LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI KE PROVINSI SUMATERA UTARA 14 – 16 APRIL 2016 I. PENDAHULUAN
Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI, dalam rangka pelaksanakan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 14 s.d 16 April 2016. Kunjungan Kerja ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana kita ketahui, pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Komisi XI DPR RI telah menetapkan target-target pembangunan dalam kesimpulan Rapat Kerja Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target-target pembangunan tersebut merupakan acuan bagi Pemerintah dalam mengelola APBN bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016 disebutkan bahwa “Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2016 mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam: a. Penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen) sampai dengan 10,0% (sepuluh koma nol persen); b. Penyerapan tenaga kerja sebesar 2.000.000 (dua juta) orang; 1
c. Tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,2% (lima koma dua persen) sampai dengan 5,5% (lima koma lima persen); d. Penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan); dan e. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 70,1 (tujuh puluh koma satu). Guna mendukung target-target pembangunan yang sudah disepakati antara Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Keuangan, maka percepatan pembangunan di daerah perlu didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN sehingga dapat meningkatkan investasi, kesempatan kerja dan usaha, konsumsi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sebab pada hakekatnya tujuan dari pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai target-target pembangunan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025 adalah untuk: a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasaan, d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ini, Komisi XI DPR RI ingin mendapatkan gambaran jelas mengenai sejauh mana rencana pembangunan serta capaian kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera. Selain itu, Komisi XI DPR RI juga ingin melihat efektivitas perencanaan tersebut untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan serta untuk mendengar masukan dan input program kerja pembangunan Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat diteruskan dalam Rapat-rapat kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
2
Susunan keanggotaan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: No.
No. Angg
1.
410
Ir. H. Marwan Cik Asan
2.
211
3.
Nama Anggota
Fraksi
Keterangan
P. DEMOKRAT
Ketua Tim Wakil Ketua Komisi XI
I. G. A. Rai Wirajaya, SE., MM
PDIP
Anggota
164
Maruarar Sirait, S.IP
PDIP
Anggota
4.
295
H. Andi Achmad Dara, SE
P. GOLKAR
Anggota
5.
254
Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita
P. GOLKAR
Anggota
6.
365
Dr. Ir. H. Kardaya Warnika, D. E.A
P. GERINDRA
Anggota
7.
346
Heri Gunawan, SE
P. GERINDRA
Anggota
8.
400
Rooslynda Marpaung
P. DEMOKRAT
Anggota
9.
401
H. Rudi Hartono Bangun, SE., MAP
P. DEMOKRAT
Anggota
10.
458
H. Muslim Ayub, SH., MM
PAN
Anggota
11.
100
H. Ecky Awal Mucharam
PKS
Anggota
12.
541
H.M. Amir Uskara, M. Kes
PPP
Anggota
13.
545
Nurdin Tampubolon
P. HANURA
Anggota
II. INFORMASI DAN TEMUAN A. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA 1. Sinkronisasi Antara RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional a. Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip perencanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan Pasal 3 Permendagri 54 Tahun 2010 yaitu: -
Satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
-
Dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan;
-
Mengintegrasikan RTRW dengan rencana pembangunan;
-
Dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global.
3
Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat digambarkan sebagai berikut:
b. Pendekatan perencanaan Pembangunan
c. RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 Visi RPJPD Sumatera Utara 2005 – 2025 yaitu Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke-Bhinekaan yang didukung oleh tata
4
Pemerintahan yang Baik. Uraian RPJMD Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dalam tabel berikut: RPJMD Tahun
Uraian Penciptaan lingkungan masyarakat yang aman, damai, adil dan
2006 – 2009
demokratis yang didukung good governance, pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, guna mendukung pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Peningkatan
2009 – 2013
kualitas
SDM,
kesejahteraan
masyarakat
(pendidikan, kesehatan, daya beli), penyediaan energi, pangan, yang didukung pembangunan infrastruktur lainnya. Pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan
2013 – 2018
penekanan pada daya saing daerah, yang dilandaskan pada SDM dan SDA, melalui pemanfaatan teknologi. Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan
2019 – 2023
maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh.
d. Keterkaitan RPJMN 2015 – 2019 ↔ RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018
5
2. Arah Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013 – 2018 a. Dimensi Pembangunan Manusia PENDIDIKAN • Pencapaian
Target
KESEHATAN Pendidikan • Kegiatan
Universal 12 Tahun 2018 SMK
untuk
memenuhi Ratio SMK:SMU = 60:40 • Beasiswa
Prestasi
dan
Aksi • Rehabilitasi
Daerah Pangan dan Gizi
• 45.000 Ruang Kelas Baru (RKB) • Pengembangan
Rencana
PERUMAHAN
• Universal Coverage melalui peningkatan peserta BPJS RSUD
Layak
1500 Unit kepemilikan rumah
di
Kabupaten/Kota
• Beasiswa Aparatur Perencana (S2) • Pembangunan Rumah Sakit Bappeda Provinsi/Kab/Kota • Penigkatan
Kualifikasi
Huni
• Bantuan uang muka
• Insentif kepada Bidan Desa
Anak • Pembangunan
Kurang Mampu
Tidak
Rumah
ber standard Internasional dan
Kompetensi Guru • Peningkatan peran PKK dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui BUNDA PAUD 6
b. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan BIDANG
URAIAN • Program Gerakan Mandiri Pangan • Ranperda Lahan Pangan Berkelanjutan
Kedaulatan Pangan
• Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi • Manggadong (Diversifikasi Pangan Non Beras) • One Day No Rice bagi PNS
Energi Kelistrikan
• Lanjutan rencana pembangunan PLTA Asahan III • Pembangunan PLTMH • Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung
Kemaritiman
• Dukungan Pemprov. Sumut terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Illegal Fishing di Perairan Sumatera Utara, • Asuransi Nelayan (Pertama dan satu-satunya di Indonesia) • PembanguNan jalan akses menuju Daerah Tujuan Wisata Andalan • Festival Danau Toba
Pariwisata
• Persiapan Nias Sail dan Mansalar Sail (Tapteng) • Pekan Raya Sumatera Utara • Ikut dalam Penang Fair • Geo Park Kaldera Toba
c. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan
3. Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Sumatera Utara a. Jumlah penduduk sampai tahun 2010 dan proyeksi sampai tahun 2023 7
Dalam kurun waktu 30 tahun (1980-2010) jumlah penduduk Sumatera Utara meningkat 4,6 juta dan diproyeksikan meningkat sebanyak 3,09 juta dalam kurun waktu 25 tahun ke depan. Peningkatan jumlah penduduk ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan daerah termasuk dalam menjamin ketersediaan pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan layanan sosial dasar lainnya. b. Pertumbuhan ekonomi
c. PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara terhadap nasional
8
d. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Utara terhadap nasional
e. Persentase penduduk miskin
f.
Indeks Gini
9
g. Dependency ratio
h. Perkembangan IPM Provinsi Sumatera Utara terhadap IPM Nasional
4. Prioritas Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013 – 2018
10
a. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan; 2. Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas Pendidikan; 3. Peningkatan Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan; 4. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah; 5. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian; 6. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan; 7. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin; 8. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan; 9. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah b. Sasaran utama Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018
c. Target sasaran Misi Ke-I RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018
11
d. Target sasaran Misi Ke-II RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018
e. Target sasaran Misi Ke-III RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 12
5. Gambaran Umum Pelayanan BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara a. Kedudukan BAPPEDA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang perencanaan pembangunan. BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. b. Tugas Pokok BAPPEDA Membantu Gubernur Sumatera Utara dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum perencanaan pembangunan daerah; ekonomi dan keuangan; sumber daya manusia dan sosial budaya; tata ruang dan pengelolaan lingkungan; sarana dan prasarana; pengendalian, evaluasi, monitoring dan statistik; serta tugas pembantuan. c. Fungsi BAPPEDA 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
13
2. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Keuangan, Sumber Daya Manusia, Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Pengendalian, Evaluasi Monitoring dan Statistik; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; 4. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah; 5. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal; 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya; 6. Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang dalam Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pasal 65 Permendagri 54 Tahun 2010, Musrenbang RPJMD merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Rancangan RPJMD yang dibahas yaitu untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan mencakup: a. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah; b. Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas bawah dan bawah atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; d. Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan; e. Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD; f.
Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah;
g. Sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya. Implementasi hal tersebut dilakukan Provinsi Sumatera Utara dengan cara: 1) Penajaman program dalam penyusunan RPJMD sesuai dengan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama dalam RPJMD: a. Prioritas program diutamakan pada program yang menjadi faktor pengungkit pencapaian sasaran;
14
b. Alokasi anggaran diarahkan kepada kegiatan yang efektif terhadap pencapaian sasaran pembangunan; c. Meningkatnya belanja modal pada belanja langsung sebagai efek point a dan b; d. Mendorong kegiatan pembangunan fisik dilaksanakan secara multiyears; e. Nomenklatur program lebih tajam dan menohok, tidak ambigu contoh program fasilitasi nomenklaturnya diarahkan menjadi nomenklatur yang langsung mencerminkan output dan sasaran. 2) Keikutsertaan DPRD dalam proses perencanaan mulai dari konsultasi publik, pra musrenbang Provinsi dan Musrenbang Provinsi serta pasca Musrenbang Provinsi untuk penyusunan RPJMD. 7. Kendala dan Permasalahan yang Dihadapi Kendala yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara masih berada di atas TPT Nasional. Tingkat kemiskinan berada dibawah rata-rata tingkat kemiskinan nasional, namun perlu upaya lebih untuk menurunkan tingkat kemiskinan sesuai dengan sasaran. Memanfaatkan bonus demografi (meningkatnya proporsi penduduk usia produktif) yang terjadi bagi pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan masih tinggi yang ditunjukkan dengan tingginya rasio gini dan kesenjangan pendapatan antarwilayah. Pencapaian IPM Provinsi Sumatera Utara lebih rendah dari pencapaian IPM Nasional. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mengalami penurunan. Sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Sumatera Utara adalah bersifat konsumtif, sehingga perlu didorong pada sektor yang produktif. 8. Faktor-faktor Pendorong Peningkatan Kinerja BAPPEDA dalam Mendukung Kinerja Program Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanan daerah yang diemban oleh Bappeda Provinsi Sumatera Utara, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bappeda Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan 15
perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:
terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana melalui diklat baik di dalam dan luar negeri;
memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
mengupayakan penerapan "reward dan punishment' secara proporsional sesuai dengan beban kerja pegawai;
9. Ketentuan Khusus bagi Keterlambatan Pelaksanaan Target Pembangunan
Sampai dengan saat ini pemerintah daerah provinsi sumatera utara belum menetapkan ketentuan khusus/sanksi bagi keterlambatan pelaksanaan target pembangunan, baik kepada skpd provinsi maupun kabupaten/kota
Pemikiran ke arah ini sudah mulai dibangun dan nantinya akan segera diterapkan melalui penetapan surat keputusan gubernur sumatera utara tentang sanksi bagi skpd provinsi sumatera utara yang terlambat melaksanakan target pembangunan sesuai dengan rpjmd provinsi sumatera utara tahun 2013-2018.
B. BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA BPK RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 memiliki tugas untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang organisasi dan tata kerja pelaksana BPK, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara, termasuk pemeriksaan yang ditugaskan oleh Anggota BPK. Lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah 34 entitas Pemerintah Daerah (Pemda) meliputi saru Pemerintah Provinsi, delapan Pemerintah Kota, dan 25 Pemerintah Kabupaten, serta BUMD di Provinsi Sumatera Utara. Hasil Temuan Pemeriksaan (TP) dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Semester II Tahun 2015 adalah 6.428 temuan pemeriksaan dengan sebanyak 14.665 rekomendasi.
16
Progres tindak lanjut entitas Pemda dan BUMD terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam tiga tahun terakhir (2013-2015) dapat dilihat pada tabel berikut: Nilai Penyerahan Temuan Pemeriksaan No
Rekomendasi
Selesai Ditindaklanjuti
Periode
aset atau Penyetoran
Jumlah
Nilai
Jumlah
Nilai
Jumlah
Nilai
% Selesai Ditindaklanjuti
Uang ke Kas Negara/Daerah
(1)
(2) SM II
1.
2013 SM II
2.
2014 SM II
3.
2015
(10) = (8)/(6)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
5.330
6.505.747.161.514,00
12.406
1.999.478.631.136,00
6.703
490.462.832.588,13
444.804.039.967,34
5.820
6.664.214.610.830,23
13.396
2.841.687.736.471,01
7.164
843.414.912.659,88
515.565.179.060,82
6.428
8.309.732.423.779,30
14.665
2.540.170.361.599,42
7.794
645.729.677.797,83
597.702.864.270,66
Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam tiga tahun terakhir terhadap beberapa kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan masih terdapat kelemahan sehingga memerlukan perbaikan-perbaikan oleh entitas Pemda dan BUMD, seperti di bidang pendidikan (kegiatan pengelolaan tenaga kependidikan), kesehatan (kegiatan pengelolaan pelayanan rawat inap di RSUD), pendapatan asli daerah (kegiatan pengelolaan pajak daerah), dan penyediaan air bersih (kegiatan penyediaan air bersih melalui PDAM). Sedangkan pengawasan terhadap pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan pemeriksaan dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Pemantauan melalui laporan progres pemeriksaan secara berjenjang dari Anggota Tim sampai dengan Kepala Perwakilan secara berkala; 2) Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Tim Pemeriksa; 3) Surat Pemberitahuan pemeriksaan menyatakan “Biaya Pemeriksaan sepenuhnya menjadi beban anggaran BPK”; 4) Supervisi ke lapangan oleh pengendali Teknis dan Penanggung Jawab/Kepala Perwakilan; 5) Pemantauan Tortama KN V dan Anggota V BPK melalui laporan progres pemeriksaan yang dibuat oleh Kepala Perwakilan secara berkala.
17
63,78
67,96
70,91
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memperbaiki kinerja laporan keuangan Pemda di Provinsi Sumatera Utara melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1)
Koordinasi dengan para kepala daerah untuk menyelesaikan penyusunan dan menyampaikan laporan keuangan ke BPK secara tepat waktu;
2)
Memberikan usulan koreksi penyajian angka dan catatan atas laporan keuangan serta rekomendasi perbaikan melalui pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Kueangan Pemda secara rutin setiap semester I;
3)
Menghimbau kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD untuk segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan yang mempengaruhi opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda;
4)
Mendorong
Pemda
untuk
memperbaiki
permasalahan
pengelolaan
aset
yang
mempengaruhi opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda melalui pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan aset. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memberdayakan (empowering) pegawai Pemda di Provinsi Sumatera Utara supaya penyajian laporan keuangan Pemda menjadi lebih baik melakukan upaya sebagai berikut: 1) Memberikan usulan koreksi penyajian angka dan catatan atas laporan keuangan; 2) Memberikan rekomendasi perbaikan, antara lain agar mengikuti pelatihan-pelatihan, menempatkan pegawai di bagian keuangan dengan latar belakang pendidikan yang mendukung; 3) Mendorong para kepala daerah untuk meminta pembinaan teknis dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada stakeholder berupaya untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, sehubungan dengan hal tersebut BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mulai tahun 2017 meningkatkan output pemeriksaan. Peningkatan output pemeriksaan tersebut akan meningkatkan anggaran pemeriksaan dan pelayanan stakeholder. Terkait dengan hal tersebut BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memohon dukungan dari DPR RI terhadap anggaran BPK RI Tahun Anggaran 2017.
18
C. BPKP PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama, yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. Fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern meliputi fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, dan fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya. Sedangkan fungsi pengawasan intern tersebut meliputi: 1. Pelaksanaan audit, riview, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara/daerah sertapembangunan nasional yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah. 2. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah. 3. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen resiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis. 4. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghimbau kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi. 5. Pelaksanaan riview atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; dan pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi peyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.
Pelaksanaan pengawasan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Pelaksanaan pengawasan atas akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara meliputi 4 fokus pengawasan yaitu: a. Pengawalan pembangunan nasional (infrastruktur, maritim, energi, pangan, kesehatan, pendidikan, kemiskinan dan reformasi birokrasi); b. Peningkatan ruang fiskal (OPAD, PNBP, audit penyesuaian harga, monitoring DAK); c. Pengamanan aset negara (Audit PKKN, audit investigasi, pemberian keterangan ahli, audit klaim, manajemen aset, korsupgah dengan KPK); 19
d. Perbaikan government system (pembinaan penyelenggaraan SPIP, peningkatan kapabilitas APIP, SIMDA, SIMKEUDES, SIA BLUD, SIA PDAM, FRAUD CONTROL PLAN).
Pelaksanaan audit, review, pemantauan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan daerah Pelaksanaan audit, review dan pemantauan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan daerah dan akuntabilitas pengeluaran daerah serta pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara meliputi: 1) Terkait akuntabilitas penerimaan daerah: Sinergi pemeriksaan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang menghasilkan tambahan potensi OPAD (air bawah tanah dan bahan mineral bukan logam) sebesar Rp4.596.785.698,32. 2) Terkait akuntabilitas pengeluaran daerah: a. Review DAK tambahan usulan daerah pada 13 kabupaten/kota; b. Monitoring DAK dan tambahan DAK pada pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah; c. Pengawalan terhadap pengeluaran negara/daerah berupa audit operasional, audit tujuan tertentu dan audit keuangan PHLN; d. Penguatan tata kelola dalam pelaksanaan anggaran dalam bentuk penyediaan aplikasi SIMDA keuangan (Sistem Informasi Manajemen Daerah-keuangan) , SIMDA BMD (sistem Informasi Manajemen Daerah- barang milik daerah) dan Siskeudes (sistem keuangan desa) melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan untuk penerapannya. Pendampingan penerapan SIMDA-Keuangan dan SIMDA-BMD telah dilaksanakan pada 28 dari 34 daerah di Sumatera Utara. Pendampingan penerapan Siskeudes telah dilaksanakan pada 5 kabupaten dari 34 kabupaten, dimana 2 kabupaten telah selesai dilaksanakan sedangkan 3 kabupaten sedang dalam proses.
20
3) Terkait dengan pengawasan pembangunan: a. Bidang pendidikan, antara lain: a) Monitoring dan evaluasi bantuan sosial sarana dan prasarana pendidikan. b) Verifikasi tunjangan profesi guru. b. Bidang kesehatan: Audit kinerja pemerintah daerah dalam bidang jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dibiayai dari APBD (KIS); c. Bidang penanggulangan kemiskinan: a) Monitoring percepatan relokasi pengungsi korban erupsi gunung sinabung; b) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas nasional terkait Kartu Indonesia Pintar (KIS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). d. Bidang infrastruktur: a) Audit keuangan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) b) Monitoring pembangunan ruas tol medan-binjai, ruas tol medan-kualanamu, kualanamu-tebingtinggi. e. Bidang kemaritiman: a) Evaluasi kebijakan penghapusan ketentuan alih muatan (transhipment) di Tanjung Balai Asahan; b) Evaluasi dwelling time pelabuhan belawan. f. Bidang kedaulatan energi: Monitoring perkembangan program nasional pembangunan pembangkit listri kapasitas 35.000 MW. g. Bidang kedaulatan pangan: a) Monitoring dan evaluasi program akselerasi swasembada pangan di dinas pertanian Provinsi Sumatera Utara; b) Monitoring pembangunan bendung sel padang dan saluran penghubung (D.I Bajayu, D.I Paya Lombang dan D.I Langau) c) Pembangunan Bendung Sel Belutu dan Sel Sibarau.
21
h. Bidang perhubungan: Monitoring pembangunan jalur ganda rel kereta api aras kabu-kualanamu, bandar tinggikuala tanjung dan besitang-binjai. i. Bidang industri: a) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja PDAM terhadap 18 PDAM di wilayah Provinsi Sumatera Utara, terdapat 7 PDAM dengan kategori “sehat”, 6 PDAM “kurang sehat” dan 5 PDAM “sakit”. b) Monitoring perkembangan kemajuan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Sei mangkei. c) Review pelelangan pekerjaan pembangunan terminal purpose dan fasilitas pendukung pelabuhan kuala tanjung-pelindo I (Persero) serta rencana investasi PT. Inalum (Persero). d) Review atas aset yang akan diserahkan dari PDAM Tirta Nadi Cabang deli serdang. e) Audit tujuan tertentu atas pembangunan depo container di PT. Kawasan Industri Medan. f) Audit tujuan tertentu atas pembangunan warehouse (gudang terpadu) di PT. Kawasan Industri Medan (Persero).
Mekanisme pemberian konsultansi Mekanisme pemberian konsultansi melalui sosialisasi, diklat, pendampingan, assesment terhadap: 1. Tata kelola dan peningkatan kualitas akuntabilitas laporan keuangan; 2. Implementasi SPIP; 3.
Peningkatan kapabilitas APIP;
4. Implementasi GCG BUMN/BMD/BUL
Kendala yang dihadapi Internal: sumber daya terbatas (SDM, Dana, Sarana Prasarana) Eksternal: a. Kurangnya komitmen kepala daerah untuk menempatkan SDM yang telah dibina oleh BPKP sesuai dengan kompetensinya. 22
b. Keterbatasan SDM pemerintah daerah yang memahami akuntansi terbatas. Upaya yang sudah dan akan dilakukan: 1. Telah dilakukan simultansi penugasan; 2. Melakukan analisis beban kerja sebagai dasar usulan pemenuhan kekurangan SDM; 3. Memberikan atensi dan rekomendasi strategis kepada kepala daerah.
Temuan ketidakpatuhan Selama tiga tahun terakhir Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara mendapat temuan terhadap ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran baik di instansi pemerintah daerah maupun instansi pemerintah pusat sebanyak 893 kejadian dengan nilai sebesar Rp45.602.464.915,82. Terhadap temuan tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 222 kejadian dengan nilai sebesar Rp5.453.046.953,77, dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 671 dengan nilai sebesar Rp40.149.417.962,05.
Strategi pengawasan Strategi: 1. Preemtif: melalui sosialisasi, workshop, coaching clinic, diklat. 2. Preventif: fraud control plan, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, probity audit, pembinaan SPIP, pembinaan GCG. 3. Represif: audit investigasi, penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli.
Program pendampingan 1. Melakukan bimtek terhadap penyusunan laporan keuangan; 2. Melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan; 3. Melakukan pendampingan review laporan keuangan.
Saran dan masukan 1. Mendorong pemenuhan sumber daya (SDM, dana, sarpras); 2. Mendorong peningkatan remunerasi.
23
D. BANK INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA 1. Pelaksanaan tujuan Bank Indonesia dalam memelihara kestabilan rupiah a. Pelaksanaan tujuan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dilakukan dalam bentuk: 1) Stabilitas inflasi sebagai cerminan kestabilan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa, 2) Stabilitas nilai tukar rupiah sebagai cerminan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. b. Pelaksanaan tujuan BI tersebut di Provinsi Sumatera Utara difokuskan pada upaya menjaga stabilitas inflasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat untuk mendukung kesinambungan dan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara. c. Upaya menjaga stabilitas inflasi dilakukan melalui sinergi yang sangat baik antara Bank Indonesia, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait yang tergabung dalam TPID Provinsi Sumatera Utara dan TPID Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Koordinasi dilakukan dalam upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi barang. Koordinasi tersebut terus diperkuar ditengah tekanan inflasi yang cukup tinggi di awal tahun 2016. d. Realisasi inflasi Sumatera Utara pada bulan Maret 2016 mecapai 0,84% (mtm) atau 2,00% (ytd). Tingginya capaian inflasi pada bulan ini disebabkan oleh tingginya tekanan inflasi pada kelompok bahan pangan yang harganya bergejolak, terutama cabai merah dan bawang merah. e. Selain menjaga stabilitas nilai rupiah, BI juga melaksanakan tugas untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan. seluruh pelaksanaan tugas tersebut dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan yang selaras dengan RPJMN 2005 – 2025 di Sumatera Utara. f.
Kelancaran sistem pembayaran dilakukan dengan menjaga ketersediaan uang tunai dan kelancaran transaksi non tunai. Stabilitas sistem pembayaran ini merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi perekonomian.
g. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan dilakukan dengan memantau kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan untuk memitigasi risiko sistemik. Stabilitas sistem keuangan 24
merupakan aspek yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengalaman krisis global menunjukanbahwa stabilitas harga (saja) tidak cukup (necessary but not sufficient) menjamin pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pengaturan stabilitas sistem keuangan perlu dilakukan oleh otoritas untuk meningkatkan keterbukaan dan ketersediaan informasi kepada investor serta monitoring kesehatan sistem keuangan di daerah. h. Dibanding tahun 2014, kinerja perbankan Sumatera Utara di penghujung 2015 membaik, khususnya kredit. Pertumbuhan kredit mengalami peningkatan meski aset dan DPK yang cenderung melambat. Dengan kondisi tersebut, loan to deposit ratio (LDR) meningkat dengan Non Performing Loan (NPL) masih dibawah level indikatif 5% meski cenderung meningkat sejak awal 2015. i.
Kinerja kredit ke sektor korporasi dan UMKM meningkat, sementara kredit rumah tangga melambat. Pertumbuhan kredit yang cukup baik terjadi di ketiga sektor utama. Sementara itu, akselerasi kredit UMKM ditopang performa kredit ke kategori perdagangan, di tengah tertekannya kredit ke kategori pertanian. Di sisi lain, tekanan kinerja terjadi di semua jenis kredit rumah tangga, baik KPR, KKB maupun kredit multiguna. Hal tersebut sejalan dengan konsumsi masyarakat yang melambat dibanding tahun sebelumnya.
j.
Terbatasnya kinerja perbankan khususnya dana pihak ketiga sejalan dengan pertumbuhan transaksi tunai maupun non tunai. Hal tersebut terutama tercermin dari meningkatnya transaksi kliring secara nominal namun menurun secara volume dan penurunan perputaran uang (inflow-outflow) di masyarakat ditengah mulai membaiknya kinerja perekonomian Sumatera Utara.
k. Tugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang tertuang dalam Undang-Undang tentang OJK namun menjadi kewenangan BI, BI memerlukan dukungan dari DPR RI terkait dengan RUU BI. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Triwulan IV Perkembangan ekonomi makro a. Pada triwulan IV 2015, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mencapai 5,32% yoy, lebih tinggi dibandingkan nasional (5,01% yoy). Dengan demikian, secara keseluruhan tahun ekonomi Sumatera Utara tumbuh 5,10%, melambat dibanding tahun sebelumnya (5,23%).
25
Namun, bila dilihat secara triwulanan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menunjukan perbaikan. b. Dari sisi penggunaan, membaiknya perekonomian tidak terlepas dari menguatnya konsumsi lembaga non profit serta membaiknya ekspor. Setelah 3 triwulan berturut-turut mencatat pertumbuhan negatif, kinerja ekspor mulai membaik, dari -2,5% yoy menjadi 2,4 yoy. Hal ini tidak terlepas dari puncak periode panen CPO yang memang terjadi pada triwulan IV, meski harga dan permintaan masih belum menunjukan perbaikan yang signifikan. Adanya Pilkada yang diikuti oleh 23 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada desember 2015 mendorong kinerja konsumsi lembaga non profit secara signifikan dari 4,9% yoy menjadi 5,3% yoy. Sementara itu, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah serta investasi masih menunjukan perlambatan. 2014
Pertumbuhan Ekonomi (Permintaan)
2015
I
II
III
IV
Total
I
II
III
IV
Total
PDRB (%, yoy)
5,3
5,5
5,4
4,7
5,2
4,8
5,1
5,1
5,3
5,1
Konsumsi
5,3
4,8
4,9
5,0
5,0
4,8
4,1
4,4
4,1
4,3
Konsumsi Swasta
5,3
5,2
5,3
5,3
5,3
4,8
4,5
4,6
4,5
4,6
Konsumsi Pemerintah
5,3
1,5
1,9
3,3
2,9
4,3
1,5
3,0
1,4
2,4
3,0
3,3
3,0
3,0
3,1
3,3
3,1
4,9
4,5
4,0
Ekspor
10,4
4,9
15,5
1,5
7,9
-4,3 -1,8
-2,5
2,4
1,6
Impor
-18,3
-6,8 64,0 -0,2
0,8
5,8
12,3
9,6
13,5
Pembentukan Modal Tetap Bruto
6,1
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara c. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan perekonomian ditopang oleh kategori pertanian dan kategori industri pengolahan. Panen raya sawit yang disertai dengan baiknya produksi tanaman pangan menyebabkan pertumbuhan kinerja pertanian yang jauh lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, memadainya pasokan bahan baku CPO juga meningkatkan kinerja industri pengolahan. Meningkatnya kinerja industri pengolahan ini terjadi ditengah belum pulihnya harga komoditas serta permintaan yang masih stagnan. Namun perbaikan perekonomian pada periode laporan
26
tidak didukung oleh kinerja kategori konstruksi serta kategori perdagangan besar dan eceran yang tumbuh melambat. 2014
Pertumbuhan Ekonomi (Penawaran)
2015
I
II
III
IV
Total
I
II
III
IV
Total
5,3
5,5
5,4
4,7
5,2
4,8
5,1
5,1
5,3
5,1
3,4
5,0
4,1
5,2
4,4
5,1
5,6
3,8
7,0
5,6
Industri Pengolahan
3,5
4,1
4,1
0,3
3,0
0,3
3,1
5,0
5,5
3,5
Konstruksi
5,9
4,9
7,7
8,5
6,8
8,3
6,6
5,6
2,0
5,5
7,7
6,3
8,3
5,5
6,9
4,5
5,4
4,2
3,3
4,4
PDRB (%, yoy) Pertanian, kehutanan dan perikanan
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara
Kemiskinan d. Ditengah indikasi perbaikan ekonomi, seiring dengan kondisi nasional, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mencapai 1,5 juta jiwa atau 10,8% dari total penduduk. Jumlah ini meningkat secara signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya mencapai 1,4 juta jiwa atau 9,9% dari total penduduk. e. Dalam wakti 6 bulan, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami peningkatan 44.000 jiwa penduduk miskin. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini terjadi terkait menurunnya tingkat pendapatan meski daya beli relatif terjaga. Secara spasial, Sumatera Utara masuk dalam 5 besar Provinsi dengan penambahan persentase penduduk miskin terbesar di Indoonesia, bersama dengan Provinsi Riau, NTT, Sulawesi Tenggara dan Maluku. Secara nasional, Sumatera Utara masih menduduki peringkat 17 nasional berdasarkan urutan jumlah persentase penduduk miskin terbesar. Tingkat kemiskinan yang semakin melebar ini tidak lepas dari karakteristik Sumatera Utara yang memang sangat menggantungkan aktivitas ekonominya pada perkebunan. Tahun 2015 memberikan pukulan 27
yang cukup berat akibat perkembangan harga dan permintaan yang kurang menggembirakan untuk komoditas CPO dan karet. f.
Peningkatan persentase dan jumlah penduduk miskin diiringi oleh peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 1,71nmenjadi 1,89 dan indeks Kaparahan Kemiskinan (P2) yang meningkat dari 0,45 menjadi 0,52. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin tinggi.
g. Selama periode september 2014 s.d september 2015, persentase kemiskinan meningkat di pedesaan. Penduduk miskin di daerah pedesaan di Sumatera Utara bertambah 87.280 orang menjadi 11,06% dari total penduduk desa. Sementara itu, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 60.290 orang menjadi 10,51% dari total penduduk kota. Secara historis, persentase penduduk miskin di desa memang selalu lebih tinggi dibandingkan di kota. Meskipun telah mengalami penurunan yang signifikan sejak beberapa tahun terakhir, namun tingkat kemiskinandi desa kembali meningkat signifikan pada september 2015. Ketenagakerjaan h. Sementara itu, jumlah tenaga kerja di Sumatera Utara pada tahun 2015 meningkat 1,4% dibanding tahun lalu. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat juga meningkat dari 67,07% menjadi 67,28%. Berdasarkan lapangan kerja utama, peningkatan tersebut terutama berupa peningkatan kategori perdagangan, rumah makan dan akomodasi serta kategori jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan. i.
Namun, peningkatan jumlah tenaga kerja tersebut masih dibayangi dengan tingkat pengangguran yang meningkat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2015 mencapai 6,71% jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu yang sebesar 6,2%.
Indeks Pembangunan Manusia j.
Membaiknya perekonomian Sumatera Utara diiringi oleh meningkatnya IPM Provinsi Sumatera Utara terus meningkat dalam 5 tahun terakhir (2014). Nilai IPM Sumatera Utara pada tahun 2014 mencapai 75,55, lebih tinggi dari capaian nasional yang mencapai 73,81.
k. Namun disparitas IPM masih cukup lebar. Kota Medan memegang capaian IPM tertinggi di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai 78,26, sementara itu Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten dengan IPM terendah dengan nilai 57,78 pada tahun 2014. Hanya 13 28
kabupaten/kota yang capaian IPM-nya berada di atas nasional. Arahan untuk mengembangkan produk berbasis komoditas unggulan di daerah masing-masing terus digalakkan khususnya di daerah dengan IPM yang relatif rendah. Pada umumnya, produk unggulan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara berbasis komoditas terutama kelapa sawit, karet, padi sawah dan kopi. Gini Ratio l.
Setelah sempat menurun pada tahun 2012, tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara kembali meningkat daro 0,33 menjadi 0,35. Meskipun demikian, capaian ini masih lebih rendah dari nasional yang mencapai 0,413. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, Sumatera Utara merupakan provinsi dengan nilai gini terendah ke-8 di Indonesia.
3. Perkembangan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi a. Potensi perbaikan ekonomi Sumatera Utara sangat besar. Rata-rata pertumbuhan Sumatera Utara dalam 4 tahun terakhir adalah 5,46% (yoy) dengan tren yang relatif menurun. Tren penurunan pertumbuhan ekonomi ini selaras dengan pola penurunan yang terjadi pada provinsi
yang
mengandalkan
produkekstraktif
sebagai
komoditas
unggulannya.
Perekonomian Sumatera Utara, sebagaimana sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera, sangat bertumpu pada komoditas terutama CPO dan karet. Komoditas kelapa sawit, karet dan kopi merupakan komoditas utama ekspor nonmigas di Provinsi Sumatera Utara dengan pangsa terhadap ekspor masing-masing sebesar 41%, 12% dan 4%. Produksi kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara merupakan yang terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi Riau, yaitu mencapai 4,27 juta ton pada tahun 2013. Sementara produksi karet pada tahun 2013 mencapai 513,78 ribu ton. Oleh karena itu, dalam menganalisis perkembangan terkini pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara selalu tak lepas dari pembahasan terkait permintaan dan harga komoditas yang berimplikasi ada kinerja tiga sektor utamanya yaitu pertanian, industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran (PBE). b. Prospek ekonomi Sumatera Utara kedepan diperkirakan membaik. Perbaikan diperkirakan akan didorong oleh meningkatnya kegiatan investasi sejalan dengan pembangunan proyek infrastruktur strategis ditengah konsumsi swasta yang masih cukup kuat. Perbaikan ekspor khususnya memasuki semester II 2015 sejalan dengan membaiknya ekonomi global diperkirakan juga akan menjadi pendorong ekonomi Sumatera Utara secara terbatas. Di 29
2016, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Sumatera Utara dapat tumbuh 5,1 – 5,5%. Potensi mulai membaiknya harga komoditas di pasar internasional, meski normalisasi harga relatif lambat. c. Konsumsi rumah tangga yang kuat masih menjadi penyumbang utama akselerasi perekonomian pada periode mendatang. Tingginya intensi pemerintah pada kualitas infrastruktur yang memadai juga memberikan sinyal kokohnya permintaan domestik dari sisi investasi. Reformasi birokrasi yang terus diupayakan oleh pemerintah juga mampu meningkatkan ikllim investasi yang lebih kondusif oleh pihak swasta. Pembiayaan yang memadai juga menunjang realisasi investasi pada periode mendatang. Sementara itu, optimisme akan adanya perbaikan kinerja net ekspor tidak lepas dari perkiraan akan mulai membaiknya harga komoditas internasional, khususnya CPO terutama memasuki semester kedua tahun 2016. d. Disisi perkembangan harga, inflasi tahun 2016 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan tahun 2015. Meningkatnya tekanan inflasi ini terutama disebabkan oleh meningkatnya tekanan inflasi bahan pangan (volatile foods) khususnya untuk komoditas bumbu-bumbuan. Kenaikan harga tersebut antara lain terkait dengan mengalirnya produksi dari Sumatera Utara ke luar daerah khususnya provinsi perbatasan dengan harga yang lebih menarik. Sementara itu, tekanan inflasi dari kelompok Administered prices diperkirakan relatif minimal sejalan dengan masih cukup rendahnya harga minyak mentah di pasar global. Kenaikan resiko tekanan inflasi juga terkait kenaikan permintaan sejalan dengan adanya perbaikan perekonomian. e. Menyikapi hal tersebut, koordinasi TPID akan terus diperkuat sehingga diyakini bahwa inflasi tahun 2016 masih akan terjangkar pada sasaran yang telah ditetapkan, yaitu 4 ± 1%. Roadmap pengendalian inflasi dan peningkatan kerjasama antar daerah telah disusun sejak tahun 2014, serta dalam waktu dekat akan dilaksanakan rakorwil TPID se-Sumatera Utara. 4. Dukungan kebijakan terhadap Pembangunan serta perencanaan pembangunan a. Dalam mendukung pembangunan dan perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara Bank Indonesia terus melakukan upaya advisory dan koordinasi dengan emerintah daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas inflasi. Koordinasi rutin dilakukan dengan adanya Tim Pemantauan Pertumbuhan Ekonomi yang terdiri atas 30
Bank Indonesia dan SKPD terkait. Selain itu, Bank Indonesia juga rutin memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah melalui hasil riset maupun kajian yang dilakukan Bank Indonesia. b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara juga sering diturutsertakan dalam Pra-Musrenbang maupun Musrenbang Provinsi/Kota di Sumatera Utara. c. Bank Indonesia juga terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengembangkan daerah melalui kluster dan UMKM. Pengembangan kapabilitas UMKM masih menjadi concern mengingat inklusi keuangan melalui kegiatan usaha produktis merupakan aspek yang sangat penting dalam langkah pengentasan kemiskinan. Lebih lanjut, program UMKM Bank Indonesia juga diarahkan pada pemberdayaan wanita untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. d. Salah satu contoh binaan UMKM Bank Indonesia yang telah sukses adalah ulos sianipar yang bahkan telah dieskalasi nilai tambahnya dengan adanya rumah tenun ulos. e. Pengembangan UMKM ke depannya masih difokuskan pada UMKM kluster dan wirausaha. 5. Kendala dan Permasalahan Secara umum Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dapat melaksanakan tugas dengan baik. Namun ada beberapa kendala yang perlu diatasi dalam rangka meningkatkan peran serta Bank Indonesia dalam mendukung kegiatan pembangunan di daerah antara lain: a. Saat ini, dukungan data dan informasi masih dirasakan terbatas. Data dan informasi tersebut diperlukan untuk mendukung penyusunan kajian maupun penelitian yang lebih komprehensif terkait perekonomian Sumatera Utara. Koordinasi dengan SKPD terkait baik di level Pemerintag Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat ketersediaan data indikator ekonomi dan keuangan daerah. b. Keterbatasan instrumen yang dimiliki dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah i. Dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi di daerah Bank Indonesia tidak lagi memiliki instrumen pembiayaan. Keterlibatan Bank Indonesia hanya terbatas pada pengembangan kluster dan penguatan UMKM serta melakukan moral suasion kepada perbankan untuk membantu penguatan UMKM.
31
ii. Dalam upaya menjaga stabilitas inflasi, Bank Indonesia terbatas pada penguatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah mengingat inflasi di daerah banyak dipengaruhi oleh sisi supply. Terkait dengan hal itu, Bank Indonesia memandang pemerintah daerah perlu diberikan payung hukum berupa peraturan perundangundangan yang mengatur kewenangan untuk melakukan operasi pasar secara lebih luas dan menyeluruh. III. TINDAK LANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA Berdasarkan informasi dan permasalahan yang diperoleh oleh Tim Kunjungan Kerja Spesifik pada saat melaksanakan kunjungan ke Provinsi Sumatera Utara, Tim Kunjungan Kerja menyampaikan beberapa rekomendasi untuk ditindak lanjuti sebagai berikut: a. Komisi XI DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Setjen BPK RI dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI terkait adanya masukan dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengenai aplikasi laporan keuangan pemerintah daerah yang masih tidak seragam yang menyulitkan BPK melakukan audit. b. Komisi XI DPR RI sangat mendukung Program Siskeudes yang telah diterapkan oleh BPKP dan meminta BPKP untuk segera menyampaikan MoU terkait pelaksanaan Siskeudes tersebut kepada Kementerian Desa untuk dapat diteruskan pembahasannya di tingkat Pusat. c. Komisi XI DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyampaikan paparan tertulis mengenai potensi pariwisata dan langkah pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Utara serta kebijakan yang dilakukan dalam mengendalikan tingkat infasi di Sumatera Utara. d. Terkait kendala dan permasalahan yang telah disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Provinsi Sumatera Utara, Komisi XI DPR RI akan segera melakukan pembahasan lanjutan dalam rapat-rapat Komisi XI DPR RI dengan kementerian terkait/pemerintah agar kendala dan permasalahan yang terjadi dapat segera diselesaikan.
IV. PENUTUP Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh didalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI.
32
Jakarta, April 2016 TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI Ketua,
Ir. H. MARWAN CIK ASAN A- 410
33
