LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2011

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2011

BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN Jakarta, Januari 2012

KATA PENGANTAR Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara, diperlukan kepemerintahan yang baik (Good Governance). Salah satu prinsip yang dikembangkan dalam rangka mewujudkan Good Governance adalah akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sehubungan dengan hal itu dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab; dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintahan, setiap Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri (UPT) setiap tahun wajib membuat Laporan Akuntanbilitaas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). Laporan tersebut merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sebagai suatu unit kerja setingkat eselon II, Biro Organisasi dan Kepegawaian berusaha mematuhi kewajiban tersebut dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2010 dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2011 bertitik tolak dari Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011 Biro Organisasi dan Kepegawaian yang memuat sasaran, kegiatan, dan indikator kinerja Satker Biro Organisasi dan Kepegawaian. Dengan mengetahui dan memahami Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Biro Organisasi dan Kepegawaian ini terlihat peranan yang cukup signifikan dari Biro Organisasi dan Kepegawaian ini dalam mendukung Pembangunan Pertanian khususnya pada sisi administrasi dan manajemen. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian

Ir. Winarhadi, MM NIP. 19550826 198303 1 001

LAKIP Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2011 i

RINGKASAN EKSEKUTIF Pembangunan pertanian yang berorientasi pada system dan usaha agribisnis merupakan pembangunan yang sangat kompleks yang melibatkan sub-sub sistem, mulai dari hulu sampai dengan hilir. Sedangkan dilihat dari aspek-aspeknya, pembangunan pertanian juga merupakan pembangunan yang mempunyai cakupan aspek yang luas, mulai dari sumber daya (modal, lahan, sumber daya manusia, teknologi, dsb) sampai dengan sistem administrasi dan manajemen. Pembangunan pertanian yang saat ini diselenggarakan dilakukan dalam suatu kondisi masyarakat yang lebih kritis dengan tuntutan pelayanan dan perhatian pemerintah yang lebih tinggi, iklim demokratisasi yang mulai berkembang, serta membanjirnya produk-produk pertanian dari luar negeri. Sedangkan dalam sistem pemerintahan nasional juga terjadi perubahan yang cukup mendasar yakni otonomi daerah. Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan republic Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Otonomi daerah telah merubah paradigma sentralistis menjadi desentralistis, yang ditandai dengan dilaksanakannya otonomi daerah sebagaimana ditetapkan. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut, telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam tatanan pemerintahan yang disebabkan oleh terjadinya peralihan urusan/kewenangan, yaitu dari Pemerintah Pusat kepada Propinsi atau Kabupaten/Kota, dan Propinsi kepada Kabupaten/Kota. Pembangunan Pertanian yang modern, tangguh dan efisien dengan orientasi pada sistem agribisnis sebagaimana diuraikan diatas hanya bisa diwujudkan apabila didukung oleh sumber daya manusia (SDM) aparatur pertanian dan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembangunan SDM Aparatur Pertanian dan system Administrasi dan Manajemen Pembangunan Pertanian ini sangat diperlukan dan bahkan merupakan bagian yang tak terpisahkan (condition sine quanon) dari pembangunan pertanian itu sendiri (to develop the administration in order to administrate the development efficiency)

LAKIP Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2011 ii

Upaya untuk mewujudkan suatu SDM Aparatur Pertanian dan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang handal secara konsisten terus menerus dilakukan, yang meliputi upaya untuk mewujudkan suatu kelembagaan pertanian yang kokoh dan professional, penyusunan sistem dan prosedur yang efektif dan efisien, dan pengembangan jabatan fungsional Rumpun Ilmu Hayat sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pertanian yang professional, pengembangan budaya kerja serta pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien. Perkembangan lingkungan strategis tersebut diatas baik domestik maupun internasional secara tidak langsung telah menepatkan Biro Organisasi dan Kepegawaian yang secara operasional bertanggung jawab dalam pembangunan sistem administrasi dan manajemen pada kedudukan yang penting dan strategis, khususnya dalam pembentukan kelembagaan yang kokoh dan professional, penyusunan sistem dan prosedur yang dapat menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan pertanian, serta peningkatan profesionalisme SDM aparatur pertanian, yang kesemuanya sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Dalam tahun 2011, program kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian diletakkan dalam kerangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Penataan Organisasi

Kementerian

Pertanian,

Pembinaan

Jabatan

Fungsional,

Pembinaan

Pengembangan SDM Aparatur Pertanian serta kegiatan – kegiatan penunjang lainnya.

LAKIP Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2011 iii

dan

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF..........................................................................................................

ii

DAFTAR ISI .............................................................................................................................

iv

DAFTAR TABEL .......................................................................................................................

v

BAB I. PENDAHULUAN ...........................................................................................................

1

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ...................................................................

4

A. Rencana Stratejik ..................................................................................................

4

1. Visi ..........................................................................................................................

4

2. Misi.........................................................................................................................

5

3. Tujuan ....................................................................................................................

5

4. Sasaran Strategis ....................................................................................................

5

5. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2011 ...........................................

6

B. Penetapan Kinerja Tahun 2011 .............................................................................

31

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA...........................................................................................

39

A. Pengukuran Kinerja ...............................................................................................

39

B. Evaluasi Kinerja .....................................................................................................

84

BAB IV. PENUTUP...................................................................................................................

90

LAMPIRAN..............................................................................................................................

91

LAKIP Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2011 iv

DAFTAR TABEL Tabel 1. Rencana Kinerja Tahun 2011 ...................................................................................... 31 Tabel 2. Penetapan Kinerja Tahun 2011................................................................................... 37 Tabel 3. Sasaran Strategis, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi.......................... 84

LAKIP Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2011 v

BAB I PENDAHULUAN

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyelenggarakan fungsi pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat Kementerian Pertanian. Dalam hal pengorganisasian, ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian secara operasional fungsi tersebut merupakan tanggung jawab Biro Organisasi dan Kepegawaian yang be rdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, perencanaan dan pengembangan pegawai, serta mutasi pegawai. Dalam rangka pembangunan pertanian, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai peranan yang penting dan strategis terutama dalam upaya mengembangkan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang proporsional, profesional, efektif dan efisien, yang merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam good governance pada pelaksanaan pembangunan sistem dan usaha agribisnis tersebut. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan administrasi dan manajemen di lingkungan Kementerian Pertanian, menempatkan Biro Organisasi dan Kepegawaian pada suatu kedudukan yang spesifik yaitu sebagai in house consultant management di lingkungan Kementerian Pertanian. Peran dan kedudukan Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi sangat penting dan strategis sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan pembagian urusan pemerintah, propinsi dan kabupaten/kota, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria yang sangat diperlukan dalam rangka operasionalisasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Daerah. Selain itu, saat ini kedudukan Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi semakin penting, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025, dan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 20102014, yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk

LAKIP Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2011 1

melaksanakannya. Dalam hal ini, Biro Organisasi dan Kepegawaian berkedudukan sebagai unit kerja yang mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional serta pengembangan budaya kerja; b. Koordinasi dan penyempurnaan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi; c. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai; d. Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian. Sedangkan susunan organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang secara substantif menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdiri dari : a. Bagian Organisasi; b. Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi; c. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; d. Bagian Mutasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Oleh karena itu ketersediaan rencana strategis (Renstra) dan penetapan kinerja (perjanjian kinerja) sebagai tolok ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya. A.

RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis merupakan suatu bentuk perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2010 - 2014 ini merupakan pelaksanaan program yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Seketariat Jenderal Tahun 2010 – 2014, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian disusun dengan berdasarkan pada tugas dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional, serta pengembangan budaya kerja; b. koordinasi dan penyempurnaan tatalaksana dan fasilitasi reformasi birokrasi; c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai; d. pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka ditetapkanlah visi, misi, tujuan, dan sasaran, sebagai berikut : 1.

VISI “Menjadi Agen Pembaharu (The Development Agent) dalam mewujudkan kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur yang profesional, efektif, efisien, dan amanah”.


2.

MISI Sesuai visi tersebut di atas, dapat dirumuskan misi Biro Organisasi dan Kepegawaian : a. Mewujudkan kelembagaan birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi yang jelas, serta sesuai dengan beban tugasnya. b. Mengupayakan terciptanya tertib administrasi pembangunan pertanian berdasarkan prinsip-prinsip manajemen moderen. c. Membudayakan pelayanan yang prima kepada stakeholders (pelaku pembangunan pertanian). d. Mewujdkan sumberdaya manusia aparatur pertanian yang professional, bersih dan berwibawa serta sejahtera. e. Mengupayakan terciptanya tertib pelayanan administrasi kepegawaian.

3.

TUJUAN Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka tujuan jangka panjang Biro Organisasi dan Kepegawaian : a. Mewujudkan organisasi birokrasi pertanian (Deptan, UPT Deptan, Dinas/Lembaga Teknis Daerah) yang proporsional. b. Mewujudkan ketatalaksanaan (sistem, prosedur dan tata kerja) yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan pertanian secara efetif dan efisien, tertib dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, menuju terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) di bidang pertanian. c. Meningkatkan mutu pelayanan public di bidang pertanian (pelayanan prima kepada stakeholders). d. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. e. meningkatkan mutu penyelemggaraan otonomi daerah di bidang pertanian oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. f. meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumberdaya manusia aparatur pertanian. g. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.

4.

SASARAN STRATEGIS Berdasarkan tujuan tersebut diatas, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya organisasi birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas dan fungsi yang jelas dan dengan struktur yang proporsional dengan beban tugasnya. b. Terwujudnya profesionalisme pegawai melalui pengembangan jabatan fungsional. c. Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja pelayanan publik bidang pertanian, dan budaya kerja. d. Terwujudnya sistem, prosedur dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta reformasi birokrasi. e. Meningkatnya kualitas perencanaan, pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai.


f. g. 5.

Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang administrasi kepegawaian (pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun dan mutasi lainnya). Meningkatnya kualitas pembinaan pegawai melalui organisasi kedinasan.

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi yang dimiliki Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara atau strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijaksanaan, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program operasional dan kegiatan, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : a.

Kebijakan Dalam rangka pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran, maka dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka pembinaan aparatur pertanian adalah kebijakan peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur pertanian, dan pelayanan publik serta otonomi daerah bidang pertanian.

b.

Strategi Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara (strategi) pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi yang ditempuh Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2010 – 2014 sebagai berikut : 1)

2)

3)

4) 5) 6)

Stream lining organisasi melalui penajaman visi, misi, tugas pokok dan fungsi guna memperoleh bentuk organisasi birokrasi yang profesional sesuai dengan beban tugasnya. Penyempurnaan ketatalaksanaan (sistem, prosedur dan tata kerja) agar tercapai koordinasi dan sinkronisasi yang setepat-tepatnya antar unit kerja lingkup Deptan dan dengan instansi terkait. Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur pertanian melalui pengembangan jabatan fungsional dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan. Meletakkan landasan yang kokoh bagi terselenggaranya otonomi daerah di bidang pertanian secara efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir dalam penyelenggaraan administrasi dan manajemen pembangunan pertanian. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian secara lebih terkoordinasi antara instansi terkait (misalnya : kerja satu atap).


c.

Kegiatan Sesuai dengan kebijakan reformasi perencanaan dan anggaran, khususnya terkait dengan pengukuran kinerja unit kerja, capaian program dalam bentuk outcome menjadi tanggung jawab Kementerian dan Unit Kerja Eselon I, sedangkan pada tingkatan unit kerja eselon III dan Unit Kerja Mandiri bertanggung jawab pada capaian kegiatan dalam bentuk output. Sehubungan dengan itu kegiatan-kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian dilakukan untuk mencapai kinerja program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Mengacu pada program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut di atas, nama kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian. Kegiatan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk output kegiatan. Output dan indikator kinerja output strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian yang akan dilakukan pada kurun waktu 2010 – 2014, berdasarkan pendekatan fungsi meliputi : 

Penataan Organisasi 1) Penataan Organisasi Kementerian Pertanian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang membatasi jumlah kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat). Artinya jumlah kementerian tidak dimungkinkan melebihi jumlah yang ditentukan, dan diharapkan akan terjadi pengurangan. Sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Yang mengamanatkan kementerian negara berjumlah 34 (tiga puluh empat) diantaranya Kementerian Pertanian. Dalam Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang tugas, fungsi dan susunan organisasi kementerian negara. Untuk Kementerian Pertanian sebagai kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkup kementeriannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dengan fungsi: a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; b) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; c) pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;


d) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah; dan e) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendukung pembangunan pertanian untuk periode tahun 2010 - 2014, perlu dilakukan penataan organisasi Kementerian Pertanian, dengan memperhatikan hasil evaluasi organisasi, rencana strategis, tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian, serta perkembangan lingkungan strategis. Hasil penataan tersebut, selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bahan masukan dalam menyusun Peraturan Presiden tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kementerian Negara. 2) Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan salah satunya ditentukan oleh sejauh mana efektifitas kelembagaan Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas-tugas Pemerintahan itu sendiri senantiasa berkembang seiring dengan perubahaan cara pandang (paradigma) dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama perubahan peran Pemerintah yang lebih berperan sebagai pengarah (steering) dari pada sebagai pelaksana (rowing). Meskipun peran Pemerintah lebih dititikberatkan sebagai pengarah tidak berarti Pemerintah tidak boleh sebagai pelaksana. Oleh karena itu Pemerintah masih melakukan tugas pelaksana terhadap sejumlah tugas pemerintahan tertentu yang bersifat operasional. Tugas Pemerintah tertentu tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan tugas pokok dilaksanakan oleh unit organik, sedangkan tugas-tugas yang bersifat teknis baik teknis penunjang (menunjang pelaksanaan tugas pokok) maupun teknis operasional (secara langsung berhubungan dengan masyarakat) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dengan adanya perkembangan pelaksanaan tugas UPT dan perubahan lingkungan serta tuntutan masyarakat, maka diperlukan pengaturan kembali organisasi UPT. Pengaturan tersebut diarahkan pada terwujudnya organisasi UPT yang profesional, responsif, adaptif, inovatif dan memiliki kemandirian dalam pengelolaan. Selain itu, keberadaan UPT di daerah hendaknya memperhatikan ketentuanketentuan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga tercipta keseimbangan antara pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.


Selain itu dalam mewujudkan reformasi sistem manajemen, perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) antara lain perubahan pola manajemen menjadi sistem manajemen korporasi. Pengembangan manajemen ini berbentuk sistem dan tata kelola badan layanan umum berazaskan pada usaha layanan yang bersifat nirlaba (tidak mengejar keuntungan). Sedangkan misi utamanya adalah menyediakan pelayanan umum yang berkualitas, dimana misi sosial harus seimbang dengan usaha komersial dari badan layanan umum tersebut. Kondisi saat ini UPT Kementerian Pertanian berjumlah 158 (seratus lima puluh delapan), yang tersebar di masing-masing eselon I dengan rincian sebagai berikut:  Ditjen Tanaman Pangan 3 UPT  Ditjen Perkebunan 4 UPT  Ditjen Peternakan 22 UPT  Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 1 UPT  Badan Litbang Pertanian 57 UPT  Badan Pengembangan SDM Pertanian 19 UPT  Badan Karantina Pertanian 52 UPT Dengan melakukan penataan secara tepat, diharapkan dapat diperoleh data yang lebih akurat dalam penataan kelembagaan UPT Kementerian Pertanian sehingga dapat terbentuk organisasi yang proporsional, dengan besaran organisasi yang rightsizing, serta sesuai dengan harapan masyarakat sebagai stakeholders. 3) Penataan Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanian Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka dibentuk organisasi perangkat daerah. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah, pemerintah senantiasa melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, dan


pelatihan, sehingga sinkronisasi dan simplikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu diharapkan agar terjadi sinergi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas kelembagaan Perangkat Daerah yang memudahkan koordinasi antara pusat dan daerah dan jelas pipe linenya akan tetapi tetap disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka daerah provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan menyusun organisasi perangkat daerahnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Untuk itu Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina di bidang pertanian merasa berkewajiban memberikan rekomendasi susunan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Pertanian. Sehingga pembangunan Pertanian semua daerah dapat berperan aktif dalam mewujudkan pembagunan Pertanian secara nasional. 4) Forum Koordinasi UPT Kementerian Pertanian Untuk mewujudkan kelembagaan UPT yang profesional, efisien, efektif dan produktif, perlu dilakukan pembinaan terhadap UPT secara terus menerus. Sehingga diharapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing UPT dapat mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang ada dan terciptanya jejaring kerja yang baik dan sinergis antar UPT lingkup Kementerian Pertanian. Beberapa hal yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mewujudkan UPT Kementerian Pertanian yang efisien, efektif, dan produktif, antara lain: a) pendekatan lebih pada struktur organisasi dan sentralisasi, belum sepenuhnya berorientasi pada fungsi; b) Kondisi SDM yang masih lemah, sehingga profesionalisme belum berkembang; c) masih ada tumpang tindih tupoksi, dan besaran organisasi belum proporsional (terkait permentan 18 Tahun 2008); d) penerapan SOP masih rendah, bahkan ada yang belum ada SOPnya, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal; e) belum terbentuknya jejaring kerja yang baik antar UPT; f) pola pembinaan SDM dan karir belum berjalan dengan baik. g) konsep pola pengelolaan keuangan badan layanan umum belum berjalan;


h)

penerapan ISO/IEC 17025:2005 dan ISO 9001:2001 belum menyeluruh, dsb. Sehubungan dengan itu, untuk mengoptimalkan pembinaan kepada UPT salah satu kegiatan yang perlu dilakukan adalah menyelenggarakan Forum Koordinasi UPT Kementerian Pertanian. 

Peningkatan Kualitas Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik dan Budaya Kerja 1) Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis Jabtan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, dinyatakan bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme PNS serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perlu dikembangkan Jabatan Fungsional. Pengembangan jabatan fungsional dibutuhkan karena tuntutan pembinaan karier para petugas teknis yang sudah eksis dan memiliki fungsi yang jelas, namun belum memiliki wadah karier (jabatan). Oleh karena itu perlu dikembangkan jabatan fungsional baru sebagai wahana pengembangan karier petugas teknis tersebut. Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina 8 (delapan) jenis jabatan fungsional rumpun ilmu hayat lingkup pertanian, memiliki kewajiban melaksanakan pembinaan terhadap seluruh pemangku kepentingan terkait jabatan fungsional. Terkait hal tersebut, perlu ditetapkan suatu pedoman/juklak/juknis sebagai acuan pelaksanaan jabatan fungsional. Pedoman jabatan fungsional secara umum ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi, sedangkan juklak dan juknisnya ditetapkan melalui Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN serta Peraturan Menteri Pertanian. Seluruh aturan tersebut akan dipedomani oleh para pejabat fungsional dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai ujung tombak kegitan teknis di lapangan. Selain itu sejalan dengan dinamika organisasi, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pedoman/juklak yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu jabatan fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, juklak/juknis jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman, serta pedoman jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan. Diharapkan melalui revisi menyeluruh terhadap seluruh pedoman jabatan fungsional, para pejabat fungsional rumpun ilmu hayat lingkup pertanian akan semakin termotivasi dalam kinerja dan lebih terpacu untuk berprestasi.


2) Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian Salah satu bentuk pembinaan lain yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan koordinasi dalam bentuk diskusi dua arah (two way discusion), dengan melibatkan anggota Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat dan Non Rumpun Ilmu Hayat. Melalui kegiatan tersebut diatas, diharapkan Sekretariat Tim Penilai sebagai salah satu mata rantai pembinaan jabatan fungsional dapat difungsikan secara optimal sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, permasalahan yang muncul dalam proses verifikasi DUPAK sampai tahap penetapan PAK/HAPAK dapat didiskusikan dan ditemukan solusinya, serta sekaligus dilaksanakan cek database jabatan fungsional. Fungsi Sekretariat Tim Penilai sebagai fasilitator dalam proses penilaian perlu kembali dibangkitkan agar seluruh mata rantai pembinaan jabatan fungsional dapat tersentuh pembinaan. Apabila pemangku kepentingan memiliki misi yang sama, maka diharapkan akan terjadi peningkatan motivasi dan kinerja pejabat fungsional rumpun ilmu hayat 3) Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Dalam pelaksanaan jabatan fungsional, baik di Pusat maupun Daerah perlu memahami secara utuh tentang pedoman/juklak/juknis yang menjadi acuan sentral para pejabat fungsional maupun pemangku kepentingan lainnya. Khusus pelaksanaan jabatan fungsional Rumpun Ilmu Hayat lingkup pertanian di daerah (Penyuluh Pertanian, Pengendali OPT, Pengawas Benih Tanaman, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian) masih dijumpai banyak kendala, terutama yang terkait langsung dengan persepsi otoritas kepegawaian daerah. Pemangku kepentingan terkait jabatan fungsional di dinas teknis dan UPTD-nya selama ini banyak mengalami hambatan komunikasi dalam penerapan jabatan fungsional RIHP, terutama saat berhubungan Badan Kepegawaian Daerah. Beberapa masalah yang dapat teridentifikasi antara lain : a) pengangkatan CPNS Daerah dengan formasi Jabatan fungsional RIHP, seringkali tidak direalisasikan sesuai formasi awal; b) implementasi kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan para pejabat fungsional daerah, sering mengalami hambatan di BKD karena mis persepsi memaknai hasil penilaian angka kredit;


c)

d)

pengukuhan pejabat fungsional yang diinpassing oleh Departemen Pertanian pada tahun 2000, di beberapa provinsi belum direalisasikan pengukuhannya; dll masalah yang terkait kepegawaian

Untuk meminimalisir hambatan teknis maupun psikologis antara dinas teknis dengan otoritas kepegawaian daerah terutama BKD, maka Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina jabatan fungsional RIHP perlu mengambil inisiatif untuk menjembatani pertemuan antara dinas teknis bidang pertanian dengan unsur BKD. Agar pertemuan berlangsung efektif, maka Kementerian Pertanian akan sekaligus melibatkan unsur Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara. Mengingat pemangku jabatan fungsional ini berada di instansi pusat dan juga pemerintah daerah, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan jabatan fungsional RIHP. Salah satu bentuk pemantauan terhadap pelaksanaan jabatan fungsional selain dengan melakukan kunjungan langsung di lapangan, juga dapat dilakukan pertemuan untuk membahas masalah yang dihadapi oleh pemangku kepentingan di daerah, sekaligus mendiskusikan solusi paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan aparaturnya. Pelayanan publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, saat ini telah ditetapkan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, yang materi muatannya antara lain berisi kewajiban pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan fungsi pemerintah tersebut di atas. Pada Kementerian Pertanian, kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian terus menerus dilakukan. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi : Penilaian dan Pembinaan Unit Kerja Pelayanan Publik Bidang Pertanian. Pemberian Penghargaan Abdibaktitani kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang


Pertanian, serta Monitoring dan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Unit Kerja Pelayanan Publik Bidang Pertanian. Kegiatan ini berdasarkan pada dasar hukum sebagai berikut: a) Instruksi Presiden Nomor : 1/1995 Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat; b) Keputusan Menteri Negara PAN Nomor : KEP/25/M.PAN/-2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; c) Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/25/M.PAN/-05/2006 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik; d) Peraturan Menteri Pertanian No. 22/Permentan/OT.140/-5/2009 Tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian; e) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. 5) Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Kementerian Pertanian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/M.PAN/4/2002 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara yang menyatakan bahwa dalam menumbuh kembangkan etos kerja aparatur, tanggung jawab moral dan guna meningkatkan produktivitas serta kinerja pelayanan aparatur pertanian kepada masyarakat, dipandang perlu mengembangkan nilainilai dasar Budaya Kerja Aparatur Negara di lingkungan Kementerian Pertanian secara intensif, terus - menerus, berkesinambungan dan menyeluruh sebagai upaya perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance). Masalah mendasar dalam memahami dan mengimplementasikan budaya kerja itu merupakan tugas berat yang ditempuh secara utuh menyeluruh dalam waktu panjang, karena menyangkut proses pembangunan karakter, sikap dan perilaku serta peradaban bangsa. Sebagai budaya maka budaya kerja aparatur negara dapat dikenali wujudnya dalam bentuk nilai-nilai yang terkandung didalamnya, institusi atau sistem kerja sikap dan perilaku SDM aparatur yang melaksanakannya. Budaya kerja yang kuat menuntun perilaku seseorang secara terpola dalam pengertian (1) budaya kerja sebagai sistem aturan, (2) budaya kerja memungkinkan rasa lebih baik dalam mengerjakan sesuatu, dan (3) budaya kerja dapat membangkitkan untuk mencari dayasuai (alternatif) dengan keadaan-keadaan berbeda. Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa budaya kerja aparatur negara dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku individu dan kelompok aparatur negara yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah


menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka perlu dilakukan suatu kegiatan peningkatan kualitas budaya kerja bidang pertanian untuk meningkatkan internalisasi nilai-nilai dasar budaya kerja dalam setiap pribadi aparatur negara dan meningkatkan implementasinya dalam sistem, prosedur dan tatalaksana di lingkungan Kementerian Pertanian. 

Penataan Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi 1) Penyusunan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Penyempurnaaan prosedur dan tata kerja organisasi pada hakekatnya merupakan transformasi dari tugas, fungsi dan kebijakan organisasi kedalam kegiatan pelaksanaan. Kelemahan utama yang dihadapi oleh banyak aparatur pemerintah, yaitu masih lemahnya prosedur dan tata kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tata kerja adalah suatu pola cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas sesuatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, tenaga kerja, biaya, fasilitas, peralatan, waktu, ruang, dan sebagainya. Tata kerja yang tepat ditujukan terutama untuk menghindari pemborosan dan kemacetan-kemacetan serta menjamin adanya pembagian kerja, pembagian waktu dan koordinasi yang setepat-tepatnya. 2) Pembinaan dan koordinasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik atau good governance, lebih diorientasikan pada peningkatan kinerja satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tertib, terarah, efektif, efisien dan dapat mencapai hasil yang optimal. Untuk mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya, tentunya setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian memerlukan sistem kerja, kejelasan mekanisme dan tata kerja internal serta kejelasan pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut ditujukan agar terciptanya kejelasan proses kerja dan pengendalian yang meminimalisir tumpang tindih proses kegiatan pada masing-masing unit kerja. Kejelasan proses kerja dan pengendalian tersebut dituangkan dalam bentuk Sistem dan Operasional Prosedur sebagai sarana Sistem Pengendalian Manajemen dan penunjang tertib administrasi pada


setiap unit kerja di lingkungan Departemen Pertanian. Agar sistem dan operasional prosedur tersebut dapat dioperasionalkan maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memberikan petunjuk yang jelas tentang langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan administrasi pemerintahan pada Departemen Pertanian. Ketersediaan SOP, tahapan kerja menjadi jelas sehingga dapat menghindari konflik kepentingan individu dalam menyelesaikan tugas dan pelaksana lebih siap secara psikologis, karena SOP memuat serangkaian instruksi, langkah-langkah, atau tahapan-tahapan untuk menyelesaikan suatu kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Standar disini menunjuk pada suatu tingkatan kualitas, antara lain dalam hal durasi waktu dan/atau biaya sehingga kualitas hasil dan tingkat keselamatan dapat dicapai dengan maksimal. Dengan demikian dengan adanya SOP penyelesaian setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan yang diharapkan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah dibutuhkannya petugas-petugas yang memahami dan mengerti tentang tata cara penyusunan SOP pada setiap unit kerja, Dalam kerangka itulah untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan sebagai bentuk pembinaan atau capacity building, perlunya diadakan Pembinaan dalam penerapan Standar Operasional Prosedur bagi para pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu juga, diperlukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus agar SOP tersebut dapat berjalan dengan baik. 3) Desiminasi Pelaksanaan Peningkatan Capacity Building Untuk memberikan informasi tentang kinerja suatu unit kerja, maka banyak cara yang dapat dilakukan oleh suatu unit kerja, salah satunya melalui penyebarluasan informasi kinerja dalam suatu media, baik cetak maupun elektronik. Demikian juga yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian, mengingat output kegiatannya dibidang organisasi, tatalaksana dan kepegawaian sangat diperlukan oleh para pejabat pembina kepegawaian di masing-masing unit kerja eselon I dan UPT, dan pejabat yang menangani di bidang organisasi dan tatalaksana serta instansi terkait dan stakeholders, maka segala kegiatan dan kebijakan di bidang kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, dipandang perlu diinformasikan kepada pihak-pihak terkait tersebut di atas. Sehubungan dengan itu, secara berkala (triwulanan), Biro Organisasi dan Kepegawaian melakukan desiminasi pelaksanaan peningkatan capacity building dalam bentuk menerbitkan Bulletin Informasi “Organisasi dan Kepegawaian”.


4) Penyusunan Tata Hubungan Kerja Pemberlakuan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota belum seluruhnya terimplementasi dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Munculnya isu negatif di berbagai daerah sebagai dampak penerapan UU Otonomi Daerah yang terkesan otoriter, tidak efektif dan tidak efisien dan munculnya kekuasan baru yang absolut di tingkat daerah perlu mendapat tanggapan yang serius dari berbagai elemen bangsa yang terkait. Fenomena tersebut di atas perlu mendapat penanganan yang baik oleh pemerintah daerah sebagai daerah otonom maupun pemerintah pusat sebagai instansi pembina, regulator dan fasilitator. Hal ini mutlak dilakukan mengingat akibat ketidak harmonisan sistem pemerintahan daerah dengan pusat dapat berdampak pada enggannya investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya, sehingga sangat berpengaruh negatif terhadap perekonomian bangsa, yang pada akhirnya cita-cita luhur reformasi melaluai otonomi daerah tidak akan membawa manfaat yang positif bagi kemakmuran seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Salah satu fakta yang menggambarkan ketidaksempurnaan suatu organisasi dalam tata kelola dan tata kerja sistem administrasi pemerintahan adalah adanya tugas-tugas pokok dan fungsi suatu unit kerja yang tumpang tindih dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang lain, tugas abu-abu (grey area) atau adanya tugas pokok dan fungsi unit kerja yang masih memerlukan penjabaran lebih lanjut. Beranjak dari berbagai persoalan yang mungkin timbul akibat dari pembentukan suatu organisasi maupun dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu diatur dan ditata kembali hubungan diantara organisasi pemerintah disetiap level, baik secara horizontal maupun vertikal. Dengan kaitan tata hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bagaimana tata hubungan antara Gubernur sebagai wakil pemerintah dengan para Menteri atau Kepala lembaga Pemerintah Non Departemen. Bagaimana hubungan dinas (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan departemen-departemen teknis, Gubernur dengan Bupati/Walikota di wilayahnya, serta hubungan antara DPRD dengan pejabat pemerintah pusat dan daerah. Hal ini semua tentu memerlukan suatu aturan yang jelas agar tidak terjadi suatu kesimpangsiuran dalam pelaksanaan proses pemerintahan.


Dengan melihat banyak persoalan yang perlu mendapat pengaturan, terutama masalah hubungan kerja antar lembaga ataupun unit kerja, maka untuk itu secara bertahap mulai disusun aturan tentang tata hubungan kerja antara unit kerja dilingkungan Departemen Pertanian maupun hubungan kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. 5) Pembinaan, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Pertanian Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, permasalahan mendasar yang dihadapi birokrasi pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah antara lain Organisasi pemerintah yang ada belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu, belum adanya komitmen yang sama dari setiap aparatur pemerintah untuk melakukan prinsip-prinsip manajemen dengan benar untuk menuju pemerintahan yang efektif dan efisien yang akhirnya pemberian pelayanan kepada publik belum dapat dilakukan secara optimal. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota belum seluruhnya berjalan dengan baik. Pada kenyataanya masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyempurnaan dan penanganan secara serius, konprehensif dan berkesinambungan agar system dan tata kelola pemerintahan, baik di daerah dan di pusat dapat berjalan seiring dan sejalan sesuai yang diharapkan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Pasal 10 ayat (1) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun yaitu tanggal 9 Juli 2009. Dengan kaitan tersebut diatas apabila menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen dalam kurun waktu yang telah ditetapkan belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria. Sehubungan dengan itu perlu dilakukan Pembinaan, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Pertanian


dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri sesuai yang diharapkan sebagai pedoman/instrumen Pemerintah Daerah untuk melakukan peran dan fungsinya agar berjalan sesuai dengan yang ditetapkan (rule of the game). 6) Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005-2025 menyebutkan “pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya”. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik terhadap kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process), dan sumberdaya manusia birokrasi Indonesia untuk mewujudkan figur birokrasi yang dapat mendukung praktek-praktek penyelenggaran pemerintahan yang demokratis. 

Perencanaan dan Pengembangan Pegawai 1) Penyusunan Data Kepegawaian (SIMPEG) Jumlah sumberdaya manusia, kedudukan, status dan lain-lainnya dalam kerangka pengelolaan (manajemen) sumber daya manusia di organisasi pemerintah menjadi salah satu kunci keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Inventarisasi sumberdaya manusia sangat berpengaruh terhadap organisasi. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia perlu diinformasikan melalui data dan yang memerlukan ketepatan, kecermatan, kecepatan informasi agar dapat menjawab kebutuhan organisasi yang mengalami perubahan secara internal. Sistem nasional dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia dari segi data dan informasi menggunakan alat teknologi komputer yaitu program sistem manajemen kepegawaian. Pada Kementerian Pertanian, pengelolaan data dan informasi kepegawaian dilakukan dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Data di dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 236 Tahun 2003 meliputi, informasi jumlah tenaga, biodata PNS, kedudukan, pendidikan, status dan lain-lainnya, yang tentunya akan berkembang mengalami perubahan secara terus


menerus. Sistem informasi manajemen kepegawaian menjadi salah satu ukuran keberhasilan administrasi kepegawaian dimana di setiap unit kerja mempunyai pola yang sama untuk pengelolaan database pegawai. 2) Penilaian Kompetensi Pegawai Lingkup Sekretariat Jenderal Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset utama dan mempunyai peran yang sangat penting dalam organisasi. Terlebih lagi di era kompetisi global saat ini, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatan dan mengembangkan potensi setiap personel agar memiliki kecakapan, keterampilan dan keahlian yang pada akhirnya tercipta profesionalisme yang diperlukan untuk menangkal berbagai ancaman, hambatan dan tantangan yang dihadapi pada saat ini dan di masa yang akan dating. Salah satu kunci utama kesuksesan dalam pengelolaan pengembangan PNS berada pada penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan prestasinya. Oleh karena itu, pemilihan para pemimpin dalam suatu organisasi perlu dilakukan secara cermat. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam penilaian kompetensi adalah metode Assesment Center. Assesment Center merupakan metode untuk mengukur perilaku pegawai dengan menggunakan serangkaian teknik yang komprehensif dan terintegrasi berupa simulasi, presentasi, analisis kasus serta metode lainnya termasuk psikotes. Hasil penyelenggaraan penilaian kompetensi jabatan struktural dengan menggunakan metode Assesment Center dapat memberikan gambaran dalam mengidentifikasi calon-calon pejabat struktural, bermanfaat untuk memperoleh criteria yang jelas untuk suatu jabatan tertentu, menghasilkan strategi dan tindakan pengembangan yang spesifik dan terencana, memenuhi persyaratan pengangkatan dalam jabatan struktural, perpindahan jabatan struktural, memotivasi pejabat untuk meningkatkan kinerjanya, serta menyesuaikan kebutuhan kompetensi jabatan struktural dengan kebutuhan instansi. 3) Analisa Kompetensi Pegawai Standar kompetensi adalah persyaratan setiap jabatan pegawai negeri sipil agar mereka yang menduduki jabatan telah sesuai dengan kompetensinya (pengetahuan, keahlian, perilaku yang baik/ profesional). Organisasi yang tidak mempunyai standar kompetensi jabatan cenderung dalam melaksanakan penyelesaian pekerjaan kurang efektif dan tidak efisien sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dengan adanya kompetensi jabatan diharapkan bagi setiap pegawai negeri sipil dapat meningkatan intelektualitasnya yang meliputi integritas, kepemimpinan, perencanaan dan lain-lain.


Salah satu cara untuk mengukur tingkat kompetensi pegawai negeri sipil adalah dengan “Analisis Kompetensi Pegawai”. Kegiatan “Analisis Kompetensi Pegawai” adalah salah satu bagian yang menganalisa kompetensi pegawai dalam menduduki jabatan struktural/fungsional berdampak memberikan pedoman arah bagi para pejabat yang akan menduduki jabatan dan juga para Pembina kepegawaian dalam meningkatkan perencanaan dan pengembangan karir PNS di setiap unit Eselon I Kementerian Pertanian. 4) Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Pelaksanaan tata kelola kepemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi pemerintah untuk mewujudkan tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara yang bersih dan berwibawa. Dalam konteks pemerintahan, untuk mewujudkan tuntutan dan aspirasi masyarakat tersebut diperlukan sumberdaya aparatur yang profesional dan amanah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. Untuk dapat mewujudkan unsur aparatur negara yang baik diperlukan kemampuan untuk dapat melayani dengan baik pula. Upaya tersebut salah satunya dapat ditempuh melalui penyelenggaraan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Pertanian. 5) Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. Untuk mewujudkan SDM aparatur yang bersih dan berwibawa perlu penegakan disiplin terhadap pegawai negeri sipil. Sehubungan dengan itu untuk mewujudkan SDM aparatur yang bersih dan berwibawa tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, selain itu telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


Dalam rangka peningkatan disiplin pegawai negeri sipil diperlukan adanya pembinaan etika dan disiplin pegawai yang ditangani tim pembinaan etika dan disiplin pegawai Kementerian Pertanian (pada unit Eselon I). Pembinaan etika dan disiplin pegawai merupakan salah satu upaya Kementerian Pertanian di dalam menciptakan pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur Negara yang berdaya guna, berdedikasi serta memiliki disiplin tinggi. Diharapkan tidak terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil Kementerian Pertanian sehingga terciptanya kinerja pegawai negeri sipil Kementerian Pertanian yang baik. 6) Penyelenggaraan Baperjakat dan Pelantikan Pejabat Dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintah, tidak ada alternatif lain kecuali peningkatan kualitas profesionalisme pegawai negeri sipil yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat. Untuk mencapai obyektifitas dan keadilan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, diterapkan nilai-nilai impresional, keterbukaan dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur bagi pegawai negeri sipil. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, maka pada Kementerian Pertanian telah dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan menghasilkan rekomendasi nama-nama calon pejabat yang perlu diangkat dalam jabatan struktural, yang apabila telah ditetapkan dilanjutkan dengan pelantikan pejabat struktural. 7) Pemberian Pertanian

Tanda

Jasa/Penghargaan/Kehormatan

Kementerian

Pembangunan yang merata di segala bidang merupakan tujuan dari pembangunan nasional. Pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan nasional. Faktor internal dan eksternal sangat mempengaruhi laju pembangunan pertanian. Untuk memotivasi kinerja pegawai negeri sipil perlu adanya pemberian tanda jasa/penghargaan kehormatan. Pemberian tanda jasa/penghargaan/kehormatan diberikan kepada pegawai negeri sipil Kementerian Pertanian, masyarakat tani serta


pelaku bisnis yang telah berprestasi di dalam mensukseskan pembangunan pertanian. Pemberian tanda jasa/penghargaan/ kehormatan biasanya diberikan pada peringatan hari besar nasional dan hari krida pertanian. Selain pada kesempatan tersebut penganugerahan tanda jasa/penghargaan/kehormatan juga diberikan pada acara PENAS yang biasanya dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali. 8) Penataan Arsip Kepegawaian Kementerian Pertanian Status seorang pegawai negeri sipil dibuktikan dengan adanya surat keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atau pembina kepegawaian. Dengan jumlah pegawai negeri sipil Kementerian Pertanian sampai dengan tahun 2009 sebanyak 20.249 orang, maka ini minimal berbanding lurus dengan arsip surat keputusan kepegawaian yang harus dikelola. Pengelolaan arsip kepegawaian merupakan kegiatan yang penting, karena ini menyangkut karier, kedudukan dan “nasib” seorang pegawai negeri sipil. Oleh karena itu kegiatan ini perlu dilakukan secara sistematis, cepat, tepat dan disiplin sesuai dengan ketentuan di bidang kearsipan. 9) Pembinaan SDM Aparatur Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Dalam rangka meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian diperlukan tersedianya sumber daya manusia yang professional dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Adapun peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat tercapai apabila dilakukan melalui kegiatan pembinaan pegawai negeri sipil secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga dapat tercapai pula adanya peningkatan disiplin pegawai. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut diatas maka dalam upaya untuk meningkatkan prestasi kerja dan disiplin serta etos kerja, para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal salah satu yang perlu dilaksanakan adalah melalui pembinaan pegawai secara berkesinambungan dengan berfokus pada kegiatan dasar yaitu pembinaan mental dan agama serta jasmani. Melalui pelaksanaan pembinaan mental dan agama serta pembinaan jasmani diharapkan dapat meningkatkan keimanan, ketaqwaan, disiplin dan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.


10) Penyusunan Formasi Pegawai Perencanaan pegawai adalah proses menentukan suatu kebutuhan dan cara memenuhinya yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif yang nantinya sangat berpengaruh terhadap suksesnya pelaksanaan fungsi pengadaan pegawai. Perencanaan kepegawaian sering juga dikatakan merupakan peramalan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang dengan berbagai jenis pekerjaan atau nama-nama jabatan atas dasar kebutuhan organisasi. Peramalan kebutuhan pegawai secara umum didasarkan atas kebutuhan dari unit-unit yang ada di dalam organisasi yang didasarkan atas analisis beban kerja organisasi. Bentuk dari perencanaan kebutuhan pegawai adalah formasi pegawai. Penyusunan formasi adalah suatu hasil pengumpulan data-data lapangan yang diolah. Data ini setiap tahunnya berubah yang diakibatkan oleh perubahan data adminstratif kepegawaian pegawai negeri sipil sehingga terjadi pengurangan, penambahan atau mutasi yang mengakibatkan kekosongan jabatan dalam lingkukngan Kementerian Pertanian. Faktor kekosongan pegawai negeri sipil tersebut akan menjadi pengaruh kurang efektifnya organisasi. Untuk itu maka diperlukan penyusunan formasi setiap tahunnya agar terpenuhi kebutuhan pegawai negeri sipil sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. 11) Pengembangan Pegawai Pasal 3 Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, menyatakan bahwa pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintah dan pembangunan. Sejalan dengan tuntutan pelaksanaan tugas yang bergerak dinamis, maka untuk dapat mewujudkan aparatur Negara yang profesional atau peningkatan kemampuan untuk dapat melayani dengan baik, diperlukan pengembangan sumber daya manusia aparatur lingkup Kementerian Pertanian, baik dalam bentuk pelatihan teknis fungsional, teknis administrasi maupun diklat penjenjangan. 12) Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal Pegawai Kementerian Pertanian terdistribusi pada masing-masing unit kerja eselon I, termasuk Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Sampai dengan tahun 2009 jumlah pegawai negeri sipil pada


Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebanyak 1.136 orang, yang terdistribusi pada Biro dan Pusat. Berdasarkan tingkat pendidikan, keragaan pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian seperti tercantum dalam tabel di bawah ini. TABEL 10 KERAGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN No

Tingkat Pendidikan

1 2 3 4 5 6 7

S3 S2 S1 SM/DIII SLTA SLTP SD JUMLAH

Jumlah 16 103 332 61 602 15 7 1136

Menyangkut administrasi kepegawaiannya, perlu dilakukan pengelolaan secara baik, mulai dari urusan perencanaan kebutuhan dan pengembangan pegawainya, urusan kepangkatan, pemberhentian dan pensiunnya, serta urusan terkait dengan tata usaha kepegawaian seperti pengurusan Kartu Pegawai, Taspen, Askes dan sebagainya. 13) Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pembangunan nasional di sektor pertanian pada dasarnya bertujuan mewujudkan ketahanan pangan yang mantap, peningkatan produksi, peningkatan daya saing produk di pasaran global serta peningkatan kesejahteraan petani. Keberhasilan pembangunan di sektor pertanian sangat tergantung pada kualitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusianya, termasuk didalamnya sumberdaya manusia aparatur. Kondisi tersebut di atas, menutut kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki tidak terkecuali aspek kesehatan dan keselamatan kerja sebagai bagian dari system peningkatan produktifitas kerja. Dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja di lingkungan Kementerian Pertanian, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, agar setiap pekerja/pegawai dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri, masyarakat sekitar serta lingkungan.


14) Pelayanan Kesehatan Pegawai Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia harus diwujudkan dengan bentuk pemberian berbagai upaya peningkatan kesehatan pada seluruh masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Begitu mendasarnya kebutuhan kesehatan, maka Kementerian Pertanian menganggap perlu melakukan kegiatan pelayanan kesehatan pegawai Kementerian Pertanian. Pelaksanaan pelayanan kesehatan adalah dengan penyelenggaraan praktek kedokteran yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dan dengan didukung oleh tersedianya obat, bahan dan alat yang cukup dan memenuhi persyaratan sebagaiman yang telah diatur dalam undang-undang. 15) Pembekalan CPNS Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu proses kegiatan pengadaan pegawai negeri sipil yang dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Setiap orang yang telah berhasil melewati proses tersebut hingga diangkatnya menjadi calon pegawai negeri sipil mempunyai pribadi, watak dan perilaku yang berbeda-beda sehingga perlu diberikan pembekalan terlebih dahulu mengenai pengetahuan dasar tentang visi dan misi instansi, tugas pokok dan fungsi instansi, budaya organisasi, kepribadian dan etika pegawai negeri sipil sebelum calon pegawai negeri sipil tersebut ditempatkan di unit kerja masing-masing agar mempunyai keseragaman dalam memahami hal-hal tersebut di atas dan dapt bekerja secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai negeri sipil. 16) Koordinasi Pengolahan Data Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Nasional Kementerian Pertanian, telah menandatangani kesepahaman bersama dengan Badan Kepegawaian tentang Pelaksanaan Kartu Pegawai Elektronik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Kartu Pegawai Elektronik yang disebut dengan KPE, harus dimiliki oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil, menggunakan teknologi aplikasi jaringan secara online yang berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil dalam layanan perbankan (sistem penggajian PNS, tabungan hari tua, Asuransi Kesehatan (ASKES) dan lain-lain.


Kartu Pegawai Elektronik adalah bagian dari reformasi birokrasi di bidang layanan pegawai dalam kerangka meningkatkan fasilitas secara online melalui jaringan teknologi. Dampak daripada pelaksanaan sistem teknologi layanan jaringan adalah meningkatkan tansparansi, kemudahan dalam layanan untuk kebutuhan Pegawai Negeri Sipil, memperjelas identitas pegawai ke depan yang mengurangi tingkat disalahgunakannya data pegawai sehingga dapat merugikan pegawai dalam arti luas. 

Pelayanan Kepangkatan, Mutasi dan Pemberhentian serta Pensiun Pegawai. 1) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pegawai Baru Dalam rangka untuk mengisi jabatan yang kosong dan pergantian pegawai negeri sipil yang telah memasuki usia pensiun, maka perlu mengangkat pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk memperlancar tugas pokok sesuai dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1984 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Langkah yang ditempuh dalam usaha pembinaan tersebut adalah memproses keputusan pegawai baru menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tepat pada waktunya dan tepat sasarannya. Dalam hal ini dalam rangka mendukung proses tersebut dilakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Unit Eselon I lingkup Departemen Pertanian. 2) Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat Masa Kenaikan Pangkat berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2002 ditetapkan pada tangga 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya, dimana pemrosesannya memakan waktu cukup lama yaitu selama 6 (enam) bulan dalam satu masa periodik, ditambah lagi dengan permasalahan administrasi kepegawaian dimana pada masa pemberkasannya masih terdapat kekurangan berkas sebagai syarat kenaikan pangkat, dan berkas usulan yang sudah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara pun harus kembali ke Kementerian Pertanian dalam hal ini ke Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk dilengkapi. Panjangnya waktu yang digunakan didalam pemrosesan ini dirasa kurang efektif, dan optimal. Memperhatikan permasalahan seperti itu perlu dilakukan usaha secara efektif dan optimal dalam meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil melalui pelayanan khususnya pelayanan administrasi kepegawaian mengenai kenaikan pangkat sehingga dapat memberikan


penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap negara yang didasarkan atas sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Langkah yang ditempuh dalam kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian kenaikan pangkat adalah memproses kenaikan pangkat yang dilaksanakan secara terpadu oleh Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang berkoordinasi dengan unit kerja eselon I, Badan Kepegawaian Negara dan unit kerja lainnya yang terkait. 3) Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, dinyatakan bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme PNS serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perlu dikembangkan Jabatan Fungsional. Dalam hal ini jabatan fungsional yang pembinanya dan dikelola oleh Kementerian Pertanian adalah Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat yang berjumlah 9 (sembilan) jenis jabatan fungsional, terdiri dari : a) Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian b) Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan c) Jabatan Fungsional Pengawas BenihTanaman d) Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak e) Jabatan Fungsional Medik Veteriner f) Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner g) Jabatan Fungsional Mutu Benih h) Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Ternak i) Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Sedangkan Jabatan Fungsional yang pembinanya diluar namun dikelola oleh Kementerian Pertanian yang disebut Non Rumpun Ilmu Hayat terdiri dari : a) Jabatan Fungsional Peneliti b) Jabatan Fungsional Perekayasa c) Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa d) Jabatan Fungsional Pranata Komputer e) Jabatan Fungsional Statistisi f) Jabatan Fungsional Perundang-Undangan g) Jabatan Fungsional Pranata Humas h) Jabatan Fungsional Arsiparis i) Jabatan Fungsional Pustakawan j) Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian k) Jabatan Fungsional Perencana


l) m) n) o) p) q)

Jabatan Fungsional Dokter Jabatan Fungsional Dokter Gigi Jabatan Fungsional Perawat Jabatan Funsional Dosen Jabatan Funsional Guru Jabatan Funsional Widyaiswara

Terhadap jabatan fungsional tersebut, dilakukan pengelolaan administrasi jabatan fungsional yang kegiatannya dalam bentuk pelayanan administrasi kepegawaian, seprti kenaikan pangkat, pengaktifan kembali dalam jabatan fungsional, pemberhentian dan pensiun. 4) Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo UndangUndang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, bahwa pensiun Pegawai Negeri Sipil merupakan jaminan hari tua yang sangat penting artinya bagi Pegawai Negeri Sipil, dan sekaligus merupakan salah satu bentuk penghargaan atas jasa-jasanya selama bekerja bertahun-tahun dalam dinas Pemerintah. Sedangkan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, baik pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat diantaranya karena atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, penyederhanaan organisasi, melakukan pelanggaran/tindak/pidana/ penyelewengan, tidak cakap jasmani atau rohani, meninggalkan tugas, meninggal dunia atau hilang, dan karena hal-hal lain sesuai ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu administrasi kepegawaiannya, baik pemberhentian maupun pensiun, perlu dilakukan pengelolaan secara baik, sehingga tidak merugikan pegawai yang bersangkutan. 5) Pengadaan Calon Pegawai Negeri SIpil (CPNS) Kementerian Pertanian Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Pengadaan dilaksanakan atas dasar kebutuhan, baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai, maupun kompetensi jabatan yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 jo No. 11 Tahun 2002 mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama,


ras, golongan, atau daerah. Hal ini berarti pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan atas kebutuhan dan dilakukan secara obyektif sesuai syarat yang ditentukan. Sehubungan dengan tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, maka dipandang perlu merekrut pegawai negeri sipil. Proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. 6) Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring Aparatur Pertanian Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan bertanggung jawab. Disisi lain untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan bertanggung jawab diperlukan pembinaan dan koordinasi antar pengelola kepegawaian, baik pengelola kepegawaian Tingkat Pusat, Tingkat Eselon I maupun Unit Pelaksana Teknis. Melalui forum-forum rapat koordinasi diharapkan dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan kepegawaian dan dengan cepat dicarikan solusi pemecahannya. Selain itu untuk mengetahui kinerja dan permasalahan kepegawaian juga dilakukan monitoring di lapangan. Dari hasil monitoring ini dapat disusun kebijakan baru dalam pengelolaan kepegawaian. 7) Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian. Jabatan fungsional Analis Kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian didalam perkembangannya baik Analis Kepegawaian keahlian maupun Analis Kepegawaian keterampilan semakin berkurang jumlahnya. Berdasarkan data yang ada sejak Inpassing jabatan fungsional analis kepegawaian yang diadakan Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2001 yang diangkat sebagai pejabat fungsional Analis Kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian berjumlah 40 (empat puluh) orang, namun saat ini pemangku jabatan fungsional Analis Kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian yang ada berjumlah 18 orang, adapun faktor penyebabnya antara lain sudah masuk batas usia pensiun, alih status dari jabatan fungsional ke jabatan struktural dan pemberhentian dari jabatan fungsional karena tidak bisa mengumpulkan angka kredit minimal. Atas dasar tersebut Biro


Organisasi dan Kepegawaian sebagai pembina jabatan fungsional analis kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian, dipandang perlu mengangkat pejabat fungsional Analis Kepegawaian baik Analis Kepegawaian Keahlian maupun Analis Kepegawaian keterampilan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Nomor PER/36/M.PAN/II/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007 sebagai dasar hukum didalam melakukan kegiatan-kegiatan analis kepegawaian.

B.

RENCANA KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 Rencana Strategis tersebut di atas, kemudian dijabarkan secara lebih luas dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Organisasi dan Kepegawaian, yang selanjutnya berdasarkan RKT tersebut disusun penetapan kinerja atau perjanjian kinerja yang berisi sasaran strategis, kegiatan, indikator kinerja dan target berdasarkan ketersediaan anggaran dan prioritas kegiatan. Untuk tahun 2011, Rencana dan penetapan kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian, seperti diuraikan pada tabel di bawah ini.

TABEL 1 RENCANA KINERJA TAHUN 2011

NO

SASARAN STRATEGIS

1

Terwujudnya organisasi birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas dan fungsi yang jelas dan dengan struktur yang proporsional dengan beban tugasnya

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

TARGET

Penataan Organisasi Kementerian Pertanian

Jumlah dokumen tentang organisasi Kementerian Pertanian yang ditetapkan

1 Permentan

Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian

Jumlah dokumen tentang organisasi UPT Kementerian Pertanian yang ditetapkan

1 Permentan

Penataan Organisasi Perangkat Daerah Bidang pertanian

Jumlah dokumen tentang organisasi perangkat daerah bidang pertanian

1 Laporan


2

3

4

Terwujudnya profesionalisme pegawai melalui pengembangan jabatan fungsional

Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja pelayanan publik bidang pertanian, dan budaya kerja

Terwujudnya sistem, prosedur dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta reformasi birokrasi.

Forum koordinasi UPT Kementerian Pertanian

Jumlah laporan pelaksanaan forum koordinasi UPT Kementerian Pertanian

1 Laporan

Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis/ Jabatan Fungsional Rumpun ilmu hayat

Jumlah pedoman juklak/ juknis yang disusun

4 Pedoman

Sosialisasi peraturan jabatan fungsional rumpun ilmu hayat

Jumlah peserta sosialisasi peraturan jabfung rumpun ilmu hayat

100 Orang

Koordinasi pembinaan jabatan fungsional lingkup Kementerian pertanian

Jumlah peserta pelaksanaan koordinasi pembinaan jabfung lingkup Kementerian Pertanian

100 Orang

Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pertanian

Jumlah laporan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pertanian

1 Laporan

Peningkatan kualitas budaya kerja Kementerian Pertanian

Jumlah laporan pelaksanaan pengukuran kualitas budaya kerja lingkup Kementerian Pertanian

1 Laporan

Pembinaan aparatur bidang mental dan budaya kerja

Jumlah laporan pembinaan aparatur bidang mental dan budaya kerja lingkup Kementerian Pertanian

1 Laporan

Penyusunan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur

Jumlah sistem dan prosedur yang disusun

2 Sisdur

Pembinaan Penyusunan norma, standar,prosudur dan kriteria (NSPK) bidang Pertanian

Jumlah laporan inventarisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang pertanian

1 Laporan

Pembinaan dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur

Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pertanian (kantor pusat)

50 Orang


Penyelenggaraan Bimbingan Teknis di Bidang Manajemen

Jumlah peserta bimbingan teknis di bidang manajemen

30 Orang

Desiminasi pelaksanaan peningkatan Capacity Building

Jumlah bulletin yang diterbitkan

4 Bulletin

Pembinaan kapasitas daerah bidang pertanian

Jumlah laporan pemantauan penyelenggaraan pembangunan pertanian di daerah

1 Laporan

Penyusunan Tata Hubungan Kerja

Jumlah rancangan permentan tentang tata hubungan kerja antar unit kerja lingkup Kementerian Pertanian (pusat)

Reformasi birokrasi

Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Penyusunan program dan rencana kinerja

Jumlah laporan program dan rencana kinerja

2 Dokumen

Pengelolaan anggaran

Jumlah laporan anggaran dan fasilitas kegiatan pimpinan

5 Dokumen

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Ketatauasahaan dan pelaporan kinerja di bidang organisasi dan kepegawaian

Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran Jumlah laporan ketatausahaan dan kinerja di bidang organisasi dan Kepegawaian

8 Dokumen

Penyusunan laporan SAI dan SABMN

Jumlah laporan SAI dan SABMN

2 Laporan

Pembayaran Gaji, Lembur, Honorium dan Vakasi

Jumlah pembayaran gaji, lembur, honorarium, dan vakasi

152 Orang

Pelayanan Kesehatan Pegawai

Jumlah pegawai dan keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan

16.000 Orang

Pemeliharaan / Perawatan / Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah laporan pemeliharaan/ perawatan sarana dan prasarana perkantoran

1 Laporan

2 Rancangan

1 Laporan

1 Laporan


5

Meningkatnya kualitas perencanaan, pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung

25 Unit

Pengadaan alat pengolah data

Jumlah pengadaan alat pengolah data

28 Unit

Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4/ Roda-6/ Roda-10

Jumlah pengadaan kendaraan bermotor roda 4/ roda 6/ roda 10

6 Unit

Penyusunan data kepegawaian (SIMPEG)

Jumlah laporan penyusunan database SDM aparatur pertanian secara keseluruhan

1 Laporan

Penyusunan pola karier

Jumlah pedoman pola karier pegawai negeri sipil Kementerian Pertanian

1 Pedoman

Penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja

Jumlah peserta kegiatan analisis jabatan dan analisis beban kerja

30 Orang

Penyusunan dan sosialisai petunjuk pelaksanaan bidang kepegawaian

Jumlah peserta sosialisasi petunjuk pelaksanaan bidang kepegawaian

30 Orang

Penyelenggaraan ujian dinas dan penyesuaian ijazah

Jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah

465 Orang

Pembinaan etika dan disiplin pegawai

Jumlah SK hasil sidang tim pembina etika dan disiplin pegawai

1 Surat Keputusan

Penyelenggaraan baperjakat, pelantikan pejabat dan sumpah pegawai

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan baperjakat dan pelantikan pejabat

1 Laporan

Pemberian tanda jasa/penghargaan/kehormatan kementerian pertanian Penataan arsip kepegawaian Kementerian Pertanian

Jumlah pegawai yang diberikan penghargaan Jumlah laporan penataan arsip Kementerian Pertanian yang ditata

1 Laporan

Pembinaan SDM aparatur Sekretariat Jenderal

Jumlah laporan pembinaan SDM aparatur Sekretariat Jenderal

1 Laporan

Sesuai usulan


6

Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang administrasi kepegawaian (pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun dan mutasi lainnya).

Sosialisai penyusunan penilaian sistem kinerja individu (SKI)

Jumlah peserta sosialisasi penyusunan penilaian sistem kinerja individu

30 Orang

Penyusunan formasi pegawai

Jumlah formasi CPNS dan honorer

3.000 Orang

Pengembangan pegawai

Jumlah laporan pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan pengembangan pegawai

1 Laporan

Pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Jenderal

Jumlah laporan administrasi kepegawaian sekretariat jenderal

1 Laporan

Pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja

Jumlah peserta kegiatan pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja

40 Orang

Pengelolaan administrasi kepegawaian pegawai baru

Jumlah surat keputusan pengangkatan pegawai baru Jumlah surat keputusan kenaikan pangkat yang ditetapkan

1.272 SK

Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional.

Jumlah surat keputusan kenaikan pangkat jabatan fungsional yang ditetapkan

1.500 SK

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertanian

Jumlah surat keputusan pemberhentian dan pensiun yang ditetapkan Jumlah calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang direkrut sesuai kebutuhan pegawai

622 SK

Pembinaan koordinasi dan monitoring SDM Aparatur Pertanian Apresiasi jabatan fungsional analisis kepegawaian

Jumlah laporan temu koordinasi

2 Laporan

Jumlah peserta apresiasi jabatan fungsional analisis Kepegawaian

40 Orang

Apresiasi administrasi kepegawaian jabatan fungsional rumpun ilmu hayat

Jumlah peserta apresiasi administrasi kepegawaian jabatan fungsional rumpun ilmu hayat Jumlah peserta apresiasi kepegawaian Kementerian Pertanian

100 Orang

Pengelolaan administrasi kepegawaian kenaikan pangkat

Apresiasi kepegawaian Kementerian pertanian

2.500 SK

3.000 Orang

40 Orang


7

Meningkatnya pembinaan pegawai melalui organisasi kedinasan

Pengelolaan kegiatan

Jumlah laporan pengelolaan kegiatan

1 Laporan

Penyelenggaraan pembekalan calon purna bakti

Jumlah peserta pembekalan calon purna bakti Jumlah peseta pembinaan karakter Jumlah peseta sosialisasi pemahaman askes, taspen, dan bapetarum Jumlah peserta sosialisasi pencegahan korupsi Jumlah peserta seminar pemberdayaan perempuan Jumlah peseta pembinaan jiwa korsa pegawai Jumlah peserta kegiatan kesegaran jasmani Jumlah peserta pembinaan sosial kemasyarakatan Jumlah peserta kegiatan pembinaan mental pegawai Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan profesi Jumlah peserta pengembangan pegawai dalam prosedur kerja Jumlah peserta sosialisasi lembaga bantuan hukum

45 Orang

Pembinaan karakter Sosialisasi pemahaman askes, taspen, dan bapetarum Sosialisasi pencegahan korupsi Pembinaan pemberdayaan perempuan Pembinaan jiwa korsa pegawai Penyelenggaraan kegiatan kesegaran jasmani Pembinaan sosial kemasyarakatan Penyelenggaraan kegiatan pembinaan mental pegawai Pembinaan dan pengembangan profesi Pengembangan pegawai dalam prosedur kerja Pembentukan tim konsultasi bantuan hukum

100 Orang 350 Orang

250 Orang 45 Orang

45 Orang 1.000 Orang 350 Orang

500 Orang

150 Orang

150 Orang

200 Orang


TABEL 2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1 Meningkatnya Koordinasi I dan Pembinaan Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Mutasi, serta Reformasi Birokrasi

2

3

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pembinaan Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Mutasi serta Reformasi Birokrasi 01 02

03 04 05

06

07

08 09

10 11

Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan Jumlah Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Jumlah Laporan Ketatalaksanaan Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Jumlah Dokumen Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Jumlah Laporan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan Jumlah Layanan Perkantoran Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan Jumlah Pengadaan Komputer

4 Dokumen 9 Laporan

8 Laporan 3 Laporan 9 Laporan

4 Dokumen

13 Laporan

12 Bulan Layanan 13 Dokumen

20 Laporan 40 Unit


12 13 14

dan Peralatannya Jumlah Pengadaan Alat Pengolah Data dan Multimedia Jumlah Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana

Jumlah anggaran : Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian

8 Unit 28 Unit 17 Unit

Rp 78.493.411.000,-


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Beberapa kegiatan pada tahun ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan – kegiatan strategis tahun 2010 dengan fokus kegiatan pada penataan organisasi Kementerian pertanian, koordinasi penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi selain itu juga menindaklanjuti beberapa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan tatalaksana perizinan bidang pertanian, dan pelaksanaan otonomi daerah. Gambaran kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam tahun 2011 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara kinerja nyata dengan rencana capaian, analisis terhadap efisiensi pencapaian Sasaran, sebagaimana diuraikan di bawah ini : A.

Pengukuran Kinerja Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dari target – target kinerja yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :  Terwujudnya organisasi birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas dan fungsi yang jelas dan dengan struktur yang proporsional dengan beban tugasnya. 1. Penataan Organisasi Kementerian Pertanian Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut : a. Sosialisasi Permentan No. 61 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang dilaksanakan secara regional di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur dengan total jumlah peserta 90 orang b. Penetapan Peraturan Menteri Pertanian tentang rincian tugas eselon IV sebanyak 12 buah yang terdiri dari masing – masing eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 430.500.000,-.Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 395.034.700,. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian juga dari unit-unit kerja eselon I dan pusat, dan semuanya telah memberikan kontribusi baik


pemikiran. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 91,76 %. 2. Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian Pelaksanaan kegiatan ini telah menghasilkan beberapa output kegiatan yaitu : a. Penataan UPT lingkup Ditjen Tanaman Pangan; telah ditetapkan dengan 3 (tiga) buah permentan tentang penataan pada 3 UPT lingkup Ditjen Tanaman Pangan yaitu Balai Besar Peramalan Organisme Penggangu Tumbuhan, Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. b. Penataan UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.  Penetapan 4 buah Permentan tentang Penataan UPT pada pusat penelitian dan pengembangan perkebunan sebagai dampak perubahan kelembagaan Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) yaitu Balai Penelitian Tanaman Palma, Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, Balai Penelitian Tanaman Rampah dan Obat, dan Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar.  Penetapan Permentan tentang pembentukan 2 (dua) UPT baru di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat yaitu Loka Pengkajian Teknologi Pertanian  Penetapan 2 Permentan tentang Pembentukan UPT pada pusat penelitian dan pengembangan peternakan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan swasembada daging yaitu Loka Penelitian Kambing Potong dan Loka Penelitian Sapi Potong.  Penetapan Permentan tentang penambahan satu unit kerja eselon Va pada pusat penelitian dan pengembangan tanaman pangan yaitu Loka Penelitian Penyakit Tungro. c. Penetapan UPT lingkup Badan Karantina Pertanian. Penetapan Permentan Nomor 28 Tahun 2011 tentang rincian tugas pekerjaan eselon IV Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian. Dalam rangka pembentukan UPT Satuan Kerja Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2549 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang pendelegasian wewenang kepada Sekretaris Jenderal Untuk menandatangani persetujuan Dokumen Administratif Satuan Kerja Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Lingkup Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 203.750.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 155.852.470,- Personil yang terlibat selain dari Biro Organisasi dan Kepegawain. dan Badan Litbang Pertanian, juga berasal dari Menpan sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas penataan kelembagaan instansi pemerintah, dan semuanya telah memberikan konstribusinya baik pemikiran maupun penyelesaian


administrasinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 76,49 %. 3. Forum Koordinasi UPT Kementerian Pertanian Forum Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian telah diselenggarakan pada tanggal 9 – 11 November 2011 di Surabaya. Pertemuan ini dihadiri oleh 105 peserta yang terdiri dari Kepala UPT dan Pejabat Struktural lainnya dengan tema pertemuan “Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berstandar Internasional”. Tujuan pertemuan ini agar semua UPT Kementerian Pertanian dapat menerapkan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan (ISO 17025:2008 dan ISO 9001:2008) Dilihat dari indikator Input (masukan), bahwa dana yang tersedia kegiatan ini sebesar Rp. 90.375.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 82.355.700,-. Personil yang terlibat selain dari Biro Organisasi dan Kepegawain. adalah pemerintah daerah setempat. semuanya telah memberikan konstribusinya baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 91,13 %. 4. Penataan Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanian Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah penyampaian konsep indikator variabel teknis bidang pertanian dalam rangka penyusunan kriteria organisasi perangkat daerah bidang pertanian melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 2214 Tahun 2011 tanggal 12 September 2011 prihal usulan Indikator Variabel Teknis Bidang Pertanian. Dilihat dari indikator Input (masukan), bahwa dana yang tersedia kegiatan ini sebesar Rp. 204.575.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 194.703.000,-. Personil yang terlibat selain dari Biro Organisasi dan Kepegawain adalah UPT yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Semua personil telah memberikan konstribusinya baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 95,41 %.  Terwujudnya profesionalisme pegawai melalui pengembangan jabatan fungsional. 1. Penyusunan Pedoman Juklak/Juknis Jabatan Fungsional Rumpun IlmuHayat Proses penyempurnaan pedoman jabatan fungsional selalu melibatkan unsur teknis internal Kementerian Pertanian, unsur dari Kementerian PAN dan RB, serta unsur Badan Kepegawaian Negara. Berikut hasil penyempurnaan pedoman, juklak, dan juknis pada tahun 2011 ; a.

Penetapan Permen PAN dan RB Nomor 2 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional pengawas bibit ternak dan angka kreditnya


b. Rancangan Permen PAN dan RB tentang jabatan fungsional medik veteriner dan angka kreditnya (sudah memperoleh pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara) c.

Peraturan bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2011 dan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya

d. Peraturan bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 60 Tahun 2011 dan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya Saat ini juga sedang difokuskan pengembangan jabatan fungsional bidang pelayanan informasi pasar yang akan disusun menjadi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP). Rancangan Permen PAN dan RB tentang Jabfung APHP dan angka kreditnya telah disampaikan kepada Menteri Pan dan RB melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2213 Tahun 2011. Saat ini rancangan peraturan tsb sedang dalam proses penerbitan pertimbangan teknis dari kepala BKN. Dalam pelaksanaannya jabatan fungsional membutuhkan pedoman pendukung agar kualitas dan kuantitas pejabat fungsional dapat dipenuhi. Beberapa pedoman pendukung yang telah diselesaikan antara lain : Penetapan Permentan Nomor 72 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Formasi untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian; dan penetapan Permentan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Pejabat Fungsional RIHP Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini telah tersedia sebesarRp. 277.000.000,- Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 255.892.000,- Personil yang terlibat dalam kegiatan ini selain berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian, juga berasal dari unit kerja eselon I dan Pusat, dan semuanya telah memberikan kontribusi pemikiran. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 92,38 %. 2.

Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pada tahun ini telah dilakukan sosialisasi tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak yang diikuti oleh 100 orang peserta yang berasal dari UPT Pusat Bidang Perbibitan, Dinas Provinsi Lingkup Peternakan (Sekitar 30 Provinsi) serta unsur Badan Kepegawaian Daerah. Adapun penyelenggaraannya dilaksanakan di 2 wilayah yaitu : 

16 – 18 Maret 2011 di DI. Yogyakarta



6 – 8 April 2011 di Surabaya

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini telah tersedia sebesarRp. 279.500.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 234.621.600,- Personil yang terlibat dalam kegiatan ini adalah dari intern Biro Organisasi dan Kepegawaian yang telah memberikan kontribusinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 83,94 %.


3. Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian Pada tahun ini telah diselenggarakan koordinasi dengan melibatkan anggota Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat dan Jabatan Fungsional Non Rumpun Ilmu Hayat, kegiatan koordinasi ini dilaksanakan dua kali pada :  25 – 27 April 2011 dengan peserta para anggota Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat, dan  25 – 27 April 2011 dengan peserta Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Non Rumpun Ilmu Hayat Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 210.260.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 172.382.800,- Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari intern Biro Organisasi dan Kepegawaian dan unit kerja terkait yang kesemuanya telah memberikan kontribusinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 81,99 %. 4. Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pada tahun 2011 ini telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Tim Penilai Jabatan Fungsional yang melibatkan anggota tim penilai (Pusat dan Kementerian) dari 8 jenis Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian yang dihadiri oleh 170 peserta yang terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional Lingkup Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 394.100.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 363.237.050,Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari intern Biro Organisasi dan Kepegawaian dan unit kerja terkait yang kesemuanya telah memberikan kontribusinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 92,17 %. 5. Forum Komunikasi Pejabat Fungsional Pada tahun ini telah dilaksanakan forum diskusi antara pejabat fungsional dengan pengelola kepegawaian dari unit pembina guna memperoleh titik temu/ kesepakatan tentang hal – hal yang masih menimbulkan misinterpretasi dalam proses penilaian. Melalui forum ini diharapkan proses penilaian DUPAK jabatan fungsional akan semakin objektif. Forum ini telah dilaksanakan pada tanggal 26 – 27 September 2011 dengan peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang yang merupakan perwakilan pejabat fungsional non rumpun ilmu hayat yang berasal dari 21 (dua puluh satu) jenis jabatan. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 230.500.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 152.812.200,-


Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari intern Biro Organisasi dan Kepegawaian dan unit kerja terkait yang kesemuanya telah memberikan kontribusinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 66,30 %. 6. Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan efektifitas pelaksanaan jabatan fungsional di daerah sehingga semakin membangun motivasi para pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan ini telah dilaksanakan di 5 wilayah yaitu : 

Jambi tanggal 6 Oktober 2011



Ambon tanggal 13 Oktober 2011



Palangkaraya tanggal 20 Oktober 2011



Manado tanggal 27 Oktober 2011



Surabaya tanggal 3 November 2011

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 354.800.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 276.561.850,Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari intern Biro Organisasi dan Kepegawaian dan unit kerja terkait yang kesemuanya telah memberikan kontribusinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 77,95 %.  Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja pelayanan publik bidang pertanian, dan budaya kerja. 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian Bentuk dari kegiatan ini adalah memberikan penilaian pada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) berprestasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No 7 Tahun 2010. Pada tahun ini sudah dilakukan sesuai dengan proses yang selama ini berlaku. Peserta ekspose sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) UPT, terdiri atas 4 (empat) UPT Pusat dan 35 (tiga puluh lima) UPTD. Dari jumlah tersebut 5 (lima) memperoleh piala dan sisanya plakat, dengan perincian sebagai berikut :  UPTD Bidang Penyuluhan Pertanian 7 (tujuh)  UPTD Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 14 (empat belas)  UPTD Bidang Perbenihan 12 (dua belas)  UPTD Unit Pelayanan Terpadu 2 (dua)  UPT Pusat 4 (empat)


Hasil penilaian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4638/Kpts/KP.450/11/2011 tentang Pemberian Penghargaan Abdibhaktitani Kepada Unit Kerja Pelayanan Publik berprestasi di bidang pertanian tahun 2011. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia sebesar Rp. 320.775.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 314.510.300,- Personil yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian dan eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 98,05 %. 2. Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Kementerian Pertanian Pada tahun 2011 in telah dilakukan pengukuran kualitas budaya kerja aparatur melalui survey IPNBK Lingkup Kementerian pertanian dengan hasil sebagai berikut : a.

Pengukuran kualitas budaya kerja Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2011 dan pelaksanaan ekspose kualitas budaya kerja sebagai hasil pengukuran kualitas IPNBK Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2011. Ekspose tersebut dihadiri oleh semua unit kerja Biro dan Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal sebagai Narasumber dan unit kerja lingkup Eselon I sebagai pembahas. Pada tahun ini Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memperoleh indeks sebesar 3,43 dengan nilai kualitas budaya kerja 68,60 masuk kedalam klasifikasi kualitas budaya kerja BAIK.

b. Tahun 2011 ini Kementerian Pertanian memperoleh IPNBK = 3.46 dengan nilai kualitas budaya kerja = 69.16 yang berarti bahwa nilai kualitas budaya kerja di lingkungan Kementerian Pertanian berkategori BAIK. Hasil pengukuran kualitas budaya kerja lingkup Kementerian Pertanian dapat dirinci sebagai berikut : b.1

Sekretariat Jenderal 3.43/ 68.60 (Baik)

b.2

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 3.40/ 68.60 (Baik)

b.3

Ditjen Tanaman Pangan 3.54/ 70.77 (Baik)

b.4

Ditjen Hortikultura 3.33/ 66.60 (Baik)

b.5

Ditjen Perkebunan 3.38/ 67.51 (Baik)

b.6

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 3.67/ 73.30 (Baik)

b.7

Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 3.43/ 68.50 (Baik)

b.8

Inspektorat Jenderal 3.46/ 69.19 (Baik)

b.9

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 3.50/70.00 (Baik)

b.10 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 3.43/ 68.70 (Baik) b.11 Badan Ketahanan Pangan 3.53/ 70.60 (Baik) b.12 Badan Karantina Pertanian 3.47/ 69.40 (Baik)


Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia sebesar Rp. 272.887.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 266.678.000,Personil yang terlibat berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 97,72 %. 3. Pembinaan Aparatur Bidang Mental dan Budaya Kerja Kegiatan pembinaan aparatur dibidang mental dan budaya kerja yang telah dilaksanakan adalah ekspose pembinaan aparatur di bidang mental dan budaya kerja unit pelaksana teknis (UPT) sebagai hasil pengukuran indeks penerapan nilai budaya kerja (IPNBK) telah selesai dilaksanakan 3 (tiga) kali di 3 tempat, yaitu :  Semarang pada bulan april untuk seluruh UPT yang berada di Pulau Jawa  Medan pada bulan mei untuk seluruh UPT yang berada di pulau sumatera  Makassar pada bulan juni untuk seluruh UPT yang berada di Indonesia Bagian Timur Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia sebesar Rp. 316.629.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 308.314.100,-. Personil yang terlibat berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 97,37 %.  Terwujudnya sistem, prosedur dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta reformasi birokrasi. 1. Penyusunan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari penataan organisasi Kementerian Pertanian sebagaimana yang ditetapkan dalam Permentan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2011 adalah a.

Penyusunan peraturan Menteri Pertanian tentang Pengalihan Pembinaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

b. Penyusunan peraturan Menteri Pertanian tentang Pengalihan Pembinaan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. c.

Penyusunan rancangan peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran Di Lingkungan Kementerian Pertanian.

d. Penyusunan rancangan keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Pertanian.


e.

Penyusunan peraturan/rancangan peraturan Menteri Pertanian di bidang perizinan pertanian

f.

Penyusunan peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran, Pengujian dan Peluncuran Varietas Komoditas Hortikultura

g.

Penyusunan peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, dan Ternak Potong.

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini telah tersedia sebesar Rp. 206.575.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 188.248.900,- Personil yang terlibat dalam kegiatan ini selain berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian, juga berasal dari unit kerja eselon I dan Pusat, dan semuanya telah memberika kontribusi pemikiran. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 91,13 %. 2. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui implementasi dari SOP yang sudah disusun pada unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah a. Melakukan evaluasi terhadap SOP yang sudah disusun disetiap Biro, dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal. b. Melakukan evaluasi terhadap SOP yang sudah disusun disetiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian. c. Melakukan penyusunan SOP untuk kegiatan-kegiatan fasilitatif. d. Melakukan revisi SOP yang sudah disusun disetiap Biro, dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal. Melakukan revisi SOP yang sudah disusun Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp.200.000.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 187.367.625,-Personil yang terlibat dalam kegiatan ini selain berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian juga melibatkan eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 93,68 %. 3. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis di Bidang Manajemen Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Evaluasi Jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Tahun Anggaran 2011 dengan mengundang narasumber dari instansi terkait, dan melibatkan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 105.825.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 96.471.900,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan ini selain berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian juga melibatkan


eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 91,16%. 4. Desiminasi Pelaksanaan Peningkatan Capacity Building Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyebarluasan informasi kepada para pengguna jasa informasi (user) sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pada Biro Organisasi dan Kepegawaian. Pada tahun ini telah diterbitkan Bulletin Kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian sebanyak 4 kali yang terbit secara triwulan. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 4 (empat) orang yang semua berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kegiatan ini dilakukan sepenuhnya di kantor pusat Kementerian Pertanian dan pada tahun ini telah diterbitkan Bulletin Biro Organisasi dan Kepegawaian sebanyak 4 buah. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia Rp.108,600,000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 93.623.950,-. Personil yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan adalah personil lingkup bagian Tatalaksana Biro Organisasi dan Kepegawaian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 86,21 %. 5. Pembinaan Kapasitas Daerah Bidang Pertanian Pada tahun anggaran 2011 ini telah dilakukan pemantuan dan evaluasi atas dana – dana pusat di pemeritahan provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Tebo Jambi, dan Kota Jambi. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 12 orang yang bertugas pada daerah yang telah ditentukan. Hasil dari kegiatan ini adalah 4 buah laporan kegiatan pemantuan dan evaluasi. Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp.184.875.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 151.701.000,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 82,06 %. 6. Penyusunan Tata Hubungan Kerja Kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bidang pertanian dan menjaga hubungan yang harmonis dan koordinasi yang baik antara unit kerja yang terkait. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah a. Tersusunnya peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, Dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). b. Tersusunnya konsep tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan unit


kerja terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. c. Tersusunnya konsep tata hubungan kerja Penyelia Mitra Tani (PMT). Pada kegiatan ini telah dilakukan beberapa kunjungan ke beerapa provinsi dalam rangka mendapatkan data dan bahan yang diperlukan untuk penyusunan rancangan keputusan/ peraturan Menteri Pertanian tentang tata hubungan kerja. Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 136,750,000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 126.351.875,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 92,40 %. 7. Pembinaan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Pertanian Pada tahun ini telah dilakukan koordinasi penyusunan NSPK bidang pertanian dengan melibatkan pegawai dan pejabat dari keortalaan dari unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian serta melaksanakan kunjungan ke kantor Dinas Pertanian yang terdapat di provinsi/ daerah. Kegiatan ini telah menghasilkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, serta pendukung lainnya pada sektor pertanian. Pelaksanakan kegiatan ini pada umumnya dilakukan di Jakarta dan Bogor – Jawa Barat selain itu dilakukan juga kunjungan ke beberapa provinsi. Pelaksanakan kegiatan ini pada umumnya dilakukan di Jakarta dan Bogor – Jawa Barat selain itu dilakukan juga kunjungan ke beberapa provinsi. Dilihat dari indikator input (masukan) dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 204.300.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 177.468.525,Personil yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 86,87 %. 8. Pembinaan Penyelia Mitra Tani (PMT) dalam rangka PUAP Bentuk pelaksanaan dari kegiatan ini adalah pembinaan penyelia mitra tani dan penyaluran honor penyelia mitra tani. Saat ini terdapat 1.270 orang PMT yang tersebar secara nasional. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan Pelaksanaan Pembinaan PMT dalam rangka PUAP. Pelaksanaan kegiatan di Jakarta, dan Bogor, waktu pelaksanaanya disesuaikan dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Tahun Anggaran 2011 dengan melibatkan Tim PUAP Pusat, Tim PUAP Propinsi maupun Kabupaten/Kota, serta Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) selaku sekretariat Tim PUAP Propinsi. Selain itu, juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan, koordinasi, dan pemantauan PMT yang berlokasi di propinsi.


Dilihat dari indikator input (masukan) dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 26.070.500.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 22.082.385.200,Personil yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi Biro Organisasi dan Kepegawaian dan BPTP Lingkup Kementerian Pertanian selaku sekretariat teknis yang semuanya telah memberikan kontribusi untuk kegiatan ini. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 84,70 %. 9. Fasilitasi Reformasi Birokrasi Pada tahun 2011 Output Reformasi Birokrasi memiliki target kinerja sebanyak 3 laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat tercapai secara efisien dan efektif. Capaian – capaian kinerja dapat dirinci sebagai berikut : Hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi reformasi birokrasi sebagai berikut: 1.

Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014.

2.

Berita Acara Hasil Evaluasi Jabatan Kementeian Pertanian yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian PAN dan RB, dan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

3.

Laporan Pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Menindaklanjuti surat dari Badan Perencanaan Pembagunan Nasional (Bapennas) Nomor 0837/D.III/02/2011 tentang Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik oleh Kementerian/Lembaga, telah disusun laporan hasil pelaksanaan monitoring Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di lingkungan Kementerian Pertanian. Laporan hasil monitoring tersebut juga merupakan gambaran umum tentang proses penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang telah dimulai tahun 2008. Proses ini masih tetap berjalan dan terus disempurnakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi.

4.

Laporan Pelaksanaan kegiatan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) adalah alat ukur untuk menilai kemajuan instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di instansinya dengan menggabungkan penilaian indikator kuantitatif dan kualitatif. PIAK mengukur apakah suatu instansi telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannya. Unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang akan dinilai adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan Badan Karantina Pertanian. Sekretariat Jenderal merupakan unit kerja yang wajib mengikuti penilaian PIAK sampai mendapat nilai dengan


kategori baik (minimal 6.0). Sedangkan untuk 2 (dua) unit kerja lainnya ditetapkan oleh Inspektur Jenderal dengan melihat kemampuan unit kerja yang bersangkutan dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi. Pelaksanaan kegiatan di Jakarta, dan Bogor, waktu pelaksanaanya disesuaikan dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Tahun Anggaran 2011 dengan mengundang narasumber dari instansi terkait, unit kerja penanggungjawab program dan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dan melibatkan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan refomrasi birokrasi pada unit pelaksana teknis (UPT) yang berlokasi di propinsi. Dilihat dari indikator input (masukan), dana untuk kegiatan ini telah tersedia sebesar Rp. 1.100.175.000,- Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 949.547.400,-. Tim kerja Reformasi Birokrasi yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian selaku Fasilitator dan Tim kerja RB lingkup Kementerian Pertanian serta dari pihak Kementerian PAN & RB dan Kementerian Keuangan, semuanya telah memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang Reformasi Birokrasi yang ada pada Kementerian Pertanian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 86,31 %. 10. Penyusunan Program dan Rencana Kinerja Kegiatan ini berbentuk koordinasi antar pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi penyusunan penetapan kinerja tahun 2011 dan rencana kinerja tahun 2012 lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kegiatan ini menghasilkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2012 Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kegiatan ini secara administratif dilaksanakan di jakarta sedangkan untuk koordinasi dan sinkronisasi rencana kegiatan dilaksanakan di bogor – jawa barat dan dilaksanakan pada triwulan I dan II tahun 2011. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia Rp.74,500,000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 67.877.400,-. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari bagian tatalaksana dan RB khususnya subbagian tata usaha selaku fasilitator perencanaan lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 91,11 %. 11. Pengelolaan Anggaran Kegiatan ini berbentuk fasilitasi pengelolaan anggaran lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian dimana kegiatan ini meliputi a.

Penggandaan Pedoman dan Rencana Operasional Kegiatan

b. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan yang telah dilakukan sebanyak 5 Kali, hal ini akibat dari revisi anggaran yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2011.


c.

Penyusunan KAK dan RAB untuk kegiatan – kegiatan revisi TA. 2011

d. Penyaluran honor pengelola keuangan e.

Pelaksanaan kegiatan sekretariat keuangan Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan beberapa laporan tentang pengelolaan anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kegiatan ini hampir seluruhnya merupakan kegiatan administratif anggaran dan pengelola keuangan sehingga sebagian besar kegiatan dilaksanakan di kantor pusat Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia Rp. 1.138.749.000,Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 947.189.627,-. Sumber daya yang terlibat dalam kegiatan ini semuanya berasal dari Sekretariat Keuangan Biro Organisasi dan Kepegawaian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 83,18 %. 12. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan ini berbentuk koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2012 lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian, meliputi : a.

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Per Output dan sub output Biro Organisasi dan Kepegawaian.

b. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan – kegiatan lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian. c.

Finalisasi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian TA. 2012

d. Finalisasi Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian TA. 2012 Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia Rp.148.300.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 117.598.500,-. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari bagian tatalaksana dan RB khususnya subbagian tata usaha selaku fasilitator anggaran lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 79,30 %. 13. Ketatausahaan dan Pelaporan Kinerja di Bidang Organisasi dan Kepegawaian Pelaksanaan kegiatan “Ketatausahaan dan Pelaporan Kinerja dibidang Organisasi dan Kepegawaian”, Tata Usaha Biro lebih banyak berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan pembinaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi berbagai kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian.


Kegiatan – kegiatan suboutput ini terdiri dari : a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja lingkup biro telah dilakukan sebanyak 4 Kali dengan melibatkan seluruh pejabat eselon dan PPK lingkup biro. b. Fasilitasi penyelenggaraan proses pengadaan – pengadaan yang dimiliki oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian meliputi; Pengadaan Komputer dan Peralatannya, Pengadaan Alat Pengolah Data dan Multimedia, Pengadaan Kendaraan, dan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung. c. Fasilitasi pengadaan name tag pegawai lingkup Sekretariat Jenderal yang berjumlah 1.112 orang. d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Organisasi dan Kepegawaian sebanyak satu buah, Penyusunan Laporan Bulanan selama tahun 2011 sebanyak 12 buah, Penyusunan Laporan Simonev per triwulan selama tahun 2011 sebanyak 4 buah. e. Kegiatan lainnya yang meliputi surat menyurat, fasilitasi rapat pimpinan lingkup Sekretariat Jenderal, fasilitasi bidang kepegawaian lingkup biro, fasilitasi lalu lintas keuangan, dan fasilitasi operasinal pimpinan lainnya. Teknis administrasi dilakukan secara rutinitas selama tahun berjalan sedangkan untuk koordinasi lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian dilakukan secara triwulan sekali yang dilaksanakan di Jakarta, Bekasi dan Bogor. Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 641.005.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 544.017.000,-Personil yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya secara aktif dalam hal fasilitasi operasional lingkup Biro. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 84,87 %. 14. Penyusunan Laporan SAI dan SABMN Kegiatan penyusunan Laporan SAI Dan SABMN dilakukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan administrasi kegiatan yang akan berakibat pada laporan keuangan dan barang milik negara pada Tahun Anggaran 2011. Kegiatan – Kegiatan pada suboutput ini meliputi : a. Rekonsiliasi pencairan dana antara perhitungan saldo internal dengan saldo yang ada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V yang dilakukan sebanyak 12 kali dalam satu tahun. b. Penyusunan Laporan SAK (Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan) dan Simak BMN Semester I serta semester II Tahun Anggaran 2011, total sebanyak 4 buah laporan. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan selama tahun berjalan. Untuk penyusunan laporan dilakukan pada semester I dan semester II. Kegiatan penyusunan dilakukan di Kantor Pusat sedangkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan di Bogor dan Bandung.


Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini telah tersedia sebesar Rp. 84.450.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 62.550.700,-Personil yang terlibat dalam kegiatan ini berjumlah 5 orang dari Biro Organisasi dan Kepegawaian selaku Tim SAI Biro, dan semuanya telah memberikan peran aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 74,07 %. 15. Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai Bentuk kegiatan ini adalah pelatihan secara terintegrasi yang dilaksanakan untuk menciptakan iklim dan budaya kerja sama kerja yang kondusif demi peningkatan kinerja. Penyelenggaraan kegiatan ini melibatkan 26 orang sebagai panitia yang bekerja sama dengan pihak event organizer dari Mandala 386. Peserta dari kegiatan ini berjumlah 163 orang yang semuanya berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kegiatan ini dilakukan pada akhir tahun anggaran 2011 tepatnya pada bulan desember. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Bandung – Jawa Barat. Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 460.300.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 397.740.000,-. Kegiatan ini melibatkan seluruh pegawai lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian yang telah berperan aktif dalam setiap sesi pelaksanaan kegiatan. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 86,41 %. 16. Peningkatan Kerja Sama Antar Negara ASEAN Bentuk dari kegiatan ini adalah fasilitasi pertemuan atau sidang antar menteri pertanian dari regional Asia Tenggara. Kegiatan ini dihadiri oleh para delegasi dari negara – negara se-Asia Tenggara. Kegiatan ini merupakan kegiatan dukungan bagi kegiatan utama tentang Sidang AMAF ke-33 yang diselenggarakan oleh Pusat Kerja Sama Luar Negeri Setjen Kementan. Hal ini dilakukan sebagai akibat dari tidak terakomodirnya anggaran tambahan untuk kegiatan ini pada Pusat KLN sesuai dengan usulannya karena kebijakan dari DPR RI. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Oktober 2011 bertempat di Hotel Sultan, Jakarta Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 882.600.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 868.283.500,- Panitia yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari perwakilan setiap satker yang ada pada Sekretariat Jenderal dan pihak lain yang ikut membantu dalam penyelenggaraan kegiatan yang semuanya telah memberikan kontribusinya secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 98,38 %. 17. Koordinasi, Pembinaan, dan Pemantauan Penyuluh Pertanian Pendamping Kegiatan ini berbentuk survey menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang ditujukan kepada pejabat struktural di Badan Penyuluhan setiap provinsi


sebagai respondennya. Kegiatan ini dilakukan pada akhir tahun 2011. Pengumpulan data dilakukan pada Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 228.375.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 174.525.150,-. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini berjumlah 28 orang yang semuanya berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian dan dikirim ke provinsi – provinsi yang telah ditentukan. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 76,42 %. 18. Koordinasi, Pembinaan, dan Pemantauan Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Kegiatan ini berbentuk survey menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang ditujukan kepada pejabat struktural di salah satu UPT lingkup Kementerian Pertanian sebagai respondennya. Kegiatan ini dilakukan pada akhir tahun 2011. Pengumpulan data dilakukan pada Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 204.375.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 160.125.900,-. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini berjumlah 25 orang yang semuanya berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian dan dikirim ke UPT Lingkup Kementerian Pertanian di provinsi – provinsi yang telah ditentukan. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 78,35 %. 19. Layanan Perkantoran Pada tahun 2011 kegiatan Layanan Perkantoran memiliki target kinerja sebanyak 12 Bulan Layanan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat tercapai secara efisien dan efektif. Kegiatan ini terdiri dari Penyaluran Tunjangan Kinerja Kegiatan untuk pegawai lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian sebanyak 166 orang selama 12 bulan layanan TA. 2011 dan Pemeliharaan barang yang ada di Biro Organisasi dan Kepegawaian selama 12 bulan TA. 2011 meliputi Kendaraan, AC, Komputer, Mesin Fotocopy, Penggantian Suku Cadang Alat Kesehatan. Dalam kegiatan ini juga terdapat sisa blokir dari dana tunjangan kinerja sebesar 25.500.000.000,- dimana semula alokasi tersebut akan digunakan untuk mengakomodir kebutuhan anggaran tambahan untuk satuan kerja lingkup Sekretariat Jenderal Kementan tetapi pembahasan anggaran dengan DPR RI tentang revisi tersebut tidak terlaksana hingga batas akhir waktu revisi anggaran. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 26.140.470.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 618.338.387,-. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Sekretariat


Keuangan Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah bekerja dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 2,37 %. 20. Pengadaan Komputer dan Peralatannya Pada tahun anggaran 2011 ini telah diadakan untuk mengadakan perangkat komputer dan peralatannya meliputi : a. Notebook PC sebanyak 10 unit b. Desktop PC sebanyak 12 unit c. Tablet PC sebanyak 7 unit d. Printer sebanyak 10 unit e. Scanner sebanyak 1 unit Proses pengadaan barang seluruhnya telah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pada Instansi Pemerintah. Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp.305,000,000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 282.530.000,-. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pejabat Pengadaan, Panitia Pemeriksa Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen serta Tim Pendukung Biro Organisasi dan Kepegawaian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 92,48 %. 21. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Multimedia Pada tahun anggaran 2011 ini telah diadakan untuk mengadakan perangkat Alat Pengolah Data dan Multimedia meliputi : a. LCD Projector sebanyak 4 unit b. Camera SLR sebanyak 1 unit c. Screen Projector sebanyak 1 unit d. Mesin Tik Manual sebanyak 1 unit e. Conference Sys sebanyak 1 set Proses pengadaan barang seluruhnya telah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pada Instansi Pemerintah. Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 167.000.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 136.220.000,-. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pejabat Pengadaan, Panitia Pemeriksa Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen serta Tim Pendukung Biro Organisasi dan Kepegawaian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 81,57 %.


22. Pengadaan Kendaraan Pada tahun anggaran 2011 ini telah diadakan untuk mengadakan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 meliputi :  Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 16 unit dan  Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 12 unit Proses pengadaan barang seluruhnya telah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pada Instansi Pemerintah. Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 4.530.000.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 4.385.956.000,-. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen serta Tim Pendukung Biro Organisasi dan Kepegawaian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 96,82 %. 23. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Pada tahun anggaran 2011 ini telah diadakan untuk mengadakan Peralatan dan Perlengkapan Gedung meliputi :  Trolly sebanyak 1 unit  Panaboard sebanyak 1 unit  Air Conditioner sebanyak 1 unit  Brankas sebanyak 1 unit Proses pengadaan barang seluruhnya telah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pada Instansi Pemerintah. Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 45.800.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 26.400.000,-. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pejabat Pengadaan, Panitia Pemeriksa Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen serta Tim Pendukung Biro Organisasi dan Kepegawaian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 57,64 %.  Meningkatnya kualitas perencanaan, pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai. 1. Penyusunan Data Kepegawaian (SIMPEG) Pada tahun ini telah tersusunnya bazetting PNS terdiri dari validasi jumlah PNS per Oktober 2011 sebanyak 22.902 orang.


1. menurut tingkat pendidikan S3 : 475 orang S2 : 3.396 orang S1/D4 : 6.894 orang S0/D3 : 1.613 orang

SLTA SLTP SD

: 8.615 orang : 758 orang : 1.151 orang

2. menurut jenis kelamin Pria : 15.120 orang Wanita : 7.782 orang Tersusunnya database Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertanian antara lain perubahan data Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian, Jabatan Struktural Eselon I, II, III biodata pejabat struktural. Tersusunnya nominatif bazetting Pegawai Negeri sipil menurut Eselon I masingmasing periode tahun 2011. Daftar validasi PNS yang mencapai batas usia pensiun. Kegiatan penyusunan data pegawai rapat Koordinasi Regional di Solo Provinsi Jawa Tengah dengan peserta terdiri dari unit Eselon I yang membidangi Kepegawaian serta unit pelaksana teknis (UPT) yang terkait sebanyak 40 (empat puluh) peserta. Sedangkan Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan konfirmasi Pengolahan data dilakukan validasi data di Provinsi, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Jawa Barat, Jawa Tengah. Lampung. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan sebesar Rp.333,200,000 ,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 323.241.550,Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 97,01 %. 2. Penilaian Kompetensi Pegawai Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Sepanjang tahun 2011, telah dilaksanakan 5 (lima) kali Penilaian Kompetensi Pegawai diantaranya adalah: a. Penilaian Kompetensi Calon PNS tahun 2011 yang dilaksanakan di Cipayung tanggal 11 April 2011 (termasuk dalam rangkaian kegiatan Pembekalan Calon PNS) b. Penilaian Kompetensi PNS pengangkatan tahun 2011 yang dilaksanakan di Gedung A Kantor Pusat Kementerian Pertanian di bulan Oktober tahun 2011 c. Penilaian Kompetensi PNS Golongan III/a – IV/a (Fungsional Umum) Bagian I yang dilaksanakan di Gedung A Kantor Pusat Kementerian Pertanian di bulan Nopember tahun 2011


d. Penilaian Kompetensi PNS Golongan III/a – IV/a (Fungsional Umum) Bagian II yang dilaksanakan di Gedung A Kantor Pusat Kementerian Pertanian di bulan Nopember tahun 2011. Penilaian Kompetensi PNS (Funsional Umum) Balai Besar Pelatihan Pertanian yang dilaksanakan di Lembang – Bandung di bulan Desember tahun 2011.

Berikut Realisasi kegiatan Penilaian Kompetensi Pegawai Sekretariat Jenderal TA. 2011 : No.

Kegiatan

Realisasi 2011

1

Penilaian Kompetensi CPNS Pengangkatan 2011

75 orang

2

Penilaian Kompetensi PNS Pengangkatan 2011

52 orang

3

Penilaian Kompetensi PNS Golongan III/b – IV/a Bagian I

58 orang

4

Penilaian Kompetensi PNS Golongan III/b – IV/a Bagian II

58 orang

5

Penilaian Kompetensi dan Pengolahan Hasil Penilaian Kompetensi PNS (Funsional Umum) Balai Besar Pelatihan Pertanian

40 orang

6

Pengolahan Hasil Penilaian Kompetensi PNS Pengangkatan 2011

52 orang

7

Pengolahan Hasil Penilaian Kompetensi PNS Golongan III/b – IV/a Bagian I

58 orang

8

Pengolahan Hasil Penilaian Kompetensi PNS Golongan III/b – IV/a Bagian II

58 orang

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 274.000.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 150.622.400,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 54,97 %.


3. Analisa Kompetensi Pegawai Hasil analisis kompetensi adalah tersusunnya dokumen/Buku teknis dan tata cara analisis kompetensi jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal sebanyak 117 kompetensi PNS dari 8 Eselon II meliputi antara lain : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kepala Biro Perencanaan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri Kepala Pusat data dan Sistem Informasi Pertanian Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Analisis kompetensi Jabatan Struktural Eselon III Analisis kompetensi Jabatan Struktural Eselon IV. Terselenggaranya pelaksanaan untuk Kegiatan Analisis Kompetensi Jabatan setiap pemegang jabatan berpedoman pada Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2011. Dilihat dari Indikator input (masukan) berupa dana yang tersedia sebesar Rp. 175,500,000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 171.083.550,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 97,48 %. 4. Penyusunan dan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Bidang Kepegawaian Kegiatan sosialisasi petunjuk pelaksanaan bidang kepegawaian T.A. 2011 dilaksanakan untuk memaparkan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Diikuti oleh 30 (Tiga puluh) pegawai lingkup Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia Rp 158.750.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 156.891.950,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 98,83 %. 5. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Pelaksanaan Ujian Dinas Tk.I dan Ujian KPPI tahun 2011 Periode Pebruari yang dilaksanakan di 4 (empat) wilayah diantaranya Pusat, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa Timur, sedangkan periode November dilaksanakan di 5 (lima) wilayah diantaranya Pusat, Sulawesi, Sumatera, Yogyakarta dan Jawa Timur sebagai berikut :


No 1 2 3 4

Kegiatan Rencana Realisasi % Ket Lemhannas Diklatpim Tk.III 60 60 Diklatpim Tk.IV 61 61 Tugas Belajar a. Luar Negeri 7 7 b. Dalam Negeri 55 55 Rekapitulasi Peserta Ujian Dinas dan Ujian KPPI Kementerian Pertanian Tahun 2011 No

1 2

Kegiatan

Ujian Dinas Ujian KPPI

Periode Pebruari November Rencana Realisasi Rencana Realisasi 116 39 176 160 258 223 268 224

Ket

Diklat Prajabatan Rekapitulasi Peserta Prajabatan Golongan III (reguler) Kementerian Pertaian Tahun 2011 No 1

Jumlah Peserta 1036

Lokasi Diklat

Ket

PPMKP CIAWI

Rekapitulasi Peserta Prajabatan Golongan II (reguler) Kementerian Pertaian Tahun 2011 No 1

Jumlah Peserta 616

Lokasi Diklat

Ket

PPMKP CIAWI

Dilihat dari Indikator input (masukan) berupa dana sebesar Rp 493.600.000,- Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 444.708.300,-sedangkan Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 90,09 %. 6. Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Pembinaan etika dan disiplin PNS terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh PNS yang melakukan pelanggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983. Berdasarkan aduan yang telah ditindaklanjuti dengan sidang Tim Etika Kementerian Pertanian diputuskan yang terdiri dari sebagai berikut : a.

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun berjumlah 2 orang b. Diberhentikan dengan hormat berjumlah 9 orang c. Pemberian Izin Cerai berjumlah 2 orang.


Adapun yang sudah diproses terdiri dari unit kerja eselon I diantaranya dari Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Badan Karantina Pertanian, Badan Litbang Pertanian dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sedangkan Ada beberapa hasil sidang Tim Etika yang keputusan dikembalikan ke Eselon I karena wewenang Eselon I dan juga masih ada yang di pending dikarenakan masih perlu data-data yang akurat dan yang mendukung untuk membuat keputusan, terdapat juga beberapa aduan masyarakat yang terkait penipuan, pemalsuan yang dilakukan oleh oknum PNS Kementerian Pertanian. Aduan tersebut sulit untuk ditindaklanjuti dikarenakan keterbatasan informasi maupun sarana dan prasarana serta dukungan dana yang tersedia. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia Rp115,200,000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 105.153.500,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 91,28 %. 7. Penyelenggaraan Baperjakat, Pelantikan Pejabat, dan Sumpah Pegawai a. Terselenggaranya Rapat Baperjakat I Rapat Baperjakat I menghasilkan Keputusan Menteri Pertanian No.3840/Kpts/KP.330/9/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b Kementerian Pertanian yang ditetapkan pada tanggal 7 September 2011, yang mengangkat 21 (dua puluh satu orang) pejabat yang terdiri dari 14 (empat belas) orang pejabat Eselon II-a dan 7 (tujuh) orang pejabat Eselon II-b sebagai berikut:

No.

Unit Eselon I

Pejabat Eselon II-a

Pejabat Eselon II-b

1

Sekretariat Jenderal

2 orang

-

2

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

1 orang

-

3

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

4 orang

1 orang

4

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

3 orang

1 orang

5

Direktorat Jenderal Holtikultura

1 orang

-


6

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

2 orang

-

7

Badan Ketahanan pangan

1 orang

-

8

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian

-

3 orang

9

Badan Karantina Pertanian

-

2 orang

14 orang

7 orang

Jumlah

b. Terselenggaranya Pelantikan dan Sumpah Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b Kementerian Pertanian Seluruh Pejabat Struktural yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.3840/Kpts/KP.330/ 92011 mengikuti Pelantikan dan Sumpah Jabatan oleh Menteri Pertanian yang dihadiri oleh Pejabat Struktural Eselon I, II, III, dan IV Kementerian Pertanian. Dengn rincian jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Pelantikan dan Sumpah Jabatan berjumlah 21 (dua puluh satu) orang. c.

Terselenggaranya Serah Terima Jabatan Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Pejabat - pejabat Struktural Lingkup Sekretariat Jenderal yang telah dilantik dan mengikuti sumpah jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.3840/Kpts/KP.330/92011 mengikuti Serah Terima Jabatan yang dihadiri oleh Pejabat Struktural Eselon I, II, III, dan IV Kementerian Pertanian. Serah Terima Jabatan yang diselenggarakan yaitu antara : 1. Kepala Biro Perencanaan sebelumnya (Dr. Ir. Mat Syukur, MS) dan Kepala Biro Perencanaan yang baru (Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, M.Sc). 2. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Partanian sebelumnya (Ir. Gayatri Karyawati Rana, MS) dan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Partanian yang baru (Ir. Suharyono)

d. Terselenggaranya Serah Terima Jabatan Wakil Menteri Kementerian Pertanian Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159/M/Tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2011, maka diberhentikan Wakil Menteri Pertanian (lama) Sdr. Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, M.S. dan diangkat Wakil Menteri Pertanian (baru) Sdr. Dr. Rusman Heriawan, SE, M.Si.


Serah Terima Jabatan Wakil Menteri dihadiri oleh Pejabat Struktural Eselon I dan II Kementerian Pertanian. e.

Terselenggaranya Sumpah Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk Tahun Anggaran 2011 telah merealisasikan penyelenggaraan Sumpah Pegawai Negeri Sipil, dengan jumlah pegawai yang disumpah sebanyak 110 orang PNS Kementerian Pertanian, dengan rincian sebagai berikut: NO.

UNIT KERJA

JUMLAH (ORANG)

REALISASI (ORANG)

1

Biro Perencanaan

14

11

2

Biro Organisasi dan Kepegawaian

18

16

3

Biro Hukum dan Informasi Publik

19

19

4

Biro Keuangan dan Perlengkapan

11

6

5

Biro Umum dan Humas

13

11

6

Pusat Kerjasama Luar Negeri

16

14

7

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

21

20

8

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

18

13

130

110

Jumlah

Waktu Pelaksanaan Serah Terima Jabatan Wakil Menteri Kementerian Pertanian yaitu pada tanggal 21 Oktober 2011. Tempat Pelaksanaan Serah Terima Jabatan Wakil Menteri Kementerian Pertanian yaitu di Aula Gedung D Lantai Dasar Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia Rp 187.650.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 134.394.950,- Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 71,62 %. 8. Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan/Kehormatan Kementan Sebagai upaya memberikan motivasi peningkatan kinerja PNS langkah pemerintah dan Kementerian Pertanian memberikan Tanda Kehormatan dari Presiden RI berupa


Satya Lancana Pembangunan bagi Kepala Daerah, Satya Lancana Wira Karya bagi pejabat / PNS dan Satya Lancana Karya Satya bagi PNS yang dinilai berdasar keteladan dan masa kerja, sedangkan penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Wira Karya disematkan dalam rangka kegiatan PENAS ke-XIII tahun 2011 di Tenggarong, Kutaikartanegara Kaltim. Selain itu, Menteri Pertanian juga memberikan penghargaan bagi PNS maupun kepada petani di seluruh Indonesia yang mempunyai prestasi di daerahnya dan berdampak keluar daerahnya, rekapitulasinya sebagai berikut : No 1 2 3 4 5

Uraian TK Bintang SL Pembangunan SL Wira Karya SL Karya Satya Penghargaan Mentan

Rencana 1 26 33 965 256

Realisasi 1 23 23 963 256

%

Ket

Dilihat dari indikator Input (masukan) dana yang tersedia Rp. 368.550.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 338.744.100,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 91,91 %. 9. Penataan Arsip Kepegawaian Kementerian Pertanian Kegiatan Penataan Arsip Kepegawaian Sekretariat Jenderal meliputi kegiatan penataan arsip kepegawaian Golongan I sampai dengan Golongan IV lingkup Sekretariat Jenderal dan Golongan IV Unit Eselon I lainnya lingkup Kementerian Pertanian. Hasil Kegiatan : a. Tertatanya Dokumen tiap-tiap pegawai Sekretariat Jenderal dari Golongan I s.d. Golongan IV berdasarkan unit eselon II masing-masing dengan baik dan sistematis. b. Tertatanya Dokumen pegawai Kementerian Pertanian Golongan I IV berdasarkan unit eselon I masing-masing dengan baik dan sistematis. b. Terkumpulnya Data Pegawai (Daftar Riwayat Hidup, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat Pertama s.d. terakhir, Karpeg, Kartu Taspen, Karis/Karsu, Kartu Askes, dll) c. Terkumpulnya Daftar Riwayat Hidup Pegawai dalam bentuk softcopy (komputerisasi) d. Terlaksananya penggandaan berkas kepegawaian. e. Tersusunnya arsip kepegawaian yang dinamis Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia Rp38,200,000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 36.908.350,-. Personil yang terlibat dalam


kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 96,62 %. 10. Pembinaan SDM Aparatur Seketariat Jenderal Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pembinaan Mental Spiritual dan Jasmani SDM Aparatur Sekretariat Jenderal sehingga kualitas, prestasi kerja, dan disiplin serta etos kerja para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal menjadi lebih meningkat. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 199.650.000. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 158.399.750,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 79,34 %. 11. Sosialisasi Penyusunan Penilaian Sistem Kinerja Individu (SKI) Kegiatan Sosialisasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian. Melakukan persamaan persepsi dengan pertemuan dan teknis rencana penyusunan sasaran kinerja individu di Kementerian Pertanian. Sistem penilaian kinerja pegawai memperhatikan sasaran kinerja yang telah dicapai dengan realisasi dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan rincian tugas setiap Pegawai Negeri Sipil. Tempat pelaksanaan Penilaian SKI ini untuk kegiatan Sosialisasi Penyusunan Penilaian Sistem Kinerja Individu (SKI) di D.I Yogyakarta. Sedangkan untuk Koordinasi dan Konsolidasi wilayah/upt di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Bengkulu dan Jawa Barat. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 159.700.000 . Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 124.889.800,Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 78,20 %. 12. Penyusunan Formasi Pegawai Hasil koordinasi rapat penyusunan formasi dan pendataan kebutuhan formasi serta mendasari kebutuhan teknis ini adalah untuk kebutuhan Dokter Hewan, Hama Penyakit Tanaman, Medik Veteriner, Paramedik, POPT, Peneliti, dan lain-lainnya


sebanyak 1308 (Seribu tiga ratus delapan) formasi dengan ajuan rencana formasi sebagai berikut : - S2 sebanyak 70 - S1 sebanyak 598 - D3/SM sebanyak 240 - SLTA sebanyak 400 Hasil Penyusunan untuk diusulkan Formasi Tahun 2011 ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang ditandatangani Atas Nama Menteri Pertanian, Sekretaris Jenderal Nomor Surat 907/KP.130 /A/03/2011 tanggal 31 Maret 2011. Pelaksanaan rapat penyusunan dan koordinasi penyusunan formasi di Bandung Jawa Barat dengan jumlah peserta 25 (dua puluh lima) peserta dari Kepegawaian unit eselon I dan upt teknis Kementerian Pertanian. Sedangkan inventarisasi kebutuhan pegawai di wilayah UPT teknis, di Provinsi Jawa Barat (upt teknis, Lembang, Bandung, Banten, Subang) Jawa Tengah (Semarang), Lampung (Bandar lampung). Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.116.900.000 ,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 100.292.600,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 85,79 %. 13. Pengembangan Pegawai Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp113,000,000,. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 54.692.000,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari intern Biro Organisasi dan Kepegawaian dan unit kerja terkait yang kesemuanya telah memberikan kontribusinya. Sedangkan dilihat dari indikator output(keluaran), kegiatan ini telah memberikan output (keluaran) berupa tersusunnya sebuah laporan pengembangan sumberdaya manusia Sekretariat Jenderal. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 48,40 %. 14. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal Berikut Realisasi kegiatan Pengelolaan Administrasi:

No. 1 2 3 4 5

Kegiatan Formasi Pengangkatan CPNS Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Kartu Pegawai Kartu Isteri/Kartu Suami

Realisasi 2011

92 65 58 47


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24

25 26 27 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

Kartu TASPEN Kartu ASKES Validasi SIMPEG Inpassing Gaji Kenaikan Pangkat Kenaikan Gaji Berkala Pemberhentian/Pensiun Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Ujian Dinas Ujian KPPI Prajabatan a. Seleksi Tenaga Honorer b. Seleksi Pelamar Umum Diklatpim III Diklatpim IV Tugas Belajar Lemhanas Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis Izin Belajar Cuti Pegawai : a. Cuti Tahunan b. Cuti Alasan Penting c. Cuti Bersalin Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai : a. Pelanggaran PP 53 Tahun 2010 b. Proses Izin Cerai Pemberian Penghargaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Formulir Pengembalian Tabungan Perumahan PNS (Taperum) Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Ujian Dinas Ujian KPPI Prajabatan a. Seleksi Tenaga Honorer b. Seleksi Pelamar Umum Diklatpim III Diklatpim IV Tugas Belajar Lemhanas Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis Izin Belajar Cuti Pegawai : a. Cuti Tahunan

37 60 1229 1159 172 655 39 10 7 93 2 6 13 16 18 33 30 19 8 2 1 54 0 77 10 7 93 2 6 13 16 18 33 30


24

25 26 27

b. Cuti Alasan Penting c. Cuti Bersalin Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai : c. Pelanggaran PP 53 Tahun 2010 d. Proses Izin Cerai Pemberian Penghargaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Formulir Pengembalian Tabungan Perumahan PNS (Taperum)

19 8 2 1 54 0 77

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia Rp.350,500,000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 320.627.000,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 91,48 %. 15. Pelayanan Kesehatan Pegawai Pada Tahun Anggaran 2011 Poliklinik Kementerian Pertanian telah melakukan pelayanan kesehatan terhadap pegawai, keluarga, dan pensiunan pegawai Kementerian Pertanian berupa pelayanan kesehatan tingkat dasar yang meliputi : 1. Pelayanan berobat umum 2. Pelayanan berobat gigi 3. Pelayanan pemeriksaan laboratorium 4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan KB 5. Pelayanan Rujukan Askes 6. Pelayanan Emergensi dan P3K 7. Pelayanan Ambulance Jumlah kunjungan berobat di Poliklinik Kementerian Pertanian sampai dengan bulan November 2011 adalah sebagai berikut : 1. Pasien berobat umum : 10.800 orang 2. Pasien berobat gigi : 3.480 orang 3. Pasien pemeriksaan lab : 1.275 orang 4. Pasien KIA / KB : 85 orang 5. Pasien Rujukan Askes : 17 orang 6. Pasien Darurat/Emergensi : 55 orang 7. Pelayanan Ambulance : 27 orang Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.202.450.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 1.037.040.700,Sumber Daya Manusia di Poliklinik Kementerian Pertanian berjumlah 38 orang, terdiri dari : 1. Dokter Umum : 11 orang 2. Dokter Gigi : 6 orang


3. Tenaga Paramedis : 10 orang 4. Analis Laboratorium : 3 orang 5. Staf Administrasi : 7 orang 6. Pengemudi Ambulance : 1 orang Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 86,24 %. 16. Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Tahun Angaran 2011 masih diarahkan pada pemantauan dan pemotretan secara langsung terhadap pelaksanaan K3 di UPT lingkup Kementerian Pertanian, Serta pelaksanaan Sosialisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja telah dilaksanakan di Banjarmasin – Kalimantan Selatan pada tanggal 3 s/d 4 Juli 2011 dengan jumlah peserta 25 orang dan Yogyakarta pada tanggal 20 s/d 22 Oktober 2011 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Pada Tahun Anggaran 2011 sampai dengan bulan November 2011 pemantauan telah dilaksanakan di 7 Provinsi yaitu : 1. Pontianak - Kalimantan Barat 2. Balikpapan – Kalimantan Timur 3. Banjarmasin – Kalimantan Selatan 4. Surabaya – Jawa Timur 5. Yogyakarta – DIY 6. Bogor – Jawa Barat 7. Lembang – Jawa Barat 8. Banten – Banten Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 339.154.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 330.620.200,Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari intern Biro Organisasi dan Kepegawaian khususnya Subbag Kepegawaian dan Poliklinik serta unit kerja eselon I terkait yang kesemuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 97,48 %. 17. Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil Setjen Kementan Hasil kegiatan Pembekalan CPNS Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yaitu terlaksananya kegiatan persiapan pembekalan CPNS, terselenggaranya kegiatan pembekalan CPNS yang diikuti oleh 75 (tujuh puluh lima) orang CPNS. Waktu pelaksanaan Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu pada tanggal 8 – 12 April 2011. Lokasi pelaksanaan Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu di Hotel Purnama – Cipayung dan Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 127.000.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 119.357.000,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan,


Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 93,98 %. 18. Workshop Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Materi kebijakan teknis ini memuat antara lain karakteristik sistem yang terkoneksi secara online antara Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pertanian. Kegunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian antara lain proses pelayanan kepegawaian yang meliputi bagaimana teknis penetapan NIP, pencetakan surat keputusan, teknis kenaikan pangkat, penetapan dan pencetakan surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun dan untuk updating data mutasi dan lain-lain. Terselenggaranya workshop Penerapan system aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang lingkup Eselon I dan UPT. Hasil workshop berupa tersusunnya Surat Ke putusan Menteri Pertanian Nomor 42.25.1/Kpts/OT.160/11/2011 tentang Penunjukan User dan Administrator SAPK. Terselenggaranya workshop. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 168.400.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 162.475.900,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 96,48 %. 19. Koordinasi Pengolahan Data Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Hasil Pelaksanaan Pengolahan data Kartu Pegawai Elektronik di lingkungan Kementerian Tahun 2011 telah dilakukan pelaksanaan pengolahan data Kartu Pegawai Elektronik sejumlah 1585. Dengan perincian sebagai berikut:  

Tahap Pertama di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian di wilayah Provinsi Jawa Barat (Bandung dan Subang) sebanyak 613 pegawai dan Bandar lampung sekitar 433 Pegawai Negeri Sipil. Tahap Kedua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian di wilayah Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 303 pegawai dan di Denpasar Provinsi Bali sebanyak 236 Pegawai Negeri Sipil.

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 65.350.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 61.499.900,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 94,11 %.


20. Pembinaan dan Koordinasi Pegawai Diperbantukan dan Dipekerjakan

Lingkup

Sekretariat

Jenderal

yang

Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pegawai Sekretariat Jenderal Yang Diperbantukan dan Dipekerjakan T.A. 2011 dilaksanakan di wilayah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Diikuti oleh 82 (delapan puluh dua) Pegawai Sekretariat Jenderal Yang Diperbantukan dan Dipekerjakan di wilayah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Dengan jumlah materi sebanyak 10 buah. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 154.300.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 146.120.300,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 94,70%. 21. Monitoring Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 dan Perka BKN No. 21 Tahun 2010 Lingkup Kementerian Pertanian Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 117.000.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 79.890.600,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 68,28 %.  Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang administrasi kepegawaian (pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pension dan mutasi lainnya). 1. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pegawai Baru Pegawai (NIP) dan pengelola kepegawaian unit eselon I lingkup Sebagai tindak lanjut dari pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kemtan Tahun Anggaran 2011 sesuai alokasi formasi dari Kementerian PAN dan RB sejumlah 1692 formasi, telah dilakukan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk masing-masing yang telah lulus administrasi sejumlah 1599. Untuk pelaksanaan penetapan NIP tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 7 sampai dengan 9 Pebruari 2011.


Setelah mendapatkan Nota Persetujuan Teknis dan Nomor Induk Pegawai (NIP), maka masing-masing ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian sesuai formasi Tahun Anggaran 2011. Seluruh pelamar yang telah ditetapkan sebagai CPNS Kemtan T.A. 2011 telah mendapatkan pembekalan dan pengarahan langsung oleh Bapak Menteri Pertanian yang dilaksanakan di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian pada tanggal 7 April 2011. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pegawai Baru dilaksanakan di Hotel Accram – Cipayung pada tanggal 7 s/d 9 Pebruari 2011 yang dihadiri oleh pegawai Badan Kepegawaian Negara selaku Penetap Nomor Induk kementerian pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.159.975.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 86.517.700,- Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 54,08 %. 2. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, yang dalam pelaksanaanya dilakukan dalam 2 (dua) Periode yaitu periode April 2011 dan periode Oktober 2011. Untuk periode April 2011 berkas yang diusulkan untuk diproses sebanyak 1770 berkas. Pada periode Oktober 2011 berkas yang diusulkan untuk diproses sebanyak 971 berkas. Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat periode April dilaksanakan di Hotel Accram Tanggal 24 s/d 26 Pebruari 2011 dan periode Oktober dilaksanakan di Hotel Puncak Raya tanggal 08 s/d 10 September 2011. Dihadiri oleh Pegawai Badan Kepegawaian Negara dan Pengelola Administrasi Kepegawaian unit eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.243.125.000. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 241.995.750,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 99,54 %. 3. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Proses kenaikan jabatan fungsional dilingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret dan Oktober 2011, adapun berkas yang telah diproses sebanyak 1.312 berkas yang terdiri dari kenaikan jabatan fungsional sebanyak 335 berkas, pembebasan sementara sebanyak 329 berkas,


pengangkatan kembali sebanyak 96 berkas dan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional sebanyak 552 berkas. Periode pertama satu atap kenaikan pangkat jabatan fungsional dilaksanakan di Hotel Accram – Cipayung tanggal 12 s/d 14 Maret 2011 dan periode kedua satu atap kenaikan pangkat jabatan fungsional dilaksanakan di Hotel Puncak Raya – Bogor pada tanggal 10 s/d 12 Oktober 2011. Adapun pelaksanaan kegiatan ini di ikuti oleh pengelola kepegawaian 12 eselon I lingkup Kementerian Pertanian Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 186.150.000. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 150.618.600,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 80,91 %. 4. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pensiun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dalam pelaksanaanya dilakukan sepanjang tahun sesuai Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pensiun pegawai yang diusulkan untuk diproses. Untuk memberikan pelayanan yang optimal diupayakan pengusulan berkas pensiun ke BKN dan Setneg diusulkan minimal 6 (enam) bulan sebelum masuk TMT pensiun pegawai sehingga Surat Keputusan Pemberhentian atau pensiun pegawai dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran. Pada tahun 2011 proses penyelesaian pemberhentian dan pensiun pegawai dilingkungan Kementerian Pertanian sejumlah 494 pegawai. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 110.375.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 105.808.400,- Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 95,86 %. 5. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertanian Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian pada tahun 2011 ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak mendapat alokasi formasi CPNS mengingat ada kebijakan dari pemerintah tentang penundaan sementara atau moratorium penerimaan CPNS sehingga tidak dapat dilaksanakan yang semula direncanakan akan dilaksanakan di 33 propinsi pada bulan oktober 2011. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.139.040.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 27.050.000,- Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Bagian Mutasi


Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 2,37 %. 6. Apresiasi Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kemampuan kepada seluruh pejabat analis kepegawaian dan Calon Analis Kepegawaian di lingkungan Kementerian Pertanian telah dilaksanakan Apresiasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian tahun 2011. Apresiasi dilaksanakan pada bulan Juni 2011 di Malang dengan peserta sebanyak 38 orang, perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Wilayah Malang Kementerian Pertanian. Apresiasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dilaksanakan di Malang – Jawa Timur pada Tanggal 17 s/d 20 Mei 2011. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 126.200.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 125.982.450,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 99,83 %. 7. Apresiasi Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Kementerian Pertanian Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan yaitu di Palembang sebanyak 29 Peserta dan di Semarang sebanyak 33 peserta. Sebagai sarana untuk meningkatkan pembinaan dan pelayanan tersebut, maka tahun 2011 dilaksanakan apresiasi administrasi kepegawaian jabatan fungsional rumpun ilmu hayat yang pelaksanaannya pada bulan Juli 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2011 di Hotel Swarna Dwipa – Palembang dan tanggal 17 sampai dengan 19 Juli 2011 di Hotel Pandanaran - Semarang, yang merupakan Calon Pejabat Fungsional dan perwakilan dari pengelola kepegawaian di Pusat dan UPT seluruh Indonesia. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 205.475.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 201.517.500,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 98,07 %. 8. Apresiasi Kepegawaian Kementerian Pertanian Untuk memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan dibidang kepegawaian, diharapkan para pengelola kepegawaian dilingkungan Kementerian Pertanian memiliki kemampuan, keterampilan serta komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan diselenggarakannya Apresiasi Kepegawaian.


Pelaksanaan Apresiasi dilaksanakan pada bulan Juni 2011 dilaksanakan di Hotel Dana - Solo dengan peserta sebanyak 48 orang yang merupakan perwakilan pengelola kepegawaian dari setiap unit kerja Eselon I dilingkungan Kementerian Pertanian dan UPT Kemtan yang ada di wilayah D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 138.400.000,- Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 138.066.150,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 99,75 %. 9. Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan SDM Aparatur Pertanian Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan SDM Aparatur Pertanian Tahun Anggaran 2011 melibatkan seluruh pengelola kepegawaian Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Kepala Bagian Tata Usaha serta pengelola kepegawaian Unit Pelaksana Teknis setempat dengan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara, Sekretariat Negara dan Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan ini di ikuti oleh 109 peserta yang di laksanakan di Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (PPMKP Ciawi) pada tanggal 4 s/d 6 Mei 2011 untuk wilayah barat sedangkan untuk wilayah timur di ikuti oleh 105 peserta yang dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 11 Juni 2011 di PPMKP Ciawi. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 261.000.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 255.464.750,Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 97,88 %. 10. Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Kegiatan Diklat Fungsional Analis Kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian melibatkan seluruh calon Analis Kepegawaian dari tiap eselon I Kementerian Pertanian dan pejabat yang membidangi Analis Kepegawaian dari Badan Kepegawaian Negara. Hasil dari Kegiatan Diklat Fungsional Analis Kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian bahwa calon Analis Kepegawaian: 1. Mengetahui/memahami Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian didalam melakukan kegiatan-kegiatan analis kepegawaian.dan menyatukan persepsi didalam mengelola administrasi kepegawaian; 2. Terciptanya kesatuan persepsi didalam mengelola administrasi kepegawaian;


3. Terbentuknya panduan yang jelas bagi pemangku jabatan fungsional analis kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 4. Terciptanya kesepahaman akan peraturan perundangan-undangan yang berlaku didalam menyelesaiakan permasalahan jabatan fungsional analis kepegawaian; 5. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS khususnya bagi pemangku jabatan fungsional analis kepegawaian; 6. Sertifikasi Diklat Dasar Fungsional Analis Kepegawaian sebagai syarat Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian. Kegiatan ini dilaksanakan dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara Sukabumi pada tanggal 10 s/d 23 Nopember 2011 dengan jumlah peserta analis kepegawaian tingkat ahli sebanyak 33 orang dan analis kepegawaian tingkat terampil sebanyak 22 orang. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 400.620.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 378.694.750,Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 94,53 %. 11. Sosialisasi Pedoman Umum Mutasi Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan yaitu yang pertama di hotel Gumilang Regency Bandung pada tanggal 24 s/d 26 Oktober 2011 untuk wilayah barat dengan jumlah peserta sebanyak 43 peserta sedangkan yang kedua dilaksanakan di hotel royal safari garden, Cisarua – Bogor tanggal 28 s/d 30 Nopember 2011 wilayah jawa, kalimantan dan sulawesi sebanyak 44 orang. Kegiatan ini dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan yaitu yang pertama di hotel bumi asih – makassar tanggal 7 s/d 9 Nopember 2011 dengan jumlah peserta 52 orang yang berasal dari UPT lingkup Kemtan wilayah Sulawesi, kedua diadakan di hotel Madani – Medan tanggal 14 s/d 16 Nopember 2011 dengan jumlah peserta 43 orang berasal dari UPT lingkup Kemtan wilayah Sumatera dan yang ketiga diadakan di hotel mutiara malioboro – Yogyakarta tanggal 20 s/d 22 nopember 2011 dengan jumlah peserta 47 berasal dari UPT lingkup Kemtan wilayah jawa tengah, jawa timur dan D.I. Yogjakarta. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 235.200.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 232.177.200,Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 98,71 %.


12. Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Lingkup Kementerian Pertanian Kegiatan Sosialisasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan di daerah Sulawesi Selatan (Makassar), Sumatera Utara (Medan), dan di D.I. Yogyakarta (Yogyakarta) dengan melibatkan Pengelola Kepegawaian dari 12 Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya standarisasi sistem informasi kepegawaian berbasis IT yang terintegrasi sebagai media dalam pelayanan pengawasan dan pengendalian administrasi kepegawaian, tersedianya database kepegawaian yang digunakan sebagai media information sharing bagi instansi dan stakeholders sesuai dengan kebutuhannya yaitu pengadaan CPNS, kenaikan pangkat, pensiun dan mutasi pegawai dan tersedianya informasi data PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian PNS. Kegiatan ini dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan yaitu yang pertama di hotel bumi asih – makassar tanggal 7 s/d 9 Nopember 2011 dengan jumlah peserta 52 orang yang berasal dari UPT lingkup Kemtan wilayah Sulawesi, kedua diadakan di hotel Madani – Medan tanggal 14 s/d 16 Nopember 2011 dengan jumlah peserta 43 orang berasal dari UPT lingkup Kemtan wilayah Sumatera dan yang ketiga diadakan di hotel mutiara malioboro – Yogyakarta tanggal 20 s/d 22 nopember 2011 dengan jumlah peserta 47 berasal dari UPT lingkup Kemtan wilayah jawa tengah, jawa timur dan D.I. Yogjakarta. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 406.397.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 401.170.350,Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 98,71 %. 

Meningkatnya pembinaan pegawai melalui organisasi kedinasan 1. Kerumahtanggan dan Ketatausahaan Terlaksananya kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan berupa tersedianya alat-alat tulis kantor, bahan cetakan, penggandaan dan penjilidan, rapat-rapat, publikasi melalui sinar tani, terlaksananya kunjungan ke UPT dan pertemuan koordinasi, terlaksananya kegiata-kegiatan penyusunan RKAKL, Pedoman/Rencana kerja/Renstra/ LAKIP, dan Laporan Tahunan. Output dari kegiatan ini untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan motifasi kerja dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan sesuai yang direncanakan sebelumnya, dan meingkatkan tertib administrasi


kegiatan dalam pelaksanaan aktifitas kerja pada satuan kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 883.650.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 844.158.740,- Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Intern Dewan Pengurus KORPRI yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 95,53 %. 2. Penyelenggaraan Pembekalan Calon Purna Bakti Kegiatan ini dapat terlaksana 2 kali dengan peserta 45 orang pada pelaksanaan pertama dan 30 orang pada pelaksanaan yang kedua. Output dari kegiatan ini adalah PNS yang akan memasuki masa pensiun mendapatkan pembekalan ketrampilan agar dapat berwirausaha dan menyiapkan mental pada saat berakhirnya sebagai seorang pensiunan. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 227.250.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 214.700.000,- Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Dewan Pengurus KORPRI dan Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 94,48 %. 3.

Pembinaan Karakter (Charakter Building) Kegiatan ini untuk menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggan dan rasa memiliki organisasi PNS, serta untuk meningkatkan solidaritas sesama anggota KORPRI. Kegiatan ini dapat terlaksana 2 kali yaitu pelaksanaan ESQ sebayak 75 orang peserta dan out bound 40 peserta. Output dari kegiatan ini adalah dapat meningkatkan rasa kebersamaan, tanggung jawab, dedikasi, kreatif dan kedisiplinan bagi PNS, serta meningkatkan kedewasaan, empaty, loyal, dan kesadaran diri dalam mensukseskan pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 237.400.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 182.118.000,- Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Dewan Pengurus KORPRI dan Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 76,71 %.

4. Sosialisasi Pemahaman ASKES, TASPEN, dan BAPETARUM Pelaksanaan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman para PNS tentang mekanisme dan prosedur pengurusan, serta mengoptimalkan dan memanfaatkan fasilitas ASKES, TASPEN dan BAPERTARUM. Kegiatan ini dapat terlaksana 2 kali


dengan peserta masing-masing 45 orang setiap kegiatan. Output dari kegiatan ini adalah PNS lingkup Kementerian Pertanian dan UPT meningkat pemahaman tentang mekanisme dan prosedur pengurusan, serta dapat memanfaatkan fasilitas dari ASKES, TASPEN dan BAPERTARUM. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 315.300.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 236.538.000,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Dewan Pengurus KORPRI dan Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 75,01 %. 5. Pembinaan dan Pengembangan Profesi Profesi bagi PNS tidak hanya terbatas pekerjaan administrasi dan teknis, akan tetapi kegiatan yang wajib dilaksanakan seperti upacara bendera pada hari besar nasional, pengukuhan, pelantikan, dan lain-lain perlu mendapat perhatian dan pengelolan yang baik dan dukungan paduan suara. Guna memfasilitasi hal tersebut Kementerian Pertanian harus memiliki Tim paduan Suara yang solid dan eksis. Sehingga pada kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi ini digunakan untuk melatih Tim Paduan Suara KORPRI Kementerian Pertanian yang sudah dilakukan pemilihan peserta paduan suara melalui audisi. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan peserta 49 orang dari 61 orang yang tercantum dalam Surat Keputusan. Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya Tim Paduan Suara KORPRI Kementerian Pertanian yang solid seuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI No. 131/SK/KORPRI/K/Tan/10/2011 tanggal 25 Oktober 2011, tidak hanya mengiringi dalam upacara bendera, tetapi dapat tampil dalam acara-acara resmi yang lain. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 52.100.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 52.100.000,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Dewan Pengurus KORPRI dan Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 100 %. 6. Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Terlaksananya Sosialisasi program pemberdayaan perempuan dan peningkatan posisi dan peran perempuan di lembaga pemerintah, rumah maupun masyarakat. kegiatan ini dapat terlaksana dengan peserta 150 orang. Output dari kegiatan ini adalah Memberikan wawasan dan pengetahuan peran perempuan dalam mendukung kesejahteraan keluarga dengan belajar dan berkarya membuat kue yang mudah, murah dan bersih.


Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 26.450.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 17.100.000,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Dewan Pengurus KORPRI dan Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 64,65 %. 7. Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai Pelaksanaan kegiatan berupa pertemuan antara pusat dan UPT guna memantapkan hubungan antar anggota sehingga dapat meningkatkan peran serta dalam mensukseskan pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing dan memiliki jiwa kebersamaan secara nasional baik bagi pegawai maupun keluarganya, serta dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota, sekaligus menyebarluaskan informasi terkait dengan kegiatan pengembangan SDM. Kegiatan ini dapat terlaksana sebanyak 2 kali yaitu kegiatan rapat kerja dengan seluruh bidang yang ada pada Dewan Pengurus KORPRI dengan peserta 50 orang, serta kegiatan pertemuan dengan UPT dengan peserta 50 orang. Output dari kegiatan ini adalah PNS lingkup Kementerian Pertanian dan UPT dapat memantapkan hubungan antar anggota dan meningkatkan solidaritas anggota, sehingga dapat menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 261.400.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 251.141.500,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Dewan Pengurus KORPRI dan Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 96,08 %. 8. Pembinaan Kesegaran Jasmani Pegawai Bentuk dari kegiatan ini adalah 1) Pembinaan olah raga dan kesenian berupa senam kesegaran jasmani bersama para PNS lingkup Kementerian Pertanian dan masyarakat sekitar setiap hari Rabu dan Jum’at. Serta senam bersama menteri pertanian setiap hari jum’at minggu akhir tiap bulan, dengan peserta kurang lebih 400 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, motifasi dan gairah kerja pada PNS lingkup Kementerian Pertanian, dan pelatihan paduan suara untuk mempersiapkan dalam mengiringi upacara bendera dan kegiatan resmi lainnya. 2) Mengadakan perlombaan olah raga antara lain : lomba catur antar eselon I, bola voley, tenis meja, tenis lapangan dan badminton serta lomba-lomba lain yang bersifat hiburan guna meningkatkan hubungan baik secara vertikal, horisontal maupun diagonal


3) Mengadakan seminar dan dialog tentang pentingnya pola makan dan gaya hidup yang baik untuk kesehatan bagi seluruh PNS dengan peserta 1.625 orang; 4) Melakukan pembinaan kesehatan melalui diklat pengembangan ketrampilan dan keahlian untuk meregenerasi pelatih/instruktur senam, dan diikuti oleh 50 peserta calon instruktur. Output dari kegiatan ini adalah PNS lingkup Kementerian Pertanian dapat melakukan senam pagi bersama serta masyarakat sekitar setiap hari Rabu dan Jum’at, dan tim paduan suara dapat melakukan pelatihan rutin, mendapat informasi tentang pentingnya olah raga bagi kesehatan, serta PNS terpilih dapat menjadi calon instruktur senam. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 255.600.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 227.081.500,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Dewan Pengurus KORPRI dan Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 88,84 %. 9. Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan halal bi halal untuk seluruh PNS Pusat kementerian Pertanian yang dihadiri oleh Menteri Pertanian beserta Ibu dan seluruh Pejabat Eselon I terkait. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan peserta 1.000 orang. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya rasa solidaritas antara PNS dan terjalin hubungan yang harmonis. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 51.800.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 51.800.000,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Dewan Pengurus KORPRI dan Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 100 %. 10. Pembinaan Mental Pegawai Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental meliputi peringatan hari besar agama, baik Islam, kristen/katolik dan hindu/budha, sedangkan pelaksanaan bimbingan teknis kerokhanian pegawai berupa kegiatan malam bina iman dan taqwa. Kegiatan ini dapat terlaksana sebagai berikut : 1) Maulid Maulid Nabi Muhammad SAW dengan peserta 555 orang; 2) Hari Raya Nyepi dengan peserta 375 orang; 3) Isra’ Mi’roj dengan peserta 500 orang;


4) Hari Raya Paskah dengan peserta 340 orang; 5) Nuzulul Qur’an dengan peserta 332 orang; 6) Halal bil Halal dengan peserta 1000 orang; 7) Bimbingan Teknis Kerokhanian Pegawai dengan peserta 160 orang; 8) Tahun Baru Islam, dilaksanakan tanggal 6 Desember 2011 Output dari kegiatan ini adalah menumbuhkan semangat/etos kerja, disiplin dan tanggung jawab moral secara terus menerus dan konsisten, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta memantapkan pemahaman terhadap agama, dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 129.000.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 112.660.000,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Dewan Pengurus KORPRI dan Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 87,33 %. 11. Pembinaan Pegawai Dalam Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kegiatan ini berupa sosialisasi tentang usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh PNS, terutama tentang koprasi dan usaha lain yang sah/legal seinggga dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai beserta keluarganya. Kegiatan ini belum dapat terlaksana. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan semangat kerja, dan menciptakan pemikiran baru/ide usaha baru yang dapat menambah kesejahteraan PNS. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 54.400.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 54.400.000,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Dewan Pengurus KORPRI dan Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 100 %. 12. Pembinaan Pegawai Dalam Usaha dan Kesejahteraan Kegiatan ini belum dapat terlaksana karena terkendala dengan kondisi. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah pegawai yang dapat dibina dalam usaha dan kesejahteraan. 13. Pembentukan Tim Konsultasi Bantuan Hukum Kegiatan ini belum dapat terlaksana karena terkendala dengan kondisi. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersosialisasikan kepada PNS tentang Lembaga


Konsultasi dan Bantuan Hukum Kementerian Pertanian dan dapat menjadi tempat berkonsultasi dan pendamping apabila ada PNS yang tersandung masalah hukum.

Masing-masing tahapan dalam penyusunan LAKIP mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hal ini mengingat LAKIP merupakan suatu sistem pelaporan akuntabilitaas kinerja yang hasilnya digunakan untuk proses pengambilan keputusan pimpinan. Oleh karena itu untuk menghasilkan informasi yang baik dan akurat, sebelumnya dilakukan Pengukuran Kinerja yang meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi. Capaian kinerja masing-masing kegiatan dalam program pembinaan dan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan yang menjadi tanggung jawab Biro Organisasi dan Kepegawaian berdasarkan data Pengukuran Kinerja khususnya sampai pada indikator keluaran rata-rata sudah maksimal (antara 90 % - 100 %) yang dapat diklasifikasikan baik. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa pencapaian target kegiatan berkisar pada prosentase capaian yang sama dengan kinerja kegiatan. Dengan pencapaian kinerja kegiatan yang sedemikian, maka sebagian besar sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dapat tercapai. Namun apabila dilihat dari substansi dari masing-masing keluaran (output), terdapat keluaran-keluaran yang masih memerlukan proses tindak lanjut, misalnya saja keluaran yang masih berbentuk rancangan atau laporan dan kegiatan yang belum dapat terlaksana. B.

Evaluasi Kinerja Berdasarkan hasil-hasil perhitungan sebagaimana tercantum dalam formulir Pengukuran Kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang dihasilkan. Adapun hasil evaluasi dari masing-masing kegiatan sesuai dengan sasaran strategisnya adalah sebagai berikut TABEL 3 SASARAN STRATEGIS, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN REALISASI

NO

SASARAN STRATEGIS

1

Terwujudnya organisasi birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas dan fungsi yang jelas dan dengan struktur yang proporsional dengan beban tugasnya

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

PENATAAN KELEMBAGAAN Penataan Organisasi Jumlah permentan Kementerian Pertanian tentang organisasi Kementerian Pertanian yang ditetapkan Penataan Organisasi Jumlah permentan UPT Kementerian tentang organisasi UPT Pertanian Kementerian Pertanian yang ditetapkan

TARGET

REALISASI

4 Dokumen 1 Permentan

4 Dokumen 12 Permentan

1 Permentan

13 Permentan


Penataan Organisasi Perangkat Daerah Bidang pertanian Forum koordinasi UPT Kementerian Pertanian

2

3

4


Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja pelayanan publik bidang pertanian, dan budaya kerja

Terwujudnya sistem, prosedur dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta reformasi birokrasi.

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan

1 Laporan

1 Laporan

jumlah peserta pelaksanaan forum koordinasi UPT Kementerian Pertanian

100 Orang

105 peserta

6 Laporan 4 Pedoman

6 Laporan 4 Pedoman

100 Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

50 Peserta

170 Peserta

50 Peserta

50 Peserta

1 Laporan

1 Laporan

3 Laporan

3 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

8 Laporan 2 Buah

8 Laporan 7 Buah

1 Laporan

1 Laporan

30 Orang

30 Orang

4 Bulletin

4 Bulletin

1 Laporan

1 Laporan

LAPORAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL Penyusunan Jumlah pedoman juklak/ Pedoman/Juklak/Juknis juknis yang disusun / Jabatan Fungsional Rumpun ilmu hayat Sosialisasi peraturan Jumlah peserta jabatan fungsional sosialisasi rumpun ilmu hayat Koordinasi pembinaan Jumlah peserta jabatan fungsional pembinaan dan lingkup Kementerian koordinasi pertanian Bimbingan teknis Jumlah peserta jabatan fungsional pelaksanaan bimbingan teknis Forum Komunikasi Jumlah peserta Pejabat Fungsional pelaksanaan forum Pemantauan dan Jumlah laporan Evaluasi Jabatan pemantauan Fungsional LAPORAN PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK DAN BUDAYA KERJA Peningkatan kualitas Jumlah laporan pelayanan publik pelaksanaan kegiatan bidang pertanian Peningkatan kualitas Jumlah laporan budaya kerja pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian Pembinaan aparatur Jumlah laporan bidang mental dan pelaksanaan kegiatan budaya kerja LAPORAN KETATALAKSANAAN Penyusunan dan Jumlah sistem dan Penyempurnaan Sistem prosedur yang disusun dan Prosedur Pembinaan dan Jumlah laporan koordinasi penyusunan pembinaan SOP Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Jumlah peserta Bimbingan Teknis di bimbingan teknis di Bidang Manajemen bidang manajemen Desiminasi pelaksanaan Jumlah bulletin yang peningkatan Capacity diterbitkan Building Pembinaan kapasitas Jumlah laporan daerah bidang pemantauan pertanian penyelenggaraan pembangunan pertanian di daerah


Penyusunan Tata Hubungan Kerja

Pembinaan Penyusunan norma, standar,prosudur dan kriteria (NSPK) bidang Pertanian Pembinaan Penyelia Mitra Tani (PMT) dalam rangka PUAP REFORMASI BIROKRASI Fasilitasi Reformasi birokrasi

Jumlah rancangan permentan tentang tata hubungan kerja antar unit kerja lingkup Kementerian Pertanian (pusat) Jumlah laporan inventarisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang pertanian Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan PMT

Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN Penyusunan Program Jumlah dokumen dan Rencana Kinerja program dan rencana kinerja Pengelolaan Anggaran Jumlah dokumen pengelolaan anggaran Penyusunan Rencana Jumlah dokumen Kerja dan Anggaran rencana kerja dan anggaran KEGIATAN DAN PEMBINAAN Ketatauasahaan dan Jumlah laporan pelaporan kinerja di ketatausahaan dan bidang organisasi dan kinerja di bidang kepegawaian organisasi dan Kepegawaian Penyusunan laporan Jumlah laporan SAI dan SAI dan SABMN SABMN Pembinaan Mental dan Jumlah peserta Karakter Pegawai pembinaan mental dan karakter pegawai Peningkatan Kerja Sama Jumlah laporan Antar Negara ASEAN pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Pembinaan, Jumlah laporan dan Pemantauan pemantauan Penyuluh Pertanian Pendamping Koordinasi, Pembinaan, Jumlah laporan dan Pemantauan pemantauan Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian LAYANAN PERKANTORAN Layanan Perkantoran

PENGADAAN BARANG Pengadaan Komputer, Notebook, dan Printer Pengadaan Alat Pengolah Data dan Multimedia

Jumlah layanan perkantoran yang dilaksanakan Jumlah unit barang yang diadakan Jumlah unit barang yang diadakan

1 Rancangan

1 Permentan dan 2 Rancangan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

3 Laporan 1 Laporan

4 Laporan 1 Laporan

13 Dokumen 2 Dokumen

14 Dokumen 2 Dokumen

8 Dokumen

8 Dokumen

3 Dokumen

4 Dokumen

20 Laporan 12 Laporan

22 Laporan 21 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

163 Orang

163 Orang

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

12 Bln Layanan 12 Bulan Layanan

12 Bln Layanan 12 Bulan Layanan

95 Unit 40 Unit

82 Unit 40 Unit

8 Unit

8 Unit


Pengadaan Kendaraan

5

Meningkatnya kualitas perencanaan, pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai

Jumlah unit barang yang diadakan Jumlah unit barang yang diadakan

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI Penyusunan data Jumlah laporan kepegawaian (SIMPEG) penyusunan database SDM aparatur pertanian secara keseluruhan Penilaian Kompetensi Jumlah laporan hasil Pegawai Lingkup Setjen penilaian kompetensi pegawai Analisa Kompetensi Jumlah laporan hasil Pegawai analisa kompetensi pegawai Penyusunan dan Jumlah peserta sosialisai petunjuk sosialisasi petunjuk pelaksanaan bidang pelaksanaan bidang kepegawaian kepegawaian Penyelenggaraan ujian Jumlah pegawai yang dinas dan penyesuaian mengikuti ujian dinas ijazah dan penyesuaian ijazah Pembinaan etika dan Jumlah SK hasil sidang disiplin pegawai tim pembina etika dan disiplin pegawai Penyelenggaraan Jumlah laporan baperjakat, pelantikan pelaksanaan kegiatan pejabat dan sumpah baperjakat dan pegawai pelantikan pejabat Pemberian tanda Jumlah pegawai yang jasa/penghargaan/keho diberikan penghargaan rmatan kementerian pertanian Penataan arsip Jumlah laporan penataan kepegawaian arsip Kementerian Kementerian Pertanian Pertanian yang ditata Pembinaan SDM Jumlah laporan aparatur Sekretariat pembinaan SDM Jenderal aparatur Sekretariat Jenderal Sosialisai penyusunan Jumlah peserta penilaian sistem kinerja sosialisasi penyusunan individu (SKI) penilaian sistem kinerja individu Penyusunan formasi Jumlah formasi CPNS pegawai dan honorer Pengembangan Jumlah laporan pegawai pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan pengembangan pegawai Pengelolaan Jumlah laporan administrasi administrasi kepegawaian kepegawaian sekretariat Sekretariat Jenderal jenderal Pembinaan kesehatan Jumlah laporan dan keselamatan kerja pelaksanaan kegiatan pembinaan

28 Unit

28 Unit

17 Unit

4 Unit

9 LAPORAN

19 LAPORAN

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

30 Orang

30 Orang

292 Orang dan 526 Orang 1 Surat Keputusan

199 Orang dan 447 Orang 13 Surat Keputusan

1 Laporan

1 Laporan

Sesuai usulan

1.266 Orang

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

30 Orang

50 Orang

3.000 Orang

1.308 Orang

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan


Pelayanan Kesehatan Pegawai Pembekalan CPNS

6

Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang administrasi kepegawaian (pengangkatan, kenaikan pangkat, dan mutasi lainnya).

Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan Jumlah peserta pembekalan Jumlah peserta workshop SAPK Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan

16.000 Orang

15.739 Orang

50 Orang

75 Orang

30 Orang

40 Orang

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

4 DOKUMEN

9 DOKUMEN

1.272 SK

1.599 SK

Jumlah surat keputusan kenaikan pangkat yang ditetapkan

2.500 SK

2.741 SK

Jumlah surat keputusan kenaikan pangkat jabatan fungsional yang ditetapkan Jumlah surat keputusan pemberhentian dan pensiun yang ditetapkan

1.500 SK

1.312 SK

622 SK

595 SK

Jumlah calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang direkrut sesuai kebutuhan pegawai Jumlah laporan pembinaan

Sesuai formasi

-

1 Laporan

1 Laporan

Jumlah peserta apresiasi jabatan fungsional analisis Kepegawaian Jumlah peserta apresiasi administrasi kepegawaian jabatan fungsional rumpun ilmu hayat Jumlah peserta apresiasi kepegawaian Kementerian Pertanian Jumlah peserta diklat

40 Orang

38 Orang

100 Orang

62 Orang

40 Orang

48 Orang

50 Orang

55 Orang

50 Orang

87 Orang

Workshop Penerapan SAPK Koordinasi Pengolahan Data KPE Pembinaan dan Koordinasi Pegawai Lingkup Setjen Monitoring Jumlah laporan Pelaksanaan PP No. 53 monitoring Tahun 2010 dan Perka BKN No. 21 Tahun 2010 PENINGKATAN PELAYANAN MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PENSIUN PEGAWAI Pengelolaan Jumlah surat keputusan administrasi pengangkatan pegawai kepegawaian pegawai baru baru

Pengelolaan administrasi kepegawaian kenaikan pangkat Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertanian Pembinaan koordinasi dan monitoring SDM Aparatur Pertanian Apresiasi jabatan fungsional analisis kepegawaian Apresiasi administrasi kepegawaian jabatan fungsional rumpun ilmu hayat Apresiasi kepegawaian Kementerian pertanian Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Sosialisasi Pedoman Umum Mutasi Pegawai

Jumlah peserta sosialisasi


Bimbingan Teknis SAPK 7

Meningkatnya pembinaan pegawai melalui organisasi kedinasan

Jumlah peserta bimbingan teknis PEMBINAAN SDM APARATUR PERTANIAN MELALUI ORGANISASI KEDINASAN Kerumahtanggan dan Jumlah laporan Ketatausahaan kerumahtanggan dan ketatausahaan Penyelenggaraan Jumlah peserta pembekalan calon pembekalan calon purna purna bakti bakti Pembinaan karakter Jumlah peseta pembinaan karakter Sosialisasi pemahaman Jumlah peseta sosialisasi askes, taspen, dan pemahaman askes, bapetarum taspen, dan bapetarum Pembinaan dan Jumlah peserta Pengembangan Profesi pembinaan dan pengembangan profesi Pembinaan Jumlah peserta seminar pemberdayaan pemberdayaan perempuan perempuan Pembinaan jiwa korsa Jumlah peseta pegawai pembinaan jiwa korsa pegawai Penyelenggaraan Jumlah peserta kegiatan kegiatan kesegaran kesegaran jasmani jasmani Pembinaan sosial Jumlah peserta kemasyarakatan pembinaan sosial kemasyarakatan Penyelenggaraan Jumlah peserta kegiatan kegiatan pembinaan pembinaan mental mental pegawai pegawai Pembinaan pegawai Jumlah peserta dalam kerjasama dan pembinaan humas Pembinaan Pegawai Jumlah peserta dalam Usaha dan pembinaan Kesejahteraan Pembentukan Tim Jumlah laporan Konsultasi Bantuan pelaksanaan kegiatan Hukum

50 Orang

142 Orang

13 LAPORAN

11 LAPORAN

1 Laporan

1 Laporan

45 Orang

75 Orang

100 Orang

115 Orang

350 Orang

90 Orang

250 Orang

49 Orang

552 Orang

150 Orang

45 Orang

100 Orang

1.000 Orang

2.075 Orang

350 Orang

1.000 Orang

500 Orang

3.262 Orang

150 Orang

50 Orang

150 Orang

-

1 Laporan

-


BAB IV PENUTUP

Pembinaan Organisasi dan Kepegawaian merupakan fungsi yang strategis dalam upaya membangun suatu manajemen pembangunan pertanian modern dan mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian secara efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu dilakukan secara berkesinambungan serta perlu komitmen yang kuat dan pemahaman yang sama terhadap peran, tugas dan fungsi unit Organisasi dan Kepegawaian dari level top manager sampai dengan lower manager. Biro Organisasi dan Kepegawaian pada tahun 2011 dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang terjadi terutama pelaksanaan otonomi daerah telah berupaya melakukan pembenahan terhadap manajemen pembangunan pertanian, antara lain meliputi kegiatankegiatan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk pengembangan jabatan fungsional, pemberian motivasi kerja kepada unit kerja pelayanan bidang pertanian, penataan ketatalaksanaan, serta pemberian asistensi terhadap pelaksanaan otonomi daerah bidang pertanian. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2011 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian dan telah selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan yang menonjol dalam tahun pelaporan ini antara lain menyangkut penerapan layanan kepegawaian secara on line. Dari hasil evaluasi kinerja baik kegiatan maupun program yang dilakukan diketahui capaian kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian antara 80 % - 100 %, yang artinya baik. kegiatan-kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian lebih banyak bersifat non fisik (peraturan, kajian dan konsepsi). Selain itu terdapat kegitan yang masih memerlukan proses tindak lanjut agar output kegiatan tersebut dapat bermanfaat, seperti misalnya sosialisasi baik kedalam maupun keluar. Disadari bahwa berbagai kelemahan pelaksanaan masih terjadi sehingga target-target yang telah ditentukan belum dapat dicapai sesuai dengan rencana. Selain itu beberapa kegiatan tidak serta merta menghasilkan outcome yang kemudian akan memberikan indikasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Diperlukan usaha yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghasilkan suatu bentuk perwujudan sasaran yang akhirnya bermuara pada pencapaian tujuan, misi, dan visi Biro Organisasi dan Kepegawaian.


LAMPIRAN


PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN Unit Tahun

1

: BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN : 2011

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

4 DOKUMEN

4 DOKUMEN

Rp430,500,000.00 7 Orang 1 Permentan


91.76%

Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah Permentan tentang Organisasi UPT Kementerian Pertanian yang ditetapkan



76.49%

Penataan Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanian Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan tentang penataan organisasi perangkat daerah bidang pertanian

Rp90,375,000.00 7 Orang 1 laporan

Rp82,355,700.00 7 Orang 1 laporan

91.13%

Forum Koordinasi UPT Kementerian Pertanian Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta pelaksanaan forum koordinasi UPT Kementerian Pertanian

Rp204,075,000.00 7 Orang 100 Orang

Rp194,703,000.00 7 Orang 105 Orang

95.41%

Terwujudnya organisasi birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas, dan fungsi yang jelas dan dengan struktur yang proporsional dengan beban tugasnya

1

2

3

4

PENATAAN KELEMBAGAAN Penataan Organisasi Kementerian Pertanian Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah Permentan tentang Organisasi Kementerian Pertanian yang ditetapkan

2

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

6 LAPORAN

6 LAPORAN

Rp277,000,000.00 5 Orang 4 Pedoman

Rp255,892,000.00 5 Orang 4 Pedoman

92.38%

Rp279,500,000.00 5 Orang 100 Orang

Rp234,621,600.00 5 Orang 100 Orang

83.94%

Rp210,260,000.00 5 Orang 100 Orang

Rp172,382,800.00 5 Orang 100 Orang

81.99%

Rp394,100,000.00 5 Orang 50 Orang

Rp363,237,050.00 5 Orang 170 Orang

92.17%

Rp230,500,000.00 5 Orang 50 Orang

Rp152,812,200.00 5 Orang 50 Orang

66.30%

Rp354,800,000.00 5 Orang

Rp276,561,850.00 5 Orang

77.95%


1

2

3

4

5

6

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL Penyusunan Pedoman/ Juklak/ Juknis Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah pedoman/juklak/juknis yang disusun Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta koordinasi pembinaan jabfung lingkup Kementerian Pertanian Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis jabatan fungsional Forum Komunikasi Pejabat Fungsional Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta forum komunikasi pejabat fungsional Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

1 Laporan

1 Laporan

3 LAPORAN

3 LAPORAN

Rp320,775,000.00 6 Orang 1 Laporan


98.05%

Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Kementerian Pertanian Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan pembinaan budaya kerja lingkup Kementerian Pertanian



97.72%

Pembinaan Aparatur Dibidang Mental dan Budaya Kerja Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan pembinaan aparatur di bidang mental dan budaya kerja



97.37%

8 LAPORAN

8 LAPORAN

Rp206,575,000.00 6 Orang 2 Buah

Rp188,248,900.00 6 Orang 7 Buah

91.13%

Rp200,000,000.00 6 Orang

Rp187,367,625.00 6 Orang

93.68%

Keluaran :

3

Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja pelayanan publik bidang pertanian dan budaya kerja

1

2

3

4

Terwujudnya sistem, prosedur, dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta reformasi birokrasi.

1

2

Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional

PELAYANAN PUBLIK DAN BUDAYA KERJA Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan pembinaan pelayanan publik bidang pertanian

KETATALAKSANAAN Penyusunan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah sistem dan prosedur yang disusun dan disempurnakan Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Masukan : Dana Sumber daya manusia

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

1 Laporan

1 Laporan

Rp105,825,000.00 7 Orang 30 Orang

Rp96,471,900.00 7 Orang 30 Orang

91.16%

Rp108,600,000.00 6 Orang 4 Bulletin

Rp93,623,950.00 6 Orang 4 Bulletin

86.21%



82.06%

Rp136,750,000.00 6 Orang 1 Rancangan

Rp126,351,875.00 6 Orang 1 Permentan dan 2 Rancangan

92.40%



86.87%

Keluaran :

3

4

5

6

7

Jumlah laporan pembinaan standar operasional prosedur

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Dibidang Manajemen Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis di Bidang Manajemen Desiminasi Pelaksanaan Peningkatan Capacity Building Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah bulletin yang diterbitkan Pembinaan Kapasitas Daerah Bidang Pertanian Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pemantauan penyelenggaraan pembangunan pertanian di daerah Penyusunan Tata Hubungan Kerja Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah rancangan tata hubungan kerja antar unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian (Pusat) Pembinaan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Pertanian Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan inventarisasi penyusunan kriteria (NSPK) bidang pertanian

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

Pembinaan Penyelia Mitra Tani (PMT) Dalam Rangka PUAP Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pembinaan PMT dalam rangka PUAP

Rp26,070,500,000.00 7 Orang 1 Laporan

Rp22,082,385,200.00 7 Orang 1 Laporan

84.70%

3 LAPORAN

4 LAPORAN

Rp1,100,175,000.00 7 Orang 3 Laporan


13 DOKUMEN

14 DOKUMEN

Rp74,500,000.00 7 Orang 2 Dokumen


91.11%

Rp1,138,749,000.00 14 Orang 8 Dokumen


83.18%



79.30%

20 LAPORAN

22 LAPORAN

Rp641,005,000.00 14 Orang

Rp544,017,000.00 14 Orang

8

1

1

2

3

1

REFORMASI BIROKRASI Fasilitasi Reformasi Birokrasi Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN Penyusunan Program dan Rencana Kinerja Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen program dan rencana kinerja Pengelolaan Anggaran Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen pengelolaan anggaran Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran KEGIATAN DAN PEMBINAAN Ketatausahaan dan Pelaporan Kinerja Dibidang Organisasi dan Kepegawaian Masukan : Dana Sumber daya manusia

86.31%

84.87%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

12 Laporan

21 Laporan



74.07%



86.41%

Rp882,600,000.00 Orang 1 Laporan

Rp868,283,500.00 Orang 1 Laporan

98.38%



76.42%



78.35%

Keluaran :

2

3

4

5

6

Jumlah laporan ketatausahaan dan kinerja di bidang organisasi dan kepegawaian

Penyusunan Laporan SAI dan SABMN Masukan : Dana Sumberdaya manusia Keluaran : Jumlah laporan SAI dan SABMN Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai Masukan : Dana Sumberdaya manusia Keluaran : Jumlah laporan pembinaan mental dan karakter pegawai Peningkatan Kerja Sama Antar Negara ASEAN Masukan : Dana Sumberdaya manusia Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan sidang AMAF ke-33 Koordinasi, Pembinaan, dan Pemantauan Penyuluh Pertanian Pendamping Masukan : Dana Sumberdaya manusia Keluaran : Jumlah laporan koordinasi, pembinaan, dan pemantauan penyuluh pertanian pendamping Koordinasi, Pembinaan, dan Pemantauan Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Masukan : Dana Sumberdaya manusia Keluaran : Jumlah laporan koordinasi, pembinaan, dan pemantauan bidang organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

12 BULAN LAYANAN

12 BULAN LAYANAN

Rp26,140,470,000.00 4 Orang 12 Bulan Layanan

Rp618,338,387.00 4 Orang 12 Bulan Layanan

95 UNIT

82 UNIT

Rp305,500,000.00 10 Orang 40 Unit

Rp282,530,000.00 10 Orang 40 Unit

92.48%

Rp167,000,000.00 10 Orang 8 Unit

Rp136,220,000.00 10 Orang 8 Unit

81.57%

Rp4,530,000,000.00 10 Orang 28 Unit

Rp4,385,956,000.00 10 Orang 28 Unit

96.82%

Rp45,800,000.00 10 Orang 17 Unit

Rp26,400,000.00 10 Orang 4 Unit

57.64%

9 LAPORAN

19 LAPORAN

Rp333,200,000.00 12 Orang

Rp323,241,550.00 12 Orang

1

1

2

3

4

5

Meningkatnya kualitas perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai.

1

LAYANAN PERKANTORAN Layanan Perkantoran Masukan : Dana Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah bulan layanan pelaksanaan kegiatan PENGADAAN BARANG Pengadaan Komputer, Notebook, dan Printer Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah unit pengadaan komputer, notebook, dan printer Pengadaan Alat Pengolah Data dan Multimedia Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah unit pengadaan alat pengolah data dan multimedia Pengadaan Kendaraan Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah unit pengadaan kendaraan roda 4 dan roda 2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI Penyusunan Data Kepegawaian(SIMPEG) Masukan : Dana Sumber daya manusia

2.37%

97.01%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

1 Laporan

1 Laporan

Penilaian Kompetensi Pegawai Lingkup Setjen Kementan Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan hasil penilaian kompetensi pegawai lingkup setjen kementan



54.97%

Analisa Kompetensi Pegawai Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan hasil analisa kompetensi pegawai



97.48%

Rp158,750,000.00 15 Orang 30 Orang

Rp156,891,950.00 15 Orang Orang

98.83%

Rp493,600,000.00 12 Orang 292 Orang

Rp444,708,300.00 12 Orang 199 Orang

90.09%

526 Orang

447 Orang

Rp115,200,000.00 12 Orang 1 SK

Rp105,153,500.00 12 Orang 13 SK

Keluaran :

2

3

4

5

6

Jumlah laporan penyusunan database SIMPEG

Penyusunan dan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Bidang Kepegawaian Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi petunjuk pelaksanaan bidang kepegawaian Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : - Jumlah pegawai yang mengikuti Ujian Dinas dan - Jumlah pegawai yang mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah surat keputusan hasil sidang tim pembina etika dan disiplin pegawai

91.28%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5



71.62%

Rp368,550,000.00 12 Orang sesuai usulan

Rp338,744,100.00 12 Orang 1266 Orang

91.91%



96.62%

10 Pembinaan SDM Aparatur Sekretariat Jenderal Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pembinaan SDM aparatur Sekretariat Jenderal



79.34%

11 Sosialisasi Penyusunan Penilaian Sistem Kinerja Individu (SKI) Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi penyusunan penilaian Sistem Kinerja Individu (SKI)

Rp159,700,000.00 12 Orang 30 Orang

Rp124,889,800.00 12 Orang 50 Orang

78.20%

Rp116,900,000.00 12 Orang 3000 Orang

Rp100,292,600.00 12 Orang 1308 Orang

85.79%

7

8

9

Penyelenggaraan Baperjakat dan Pelantikan Pejabat Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan baperjakat dan pelantikan pejabat Pemberian Tanda Jasa/ Penghargaan/ Kehormatan Kementerian Pertanian Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah pegawai yang menerima penghargaan Penataan Arsip Kepegawaian Kementerian Pertanian Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan penataan arsip Kementerian Pertanian

12 Penyusunan Formasi Pegawai Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah formasi pegawai

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5



48.40%

14 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat Jenderal



91.48%

15 Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pembinaan Kesehatan dan keselamatan kerja



97.48%

Rp1,202,450,000.00 37 Orang 16 000 Orang

Rp1,037,040,700.00 37 Orang 15 739 Orang

86.24%

17 Pembekalan CPNS Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah peserta pembekalan

Rp127,000,000.00 15 Orang 50 Orang

Rp119,357,000.00 15 Orang 75 Orang

93.98%

18 Workshop Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawain Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah peserta workshop SAPK

Rp168,400,000.00 12 Orang 30 Orang

Rp162,475,900.00 12 Orang 40 Orang

96.48%

13 Pengembangan Pegawai Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengembangan pegawai

16 Pelayanan Kesehatan Pegawai Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah pelayanan kesehatan yang telah diberikan

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

19 Koordinasi Pengolahan Data Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Nasional Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan koordinasi pengolahan data KPE



94.11%

20 Pembinaan dan Koordinasi Pegawai Lingkup Setjen yang diperbantukan dan dipekerjakan Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pembinaan dan koordinasi



94.70%



68.28%

4 DOKUMEN

9 DOKUMEN

Rp159,975,000.00 41 Orang 1272 SK

Rp86,517,700.00 41 Orang 1599 SK

54.08%

Rp243,125,000.00 41 Orang 2500 SK

Rp241,995,750.00 41 Orang 2741 SK

99.54%

21 Monitoring Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 dan Perka BKN No. 21 Tahun 2010 Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan monitoring pelaksanaan kegiatan

6

Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang administrasi kepegawaian (pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun, dan mutasi lainnya).

1

2

PENINGKATAN PELAYANAN MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PENSIUN PEGAWAI Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pegawai Baru Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah surat keputusan pengangkatan pegawai baru Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah surat keputusan kenaikan pangkat yang ditetapkan

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

Rp186,150,000.00 41 Orang 1500 SK

Rp150,618,600.00 41 Orang 1312 SK

80.91%

Rp110,375,000.00 41 Orang 622 SK

Rp105,808,400.00 41 Orang 595 SK

95.86%

Rp1,139,040,000.00 133 Orang Sesuai formasi

Rp27,050,000.00 133 Orang Orang

2.37%

Apresiasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Masukan : Dana : Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah peserta apresiasi jabatan fungsional analisis kepegawaian

Rp126,200,000.00 8 Orang 40 Orang

Rp125,982,450.00 8 Orang 38 Orang

99.83%

Apresiasi Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Masukan : Dana : Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah peserta apresiasi administrasi kepegawaian jabatan fungsional rumpun ilmu hayat

Rp205,475,000.00 15 Orang 100 Orang

Rp201,517,500.00 15 Orang 62 Orang

98.07%

3

4

5

6

7

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah surat keputusan kenaikan pangkat jabatan fungsional yang ditetapkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah surat keputusan pemberhentian dan pensiun yang ditetapkan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertanian Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang di rekrut sesuai kebutuhan pegawai

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

Apresiasi Kepegawaian Kementerian Pertanian Masukan : Dana : Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah peserta apresiasi kepegawaian Kementerian Pertanian

Rp138,400,000.00 8 Orang 40 Orang

Rp138,066,150.00 8 Orang 48 Orang

99.76%

Pembinaan Koordinasi dan Monitoring SDM Aparatur Pertanian Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan pembinaan koordinasi dan monitoring



97.88%

Rp400,620,000.00 10 Orang 50 Orang

Rp378,694,750.00 10 Orang 55 Orang

94.53%

11 Sosialisasi Pedoman Umum Mutasi Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi

Rp235,200,000.00 10 Orang 50 Orang

Rp232,177,200.00 10 Orang 87 Orang

98.71%

12 Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Lingkup Kementerian Pertanian Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta bimtek SAPK

Rp406,397,000.00 10 Orang 50 Orang

Rp401,170,350.00 10 Orang 142 Orang

98.71%

13 LAPORAN

12 LAPORAN

Rp883,650,000.00 10 Orang

Rp844,158,740.00 10 Orang

8

9

10 Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta diklat jabfung analis kepegawaian

7

Meningkatnya pembinaan pegawai melalui organisasi kedinasan 1

PEMBINAAN SDM APARATUR PERTANIAN MELALUI ORGANISASI KEDINASAN Kerumahtanggaan dan Ketatausahaan Masukan : Dana Sumber Daya Manusia

95.53%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

1 Laporan

1 Laporan

Penyelenggaraan Pembekalan Calon Purna Bakti Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta kegiatan pembekalan

Rp227,250,000.00 9 Orang 45 Orang

Rp214,700,000.00 9 Orang 75 Orang

94.48%

Pembinaan Karakter (Charakter Building) Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta pembinaan karakter

Rp237,400,000.00 10 Orang 100 Orang

Rp182,118,000.00 10 Orang 115 Orang

76.71%

Rp315,300,000.00 10 Orang 350 Orang

Rp236,538,000.00 10 Orang 90 Orang

75.02%

Rp52,100,000.00 10 Orang 250 Orang

Rp52,100,000.00 10 Orang 49 Orang

100.00%

Rp26,450,000.00 10 Orang 552 Orang

Rp17,100,000.00 10 Orang 150 Orang

64.65%

Rp261,400,000.00 10 Orang 45 Orang

Rp251,141,500.00 10 Orang 100 Orang

96.08%

Keluaran

2

3

4

5

6

7

: Jumlah laporan kerumahtanggan dan ketatausahaan

Sosialisasi Pemahaman Askes, Taspen, dan Bapetarum Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi pemahaman ASKES, TASPEN, dan BAPETARUM Pembinaan dan Pengembangan Profesi Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta pembinaan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta seminar pemberdayaan perempuan Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta pembinaan jiwa korsa pegawai

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

Pembinaan Kesegaran Jasmani Pegawai Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta pelaksanaan kegiatan kesegaran jasmani pegawai

Rp255,600,000.00 10 Orang 1.000 Orang

Rp227,081,500.00 10 Orang 2.075 Orang

88.84%

Rp51,800,000.00 10 Orang 350 Orang

Rp51,800,000.00 10 Orang 1.000 Orang

100.00%

Rp129,000,000.00 10 Orang 500 Orang

Rp112,660,000.00 10 Orang 3.262 Orang

87.33%

11 Pembinaan Pegawai Dalam Kerjasama dan Humas Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta pembinaan

Rp54,400,000.00 10 Orang 150 Orang

Rp54,400,000.00 10 Orang 50 Orang

100.00%

12 Pembinaan Pegawai dalam Usaha dan Kesejahteraan Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta pembinaan

Rp23,775,000.00 10 Orang 150 Orang

Rp0.00 10 Orang 50 Orang

0.00%

13 Pembentukan Tim Konsultasi Bantuan Hukum Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan


Rp0.00 10 Orang 1 Laporan

0.00%

8

9

Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta pembinaan sosial kemasyarakatan

10 Pembinaan Mental Pegawai Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta penyelenggaraan kegiatan pembinaan mental pegawai

BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL - KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2011

Recommend Documents