LAPORAN AKHIR PROGRAM P2M PENERAPAN IPTEKS
Pelatihan Pembuatan Advis Hukum untuk Pelaku Usaha Kerajinan Endek Khas Klungkung dalam Tata Kelola Usaha, Pengembangan Manajemen Produksi, dan Standarisasi Produk Oleh Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
Dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Pendidikan Ganesha dengan SPK Nomor: 110/UN48.15/LPM/2014 tanggal 13 Februari 2014
JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2014
1
2
KATA PENGANTAR
Puji Syukur yang sedalam-dalamnya kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga laporan akhir pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat diselesaikan. Tak lupa kami juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dari awal sampai dengan selesai. Laporan ini memaparkan kegiatan pengabdian masyarakat tentang “Pelatihan Pembuatan Advis Hukum untuk Pelaku Usaha Kerajinan Endek Khas Klungkung dalam Tata Kelola Usaha, Pengembangan Manajemen Produksi, dan Standarisasi Produk”. Proses pelatihan disertai dengan pemberian materi dan panduan tentang advis hukum (legal opinion). Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana nantinya diharapkan para pengerajin endek khususnya yang ada di Kabupaten Klungkung dapat menyusun advis hukum dengan baik dan benar. Walaupun penyusunan laporan akhir ini masih jauh dari sempurna, namun kami berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca.
Singaraja, 10 September 2014
Ketua Pelaksana
3
DAFTAR ISI
Halaman Pengesahan Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Lampiran BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 6 1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 6 1.2 Analisis Situasi ........................................................................................ 8 1.3 Identifikasi dan Perumusan masalah ..................................................... 11 1.4 Tujuan Kegiatan .................................................................................... 12 1.5 Manfaat Kegiatan .................................................................................. 12 1.6 Kerangka Pemecahan Masalah ............................................................. 13 1.7 Khayalak Sasaran Strategis ................................................................... 14 1.8 Keterkaitan ............................................................................................ 15 BAB II Tinjauan Pustaka ...................................................................................... 16 2.1 Pegertian dan Kewenangan dalam Pemberian advis Hukum ................ 16 2.2 Konsentrasi Wilayah Analisa Advis Hukum Didasarkan pada Ketentuan Hukum ........................................................................ 16 2.3 Analisis yang Dilakukan Sehubungan dengan Kontrak yang disepakati .................................................................................... 17 2.4 Teknik Analisis, Interpretasi, dan Bahan Advis Hukum ...................... 18 BAB III Metode Pelaksanaan Program ................................................................ 20 3.1 Metode Pelaksanaan Program ............................................................... 20 3.2 Metode Latihan ..................................................................................... 20 3.2 Rancangan Evaluasi .............................................................................. 21 BAB IV Hasil dan Pembahasan............................................................................ 23 4.1 Hasil Kegiatan P2M .............................................................................. 23 4.2 Pembahasan ........................................................................................... 24 BAB V Penutup .................................................................................................... 26 5.1 Kesimpulan ........................................................................................... 26 5.2 Saran ...................................................................................................... 26 Daftar Pustaka Lampiran
4
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Matrik Rancangan Evaluasi ........................................................... 29 Lampiran 2 : Daftar Hadir Peserta P2M .............................................................. 30 Lampiran 3 : Bahan Pelatihan Legal Opinion ..................................................... 31
5
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Aktivitas tata kelola usaha dalam mencapai tujuannya haruslah selalu dilakukan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-undang sebagai wujud inkonreto dari hukum secara aplikatif merupakan prosedur penunjuk arah dalam konsekuensi berkontrak bagi pelaku usaha untuk berbisnis secara benar dan aman (Simanjuntak, 2008 : 60). Akan tetapi, di dalam praktek tata kelola usaha para pelaku bisnis cenderung mengabaikan prosedur yang digariskan oleh ketentuan hukum, hal ini disebabkan karena para pelaku usaha atau bisnis cenderung menilai bahwa mengikuti prosedur hukum sangat merepotkan dan menyita waktu. Di sisi lain, para pelaku usaha atau bisnis tadi tidak menyadari akan arti pentingnya jaminan hukum bagi kelangsungan usaha yang dikelolanya. Akibat yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran terhadap hukum sangat berpotensi menimbulkan resiko kerugian bahkan hingga jumlah dan waktu yang tidak bisa dibayangkan, di mana terhadap hal tersebut hanya bisa disikapi dengan rasa penyesalan. Dampaknya terkadang usaha yang dilakukan secara ilegal di tengah jalan mengalami kendala penipuan ataupun pencabutan ijin usaha sehingga dapat menyebabkan para pelaku usaha atau bisnis tadi mengalami pailit (bangkrut). Fakta ini menunjukkan bahwa penerapan hukum di masyarakat khususnya yang menyangkut tata kelola usaha atau bisnis cenderung dijumpai kontra produktif terhadap prinsip tata kelola usaha yang selalu menghandalkan kecepatan dan ketepatan sesuai dengan pengembanan prinsip ekonomi dengan meraih untuk sebesar-besarnya melalui modal yang sekecil-kecil, dan tata kelola usaha tersebut harus tetap mengindahkan etika bisnis secara transparan. Lemahnya pengetahuan, pemahaman, kesadaran serta keyakinan bahwa penerapan hukum merupakan bagian dari suatu manajemen resiko (risk management) yang mutlak harus diaplikasikan oleh para pelaku usaha. Dalam hal ini tidak jarang dijumpai di lapangan bahwa banyak kegiatan usaha yang belum mampu melaksanakan hubungan hukum karena dalam tata kelola usahanya para pelaku usaha tanpa lebih dahulu berkonsultasi dengan tim hukum, dan para pelaku usaha tidak pernah tahu kapan
6
hubungan hukum tersebut terjadi. Minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang teknis advis hukum mengakibatkan tata kelola usaha industri kreatif di Bali termasuk tata kelola usaha industri kerajinan Endek khas Klungkung menjadi sulit berkembang dan potensi kerajinan tersebut. Sebagai gambaran, banyak pelaku usaha kerajinan kreatif membuat suatu perjanjian, akan tetapi perjanjian yang dilakukan adalah cacat hukum karena tanpa mendasarkan prosedur teknis advis hukum . Terbatasnya pengetahuan pengerajin tentang teknis advis hukum sering kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk tidak saja mengintervensi, pihak yang tidak bertanggung jawab juga melakukan aktivitas usaha yang tidak sehat dalam menjalankan bisnisnya. Sehingga jenis perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh pengerajin Endek bisa saja cacat hukum karena terjadi pelanggaran kesepakatan oleh pihak yang lain yang telah bersepakat tapi tanpa disadari karena pengerajin Endek tidak mengetahui prosedur perjanjian yang disepakati justru pihak yang diajak berkoordinasi ingin mencari keuntungan atau melakukan penipuan dari jenis perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh para pihak tadi. Kejadian seperti ini menjadi sebuah kelalaian yang tanpa disengaja menyebabkan kerugian fatal bagi pengerajin Endek. Kondisi demikian, juga menyebabkan pengembangan kerajinan Endek sulit menembus pasaran secara nasional dan bahkan sejumlah kerajinan Endek khas Klungkung sering kali ditolak oleh negara tujuan ekspor dengan alasan belum layak mengembangkan usaha sesuai prosedur hukum, dalam artian usaha yang dijalankan disinyalir ilegal, para pengerajin diindikasikan juga menjual produk yang tidak memenuhi standarisasi produk karena dinilai melanggar hak cipta akibat kesangsian distributor akan keaslian produk yang ditawarkan. Lemahnya pengetahuan, pemahaman, kesadaran serta keyakinan akan teknis advis hukum memiliki relevansi yang begitu erat dengan merosotnya penjualan produk kerajinan Endek khas Klungkung, di samping masalah manajemen produksi, standarisasi produk sampai saat ini masih menggunakan cara-cara konvesional serta menyasar distributor lokal karena ruang geraknya terbatas akibat legal procedural belum dikantongi secara sah oleh para pengerajin Endek. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya penyadaran akan arti pentingnya melakukan prosedur berkontrak secara sah sehingga ide-ide kreatif dari masyarakat pengerajin Endek dapat dilindungi secara hukum, rutinitas kegiatan tata kelola usaha yang dijalankan sesuai dengan standar kelayakan, benar, patut dan aman dari segi
7
jaminan hukum. Membantu para pengerajin Endek dalam upaya penyadaran hukum untuk menjamin keamanan dan kelangsungan dalam manajemen produksi sekaligus memberikan gambaran penerapan standarisasi produk yang lebih terpadu dengan tujuan meningkatkan daya saing pasar. Maka, untuk menjawab dilematika yang dihadapi oleh para pengerajin Endek khas Klungkung secara mayoritas, dalam memastikan pelaksanaan kelayakan manajemen produksi dan standarisasi produknya para pelaku usaha khususnya pengerajin Endek khas Klungkung harus dibekali pemahaman melalui pelatihan teknis advis hukum terhadap pelaku usaha kerajinan Endek dalam tata kelola usaha, pengembangan manajemen produksi dan standarisasi produk. 1.2 Analisis Situasi Propinsi Bali merupakan suatu daerah di Indonesia yang terkenal dengan keanekaragaman sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam hal pengembangan seni budaya, kerajinan dan berbagai potensi lainnya yang memiliki ciri khas dan menjadi khasanah sumber kekayaan Indonesia. Kabupaten Klungkung sebagai bagian dari pulau Bali juga memiliki sumberdaya manusia yang kaya akan ide-ide kreatif serta warisan budaya yang sifatnya turun-termurun. Salah satu potensi unik yang dapat dijumpai keberadaannya di kabupaten Klungkung adalah kerajinan tenun ikat khas Bali yang disebut Endek. Industri kerajinan ini dikembangkan menjadi industri rumah tangga yang sifatnya keberlanjutan dalam artian ada semacam regenerasi dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya untuk pengembangan tata kelola usaha kerajinan yang ditekuni oleh masing-masing rumah industri. Hal tersebut dapat dianalisa dari corak pola kain Endek yang merupakan perpaduan antara kreatifitas seni masyarakat Klungkung dengan pola budaya lokal yang dianutnya sehingga dari karakter pola kain Endek yang diproduksi dapat dilihat tekstur perbedaan dengan kain Endek yang diproduksi dari daerah lain. Hal ini menyebabkan produk-produk kerajinan kain Endek khas Klungkung menjadi produk unggulan dalam pemasaran dalam tataran pasar lokal, nasional maupun manca negara, sekaligus menjadi ciri khas tersendiri bagi daerah Klungkung dalam hal pengembangan jenis industri kerajinan tenun ikat selain kain Songket.
8
Gambar : Pengerajin Endek, Endek Padma Klungkung, Endek Jumputan. Tata kelola usaha kerajinan tenun ikat Endek khas Klungkung tersebar di kawasan wilayah Bali seperti daerah Karangasem, Buleleng, Bangli, Tabanan, Gianyar, Badung maupun Negara. Dilihat dari segmen pasar yang disasar hampir seluruh wilayah Bali menjadi tujuan pemasaran dan tentunya tidak terbatas untuk di Bali saja, segmen pasar yang disasar juga mencoba merambah ke luar daerah dan bahkan ke luar negeri untu bisa ditempatkan sebagai salah satu komoditi ekspor unggulan di bidang tenun ikat khas Indonesia yang memperoleh simpati di kalangan konsumen dunia. Untuk bisa menembus dunia pasar yang lebih luas tentunya para pengerajin menjumpai kendala di dalam melakukan hubungan kerjasama dengan para pihak terkait. Kendala yang dihadapi oleh pengerajin dalam pengembangan tata kelola usahanya yaitu para pelaku usaha kerajinan tenun ikat Endek khas Klungkung ini belum memiliki atau keterampilan berkontrak sesuai dengan prosedur hukum yang sepatutnya. Produk kerajinan kain Endek khas Klungkung merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menunjang perekonomian di Bali di samping pengembangan sektor usaha akomidasi dan pariwisata. Bahkan permintaan terbesar jenis tenun ikat khas Bali disediakan oleh daerah Klungkung sebagai pemasok utama khususnya dalam pengembangan promo wisata, penyediaan seragam kantor pemerintah daerah, kain Endek untuk motif busana fashion yang lagi trendi, demikian juga halnya dengan upaya Presiden RI memasyarakatkan tenun ikat khas Indonesia berupa Batik dan Endek, jika Batik nya disediakan oleh daerah Solo, Pekalongan dan Yogyakarta, maka untuk tenun ikat Endek disediakan oleh daerah Klungkung. Kondisi faktual lainnya, tatkala tamu besar kenegaraan datang dengan tujuan meninjau secara lebih dekat proses produksi tenun ikat khas Klungkung Bali khususnya dan Indonesia umumnya para utusan tersebut langsung meninjau ke Klungkung sebagai daerah percontohan dan studi komparatif.
9
Akan tetapi, keberuntungan tidak selalu berpihak pada para pelaku usaha tenun ikat Endek khas Klungkung, di tengah minat pasar yang menjadikan kain Endek sebagai komoditi primadona malahan justru berbanding terbalik dengan nasib beberapa pengerajin tradisional yang menjadi pemasoknya yaitu keberadaan para pengerajin kain Endek yang terancam posisinya karena tidak mampu menyasar pasaran akibat tidak dikuasainya keterampilan berkontrak dengan para pihak yang dapat menjadi akses pengembangan industri usahanya. Kondisi yang miris dilihat bahwa para pengerajin kain Endek pada umumnya cenderung kalah bersaing dengan pengusaha kerajinan Endek yang sudah memiliki nama dan sudah menguasai keterampilan di bidang teknis advis hukum yang tentunya keberadaannya bisa dihitung dengan jari.
Jadi, kalau
ditinjau secara keseluruhan pengembangan iklim persaingan usaha yang sifatnya sehat dan kompetitif belum tampak karena pangsa pasar cenderung didominasi oleh para pelaku usaha yang sudah resmi. Fenomena ini mengkondissikan terancamnya posisi pengerajin tenun ikat yang masih awam tentang prosedur berkontrak dengan alasan miskin modal dan keterbatasan sarana dan prasana penunjang aktivitas produksi dan implikasinya tata cara berkontrak pun dilaksanakan dengan sistem konvesional tanpa menghadirkan penasehat hukum selaku mediator yang dapat menjamin kelayakan pengembangan usahanya secara patut dan aman di dalam berkarya maupun akses pemasaran. Jadi, penting untuk dilatihkan teknis advis hukum bagi para pelaku usaha kerajinan Endek dalam pembangunan tata kelola usahanya untuk secara lebih lanjut dapat mengembangkan manajemen produksi dan standarisasi produk, hal ini dianggap penting untuk menjamin keberlangsungan operasionalisasi para pengerajin Endek tradisional khas Klungkung dalam menjalankan usahanya dan kalau terjadi suatu permasalahan oleh para pihak yang ingin melakukan penipuan atau punpengingkaran dalam suatu kontrak perjanjian baik secara substansial maupun aplikatif untuk segera dilaksanakan penindakan secara tegas oleh hukum sekaligus menjamin para pengerajin karena dipastikan telah memperoleh perlindungan hukum setelah menjalankan prinsip persaingan usaha sehat dan kompetitif sebagai warga negara yang kooperatif dan taat hukum.
10
1.3 Identifikasi dan Perumusan Masalah Menurut hasil pengkajian permasalahan yang terjadi di lapangan, ada beberapa permasalahan
yang
dapat
diidentifikasi
keradaannya
sehingga
berdasarkan
pertimbangan perlu disasar program P2M. Identifikasi masalah yang dimaksudkan diantaranya, yaitu: (1) Belum adanya sosialisasi tentang tata cara berkontrak yang patut dan aman menurut ketentuan hukum secara berkesinambungan sampai terjadinya kemerosotan segmen pasar dan berimbas terhadap manajemen produksi dan standarisasi produk yang disangsikan kualifikasi keasliannya; (2) Belum adanya pelatihan teknis pembuatan advis hukum tentang hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian atau berkontrak terhadap pelaku usaha di bidang kerajinan tenun ikat tradisional kain Endek; (3) Belum diterapkannya tindakan nyata teknis pembuatan advis hukum dengan variannya sehingga seolah-olah menimbulkan stigma bahwa pengurusan ijin usaha dan tata cara berkontrak oleh pihak pelaku usaha itu sangat sulit dilakukan dan memerlukan biaya tinggi dalam pengurusannya dan justru menimbulkan rasa enggan di kalangan para pengerajin Endek tradisional; (4) Belum dimilikinya keterampilan dan kemampuan negosiasi secara kompetitif dan transfaran dari perilaku usaha yang digalakkan karena mekanisme berkontraknya tanpa difasilitasi atau dibina oleh penasihat hukum yang berkompeten. Sehingga sistem diterapkan konvensional dan terkadang membawa pengaruh yang kurang menguntungkan terhadap perkembangan iklim usaha disebabkan kontrak perjanjiannya tidak diketahui oleh pengerajin telah cacat hukum. Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka permasalahan pokok yang hendak dicarikan jalan keluar dalam program P2M ini adalah: “bagaimanakah caranya meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan para pelaku usaha kerajinan tenun ikat tradisional kain Endek dalam kaitannya dengan teknis advis hukum terhadap tata kelola usaha dalam pengembangan manajemen produksi dan standarisasi produk. Adapun justifikasi tim pengusul P2M dengan mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang ingin diselesaikan selama pelaksanaan program berlangsung, diantaranya meliputi: (1) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang teknis advis hukum
11
melalui sosialisasi dan pembinaan. (2) Melakukan penyusunan buku panduan tentang langkah-langkah prosedural teknis advis hukum dalam berkontrak secara sederhana. (3) Melakukan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman terhadap tata cara pengelolaan usaha secara patut dan aman menurut hukum dengan mengikuti pelatihan teknis advis hukum secara kooperatif.(4) Kegiatan pelatihan dan buku panduan yang telah disusun dapat dijadikan rujukan oleh pengerajin di dalam bernegosiasi dengan para pihak atau tatkala menunjuk penasehat hukum yang dikuasakan untuk memfasilitasi kegiatan negosiasi. 1.4 Tujuan Kegiatan Berdasarkan analisis siatuasi dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama dalam program pegabdian pada masyarakat ini adalah untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan sekaligus pelatihan advis hukum terhadap pelaku usaha kerajinan Endek khas Klungkung dalam tata kelola usaha, pengembangan manajemen produksi, dan standarisasi produk . Secara rinci tujuan program pengabdian masyarakat ini adalah untuk: (1) Memberikan pelatihan tentang tata cara berkontrak bagi pelaku usaha kerajinan Endek khas Klungkung secara patut dan aman menurut ketentuan hukum. (2) Melakukan pendampingan melalui kegiatan pelatihan teknis pembuatan advis hukum tentang hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian atau berkontrak terhadap pelaku usaha di bidang kerajinan tenun ikat tradisional kain Endek; (3) Upaya penyadaran dan praktek dengan diterapkannya tindakan nyata teknis pembuatan advis hukum dengan variannya sehingga bisa meluruskan stigma masyarakat yang selama ini menyimpang terhadap penjaminan berkontrak menurut hukum; (4) Penguasaan keterampilan dan kemampuan negosiasi secara kompetitif dan transfaran
oleh
perilaku
usaha
yang
digalakkan
dengan
mekanisme
berkontraknya difasilitasi atau dibina oleh penasihat hukum yang berkompeten. 1.5 Manfaat Kegiatan Kegiatan P2M ini diharapkan mampu menambah kemampuan advis hukum dalam hal ini para Ibu pengerajin endek berkedudukan sebagai produsen sekaligus pelaku industri kerajinan tenun tradisional khas Bali. Dengan kegiatan pelatihan / desiminasi yang dilaksanakan diharapkan dapat menyasar pendampingan pengurusan ijin usaha,
12
perjanjian berkontrak, pengurusan paten dari produk endek yang diproduksi secara otomatis legalisasi produk endek yang dibuat mendapatkan advis dari sisi hukum perlindungan untuk pelaku industri dalam hal ini pengerajin tenun ikat tradisional endek khas Bali yang dikaitkan dengan dimensi Hukum Persaingan Usaha. Wawasan baru diharapkan mampu menjadi jembatan pengetahuan baru antara kegiatan P2M dengan internalisasi ilmu pengetahuan dan metode ilmiahnya. Sehingga mampu menciptakan iklim usaha yang transparan dan bertanggung jawab antara produsen, dan konsumen secara besinergis. Berdasarkan tujuan program pengabdian masyarakat di atas, maka pelatihan teknis advis hukum terhadap para pelaku usaha kerajinan Endek khas Klungkung diharapkan dapat bermanfaat bagi : (1) Para pelaku usaha kerajinan Endek khas Klungkung, yang dilakukan dengan cara : (1) sosialisasi advis hukum di bidang tata cara berkontrak. (2) Tata cara berkontrak bagi pelaku usaha sifatnya lebih transfaran. (2) Industri usaha kerajinan tradisional Endek khas Klungkung, secara langsung dengan mendapat pendampingan dan pembinaan ini telah mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya teknis advis hukum sehingga dapat melindungi keberlangsungan pengembangan sektor kerajinan lokal daerah Bali secara umum. (3) Pemerintah Kabupaten Klungkung, (1) dapat melahirkan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota bagi pelaku usaha untuk mengamalkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan kompetitif. 1.6. Kerangka Pemecahan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan di lokasi rencana program ini akan dilaksanakan, diperoleh kesimpulan bahwa ada seperangkat permasalahan yang saat ini dihadapi oleh para pengerajin Endek khas Klungkung. (1) Belum adanya sosialisasi tentang tata cara berkontrak yang patut dan aman menurut ketentuan hukum secara berkesinambungan. (2) Belum diterapkannya tindakan nyata teknis pembuatan advis hukum dengan variannya sehingga seolah-olah menimbulkan stigma bahwa pengurusan ijin usaha dan tata cara berkontrak oleh pihak pelaku usaha itu sangat sulit dilakukan dan memerlukan biaya tinggi. (3) Belum dimilikinya keterampilan dan kemampuan negosiasi secara kompetitif dan transfaran dari perilaku usaha. (4)
13
Mekanisme berkontraknya tanpa difasilitasi atau dibina oleh penasihat hukum yang berkompeten sehingga menyebabkan kontrak perjanjiannya cacat hukum. Salah satu alternatif yang dipandang memiliki relevansi dengan pemecahan masalah adalah melalui sosialisasi, pendampingan, pembinaan dan pelatihan teknis pembuatan advis hukum untuk pelaku usaha industri kerajinan tenun ikat khas Klungkung yang menyasar para pengerajin untuk dilatihkan sehingga memiliki bekal pengetahuan dan wawasan dalam mengembangkan manajemen produksi dan standarisasi produk dengan mengawali debutnya menyasar frekuensi pasar melalui tahapan negosiasi dengan para pihak dengan menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan kompetitik sesuai dengan kesepakatan atau tata cara berkontrak yang patut menurut hukum. Secara skematis alur kerja pemecahan masalah dalam kegiatan ini, dapat dijabarkan sebagai berikut:
Orientasi Lapangan
Identifikasi Masalah Studi Literatur
Ceramah Pelatihan
Produk Tenun Endek
Penyimpanan
Konsumsi
Aktualisasi Peran Pengerajin Endek
1.7. Khalayak Sasaran Strategis Khalayak sasaran strategis dalam kegiatan ini adalah pengerajin Endek tradisional khas Klungkung. Disisi lain kabupaten Klungkung yang menjadi sentra pengembangan industri tenun ikat baik Endek maupun Songket . Teknis pembuatan advis hukum desa sangat penting untuk dilatihkan agar dapat memberikan penjaminan bagi pengerajin
14
tradisional dari segi tata cara berkontrak dan pengembangan iklim usaha yang sehat dan transfaran. Selain itu, kegiatan ini memiliki relevansi dengan berbagai pihak, antara lain: (1) Kesatuan masyarakat pengerajin Endek tradisional khas Klungkung, dan (2) Kepala Desa
di Kecamatan Klungkung yang
menjadi sasaran strategis dalam
pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Semua pihak di atas, akan memperoleh manfaat yang sangat esesial dan aplikatif dalam kaitannya dengan upaya peningkatan wawasan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran hukum tentang tata cara atau prosedur berkontrak yang baik dan patut sehingga dapat menjamin aspek keadilan dan keamanan bagi pelaku usaha kerajinan Endek tradisional khas Klungkung 1.8. Keterkaitan Kegiatan ini memiliki keterkaitan yang sangat mutualis dengan berbagai pihak, antara lain: (1) pengerajin endek se-Kecamatan Klungkung, program ini akan menjadi salah satu rasional dalam mempermudah teknis advis untuk pelaku usaha, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian berkontrak, jual-beli, pemasaran, dan manajemen produksi, pengurusan paten, dan sebagainya, (2) Kepala Desa se-kecamatan Klungkung, program ini akan mempermudah Kepala Desa melakukan tugasnya dalam mengadministrasikan masyarakat yang menekuni profesi sebagai pengerajin terkait dengan data monografi desa dan kependudukan untuk mengevaluasi taraf pembangunan desa. Di sisi lain program pengabdian ini, juga mampu merealisasikan program yang selama ini belum mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.
15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian dan Kewenangan dalam Pemberian Advis Hukum Advis hukum atau nasehat hukum, merupakan suatu pendapat hukum (legal opinion) yang diberikan oleh seorang ahli hukum yang dihasilkan melalui suatu penelitian dan analisis hukum yang benar dan akurat serta independent (berdasarkan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat). Advis hukum merupakan bagian dari jasa hukum yang diberikan oleh advokat dalam upaya memberikan arah yang tepat terhadap suatu aktivitas bisnis yang akan dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan oleh pelaku usaha ataupun bahkan terhadap permasalahan hukum yang sedang dialami oleh pelaku usaha tersebut sebagai akibat dari aktivitas bisnis yang telah dijalankan. Sebagai suatu pendapat hukum, maka advis hukum tersebut haruslah dibuat melalui kemampuan analisis hukum yang baik dan benar, karena kesalahan dalam memberikan advis hukum justru akan memperbesar potensi terjadinya resiko hukum terhadap pelaku usaha tersebut. Sehubungan dengan itu, pemberian advis hukum haruslah dilakukan dengan terlebih dahulu mempelajari aktivitas bisnis yang akan dijalankan tersebut beserta dengan semua dokumen dan termasuk juga komunikasi-komunikasi relevan yang ada. 2.2 Konsentrasi Wilayah Analisa Advis Hukum Didasarkan pada Ketentuan Hukum Sebagai percontohan analisis yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, misalnya: a. Undang-Undang PT sebagai dasar dari kewenangan pihak (persona standi in judicio) oleh masing-masing pihak Bank ataupun calom debitor, tergantung terhadap siapa advis hukum akan diberikan, termasuk juga tentang direksi dan batas kewenangan direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar serta juga domisili hukum dari masingmasing pihak. b. Undang-Undang Perbankan dan semua peraturan pelaksananya sehubungan dengan tata cara pemberian kredit (termasuk pada ketentuan internal bank dalam hal advis hukum diberikan internal terhadap bank).
16
c. Undang-undang dan semua peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang transaksi bisnis yang akan diberikan pinjaman tersebut. Misalnya tentang ijin-ijin yang telah diperoleh oleh calon kreditur tersebut dalam melaksanakan aktivitas bisnis yang akan diberikan pinjaman. d. Undang-Undang tentang Jaminan Kebendaan; yaitu Undang-Undang tentang Hak tanggungan No.4 Tahun 1996, Undang-Undang Fidusia No.42 Tahun 1999 dan Undang-Undang tentang Gadai yang terdapat dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata, sehubungan dengan pemberian collateral oleh kreditur terhadap pinjaman. e. Undang-Undang tentang Jaminan Perorangan (personal ataupun korporasi) seperti yang diatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUH Perdata, sehubungan dengan pemberian jaminan perorangan terhadap pinjaman. f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH.Dagang) serta UU No.3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative penyelesaian sengketa, yang mengatur tentang tata cara bertransaksi dan juga penyelesaian dalam hal terjadinya sengketa. 2.3 Analisis yang dilakukan sehubungan dengan kontrak yang akan disepakati, misalnya: a. Analisis tentang kesehatan finansial dan akuntabilitas dari calon debitor, antara lain dengan mempelajari laporan keuangan perusahaan tersebut, serta melihat kedudukan dari calon debitur tersebut dalam kelompok group perusahaannya dalam hal calon debitur tersebut merupakan anak perusahaan atau bagian dari group perusahaan. b. Analisis tentang keahlian calon debitur tersebut dalam pelaksanaan proyek yang akan diberikan pinjaman, termasuk juga pihak-pihak kunci yang menjadi mitra dari calon debitur dalam pelaksanaan proyek tersebut dan tidak terbatas pula pada menganalisa reputasi dari calon debitur tersebut di pasar. c. Analisa tentang jumlah yang layak dipinjamkan, provisi, pembebanan biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, masa tenggang waktu (grace period) serta waktu pengembaliannya. d. Analisis tentang kualitas dan nilai dari jaminan-jaminan yang dapat digunakan sebagai kebendaan dan jaminan perorangan (personal ataupun corporate) terhadap pinjaman yang akan diberikan termasuk tata cara pengawasannya.
17
e. Analisis tentang hukum yang berlaku (choice of law) dan juga pilihan domisili (choice of domicile atau choice of forum) dari kontrak tersebut serta masa mulai berlaku dan mengikatnya perjanjian tersebut. f. Analisis tentang peristiwa-peristiwa yang dikategorikan wan prestasi (Event of default) serta konsekuensi hukum terhadap fakta-fakta terpenuhinya event of default tersebut. g. Analisis hal-hal mana saja yang wajib selalu dilakukan oleh debitur untuk menjalankan perusahaannya secara benar (positif covenant) serta hal-hal mana saja yang tidak dapat dilakukannya (negative covenant) selama perjanjian masih berlangsung (Simanjuntak, 2007 :63-64). Wilayah analisis tersebut di atas, akan menjadi konsentrasi dari seorang ahli hukum dalam mempersiapkan advis hukumnya, yang apada akhirnya akan masuk pasa suatu kesimpulan terhadap pihak krediur yang diadvisnya, apakah transaksi bisnis itu dapat dilakukan (dalam hal Bank, apakah pinjaman terhadap
debitur tersebut layak
diberikan). Jika memang dapat, ketentuan-ketentuan apa saja yang harus disepakati dalam perjanjian yang akan dirancang sehubungan dengan pelaksanaan aktivitas ataupun transaksi bisnis tersebut (dalam kontrak) sebagai menjadi dasar acuan pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-masing kreditur dan debitur tersebut secara maksimal. 2.4 Teknis Analisis, Interpretasi, dan bahasa Advis Hukum Pemberian advis hukum haruslah dilakukan secara teratur untuk memudahkan oleh yang menerima advis untuk memahami maksud dan tujuan dari advis hukum tersebut. Selain harus disampaikan dengan kata-kata dan bahasa yang dapat dimengerti oleh penerima advis, rangkaian ataupun struktur dari advis yang diberikan haruslah berjenjang, dari mulai: a. Pencantuman dokumen-dokumen yang diperoleh dari pihak yang membutuhkan advis hukum tersebut, termasuk juga undang-undang/peraturan yang dibutuhkan sebagai dasar analisa; b. Penggambaran fakta hukum ataupun peristiwa yang terjadi sehubungan dengan perbuatan hukum yang telah dilakukan yang dimintakan advis hukum tersebut; c. Permasalahan-permasalahan yang ditanyakan ataupun dimintakan advis hukumnya; d. Analisis hukum terhadap permasalahan hukum tersebut;
18
e. Kesimpulan dan langkah aksi. Rangkaian struktur tersebut di atas, akan sangat membantu seorang ahli hukum untuk memberikan kesimpulan dan langkah aksi yang baik dan akurat untuk menjawab pertanyaan ataupun permasalahan yang diajukan, karena telah didahului oleh suatu rangkaian analisis terhadap seluruh fakta-fakta hukum yang ada dengan menggunakan semua dokumen dan ataupun ketentuan-ketentuan hukum yang relevan sebagai dasar advis hukum tersebut.
19
BAB III METODE PELAKSANAAN PROGRAM
3.1 Metode Pelaksanaan Program Sesuai dengan fokus masalah dan tujuan dari kegiatan ini, maka metode yang digunakan adalah metode pelatihan terprogram dengan sistem kelompok yang bersifat . terbimbing. Untuk melatih pengerajin Endek akan dilakukan program pelatihan secara terjadwal kepada setiap kelompok pelaku usaha kerajinan Endek tersebut. Pelatihan tersebut akan menggunakan sistem kelompok, dimana kepada setiap kelompok pngerajin akan diberikan satu paket program pelatihan yang dilakukan secara demokratis, yang diawali dengan pengenalan pengetahuan dan keterampilan tentang teknis pembuatan advis hukum dengan tutor dari Undiksha Singaraja. Kemudian kepada mereka akan dikondisikan untuk bisa mengikuti kegiatan yang diprogramkan dalam pelatihan secara mandiri dengan tetap didampingi oleh tim pelaksana/tutor. Rentang waktu pelaksanaan kegiatan adalah 8 (delapan) bulan
yang dimulai dari tahap
pengajuan proposal, perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi dengan melibatkan para pihak terkait. Pada akhir program setiap peserta akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti partisipasi mereka dalam kegiatan ini. Adapun materi yang diberikan selama pelatihan meliputi : (1) pentingnya teknis advis hukum, (2) penjaminan berkontrak dengan mengikuti teknis advis hukum (3) pemberdayaan pelaku usaha dalam melakukan tahapan negosiasi secara benar dan patut serta aman (4) panduan teknis pembuatan advis hukum bagi pelaku usaha. 3.2 Model Latihan Pengembangan model pelatihan : (1) sosialisasi advis hukum di bidang tata cara berkontrak, (2) tata cara berkontrak bagi pelaku usaha sifatnya lebih transfaran, (3) industri usaha kerajinan tradisional Endek khas Klungkung, secara langsung dengan mendapat pendampingan dan pembinaan ini telah mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya teknis advis hukum sehingga dapat melindungi keberlangsungan pengembangan sektor kerajinan lokal daerah Bali secara umum, (4) koordinasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mengakomodasi kebutuhan tingkat pelaku usaha dalam tataran ekonomi mikro khususnya para pengerajin tradisional tenun
20
ikat Endek agar supaya dapat melahirkan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi pelaku usaha untuk mengamalkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan kompetitif.
Gambar Pelaksanaan Pelatihan Advis Hukum bagi Ibu- Ibu Pengerajin (1 Juni 2014). 3.3 Rancangan Evaluasi Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan, maka akan dilakukan evaluasi minimal 3 (tiga) kali, yaitu evaluasi proses, evaluasi akhir, dan evaluasi tindak lanjut. Kegiatan evaluasi ini akan melibatkan tutor / pakar dari Undiksha Singaraja. Kriteria dan indikator pencapaian tujuan dan tolak ukur yang digunakan untuk menjastifikasi tingkat keberhasilan kegiatan dapat diuraikan pada tabel berikut :
No 1.
2.
Jenis Data Pengetahuan dan keterampilan tentang teknis pembuatan advis hukum Penguasaan kemampuan dalam praktek uji coba dari kegiatan pendampingan, pembinaan dan pelatihan
Sumber Data Pengerajin Endek khas Klungkung
Pelaku usaha industri tradisional tenun ikat Endek
Indikator Pengetahuan dan keterampilan pengerajin Endek Pemahaman pengerajin
Kriteria Keberhasilan Terjadi perubahan yang positif terhadap pengetahuan dan keterampilan pengerajin Endek Terjadinya perubahan yang positif terhadap pemahaman pengerajin Endek
Instrumen Pedoman wawancara
Pedoman wawancara dan format observasi
21
3.
Produk buku Tutor dan panduan pengerajin terstruktur Endek teknis pembuatan advis hukum
Buku panduan teknis berkontrak secara benar dan patut
Terjadinya perubahan kemampuan dan paradigma berpikir di kalangan pengerajin Endek
Pedoman wawancara dan format observasi
Sumber data: observasi lapangan terhadap Pengerajin Endek khas Klungkung pada tahun 2013.
Pada kegiatan teknis pembuatan advis hukum ini, para pengerajin Endek didampingi, dibina, dan dilatihkan sampai pada akhirnya diuji cobakan untuk menyusun perjanjian menurut langkah berkontrak yang benar dan patut secara hukum, di tahap akhir dengan menghasilkan produk buku panduan bersama untuk kegiatan berkontrak atau tata cara melakukan perjanjian bagi jenis usaha dan industri tahap lanjut yang dianggap memerlukan acuan yang jelas tentang teknis pembuatan advis hukum dalam suatu kegiatan negosiasi atau berkontrak.
22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Kegiatan P2M Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pengerajin endek di beberapa desa di Kecamatan Klungkung dalam kaitannya dengan keabsahan jenis produk endek yang diproduksi penting dilakukan pelatihan teknik advis hukum bagi pengerajin yang bersangkutan. Dipilihnya sasaran Ibu pengerajin, selain merupakan kelompok masyarakat yang rutinitasnya identik dengan keterlibatannya dalam proses produksi kerajinan tenun ikat endek, juga merupakan masyarakat yang memiliki tingkat produktivitas mobilisasi yang tinggi dalam penyebar luasan informasi, terutama yang berkaitan dengan legal nya pendirian usaha kerajinan yang dapat dirintis dengan identitas usaha bersama kelompok maupun perseorangan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Pelatihan Pembuatan Advis Hukum untuk Pelaku Usaha Kerajinan Endek Khas Klungkung dalam Tata Kelola Usaha, Pengembangan Manajemen Produksi, dan Standarisasi Produk ini dilaksanakan pada bulan Juni di Wantilan Dusun Pegatepan Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan mendatangkan tim pakar hukum dari Undiksha Singraja. Adapun alur pelatihan ini dimulai dari, 1) Tahap persiapan, yang terdiri dari tahap : (a) penyiapan bahan administrasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pelatihan, (b) melakukan koordinasi dengan Ibu pengerajin endek di beberapa desa Se-Kecamatan Klungkung, (c) menyiapkan materi pelatihan, (d) menyiapkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan target dan tujuan pelatihan, dan (e) menyiapkan jadwal pelatihan selama 1 hari efektif, 2) tahap pelaksanaan, yang terdiri dari : (a) melakukan pelatihan, (b) diskusi terbatas mengenai pentingnya teknik advis bagi pengerajin endek, dan 3) tahap evaluasi, yang terdiri dari (a) persentasi kesimpulan pelatihan oleh peserta, (b) refleksi dan tes dari pakar, dan (c) memberikan penilain terhadap tes yang diberikan pada peserta pelatihan. Pada proses pelatihan Ibu-ibu pengerajin sangat antusias mendengarkan pemaparan materi advis dari tim ahli. Pada pelatihan juga terekam, bahwa pelatihan teknik advis sangat memberikan manfaat bagi pengerajin karena selama ini mereka masih awam
23
dalam pendampingan untuk pengurusan kelayakan pendirian unit usaha yang mereka bangun dan kembangkan. 4.2 Pembahasan Berbagai alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan untuk menangani masalah dibahas dalam kegiatan dialog interaktif antara nara sumber dengan peserta pelatihan, adapun kesepakatan yang dapat disepakati secara bersama-sama sebagai alternatif pemecahan permasalahan yang terjadi di lapangan, diantaranya meliputi: 1. Dengan maraknya kasus merebak produk ilegal berupa endek tiruan atau duplikasi yang beredar di pasaran justru meresahkan pengerajin dalam memasarkan produknya dengan mencari solusi dalam pengadaan kerjasama dengan instansi terkait seperti Perguruan Tinggi melalui pengajuan proposal P2M sehingga realisasi kegiatan pengabdian berupa desiminasi teknik advis hukum bagi pelaku usaha dalam hal ini pengerajin endek dapat terwadahi. Alternatif ini dipilih sebagai suatu media untuk mengkoordinir para pengerajin endek untuk sadar hukum dan mendaftarkan produknya secara resmi sehingga dapat dihindarkan dari tindakan pemalsuan, pengerajin dalam kegiatan ini dimintakan kesediaannya diikutkan dalam kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh staf dosen perwakilan dari perguruan tinggi Undiksha. 2. Lemahnya pengetahuan pengerajin dalam pendaftaran jenis produk, perjanjian berkontrak, manajemen produksi, dan mengukur legal tidaknya produk yang dipasarkan dipandang penting dilakukan kegiatan pelatihan P2M
dengan
mengusung tema “Pelatihan Pembuatan Advis Hukum untuk Pelaku Usaha Kerajinan Endek Khas Klungkung dalam Tata Kelola Usaha, Pengembangan Manajemen Produksi, dan Standarisasi Produk”. Adapun pemilihan altematif ini sampai terpilih untuk menghimpun kerjasama untuk membina dan memberikan bekal pengetahuan kepada para pengerajin sehingga bisa bertindak sebagai produsen yang cerdas dan arif. 3. Dengan kegiatan sosialisasi UU Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjembatani kebutuhan hukum pengerajin tradisional tenun ikat endek khas Bali. Setelah diberikan pelatihan oleh tim pakar hukum dari Undiksha Singaraja, pengerajin di beberapa desa Se-Kecamatan Klungkung dapat memahami dengan jelas
24
syarat-syarat advis hukum yang harus diindahkan oleh para pelaku usaha. Bahkan mereka dapat mengetahui bahwa hukum nasional akan memayungi dan memberikan perlindungan serta jaminan keselamatan terhadap seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali yang tidak relevan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang selama ini banyak terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil diskusi dan evaluasi yang dilakukan oleh pakar hukum Undiksha, terhadap pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan. Berdasarkan evaluasi tindak lanjut yang dilakukan, ditemukan bahwa para pengeraji endek yang mengikuti kegiatan pelatihan ini dari mulai awal sampai dengan akhir memiliki pengetahuan yang konsisten mengenai syarat-syarat kelayakan standarisasi produk, termasuk jenis produk untuk bahan dasar endek. Dengan demikian, sesuai dengan kriteria keberhasilan program pelatihan ini, maka pelatihan ini akan dinilai berhasil apabila mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta. Berdasarkan hasil evaluasi tidak lanjut juga terekam, lapaoran akhir kami selaku tim pelaksana P2M bahwa beberapa manfaat praktis yang diperoleh oleh pengerajin endek di beberapa desa Se-Kecamatan Klungkung melalui desiminasi Teknis Pembuatan Advis Hukum untuk Pelaku Usaha Kerajinan Endek Khas Klungkung dalam Tata Kelola Usaha, Pengembangan Manajemen Produksi, dan Standarisasi Produk, yaitu: (1) mereka mendapatkan informasi yang jelas dan utuh mengenai hakekat penjaminan pendirian usaha secara benar dan sah, makna menyeleksi kelayakan standarisasi produk, (2)
para pengerajin endek yang menjadi peserta pelatihan
memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat-syarat kelayakan standarisasi produk yang layak dilakukan advis, termasuk syarat-syarat perlindungan pelaku usaha yang selama ini banyak dilangsungkan tidak sesuai dengan asasnya karena wawasan pengerajin masih minim (3) peserta pelatihan juga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai status dan kedudukan pengerajin endek dalam menjalankan usaha produksinya secara legal.
25
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat pada pengerajin endek di Kabupaten Klungkung dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut : 1. Para pengerajin endek kurang memahami prosedur tentang teknik advis hukum dalam menjalankan usaha produksi. Dampaknya, banyak praktek kecurangan produsen endek lain yang memalsukan dan melakukan penipuan dan berakibat pada kerugian secara finansial selama ini tidak mendapatkan penangan akurat dari aparatur yang berwenang sehingga tidak ada sanksi yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya. 2. Setelah diberikan Pelatihan oleh tim Pakar Hukum dari Undiksha Singaraja, para pengerajin endek di Kabupaten Klungkung menjadi memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai hakekat teknik advis hukum bagi pelaku usaha. 3. Program pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan pada pengerajin endek di beberapa desa se-Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung berhasil meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengerajin endek dalam memahami penjaminan hukumbagi pelaku usaha, mengembangkan usaha kreatif, mandiri, bertanggung jawab, transparan, menumbuhkan iklim persaingan usaha yang sehat dan kompetitif dan kelayakan standarisasi produk yang akan dijadikan sebagai dasar acuan bagi mereka untuk melangsungkan aktifitas produksi . 5.2 Saran Berdasarkan pelatihan yang telah dilaksanakan pada pengerajin endek di Kabupaten Klungkung, ada beberapa saran yang layak dipertimbangkan, yaitu : 1. Bagi pengerajin yang dalam hal ini diwakili oleh kalangan ibu sebagai informan kunci penyebarluasan informasi tentang substansi advis hukum, hendaknya mampu memberikan pelatihan bagi masyarakat lainnya yang seprofesi tentang pentingnya syarat-syarat teknik advis hukum yang harus dipahami dan diterapkan termasuk juga memberikan masukan dan koreksi terhadap praktek kecurangan produsen lain yang menunjukkan persaingan usaha yang tidak sehat.
26
2. Bagi pihak terkait, hendaknya memberikan sanksi yang tegas, bagi pihak-pihak tertentu yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat kelayakan pelaku usaha dalam beroperasi atau menjalankan kelayakan usaha produksinya, sehingga dapat memberikan sanksi fisik dan moral yang diharapkan berdampak bagi efek jera bagi pelaku pelanggaran.
27
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku: Ricardo Simanjuntak. 2007. Teknik Perancangan Kontrak Bisnis. Jakarta: Kontan. . 2008. Kepemilikan Tunggal dan Liberalisasi Perbankan. Jakarta:Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (Jurnal Ilmiah Akreditasi SK. No.52/DIKTI/Kep./2002). Undang-undang: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH.Dagang) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
28
Lampiran 1. RANCANGAN EVALUASI MATRIK INDIKATOR KEGIATAN P2M YANG TELAH DILAKSANAKAN DARI BULAN PEBRUARI-SEPTEMBER 2014 No
Bulan
Uraian Jenis Kegiatan
1.
Pebruari
Penandatangan Kontrak
2.
Maret
3.
April
Penyusunan program kerja tim Seleksi program kerja tim
4.
Mei
Verifikasi hasil program dan sosialisasi program kegiatan P2M
5.
Juni
Sosialisasi dan pelatihan program kegiatan P2M
6. 7.
8.
Kriteria Indikator Pencapaian Hasil Kesepakatan kontrak dengan pihak lembaga Direkam dengan agenda di log book tim Draft usulan kegiatan dari masingmasing anggota Agenda kegiatan yang tercatat sesuai jadwal di log book dan pelaksanaan kegiatan di desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung
Menyasar Ibu pengerajin endek di beberapa desa di Kecamatan Klungkung di Kabupaten Klungkung JuliAnalisa data program kegiatan Merujuk dari agenda kegiatan di log Agustus book Agustus Monitoring Pelaksanaan Pelaporan dengan bukti naskah Kegiatan P2M (Monitoring laporan hasil kemajuan 70% dan evaluasi laporan presentasi, serta unggah laporan Kemajuan) kemajuan secara online melalui situs resmi LPM Undiksha September Draft laporan akhir, laporan Pelaporan dengan penyetoran bukti akhir fisik laporan akhir dan artikel
Singaraja, 10 September 2014 Ketua Pelaksana P2M DIPA,
Ni Putu Rai Yuliartini, S.H.,M.H. NIP. 198307162008122003
29
Lampiran 2. Daftar Hadir Peserta “Pelatihan Pembuatan Advis Hukum untuk Pelaku Usaha Kerajinan Endek Khas Klungkung dalam Tata Kelola Usaha, Pengembangan Manajemen Produksi, dan Standarisasi Produk”
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Nama Peserta Made Arno Cristiawati Ni Luh Juni Ni Ketut Landep Ni Made Warti Ni Luh Tilem Made Toya Luh Putu Suwartini Ketut Ayu Erawati Ni Nyoman Yekti Ketut Simpen Ni Luh Teleng Made Diantika Ni Wayan Suciati Ni Luh Sutarini Ni Luh Siti Ni Made Damuh Ni Made Jempiring Ni Made Dwi Adiani Jero Werti Ni Made Gambir Made Sulastri Ni Luh Widiani Made Astuti Ni Nyoman Purnami Made Sriantari Ni Luh Lestari Made Wastrini Luh Wartini Nyoman Laba Komang Widiasih
Tanda Tangan
Keterangan
Singaraja, 01 Juni 2014 Ketua Pelaksana P2M,
Ni Putu Rai Yuliartini, S.H.,M.H. NIP. 198307162008122003 30
Lampiran 3.
BAHAN PELATIHAN LEGAL OPINION (PENDAPAT HUKUM) A. Pendahuluan Pembicaraan tentang Pendapat Hukum atau “Legal Opinion” pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari perbincangan tentang Penulisan Hukum. Penulisan karya ilmiah dibidang hukum dapat dibedakan atas dasar kepentingan yang ingin dicapai atau dipenuhi. Kepentingan pertama adalah untuk kepentingan akademis dan kedua adalah untuk keperrtingan praktis. Penulisan untuk kepentingan akademis mencakup: 1. Makalah 2. Laporan penelitian 3. Skripsi 4. Tesis 5. Disertasi dan 6. Artikel untuk majalah ilmiah hukum. Sebaliknya penulisan untuk kepentingan praktis mencakup: 1. memorandum hukum (legal mernorandum) 2. pendapat hukum (legal opinion) 3. pembelaan hukum di pengadilan 4. penulisan untuk penyuluhan hukum 5. perancangan perundang-undangan 6. penulisan instrumen-instrumen hukum. Tulisan hukum seperti tersebut diatas disusun dengan tujuan dapat menberikan masukan berupa informasi baik kepada akademisi maupun praktisi lainnya. Masukanmasukan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan masingmasing. Namun demikian agar tulisan hukum tersebut bermanfaat maka tulisan tersebut harus
memenuhi
persyaratan-persyaratan
ilmiah
sehingga
dapat
dipertanggungjawabkan, diverifikasi dan diuji oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dari paparan di atas, jelas bahwa pendapat hukum (legal opinion) merupakan salah satu bentuk penulisan hukum yang utamanya disajikan dalam rangka kepentingan praktis. Makalah ini ingin mengemukakan pokok bahasan yang berkaitan dengan apa yang disebut Pendapat Hukum Itu.
31
B. Penulisan Hukum dan Pendapat Hukum (Legal Opinion) Penulisan Hukum merupakan wujud karya ilmiah pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dengan disiplin ilmu hukum itu sendiri. Ilmu Hukum memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dengan disiplin ilmu lain. Secara singkat Penulisan Hukum memiliki ciriciri: 1) penulisan hukum merupakan upaya klarifikasi bagaimana hukum berlaku dalam keadaan tertentu, penulisan hukum merupakan kegiatan penulisan dalam rangka menyelesaikan masalah hukum; 2) penulisan hukum berangkat dari pendeskripsian tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum, meliputi subyek hukum, peranan dalam hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, obyek hukum dan masyarakat hukum. Ilmu Hukum tidak dapat dilepaskan dalam rangka penulisan hukum, pada satu sisi pengkajian
diarahkan pada subyek hukum, peranan dalam hukum, peristiwa hukum,
hubungan hukum, obyek hukum dan masyarakat hukum, dan pada sisi lain mengkaji ketaatasasan antara tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, dalam pengimplementasiannya beracara menangani kasus-kasus hukum di masyarakat. Dengan demikian karena Pendapat Hukum merupakan bagian dari Penulisan Hukum, maka ciri-ciri yang menjadi karakteristik penulisan hukum itupun berlaku untuk penyusunan pendapat hukum. Dalam arti apa yang seharusnya menjadi pokok bahasan dalam Pendapat Hukum di dalamnya juga membicarakan sedikit banyak tentang Subyek Hukum, Peranan dalam Hukum, Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum, Obyek Hukum, Masyarakat Hukum, dan juga mengkaji ketaatasasan penerapan hukum yang konkrit dengan tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum dalam Ketentuan Beracara dalam praktek penanganan kasus-kasus hukum di masyarakat. C. Pendapat Hukum(Legal Opinion) Istilah Legal Opinion dalam bahasa latin disebut dengan Ius Opinio, dimana Ius artinya Hukum dan Opinio artinya pandangan atau pendapat. Legal opinion adalah istilah yang dikenal dalam sistem hukum Common Law (Anglo Saxon), sedangkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law) dikenal dengan istilah Legal Critics yang dipelopori oleh aliran Kritikus Hukum.
32
Sampai saat ini tidak ada defenisi yang baku mengenai Legal Opinion di Indonesia. Tetapi apabila mengacu pada literatur yang telah ada sebelumnya dan yang telah berlaku secara internasional, defenisi Legal Opinion adalah: “ A written document in which an attorney provides his or her understanding of the law as applied to assumed facts. The attorney may be a private attorney or attorney representing the state or other governmental antity”. A party may entitled to rely on a legal opinion, depending on factors such as the identity of the parties to whom the opinion was addressed and the law governing these opinion”( Black’s Law Dictionary, Edisi VII, Henry Campbell Black). (Sekumpulan dokumen tertulis yang dijadikan padanan aplikasi bagi para pengacara atau pengertian pendapat hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah hukum dari para pihak terkait sesuai dengan faktafaktanya. Seorang pengacara bisa saja secara pribadi mewakili berbagai aspek peraturan entita hukum yang mengatur tentang hal itu. Salah satu pihak berhak untuk meyakinkan pendapat hukum, tergantung dari faktor-faktor identitas para pihak terkait yang dibuat oleh seorang pengacara melalui pendapat hukum dan undang-undang yang mengaturnya). Legal opinion adalah suatu bentuk yang spesifik untuk dikuasai oleh sarjana hukum, baik untuk penguasaannya maupun prakteknya karena dalam pembuatan legal opinion sangat membutuhkan daya nalar dan analitikal permasalahan yang ditimbulkan oleh hukum itu sendiri yang dapat menimbulkan polemik dan perdebatan yang dampaknya akan sangat luas dalam masyarakat. Secara umum, kegunaan legal opinion dalam implementasinya dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok, antara lain: 1. Sebagai wacana pandangan dan pendapat hukum Bahwa legal opinion bertujuan untuk menjabarkan suatu kontekstual hukum baik implisit atau eksplisit, jika terdapat berbagai kontradiksi yuridis yang berakibat protes masyarakat terhadap penerapan suatu aturan hukum, atau dengan kata lain terdapat penyimpangan norma-norma kultural yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan jika hukum itu diterapkan maka akan timbul dampak yang luas yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan negara di seluruh sektor sosial politik. 2. Kegunaan secara proporsional fungsional Wacana pandangan dan pendapat hukum mempunyai kegunaan, salah satunya adalah memberikan masukan kepada legislator agar dalam memproyeksikan aturan
33
hukum supaya lebih berhati-hati dalam mendeskripsikan formulanya, agar terlebih dahulu memperhatikan semua aspek masyarakat yang timbul dapat ditampung, kemudian baru dirumuskan hal-hal apa saja ang perlu dikemas dalam substansi peraturan hukum tersebut agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. 3. Kegunaan secara substansial Legal
opinion
berguna
untuk
meleraikan
konflik
kepentingan
yang
teragregasikan dalam sebuah peraturan hukum. Hakikatnya legal opinion merupakan diskursus yang berasal dari ketidaksenangan masyarakat yang dipaksakan oleh pembuat aturan tanpa melihat eksistensi logis dari cara penerapan dan penegakan hukum (law enforcement) yang sebaiknya dimulai dari institusi dan aparatur hukum terlebih dahulu dan bukan sebaliknya. Ada semacam kontroversi yang perlu direspon karena inkonsekuensi dan inkonsistensi dari para penegak hukum dan tata aturan yang dinilai sebagai alat represi kekuasaan semata dibandingkan dengan penegakan hukum. Legal opinion atau pendapat hukum adalah hasil analisis, pandangan dan kesirnpulan serta rekomendasi tentang kedudukan hukum (legal position) dari subyek hukum atau masalah hukum ditinjau dari hukum positif. Legal opinion itu disusun oleh dengan melalui tahap: 1. perumusan kasus posisi 2. perumusan masalah hukum, dan 3. penelusuran legal audit. Agar dapat memberikan pendapat hukum yang baik, maka pertama kali kita harus mengerti dan memahami apa masalah hukum yang ada dan mengapa masalah itu terjadi. Untuk memahami itu maka kita harus pula mendapatkan data dan informasi yang lengkap dan akurat disertai dengan bagaimana aturan hukum yang mengaturnya, setelah itu baru dapat menentukan apa yang harus diberikan, dan yang terakhir bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan tuntas secara hukum. Secara prinsip, suatu legal opinion sekurang-kurangnya harus memuat 5 W 1 H (what, where, who, when, why dan how). Bahwa prinsip 5 W 1 H tersebut memberikan rujukan pengertian sebagai berikut: Dalam suatu penulisan perlu diperiksa secara seksama segala sesuatu yang berhubungan dengan fakta dan keadaan. Dalam hal ini agar diupayakan sedapat mungkin
menghimpun
dan
memperjelas
seluruh
kelengkapan
data
sebelum
34
membicarakan suatu konteks permasalahan, himpunan data yang akurat dapat membantu mendapatkan jalan keluar terbaik dalam permasalahan. 1. Secara logis kita perlu mempelajari seluruh kemungkinan dan akibat apapun yang terkait dengan tindakan dan pengambilan keputusan terhadap masalah. Jika terabaikan maka masalah kecil akan semakin bertambah rumit, karena jalan keluar terbaik alam menanggapi suatu permasalahan diperlukan perundingan atau musyawarah mufakat dengan dasar kebijaksanaan dan kewibawaan moral. 2. Sebagai manusia yang memiliki nalar dan pengetahuan, jika mengalami hambatan dalam berpikir terhadap suatu masalah, maka perlu mencari solusi kepada orang lain untuk dimintai pendapat atau sarannya. Karena dengan cara ini, hal lain yang menyimpang dapat diantisipasi sebelumnya, karena hanya dengan cara instinktif manusia dapat bernalar secara benar dan tepat sebagai manusia. Agar legal opinion dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka dalam penulisannya paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: (1) kronologis kasus memuat uraian secara kronologis (menurut waktu atau tahap-tahap dari suatu kegiatan) mulai dari tahap timbulnya gagasan, perencanaan, pelaksanaan, serta akibat yang timbul. (2) permasalahan memuat uraian tentang permasalahan yang timbuI yang menjadi pertanyaan hukum. Pertanyaan-pertanyaan itu hendak dijawab berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Jika masalah rumit, haruslah dipilah-pilah menjadi sub-sub masalah. Dengan demikian haruslah dapat digambarkan secara jelas mana yang merupakan masalah pokok dan mana pula yang merupakan sub masalahnya. (3) peraturan hukum memuat uraian tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang timbul. Uraian tersebut berupa pemeriksaan terhadap keterkaitan antara peraturan perundang-undangan tersebut dengan tujuan mendapat gambaran yang komprehensif.
35
(4) kausalitasnya memuat uraian persyaratan dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari masalah-masaleh hukum yang sedang dihadapi. (5) klaim hukumnya memuat uraian tentang segala sesuatu yang tidak dipenuhi sehingga menjadi alasan untuk mengajukan kasus ini kehadapan pihak atau lembaga yang berkompeten. (6) penyelesaian masalahnya memuat uraian tentang bagaimana prosedur yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut. Penyusunan pendapat hukum adalah setelah adanya pemahaman masalah hukum yang dihadapi dan pemahaman perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Adapun tujuan dibuatnya legal opinion adalah untuk memberikan pendapat hukum atas suatu persoalan hukum yang sedang dihadapi agar didapat suatu keputusan atau tindakan yang tepat atas persoalan hukum yang ada tersebut. Dalam prakteknya legal opinion (pendapat hukum) dapat dibedakan menjadi: (1) Pendapat hukum untuk artikel Pendapat hukum yang berisi kritik, saran dan konklusi atau solusi yang didasarkan pada berbagai pandangan dan pendapat untuk menyelesaikan kontroversi dalam artikel tersebut. (2) Pendapat hukum untuk makalah Pendapat hukum yang berisi gagasan penulis yang diimplementasikan dalam suatu tuIisan dan selanjutnya dipresentasikan pada audiens dalam seminar khusus yang diadakan untuk itu. Kemudian dari audiens diharapkan adanya umpan balik untuk menyempurnakan gagasan penulis tersebut. (3) Pendapat hukum untuk penulisan ilmiah (skripsi, tesis dan disertasi) Pendapat hukum yang merupakan penulisan hasil penelitian baik lapangan maupun kepustakan, yang berisi latar belakang, masalah. tujuan, pembahasan dan temuan. (4) Pendapat hukum dalam pembelaan perkara Pendapat hukum yang memuat argumentasi dalam mengadakan pembelaan terhadap kepentingan klien, baik dalam bentuk eksepsi, replik, duplik, pledoi dan konklusi, yang dirancang untuk mengklaim atau menyanggah semua persoalan tuduhan
36
hukum dan alat bukti yang tidak pada tempatnya, sejak dari awal pemeriksaan polisi, jaksa penuntut. hakirn maupun pengacara lawan. Sanggahan itu dapat berupa : tuduhan atau dakwaan yang prematur, kekeliruan hukum (error juridische), dakwaan atau tuduhan kurang beralasan atau kabur, inkompentensi pengadilan,kesalahan fakta hukum (error factie), kekeliruan mengenai orang(error in persona),kekeliruan alat bukti (error in evidence), kekeliruan.tentang keterangan saksi (error in witness testomonium) dan kekeliruan tentang putusan hakim (error judex factie). Sanggahan tersebut harus disusun secara teliti, berurutan dan akurat sehingga pembelaan dapat dipahami dan diterima hakim serta sulit dilawan penggugat atau jaksa. Pendapat Hukum (Legal Opinion) ini memang dimaksudkan untuk memberikan keterangan seseorang yang ingin mengetahui segala hal yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapinya, maka isinya juga harus dapat memenuhi harapan orang yang memohon. Dengan demikian pendapat hukum sering tidak cukup hanya mengemukakan segi substanstif dari segala peraturan yang dimintakan, namun menjelaskan juga aspek struktural tentang lembaga-lembaga apa yang saja yang memiliki kaitan dengan permasalahan klien bersangkutan. Sering juga mengkait pada budaya hukum yang meliputi sistem nilai yang berpengaruh terhadap sikap-sikap tindak warga masyarakat yang memiliki sangkut paut dengan pertanyaan pemohon pendapat hukum. Pendapat hukum tidak hanya mengemukakan apa yang seharusnya akan tetapi juga apa yang senyatanya ada. Pendapat Hukum (Legal opinion) sangat diperlukan bagi para ahli hukum (teoritisi), praktisi (advokat), para ahli hukum perusahaan (corporate legal officer), kepala biro hukum pemerintahan daerah, divisi hukum dari suatu komisi dan lain-lain, pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang disebut diatas akan selalu berhadapan dengan kegiatan-kegiatan lembaga dimana mereka bekerja, seperti kontrak borongan, perjanjian pekerjaan, pengadaan barang dan jasa, pengaturan (regeling) dan penetapan (beschikking). Setiap tindakan hukum tersebut memiliki akibat hukum baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Akibat yang dikehendaki itu haruslah dapat dirumuskan secara jelas, misalnya pihak dalam perjanjian harus berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Akibat yang tidak dikehendaki kadang-kadang tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan jika ini mungkin terjadi maka diperlukan ketentuanketentuan khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut
37
diatas menuntut pemahaman yang memadai sehingga dapat memberikan pendapat hukum terutama implikasi (akibat) yang ditimbulkannya. Dalam penyusunan/penulisan legal opinion harus memperhatikan dan memahami etika penyuguhan karya tulis ilmiah. Etika penulisan legal opinion tersebut antara lain: 1) Hindari ungkapan dan ragam bahasa yang dapat membunuh orang lain (character assassination). Masalah ini ini sering terjadi di dunia politik hukum yang bukan rahasia umum lagi jika terdapat oposisi pandangan, mekanisme ini dihalalkan untuk dijadikan senjata pamungkas guna menepis pendapat dari pihak lawan. 2) Legal opinion yang baik dan benar tidak memasukkan kepentingan pribadi maupun komunitas lain, melainkan menilai segala sesuatu berdasarkan objektivisme yang bersifat netral dan tidak terpengaruh situasi dan kondisi yang sedang terjadi, tetapi mempunyai wawasan berpikir dan terobosan langsung ke akar permasalahan dari suatu kejadian tertentu. 3) Penyusun legal opinion yang profesional menitikberatkan penguraian data yang akurat serta langsung pada persoalan yang sedang menjadi polemik untuk dianalisis secara open ended. Cara ini berguna untuk membatasi berbagai macam opini masyarakat dalam mengkritisi masalah yang diangkat tersebut secara berkelanjutan, artinya tidak ada persoalan yang perlu untuk dibicarakan lebih lanjut karena persoalan tersebut tidak memiliki nilai lebih bagi keuntungan orang banyak, melainkan jika diteruskan hanya akan menambah permasalahan dan efek negatif dalam masyarakat yang dapat berakibat fatal atau anarkis. 4) Legal opinion yang dituangkan berupa idealisme wajib memiliki etika komunikasi yang proaktif, karena mencakup kepentingan umum dalam semua aspek kehidupan orang banyak. Pergeseran nilai-nilai etika komunikasi akan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menjerumuskan pada kekeliruan bereaksi secara tendensius. 5) Dalam menyampaikan legal opinion jangan ekstrem membuat argumen secara tajam guna menyerang pendapat orang lain, melainkan mempertegas dan memperjelas persoalannya pada posisi netral dan digagas secara objektif. Hal ini bertujuan memberikan masukan positif-aktif bagi masyarakat untuk memahami duduk permasalahan yang sebenarnya.
38
Legal opinion
secara prosedur dan mekanisme penyusunan memerlukan
pengetahuan hukum yang komprehensif mengenai masalah yang dimintakan penjelasan. Pemahaman tentang hukum tidak terbatas hanya pada peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga bersumber pada keputusan-keputusan pengadilan dan pendapatpendapat para praktisi hukum senior. Isi legal opinion tidak hanya berkisar pada bunyi peraturan perundang-undangan saja tetapi juga menyangkut bagaimana pelaksanaan ketentuan perundang-undangan itu dalam praktek sehari-hari. Oleh karena itu, untuk membuat suatu legal opinion perlu diberikan beberapa prosedur yang harus diperhatikan oleh para intelektual akademisi maupun praktisi hukum untuk menelaah hal-hal sebagai berikut: a) Struktur, bentuk dan kondisi masyarakat, norma politik, kesusilaan, kesopanan, agama, norma kebiasaan dan adat istiadat, dan tatanan dari sistem hukum itu sendiri, termasuk kondisi para penegak hukum dan institusi serta aparaturnya untuk menerapkan peraturan secara konsisten, apakah institusi tlah konsekuen memfungsikan peraturan tersebut tanpa pandang bulu menurut asas-asas yang terkandung didalamnya. b) Tuntutan nilai-nilai dasar kepastian hukum, termasuk sikap tindak dan perilaku dari pemuka masyarakat maupun institusi dan aparaturnya, birokrasi hukum yang berorientasi kepada kepentingan politik melampaui kepentingan hukum, dalam struktur masyarakat di suatu negara demokrasi yang mengatasnamakan hukum sebagai panglima (supremacy of law). Semua itu mencerminkan penerapan sistem hukum bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam negara yang bersangkutan. c) Bagaimana cara penafsiran hukum yang perlu diimplementasikan dalem bentuk opini masyarakat (public opinion) menurut format pandangan hukum (legal opinion) yang dibuat. Disini dibutuhkan keahlian khusus mencakup keseluruhan landasan normatif, sosiologis, yuridis, filosofis, dan empirisme dalam menelusuri keterkaitan aturan hukum ang satu dengan yang lain untuk dikaji lebih mendalam mengenai substansi yang mutatis mutandis (over lapping), guna dijabarkan secara aktual dan faktual serta koheren dan inheren untuk mengangkat masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat, agar dapat
39
direspon pihak birokrasi hukum dalam hal meminimalisasi persoalan yang timbul oleh akibat dari aturan hukum itu sendiri. d) Pandangan dan pendapat hukum (legal opinion) arus berorientasi pada netralitas serta realitas persoalan yang objektif, penyuguhannya ringkas, padat, dan berisikan inti permasalahan yang perlu didiskusikan lebih lanjut, khususnya untuk mendapatkan jalan keluar dari kebuntuan konflik hukum (legal conflict) supaya tidak bertendensi negatif, tidak berisikan nuansa politis praksis atau mewakili kepentingan sepihak, melainkan lugas, tegas, dan mudah dipahami masyarakat luas maupun birokrasi hukum , tanpa mengurangi eksistensi hukum itu sendiri yang perlu ditegakkan secara konsekuen dan konsisten bagi semua pihak tanpa terkecuali. D. Kesimpulan (1) Pendapat hukum (legal opinion) merupakan salah satu bentuk penulisan hukum yang utamanya disajikan dalam rangka kepentingan praktis. (2) Legal opinion sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan dan sedang mengalami permasalahan hukum agar dapat membuat dan mengambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat berkenaan dengan masalah yang dihadapi. (3) Dalam pembuatan legal opinion sangat membutuhkan daya nalar dan analitikal karena secara prosedur dan mekanisme penyusunan legal opinion memerlukan pengetahuan hukum yang komprehensif mengenai masalah yang dimintakan penjelasan. Daftar Pustaka Abraham Amos. Legal Opinion, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, Chidir Ali, Kaidah Hukum, Jakarta: Jambatan, 1985. Soejono Dirdjosisworo, Memorandum Hukum, Ghalia lndonesia. Jakarta,2002. Victor Purba, SH. LLM, MSc, Penulisan Hukum, Jakarta : Korsorsium Ilmu Hukum, 1993. Satjipto Rahardjo, Kumpulan Tulisan Artikel: Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit: Buku Kompas, Jakarta, Desember 2003.
40
Soejono Dirdjosisworo, Memorandum Hukum, Ghalia lndonesia. Jakarta,2002. Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, Chidir Ali, Kaidah Hukum, Jakarta : Jambatan, 1985. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., Kumpulan Tulisan Artikel: Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit: Buku Kompas, Jakarta, Desember 2003. Abraham Amos. Legal Opinion, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. Victor Purba, SH. LLM, MSc, Penulisan Hukum, Jakarta : Korsorsium Ilmu Hukum, 1993.
41
