BIDANG ILMU : HUKUM
LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR TAHUN ANGGARAN 2010
Judul
Peneliti
: KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI DI KUHPM :::: SUSIANI, SH. MH
Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2010 Nomor : 492/SP2H/PP/DP2M/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010.
Universitas Brawijaya Malang 2010
RINGKASAN Pada dasarnya desersi merupakan kejahatan militer yang berat, serius, dan universal. Karena semua Angkatan bersenjata di semua negara mengatur desersi sebagai kejahatan militer yang berat. Di Indonesia desersi diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Menurut Penelitian Pusat Polisi Militer AD (Puspomad) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2003 – 2007) telah terjadi 3.319 kasus tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Prajurit TNI AD. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Dari 3.319 kasus tindak pidana desersi, semua dikenakan Pasal 87 ayat (1) ke 2 KUHPM yaitu : “ Diancam karena desersi, militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari “ Apabila ditelusuri sebagian besar kasus tindak pidana desersi bukan disebabkan oleh desersi seperti yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke 1 KUHPM yaitu Militer yang pergi dengan maksud untuk meninggalkan kewajiban dinas selama-lamanya, namun disebabkan karena masalah pribadi, seperti ekonomi, utang piutang dsb yang seharusnya tidak dikenakan Pasal desersi, namun lebih tepat dikenakan Pasal Ketidakhadiran tanpa ijin (THTI), yang diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM. Hal ini karena Pasal 87 ayat 1) ke 2 pembuktiannya mudah sehingga banyak kasus yang seharusnya bukan desersi, namun akhirnya masuk dalam kasus desersi. Akibatnya banyak prajurit yang sebenarnya tidak buruk, namun mendapat stigma yang buruk sebagai deserter, (pelaku desersi). Hal ini karena Pasal 87 ayat (1) ke 2 KUHPM mengatur desersi berdasarkan waktu lamanya prajurit yang THTI yaitu lebih dari 30 hari, tidak dipermasalahkan penyebab ketidakhadirannya. Sehingga banyak prajurit yang tidak hadir lebih dari 30 hari dikenakan pasal desersi meskipun sebenarnya bukan desersi. Kondisi yang demikian tidak baik dan tidak tepat, baik bagi prajurit pelaku kejahatan desersi maupun bagi citra TNI sebagai institusi yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di Amerika Serikat THTI dan desersi diatur di Uniform Criminal of Militair Justice (UCMJ) pada Pasal 85 dan Pasal 86 UCMJ, yang menekankan bukan pada waktu lamanya desersi namun pada substansi dari desersi yaitu yang pergi dengan maksud meninggalkan kewajaiban dinas selama-lamanya. Dengan demikian tindak pidana desersi diterapkan bagi pelaku yang benar-benar tidak ingin lagi menjadi prajurit . Sehingga meskipun perginya lebih dari 30 hari selama masih dapat membuktikan niatnya tetap menjadi prajurit, tidak dikenakan pasal desersi, namun dikenakan Pasal Absent Without Leave (AWOL). Tidak demikian dengan KUHPM yang mengatur desersi berdasarkan waktu lamanya pelaku meninggalkan kewajiban dinas, bila kurang dari 30 hari dikenakan Pasal THTI, bila lebih dari 30 hari dikenakan Pasal desersi. Hal yang demikian kurang baik bagi pembinaan prajurit TNI, untuk itu Pasal 87 ayat (1) ke 2 KUHPM perlu direvisi, selain karena tidak sesuai dengan hakikat desersi sebagai kejahatan militer yang berat, juga karena KUHPM merupakan warisan Belanda yang filosofisnya tidak sesuai dengan Pancasila dan UUDNRI tahun 1945
SUMMARY Basically desertion is heavy military offence, serious, and universal. Because all Armed Forces in all State arrange desertion as serious and heavy military offence. In Indonesia desertion arranged in Section 87 KUHPM. According to research Center Military Police Ground Forces in range of time 5 year (2003-2007) have happened 3.319 desertion case done by Soldier AD, asserted by all of Section 87 sentence (1) to 2 KUHPM that is " Menaced by because desertion, military which because is wrong of or designedly conduct to AWOL during peace longer (dalam waktu damai) from 30 day, during fight at the most 4 day . While Section 87 sentence (1) to 1 arranging : To be menaced by because desertion, military which go for the purpose of withdrawing permanently from obligation of war cloud defect to enemy, or enter on duty military at one particular other power or state without agreed for that " Section 87 sentence (1) to 1 conceived of by ordinary KUHPM of pure desertion doing an injustice. If traced from 3.319 done by desertion case is Soldier AD, most desertion case non because of pure desertion is such as those which arranged in Section 87 sentence (1) to 1 KUHPM. Most desertion case that happened is caused by problem of person, economic, receivable debt which shouldn't be imposed by desertion section, but more is precise imposed by Section AWOL, which arranged in Section 85 and 86 KUHPM. This Matter because Section 87 sentence (1) second its verification easy to so that many case which ought to non desertion but enter in its case of many soldier which in fact is not ugly, but get ugly stigma as deserter. This matter because Section 87 sentence ( 1) to 2 arranging desertion pursuant to time of is the duration AWOL soldier that is more than 30 peaceful day during and more than 4 day during fight and do not be taken as problem by its absence cause. As a result many absentee soldier more than 30 day imposed by Section desertion, though in fact non desertion. imprecise and bad Such condition, both for desertion perpetrator soldier and also to TNI image as commissioned institution uphold sovereignty of state, maintaining perfection regional of NKRI pursuant to Five Principles and UUDNRI 1945, and protecting the whole nation and all Indonesia Fatherland, from trouble and threat to perfection of state and nation. In United States AWOL and desertion arranged in Uniform Criminal Militair Justice of ( UCMJ) at Section 85 and 86 UCMJ emphasizing no matter time of[is the duration absent but at substansi from desertion that is going for the purpose of leaving on duty forever and ever, Thereby desertion applied by at really perpetrator do not want to be soldier. So that absent though more than 30 day during admiting of to prove its intention remain to be military, do not be imposed by desertion section, is but imposed by Section AWOL. Do not that way with KUHPM arranging desertion pursuant to the duration perpetrator leave on duty. If less than 30 day imposed by Section AWOL, if more than 30 day imposed by Section desertion. unfavourable Such matter to construction of TNI soldier personnel. For that Section 87 sentence ( 1) to 2 KUHPM require to revise, because disagree with desertion reality as heavy military offence and KUHPM represent regulation of heritage from Colonist Dutch which is its philosophy disagree with Five Principles and UUDNRI 1945.
DAFTAR PUSTAKA BUKU Acton, HB. Ed, “The Philosophy of Punishment“. London : Clarendon Press : 1960. Agus B, Purnawidhi W, “ Filsafat Hukum “ Jakarta : FH UI : 2006 Allen, Michael, “ Textbook on Criminal Law “ London : Blackstone : 1997. Ali, Achmad, “ Menjelajah Kajian Empiris terhadap hukum “ Jakarta : Yasrif Watampone : 1998 Andi Hamzah, “ Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi”Bandung : Pradnya Paramita : 1986 ______, “ Asas-asas Hukum Pidana “ Jakarta : Rineka Cipta : 1994 ______, “ Hukum Pidana Ekonomi “ Jakarta : Erlangga : 1996. Andi Zainal, Abidin “ Hukum Pidana I “ Jakarta : Sinar Grafika : 1993 Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, “ Bentuk-bentuk khusus perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier “ Jakarta : Sumber Ilmu Jaya : 2002 Ashworth, Andrew, “ Principle of Criminal Law “ Oxford : Clarendon Press, 1991. ______, “ Sentencing and Penal Policy “ London : Wedenfeld and Nicolson : 1983 Amos Perlmutter, “ Militer dan Politik “ Jakarta : Raja Grafindo Persada : 2000 Artidjo Alkotsar, ed, “ Identitas Hukum Nasional “ Yogyakarta : FHUII : 1997 Arif, Barda Nawawi, “ Kapita Selekta Hukum Pidana “ Bandung : Citra Aditya Bakti : 2003. ______, “ Bunga rampai kebijakan Hukum Pidana “ Bandung : Citra Aditya Bakti : 2003. ______,, “ Masalah Penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan “ Bandung : Citra Aditya Bakti : 1996 Arta Sasmita, Romli, “ Perbandingan Hukum Pidana “ Bandung : Mandar Maju : 1986 Azizy, Qodri, “ Eklektisisme Hukum Nasional “ Yogyakarta : Gama Media : 2002 Azizy dkk, “ Menggagas hukum Progresif Indonesia “ Semarang : Pustaka Pelajar : 2006. Bemmelem, Van, “ Hukum Pidana I, Hukum Pidana Bagian Umum “ Terjemahan Hasnan
Bandung : Bina Cipta : 1987. Berman, Harold J, “ Ceramah tentang Hukum Amerika Serikat “ Jakarta : PT Tatanusa : 1996 Berman Harold J, and Kremer, Miroslaw, “ Documents of Soviet Military And Administration “ Cambridge : Harvard University Press : 1958. Bonger WA, “ diperbarui oleh Kempe G Th. Dr (terjemahan RA Koesnoen Pengantara tentang Kriminologi , inleding tot de Criminologie)” Jakarta : Pembangunan Jaya :1954. Cohen, Edmond, “ The Moral Decision, Right and Wrong in the Cight of American Law,” Bloomington : Indiana University Press : 1981. Chand, Hari, “ Modern Jurisprudence “ Kualalumpur : International Law Book Series : 1994. Clarkson, CMV, and HM Keating, “ Criminal Law, “ Text and Material : London : Maxwel,1998. ______, “ Understanding Criminal Law “, London : Maxwell : 1998 Darmadi, Sugiyanto, “ Kedudukan Ilmu Hukum alam dan Filsafat Hukum “ Bandung : Mandar Maju : 1998. Damin Sudarwan, “ Pengantar Studi Penelitian kebijakan “ Jakarta : Bumi Aksara : 2000. Dimyati Hhudzaifah, “ Teorisasi Hukum (Studi tentang Perkembangan Pemikiran hokum di Indonesia tahun 1945 – 1990 “ Surakarta : Muhamdiiyah University Press : 2005. Dworkin, RM, “ Filsafat Hukum sebuah pengantar “ Yogyakarta : Merkid Press : 2007 Faure, MGJC Oudijk and D Schaffineister, “ Kekhawatiran masa kini pemikiran megenai hukum pidana lingkungan dan teori dan praktek “ Terjemahan Tristam P Moeliono :Bandung : FH Unpas : NN Fennel, Phil et al. ed. “ Criminal Justice in Europe A Comparative Study “ : Oxford : Clarendon Press : 1995 Hart, HLA, “ Punishment and Responsibilit, Essays in The Philosophy of law “: Oxford: Clarendon Press : 1968 ______, “ The Concept of Law “ Oxford : Oxford University Press : 1961. Hilaire M and Nigel D.W, “ Jurisprudence “ London : Balckstone Press limited : 1996. Second Edition. Honderich, Ted, “ Punishment, The Supposed Justifications : London : Pinguin Books, 1976.
Huda, Chairul, “ Dari Tiada Pidana tanpa kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa kesalahan, Tinjauan kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan pertanggungjawaban Pidana “ Jakarta : Kencana Prenada Media : 2006. Huijbers, Theo, “ Filsafat Hukum “ Yogyakarta : Kanisius : 1995 Jimly Asshiddiqie dan Natasya Yunita S, “ Sejarah Hukum dan Konstitusi (Hukum Adat)” Jakarta : FH UI : 2003 ______, “ Sejarah Hukum dan Konstitusi ( Civil law and Common Law) “ Jakarta : FH UI : 2003. JJ. Bruggink : “ Refleksi tentang Hukum “ Bandung : Citra Aditya Bakti : 1999. Juwana, Hikmahanto, “ Teori Hukum (Kumpulan Tulisan) “ Jakarta : Pascasarjana FHUI : bahan Ajaran untuk kalangan sendiri. Kelsen, Hans, “ Hukum dan Logika “ Alih Bahasa Arief Sidharta, : Bandung : Alumni : 2006 Komariah E Sapardjaja, “ Ajaran Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan perkembangannya dalam Yurisprudensi “ bandung : Alumni : 2002. Kuhn, Thomas. S, “ The Structure of Scientific Revolution (Peran Paradigma dalam Revolusi Sosial) “ Banung : remaja Rosdakarya : 2005. Lamintang PAF, “ Dasar-dasar hukum Pidana Indonesia “ Bandung : Citra Aditya bakti : 1997. Lili Rasyidi, Wyasa Putra, “ Hukum Sebagai suatu Sistem “ Bandung : Remaja Rosdakarya : 1993. Mardjono Reksodiputro, “ Bunga Rampai permasalahan Sistem Peradilan Pidana “ Jakarta : Pusat Keadilan Hukum dan Pengabdian Hukum : 1977. Moelyatno, “ Asas-Asas Hukum Pidana “ Jakarta : Bina Aksara : 1987 ______, “ Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana “ Jakarta : Bina Aksara : 1983 Muchsin, “ Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan kebijakan asasi “ Jakarta : Badan penerbit IBLAM : 2004. ______, “ Ikhtisar Hukum Indonesia “ Jakarta : Badan penerbit IBLAM : 2005. ______, “ Ikhtisar Filsafat Hukum “ Jakarta : Badan penerbit IBLAM : 2005. Muchsin, “ Hakikat Hukum ( The Essence of Law) “ Jakarta : Badan Penerbit IBLAM : 2006. Muladi, dan Barda Nawawi A, “ Bunga Rampai Hukum Pidana “ Bandung : Alumni : 1992.
Paul Scholten, “ Struktur Ilmu Hukum “ Alih Bahasa Arief Sidharta, Bandung : Alumni : 2005 Purnadi P, Soerjono Sukanto, “ Renungan tentang Filsafat Hukum “ Jakarta : Raja Grafindo persada : 1994
R. Tesna, “ Asas-Asas Hukum Pidana disertai pembahasan beberapa Perbuatan Pidana yang penting “ Jakarta : Tiara : 1959. Rahardjo, Satjipto, “ Ilmu Hukum “ Bandung : Citra Aditya Bakti : 2000 Remelink J, “ Hukum Pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia “ Jakarta : Gramedia : 2003 Ross Alf, “ On Guilt Rsponsibility and Punishment “ London : Stevens and Sons : 1975 Roscou Pound, “ An, Intoduction to Philoshphy of Law “ New Brunsivick Transaction Publishers : 1992. ______, “ Tugas Hukum “ Terjemahan, M Radjab : Jakarta : Bharata : 1965. Soepomo, “ Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia “ Jakarta : Pradnya Paramitha : 1991. Soetrisno, “ Filsafat Hukum “ Jakarta : Pradnya Paramitha : 2003. Soemitro, Ronny H, “ Penelitian Hukum Normatif dan Jurimetri “ Jakarta : Ghalia Indonesia : 1988. Sianturi, SR, “ Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya “ Jakarta : Alumni : Ahaem-Petehaem : 1996. ______, “ Tindak Pidana di KUHP “ Jakarta : Alumni : Ahaem-Petehaem : 1989. ______, “ Hukum Pidana Perbandingan “Jakarta : Alumni : Ahaem-Petehaem : 1985. ______, “ Hukum Pidana Militer di Indonesia “ Jakarta : Alumni : Ahaem-Petehaem : 1985. ______, “ Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer di Indonesia “ Jakarta : Alumni: Ahaem-Petehaem : 1985. Sihombing, Herman, “ Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia “ Jakarta : Djambatan :1996. Syahrani, H Ridwan, “ Rangkuman Intisari Ilmu Hukum “ Bandung : Citra Aditya Bakti : 1999. Syarief, Amiroeddin, “ Disiplin Militer dan Pembinaannya “ : Jakarta : Ghalia : 1983. S Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta ; Bumi Aksara; 2003.
Tambunan, Ass, “ Pengantar Hukum Militer “ Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer : 2006. ______, “ Hukum Disiplin Militer “ Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer : 2006. ______, “ Kedudukan Polri dan TNI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 “ Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar STHM tahun 2004.
______, “ Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang diambang Pintu kehancuran “ Jakarta : Yayasan kepada Bangsaku : 2003 Utrecht E, “ Hukum Pidana I “ Bandung : University : 1968. Vago, Steven, “ Law and Society “ New Jersey : Prentice Hall : 1981.
