LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (BPKS) SABANG DI PROVINSI ACEH Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015 Tanggal 30 November-2 Desember 2014
I.
PENDAHULUAN A. Dasar
Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang di Provinsi Aceh pada tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2014 sesuai dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kepala BPKS Sabang tanggal 12 November 2014. Menindaklanjuti RDP Komisi VI DPR RI tersebut, telah mendapat persetujuan Pimpinan DPR RI melalui Surat Tugas Nomor: ST/02/Kom.VI/DPR-RI/XI/2014. B. Maksud dan Tujuan
Kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke BPKS Sabang, sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 58 Ayat (3) dan Pasal 59 Ayat (3) huruf f, adalah dalam rangka melaksanakan salah satu tugas Komisi di bidang pengawasan khususnya dalam hal pengawasan terhadap kebijakan BPKS Sabang yang menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI. Hasil kunjungan kerja spesifik tersebut akan dilaporkan dalam rapat Komisi VI DPR RI untuk ditindaklanjuti. Kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ini bertujuan untuk mengetahui pokok-pokok permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang dalam membangun dan mengembangkan usahanya.
1
C. Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Spesifik
Sasaran dari kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Aceh adalah mengetahui secara langsung permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang dalam membangun dan mengembangkan usahanya. Sedangkan obyek dari kunjungan kerja spesifik adalah Proyek Pembangunan Pelabuhan CT-3 dan Proyek Pembangunan Infrastruktur Pariwisata (Kilometer O). D. Waktu dan Acara Kunjungan Kerja Spesifik
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke BPKS dilakukan dengan meninjau dan melakukan dialog langsung di lokasi Proyek Pembangunan Pelabuhan CT3 dan Proyek Pembangunan Infrastruktur Pariwisata (Kilometer O) di Sabang pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014. E. Tim Kunjungan Kerja Spesifik
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke BPKS Sabang di Provinsi Aceh pada tanggal 30 November berdasarkan Surat Tugas Nomor:ST/02/Kom.VI/DPR-RI/XI/2014 adalah sebagai berikut: NO.
NO. ANGG.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A-430 A-287 A-257 A-247 A-289 A-361 A-324 A-413 A-57 A-89 A-522 A-2 ------
N
A
M
A
Azam Azman Natawijana M. Sarmuji, SE, MSI Eka Sastra Dwie Aroem Hadiatie, S.IKOM DR.H. Mohammad Suryo Alam, AK,MBA Mohammad Hekal, MBA Fadlhullah Hj. Melani Leimena Suharli Siti Mukaromah, S.Ag H. Refrizal H. Mukhlisin Zulfan Lindan Drs. Budi Jatnika, M.Si CDR Buyung Armiko Yudopadmanto Amin Indrawan Nufus Dwi Oktavian
2
KETERANGAN PIMP TIM/F.PG F.PG F.PG F.PG F.PG F. GERINDERA F.GERINDERA F.PD F.PKB F.PKS F.PPP F.NASDEM SEKRETARIS TIM STAF STAF STAF TV PARLEMEN
II. Hasil Kunjungan Kerja Spesifik A. Deskripsi Umum Pelabuhan Sabang pertama sekali dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1881 dengan kegiatan utamanya pengisian air dan batubara ke kapal yang disebut “Kolen Station”. Pada tahun 1895 dikenal dengan nama Sabang Maatsscappij. Tahun 1950 pemerintah menjadikan Sabang sebagai Basis Pertahanan Maritim Republik Indonesia dan sebagai Pelabuhan Bebas dengan Penetapan Presiden No. 10 Tahun 1963. Kemudian menjadi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk masa 30 tahun berdasarkan UU No. 4 Tahun 1970 dan pada tahun 1985 ditutup. Pada tahun 1998 kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) melalui Keppres No. 171 tanggal 26 September 1998. Kemudian kembali menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berdasarkan Undangundang No. 37 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undangundang. Pembangunan kawasan Sabang sesuai dengan masterplan BPKS tahun 2007 adalah 4 sektor unggulan dan 2 sektor pendukung, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sektor pariwisata Sektor jasa pelabuhan Sektor perikanan Sektor industri dan perdagangan Sektor kelembagaan Sektor infrastruktur lainnya.
Serapan anggaran untuk pembangunan keenam sektor tersebut yang bersumber dari APBN sejak tahun 2003-2014 yaitu sebesar Rp.2,8 triliun. Sedangkan prioritas pembangunan kawasan untuk periode 2015-2019 adalah membangun fasilitas pariwisata, mengoptimalkan dan mengupayakan fungsional bidang jasa pelabuhan dan perikanan. Pagu Anggaran BPKS Sabang Tahun 2014 Rp.341.349.526.000 yang terdiri dari dua program yaitu:
sebesar
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp. 34.408.840.000 dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Pelayanan Kesekretariatan, Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Kepustakaan, Penyelenggaraan SDM, dan Penatausahaan Aset sebesar Rp.30.977.400.000. 2 Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran sebesar Rp.1.010.000.000. 3 Pengelolaan Penelitian dan Pengelolaan Sistem Informasi sebesar Rp.171.440.000. 3
4 5 6 7
Koordinasi Bidang Hukum dan Kehumasan sebesar Rp.950.000.000. Penyusunan Pengelolaan dan Pelayanan SDM sebesar Rp.800.000.000. Pengawasan Akuntabilitas Terhadap Pelaksanaan Keuangan sebesar Rp.250.000.000. Pengawasan Akuntabilitas Terhadap Pelaksanaan Kinerja Kelembagaan sebesar Rp.250.000.000.
Program perencanaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan kawasan sabang sebesar Rp. 306.940.686.000 dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya sebesar Rp.294.210.356.000. 2. Penyelenggaraan Program Pengembangan Usaha dan Investasi sebesar Rp.6.283.100.000. 3. Penyelenggaraan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Kawasan serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya sebesar Rp.2.214.820.000. 4. Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Pengembangan Kawasan sebesar Rp.1.670.000.000. 5. Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Kawasan, Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebesar Rp.1.362.410.000. 6. Pengelolaan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset BPKS sebesar Rp.1.200.000.000.
Dari Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI tanggal 12 November 2014 dengan Kepala BPKS Sabang, realisasi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 adalah sebesar Rp.102.718.547.000,atau sebesar 31% dari total pagu anggaran BPKS Sabang tahun 2014. Proyek pembangunan fisik BPKS Sabang pada tahun anggaran 2014 terdiri atas: 1. Pembangunan sektor pariwisata, mencakup pembangunan revitalisasi kawasan Kilometer 0 dan pembangunan Tugu Kilometer ), terminal Marina Yacth, museum pusat informasi wisata. 2. Pembangunan sektor pelabuhan, melanjutkan penyelesaian lapangan penumpukan container (CT-3), penyediaan air dan listrik. 3. Pembangunan sektor perikanan, melanjutkan pembangunan kawasan pelabuhan perikanan Gugop (Pulau Aceh). 4. Sektor industri dan perdagangan, pematangan lahan dan pembangunan sara pendukung kawasan industri, pembangunan kawasan perdagangan “Duty Free Shop”.
4
B. Proyek Pembangunan Tugu Kilometer 0 Pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Sabang telah dimulai sejak tahun 2012 dengan dana yang bersumber dari APBN dengan jumlah serapan sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp.38,6 miliar. Salah satu kegiatannya adalah proyek pembangunan Tugu Kilometer 0. Pada saat kunjungan kerja spesifik ini, pelaksanaan proyek pembangunan Tugu Kilometer 0 masih dalam tahap penyelesaian ornamennya dan ditargetkan tahap ini diselesaikan tahun 2015. Secara keseluruhan proyek ini direncanakan dapat diselesaikan pada tahun 2015. C. Proyek Pembangunan Pelabuhan CT-3 Proyek Pembangunan Pelabuhan CT-3 yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN sejak tahun 2004. Pelaksanaan pembangunan Pelabuhan CT-3 ini sampai dengan tahun 2014 telah menyerap dana sebesar Rp.1.07 triliun. Progress pembangunan yang telah berhasil dikerjakan adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dermaga sepanjang 423 meter Gudang penumpukan Lapangan penumpukan (4,5 ha) Kantor pelabuhan dan PTSP Jalan/jembatan di lokasi CT3 Fasilitas air bersih Rumah genset (fasilitas elektrik) Mobile crane dan trailer
D. Permasalahan Pembangunan Kendala utama dalam pelaksanaan program dalam kegiatan proyek fisik oleh BPKS Sabang adalah dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 pasal 30 dan Surat Kepala LKPP Nomor 08/KA/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang menyatakan proses pengadaan barang/jasa wajib dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Permanen pada tahun Anggaran 2014. Oleh karena BPKS Sabang belum mempunyai ULP Permanen, maka terjadi pengalihan dari ULP Unsyiah (belum permanen) kepada ULP Pemerintah Aceh (permanen) untuk melaksanakan proses lelang/tender kegiatan dalam program Tahun 2014 BPKS Sabang. Dengan bertambahnya proses lelang/tender kegiatan program BPKS untuk dilakukan oleh ULP Pemerintah Aceh, maka pelaksanaan kegiatan program tersebut menjadi lambat atau baru dapat dilakukan pada akhir Juni dan penetapan pemenang tahap I pada 24 Juli 2014. Selain itu, BPKS juga mengalami kendala dalam pelaksanaan pembangunan mengenai status lahan dalam rencana pembangunan Pelabuhan CT-3. Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan container yacth yang masih dimiliki oleh Pemerintah Aceh. 5
E. KESIMPULAN Dari hasil kunjungan spesifik ke BPKS Sabang di Provinsi Aceh pada tanggal 20 November sampai dengan 2 Desember 2014, dengan mengingat Undang-Undang Nomor 37 tahun 2000 telah memberikan kebebasan kepada BPKS Sabang untuk mengelola Kawasan Sabang, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Potensi kawasan sabang sangat bagus dan untuk sementara saat ini dapat dijadikan sebagai daerah pariwisata. 2. Pelaksanaan pembangunan kawasan Sabang harus didukung oleh program yang bermanfaat dan pendanaan yang mendukung tercapainya tujuan dari undang-undang. 3. Pelaksanaan pembangunan untuk perkembangan pertumbuhan pulau Sabang berdasarkan suatu master plan yang dilaksanakan secara profesional dan dikelola dengan baik. 4. Pembangunan pelabuhan CT-3 ini kurang besar dijadikan pelabuhan hub internasional dalam melaksanakan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. 5. BPKS perlu segera melakukan pangkajian dan pembicaraan kembali perubahan programnya (review) secara detail agar investasi yang telah dilakukan dan rencana investasi berikutnya dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan dari pulau sabang, termasuk lokasi di balohan yang lebih luas dan berpotensi untuk pembangunan pelabuhan.
III. PENUTUP Demikianlah laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI ke BPKS Sabang di Provinsi Aceh disampaikan sebagai bahan masukan dan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Komisi. Diharapkan laporan ini dapat menjadi masukan dalam upaya perbaikan pembangunan ke depan dan bermanfaat bagi negara khususnya BPKS Sabang dan pemerintah serta masyarakat di Kota Sabang. Sekian dan Terima Kasih. Jakarta, Juni 2014 Ketua Tim, ttd
IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA
6
