LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI TAHUN 2016
KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET RI JAKARTA, JANUARI 2017
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan stakeholders terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan kinerja ini disusun untuk menyampaikan informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016 beserta realisasinya. Selama tahun 2016, secara umum sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat dicapai. Hal ini dipengaruhi oleh implementasi manajemen kinerja yang telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Kabinet serta sinergi dengan program reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet. Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada publik dan stakeholders serta menjadi pemicu bagi penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Jakarta,
Januari 2017
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri,
Dyah Pancaningrum, S.H., M.TDev.
i
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
RINGKASAN EKSEKUTIF
Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016 adalah sebagai berikut. a. Dari Segi Anggaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mendapatkan anggaran sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), namun pada tanggal 12 Mei 2016, dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan
Belanja
Kementerian/Lembaga
(K/L)
Dalam
Rangka
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sehingga anggaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dipotong sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan hanya dapat memanfatkan anggaran sebesar Rp. 649.999.110 (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) atau 76,47% dari seluruh pagu anggaran 2016. b. Dari Segi Outcome Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri telah menghasilkan 305 dokumen rekomendasi atau 218% (sangat baik) dari target outcome dalam periode tahun 2016 yang berjumlah 140 dokumen yang terdiri dari 240 rekomendasi kebijakan, 27 rekomendasi persetujuan prakarsa dan 38 rekomendasi materi sidang kabinet. Dari segi anggaran, capaian unit kerja ini sudah menunjukkan angka ideal karena persentasenya lebih dari 70%, sedangkan dari segi outcome, capaiannya justru melebihi target (218%). Keseimbangan antara segi anggaran dan segi output ini sudah sangat baik namun masih perlu mendapat perhatian untuk peningkatan kinerja di masa datang agar Asisten Deputi Bidang Politik Dalam
Negeri
dapat
lebih
meningkatkan
kontribusinya
dalam
rangka
memberikan dukungan staf dan administrasi serta pemikiran dalam rangka pengambilan dan pengendalian kebijakan pemerintah. ii
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................
i
RINGKASAN EKSEKUTIF...........................................................................
ii
DAFTAR ISI .................................................................................................
iii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN …………………...………………………...... A. Latar Belakang ................................................................. B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri .................................................................... C. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Politik Dalam Negeri ...............................................................................
4 4
PERENCANAAN KINERJA ................................................. A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri ............................................. B. Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016 .......................................................................
12
5 9
12
13
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA .................................................... 15 A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016 .............................................................. 15 B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016 ............................................. 42
BAB IV
PENUTUP .............................................................................. A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016 ........................ B. Langkah-langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja ...............................................................................
LAMPIRAN
43 43 44 I - IV
LAMPIRAN
iii
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Secara filosofis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk penyampaian pertanggungjawaban dari pihak yang melaksanakan pekerjaan kepada pihak yang memberi pekerjaan. Pihak yang memberi pekerjaan adalah rakyat/masyarakat/publik, sedangkan yang melaksanakan pekerjaan adalah instansi pemerintah. Untuk waktu tertentu (satu tahun), instansi pemerintah melaporkan kepada publik (atau yang diberi wewenang untuk itu) kinerja yang telah dicapai secara kuantitatif dan secara kualitatif. Secara yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah membuat Laporan Kinerja (LKj). Teknik pelaporan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja dalam mencapai tujuan dengan sasaran yang telah ditetapkan. LKj dimaksudkan untuk menggambarkan capaian kinerja suatu instansi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan atas program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. LKj mempunyai manfaat sebagai: a. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; b. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; c. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan d. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. 4
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 LKj memaparkan tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi atau suatu unit kerja dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. LKj ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun-tahun mendatang. Berdasarkan hal-hal di atas, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri yang merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet menyusun LKj Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016.
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Politik Dalam Negeri Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dalam negeri; b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri;
5
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dalam negeri; d. pemberian persetujuan atas permohonan izin
prakarsa penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri; e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik dalam negeri, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; f. pemantauan,
pengamatan,
dan
penyerapan
pandangan
terhadap
perkembangan umum di bidang politik dalam negeri; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari: a. Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Negara; b. Bidang Politik dan Pemerintahan Umum; c. Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga negara.
6
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Negara terdiri dari: a. Subbidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; dan b. Subbidang Lembaga Negara. Bidang
Politik
dan
Pemerintahan
Umum
mempunyai
tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik dan pemerintahan umum. Bidang Politik dan Pemerintahan Umum terdiri dari: a. Subbidang Politik; dan b. Subbidang Pemerintahan Umum. Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri
oleh
Presiden
dan/atau
Wakil
Presiden,
serta
pemantauan,
pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang otonomi daerah dan pemerintahan desa.
7
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa terdiri dari: a. Subbidang Otonomi Daerah; dan b. Subbidang Pemerintahan Desa. Bagan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat digambarkan sebagai berikut:
Dyah Pancaningrum, SH.,MTDev Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri
Novi Pratiwi Dewi, SH.,MH Kepala Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Negara
Farid Budi P, S.IP
Dwirani P. Muktisari, SH
Kasubid Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
Kasubid Lembaga Negara
Alifa Rahmat Syukri, SH.,MH Kepala Bidang Politik dan Pemerintahan Umum
Retno Wulandari, SH.,MH Kasubid Politik
Hermawan Susanto,SH., MH Kasubid Pemerintahan Umum
-
A. Bayu Wiraditya Pawi, SH Analis Polhukam
Kardwiyana Ukar, SH., LL.M Kepala Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa
Oto Hidayat, SH.,M.LS
Tania Cahya Utami Dewi, SH
Kasubid Otonomi Daerah
Kasubid Pemerintahan Desa
Aprilia Dwi Ariyanti, SH
-
-
Analis Polhukam
Alwin Juang Hamonangan, SH Analis Polhukam
-
Jumlah sumber daya manusia Asisten Deputi Politik Dalam Negeri pada akhir 2016 adalah sebagaimana dalam tabel berikut. Pangkat
Jabatan
Gol.
Jmlh
IV/b
2
IV/a
2
Nama Jabatan
Jmlh
Asisten Deputi
1
Kepala Bidang
1
Kepala Bidang
2
S2
Pendidikan Tingkat S1 D3 SLTA
Jmlh
Jenis Kelamin Jenis Jmlh P L
1
-
-
-
1
1
-
1
3
-
-
-
3
1
2
3
8
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 Pangkat
Jabatan
Gol.
Jmlh
III/c
3
III/b
3
III/a
3
Jmlh
13
Pendidikan Tingkat S1 D3 SLTA
Nama Jabatan
Jmlh
Kepala Subbidang
6
3
3
-
-
6
3
3
6
Analis
3
-
3
-
-
3
1
2
3
13
7
6
-
-
13
6
7
13
S2
Jmlh
Jenis Kelamin Jenis Jmlh P L
Komposisi kuantitas pegawai tersebut, apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diemban Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, masih belum ideal, karena ada sub bidang yang tidak memiliki dukungan staf yang memadai. Sehubungan dengan kekurangan staf tersebut, sebagian kegiatan kinerja harus dilakukan secara rangkap, dan upaya pencapaian target kinerja sering dilakukan dengan kerja lembur para staf.
C. Gambaran Aspek Strategis (Strategic Issues) Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari luar (eksternal) maupun yang berasal dari dalam (internal). Faktor-faktor tersebut perlu dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Bidang Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut: 1. Lingkungan Internal Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Asisten Deputi Bidang Bidang Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut : a. Kekuatan Organisasi 1) komitmen
pimpinan
dalam
pelaksanaan
rencana
strategis
dan
reformasi birokrasi. 2) kebijakan organisasi. 3) sumber daya manusia yang berkualitas. 9
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
b. Kelemahan Organisasi 1) peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal. 2) belum
diterapkannya
standar
pelayanan
secara
konsisten
dan
menyeluruh. 3) belum idealnya jumlah sumber daya manusia. c.
Potensi Organisasi 1) komitmen
yang
kuat
dari
pimpinan
dan
seluruh
staf
untuk
berpotensi
untuk
melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. 2) tersedianya
sumber
daya
manusia
yang
dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. 3) komitmen sumber daya manusia pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja. 2. Lingkungan Eksternal Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah: perkembangan politik dan hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap Asisten Deputi Bidang Bidang Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut : a. Peluang Organisasi 1) Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sebagai bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat; 2) Penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur, dan kebijakan atau ketentuan perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
10
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 3) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan e-government di setiap instansi pemerintah; 4) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan. b. Ancaman Organisasi Ancaman terhadap Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah. 3. Permasalahan Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dalam tahun-tahun mendatang, yaitu : a. Aspek Ketatalaksanaan Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan
lembaga
kepresidenan,
yang
berhubungan
dengan
pelaksanaan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri. Masih terdapat ego sektoral antar instansi sehingga kurang bersinergi. b. Aspek Sumber Daya Manusia Kualitas sebagian SDM masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri. c. Aspek Prasarana dan Sarana Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi
informasi
dengan
sistem
yang
sedang
dan
akan
dikembangkan.
11
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik, Dalam Negeri Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Deputi Bidang Polhukam) berdasarkan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet memiliki organisasi tingkat eselon II yakni: 1. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri; 2. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara; 3. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional; dan 4. Asisten
Deputi
Bidang
Pertahanan,
Keamanan,
Komunikasi
dan
Informatika. Dengan tugas dan fungsi serta indikator kinerja sasaran strategisnya 6 (enam) output berupa rekomendasi. Dalam rangka terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, Sekretariat Kabinet menetapkan tujuan : 1.
SEKRETARIAT KABINET
Terwujudnya
hasil
rekomendasi
kebijakan yang berkualitas;
Tujuan
2.
Terwujudnya persidangan
pengelolaan kabinet
yang
berkualitas; 3.
Terwujudnya layanan informasi yang responsif dan transparan.
Dari ketiga tujuan di atas, tujuan yang relevan dengan lingkup Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri adalah tujuan nomor 1. Menindaklanjuti tujuan nomor 1, maka tujuan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat
12
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 dirumuskan
menjadi:
“Terwujudnya
hasil
rekomendasi
kebijakan
yang
berkualitas di bidang politik dalam negeri.” Perumusan sasaran ini telah memenuhi formulasi SMART, yaitu Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (relevan) dan Time-bound (memiliki jangka waktu tertentu). Selanjutnya, dalam rangka mencapai tujuan strategis dan sasaran strategis tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menetapkan program operasional yaitu: “mewujudkan rekomendasi yang berkualitas di bidang politik dalam negeri kepada Deputi Bidang Polhukam”.
B. Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016 Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sebagai berikut: Sasaran Strategis Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang politik dalam negeri
Indikator Kinerja Utama
Target
1. Persentase rekomendasi di bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam
100%
2. Persentase rekomendasi di bidang politik dalam negeri yang yang disusun secara tepat waktu
100%
3. Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam
100%
4. Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang politik dalam negeri yang disusun secara tepat waktu
100%
5. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam
100%
13
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Target
6. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/wakil Presiden di bidang politik dalam negeri secara tepat waktu
100%
Output disebut tepat waktu apabila laporan diajukan/disampaikan oleh Asisten Deputi kepada Deputi dalam jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (yaitu: 9 hari kerja), sedangkan output yang ditindaklanjuti adalah apabila laporan yang diajukan/
disampaikan
oleh
Asisten
Deputi
diterima,
disetujui,
atau
mendapatkan tanggapan positif dari pimpinan.
14
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016 Secara garis besar, keenam indikator kinerja utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu: 1. dokumen (berupa rekomendasi) yang disusun secara tepat waktu, dan 2. dokumen yang ditindaklanjuti. Berdasarkan dua kelompok tersebut, maka capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut: Target Kinerja Indikator Kinerja
Realisasi dan Capaian Tahunan Outcome Tahunan (Kuantitas)
Outcome dibanding Output (%) [ (5):(4) ]
Outcome dibanding Target (%) [ (6):(2) ]
Outcome dibanding Target (Kuantitas) [ (5):(3) ]
Tahunan (%)
Tahunan (Kuantitas)
Output Tahunan (Kuantitas)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Dokumen yang disusun tepat waktu
100%
140
305
305
100%
100%
218%
Dokumen yang ditindaklanjuti
100%
140
305
305
100%
100%
218%
(1)
Seluruh dokumen yang dihasilkan sepanjang 2016 oleh unit kerja ini berjumlah 305 dokumen atau 218% dari jumlah seluruh output yang ditargetkan dalam Rencana Angaran dan Biaya (RAB) tahun 2016, yaitu 140 dokumen. Dari seluruh dokumen diatas kami sampaikan beberapa rekomendasi yang memiliki nilai strategis dan isu-isu krusial dari seluruh bidang di Asisten Deputi bidang Politik Dalam Negeri meliputi antara lain: I.
Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Negara 1. Memo-memo rekomendasi kehadiran Presiden dalam suatu acara beserta butir wicara dan infografisnya, di antaranya: 15
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 a. Audiensi Ketua PBNU terkait Penanganan Gerakan Radikal dan Terorisme b. Audiensi Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) c. Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ikatan Senior HIPMI Indonesia (ISHI) 2016 d. Audiensi Presiden bersama Pimpinan Lembaga Tinggi Negara (DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan KY) e. Kehadiran Presiden dalam acara Hari Ulang Tahun Emas Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN-KAHMI) f. Permohonan Kepada Presiden Untuk Memberikan Sambutan Dalam Rangka Pembukaan MUNAS V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2016. g. Kehadiran Presiden dalam Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Gerakan Pemuda ANSOR (GP ANSOR) 2. Peraturan
Perundang-undangan
yang
ditangani
oleh
Bidang
Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Negara. a. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kerja Sama dan Inovasi Daerah 1) RPP Kerja Sama Daerah merupakan amanat Pasal 369 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan akan mencabut PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, sedangkan RPP Inovasi Daerah merupakan amanat Pasal 390 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2) Secara substansi RPP Kerja Sama Daerah dan RPP Inovasi Daerah merupakan 2 objek yang berbeda. Namun mengingat adanya simplifikasi sebagaimana lampiran Keppres No.10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah, Pihak Kemendagri berusaha untuk menggabungkan 2 RPP tersebut menjadi RPP Kerja Sama Daerah dan Inovasi Daerah. 16
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 3)
Apabila simplifikasi tetap dilakukan dan terdapat hambatan dalam penyelesaian RPP dimaksud, Setkab menyarankan adanya surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Presiden untuk meminta arahan Presiden, agar RPP Kerja Sama dan Inovasi Daerah dapat dipisahkan menjadi 2 RPP, mengingat Kepres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden.
4)
Masalah lain yang muncul adalah adanya klausul Mekanisme pengambilalihan pelaksanaan kerja sama wajib yang tidak dilaksanakan Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Kabupaten/Kota
oleh
Gubernur
selaku
Wakil
Pemerintah Pusat beserta biaya pelaksanaannya. 5)
Sekretariat Kabinet menyampaikan pendapat bahwa Pemerintah Pusat harus diposisikan untuk tidak langsung mengambilalih pelaksanaan kerja sama wajib yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tersebut. Perlu diatur dalam RPP bahwa sebelum Pemerintah Pusat mengambilalih pelaksanaan kerja sama
tersebut,
Pemerintah
Pusat
melakukan
supervisi,
pembinaan, dan pengawasan yang matang terhadap rencana kerja sama daerah. b. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 1) Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan perubahannya. Namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2) Presiden telah menyetujui rencana penyusunan Rancangan Perubahan PP Nomor 24 Tahun 2004 dengan Surat Menteri Sekretaris Negara No. B-1168/M.Sesneg/D-1/HK.02.01/12/2015
17
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 tanggal 18 Desember 2015 hal Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. 3) Materi dalam RPP masih terdapat permasalahan sehingga harus dirapatkan pada tingkat Menteri mengingat Sekretariat Kabinet merekomendasikan
agar
pemberian
kendaraan
dinas
dan
tunjangan tidak diberikan kepada Anggota DPRD mengingat kondisi
kemampuan
keuangan
negara
saat
ini
tidak
memungkinkan. 4) Pada tanggal 29 Agustus 2016, Kemenko Bidang Polhukam menyelenggarakan Rapat Koordinasi tingkat Menteri membahas RPP dimaksud, yang dipimpin oleh Menko Bidang Polhukam. 5) Pada intinya Rapat Koordinasi tersebut menyepakati: a) Ketentuan pengaturan mengenai pemberian kendaraan dinas bagi Anggota DPRD tidak dapat diakomodasi dalam RPP, namun Anggota DPRD dapat diberikan fasilitas berupa tunjangan
transportasi,
dengan
tetap
memperhatikan
kemampuan keuangan daerah, mengingat adanya Arahan Presiden dan kondisi keuangan negara. b) Ketentuan mengenai tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan namun harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah. c. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Ormas Asing 1) RPP Ormas Asing yang didirikan oleh Warga Negara Asing merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 50, Pasal 56, dan Pasal 82 UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) pasal yang dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) Bab, yang mengatur jenis-jenis ormas asing; perizinan bagi ormas asing yang akan melakukan kegiatan di Indonesia; pembentukan Tim Perizinan Ormas Asing; Persyaratan mengenai personalia ormas asing; ormas pelaksana kerja sama; dan pengawasan ormas asing serta sanksi-sanksi.
18
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 2) Isu penting yang memerlukan perhatian lebih lanjut adalah pengawasan dan sanksi, mengingat ormas asing yang melakukan kegiatan di Indonesia membutuhkan pengawasan dari pemerintah daerah dan masyarakat dengan dukungan kementerian/lembaga terkait. 3) Pada awalnya direncanakan akan diusulkan 7 (tujuh) buah RPP, yang masing-masing mengatur mengenai pendaftaran dan pendataan ormas, pemberdayaan ormas, sistem informasi ormas, izin
ormas
Asing,
pengawasan
terhadap
ormas,
mediasi
pemerintah terhadap konflik internal ormas, serta sanksi terhadap ormas. 4) Namun dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi perumusan peraturan pelaksanaan, pada perkembangannya disepakati bahwa RPP yang akan diusulkan berjumlah 2 (dua) buah, yaitu RPP Ormas Dalam Negeri dan RPP Ormas Asing. 5) Pengaturan mengenai persyaratan dalam RPP perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013. 6) Pengaturan tentang ormas asing ini perlu kehati-hatian dan terkait pengawasan
perlu
dilakukan
secara
intensif
agar
tidak
kontraproduktif terhadap kedaulatan negara. II. Bidang Politik dan Pemerintahan Umum 1. Memo-memo rekomendasi yang ditangani oleh Bidang Politik dan Pemerintahan Umum yang merupakan isu krusial yang akhirnya disetujui oleh Presiden, antara lain: a. Pembentukan Tim Terpadu Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Kabinet dalam hal ini tidak mendukung pembentukan Tim tersebut dengan pertimbangan:
19
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 1) Apa yang menjadi tujuan dibentuknya Tim Terpadu sebenarnya telah menjadi tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, sehingga
relevansi
pembentukan
Tim
Terpadu
perlu
dipertimbangkan kembali. Pembentukan tim seharusnya hanya dalam hal pelaksanaan pekerjaan diluar tugas dan fungsi kementerian/LPNK. 2) Dalam hal dukungan dari kementerian/LPNK kepada Kementerian Dalam Negeri dirasa kurang, maka Kemenko Polhukam dapat mengoordinasikan
kementerian/LPNK
terkait
agar
dapat
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri secara maksimal. b. Rencana Pembentukan Tim Terpadu Pendukung
Pelaksanaan
Administrasi Kependudukan secara Nasional, Sekretariat Kabinet dalam hal ini tidak mendukung pembentukan Tim tersebut dengan pertimbangan: 1) Permasalahan pengadaan sarana dan prasarana untuk KTP-el dapat diselesaikan tanpa membentuk tim terpadu dengan Keppres, melainkan cukup melalui rapat koordinasi K/L. Apabila masih terdapat hambatan, maka dapat diselenggarakan rapat di Sekretariat Kabinet atau melalui Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden. 2) Terkait dengan permasalahan pengadaan sarana dan prasarana untuk dukungan pelaksanaan program administrasi kependudukan yang perlu dilakukan percepatan, hal ini dapat dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung sebagaimana Pasal 38 Perpres Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah (termasuk dalam keadaan tertentu sebagaimana kriteria Pasal 38 ayat (4) Perpres Nomor 172 Tahun 2014). Namun apabila ketentuan tersebut dirasa belum cukup, maka dapat dilakukan perubahan terhadap Perpres Nomor 54 Tahun
20
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 2010 dengan mengatur secara khusus, proses pengadaan barang/jasa untuk dukungan pelaksanaan program administrasi kependudukan dalam kriteria penunjukan langsung. 3) Dalam jangka panjang, kiranya perlu dibentuk badan/lembaga yang khusus menangani administrasi kependudukan. Namun demikian, pembentukan ini dilakukan dengan mengubah beberapa peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU tentang Administrasi Kependudukan dan UU tentang Pemerintahan Daerah. c. Pembangunan Papua dan Pembentukan Organisasi Papua (Ratas 8 November 2016), Sekretariat Kabinet dalam hal ini tidak mendukung pembentukan Tim tersebut dengan pertimbangan: 1) Tidak
perlu
membentuk
kementerian/lembaga
baru,
cukup
mengefektifkan tugas fungsi K/L yang ada disertai peningkatan peran Pemprov. Papua sebagai wakil pemerintah di daerah didukung Pemkab, Pemkot dan tokoh setempat. 2) Penunjukan Presiden kepada kementerian/lembaga tertentu yang ditugaskan
untuk
melaksanakan
koordinasi
percepatan
pembangunan Papua dan Papua Barat misalnya Kemenko Bidang Polhukam dan Bappenas, dapat lebih menguatkan kewenangan kedua kementerian/lembaga tersebut dalam rangka percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. 3) Kebijakan, program dan kegiatan terbangun dalam road map secara terukur volume dan jangka waktu pencapaian targetnya. 2. Peraturan Perundang-undangan yang ditangani oleh Bidang Politik dan Pemerintahan Umum: a. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Sekretariat Kabinet mengajukan RPP Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum untuk dijadikan Rapat Terbatas tanggal 13 April 2016 dan 30 Mei 2016. Inti masukan: 21
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 1) Perlu dipertimbangkan kembali mengingat jangan sampai ada kesan pemerintah pusat ingin menghidupkan kembali sentralisasi. 2) Berkaitan dengan peningkatan beban anggaran pemerintah pusat agar
tidak
mencampuri
urusan
anggaran
dan
cukup
menyerahkannya kepada pemerintah daerah. Hal-hal terkait dengan dampak pengurusan asset, pegawai, dan dokumen, karena
akan
menimbulkan
kericuhan
dan
ketakutan
di
masyarakat. b. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Penataan Daerah 1) Aspek hukum: Masih terdapat perumusan redaksional pasal-pasal RPP tentang Penataan Daerah yang masih multitafsir sehingga akan menimbulkan kebiasan aturan dan dikhawatirkan nantinya akan memberikan dampak tidak implementatifnya PP dimaksud 2) Terdapat beberapa ketentuan yang bertentangan dalam RPP tentang Penataan Daerah dengan UU No. 23 Tahun 2014, Terdapat inkonsistensi diantara pasal-pasal dalam RPP tentang Penataan Daerah. Penjelasan lebih lanjut tercantum dalam matriks sebagaimana terlampir. c. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Inti masukan: masih terdapat beberapa permasalahan yang belum diakomodasi dalam RPP tersebut yakni: 1) Pembentukan Dinas Dukcapil di provinsi tidak diperintahkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 (UU tentang Adminduk), 2) Ketentuan hak akses dalam Pasal 79 ayat (4) UU tentang Adminduk didelegasikan dalam Peraturan Mendagri, sehingga 22
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 tidak tepat apabila RPP mengatur detail mengenai hak akses tersebut
(karena
UU
tentang
Adminduk
memerintahkan
pengaturannya dalam Peraturan Mendagri). 3) Materi muatan pelaporan dan evaluasi seyogianya diatur secara terintegrasi dalam RPP tentang
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. d. RPP tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan 1) Konsep Dekonsentrasi dan TP masih perlu dirumuskan kembali agar lebih jelas dan sederhana sehingga tidak membingungkan mengingat pengaturan tersebut lebih difokuskan pada urusan pemerintah, bukan pada konsep Dekonsentrasi dan TP. 2) Terhadap
pengaturan
terkait
“perangkat
gubenur”,
perlu
konfirmasi lebih lanjut apakah perangkat gubernur dilengkapi kemampuan teknis untuk melaksanakan urusan-urusan yang didekonsentrasikan
kepada
gubernur
khususnya
urusan
pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. 3) Perlu diperhatikan terkait konsistensi pengaturan terkait urusan pemerintahan umum (UPU) dalam RPP. 4) Perlu konfirmasi lebih lanjut pula terkait materi pengaturan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar sejalan dengan pengaturan terkait tugas dan kewenangan gubernur sebagai WPP (direncanakan akan diatur dalam RPP terpisah) 5) Materi pengaturan RPP tentang Dekonsentrasi dan TP berkaitan erat dengan pengaturan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai WPP sehingga dapat dilakukan simplifikasi. e. RPP tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Hak Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 23
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 1) Pengambilalihan tugas dan wewenang GWPP oleh Mendagri dapat diterjemahkan sebagai tahapan konsultasi, pembinaan, supervisi, atau evaluasi Mendagri kepada GWPP. Sehingga sebisa mungkin Mendagri tidak mengambil alih secara penuh/fisik (tidak dilakukan secara serta merta, tetapi melalui tahapan agar secara praktik tetap dilaksanakan GWPP), karena apabila terjadi pengambilalihan secara penuh berarti tidak selaras dengan semangat UU tentang Pemda yang telah memberikan otonomi daerah dengan tetap ada pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat. 2) Sehubungan
dengan
pembentukan
kelembagaan,
Presiden
memberikan arahan agar tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta tidak menambah beban anggaran dengan memperbesar/menambah organisasi. 3) Sejalan
dengan
arahan
Presiden,
pembentukan
perangkat
gubernur dapat kami pahami sebagai pembentukan organ yang sifatnya sebagai supporting unit. Adapun tugas-tugas GWPP yang sifatnya substantif dikerjakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai core unit. Tugas dan wewenang gubernur sebagai kepala daerah, gubernur sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum, dan GWPP tidak perlu dipisah, karena selain tidak efektif dan efisien juga akan rentan menimbulkan friksi. 4) Materi pengaturan terkait pembentukan perangkat gubernur (sekretariat dan unit kerja) seyogianya tidak dituangkan secara limitatif (jumlah) namun dengan menyesuikan pada kriteria atau karakteristik suatu provinsi. Sehingga jumlah unit kerja di setiap provinsi tidak harus dibentuk 5 (lima) unit kerja (maksimal), tetapi sesuai kebutuhan tiap provinsi.
24
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 III. Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa 1. Memo-memo rekomendasi yang ditangani oleh Bidang Politik dan Pemerintahan Umum yang merupakan isu krusial, antara lain: a. Permohonan Walikota Kota Surakarta untuk berkunjung ke Istana Negara, Jakarta dan beraudiensi dengan Presiden. Walikota Kota Surakarta mengajukan permohonan untuk berkunjung ke Istana Negara, Jakarta dan beraudiensi dengan Presiden. Peserta kunjungan tersebut berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) orang, meliputi: 1) Walikota Surakarta; 2) Sekretaris Daerah Kota Surakarta; 3) Kepala SKPD Pemerintah Kota Surakarta; 4) Camat se Kota Surakarta: 5) Lurah se Kota Surakarta; 6) Staf Administrasi dan Protokoler. b. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 Dalam laporannya, Bawaslu menyampaikan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pilkada 2015, antara lain: 1) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 (Pilkada 2015) merupakan pilkada pertama yang dilakukan secara serentak di 9 Provinsi dan 260 Kabupaten/Kota. Untuk memetakan dan memberi skor kerawanan daerah menjelang pelaksanaan Pilkada 2015, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pilkada 2015 (IKP 2015) dengan 5 (lima) indikator, yaitu profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat, dan keamanan daerah. 2) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, terdapat 3 (tiga) permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada 2015, yaitu pada penyelenggaraan tahapan pilkada, kinerja KPU, dan kedisiplinan parpol pengusung dan/atau paslon. 25
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 c. Laporan Hasil Rapat Pengalihan Urusan Pemerintahan Konkuren Dari Pemerintah Daerah Ke Pemerintah Pusat Hasil rapat antara lain: 1) Berdasarkan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa perubahan dalam pembagian urusan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga beberapa urusan beralih dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat, dan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat atau sebaliknya. 2) Peralihan urusan konkuren tersebut diikuti dengan peralihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen, dengan beralihnya
status
pegawai
Daerah
menjadi
pegawai
Pusat
menimbulkan konsekuensi pembayaran gaji pegawai tersebut yang semula
ditanggung
Pemerintah
Daerah
menjadi
ditanggung
Pemerintah Pusat (K/L terkait). 3) Permasalahan muncul ketika tidak semua K/L yang terkena pengalihan
menganggarkan
gaji
pegawai
yang
berasal
dari
pengalihan urusan dimaksud. Terjadi ketidaksiapan anggaran untuk membayar gaji +22.929 pegawai yang beralih dari Daerah ke Pusat, karena tidak dianggarkan baik di APBN TA 2017 maupun APBD TA 2017. 4) Mengingat perlunya penanganan permasalahan tersebut secara cepat, Sekretaris Kabinet kiranya perlu mengusulkan kepada Presiden untuk menyelenggarakan Rapat Terbatas dengan mengundang K/L terkait guna pembahasan lebih lanjut.
2. Peraturan Perundang-undangan yang ditangani oleh Bidang Politik dan Pemerintahan Umum: a. RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1) Putusan MK No.14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil 26
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 Presiden
tahun
2019
harus
dilaksanakan
secara
bersamaan.Dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK tersebut, Pemerintah
saat
ini
sedang
menyiapkan
RUU
tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 2) Dari 13 (tiga belas) isu yang disampaikan oleh Mendagri, terdapat 6 (enam) isu krusial yang sangat menonjol, yaitu: a) Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD; b) Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu; c) Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold); d) Metode Konversi Suara ke Kursi; e) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden; dan f)
Penguatan Kelembagaan, Kewenangan, dan Tata Kelola Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP).
Keenam isu krusial ini harus mendapat perhatian khusus dan diputuskan dengan petimbangan dari Presiden. Sedangkan penyelesaian atas 7 (tujuh) isu krusial sisanya dapat diselesaikan pada pembahasan tingkat kemenko. b. RPP Pengelolaan Keuangan Daerah Regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah saat ini adalah PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP ini pelaksanaan Pasal 182 dan Pasal 194 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69 dan Pasal 86 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. RPP Pengelolaan Keuangan Daerah yang sedang berproses dengan pemrakarsa Kementerian Dalam Negeri merupakan pelaksanaan amanat dari Pasal 330 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan,
pengawasan
dan
27
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah”. Terhadap penyusunan RPP ini terdapat perbedaan pandangan antara Kemkeu dan Kemdagri yang disebabkan oleh perbedaan dasar hukum yang
digunakan.
Mengingat
PP
58
Tahun
2005
merupakan
pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kemkeu berpendapat PP 58/2005 tersebut masih relevan dengan UU 33/2004 dan UU 23 /2014. Selain itu RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD) sebagai pengganti UU 33/2004 dalam proses pembahasan dan pengajuan kembali di DPR. Sehingga seyogyanya penyusunan RPP tersebut dilakukan setelah RUU HKPD ditetapkan. dan untuk merevisi PP tersebut menunggu revisi UU 33/2004 Sementara itu Kemdagri berpendapat penyusunan RPP ini merupakan amanat UU 23/2014 dan harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU tersebut diundangkan. Saat ini RPP tersebut dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. c. RPP Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Konkuren
(RPP
PUPK)
telah
masuk
Program
Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah amanat Pasal 21 Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diatur dalam peraturan pemerintah.terutama terkait dengan urusan pemerintahan konkuren”. Selain itu, mengingat kebutuhan daerah yang sangat mendesak akan regulasi untuk digunakan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan otonomi di daerah.
28
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 RPP ini pada intinya mengatur hal-hal yang terkait dengan: 1) pembagian urusan yang belum diatur; 2) penyusunan pedoman Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK); 3) pembentukan kebijakan daerah; dan 4) hubungan Pusat dan Daerah dalam mencapai target urusan. Mengingat beberapa substansi yang terdapat dalam RPP ini beririsan dengan beberapa RPP lain yang sedang berproses (misal: RPP Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), di Kementerian Dalam Negeri, telah disampaikan masukan bahwa jika memungkinkan untuk dilakukan simplifikasi terhadap kedua RPP yang mengatur substansi yang sama. Saat ini RPP PUPK sedang berproses di Kementerian Dalam Negeri untuk finalisasi lampiran-lampiran RPP tersebut. d. RPP tentang Kecamatan dan Kelurahan Terhadap RPP tentang Kecamatan dan Kelurahan, Kedeputian Polhukam menyampaikan masukan sebagai berikut: 1) persyaratan jumlah penduduk dalam pembentukan kecamatan di Pulau Jawa dan Pulau Bali, perlu disesuaikan dengan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2) perlu penjelasan kementerian/lembaga apa saja yang dapat mengajukan prakarsa pembentukan kecamatan di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional 3) perlu dipertimbangkan kembali penghapusan syarat camat harus memiliki pengalaman bertugas di Desa/Kelurahan/Kecamatan paling singkat 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 25 PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, mengingat berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, camat tidak lagi sekedar satuan perangkat kerja daerah namun merupakan perangkat daerah yang juga berperan sebagai kepala wilayah. 4) perlu meminta pandangan dari kementerian/lembaga terkait (Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Pertanian, dan Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan)
terkait
kewenangan
29
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 Kecamatan di wilayah perbatasan pada bidang keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan. 5) persyaratan jumlah penduduk minimal untuk pembentukan kelurahan di Pulau Jawa dan Bali (paling sedikit 8000 jiwa atau 1600 KK) sedangkan di luar Pulau Jawa dan Bali (paling sedikit 5000 jiwa atau 1000 KK). Berdasarkan syarat tersebut, sulit untuk wilayah Indonesia bagian timur memenuhi persyaratan tersebut. e. RPP tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD),
Ringkasan
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (LPPD), dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) RPP tentang LPPD, LKPKD, RLPPD, dan EPPD merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 74, “ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah”. Dalam rapat penyusunan RPP ini, telah disampaikan beberapa masukan sebagai berikut: 1) Perlu
penyederhanaan
pemerintah
daerah
format
cukup
pelaporan
membuat
satu
kinerja, laporan
sehingga namun
muatannya telah mencakup LKPJ dan LAKIP. 2) Beberapa materi RPP beririsan dengan muatan RPP lain yang sedang disusun juga oleh Kementerian Dalam Negeri, antara lain: a) Pelaporan inovasi yang telah dilakukan oleh daerah yang diatur juga pada RPP tentang Inovasi Daerah. b) Pemberian penghargaan berupa tanda kehormatan untuk mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
30
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 diatur juga pada RPP tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. f. RPP Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan RPP tersebut merupakan amanat Pasal 30 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang diatur dalam RPP ini antara lain: 1) Kewenangan daerah provinsi di laut; 2) Kewenangan daerah provinsi berciri kepulauan; 3) Kriteria daerah provinsi berciri kepulauan; 4) Strategi percepatan pembangunan daerah provinsi yang berciri kepulauan; 5) Pendanaan. Terhadap RPP ini disampaikan beberapa hal krusial, yaitu: a) Dari sisi prosedural RPP agak sulit untuk dapat diundangkan pada akhir tahun 2016 karena masih banyak tahapan yang harus diselesaikan. Selain itu, mengingat hal-hal yang diatur dalam RPP ini cukup detail dan mendalam, kiranya perlu dicermati agar tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain. b) UU Pemda mengamanatkan
daerah
provinsi
yang
berciri
kepulauan untuk menyusun strategi percepatan pembangunan daerah. Perlu pengkajian lebih mendalam apakah strategi dimaksud merupakan suatu dokumen terpisah atau merupakan bagian integral dari RPJPD dan RKPD. Terlebih lagi RPP ini mengamanatkan penyusunan strategi dimaksud dalam bentuk masterplan setiap 5 (lima) tahun sekali. c) Kementerian Keuangan tidak menyetujui ketentuan pada RPP ini yang mengatur dana percepatan pembangunan setara 1% dari total DAU nasional untuk seluruh daerah provinsi yang berciri kepulauan, dengan pertimbangan antara lain: kondisi keuangan negara saat ini dalam keadaan yang kurang menggembirakan; dana percepatan pembangunan tidak dikenal dalam mekanisme
31
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 dana transfer ke daerah; dikhawatirkan akan menimbukan efek domino kepada daerah yang mempunyai ciri khas untuk menuntut dana yang sama, misalnya daerah perbatasan, daerah terluar, dan daerah khusus. Saat ini draft sedang diproses Kemdagri untuk merekonstruksi struktur RPP yang mengakomodasi masukan dari K/L terkait. g. RInpres tentang Langkah-Langkah Pengamanan dan Pengendalian Belanja Pusat dan Daerah Dalam Rangka Penataan Urusan Pemerintahan Konkuren 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur adanya pembagian urusan konkuren antara Pemerintah
Pusat,
Pemerintah
Provinsi,
dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota. 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014, terdapat pemahaman bahwa dengan adanya pengalihan urusan pemerintahan konkuren, berarti personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen juga ikut beralih, dan dengan beralihnya status pegawai daerah menjadi pegawai Pusat menimbulkan konsekuensi pembayaran gaji pegawai yang semula ditanggung oleh Pemerintah Daerah menjadi ditanggung oleh Pemerintah Pusat (kementerian/lembaga) terkait. 3) Memperhatikan Pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014, Mendagri menetapkan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, yang menjadi dasar Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten,
dan
Pemerintah
Kota
tidak
menganggarkan kembali gaji pegawai Daerah yang beralih status menjadi pegawai Pusat tersebut dalam APBD TA 2017. 4) Permasalahan muncul ketika tidak semua kementerian/lembaga yang menerima pengalihan urusan pemerintahan konkuren tersebut
menganggarkan
gaji
pegawai
yang
berasal
dari 32
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 pengalihan urusan dimaksud. Hal ini diperkuat dengan pandangan Kementerian Keuangan yang merujuk pada Arahan Presiden dalam Ratas tanggal 30 Mei 2016 yang intinya tidak ada peralihan pegawai dari daerah ke pusat. Terhadap permasalahan tersebut Presiden telah memberikan arahan dalam Rapat Terbatas, tanggal 29 Desember 2016, Pukul 16.46 WIB yang intinya a) Masalah pembagian urusan pemerintahan telah diatur dalam UU. Oleh karena itu, urusan yang dapat diberikan kepada daerah agar dapat diberikan ke daerah. Namun, apabila dalam UU masih terdapat poin yang belum sesuai untuk mengatur masalah tersebut, maka segera lakukan revisi UU dan pemerintah agar memilah dengan benar. b) Masalah gaji pegawai terkait pengalihan urusan dari daerah ke
pusat
agar
diatur,
karena
prinsipnya
pemerintah
menginginkan semua masalah dibuat simpel dan jangan dibuat rumit. c) Lakukan segera revisi peraturan UU, namun apabila peraturan yang diperlukan adalah PP, maka PP tersebut agar segera diselesaikan. d) Pemerintah agar memberikan otonomi kepada daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah selama ini. Dalam melaksanakan tusi penyiapan pendapat dan pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri masuk sebagai Tim Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dalam rangka melaksanakan evaluasi Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahunnya. Hasil dari EKKPD terhadap LPPD akan diumumkan secara nasional pada hari Otonomi Daerah (OTDA) pada tanggal 22 April. Adapun fungsi dilaksanakannya EKKPD terhadap LPPD dimaksudkan untuk melihat, mendata dan melaporkan kinerja masing-masing
33
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 daerah serta inovasi yang dimiliki daerah. Selain menjadi anggota Tim EKPPD, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri juga masuk sebagai Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang diketuai oleh Kementerian Dalam Negeri. DPOD dibentuk dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan amanat Pasal 396 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPOD bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan mengenai: a) penataan Daerah; b) dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus; c) dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan d) penyelesaian permasalahan perselisihan
dalam antara
penyelenggaraan Daerah
dengan
Pemerintahan
Daerah
kementerian/lembaga
dan/atau
pemerintah
nonkementerian. Sekretaris Kabinet sebagai anggota DPOD sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah banyak terlibat dalam rapat-rapat perumusan materi tim pokja DPOD terkait beberapa isu-isu strategis, diantaranya: 1) kebijakan perimbangan keuangan tentang Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan RPP Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah. (Foto-foto dan hasil kegiatan sebagaimana terlampir dalam lampiran II). Rencana Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri yang dinilai berhasil dalam realisasinya pada tahun 2016 terutama adalah kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan arahan Presiden, yaitu: 1. Permohonan
Izin
Pembangunan
Sarana
dan
Prasarana
Kementerian/Lembaga Kegiatan peninjauan lapangan tersebut dilakukan dalam suatu tim secara bersama dengan Asisten Deputi lain di Kedeputian Polhukam. Kegiatan tersebut adalah peninjauan lapangan beberapa sarana dan prasarana yaitu: rencana pembangunan gedung Data Center Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DC SIAK) Kementerian Dalam Negeri, Gedung Depo Arsip Tsunami Aceh (Arsip Nasional), Gedung Sekretariat Asean (Kementerian
34
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 Luar Negeri),
Gedung Badan Narkotika Nasional, Gedung Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Agama, Gudang khusus penyimpanan peralatan intelijen dan Gedung Kantor Binda (Badan Intelijen Negara). Dalam melakukan peninjauan lapangan tersebut, kriteria yang dijadikan tolak ukur adalah sebagai berikut: a. Aspek Administrasi yang terdiri informasi atas kondisi lokasi yang dipergunakan saat ini, kondisi lokasi rencana pembangunan, legalitas lahan dan ketersediaan anggaran. b. Aspek efektifitas dan efisiensi yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dikaitkan dengan lokasi yang dipergunakan saat ini apakah terdapat faktor-faktor yang teridentifikasi menyebabkan terjadinya inefektifitas dan inefisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. c. Kegiatan ini menghimpun berbagai informasi tentang pelaksanaan arahan Presiden yang diramu menjadi kajian yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan Presiden. d. Pemantauan dilakukan ke 15 (lima belas) daerah yaitu: PROVINSI Provinsi DKI Jakarta
NO
WILAYAH
1
Jakarta Selatan
2.
Jakarta Utara
3.
Kota Serang
4.
Kota Serpong, Tangerang Selatan
Provinsi Kalimantan Barat
5.
Kota Pontianak
Provinsi Jawa Timur
6.
Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Barat
7.
Kota Depok
8.
Desa, Dayeuh, Kec. Cileungsi
Provinsi Sulawesi Barat
9.
Kabupaten Mamuju
Provinsi Bengkulu
10.
Kota Bengkulu
Provinsi Kalimantan Utara
11.
Kota Tanjung Selor
Provinsi Sumatera Barat
12.
Kota Sawahlunto
Provinsi Kalimantan Selatan
13.
Kota Banjarmasin
Provinsi Banten
35
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 PROVINSI
NO
Provinsi Sumatera Utara
WILAYAH
14.
Kabupaten Tapanuli Selatan
15.
Kabupaten Serdang Bedagai
2. Penyelenggaraan pelayanan kependudukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka tindak lanjut arahan Presiden pada rapat terbatas tanggal 28 April 2016 tentang peningkatan kualitas pelayanan publik (pelayanan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (ktpel/kia). Kegiatan ini menghimpun berbagai informasi tentang pelaksanaan arahan Presiden yang diramu menjadi kajian yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan Presiden. Pemantauan dilakukan ke 16 (enam belas) daerah yaitu: PROVINSI
NO
WILAYAH
WAKTU
Provinsi Sulawesi Tengah
1
Kota Palu
30 Mei 2016
2.
Kabupaten Donggala
31 Mei 2016
Provinsi Jawa Timur
3.
Kota Malang
1 Juni 2016
4.
Kabupaten Pasuruan
2 Juni 2016
5.
Kota Yogyakarta
8 Juni 2016
6.
Kabupaten Bantul
9 Juni 2016
Provinsi Sulawesi Selatan
7.
Kota Makassar
16 Juni 2016
8.
Kabupaten Maros
17 Juni 2016
Provinsi Jawa Tengah
9.
Kota Semarang
31 Juli 2016
Provinsi D.I. Yogyakarta
Provinsi Lampung
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Bangka Belitung
10. Kabupaten Kudus
2 Agustus 2016
11. Kota Bandar Lampung
18 Agustus 2016
12. Kabupaten Lampung Tengah
19 Agustus 2016
13. Kota Kupang
24 Agustus 2016
14. Kabupaten Manggarai Barat
25 Agustus 2016
15. Kabupaten Belitung
1 September 36
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 PROVINSI
NO
WILAYAH
WAKTU 2016
16. Kabupaten Belitung Timur
2 September 2016
Dari hasil pemantauan yang telah dilakukan dalam kurun waktu Mei s.d. September di 16 (enam belas) daerah tersebut, seluruh pemerintah kabupaten/kota telah menyelenggarakan layanan KTP-el mulai tahun 2011, 2012 dan 2013 dengan tetap menggunakan kelengkapan dan infrastruktur program e-KTP yang diluncurkan 2006 (kelanjutan program e-KTP). Dalam kurun waktu tersebut, persentase penyelesaian perekaman KTP-el di kabupaten/kota wilayah Jawa adalah 90,015%, pencetakan KTP-el adalah 74,98%, dan distribusi adalah 99,21% (distribusi meliputi penyampaian masal dinas ke tiap kelurahan maupun pengambilan sendiri wajib KTP-el ke dinas). Sedangkan persentase perekaman KTP-el di kabupaten/kota di luar pulau Jawa adalah 84,53%, pencetakan adalah 46,05%, distribusi adalah 98,39%. Untuk sarana dan prasarana, berdasarkan hasil pemantauan untuk wilayah kota, pada dasarnya sarana dan prasaranya lebih baik daripada wilayah kabupaten. Dengan demikian wilayah kota dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat karena wilayahnya tidak terlalu luas, akses mudah dijangkau dan ketersediaan sinyal/jaringan. Sedangkan untuk wilayah kabupaten, pelayanan publik masih tidak bisa memenuhi standar yang diharapkan Presiden karena wilayahnya luas, sebaran penduduknya tidak merata, kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan akses infrastruktur maupun transportasi yang terbatas dan kurang baiknya sinyal/jaringan sebagai basis pelayanan berbasis elektronik. Perbaikan pelayanan publik harus dimulai bersama dengan perbaikan infrastruktur yang menjadi akses masyarakat menuju tempat pelayanan dan juga
perlu
disediakan
jaringan
komunikasi
yang
memadahi
dengan
pembangunan stasiun-stasiun pemancar. Selain itu, perbaikan sumber daya manusia yang handal sebagai petugas pelayanan publik.
37
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 Berdasarkan hasil pemantauan tersebut maka diberikan rekomendasi: Peningkatan Pelayanan KTP-el: a. Perlu dilakukan pendataan daerah yang perlu penambahan perangkat alat cetak dan rekam secara memadahi termasuk memprioritaskan daerah terpencil. b. Perlu segera memberi penggantian atau melakukan perbaikan perangkat rekam/cetak di daerah yang rusak agar pelayanan penerbitan KTP-el dapat lebih optimal. c. Perlu menyediakan service centre untuk perangkat elektronik KTP-el secara regional guna memudahkan layanan perawatan maupun perbaikan. d. Sekiranya service centre sudah ada di setiap Provinsi, perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang cukup untuk mengatasi permasalahan perangkat perekaman KTP-el di seluruh kecamatan yang terdapat di Provinsi tersebut. e. Apabila dimungkinan perlu dibuat service centre di setiap kabupaten/kota, sehingga mempercepat perbaikan peralatan yang rusak, dan mengurangi beban biaya pengiriman. f. Perlu dibuka ruang bagi APBD untuk berpartisipasi dalam pembiayaan program KTP-el secara sistematis demi efektifitas dan efisiensi, guna mempercepat penyelesaian berbagai keterbatasan di daerah seperti pengadaan
tambahan
peralatan
berikut
perbaikannya
serta
biaya
penyampaian KTP-el kepada pemilik yang tinggal di daerah terpencil. g. Perlu
segera
merealisasikan
pembangunan
gedung
DC-SIAK
serta
memperbarui jaringan IT guna menyelesaikan masalah instabilitas jaringan sebagai
inti
masalah
kapasitasnya
agar
kecepatan menjangkau
layanan,
sekaligus
seluruh
meningkatkan
kelurahan
guna
mendekatkan/mempercepat waktu layanan kepada publik dan memutus keberadaan calo. h. Perlu menjamin stabilitas ketersediaan dan pasokan blanko KTP-el kepada daerah. i. Pemerintah Daerah perlu terus berinovasi memperbaiki kualitas sarana kerja layanan KTP-el secara memadahi, termasuk melakukan pendekatan layanan kepada masyarakat hingga ke tingkat kelurahan dan kalau perlu dari rumah
38
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 ke rumah, sehingga masyarakat di daerah terpencil dan yang mengalami kesulitan baik transportasi, kesehatan, maupun kurang pendidikan, tetap dapat terlayani. j. Sistem layanan berbasis elektronik online perlu diterapkan pada seluruh layanan dukcapil di kabupaten/kota guna mempercepat proses layanan dan mencegah penyalahgunaan oleh calo/oknum. Peningkatan Pelayanan KIA: a. Mengingat kerawanan sosial yang terjadi pada anak-anak, program KIA perlu dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. b. Perlu mensosialisasikan pentingnya program KIA kepada Pemerintah Daerah, karena belum semua Pemerintah Daerah mencanangkan program KIA, diutamakan daerah dengan persentasi kejahatan pada anak-anak yang cukup tinggi. c. Perlu adanya kejelasan tentang pembiayaan program KIA, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam penganggarannya. d. Menteri Dalam Negeri perlu segera menerbitkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak sebagai pedoman bagi petugas di lapangan agar tercipta standarisasi pelayanan sehingga dalam pelaksanaannya tidak menemui kendala. e. Perlu dilakukan perluasan terhadap manfaat KIA, terutama untuk akses pendidikan bagi pemegang KIA usia sekolah sehingga dapat memicu semangat belajar yang kompetitif. f. Database
kepemilikan
Kependudukan
KIA
Kemdagri
agar untuk
terkoneksi melengkapi
dengan informasi
Data
Center
administrasi
kependudukan. g. Pemerintah dan Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi terhadap orang tua akan arti penting bagi anak untuk memiliki KIA agar hak konstitusional anak terlindungi. h. Perlu ditingkatkan peran serta pihak swasta dalam menyukseskan program KIA. (Foto-foto dan hasil kegiatan sebagaimana terlampir dalam lampiran III). 39
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 Selain melaksanakan arahan Presiden, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri juga menghadiri dan mengikuti beberapa kunjungan kerja dengan Komisi II DPR RI, kegiatan Forum Group Discusion (FGD), rapat koordinasi, workshops dan seminar diantaranya: 1. Rapat Evaluasi Implementasi Kebijakan Politik Dalam Negeri di Daerah “Uji Publik Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu” di Malang, Jawa Timur, tanggal 12 Agustus 2016. 2. Roundtable Discussion Langkah-langkah Engagement RI ke Pasifik Selatan di Bogor, Tanggal 13-15 Maret 2016. 3. Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016 ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4. Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016 Ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 5. Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016 Ke Tanjung Selor, Kalimantan Utara. 6. Uji Publik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Penyelenggaraan Pemilu) di Bali, tanggal 11-13 Agustus 2016. 7. Uji Publik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Penyelenggaraan Pemilu) di Makasar, Sulawesi Selatan, tanggal 28-30 Januari 2016. (Foto-foto dan hasil kegiatan sebagaimana terlampir dalam lampiran II). Rencana Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri tahun 2016 yang juga dinilai berhasil dalam realisasinya pada 2016 selain melakukan pemantauan arahan Presiden ke beberapa daerah di Indonesia adalah kesempatan beberapa pegawai unit kerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri untuk menghadiri kegiatan-kegiatan kepemerintahan di luar negeri, yaitu: 1. Kunjungan Tim Gabungan Komunikasi dan Diplomasi Isu Melanesia ke Vanwatu tanggal 12-17 Maret 2016. 2. Kunjungan Tim Gabungan Komunikasi dan Diplomasi Isu Melanesia ke Cape Town, Afrika Selatan tanggal 29 Oktober-5 November 2016.
40
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 3. Sidang Maritime Safety Commite 97th Session, Internasional Maritime Organization (IMO), London, Inggris, tanggal 21-25 November 2016. 4. Sidang Internasional Maritime Organization (IMO) Council ke 115, London, Inggris, tanggal 5-9Desember 2016. (Foto-foto dan hasil kegiatan sebagaimana dalam lampiran V). Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi tidak terlepas dari berbagai kendala. Adapun kendala yang biasa dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut: 1. Data yang telah diminta melalui korespondensi belum disiapkan oleh instansi yang dikunjungi pada saat pemantauan ke daerah. 2. Disposisi dari pimpinan instansi terkait dalam hal penunjukan pejabat yang menerima kunjungan sering kali belum turun pada saat melakukan kunjungan. 3. Kejadian tidak terduga (seperti:kerusuhan, demo, ada kunjungan pejabat tinggi dari pusat) yang menjadikan pejabat yang bersangkutan tidak bisa ditemui. 4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Staf/Pegawai) dalam pelaksanaan pekerjaan. 5. Prasarana dan sarana (komputer, printer, fax, dll) kurang memadai. 6. Biaya perjalanan dinas belum diterima oleh pejabat dan/ atau pegawai pada saat pelaksanaan tugas. 7. Penyerapan anggaran tidak maksimal karena: - Pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan untuk penghematan; - Kegiatan yang direncanakan seringkali di luar kendali unit kerja sehingga harus segera dilakukan perubahan anggaran; - Updating data pada Sistem Informasi Keuangan Sekretariat Kabinet belum real time, baik karena keterbatasan prasarana dan sarana maupun karena keterlambatan input data dari beberapa unit kerja. 8. Ketersediaan buku-buku referensi pendukung kerja masih kurang sehingga selama ini staf/pejabat mengupayakan sendiri buku-buku referensi tersebut 41
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 secara pribadi. Koleksi buku di perpustakaan Sekretariat Kabinet masih sangat terbatas sehingga belum bisa diandalkan sebagai tempat referensi utama. Pada umumnya, kendala-kendala tersebut belum sampai menimbulkan gangguan signifikan terhadap kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, sebagaimana terlihat bahwa sejauh ini, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri masih bisa mengatasi kendala-kendala tersebut dan masih bisa memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain kemampuan mengatasi kendala, faktor-faktor lain yang berperan dalam keberhasilan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memenuhi IKU antara lain adalah kemampuan SDM untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi; kompetensi dan latar belakang pendidikan para pegawai yang mendukung; dan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait.
B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016 Pada tahun anggaran 2016, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mendapatkan alokasi anggaran setelah revisi sebanyak Rp. 850.000.000,(delapan ratus lima puluh juta rupiah). Besaran anggaran tersebut kemudian dipotong/blokir sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Dari anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah terealisasi sebesar Rp 649.999.110,- (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) atau sebesar 76,47% dan menghasilkan outcome sebanyak 305 dokumen.
42
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Dari data-data di atas, kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sepanjang 2016 adalah sebagai berikut. a. Dari Segi Anggaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mendapatkan anggaran sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), namun pada tanggal 12 Mei 2016, dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan
Belanja
Kementerian/Lembaga
(K/L)
Dalam
Rangka
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sehingga anggaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dipotong sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan hanya dapat memanfatkan anggaran sebesar Rp. 649.999.110 (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) atau 76,47% dari seluruh pagu anggaran 2016. b. Dari Segi Output Seluruh dokumen yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sepanjang 2016 berjumlah 305 dokumen rekomendasi, atau 218% dari seluruh target output yang berjumlah 140 dokumen rekomendasi. Dari segi anggaran, capaian unit kerja ini sudah menunjukkan angka ideal karena persentasenya mencapai 76,47% yang semestinya dapat lebih besar apabila tidak ada blokir anggaran untuk penghematan sedangkan dari segi output, capaiannya justru melebihi target (218%). Keseimbangan antara segi anggaran dan segi output ini sudah sangat baik namun masih perlu 43
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 mendapat perhatian untuk peningkatan kinerja di masa datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam rangka memberikan dukungan staf dan administrasi serta pemikiran dalam rangka pengambilan dan pengendalian kebijakan pemerintah. B. Langkah-langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja Sepanjang tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri telah dapat mempertahankan kinerjanya, sebagaimana terlihat dari keberhasilan Asisten Deputi ini memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan mencapai persentase
pemanfaatan
anggaran
yang
memuaskan.
Untuk
terus
mempertahankan keberhasilan ini, dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri senantiasa melakukan langkah-langkah peningkatan kinerja, seperti: 1. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, seminar, workshops, Forum Group Discussion (FGD), dan forum-forum semacamnya. 2. mengadakan pertemuan rutin yang dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi. 3. memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia. 4. membuat sistem monitoring surat masuk dan keluar untuk memantau posisi, penanganan, dan kemajuan pemrosesan surat-surat tersebut, sehingga masalah-masalah yang timbul dapat langsung diketahui. 5. memutakhirkan (meng-update) secara berkala informasi yang terkait dengan capaian output dan pemanfaatan anggaran oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri. 6. menciptakan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, seperti: menciptakan database isu-isu aktual di bidang-bidang dalam lingkup kerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri. 7. menjalin koordinasi dengan instansi-instansi terkait.
44
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 Lampiran I
Pejabat dan Pegawai pada Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri
45
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 Lampiran II 1. Foto-foto Kunjungan Tim Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dalam rangka melaksanakan evaluasi Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Bersama Tim EKKPD dan Bupati Kulon Progo dan jajarannya di Kulon Progo DI Yogyakarta persiapan peringatan Hari Otonomi Daerah XX.
Pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XX di Kulon Progo DI Yogyakarta
2. Foto-foto Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI
Kegiatan kunjungan kerja antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Badan Nasional Pengelola Perbatasan,Ombudsmen RI dengan pihak Pemerintahan Daerah Provinsi NTT beserta Kanwil BPN Provinsi NTT.
Kegiatan kunjungan kerja antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ombudsmen RI dengan pihak Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Foto Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum
Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2016 di Malang-Jawa Timur
46
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 Lampiran III FOTO-FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN ARAHAN PRESIDEN
A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung Data Center Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kementerian Dalam Negeri
Rapat koordinasi dengan jajaran Dirjen Adminduk,
Ruang Display Data Nasional di Pasar Minggu
Kementerian Dalam Negeri di Pasar Minggu
CPU Data Center, Dirjen Adminduk, Kementerian
CPU Data Center, Dirjen Adminduk, Kementerian
Dalam Negeri di Medan Merdeka Utara
Dalam Negeri di Medan Merdeka Utara
Ruang Pegawai DC Siak Center , Dirjen Adminduk,
Ruang Mesin Data Center Dirjen Adminduk,
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri di Medan Merdeka Utara
47
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 B. Pelayanan Publik Pembuatan KTP-EL 1. Kantor Pelayanan
Gambar 1. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Bandar Lampung
Gambar 2. Disdukcapil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
Gambar 3. Kantor Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu
Gambar 4. Kantor Disdukcapil Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah
Gambar 5. Kantor Disdukcapil Kab. Belitung Timur
Gambar 6. Kantor Disdukcapil Kabupaten Kudus
48
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
2. Loket Layanan
Gambar 1. Loket Pelayanan Terpadu Kota Bandar Lampung
Gambar 3. Loket Pelayanan Disdukcapil Kota Kupang
Gambar 5. Loket Pelayanan di Kota Semarang
Gambar 2. Loket Pelayanan Disdukcapil Kota Malang
Gambar 4. Loket Pelayanan Kabupaten Manggarai Barat
Gambar 6. Loket Pelayanan Terpadu Disdukcapil Kabupaten Kudus
49
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 3. Ruang Tunggu
Gambar 1. Ruang Tunggu Kota Bandar Lampung
Gambar 3. Ruang Tunggu Pelayanan satu Atap Disdukcapil Kota Malang
Gambar 5. Ruang tunggu pengambilan KTP-EL Kabupaten Belitung Timur
Gambar 2. Ruang Tunggu Pelayanan di Kota Kupang
Gambar 4. Ruang Tunggu Kabupaten Manggarai Barat
Gambar 6. Ruang Tunggu/alat pengambilan nomor antrian di Kota Semarang
50
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 4. Help Desk
Gambar 1. Help Desk Kantor Disdukcapil Kab. Belitung Timur
Gambar 2. Front Help Desk Disdukcapil Kota Malang
5. Proses Pengolahan Data
Proses pengolahan data di kabupaten Belitung
Proses Input data untuk KIA
6. Proses Perekaman
proses perekaman di kabupaten Manggarai Barat
Proses perekaman di Kabupaten Kudus
51
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 7. Proses Pencetakan dan Aktifasi
Proses Percetakan KTP-el di Kota Yogyakarta
Proses aktifasi di Kabupaten Belitung
8. KTP-el Siap Edar
KTP-el Siap Edar di Kota Bandar Lampung
KTP-eL siap edar Dukcapil Kab. Belitung
9. KTP-EL
KTP EL
KTP EL yang rusak
52
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 Lampiran IV FOTO-FOTO KEGIATAN KE LUAR NEGERI 1. Foto-foto Kunjungan Tim Gabungan Komunikasi dan Diplomasi Isu Melanesia ke Vanwatu tanggal 12-17 Maret 2016
Rapat Kerja dengan Kementerian Perdagangan
Foto bersama dengan pejabat Perdagangan Vanwatu
Foto bersama dengan staf dari MSG Melanesian Solution
Foto di MSG Melanesian Solution
kementerian
53
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 2. Foto-foto Kunjungan Tim Gabungan Komunikasi dan Diplomasi Isu Melanesia ke Cape Town Afrika Selatan tanggal
29 Oktober-5
November 2016
Pertemuan dengan Pendeta Bongani Qubodo salah satu tokoh agama yang sangat berpengaruh di Afrika Selatan (sebelah kanan)
Pertemuan dengan diaspora Indonesia di Afrika Selatan yang lebih dikenal sebagai Cape Malay
Sesi wawancara di Radio Voice Of The Cape
Penyampaian Artikel untuk dimuat pada surat kabar Muslim View
Sesi wawancara dengan Televisi ANN7
Pertemuan dengan jajaran Pimpinan Partai ANC
54
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 2. FOTO-FOTO KEGIATAN PARTISIPASI DELEGASI RI PADA SIDANG IMO MARITIME SAFETY COMMITTEE KE 97 DI LONDON, INGGRIS TANGGAL 21-25 NOVEMBER 2016
Sidang MSC ke-97 dengan Ketua Mr. Brad Groves dari Australia membahas111 dokumen yang tercakup dalam 22 mata agenda, serta hal – hal yang belum selesai dibahas pada pembahasan sebelumnya. Pembahasan dilakukan di Plenary
Setkab sebagai anggota delegasi dalam Working Group on Goal-based Standards (agenda item 5)
Pembahasan dalam Drafting Group on Amendments to mandatory instruments (agenda item 3)
Setkab sebagai anggota delegasi dalam Working Group on Goal-based Standards (agenda item 5)
Delegasi RI dipimpin oleh Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Kemenko Bidang Maritim dan Sumber Daya, Bassilio Dias Araujo dan didampingi oleh unsur perwakilan dari Kemhub, Kemlu, Setkab, Basarnas, BKI dan KBRI London
55
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016 3. INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) SESI KE- 117 DI LONDON, INGGRIS TANGGAL 5-9 DESEMBER 2016
Penghargaan the International Maritime Prize 2015 diberikan kepada Mr. Dr. Frank Lawrence Wiswall Jr. Atas kontribusi besar Beliau terhadap kemajuan dan kerja keras IMO
Jamuan dan pertunjukan seni di hari terakhir penutupan Sidang dari delegasi Kepulauan Bahama.
Bersama Delegasi Indonesia dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Hall Markas Besar IMO
Jamuan yang disediakan delegasi Thailand, masih dalam rangka berduka atas wafatnya Raja Bhumibol Adulyadej
56
