LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO

2016 Jl. Tanjung Tembaga Baru Probolinggo Telp. (0335) 421917 – 421918 Fax. (0335) 421918 Email : [email protected]

Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo TA 2016

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat dan rahmat-Nya Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Probolinggo dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016. LAKIP ini merupakan bagian dari upaya KKP Kelas II Probolinggo dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Laporan akuntabilitas kinerja KKP Kelas II Probolinggo ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penetapan kinerja yang telah diperjanjikan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2016 kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Hasil ini diharapkan dapat memberikan manfaat peningkatan dan pencapaian kinerja di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan dalam penyajian LAKIP tahun 2016 KKP Kelas II Probolinggo akan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja satker ini selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja pada tahun yang akan datang dengan lebih baik dan akuntabel.

Probolingo, 23 Januari 2017 Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo

Rahmat Subakti, S.KM, MHM NIP 196507131988031002 i


RINGKASAN EKSEKUTIF Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo pada tahun 2016 telah melampaui target perjanjian kinerja yang telah disepakati. Kegiatan yang dilaksanakan di KKP Kelas II Probolinggo terdiri dari 5 (lima) sasaran kegiatan. Sasaran pertama yaitu meningkatnya kegiatan surveilans dan karantina kesehatan tercapai sebesar 117,6%. Sasaran

kedua

yaitu

meningkatnya

kegiatan

pencegahan

dan

pengendalian penyakit menular langsung tercapai sebesar 303%. Sasaran ketiga yaitu meningkatnya kegiatan pengendalian penyakit tidak menular tercapai

sebesar

133,3%.

Sasaran

keempat

yaitu

meningkatnya

pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik tercapai sebesar

100%.

Sasaran

keenam

yaitu

meningkatnya

dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit tercapai sebesar 119,4%. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui 10 (sepuluh) indikator. Bila dibandingkan dengan sasaran dan indikator kinerja tahun 2005, terdapat beberapa perubahan di tahun 2016 dikarenakan adanya perubahan SOTK Kementerian Kesehatan sehingga terjadi penyesuaian sasaran dan indikator kinerja UPT. Penyesuaian sasaran dan indikator kinerja 2016 tidak begitu berpengaruh terhadap ouput-output kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2016 dan hanya terdapat beberapa

penambahan

output

kegiatan

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan capaian sasaran dan indikator kinerja. Upaya meningkatkan kinerja di KKP Kelas II Probolinggo masih terus dilakukan guna mencapai keadaan yang seoptimal mungkin. Demikian laporan akuntabilitas kinerja KKP Kelas II Probolinggo pada tahun 2016, semoga dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kinerja di tahun mendatang.

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................... i RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................... ii DAFTAR TABEL ........................................................................................ iv BAB I ......................................................................................................... 1 PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 A.

LATAR BELAKANG ...................................................................... 1

B.

MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................... 5

C.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ..................................................... 5

D.

STRUKTUR ORGANISASI ........................................................... 6

E.

SISTEMATIKA PENULISAN ......................................................... 7

BAB II ...................................................................................................... 10 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...................................... 10 A.

TUJUAN DAN SASARAN ........................................................... 10

1. Tujuan ......................................................................................... 10 2. Sasaran ....................................................................................... 11 B.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM .................................................... 13

1. Kebijakan .................................................................................... 13 2. Program ...................................................................................... 14 BAB III ...................................................................................................... 16 AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 16 A.

PENGUKURAN KINERJA ........................................................... 16

B.

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA ............................................ 18

C.

SUMBER DAYA .......................................................................... 50

1. Sumber Daya Manusia ................................................................ 50 2. Sumber Daya Anggaran .............................................................. 52 3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana ......................................... 57 D.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA ............................................................................ 59

LAMPIRAN

iii


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel 3.2

Tabel 3.12

: Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 : Capaian Indikator “Persentase layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB dalam rangka penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah” tahun 2016 : Capaian Indikator “Persentase layanan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan sesuai standar” tahun 2016 : Capaian Indikator “Persentase layanan pengendalian penyakit infeksi emerging” tahun 2016 : Capaian Indikator “Persentase Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung” tahun 2016 : Capaian Indikator “Persentase layanan deteksi dini Penyakit Tidak Menular di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD” tahun 2016 : Capaian Indikator “Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan deteksi dini faktor risiko penggunaan zat aditif dan psikotropika dalam tubuh pengemudi” tahun 2016 : Capaian Indikator “Persentase Tempat Kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah Kerja KKP” tahun 2016 : Capaian Indikator “Persentase Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang melakukan pengendalian vektor terpadu dan BPP” tahun 2016 : Capaian Indikator “Persentase komponen yang diperlukan satker dalam rangka untuk memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA” tahun 2016 : Capaian Indikator “Persentase sarana dan prasarana yang ditingkatkan untuk memenuhi standart” tahun 2016 : Penggunaan Anggaran Per Kegiatan Tahun 2016

Tabel 1.13

: Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan

Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5

Tabel 3.6

Tabel 3.7

Tabel 3.8

Tabel 3.9

Tabel 3.10

Tabel 3.11

2016 Tabel 3.14 Tabel 3.15

: Target dan pagu PNBP tahun 2015 dan 2016 : Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 iv


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan

kinerja

KKP

Kelas

II

Probolinggo

merupakan

pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan dan keberhasilan yang dicapai pada tahun 2016 kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI. Dalam rangka memenuhi aspek akuntabilitas, Laporan kinerja ini disusun guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Laporan kinerja menggambarkan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen

perencanaan.

Ikhtisar

pencapaian

sasaran

tersebut

menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta

1


pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan. Laporan kinerja ini juga sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP Kelas II Probolinggo sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 sebagaimana

telah

diubah

dalam

Permenkes

RI

No

2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan

merupakan

unit

(KKP)

pelaksana

yang

teknis

menyatakan di

bahwa

lingkungan

KKP

Departemen

Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal

Pengendalian

Penyakit

dan

Penyehatan

Lingkungan. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1. Terwujudnya

keamanan

nasional

yang

mampu

menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber

daya

maritim

dan

mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat

jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju

dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,

maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2


Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni: 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Mengacu pada sasaran strategis Kementerian Kesehatan dan Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2015-2019 maka tujuan KKP Kelas II Probolinggo adalah Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit melalui peningatan surveilans dan karantina kesehatan, pengendalian vektor dan zoonotik, pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular di pintu masuk negara. Sedangkan sasaran strategis yang akan dicapai antara lain : 1. Meningkatnya kegiatan surveilans dan karantina kesehatan dengan indikator : a. Persentase layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB dalam

rangka

penanggulangan

kedaruratan

kesehatan

masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 90% ; 3


b. Persentase layanan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan sesuai standar sebesar 90% ; c. Persentase layanan pengendalian penyakit infeksi emerging sebesar 85%. 2. Meningkatnya kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dengan indikator : a. Persentase Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung sebesar 33%. 3. Meningkatnya kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dengan indikator : a. Persentase layanan deteksi dini penyakit tidak menular di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD sebesar 50% ; b. Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan deteksi dini faktor risiko penggunaan zat aditif dan psikotropika dalam tubuh pengemudi sebesar 100% ; c. Persentase Tempat Kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah Kerja KKP sebesar 66,6%. 4. Meningkatnya kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tular Vektor dan Zoonotik dengan indikator : a. Persentase

Pelabuhan/Bandara/PLBD

yang

melakukan

pengendalian vektor terpadu dan BPP sebesar 100%. 5. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit dengan indikator : a. Persentase komponen yang diperlukan satker dalam rangka untuk memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA sebesar 85% ; b. Persentase sarana dan prasarana yang ditingkatkan untuk memenuhi standar sebesar 80%.

4


B. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan

laporan

kinerja

KKP

Kelas

II

Probolinggo

merupakan bentuk pertanggungjawaban yang memuat capain hasil kinerja KKP Kelas II Probolinggo, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 dan dokumen perjanjian kinerja KKP Kelas II Probolinggo tahun 2016. C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan

Peraturan

356/Menkes/Per/IV/2008

Menteri

Kesehatan

sebagaimana

telah

RI

Nomor

diubah

dalam

Permenkes RI No 2348/Menkes/Per/XI/2011, KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial

wabah,

surveilans

epidemiologi,

kekarantinaan,

pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KKP menyelenggarakan fungsi : 1. Pelaksanaan kekarantinaan; 2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan; 3. Pelaksanaan

pengendalian

risiko

lingkungan

di

bandara,

pelabuhan, dan lintas batas darat negara; 4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali; 5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia; 6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional; 5


7. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja dilingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; 8. Pelaksanaan,

fasilitasi

dan

advokasi

kesiapsiagaan

dan

penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk; 9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor; 10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya; 11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan diwilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; 12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; 13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan,dan lintas batas darat negara; 14. Pelaksanaan

kajian

kekarantinaan,

pengendalian

risiko

lingkungan,dan surveilans kesehatan pelabuhan; 15. Pelaksanaan

pelatihan

teknis

bidang

kesehatan

bandara,

pelabuhan, dan lintas batas darat negara; 16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP. D. STRUKTUR ORGANISASI Didalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 356 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana

telah

diubah

dalam

Permenkes

RI

No

2348/Menkes/Per/XI/2011 bahwa KKP Kelas II terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian Karantina & Surveilans Epidemiologi, Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan, Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, Wilayah Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional dan 6


Instalasi. Adapun secara struktur organisasi KKP Kelas II Probolinggo dapat digambarkan sebagai berikut :

KEPALA KANTOR Rahmat Subakti, S.KM, MHM.

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA Kelik Sulistiyono, S.T.

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KARANTINA & SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN RESIKO LINGKUNGAN

KEPALA SEKSI UPAYA KESEHATAN & LINTAS WILAYAH

Suyoko, S.T., M.M.

Drs. H. Irfan, M.Si.

dr. Rofiud Darojat

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

WILAYAH KERJA 1. 2. 3. 4. 5.

Pelabuhan Laut Panarukan Pelabuhan Laut Tanjung Wangi Pelabuhan Laut Pasuruan Pelabuhan Laut Paiton Bandara Abdur Rahman Saleh

E. SISTEMATIKA PENULISAN Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

2416/Menkes/ Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan, maka sistematika penulisan LAKIP KKP Kelas II Probolinggo sebagai berikut : Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana KKP Kelas II Probolinggo 7


mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkahlangkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang. BAB I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

pada

aspek

strategis

organisasi

serta

permasalahan utama (strategis issue) yang sedang dihadapi organisasi. BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Pada bab ini disajikan gambaran secara singkat mengenai : Rencana Strategis dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi. BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Pengukuran Kinerja Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. B. Analisis Pencapaian Kinerja Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja

sasaran

strategis

organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

8


1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat

dalam

dokumen

perencanaan

strategis

organisasi; 4. Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 5. Analisis

program/kegiatan

keberhasilan

ataupun

yang

menunjang

kegagalan

pencapaian

kenyataan kinerja. C. Sumber Daya Pada sub bab ini disajikan sumber daya yang dimiliki organisasi dan analisis atas efisiensi sumber daya. D. Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada sub bab ini didiskripsikan mengenai efisiensi penggunaan anggaran didalam pelaksanaan kegiatan tahun 2016. E. Perbandingan

Capaian

Kinerja

Dengan

Tahun

Sebelumnya Pada sub bab ini disajikan perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 degan tahun 2016. BAB IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilaksanakan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran 9


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Perencanaan kinerja KKP Kelas II Probolinggo didasarkan pada sasaran strategis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Sasaran tersebut merupakan tekad sekaligus janji rencana kinerja tahunan antara pimpinan unit kerja sebagai penerima amanah/tanggung jawab dengan atasan langsungnya sebagai pemberi

amanah/tanggung

jawab.

Sasaran

strategis

tersebut

dilaksanakan dengan penetapan indikator kinerja sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan sasaran yang akan dicapai. Indikator kinerja KKP Kelas II Probolinggo merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan

instansi/unit

kerja

penerima

amanah

kepada

atasan

langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Visi dan Misi Kementerian Kesehatan mengikuti Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, KKP Kelas II Probolinggo memiliki sasaran yang harus dicapai yaitu “Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit melalui peningatan surveilans dan karantina kesehatan, pengendalian vektor dan zoonotik, pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular di pintu masuk negara”. A. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai oleh KKP Kelas II Probolinggo tahun 2015 – 2019 adalah : a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan surveilans dan karantina kesehatan di pintu masuk negara

10


b. Terwujudnya Pelabuhan / Bandara termasuk alat angkut dan muatannya yang sehat terbebas dari faktor risiko penyebaran penyakit menular dan penyakit potensial wabah c. Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan sumber daya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit d. Meningkatnya sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel

dengan

memperhatikan

asas-asas

umum

pemerintahan yang baik. 2. Sasaran Sasaran dan indikator kinerja tahun 2016 ditetapkan dengan mengacu pada Rencena Aksi Kegiatan (RAK) 2015 – 2019 KKP Kelas II Probolinggo. Di dalam perjalanannya, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang berpengaruh

terhadap

beberapa

tingkatan

satuan

kerja

Kementerian Kesehatan. Didalam Permenkes tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan berubah menjadi menjadi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sehingga terdapat penyesuaian sasaran strategis yang akan dicapai. Sebagai upaya penyelarasan kinerja UPT dengan SOTK baru Kementerian

Kesehatan,

maka

KKP

Kelas

II

Probolinggo

melakukan revisi atas dokumen RAK 2015 – 2019 pada tanggal 6 Oktober 2016 yang dilanjutkan dengan revisi Perjanjian Kinerja tahun 2016. Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

11


Tabel 2.1 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 SASARAN

INDIKATOR

TARGET

1. Persentase layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB dalam rangka penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

90%

2. Persentase layanan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan sesuai standar

90%

3. Persentase layanan pengendalian penyakit infeksi emerging

85%

Meningkatnya kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

4. Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBD yang melakukan pengendalian vektor terpadu dan BPP

100%

Meningkatnya kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

5. Persentase Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung

33%

6. Persentase layanan deteksi dini Penyakit Tidak Menular di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD

50%

7. Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan deteksi dini faktor risiko penggunaan zat aditif dan psikotropika dalam tubuh pengemudi

100%

8. Persentase Tempat Kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah Kerja KKP

66,6%

9. Persentase komponen yang diperlukan satker dalam rangka untuk memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA

85%

10. Persentase sarana dan prasarana yang ditingkatkan untuk memenuhi standart

80%

Meningkatnya kegiatan surveilans dan karantina kesehatan

Meningkatnya Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

12


B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM 1. Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman,

pegangan

atau

petunjuk

dalam

pengembangan

ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi. Guna mendukung perwujudan sasaran dan tujuan KKP Kelas II Probolinggo yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2015 – 2019 serta Permenkes RI No. 356 Tahun 2008, maka kebijakan dalam melaksanakan kegiatan KKP Kelas II Probolinggo tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. Mendorong peningkatan peran, membangun komitmen, dan menjadi bagian integral pembangunan kesehatan dalam mewujudkan masyarakat pelabuhan yang sehat dan produktif . b. Meningkatkan penatalaksanaan kasus secara cepat dan tepat, imunisasi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pengendalian faktor risiko di pelabuhan. c. Mengembangkan

dan

memperkuat

jejaring

surveilans

epidemiologi dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini, guna mengantisipasi ancaman penyebaran penyakit antar daerah maupun antar negara. d. Meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan KLB/wabah dan bencana maupun kesehatan matra. e. Memantapkan jejaring lintas program, lintas sektor, serta kemitraan

dengan

masyarakat

termasuk

swasta

untuk

percepatan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular melalui pertukaran informasi, pelatihan, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pemanfaatan sumberdaya lainnya.

13


f. Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sehingga mampu menggerakkan

dan

meningkatkan

partisipasi

masyarakat

pelabuhan. g. Meningkatkan cakupan, jangkauan, dan pemerataan pelayanan penatalaksanaan kasus penyakit secara berkualitas. h. Meningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat, serta pengendalian faktor risiko di lingkungan pelabuhan. i. Mengembangkan

dan

memperkuat

jejaring

surveilans

epidemiologi faktor risiko dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini dengan keterlibatan semua stakeholders. j. Meningkatkan

cakupan,

jangkauan

dan

pemerataan

pengendalian faktor risiko secara berkualitas di lingkungan pelabuhan. 2. Program Pada tahun anggaran 2016, KKP Kelas II Probolinggo melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis

Pengendalian

Lainnya Penyakit.

Pada

Program

Adapun

output

Pencegahan dari

dari

dan

kegiatan

dimaksud adalah sebagai berikut : a. Peningkatan sarana dan prasarana bidang kepegawaian dan umum; b. Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

yang

ditingkatkan

kompetensinya terkait pengelolaan aplikasi Simak BMN, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aplikasi SAIBA dan kapasitas tenaga pengamanan kantor; c. Penataan organisasi dalam peningkatan manajemen mutu pelayanan; d. Laporan kegiatan dan pembinaan; e. Laporan administrasi dan ketatusahaan; 14


f.

Dokumen perencanaan;

g. Dokumen penganggaran; h. Dokumen evaluasi; i.

Layanan perkantoran;

j.

Peralatan dan fasilitas perkantoran.

15


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja merupakan bagian suatu proses dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja secara

khusus

merupakan

kegiatan

memantau,

menilai

dan

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan tingkat kinerja standar, rencana, atau target kegiatan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka perwujudan visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan pengukuran yang dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan yang dapat berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, dampak dan manfaat. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masingmasing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan

di

masa

yang

akan

datang

agar

setiap

program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Pada awal tahun 2016, Kepala KKP Kelas II Probolinggo telah melakukan penetapan kinerja, sebagai pakta integritas yang harus dipertanggungjawabkan yang kemudian direvisi berdasarkan SOTK 16


baru Kementerian Kesehatan dan pagu akhir anggaran yang tercantum didalam RKA-KL. Dokumen penetapan kinerja tersebut memuat sepuluh indikator kinerja dalam mencapai lima sasaran strategis. Berikut disampaikan hasil pengukuran kinerja kinerja KKP Kelas II Probolinggo tahun 2016 : Tabel 3.1 Pengukuran kinerja KKP Kelas II Probolinggo Tahun 2016 Sasaran Strategis

Meningkatnya kegiatan surveilans dan karantina kesehatan

Indikator Kinerja 1. Persentase layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB dalam rangka penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

90%

113,3%

126%


90%

98,1%

109%


85%

100%

118%

100%

100%

100%

33%

100%

303%

6. Persentase layanan deteksi dini Penyakit Tidak Menular di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD

50%

100%

200%

7. Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan deteksi dini faktor risiko penggunaan zat aditif dan psikotropika dalam tubuh pengemudi

100%

100%

100%


4. Persentase Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang melakukan pengendalian vektor terpadu dan BPP




Target Realisasi Capaian

17


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian


8. Persentase Tempat Kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah Kerja KKP



66,6%

66,6%

100%

85%

100%

117,6%

80%

100%

121,3%

10. Persentase sarana dan prasarana yang ditingkatkan untuk memenuhi standart

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Sasaran startegis merupakan arah yang harus dicapai di dalam penetapan kinerja yang telah diperjanjikan. Masing-masing sasaran strategis memiliki indikator dengan target yang telah ditetapkan. Analisis capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis didalam

penetapan

kinerja

KKP

Kelas

II

Probolinggo

dinilai

berdasarkan rata-rata capaian output kegiatan.: 1. Indikator “Persentase layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB dalam rangka penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah”. a. Definisi Operasional Upaya yang dilakukan dalam rangka mengendalikan faktor risiko PHEIC di wilayah Bandara / Pelabuhan. b. Rumus / Cara Perhitungan Berdasarkan rata-rata capaian hasil kegiatan, antara lain : 1) Sarana prasarana surveilans dan kejadian luar biasa; 2) SDM surveilans dan respon kejadian luar biasa (KLB) di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang meningkat kualitasnya; 3) Layanan pelaksanaan surveilans dan respon kejadian luar biasa (KLB) di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD; 18


4) Layanan pelaksanaan imunisasi di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD c. Capaian Indikator 1) Pengadaan kendaraan surveilans tahun 2016 ditargetkan sejumlah 7 unit. Dari jumlah tersebut terealisasi keseluruhan dengan pembelian 7 unit kendaraan roda dua yang dipergunakan

untuk

operasional

kegiatan

surveilans

sehingga target tercapai 100%. 2) Peningkatan SDM surveilans dan respon kejadian luar biasa (KLB) dilaksanakan dengan mengikutsertakan petugas untuk mengikuti

beberapa

pelatihan

yaitu

pelatihan

tenaga

surveilans dengan target 2 orang terealisasi 4 orang, peningkatan kemampuan epidemiolog dengan target 1 orang terealisasi

1

orang

dan

peningkatan

kemampuan

penganalisa data dengan target 2 orang terealisasi 2 orang sehingga target tercapai sebesar 140%. 3) Layanan pelaksanaan surveilans dan respon kejadian luar biasa (KLB) di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : a) Jejaring surveilans dan kemitraan dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); b) Refresing petugas TGC dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); c) Survei kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di 7 wilayah kerja Pelabuhan dan Bandara, bertujuan untuk mengumpulkan data dasar kesehatan masyarakat di area buffer dan perimeter Pelabuhan/Bandara. Target yang ditetapkan adalah 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); d) Pembinaan teknis ke wilayah kerja dengan target 1 dokumen dan terealisasi sejumlah 1 dokumen (100%); 19


e) Konsultasi teknis ke induk dengan target 1 dokumen dan terealisasi sejumlah 1 dokumen (100%); f)

Surveilans

pada

situasi

khusus

dilaksanakan

di

Pelabuhan Penyeberangan Ketapang dan Bandara Abdul Rachman Saleh. Kegiatan dilaksanakan pada saat situasi khusus Hari Raya Idul Fitri dan Hari Natal dan Tahun Baru. Target dari kegiatan ini adalah 2 laporan dan terealisasi sejumlah 2 laporan (100%); g) Monitoring kegiatan situasi khusus dengan target 2 laporan dan terealisasi sejumlah 2 laporan (100%); h) Monitoring dan evaluasi dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); i)

Surveilans data Poliklinik non KKP dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%);

j)

Surveilans data Poliklinik KKP dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%);

k) Validasi data dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); l)

Diseminasi informasi dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%);

m) Reviu rencana kontinjensi dengan target 1 dokumen dan terealisasi sejumlah 1 dokumen (100%). 4) Layanan pelaksanaan imunisasi di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan antara lain : a)

Legalisasi

ICV

Calon

Jamaah

Haji.

Kegiatan

dilaksanakan di 15 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah pelayanan KKP Kelas II Probolinggo. Target dari kegiatan ini adalah 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%);

20


b) Koordinasi

pelayanan

kesehatan

dan

imunisasi

internasional dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); c) Pengawasan vaksinasi internasional Calon Jamaah Haji dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); d) Pelayanan kesehatan haji embarkasi luar kota dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); e) Pelayanan vaksinasi internasional dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%). Berdasarkan target yang dicapai masing-masing kegiatan maka realisasi indikator “Persentase layanan kewaspadaan dini penyakit

berpotensi

KLB

dalam

rangka

penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah” adalah sebesar 133,3%. Tabel 3.2 Capaian Indikator “Persentase layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB dalam rangka penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah” tahun 2016 Indikator Persentase layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB dalam rangka penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

Target

Realisasi

Capaian

90%

113,3%

126%

d. Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan 1) Melaksanakan analisis pra situasi khusus, saat situasi khusus dan pasca situasi khusus pada saat Natal dan Tahun Baru serta hari raya Idul Fitri

21


2) Secara berkala melaksanakan refresing petugas TGC dan reviu atas dokumen rencana kontinjensi sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan didalam menghadapi KLB. e. Masalah yang dihadapi Masih sering terlambatnya data surveilans penyakit dari Poliklinik non KKP dan kurangnya kemampuan petugas terutama di wilayah kerja didalam proses pengolahan dan analisa data surveilans. f. Usul Pemecahan Masalah Meningkatkan jalinan komunikasi dan jejaring surveilans dengan institusi pelayanan kesehatan laian di wilayah kerja KKP dan meningkatkan kemampuan petugas di bidang analisa data dengan mengikutsertakan pelatihan secara bergantian. 2. Indikator “Persentase layanan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan sesuai standar” a. Definisi Operasional Kegiatan

pelayanan dan

pengawasan

yang berhubungan

dengan kekarantinaan berupa pemeriksaan dan penilaian terhadap alat angkut, orang, barang dan dokumen kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. b. Rumus / Cara Perhitungan Berdasarkan rata-rata capaian hasil kegiatan, antara lain : 1) Sarana prasarana karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan; 2) SDM karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang meningkat kualitasnya; 3) Layanan pelaksanaan karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD. c. Capaian Indikator 1) Sarana prasarana karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : 22


a) Pengadaan alat pelindung diri dengan target 1 paket dan terealisasi sejumlah 1 paket (100%); b) Pengadaan alat pemeriksa air minum dengan target 6 unit dan terealisasi sejumlah 6 unit (100%); c) Pengadaan alat luas wilayah bebas vektor PES dengan target 600 buah dan terealisasi sejumlah 600 buah (100%); d) Pengadaan bahan luas wilayah bebas DBD dengan target 1 paket dan terealisasi sejumlah 1 paket (100%); e) Pengadaan bahan luas wilayah diare dengan target 72 liter dan terealisasi sejumlah 72 liter (100%); f)

Pemeriksaan alat pemeriksaan makanan dengan target 3 unit dan terealisasi sejumlah 3 unit (100%)

2) SDM karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang meningkat kualitasnya dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : a) Pelatihan bidang kekarantinaan dengan target 2 orang dan terealisasi sejumlah 2 orang (100%); b) Peningkatan kemampuan teknis kesehatan Pelabuhan dengan target 4 orang dan terealisasi sejumlah 4 orang (100%); c) Peningkatan kapasitas petugas higiene pangan dengan target 2 orang dan terealisasi sejumlah 2 orang (100%). 3) Layanan pelaksanaan karantina kesehatan dan kesehatan Pelabuhan di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : 1. Penerbitan dokumen Free Pratique dengan target 100 kapal dan terealisasi sejumlah 76 kapal (76%); 2. Penerbitan dokumen SSCC dengan targer 10 kapal dan terealisasi sejumlah 5 kapal (50%);

23


3. Penerbitan dokumen SSCEC dengan target 530 kapal dan terealisasi sejumlah 658 kapal (124%); 4. Pengawasan tindakan penyehatan dengan target 10 kali dan terealisasi sejumlah 5 kali (50%); 5. Penerbitan dokumen kesehatan dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); 6. Peningkatan

kualitas

petugas

masyarakat

tentang

hygiene sanitasi pangan dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); 7. Pemeriksaan sampel makanan di pelabuhan dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); 8. Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); 9. Advokasi dan sosialisasi pelabuhan sehat dengan target 2 laporan dan terealisasi sejumlah 2 laporan (100%); 10. Fasilitator pembentuk forum pelabuhan sehat dengan target 2 laporan dan terealisasi sejumlah 2 laporan (100%); 11. Pengawasan pencemaran air, udara dan tanah dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); 12. Pengawasan ADKL ke wilker dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); 13. Inspeksi sarana air bersih dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); 14. Uji petik kualitas air minum dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); 15. Inspeksi sanitasi TTU dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); 24


16. Inspeksi sanitasi alat angkut dengan target 10 kapal dan terealisasi sejumlah 10 kapal (100%); 17. Peningkatan kapasitas pengguna pada situasi khusus dengan target 2 laporan dan terealisasi sejumlah 2 laporan (100%). 18. Pengawasan kapal berlabuh dengan target 20 kapal dan terealisasi sejumlah 20 kapal (100%). Berdasarkan target yang dicapai masing-masing kegiatan maka realisasi

“Persentase

indikator

layanan

pelaksanaan

kekarantinaan kesehatan sesuai standar” adalah sebesar 98,1%. Tabel 3.3 Capaian Indikator “Persentase layanan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan sesuai standar” tahun 2016 Indikator

Target

Realisasi

Capaian

Persentase layanan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan sesuai standar

90%

98,1%

109%

d. Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan 1) Menyusun

SOP

pemeriksaan

kapal

dan

dokumen

kesehatan; 2) Meningkatkan kemampuan petugas di bidang kekarantinaan dengan secara rutin mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan di bidang kekarantinaan secara bergiliran; 3) Bekerja

sama

dengan

BBTKL-PP

untuk pemeriksaan

laboratorium lingkungan. e. Masalah yang dihadapi Target Penerbitan dokumen CoP tidak dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan berhubungan dengan kedatangan kapal dari luar negeri. Target dokumen SSCC dan tindakan penyehatan juga 25


tidak

terpenuhi.

Pengeluaran

dokumen

dan

kegiatan

ini

berhubungan dengan ada / tidaknya faktor risiko pada alat angkut atau permintaan nahkoda / pemilik alat angkut. f. Usul Pemecahan Masalah Perencanaan target pengeluaran dokumen CoP dan SSCC disesuaikan dengan pola kedatangan kapal dari luar negeri dan tindakan penyehatan yang telah dilakukan. 3. Indikator “Persentase layanan pengendalian penyakit infeksi emerging” a. Definisi operasional Upaya

yang

dilakukan

dalam

rangka

pencegahan

dan

pengendalian faktor risiko kejadian penyakit infeksi emerging di Pelabuhan / Bandara. b. Rumus atau Cara Penghitungan Berdasarkan rata-rata capaian hasil kegiatan, antara lain : 1) Sarana prasarana Penyakit Infeksi Emerging; 2) SDM Penyakit Infeksi Emerging di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) yang meningkat kualitasnya; 3) Layanan

Pelaksanaan

Penyakit

Infeksi

Emerging

di

Pelabuhan/Bandara/ Pos Lintas Batas Darat (PLBD). c. Capaian Indikator 1) Sarana prasarana Penyakit Infeksi Emerging dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : a) Pengadaan alat Poliklinik dengan target 1 paket dan terealisasi sejumlah 1 paket (100%); b) Pengadaan obat Poliklinik dengan target 1 paket dan terealisasi sejumlah 1 paket (100%); c) Pengadaan bahan habis pakai Poliklinik dengan target 1 paket dan terealisasi sejumlah 1 paket (100%); d) Pengadaan bahan habis pakai Laboratorium dengan target 1 paket dan terealisasi sejumlah 1 paket (100%). 26


2) SDM Penyakit Infeksi Emerging di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) yang meningkat kualitasnya dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : a) Peningkatan

kemampuan

teknis

tenaga

kesehatan

dengan target 4 orang dan terealisasi sejumlah 4 orang (100%); b) Peningkatan kemampuan tenaga teknis UKLW dengan target 4 orang dan terealisasi sejumlah 4 orang (100%). 3) Layanan

Pelaksanaan

Pelabuhan/Bandara/

Penyakit

Pos

Lintas

Infeksi Batas

Emerging Darat

di

(PLBD)

dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : a) Dokumen rujukan orang sakit dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); b) Kalibrasi alat kesehatan dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); c) Deteksi dini faktor risiko situasi khusus dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); d) Penyebaran informasi situasi tertentu dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%). Berdasarkan target yang dicapai masing-masing kegiatan maka realisasi indikator “Persentase layanan pengendalian penyakit infeksi emerging” adalah sebesar 100%. Tabel 3.4 Capaian Indikator “Persentase layanan pengendalian penyakit infeksi emerging” tahun 2016 Indikator Persentase layanan pengendalian penyakit infeksi emerging

Target

Realisasi

Capaian

85%

100%

118%

27


d. Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan 1) Meningkatkan kemampuan petugas dalam deteksi dini faktor risiko Penyakit Infeksi Emerging di Pelabuhan / Bandara melalui pendidikan / pelatihan / workshop mengenai Penyakit Infeksi Emerging; 2) Meningkatkan sarana prasarana upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Infeksi Emerging; 3) Bekerja sama dengan institusi kesehatan di wilayah terutama pertukaran data surveilans Penyakit Infeksi Emerging. e. Masalah yang dihadapi 1) Semakin banyak penyakit infeksi emerging baru yang sebelumnya tidak pernah ada; 2) Minimnya informasi mengenai kejadian penyakit infeksi emerging di dunia. f. Usul Pemecahan Masalah 1) Meningkatkan kewaspadaan dini di pintu masuk negara terhadap penyebaran penyakit infeksi emerging; 2) Mencari informasi secara terus menerus mengenai tanda dan gejala serta angka kejadian penyakit infeksi emerging melalui berbagai media. 4. Indikator

“Persentase

melaksanakan

kegiatan

Pelabuhan/ deteksi

Bandara/ dini

PLBD

penyakit

yang

menular

langsung” a. Definisi Operasional Persentase kegiatan yang mendukung pelaksanaan deteksi dini penyakit menular langsung di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD. b. Rumus atau cara penghitungan Berdasarkan rata-rata capaian hasil kegiatan, antara lain :

28


1) SDM

pengendalian

AIDS

dan

PMS

di

Pelabuhan/

Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) yang meningkat kualitasnya; 2) Sarana prasarana pengendalian AIDS dan PMS; 3) Layanan

pelaksanaan

pengendalian

Tubercolosis

di

Pelabuhan/bandara/ Pos Lintas Batas Darat (PLBD); 4) Layanan pelaksanaan pengendalian AIDS dan PMS di Pelabuhan/ Bandara/ Pos Lintas Batas Darat (PLBD); 5) Layanan

pelaksanaan

pengendalian

Infeksi

Saluran

Pernafasan Akut (ISPA) di Pelabuhan/ Bandara/ Pos Lintas Batas Darat (PLBD); 6) Layanan pelaksanaan pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan di Pelabuhan/Bandara/ Pos Lintas Batas Darat (PLBD). c. Capaian Indikator 1) SDM

pengendalian

AIDS

dan

PMS

di

Pelabuhan/

Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) yang meningkat kualitasnya dengan target 2 orang dan terealisasi sejumlah 2 orang (100%); 2) Sarana prasarana pengendalian AIDS dan PMS dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan bahan habis pakai dengan target 1 paket dan terealisasi sejumlah 1 paket (100%); 3) Layanan

pelaksanaan

Pelabuhan/bandara/ dilaksanakan

Pos

melalui

pengendalian Lintas kegiatan

Batas

Tubercolosis Darat

penyampaian

di

(PLBD) KIE

pengendalian TB di wilayah werja KKP dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); 4) Layanan pelaksanaan pengendalian AIDS dan PMS di Pelabuhan/ Bandara/ Pos Lintas Batas Darat

(PLBD)

dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

29


a) Penguatan jejaring kerja dan partisipasi masyarakat program pengendalian HIV dan PMS dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); b) Surveilans Epidemiologi dan Sistem Informasi Progam Pengendalian HIV AIDS dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%). 5) Layanan

pelaksanaan

pengendalian

Infeksi

Saluran

Pernafasan Akut (ISPA) di Pelabuhan/ Bandara/ Pos Lintas Batas Darat (PLBD) dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: a) Sistem Informasi PHEIC dan Pengendalian ISPA dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); b) Advokasi dan sosialisasi Pandemic Influenza Preparednes dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%). 6) Layanan pelaksanaan pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan di Pelabuhan/Bandara/ Pos Lintas Batas Darat (PLBD) dilaksanakan melalui kegiatan penyampaian KIE FR Hepatiis dan ISP lainnya di wilayah kerja dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%). Berdasarkan target yang dicapai masing-masing kegiatan maka realisasi indikator “Persentase Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung” adalah sebesar 100%.

30


Tabel 3.5 Capaian Indikator “Persentase Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung” tahun 2016 Indikator Persentase Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung

Target

Realisasi

Capaian

33%

100%

303%

d. Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan 1) Meningkatkan kapasitas petugas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular melalui pendidikan dan pelatihan, workshop dan seminar; 2) Meningkatkan sarana prasarana deteksi dini penyakit menular langsung; 3) Meningkatkan surveilans epidemiologi penyakit menular di pintu masuk negara; 4) Menyusun SOP penanganan kejadian penyakit menular di Pelabuhan/ Bandara. e. Masalah yang dihadapi Terjadinya Triple Burden Disease atau tiga beban ganda penyakit menular di Indonesia, yaitu penyakit menular lama yang belum bisa sepenuhnya diatasi hingga saat ini, ancaman penyebaran penyakit menular baru dan penyakit menular yang sebelumnya telah hilan namun sekaran muncul kembali. f. Usul Pemecahan Masalah 1) Meningkatkan pengawasan terhadap alat angkut, orang dan barang terutama yang berasal dari daerah endemis penyakit menular;

31


2) Menyusun rencana kontinjensi di setiap Pelabuhan/ Bandara sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap ancaman penyakit menular potensial wabah di pintu masuk negara. 5. Indikator “Persentase layanan deteksi dini Penyakit Tidak Menular di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD” a. Definisi Operasional Persentase kegiatan yang mendukung pelaksanaan deteksi dini penyakit tidak menular langsung di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD. b. Rumus atau Cara Penghitungan Berdasarkan capaian masing-masing kegiatan, antara lain : 1) Sarana prasarana pengendalian penyakit Diabetes Melitus dan penyakit metabolik; 2) Sarana prasarana pengendalian penyakit Kanker; 3) Layanan pelaksanaan pengendalian penyakit Diabetes Melitus dan penyakit metabolik di Pelabuhan/ Bandara/ Pos Lintas Batas Darat (PLBD); 4) Layanan pelaksanaan pengendalian penyakit Kanker di Pelabuhan/ Bandara/ Pos Lintas Batas Darat (PLBD); 5) SDM pengendalian penyakit Diabetes Melitus Dan penyakit metabolik di Pelabuhan/ Bandara/ Pos Lintas Batas Darat (PLBD) yang meningkat kualitasnya; 6) SDM pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah di Pelabuhan/ Bandara/ Pos Lintas Batas Darat (PLBD) yang meningkat kualitasnya; 7) Layanan pelaksanaan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah di Pelabuhan/ Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD). c. Capaian Indikator 1) Sarana prasarana pengendalian penyakit Diabetes Melitus dan penyakit metabolik dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : 32


a) Belanja bahan deteksi dini penyakit DM dan Metabolik pada masyarakat wilayah perimeter Pelabuhan dengan target 1 paket dan terealisasi sejumlah 1 paket (100%); b) Belanja bahan deteksi dini penyakit DM dan Metabolik pada masyarakat wilayah buffer Pelabuhan dengan target 1 paket dan terealisasi sejumlah 1 paket (100%). 2) Sarana

prasarana

pengendalian

penyakit

Kanker

dilaksanakan melalui kegiatan belanja bahan deteksi dini kanker serviks dengan target 1 paket dan terealisasi sejumlah 1 paket (100%); 3) Layanan pelaksanaan pengendalian penyakit Diabetes Melitus dan penyakit metabolik di Pelabuhan/ Bandara/ Pos Lintas Batas Darat (PLBD) dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: a) Deteksi dini DM dan penyakit metabolik masyarakat Pelabuhan dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); b) Validasi data surveilans hasil monitoring FR penyakit DM dan metabolik dilaksanakan di 6 wilayah kerja dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%). 4) Layanan pelaksanaan pengendalian penyakit Kanker di Pelabuhan/ Bandara/ Pos Lintas Batas Darat (PLBD) dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : a) Penyampaian KIE dan deteksi dini Ca Serviks dan Payudara pada masyarakat Pelabuhan dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); b) Penyediaan media informasi kanker kepada masyarakat dengan target 1 paket dan terealisasi sejumlah 1 paket (100%). 5) SDM pengendalian penyakit Diabetes Melitus Dan penyakit metabolik di Pelabuhan/ Bandara/ Pos Lintas Batas Darat 33


(PLBD) yang meningkat kualitasnya dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan kader Posbindu dalam monitoring FR penyakit DM dan metabolik dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); 6) SDM pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah di Pelabuhan/ Bandara/ Pos Lintas Batas Darat (PLBD) yang meningkat

kualitasnya

dilaksanakan

melalui

kegiatan

pelatihan petugas kesehatan dalam pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah yang diikuti oleh 10 orang dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); 7) Layanan pelaksanaan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah di Pelabuhan/ Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) dilaksanakan melalui kegiatan penyampaian KIE penyakit jantung dan pembuluh darah pada masyarakat pelabuhan dengan target 1 paket dan terealisasi sejumlah 1 paket (100%). Berdasarkan target yang dicapai masing-masing kegiatan maka realisasi indikator “Persentase layanan deteksi dini Penyakit Tidak Menular di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD” adalah sebesar 100%. Tabel 3.6 Capaian Indikator “Persentase layanan deteksi dini Penyakit Tidak Menular di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD” tahun 2016 Indikator Persentase layanan deteksi dini Penyakit Tidak Menular di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD

Target

Realisasi

Capaian

50%

100%

200%

34


d. Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan 1) Meningkatkan sarana prasarana deteksi dini penyakit tidak menular; 2) Meningkatkan kapasitas petugas di bidang pengendalian penyakit tidak menular; 3) Validasi data surveilans penyakit tidak menular di lingkungan Pelabuhan/ Bandara. e. Masalah yang dihadapi 1) Minimnya

pengetahuan

masyarakat

tentang

tata

cara

pengenalan gejala dini dan pencegahan penyakit tidak menular; 2) Belum semua masyarakat pelabuhan mendapatkan informasi yang tepat mengenai penyakit tidak menular sehingga membentuk pola dan gaya hidup masyarakat yang kurang sehat. f. Usul Pemecahan Masalah 1) Meningkatkan kegiatan KIE dan penyebaran media KIE mengenai tanda dan gejala penyakit menular serta cara pencegahannya kepada masyarakat; 2) Menjalin kerja sama dengan lintas sektor terkait untuk berperan serta didalam pengendalian penyakit tidak menular pada masyarakat Pelabuhan/ Bandara. 6. Indikator “Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan deteksi

dini

faktor

risiko

penggunaan

zat

aditif

dan

psikotropika dalam tubuh pengemudi” a. Definisi Operasional Persentase Pelabuhan/ Bandara yang menjadi pintu keluar / masuk kendaraan angkutan umum yang melaksanakan deteksi dini faktor risiko penggunaan zat aditif dan psikotropika dalam tubuh pengemudi.

35


b. Rumus atau Cara Penghitungan Berdasarkan capaian masing-masing kegiatan, antara lain : 1) Sarana prasarana pengendalian penyakit gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan; 2) Layanan pengendalian penyakit gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. c. Capaian Indikator 1) Sarana prasarana pengendalian penyakit gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan dilaksanakan melalui kegiatan belanja bahan pemeriksaan status kesehatan pengemudi angkutan dengan target 2 paket dan terealisasi sejumlah 2 paket (100%); 2) Layanan pengendalian penyakit gangguan akibat kecelakaan dan

tindak

kekerasan

dilaksanakan

melalui

kegiatan

pengadaan bahan ATK dan bahan cetak dengan target 2 paket dan terealisasi sejumlah 2 paket (100%). Berdasarkan target yang dicapai masing-masing kegiatan maka realisasi

indikator

“Persentase

Pelabuhan/

Bandara

yang

melaksanakan deteksi dini faktor risiko penggunaan zat aditif dan psikotropika dalam tubuh pengemudi” adalah sebesar 100%. Tabel 3.7 Capaian Indikator “Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan deteksi dini faktor risiko penggunaan zat aditif dan psikotropika dalam tubuh pengemudi” tahun 2016 Indikator Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan deteksi dini faktor risiko penggunaan zat aditif dan psikotropika dalam tubuh pengemudi

Target

Realisasi

Capaian

100%

100%

100%

36


d. Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan 1) Meningkatkan sarana prasarana pengendalian penyakit gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan; 2) Memperluas jangkauan pelayanan pengendalian penyakit gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan di Pelabuhan/

Bandara

dengan

melakukan

pemeriksaan

kesehatan pengemudi. e. Masalah yang dihadapi 1) Kurangnya jumlah petugas saat pemeriksaan kesehatan dan pemakaian zat adiktif pada pengemudi yang berakibat tidak seluruhnya mendapatkan pelayanan; 2) Kurangnya

dukungan

lintas

sektor

saat

kegiatan

pengendalian penyakit gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan di Pelabuhan/ Bandara dilaksanakan. f. Usul Pemecahan Masalah 1) Meningkatkan

ketrampilan

petugas

sehingga

dapat

memaksimalkan pelayanan walaupun dengan jumlah yang terbatas; 2) Menyusun SOP pengendalian penyakit gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan di Pelabuhan/ Bandara. 3) Meningkatkan kerja sama lintas sektor. 7. Indikator “Persentase Tempat Kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah Kerja KKP” a. Definisi Operasional Persentase wilayah kerja yang telah melaksanakan implementasi KTR dari keseluruhan wilayah kerja KKP Kelas II Probolinggo. b. Rumus atau Cara Penghitungan Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan implementasi KTR dibagi

keseluruhan

jumlah

wilayah

kerja

KKP

Kelas

II

Probolinggo.

37


c. Capaian Indikator 1) Penguatan dan pembentukan jejaring KTR dilaksanakan di 4 wilayah kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan output 1 laporan. 2) Penyediaan Media KIE dilaksanakan di 4 wilayah kerja dengan target 1 paket. Berdasarkan target yang dicapai masing-masing kegiatan maka realisasi indikator “Persentase Tempat Kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah Kerja KKP” adalah sebesar 33,4%. Tabel 3.8 Capaian Indikator “Persentase Tempat Kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah Kerja KKP” tahun 2016 Indikator

Target

Realisasi

Capaian

Persentase Tempat Kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah Kerja KKP

66,6%

66,6%

100%

d. Kebijakan dan Upaya yang dilaksanakan 1) Penguatan jejaring lintas sektor mengenai kawasan tanpa rokok; 2) Penyediaan media KIE tentang bahaya merokok di tempattempat kerja area Pelabuhan/ Bandara. e. Masalah yang dihadapi 1) Kurangnya

pengetahuan

masyarakat

tentang

bahaya

merokok; 2) Masih banyak tempat kerja yang belum melaksanakan kawasan tanpa rokok. f. Usul Pemecahan Masalah 1) Memberikan penyuluhan kesehatan tentang bahaya merokok secara berkala dan terus menerus kepada masyarakat; 38


2) Memasang media KIE tentang bahaya merokok di tempat kerja dan tempat umum lainnya di lingkungan Pelabuhan/ Bandara; 3) Menerapkan sangsi bagi perokok yang melanggar kawasan tanpa rokok. 8. Indikator

“Persentase

Pelabuhan/

Bandara/

PLBD

yang

melakukan pengendalian vektor terpadu dan BPP” a. Definisi Operasional Persentase

kegiatan

yang

mendukung

pelaksanaan

pengendalian vektor terpadu dan BPP di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD. b. Rumus atau Cara Penghitungan Berdasarkan rata-rata capaian hasil kegiatan, antara lain : 1) Layanan pelaksanaan pengendalian malaria di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD; 2) Layanan pelaksanaan pengendalian zoonosis di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD; 3) Layanan pelaksanaan pengendalian vektor di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD. c. Capaian Indikator 1) Layanan pelaksanaan pengendalian malaria di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : a) Rapat koordinasi lintas sektor migrasi malaria di Pelabuhan dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); b) Pengawasan penumpang/ ABK dari daerah endemis malaria dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); c) Survei larva dann nyamuk malaria dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%).

39


2) Layanan pelaksanaan pengendalian zoonosis di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : a) Pemetaan luas wilayah bebas PES dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); b) Pemasangan perangkap dan identifikasi tikus dan pinjal dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%). 3) Layanan pelaksanaan pengendalian vektor di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : a) Penyuluhan PSN 3 M Plus dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); b) Luas wilayah bebas vektor DBD dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); c) Luas wilayah bebas diare dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%). Berdasarkan target yang dicapai masing-masing kegiatan maka realisasi indikator “Persentase Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang melakukan pengendalian vektor terpadu dan BPP” adalah sebesar 100%. Tabel 3.9 Capaian Indikator “Persentase Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang melakukan pengendalian vektor terpadu dan BPP” tahun 2016 Indikator Persentase Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang melakukan pengendalian vektor terpadu dan BPP

Target

Realisasi

Capaian

100 %

100 %

100%

10

40


d. Kebijakan atau Upaya yang dilaksanakan 1) Meningkatkan manajemen pengendalian vector binatang penular penyakit (BPP) dengan menyediakan data

yang

diperlukan sebagai bahan penyusunan program selanjutnya ; 2) Mengangkat juru pemantau jentik (jumantik) dari kalangan masyarakat sebagai wujud peran serta masyarakat ; 3) Melakukan survei lalat dan spraying di wilayah buffer dan perimeter pelabuhan dan bandara ; 4) Berkoordinasi dengan para stakeholder sebagai upaya peningkatan dukungan pelaksanaan program. e. Masalah yang dihadapi Permasalahan yang dihadapi adalah belum seluruh masyarakat yang tinggal di perimeter dan buffer area memiliki pengetahuan tentang cara mengidentifikasi keberadaan vektor dan BPP sehingga masih mengandalkan hasil pengamatan petugas. Hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pengendalian vektor. f. Usulan Pemecahan Masalah Perlunya

peningkatan

program

pendidikan

kesehatan

masyarakat mengenai tata cara pengendalian vector dan BPP di pemukiman sehingga diharapkan masyarakat dapat secara mandiri mampu menidentifikasi keberadaan vektor. 9. Indikator “Persentase komponen yang diperlukan satker dalam rangka untuk memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA” a. Definisi Operasional Manajemen tata kelola pemerintahan dan komponennya yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi. b. Rumus atau Cara Penghitungan Berdasarkan rata-rata capaian hasil kegiatan, antara lain :

41


1) SDM bidang keuangan di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang meningkat kualitasnya; 2) SDM bidang kepegawaian dan umum di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang meningkat kualitasnya; 3) Layanan pelaksanaan bidang program dan anggaran di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD; 4) Layanan pelaksanaan bidang Hukor dan Humas di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD; 5) Layanan pelaksanaan bidang keuangan di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD; 6) Layanan pelaksanaan bidang kepegawaian dan umum di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD; 7) Layanan perkantoran. c. Capaian Indikator 1)

SDM bidang keuangan di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang meningkat

kualitasnya

dilaksanakan

melalui

kegiatan

antara lain : a) Peningkatan kapasitas pengelola aplikasi Simak BMN dengan target 1 orang dan terealisasi sejumlah 1 orang (100%); b) Pelatihan pengadaan barang dan jasa dengan target 6 orang dan terealisasi sejumlah 6 orang (100%); c) Peningkatan kapassitas pengelola aplikasi SAIBA dengan target 1 orang dan terealisasi sejumlah 1 orang (100%). 2)

SDM bidang kepegawaian dan umum di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang meningkat kualitasnya dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : a) Pembinaan sosialisasi kepegawaian dengan target 2 laporan dan terealisasi sejumlah 2 laporan (100%);

42


b) Koordinasi dan konsultasi kepegawaian ke pusat dengan target 5 kali dan terealisasi sejumlah 5 kali (100%); c) Pembahasan matriks CPNS dengan target 2 kali dan terealisasi sejumlah 2 kali (100%); d) Koordinasi kepegawaian ke wilayah dengan target 2 kali dan terealisasi sejumlah 2 kali (100%); e) Validasi berkas, Tes penerimaan CPNS dengan target 2 kali dan terealisasi sejumlah 2 kali (100%); f)

Konsultasi teknis program ke pusat dengan target 3 kali dan terealisasi sejumlah 3 kali (100%);

g) Koordinasi pejabat struktural ke pusat dengan target 3 kali dan terealisasi sejumlah 3 kali (100%); h) Peningkatan kapasitas tenaga pengamanan kantor dengan target 6 orang dan terealisasi sejumlah 6 orang (100%); i)

Building Learning Organization dengan target 1 kali dan terealisasi sejumlah 1 kali (100%);

3)

Layanan pelaksanaan bidang program dan anggaran di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : a) Penyusunan RAK dan E-Planining dengan target 2 dokumen dan terealisasi sejumlah 2 dokumen (100%); b) Rapat koordinasi internal penyusunan RKA-KL dengan target 1 dokumen dan terealisasi sejumlah 1 dokumen (100%); c) Pembahasan,

penajaman

dan

penelaahan

usulan

dokumen perencanaan dan penganggaran dengan target 1 dokumen dan terealisasi sejumlah 1 dokumen (100%);

43


d) Penyusunan target dan pagu PNBP dengan target 1 dokumen dan terealisasi sejumlah 1 dokumen (100%); 4)

Layanan pelaksanaan bidang Hukor dan Humas di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD delaksanakan melalui kegiatan penataan organisasi dalam peningkatan management mutu pelayanan dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%);

5)

Layanan pelaksanaan bidang keuangan di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : a) Penyusunan laporan keuangan tingkat satker dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); b) Rekonsiliasi/ koordinasi anggaran (keuangan) dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); c) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP TA berjalan dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); d) Konsultasi teknis pengelolaan PNBP dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); e) Bimbingan teknis pengelolaan PNBP dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); f) Penatausahaan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); g) Konsolidasi pelaksanaan anggaran dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); h) Penatausahaan LHP dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); i) Pengelolaan BMN dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); 44


j) Rekonsiliasi/ koordinasi anggaran (BMN) dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); k) Inventarisasi kebutuhan BMN dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); l) Penghapusan BMN dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); m) Penyusunan laporan pelaksanaan program dengan target 1 dokumen dan terealisasi sejumlah 1 dokumen (100%); n) Penyusunan laporan E-Monev penganggaran dengan target 1 dokumen dan terealisasi sejumlah 1 dokumen (100%); o) Penyusunan laporan E-Monev Bappenas PP 39 tahun 2006 dengan target 1 dokumen dan terealisasi sejumlah 1 dokumen (100%); p) Penyusunan laporan tahunan satker dengan target 1 dokumen dan terealisasi sejumlah 1 dokumen (100%); q) Penyusunan laporan indikator satker dengan target 1 dokumen dan terealisasi sejumlah 1 dokumen (100%); r) Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja dengan target 2 dokumen dan terealisasi sejumlah 2 dokumen (100%); s) Evaluasi SAKIP dengan target 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan (100%); 6)

Layanan pelaksanaan bidang kepegawaian dan umum di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : a) Penyusunan Profil dengan target 1 dokumen dan terealisasi sejumlah 1 dokumen (100%);

45


b) Pengumpulan dan pengelolaan data informasi secara manual dan sistem elektronik dengan target 1 dokumen dan terealisasi sejumlah 1 dokumen (100%). 7)

Layanan

perkantoran

dilaksanakan

melalui

kegiatan

pembayaran gaji dan tunjangan dengan target 12 bulan dan terealisasi sejumlah 12 bulan (100%). Berdasarkan target yang dicapai masing-masing kegiatan maka realisasi indikator “Persentase komponen yang diperlukan satker dalam rangka untuk memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA” adalah sebesar 100%. Tabel 3.10 Capaian Indikator “Persentase komponen yang diperlukan satker dalam rangka untuk memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA” tahun 2016 Indikator

Target

Realisasi

Capaian

85%

100%

117,6%

Persentase komponen yang diperlukan satker dalam rangka untuk memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA

a. Kebijakan atau Upaya yang dilaksanakan 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran ; 2) Penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan ; 3) Penyusunan laporan keuangan ; 4) Penyusunan target dan pagu PNBP ; 5) Penyusunan tindak lanjut LHP ; 6) Penyusunan laporan aset Negara (BMN) ; 7) Layanan administrasi kepegawaian ; 8) Pelaksanaan pembinaan SDM ; 9) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah.

46


e. Masalah yang dihadapi 1) Masih adanya kesulitan didalam pengoperasian aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Administrasi Negara (SPAN) yang berpengaruh pada lamanya waktu yang dibutuhkan di dalam pengajuan anggaran kegiatan ; 2) RPD tidak sesuai dengan RPK ; 3) Revisi DIPA terlambat sehingga mengurangi penyerapan anggaran ; 4) Pengiriman absensi dari wilayah kerja sering terlambat ; 5) Koneksi internet sering terganggu sehingga berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi online kepegawaian. f. Usulan Pemecahan Masalah 1) Evaluasi RPD dan RPK secara berkala ; 2) Konsultasi dengan KPKN tentang kendala pelaksanaan aplikasi SPAN, namun hingga saat ini masih belum ada jalan keluarnya; 3) Pembinaan secara terus menerus terhadap wilayah kerja ; 4) Koordinasi

dengan

penyedia

layanan

internet

untuk

prasarana

yang

meningkatkan kualitas jaringan. 10. Indikator

“Persentase

sarana

dan

ditingkatkan untuk memenuhi standart” a. Definisi Operasional Persentase peningkatan sarana prasarana perkantoran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi. b. Rumus atau Cara Penghitungan Berdasarkan rata-rata capaian hasil kegiatan, antara lain : 1) Pengadaan tanah; 2) Peralatan dan mesin. c. Capaian Indikator 1) Pengadaan tanah pada tahun 2016 ditargetkan sejumlah 2 lokasi, yaitu pengadaan tanah untuk gedung kantor wilker 47


Paiton dan wilker Panarukan dan telah telah teralisasi seluruhnya (100%). 2) Peralatan dan mesin dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : a) Pengadaan peralatan fasilitas kantor induk dan wilayah kerja dengan target 45 unit dan terealisasi sejumlah 45 unit (100%); b) Tambah daya listrik dengan target 1 paket dan terealisasi sejumlah 1 paket (100%); c) Pengadaan peralatan PTM dengan target 12 unit dan terealisasi sejumlah 12 unit (100%); d) Pengadaan

printer

percetakan

dokumen

online

Simkespel dengan target 28 buah dan terealisasi sejumlah 28 buah (100%); e) Pembelian fasilitas posko kesehatan situasi khusus dengan target 2 paket dan terealisasi sejumlah 2 paket (100%); f)

Pengadaan sumber air di Kantor Wilker Tanjung Wangi dengan target 1 paket dan terealisasi sejumlah 1 paket (100%);

g) Pengadaan pakaian dinas dengan target 138 stel dan terealisasi sejumlah 138 stel (100%); h) Pengadaan pakaian kerja sopir/ pesuruh/ satpam/ tenaga non teknis lainnya dengan target 38 stel dan terealisasi sejumlah 38 stel (100%); i)

Pemeliharaan gedung dan bangunan dengan target 6 lokasi dan terealisasi sejumlah 6 lokasi (100%);

j)

Keperluan sehari-hari perkantoran dengan target 12 bulan dan terealisasi sejumlah 12 bulan (100%);

k) Langganan daya dan jasa dengan target 12 bulan dan terealisasi sejumlah 12 bulan (100%); 48


l)

Pemeliharaan

peralatan

kantor

1

dokumen

dan

terealisasi sejumlah 1 dokumen (100%); m) Pemeliharaan peralatan fungsional dan sarana gedung dengan target 12 bulan dan terealisasi sejumlah 12 bulan (100%); n) Sewa gedung kantor dengan target 1 tahun dan terealisasi sejumlah 1 tahun (100%); o) Pengiriman surat dinas dengan target 12 bulan dan terealisasi sejumlah 12 bulan (100%); p) Honor operasional satuan kerja dengan target 12 bulan dan terealisasi sejumlah 12 bulan (100%); q) Pemeliharaan kendaraan dinas dengan target 12 bulan dan terealisasi sejumlah 12 bulan (100%). Berdasarkan target yang dicapai masing-masing kegiatan maka realisasi indikator “Persentase sarana dan prasarana yang ditingkatkan untuk memenuhi standart” adalah sebesar 91%. Tabel 3.11 Capaian Indikator “Persentase sarana dan prasarana yang ditingkatkan untuk memenuhi standart” tahun 2016 Indikator

Target

Realisasi

Capaian

Persentase sarana dan prasarana yang ditingkatkan untuk memenuhi standart

75%

91%

121,3%

b. Kebijakan atau Upaya yang dilaksanakan 1) Pengadaan tanah wilker Paiton dan Panarukan ; 2) Pelaksanaan layanan perkantoran ; 3) Pengadaan pengolah data dan komunikasi ; 4) Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran ; 5) Penambahan sarana gedung/bangunan.

49


c. Masalah yang dihadapi Belum semua wilker memiliki gedung sendiri dan tanah untuk kantor induk Probolinggo masih menempati lahan milik PT.Pelindo III. d. Usulan Pemecahan Masalah Mengusulkan pembelian tanah untuk gedung kantor induk Probolinggo.

C. SUMBER DAYA 1. Sumber Daya Manusia Keadaan pegawai di KKP Kelas II Probolinggo hingga 31 Desember 2016 sejumlah 69 (enam puluh sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut : a. Menurut jabatan : 1) Struktural sejumlah 5 (lima) orang, terdiri dari : - Kepala KKP

: Rahmat Subakti, SKM, MHM

- Kepala Sub Bag.TU

: Kelik Sulistiyono, ST

- Kepala Seksi PKSE

: Suyoko, ST

- Kepala Seksi PRL

: Drs. Irfan, M.Si

- Kepala Seksi UKLW

: dr. Rofiud Darojat

2) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sejumlah 13 (tiga belas ) orang, terdiri dari : - Dokter Muda

: 2 orang

- Perawat Pertama

: 1 orang

- Sanitarian Madya

: 1 orang

- Sanitarian Muda

: 3 orang

- Sanitarian Penyelia

: 1 orang

- Sanitarian Pelaksana Lanjutan

: 2 orang

- Sanitarian Pelaksana

: 1 orang

- Epidemolog Muda

: 1 orang

- Epidemolog Pertama

: 1 orang 50


3) Jabatan Fungsional Umum (JFU) sejumlah 51 (lima puluh satu) orang, terdiri dari : - Dokter

: 5 orang

- Perawat Pemula

: 14 orang

- Pranata Lab. Kesehatan Pemula : 1 orang - Asisten Apoteker Pemula

: 2 orang

- Epidemiolog

: 5 orang

- Epidemiolog Pemula

: 4 orang

- Sanitarian

: 1 orang

- Sanitarian Pemula

: 3 orang

- Bendahara

: 2 orang

- Penata Laporan Keuangan

: 1 orang

- Pengadministrasi Umum

: 6 orang

- Analisis Kepegawaian Pemula

: 1 orang

- Pengelola BMN

: 1 orang

- Caraka

: 5 orang

Berdasarkan Kepmenkes RI No. 1314 Tahun 2010 tentang pedoman standarisasi sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, di lingkungan kantor kesehatan pelabuhan, maka jumlah pegawai di KKP Kelas II Probolinggo saat ini telah memenuhi standar kebutuhan pegawai di KKP kelas II yang mencapai 69 orang. Namun, dengan semakin meningkatnya kegiatan di KKP Kelas II Probolinggo, maka masih diperlukan penambahan tenaga di beberapa wilayah kerja terutama untuk tenaga dokter, D3 Keperawatan, D3 Kesehatan Lingkungan dan S1

Kesehatan

Masyarakat.

Dengan

penambahan

tenaga

berpendidikan tersebut diharapkan mampu mempermudah dalam mencapai target pencapaian indikator kinerja di tahun mendatang. b. Menurut kepangkatan Adapun

urutan

kepangkatan

pegawai

Kantor

Kesehatan

Pelabuhan per-31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : 51


- Pembina Tingkat I, IV/b

: 1 orang

- Pembina, VI/a

: 3 orang

- Penata Tingkat I, III/d

: 7 orang

- Penata, III/c

: 10 orang

- Penata Muda Tingkat I, III/b

: 17 orang

- Penata Muda, III/a

: 6 orang

- Pengatur Tingkat I, II/d

: 10 orang

- Pengatur, II/c

: 13 orang

- Pengatur Muda, II/a

: 1 orang

- Juru Tingkat I, I/d

: 1 orang

2. Sumber Daya Anggaran a) Anggaran Satuan Kerja Dalam DIPA pada tahun 2015 anggaran KKP Kelas II Probolinggo tersedia sebesar Rp. 9.450.727.000,00 sedangkan DIPA pada tahun 2016 mengalami 2 kali efisiensi dengan pagu akhir sebesar Rp.16.664.739.000,00. Realisasi Anggaran Untuk tahun 2016, KKP Kelas II Probolinggo mendapat dukungan anggaran sesuai DIPA Tahun 2016 Tanggal 6 Oktober 2016 dengan pagu sebesar Rp.16.664.739.000,00 (Enam belas milyar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Dari jumlah tersebut terdapat self blocking efisiensi 2 sebaesar Rp.3.144.480.000,00 (Tiga milyar seratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga sisa pagu akhir sebesar Rp.13.520.291.000,00 (Tiga belas milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah). Pada tahun 2016 terdapat 2 kali revisi DIPA dalam rangka efisiensi anggaran. Realisasi penggunaan anggaran per kegiatan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 52


Tabel 3.12 Penggunaan Anggaran Per Kegiatan Tahun 2016 No A

1

2

3

4

B

1

2

C

1

2

3

Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan (2058) Sarana Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan (2058.100) – RM Sarana Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan (2058.100) - PNBP SDM Surveilans dan Karantina Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas (PLBD) yang Meningkat Kualitasnya (2058.103) – PNBP Layanan Pelaksanaan Surveilans dan Karantina Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) (2058.104) – PNBP Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (2059) Layanan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) (2059.073) - RM Layanan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) (2059.073) – PNBP Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (2060) Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit Menular Langsung (2060.110) – PNBP SDM Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas (PLBD) yang Meningkat Kualitasnya (2060.113) – PNBP Layanan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Menular

Anggaran

Realisasi

% Realisasi

2.311.889.000

2.096.956.279

90,70 %

121.500.000

116.300.000

95,72 %

729.368.000

699.788.845

94,67 %

197.380.000

154.232.851

78,14 %

1.263.641.000

1.126.634.583

89,16 %

551.526.000

499.793.600

90,62 %

137.172.000

87.095.250

63,49 %

414.354.000

412.698.350

99,60 %

336.640.000

330.621.435

98,21 %

36.875.000

36.571.700

99,18 %

12.380.000

12.270.000

99,11 %

287.385.000

281.779.735

98,05 %

53


No

D

1

2

3

E

1

2

3

4

5

Kegiatan Langsung di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas (PLBD) (2060.114) – PNBP Pencegan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (2061) Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit Tidak Menular (2061.098) – PNBP SDM Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas (PLBD) yang Meningkat Kualitasnya (2061.101) – PNBP Layanan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas (PLBD) (2061.102) – PNBP Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekns Lainnya pada Program Pemcegahan dan Pengendalian Penyakit (2063) Sarana Prasarana Dukungan Manajeman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (2063.060) – RM Sarana Prasarana Dukungan Manajeman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (2063.060) – PNBP SDM Dukungan Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) yang Meningkat Kualitasnya (2063.062) – RM SDM Dukunngan Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) yang Meningkat Kualitasnya (2063.062) – PNBP Layanan Pelaksanaan Dukungan Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) (2063.063) – RM

Anggaran

Realisasi

% Realisasi

202.599.000

201.709.255

99,56 %

69.618.000

69.488.615

99,81 %

69.500.000

69.481.100

99,97 %

63.481.000

62.739.540

98,83 %

10.117.637.000

9.668.413.467

95,55 %

2.814.827.000

2.752.129.802

97,77 %

167.980.000

165.734.871

98,66 %

207.280.000

204.028.332

98,43 %

306.080.000

272.559.758

89,05 %

394.068.000

360.337.737

91,44 %

54


No

6

7

Kegiatan Layanan Pelaksanaan Dukungan Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) (2063.063) – PNBP Layanan Perkantoran (2063.994) - RM TOTAL

Anggaran

Realisasi

% Realisasi

457.381.000

422.767.661

92,43 %

5.770.021.000

5.490.855.306

95,16 %

13.520.291.000

12.797.494.365

94,65 %

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan 2016 Anggaran

Tahun 2015 (Rp)

Tahun 2016 (Rp)

a. Pagu anggaran

9.450.727.000,00

13.520.291.000,00

b. Realisasi

9.053.431.467,00

12.797.494.365,00

95,40%

94,65%

c. Pencapaian target

b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Target dan pagu PNBP tahun 2015 dan 2016 tertera pada tabel 25 di bawah ini : Tabel 3.14 Target dan pagu PNBP tahun 2015 dan 2016 Dana PNBP

Tahun 2015 (Rp)

Tahun 2016 (Rp)

- Target Fungsional PNBP

2.793.365.000,00

4.738.864.992,00

- Realisasi PNBP

8.365.758.115,00

4.134.163.188,00

299,42%

87,2%

- Pagu PNBP

2.402.300.000,00

4.738.864.992,00

- Realisasi penggunaan dana

2.273.561.333,00

3.786.747.609,-

95%

93%

a. Target dan realisasi PNBP

- Pencapaian target b. Pagu dan realisasi penggunaan dana PNBP

- Pencapaian target

55


Efisiensi Anggaran Pada Tahun 2016, DIPA awal yang dialokasikan pada KKP Kelas II Probolinggo sebesar Rp.20.414.739.000,00 (Dua puluh milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, anggaran tersebut direvisi untuk penghematan sebesar Rp.6.894.448.000,00 (Enam milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga anggaran KKP Kelas II Probolinggo menjadi Rp.13.520.291.000,00 (Tiga belas milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Anggaran tersebut dilaksanakan selama jangka waktu Januari s.d. Desember

Tahun

2016

dalam

pelaksanaan

program

pencegahan dan pengendalian penyakit. Pada akhirnya program tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan menurunnya angka

kesakitan

dan

kematian

akibat

penyakit

melalui

peningatan surveilans dan karantina kesehatan, pengendalian vektor dan zoonotik, pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular di pintu masuk negara. Berdasarkan perhitungan, realisasi anggaran KKP Kelas II Probolinggo pada tahun 2016 sebesar Rp.568.968.424,00 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) atau terserap 70,93%

dari

total

anggaran

yang

diberikan

setelah

penghematan. Dengan demikian, terdapat 29,07% anggaran tidak terserap. Sisa anggaran yang tidak terserap tersebut bukan karena KKP Kelas II Probolinggo tidak melaksanakan kegiatan, melainkan 56


disebabkan oleh beberapa hal, seperti pelaksanaan dilakukan kegiatan dengan lebih efisien, terdapat perbedaan antara pagu anggaran dengan harga riil dalam pelaksanaan kegiatan, adanya penghematan dan pemblokiran anggaran berdasarkan Instruksi Presiden dan adanya perintah Pimpinan untuk melaksanakan pekerjaan lain yang sangat mendesak sehingga tidak dapat melakukan perjalanan dinas. Sisa anggaran yang tidak terserap merupakan efisiensi sebagai bentuk tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 dan

tidak

dapat

dianggap

sebagai

kesalahan

dalam

perencanaan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari data pelaksanaan kegiatan, dimana semua kegiatan yang telah direncanakan KKP Kelas II Probolinggo dapat terlaksana dengan baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. 3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang ada di KKP Kelas II Probolinggo, meliputi : a. Sarana Kerja / Bangunan 1) Bangunan gedung kantor milik sendiri, ada 4 lokasi : a) Di kantor induk Pelabuhan Probolinggo ada 5 unit (639 m2); b) Di wilayah kerja Tanjung Wangi – Banyuwangi 1 unit (220 m2); c) Di wilayah kerja Pasuruan 1 unit (250 m2); d) Di wilayah kerja Malang 1 unit (220 m2). 2) Bangunan gedung disiapkan/sewa pengelola pelabuhan : a) Kantor

wilayah

kerja

Panarukan

sewa

milik

PT.

Pelabuhan Indonesia III dengan luas 115 m2 ;

57


b) Kantor wilayah kerja Paiton menempati ruangan milik PLTU Paiton yang dipakai bersama instansi lain, yaitu perwakilan dari Administrator Pelabuhan dengan luas 58,5 m2 ; c) Pos Penyeberangan Ketapang Banyuwangi menempati ruangan milik PT. Indonesia Ferry (ASDP) dengan luas ± 24 m2 ; 3) Bangunan rumah negara ada 2 unit : 1. Di kantor induk Pelabuhan Probolinggo 1 unit (Gol. I jabatan tipe C permanen) ; 2. Di

wilayah

kerja

Pelabuhan

Tanjung

Wangi

–

Banyuwangi 1 unit (Gol. I non jabatan tipe C permanen). b. Kendaraan 1) Kendaraan Roda 4 (empat) 13 unit : a) Ambulance Ford Ranger Diterima Desember 2011, keadaan baik dan berada di kantor induk Probolinggo ; b) Isuzu D-Max Merupakan transfer dari Pusat, diterima Tahun 2010 ; c) Ambulance L 300 Diterima Tahun 2005, keadaan masih baik dan berada di Wilker Tanjung Wangi ; d) Avanza Station tahun 2005 ; e) Isuzu Panther Touring tahun 2007 ; f) Ambulance Isuzu ELF tahun 2008 (kendaraan khusus); g) Mobil Vector Control Suzuki APV ; h) All New Nissan Grand Livina 1.5 tahun 2014 ; i) Ambulance Chevrolet Colorado tahun 2014 ; j) Mitsubishi Outlander Sport GL A/T tahun 2014 ; k) Toyota New Hilux Pickup STD m/t tahun 2014. 2) Kendaraan roda 2 (dua) 12 unit : 58


a) 1 (satu) unit Honda Win tahun Tahun 1996 ; b) 1 (satu) Unit Karisma Tahun 2003 ; c) 2 (dua) Unit Supra X 100 cc tahun 2004 ; d) 3 (tiga) Unit Supra X 125 cc tahun 2005 ; e) 2 (dua) Unit Supra X 125 cc tahun 2006 ; f) 3 (tiga) Unit Honda Revo 110 cc tahun 2012 ; g) 7 (tujuh) Unit Yamaha N-Max 150 cc tahun 2016. 3) Kendaraan Roda Tiga sejumlah 2 (dua) unit : a) Viar Long Karya 150 cc tahun 2012 ; b) Viar Long Karya 200 cc tahun 2012 ; 4) Peralatan dan Mesin (Alat Kesehatan dan Pengolah Data) Terlampir. Sarana kantor berupa beberapa alat transportasi (roda dua dan roda empat), dan peralatan penunjang kegiatan teknis maupun perkantoran sebagai dukungan dalam pencapaian program yang telah ditetapkan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap dan baik, tentunya akan mempermudah dalam mencapai target di tahun 2016 ini. D. PERBANDINGAN

CAPAIAN

KINERJA

DENGAN

TAHUN

SEBELUMNYA Didalam perencanaan kinerja tahun 2015 terdapat 6 sasaran strategis dengan 22 indikator kinerja sedangkan pada tahun 2016 terdapat

5

sasaran

strategis

dengan

10

indikator

kinerja.

Perbandingan capaian indikator tahun 2015 dan 2016 tercantum pada tabel 26 dibawah ini :

59


Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 2015 Sasaran Strategis Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan

Indikator Kinerja 1. Persentase upaya pengendalian faktor risiko pada wilayah dengan kondisi matra

2. Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan 3. Persentase lingkungan sehat, aman, dan terkendali dari faktor risiko KKM di pintu masuk negara 4. Persentase rencana kontinjensi kedaruratan kesehatan masyarakat di pintu masuk dan wilayah

2016 Capaian

Keterangan

100%

Tercapai

85,9%

100%

100%

Sasaran Strategis Meningkatnya kegiatan surveilans dan karantina kesehatan


Tidak tercapai

Tercapai

Tercapai

Indikator Kinerja 1. Persentase layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB dalam rangka penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah


Capaian

Keterangan

126%

109%


118%


303%

60


Sasaran Strategis Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

2015 Indikator Kinerja 5. Persentase angka penemuan baru kasus HIV dan pengobatan sesuai standar 6. Cakupan skrining penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) pada populasi berisiko

7. Cakupan kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (SR) minimal 85% 8. Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan pemantauan tifoid pada kelompok masyarakat paling berisiko 9. Persentase desa yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM dan cedera

Capaian

Keterangan

100%

Tercapai

100%

Tercapai

133%

Tercapai

110,7%

Tercapai

100%

Tercapai

Sasaran Strategis Meningkatnya Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

2016 Indikator Kinerja 6. Persentase layanan deteksi dini Penyakit Tidak Menular di Pelabuhan/ Bandara/ PLBD 7. Persentase Pelabuhan/ Bandara yang melaksanakan deteksi dini faktor risiko penggunaan zat aditif dan psikotropika dalam tubuh pengemudi 8. Persentase Tempat Kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah Kerja KKP


9. Persentase Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang melakukan pengendalian vektor terpadu



Capaian

Keterangan

200%

100%

100%

100%

117,6%

61


Sasaran Strategis

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang

Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

2015 Indikator Kinerja 10. Persentase fasyankes primer yang melaksanakan upaya deteksi dini, tindak lanjut dini, rehabilitasi dan atau paliatif PTM dan cedera 11. Persentase fasyankes primer melaksanakan layanan upaya berhenti merokok 12. Persentase Kab/Kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu 13. Jumlah Kab/Kota dengan API <1/1000 penduduk pada tahun 2019 14. Persentase Kabupaten/ Kota dengan IR DBD kurang dari target nasional 15. Persentase pengawasan kualitas air minum

Capaian

Keterangan

100%

Tercapai

100%

Tercapai

100%

Tercapai

100%

Tercapai

100%

Tercapai

100%

Tercapai

Sasaran Strategis

2016 Indikator Kinerja 11. Persentase sarana dan prasarana yang ditingkatkan untuk memenuhi standart

Capaian

Keterangan

121,3%

62


2015 Indikator Kinerja 16. Persentase TempatTempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan 17. Jumlah Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan kawasan sehat 18. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan 19. Jumlah rekomendasi kajian analisis dampak kesehatan lingkungan Meningkatnya 20. Persentase Satker dukungan manajemen Program PP dan PL dan pelaksanaan tugas yang memperoleh teknis lainnya pada penilaian SAKIP program pengendalian dengan hasil minimal penyakit dan AA penyehatan lingkungan 21. Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana / prasarananya untuk memenuhi standar Kumulatif capaian kinerja : Sasaran Strategis

Capaian

Keterangan

100%

Tercapai

100%

Tercapai

100%

Tercapai

100%

Tercapai

Sasaran Strategis

2016 Indikator Kinerja

Capaian

Keterangan

Tercapai 118,7%

121,3%

Tercapai

102,3%

Kumulatif capaian kinerja :

139,4%

63


Dari tabel 26 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 22 indikator dengan hasil 20 indikator mencapai target dan 2 indikator tidak mencapai target, sedangkan tahun 2016 terdapat 10 indikator yang keseluruhannya telah mencapai target. Kumulatif capaian kinerja tahun 2015 sebesar 102,3% dan tahun 2016 sebesar 139,4% sehingga terdapat peningkatanan capaian kinerja sebesar 37,1%.

64


BAB IV SIMPULAN

Laporan kinerja KKP Kelas II Probolinggo tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan dapat sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Secara umum KKP Kelas II Probolinggo telah dapat mencapai target bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2016. Dari 10 indikator, 8 indikator diantaranya melampaui target dan 2 indikator memenuhi target yang telah ditetapkan. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi akuntabilitas bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen, perencanaan kinerja di tahun yang akan datang serta peningkatan pelaksanaan program dan kebijakan. Hasil pencapaian program diharapkan selalu selaras dengan sasaran strategis dan dokumen perencanaan lainnya. Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan yang tertuang di dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2015-2019 yang telah dilakukan penyelarasan terhadap SOTK baru Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.. Guna meningkatkan akuntabilitas kinerja KKP Kelas II Probolinggo,

maka

kecermatan

dan

ketepatan

dalam

melakukan

perencanaan kegiatan harus ditingkatkan saat penyusunan dan revisi RAK 2015-2019 dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas indikator kinerja beserta target yang ditetapkan.

65


Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai pada tahun 2016 dapat dijadikan dasar didalam penyusunan program, penetapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang.

Probolinggo, 23 Januari 2017 Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo

Rahmat Subakti, S.KM, MHM NIP 196507131988031002

66

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Rahmat Subakti, S.KM, MHM

Jabatan

: Kepala KKP Kelas II Probolinggo

selanjutnya disebut pihak pertama. Nama

: dr. H. M. Subuh, MPPM

Jabatan

: Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 14 Februari 2015 Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. H. M. Subuh, MPPM NIP 196201191989021001

Rahmat Subakti, S.KM, MHM NIP 196507131988031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KANTOR KESEHATAN KELAS II PROBOLINGGO

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Menurunkan angka kesakitan

1

Persentase upaya pengendalian

akibat penyakit yang dapat

faktor risiko pada wilayah dengan

dicegah

kondisi matra

dengan

peningkatan karantina

imunisasi, surveilans,

kesehatan,

2

dan

Persentase dengan

kesehatan matra

alat

angkut

standar

86 %

sesuai

kekarantinaan

100 %

kesehatan 3

Persentase

lingkungan

sehat,

aman, dan terkendali dari faktor

100 %

risiko KKM di pintu masuk negara 4

Persentase

rencana

kontinjensi

kedaruratan kesehatan masyarakat di pintu masuk dan wilayah

2

Menurunnya angka kesakitan

1

Persentase angka penemuan baru

dan kematian akibat penyakit

kasus HIV dan pengobatan sesuai

menular langsung

standar 2

17 %

16,5 %

Cakupan skrining penyakit Infeksi Menular

Seksual

(IMS)

pada

33,3 %

populasi berisiko 3

Cakupan kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru

25 %

BTA positif (SR) minimal 85% 4

Persentase

kab/kota

melaksanakan

yang kegiatan

pemantauan tifoid pada kelompok

28 Orang

masyarakat paling berisiko

3


1

Persentase

desa

yang


melaksanakan kegiatan posbindu

tidak menular

PTM dan cedera

100 %

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

2

Persentase

jumlah

perempuan

usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker servik dan payudara (IVA dan atau Pap smear untuk CA Serviks

dan

CBE

untuk

100 orang

Ca

Payudara) 3

Persentase fasyankes primer yang melaksanakan upaya deteksi dini, tindak lanjut dini, rehabilitasi dan

80 %

atau paliatif PTM dan cedera 4

Persentase

fasyankes

primer

layanan

upaya

Kab/Kota

yang

melaksanakan berhenti merokok

4

Meningkatnya

pencegahan

1

Persentase

dan penanggulangan penyakit

melakukan

bersumber binatang

terpadu 2

Jumlah

pengendalian

Kab/Kota

dengan

vektor

33,3 %

100 %

API

<1/1000 penduduk pada tahun

100 %

2019 3

Persentase Kab/Kota dengan IR DBD kurang dari target nasional

5

Meningkatnya penyehatan dan

1

pengawasan kualitas lingkungan

Persentase pengawasan kualitas air minum

2

Jumlah

Kab

/

Kota

yang

menyelenggarakan kawasan sehat 4

100 %

Persentase Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

3

100 %

100 %

33,3 %

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan

66,6 %

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

5

Jumlah

rekomendasi

analisis

dampak

kajian kesehatan

lingkungan

6

Meningkatnya

dukungan

1

Persentase Satker Program PP

manajemen dan pelaksanaan

dan

tugas

penilaian

teknis

program penyakit

lainnya

pada

pengendalian dan

penyehatan

lingkungan

100 %

PL

yang SAKIP

memperoleh dengan

hasil

80 %

minimal AA 2

Persentase

Satker

Pusat

dan

Daerah yang ditingkatkan sarana / prasarananya

untuk

memenuhi

75 %

standar

Kegiatan

Anggaran

1. Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra 2. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 3. Pengendalian Penyakit Menular Langsung 4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular 5. Penyehatan Lingkungan 6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Jumlah

Rp. 1.401.080.000,Rp. 242.800.000,Rp. 125.762.000,Rp. 191.780.000,Rp. 301.218.000,Rp. 7.188.087.000,-

Rp. 9.450.727.000,-

Probolinggo, 14 Februari 2015 Direktur Jenderal PP dan PL,

Kepala KKP Kelas II Probolinggo,

dr. H. M. Subuh, MPPM NIP 106201191989021001

Rahmat Subakti, S.KM,MHM NIP 196507131988031002

RENCANA KINERJA TAHUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Pelaksana Teknis

: Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo

Tahun Anggaran

: 2015

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Menurunkan angka kesakitan

1

Persentase upaya pengendalian

akibat penyakit yang dapat

faktor risiko pada wilayah dengan

dicegah

kondisi matra

dengan

peningkatan karantina

imunisasi, surveilans,

kesehatan,

2

dan

Persentase dengan

kesehatan matra

alat

standar

angkut

86 %

sesuai

kekarantinaan

100 %

kesehatan 3

Persentase

lingkungan

sehat,

aman, dan terkendali dari faktor

100 %

risiko KKM di pintu masuk negara 4

Persentase

rencana

kontinjensi

kedaruratan kesehatan masyarakat di pintu masuk dan wilayah

2


1

Persentase angka penemuan baru


kasus HIV dan pengobatan sesuai

menular langsung

standar 2

17 %

16,5 %

Cakupan skrining penyakit Infeksi Menular

Seksual

(IMS)

pada

33,3 %

populasi berisiko 3

Cakupan kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru

25 %

BTA positif (SR) minimal 85% 4

Persentase

kab/kota

melaksanakan

yang kegiatan

pemantauan tifoid pada kelompok masyarakat paling berisiko

28 Orang

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

3


1

Persentase

desa

yang


melaksanakan kegiatan posbindu

tidak menular

PTM dan cedera 2

Persentase

jumlah

100 %

perempuan

usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker servik dan payudara (IVA dan atau Pap smear untuk CA Serviks

dan

CBE

untuk

100 orang

Ca

Payudara) 3

Persentase fasyankes primer yang melaksanakan upaya deteksi dini, tindak lanjut dini, rehabilitasi dan

100 %

atau paliatif PTM dan cedera 4

Persentase

fasyankes

primer

layanan

upaya

Kab/Kota

yang

melaksanakan berhenti merokok

4

Meningkatnya

pencegahan

1

Persentase

dan penanggulangan penyakit

melakukan

bersumber binatang

terpadu 2

Jumlah

pengendalian

Kab/Kota

dengan

vektor

33,3 %

100 %

API

<1/1000 penduduk pada tahun

100 %

2019 3

Persentase Kab/Kota dengan IR DBD kurang dari target nasional

5

Meningkatnya penyehatan dan

1

pengawasan kualitas lingkungan

Persentase pengawasan kualitas air minum

2

100 %

Persentase Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

3

100 %

Jumlah

Kab

/

Kota

100 %

yang

menyelenggarakan kawasan sehat 33,3 %

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

4

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat

66,6 %

kesehatan 5

Jumlah

rekomendasi

analisis

dampak

kajian kesehatan

lingkungan

6

Meningkatnya

dukungan

1

Persentase Satker Program PP

manajemen dan pelaksanaan

dan

tugas

penilaian

teknis

program penyakit lingkungan

lainnya

pada

pengendalian dan

penyehatan

100 %

PL

yang SAKIP

memperoleh dengan

hasil

80 %

minimal AA 2

Persentase

Satker

Pusat

dan

Daerah yang ditingkatkan sarana / prasarananya

untuk

memenuhi

75 %

standar

Probolinggo, 14 Febuari 2015 Pihak Pertama

Rahmat Subakti, S.KM,MHM NIP 196507131988031002

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO

Recommend Documents