak dikatakan patuh apabila Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan tahunan dalam 2 tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk setiap jenis pajak kecuali telah memiliki izin untuk mengangsur atau menunda untuk pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Namun dengan kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP550/PJ/2000 tersebut tidak semua poin sesuai dengan kajian dalam penelitian ini karena dengan data yang ada di lapangan menunjukkan bahwa sesuangguhnya kepatuhan wajib pajak PBB dalam wilayah cakupan Unit Pelaksana Teknis Dinas Surabaya 6 itu sendiri merupakan keadaan dimana apabila wajib pajak secara bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu wajib pajak tepat waktu dalam melakukan pembayaran atau menyampaikan SPPTnya dengan tidak melewati batas akhir pembayaran atau membayar tidak melebihi jatuh tempo, dan wajib pajak dikatakan patuh apabila tidak memiliki tunggakan PBB dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun terakhir kecuali telah memiliki izin untuk menganggsur atau menunda untuk melakukan pembayaran pajak.
Pelayanan Pemungutan PBB Di dalam suatu Negara bilamana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat tinggi maka dengan sendirinya akan meningkatkan penerimaan Negara. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak merupakan hal penting dalam meningkatkan penerimaan Negara yang berasal dari pajak. Salah satu faktor kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, karena pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Upaya pemerintah daerah Surabaya dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak khususnya PBB dengan adanya pelayanan pembayaran PBB keliling yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah UPTD 6 Surabaya. Menurut Erna Setijaningrum menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna atau pelangggan yang dimaksud disini adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik. Sesungguhnya aktivitas kegiatan pelayanan pembayaran PBB keliling yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Dinas 6 Surabaya sebagai organisasi publik yang melakukan kegiatan pelayanan dibidang perpajakan Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang mana masyarakat disini adalah wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya terutama pajak Daerah yaitu PBB (Erna Setijaningrum, 2009:5). Selain itu Ratminto menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tangguang jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Hal tersebut juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.Adapun penyelenggara pelayanan publik adalah lembaga dan petugas pelayanan publik baik pemerintah daerah maupun Badan Usaha Milik 3
Kebijakan dan Manajemen Publik daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik (Ratminto dan Atik Septiwinarsi, 2005:5) Pembayaran PBB keliling atau sistem jemput bola merupakan sebuah pelayanan tambahan yang ada semenjak PBB beralih pada Pemerintah Daerah. Dan pelayanan dengan sistem jemput bola ini merupakan perbaikan dari adanya sistem pelayanan serupa dengan mendatangi wajib pajak namun dianggap kurang efisien. Dimana baik wajib pajak maupun petugas memerlukan beberapa kali tahapan untuk menukar bukti sementara dengan bukti pembayaran yang sah. Pelayanan pembayaran PBB keliling ini ada untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB terutama yang jauh dari jangkauan loket pembayaran. Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas 6 Surabaya jangkauan pada tiap-tiap kecamatan yang ada sangatlah luas, untuk itu jika wajib pajak yang berada jauh dari loket pembayaran yang berada pada kantor dinas dapat dimudahkan dengan adanya pembayaran PBB secara keliling ini. Dalam proses pelaksanaannya Organisasi dibantu oleh RT-RW dalam mensosialisasikan kepada wajib pajak mengenai kegiatan pembayaran PBB keliling ini. Pembagian tugas dan fungsi pada masingmasing individu dalam rangka koordinasi untuk tiaptiap kelurahan yang berbeda dimiliki oleh individu yang berbeda pula. Dengan kata lain setiap sumber daya bertanggung jawab atas satu hingga dua kelurahan yang menjadi tugasnya. Sehingga pada saat pelaksanaan pembayaran PBB akan berlangsung, maka penanggung jawab berkoordinasi dengan lurah setempat untuk menyampaikan pada RT-RW yang kemudian disosialisaikan kepada wajib pajak setempat bahwa akan diberlangsungkannya pembayaran PBB keliling. Untuk itu dalam pelaksanaan tiap harinya telah dijadwalkan mobling dengan tempat yang berbeda dan adanya petugas penanggungjawab pada tiap-tiap kelurahan yang dibawahinya. Pelayanan pembayaran PBB keliling ini juga merupakan sebuah saran yang ada untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB dengan mendatangi wajib pajak sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke loket pembayaran yang ada pada dinas atau bank Jatim, dengan adanya pelayanan pembayaran seperti ini dapat lebih efisien waktu dan tenaga. Prasarana yang mendukung seperti terdapatnya tempat pembayaran dengan ruang tunggu yang dilengkapi dengan kursi tunggu serta fasilitas seperti kamar kecil yang ada merupakan prasarana pendukung yang diberikan, dan dengan tersedianya beberapa loket pembayaran wajib pajak dimudahkan segala proses pembayarannya tanpa harus menunggu lama untuk mengantri. Didalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan prinsip pelayanan yang telah diatur oleh Undang-Undang yang berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 63 tahun 2003 untuk itu dalam
menyelenggarakan kegiatan pelayanan pembayaran PBB keliling ini apakah telah sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang ada, sehingga perlu kita kaji mengenai prinsip pelayanan publik yang ada dimana dalam pelayanan pembayaran PBB keliling ini telah sesuai dengan prinsip mengenai kesederhanaan pelayanan, akurasi, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses serta kenyamanan (Septi Winarsih,Atik & Ratminto, 2006 :21-23). Dimana kesederhanaan disini bahwa pelayanan pembayaran PBB keliling ini diselenggarakan utnuk mendekati wajib pajak yang hendak melakukan pembayaran PBB dengan proses yang sederhana, cepat, tidak berbelit-belit serta mudah dilaksanakan. Ketika wajib pajak hendak membayar PBB hanya wajib membawa SPPT yang telah disampaikan kepadanya kemudian diserahkan pada petugas yang ada diloket pembayaran dengan menyerahkan uang pembayaran, selanjutnya wajib pajak langsung bisa menerima bukti pembayaran yang sah karena bank Jatim ikut serta dalam kegiatan pelayanan ini sehingga bukti pembayaran sah didapat melalui bank Jatim. Hal ini berkaitan dengan prinsip akursi dimana pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. Pelayanan publik diterima tentunya oleh wajib pajak yang memiliki hak atas bumi dan bangunan dengan kewajiban membayar pajaknya yang kemudian mendapatkan bukti pembayaran sah sebagai tanda terima dan bukti pembayaran PBB. Mengenai tanggung jawab, didalam pelaksanaannya terdapat petugas yang ditunjuk sebagai penangung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan segala bentuk persoalan dalam pelaksanaan pelayanan pembayaran PBB keliling pada hari yang bersangkutan. Karena tanggung jawab dalam pelaksanaanya disini dimiliki oleh setiap individu yang membawahi atas 18 kelurahan yang ada dari 4 kecamatan dengan masingmasing kelurahan dipegang oleh satu individu penanggung jawab. Yang bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dengan lurah dan camat dalam wilayah yang bersangkutan untuk berbagai kegiatan pelayanan dalam wilayah tersebut termasuk dalam kegiatan pelayanan pembayaran PBB keliling ini. Seperti halnya yang bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dengan camat dan lurah kawasan kelurahan Lidah Kulon yaitu bapak Noerahman selaku koord Pendaftaran yang memegang tanggung jawab dalam pelaksanaan mobling PBB dalam kawasan Lidah Kulon kecamatan Lakarsantri. Kelengkapan sarana dan prasaran sendiri dalam kegiatan pelayanan pembayaran PBB keliling ini merupakan sarana yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB karena dengan adanya mobil pembayaran PBB keliling ini disediakannya kegiatan pembayaran yang mendekati wajib pajak. Selain itu dalam proses pelaksanaantya terdapat prasarana pendukung yang memudahkan wajib pajak dalam membayar PBB dengan disediakan beberapa loket yang tidak hanya satu untuk 4
Kebijakan dan Manajemen Publik pembayaran dengan dilengkapi media komputerisasi dan tempat menunggu dilengkapi dengan kursi tunggu. Strategi Pelayanan Pembayaran PBB Di dalam organisasi publik sendiri yang merupakan pelaksana dalam kegiatan pelayanan publik dibutuhkan pula suatu strategi yang digunakan sebagai suatu cara dalam proses pencapaian tujuan organisasi tersebut yaitu meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Wechsler dan Backoff mengurai berbagai jenis strategi publik yaitu strategi ekspansi, strategi transformasi, strategi isolasi, dan strategi politisasi (Henne Aime, 2010:24-25). Dari berbagai jenis strategi tersebut terdapat beberapa ciri mendasar yang membedakan antara strategi satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut : Jenis-jenis Strategi dalam Sektor Publik Ciri
Strategi Ekspansi
Strategi Transformasi
Strategi Isolasi
Strategi Politisi
Kekuatan pengaruh faktor eksternal
Lemah
Kuat
Kuat
Sedang
Lokasi pengendalian strategic
Internal
Eksternal
Eksternal
Internal
Modus operandi tindakan strategic
Proaktif
Reaktif
Reaktif
Reaktif
Focus strategi
Organisasi
Kebijakan
Politik
Politik
Perubahan kecenderungn
Inkrimental
Fundamental
Status quo
Inkrimental
Cakupan strategi
Lebar
Sedang
Sempit
Sempit
Intensitas tindakan strategic
Tinggi
Sedang
Rendah
Rendah
Sasaran umum strategi
Kombinasi
Internal
Kombinasi
Kombinasi
Dalam konteks penelitian ini bila dilihat melalui kekuatan pengaruh faktor eksternal dalam pelayanan pembayaran PBB keliling ini adalah adanya faktor dari luar organisasi yaitu masyarakat yang sangat kuat. Dimana masyarakat yaitu wajib pajak merupakan sasaran utama bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas 6 Surabaya ini untuk dapat meningkatkan perolehan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Namun wajib pajak atau masyarakat ini terkadang masih enggan dalam melakukan pembayaran pajak terutama PBB dengan berbagai sebab,salah satunya adalah jaungkauan wilayah dari masyarakat yang bersangkutan terlamau jauh dari loket pembayaran
PBB yang kemudian membuat masyarakat malas membayar pajak. Dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas 6 Surabaya ini sendiri yang terdiri dari 4 Kecamatan terbagi atas 18 Kelurahan, dari 63.878 wajib pajak sekitar 44.856 masyarakat wajib pajak yang menerima SPPT yang terbagi atas 15 kelurahan yang jangkauannya jauh dari kantor dinas. Sehingga faktor eksternal yang ada dirasa cukup kuat yaitu dari banyaknya kelompok masyarakat yang memiliki jangkauan jauh sehingga diperlukannya cara pembayaran PBB keliling ini guna mendekati wajib pajak dan memudahkan mereka. Lokasi pengendalian strategi sendiri ada pada internal organisasi yang telah dibahas dan dijelaskan sebelumnya bahwa wewenang dan tugas yang ada dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pada setiap sumber daya yang memiliki tugas dan fungsi masingmasing. Dan dalam pelaksanaan pembayaran PBB keliling ini tugas dan fungsi ada pada tiap-tiap sumber daya yang memiliki tanggung jawab atas satu sampai dua wilayah kelurahan yang menjadi tanggung jawabnya. Disaat pelaksanaan pada wilayah tertentu maka, sumber daya yang memilki tanggung jawab atas wilayah tersebut bertanggung jawab atas segala proses baik dalam proses koordinasi dengan lurah dan pelaksanaan pelayanan yang kemudian bertanggung jawab kepada kelapa Unit Pelaksana Teknis Dinas 6 Surabaya. Untuk itu pengendalian strategi ada pada lingkup internal organisasi itu sendiri dalam berbagai proses dan pelaksanaanya. Modus Operasi tindakan strategi, dalam konteks pelayanan pembayaran PBB ini opererasi tindakan yang dilakukan sangatlah proaktif. Karena kegiatan dilakukan dalam intensitas yang tinggi, kegiatan pembayaran PBB dilakukan dan terjadwal pada setiap hari aktif yaitu hari senin sampai dengan jumat dengan lokasi yang berbeda sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pelaksanaan pelayanan pembayaran pun ada pada pukul 09.00 WIB pagi hari sampai dengan pukul 15.00 WIB sore hari. Sehingga dapat dikatakan bahwa modus operasi tindakan strategi ini adalah proaktif atau dalam intensitas yang tinggi dengan sering dilakukannya kegiatan pelayanan. Focus strategi dalam pelayanan pembayaran PBB keliling atau sistem jemput bola disini adalah organisasi yaitu menyangkut pencapaian misi organisasi yang mana dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untukmembayar pajak serta meningkatkan kualitas pelayanan khusunya pembayaran pajak. Sehingga dilakukannya strategi atau cara bagi organisasi yaitu pelayanan pembayaran PBB keliling ini guna peningkatan pelayanan bagi wajib pajak yang memudahkan mereka dalam melakukan pembayaran PBB kemudian dapat menjadikan wajib pajak peduli akan pajaknya dan tidak malas dalam membayar pajak karena pemerintah atau organisasi publik terus berupaya memberikan pelayanan yang baik dan memudahkan termasuk dalam proses pelayanan pembayaran PBB keliling ini. Selain itu 5
Kebijakan dan Manajemen Publik focus strategi juga ada pada kebijakan, yaitu kebijakan pengalihan PBB dari pengurusan yang dilakukan oleh pusat dilimpahkan ke daerah sesuai dengan UndangUndang No.28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah. Semenjak adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah pada tahun 2011 PBB menjadi potensi penting bagi daerah, untuk itu daerah terus berupaya dalam memberikan pelayanan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB guna meningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga peningkatan pelayanan yang diberikan guna lebih memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB adala dengan adanya pembayaran PBB secara keliling ini dan dapat dikatakan bahwa focus strategi tersebut terdapat pada organisasi itu sendiri juga pada kebijakan yang ada. Perubahan kecenderungan dalam strategi pelayanan pembayaran PBB keliling ini sendiri terjadi secara inkrimental karena perubahan yang ada secara bertahap dan terus berkembang meskipun perlahan. Sebagaimana sebelumnya dalam pelayanan perpajakan yang ada, pemungutan PBB dilakukan dengan mendekati wajib pajak namun dirasa kurang efisien karena harus melakukan beberapa tahap pelayanan untuk wajib pajak mendapatkan bukti pembayaran yang sah. Pada saat itu pihak dari bank Jatim belum ikut serta dalam mobling sehingga diperlukan beberapa kali tahapan serta beberapa kali kerja bagi petugas pelayanan untuk memberikan bukti pembayaran sementara yang nantinya akan ditukar dengan bukti yang sah setelah pembayaran disetorkan ada bank oleh petugas. Hal ini kemudian terjadi perubahan semenjak adanya pengalihan wewenang PBB penuh kepada Daerah, pemerintah lebih mengoptimalkan pelayanan dengan adanya pembayaran PBB keliling yang mendekati wajib pajak dengan bank Jatim ikut serta didalamnya sehingga wajib pajak dalam mendapatkan bukti pembayaran sah secara langsung. Cakupan startegi dimana dalam pelaksanaan pembayaran PBB keliling ini yang merupakan strategi pelayanan oleh pemerintah daerah dalam lebih memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB dirasa memiliki cakupan yang lebar, yaitu pada keseluruhan wajib pajak terutama pada wajib pajak yang memiliki hak atas bumi dan bangunan. Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas 6 Surabaya ini, cakupan strategi diras cukup lebar, karena wilayah Unit Pelaksana Teknis Dinas 6 Suarabaya ini terdiri atas 4 kecamatan yang tersebar atas 18 kelurahan dengan jumlah wajib pajak PBB yang menerima SPPT adalah 63.878. Pelaksanaan pembayaran PBB keliling ini dilakukan guna memudahkan sekitar 44.856 wajib pajak yang tersebar atas 15 kelurahan dalam cakupan wilayah Unit Pelaksana Teknis Dinas 6 Surabaya yang memiliki jangkuan cukup jauh dari loket dinas. Sehingga cakupan startegi pelayanan ini menjadi sangat lebar atas 18 kelurahan terutama 15 kelurahan yang jauh dari loket pembayaran tersebut.
Intensitas tindakan strategi dalam pelayanan pembayaran PBB keliling ini dapat dikatakan tinggi karena sesuai dengan modus operasi tindakan strategi yang proaktif dimana intensitasnya sering dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa intensitas tindakan dari stategi ini adalah tinggi karena dilakukan pada setiap hari aktif dengan pelaksanaan yang cukup lama dari pagi hari hingga menjelang sore hari loket pembayaran melayani wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBBnya. Sasaran umum strategi pada strategi pelayanan pembayaran PBB keliling ini adalah masyarakat khususnya wajib pajak. Dimana organisasi terus berupaya dalam meningkatkan kepedulian masyarakat untuk membayara pajak dengan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB, selain itu sasaran dari kegiatan pelayanan tersebut merupakan tujuan dari pada organisasi itu sendiri. Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas 6 Surabaya tujuan dari organisasi adalah terus berupaya dalam memberikan pelayanan bagi wajib pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran umum strategi ini adalah kombinasi, yaitu pada kemudahan akses bagi wajib pajak serta pencapian tujuan dari organisasi itu sendiri. Kesimpulan Bahwa sesungguhnya kepatuhan wajib pajak pembayaran PBB dalam lingkup cakupan wilayah Unit Pelaksana teknis Dinas Surabaya 6 merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak dalam cakupan wilayahnya secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya menurut peraturan perundang-undangan pajak dengan melakukan pembayaran PBB sesuai prosedur dan secara tepat waktu sebelum jatuh tempo serta tidak memiliki tunggakan pajak dalam kurun waktu 2 tahun, dan untuk terus dapat meningakatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pemerintah Daerah berupaya memberikan pelayanan. Dalam upaya meningkatkan pelayanan tersebut, diadakannya pelayanan pembayaran PBB keliling dimana disebutkan sebagai suatu strategi pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas 6 Surabaya dalam upaya memberikan kemudahan dan memenuhi kebutuhan sebagai pelangan dalam melakukan pembayaran PBB. Upaya Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik dengan menambah fungsi dari organisasi yaitu ada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas 6 Surabaya dalam melakukan kegiatan pelayanan pembayaran PBB keliling tersebut merupakan perbaikan dari pelayanan yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan efektivitas pelayanan pembayaran PBB, sehingga dengan adanya strategi dari organisasi publik tersebut yang mana organisasi publik bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan bagi masyarakat khususnya wajib pajak dapat menjadikan wajib pajak patuh dalam membayarkan pajaknya. 6
Kebijakan dan Manajemen Publik
Daftar Pustaka Bungin, Burhan.2003.”Analisis Data Penelitian Kualitatif”. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Henne Aime dkk. 2010.“Manajemen Strategi Keorganisasian Publik”. Bandung: PT.Refika Aditama. Septi Winarsih,Atik & Ratminto.2006.”Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual,Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal”. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Setijaningrum, Erna.2009.”Inovasi Publik”.Surabaya:PT Revka Petra Media.
Pelayanan
Widi, Widodo.2010.“Moralitas, Budaya Kepatuhan Wajib Pajak”. Bandung: Alfabeta.
dan
Zain, M. 2008.“Manajemen Perpajakan”. Jakarta: Salemba Empat. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya 2012. Diakses melalui www.surabaya.go.id pada tanggal 25 Mei 2013.
7
Kebijakan dan Manajemen Publik
8
