LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERSEORANGAN ANGGOTA DPR RI MASA PERSIDANGAAN I TAHUNSIDANG 2014 – 2015
A.
PENDAHULUAN 1. Dasar kunjungan kerja Kunjungan kerja perseorangan Anggota DPR RI Masa Reses Persidangan I Tahun 2014 – 2015 didasarkan pada :
Surat
Tugas Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor ; 1130/ D /
KUNKER
RESES ANGGOTA / DEWAN / 2014 Tanggal 27
November 2014 untuk Perjalanan Dinas Reses perseorangan masa Persidangan I Tahun 2014 -2015. ( Surat Terlampir )
Surat Tugas Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
: F.NasDem.034/DPR-RI/XII/2014
tanggal 3 Desember 2014 Tentang penugasan Kunjungan Kerja Perseorangan Anggota DPR RI Fraksi NasDem ke daerah Pemilihanm dalam rangka Reses masa Persidangan I DPR RI Tahun 2014 – 2015 dari Tanggal 6 Desember 2014 sampai dengan 12 Januari 2015 dengan melaksanakan Konsolidasi dengan DPRD I dan DPRD II Fraksi Partai NasDem dalam membangun sinergi guna untuk meningkatkan elektabilitas partai NasDem serta membangun Komunukasi
Intensif
dengan
pejabatr
Daerah,mitra
Kerja
Komisi,masyarakat serta Anggota Partai NasDem Baik itu tingakat DPD.DPC serta DPRt. ( Surat Terlampir )
2. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja Maksud dan Tujuan dari Kunjungan Kerja Perseorangan Anggota DPR RI ke daerah Pemilihan dalam rangka Reses masa Persidangan I DPR RI Tahun 2014 – 2015 adalah : Sosialisasi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berkaitan dengan amandemen UUD 1945 serta UU MD3. Sosialisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara Republik Indonesia dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Penyerapan Aspirasi dan system kinerja dengan Mitra Kerja Komisi ditingkat Provinsi serta usulan dan kendala – kendala serta penanganan masalah pada instansi terkait. Peyerapan Aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Kecamatan dan Keluirahan, Kepala Lingkungan ( RT/RW), kelompok Tarikat, PKK, kademisi,pengurus Partai dll. Sosialisasi tentang produk Undang – Undang dan Kebijakan yang sedang atupun yang telah dibuat dan dirumuskan oleh DPR atau Pemerintah. Sosialisasi tentang kegiatan dan kebijakan serta Program kerja DPP Partai NasDem. Sebagai Ajang silahturahmi antara Anggotra DPR RI dengan masyarakat dan warga serat kontituen di daerah pada umumnya dan di daerah pemilihan pada khususnya.
Membentuk kembali kepercayaan amsyarakat terhadapa kinerja Anngota DPR RI yang mana sudah menipisnya kepercayaan itu ditengah masyakat. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang dan Tugas Fungsi Anggota DPR Ri yakni pembuat Undang – Undang, ,Anggaran serta pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah dalam menjalankan roda Pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang. Penyerapan aspirasi dibidang Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai dengan tugas Komisi III DPR RI Sarana Konsolidasi dan kodinasi kepartaian baik itu tingakat DPW, DPD, DPC serta DPRt didaerah Pemilihan Melaksanakan
Konsolidasi
dan
koordianasi
pada
pejabat
Pemerintah Daerah, SKPD serat DPRD I dan DPRD II pada Daerah Pemilihan
3. Daerah Kunjugan Kerja Derah Kunjungan Kerja Meliputi daerah Pemilihan Sumut 3 yakni. Binjai, Langkat, Karo, Dairi, Pak pak Bharat, Siantar, Simalungun. Batubara, Asahan dan tanjung Balai yang mana masih menitik beratkan terhadap 2 daerah yaitu Kota Binjai ddan Kabupaten Langkat serta Kordiansi dengan Mitra Kerja Komisi III pada tingkat Provinsi.
4. Waktu dan tempat Kunjungan Kerja Kunjungan kerja perseorangan dilaksanakan selama 9 hari
dengan
rincian bukti cap dan tanda tangan peserta aspirasi dan tempat serta instansi terkait pada bagian laporan ini sebagai berikut :
Hari/Tgl Tempat
Uraian Kunjungan
1.
JUMAT 12 Des 2014 Aula kantor camat Binjai Utara
Kunjungan reses, penyerapan aspirasi masyarakat bersama ; Tokoh masyarakat, alim ulama, pemuda , PNS,Kepala Lingkungan, PKK, warga dan masyarakat Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Sumatera Utara
2.
SABTU 13 Des 2014 Aula kantor camat Binjai Barat
Kunjungan reses, penyerapan aspirasi masyarakat bersama ; Tokoh masyarakat, alim ulama, pemuda , PNS,Kepala Lingkungan, PKK, warga dan masyarakat Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Sumatera Utara
3.
Sabtu 13 Des 2014 Rumah Dinas Walikota Binjai
Kunjungan reses, penyerapan aspirasi masyarakat bersama ; Wlikota Binjai dan SKPD Kota Binjai Dirumah Dinas Walokota Binjai
4.
Kamis 12 Des 2014 Gedung Olah Raga Binjai
Kunjungan reses, penyerapan aspirasi masyarakat bersama ; Walikota Binjai dan Direktur Pembinaan Khusus dalam rangka pencanangan Kota Binjai Sebagai Kota Inklusi Tingakat Provinsi sumatera Utara. Tokoh masyarakat, DPRD Binjai, Muspida Kota Binjai di GOR Binjai
No
Hari/Tgl Tempat
Uraian Kunjungan
5.
Senin 15 Des 2014 Aula kantor camat Binjai Selatan
Kunjungan reses, penyerapan aspirasi masyarakat bersama ; Tokoh masyarakat, alim ulama, pemuda , PNS,Kepala Lingkungan, PKK, warga dan masyarakat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Sumatera Utara
6.
Selasa 16 Des 2014 Aula kantor camat Binjai Kota
Kunjungan reses, penyerapan aspirasi masyarakat bersama ; Tokoh masyarakat, alim ulama, pemuda , PNS,Kepala Lingkungan, PKK, warga dan masyarakat Kecamatan Binjai kota Kota Binjai Sumatera Utara
7.
Rabu 17 Des 2014 Aula kantor camat Binjai Timur
Kunjungan reses, penyerapan aspirasi masyarakat bersama ; Tokoh masyarakat, alim ulama, pemuda , PNS,Kepala Lingkungan, PKK, warga dan masyarakat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Sumatera Utara
8.
Kamis 18 Des 2014 Tarikat Nahqsyabandiah Babusallam Langkat
Kunjungan reses, penyerapan aspirasi masyarakat bersama ; Tokoh masyarakat, alim ulama, Tokoh Agama Tuan Syekh H.Hasyim Al Syarwani
No
Hari/Tgl Tempat
No 9.
Jumat 19 Des 2014 Kantor DPC Pkl. Susu Kab.langkat
10. Sabtu 20 Des 2014 Kediaman Ketua DPD NasDem Kab.Langkat
Uraian Kunjungan
Kunjungan reses, penyerapan aspirasi masyarakat bersama ; Tokoh masyarakat, alim ulama, pemuda ,Kepala Lingkungan, PKK,Kaderdan Pengurus DPC NasDem Pkl.Susu, warga dan masyarakat Kecamatan Pkl.Susu Kab.Langkat
Kunjungan reses, penyerapan aspirasi masyarakat bersama ; Tokoh masyarakat, alim ulama, pemuda ,Kepala Lingkungan, PKK,Kaderdan Pengurus DPC NasDem , warga dan masyarakat Kab.Langkat
5. Identifikasi Permasalahan di daerah yang dihadapi. Berdasarkan hasil dari kunjungan kerja perseorangan diperoleh beberapa permasalahan yang dihadapai baik itu yang berkenaan dengan kerja dari komisi III maupun dengan komisi yang lainnya yang saling berkaitan sebagai berikut : Penanganan masalah dan kasus yang ada pada Kejati Sumatera Utara terealisasi dengan baik namun belum pada tingkat yang memuaskan karena minimnya sarana dan prasarana yang ada dilingkungan kajati Sumut seperti perluasan kantor dsb. Agar moratorium PNS atau ASN dilingkungan Kemenkumham dapat ditinjau karena kurangnya pegawai baik itu di imigrasi maupun di Lapas.
Dengan semakin maraknya peredaran Narkoba ditengah – tengah masyarakat
yang sangat mengancam generasi muda maka
masyarakat
sangat
prihatin
dengan
keadaan
itu
sehingga
diharapkan perlunya produk hukum yang lebih untuk membuat jera para pengedar dan pemakai Narkoba dan jangan hukuman tersebut bertele utnuk ditetapkan. Sebagai mana diketahui bahwa tahun 2015 banyak bandar narkoba akan di eksekusi mati namun tidak membuat takut para pengedar lainnya. Perlunya kerjasama dan pengawasan ditempat – tempat pintu masuknya narkoba tersebut misalanya bandara udara, pelabuhan dan perbatasan perbatasan wilayah indonesia serta kerjasama oknum atau pihak – pihak terkait dalam menangani maslaha narkoba tersebut, kemudian dimohonkan untuk dibuat UU tentang pemakai LEM dikalangan anak jalanan dan para remaja. Masalah BPJ dan Kartu sehat dll yang dikeluarkan oleh pemerintah, agar diharapkan dapat dilakukan pendataan ulang yang melibatkan para aparat pemerintah tingkat paling bawah ( Kepala Lingkungan, Kepala Dusun dll ) sehingga penyebarannya dapat tepat sasaran seperti yang diharapkan. Masalah nelayan yang ada dikabupaten Langkat dan sekitarnya perlunya perhatian dari kementrian maritim dan kelautan untuk dapat ditinjau dari segi peralatan dan akomodasi dalam sehari-hari Masalah status tanah PTPN yang sedang berkembang yaitu ketidak jelasan status tanah tersebut yang sekarang telah diusahai oleh masyarakat
setempat
yang
tetap
menjadi
konflik
yang
berkepanjangan,
agar
diharapkan
oleh
masyarakat
tentang
kejelasan status tanah tersebut.
B.
ISI LAPORAN 1. Cara mengatasi Permasalahan masyakat Berdasarkan hasil dari kunjungan kerja perseorangan diperoleh beberapa permasalahan yang dihadapi maka dapat dianalisis dan dicari jalan keluar dari permasalahan tersebut sebagai berikut : Permasalahan perluasan kantor bukan menjadi topik penting namun kinerja dari aparat penegak hukum yang sangat diperlukan. Perlunya undang – undang yang khusus bagi para pengedar atau pemakai Narkoba seperti penanganan maslah Korupsi, sehingga tidak dijadikan sebagai bagian dari hukum pidana biasa tapi menjadi produk hukum khusus agar permasalahan dan keresahan yang dihadapi masyarakat dapat terjawab dan terpenuhi. Pemerintah agar kiranya dapat melakukan pembinaan yang selama ini dilaksanakan namun harus menitik beratkan pada pembinaan mental dan akan diupayakan agar kiranya dapat diusulkan menjadi Rancangan Undang – undang dan dikaji ulang tentang penggunaan LEM ditengah generasi muda terutama anak jalanan. Diharapkan pemerintah dapat mengkaji ulang penyaluran Kartu sehat dan Kartu Sejahtera yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui kemensos
dengan
mendata
ulang
dari
masyarakat
dengan
melibatkan pihak – pihak terkait dan bukan saja data dari Badan Statistik.
Penanganan masalah kelautan dan maritim sedang menjadi titik berat dari pemerintah maka itu diharapkan pemerintah dapat memfasiliatasi neelayan yang ada demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Agar kiranya pihak BUMN dan Kementrian Agraria dapat lebih menjelasakan masalah yang ada ditengah masyarakat tentang status tanah garapan masyrakat ex PTPN. 2. Peran yang harus dilakukan Anggota DPR RI Perlu adanya pembahasan khusus masalah narkoba agar dapat dibuat peraturan dan perundang – undangan khusus menangani masalah narkoba dan dilakukan pengusulan agar menjadi kmisi yang berdiri sendiri khusus menangani masalah narkoba. Mendorong Pemerintah agar teerus melakukan pembinaan generasi muda dalam mengurangi kejahatan ditengah masyarakat dan lingkungannya Mengawasi Pemerintah dalam pelaksanaan penyaluran Kartu sehat dan kartu sejahtera agr kiranya dapat merevisi data yang ada sehingga dapat ditekan kesalahan penyaluran ditengah masyarakat. Membahas anggaran bersama pemerintah yang sedang menitik beratkan pada kesejahteraan rakyat khusu kepada para nelayan dan petani agar dapat menerima subsidi. Memfokuskan masalah status tanah ex PTPN agar dapat dijelaskan tentang status dan penaganannya.
3. Peran anggota DPR RI melaui Fraksi Partai NasDem.
Masyarakat mengharapkan perubahan dan terobaosan yang dapat dialkukan oleh Fraksi Partai NasDem dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai berikut ‘; Sebagai Partai yang baru yang menjadi harapapan masyarakat dalam
kehidupan
memperjuangkan
kedepan kepentingan
maka
partai
kesejahteraan
NasDem
dapat
masyarakat
dan
perlinduangan terhadap masyarakat tanpa dapat memilih dan memilah dari lapisan masyarakat. Perjuangan yang diahrapakan kepada Fraksi Partai Nasdem sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang mana partai lain lupa terhadap kepentingan rakyat tapi bekerja untuk kepentingan pemimpin dan partainya saja. Perlunnya mempertanahan kan semboyan Restorari Indonesia yaitu memperbaharui indonesia menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. 4. Isi Sosialisasi. Berikut beberapa hal yang disosialisasikan pada kunjungan Kerja Perseorangan Masa Persidangan I Tahun 2014 -2015 : Telah terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan baik itu komisi, badan legislasi, badan musyawarah, badan anggaran, Badan Kehormatan dan BURT didalam lembaga DPR RI tahun 2014 – 2019. Komisi III yang mempunyai tugas melakukan Fit and Profertes Pimpinan Komisi Pemebrantasan Korupsi telah menyeleksi 2 nama yang diusulkan oleh panitia seleksi dan akan menetapkan 1 diantara 2 sebagai pimpinan KPK yang baru setelah masa reses persidangan I tahun 2014 – 2015 selesai.
DPR RI telah merevisi Undang – Undang MD 3 dengan Pemerintah. DPR RI akan membahas tentang PERPU pemilihan langsung yang merupakan aspirasi masyarakat dan merupakan amanat UUD 1945. c.
PENUTUP 1. Saran Berikut saran – saran dari hasil Kunjungan kerja perseorangan Anggota DPR RI Masa Reses Persidangan I Tahun 2014 – 2015 : Perlunya adanya koordiansi sesama Anggota DPR RI yang ada di Fraksi Partai NasDem untuk menampung dan merealisasi aspirasi masyarakat untuk dapat diabwa pada pembahasan masing – masing komisi sehingga aspirasi tersebut dapat ditampung dan realisasikan. Agar kunjungan kerja reses perseorangan ini juga dapat lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat dan kebersamaan dengan anggota DPR ri di masing –masing daerah Pemilihan dan dapat mengetahui
permasalahn
yang
ada
dan
tengah
diahadapi
masyarakat. 2. Kesimpulan Demikian Laporan kunjungan Kerja Perseorangan ini semoga memenuhi maksud dan tujuan yang diharapkan. Laporan ini disampaikan kepada Pimpinan Fraksi Partai NasDem sesuai dengan arahan.
Jakarta, 21 Desember 2014 Anggota MPR RI,
H.M. ALI UMRI, SH.MKn ANGGOTA
A - 05
