RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Registrasi Nomor : 32/PUU-X/2012 Tentang “Pembentukan Kabupaten Lingga Yang Melebihi Batas Wilayah Administratif Provinsi Kepulauan Riau”
I.
PEMOHON 1. H.Hasan Basri Agus (Gubernur Jambi)……………….…..PEMOHON I 2. Effendi Hatta (ketua DPRD Provinsi Jambi)……………..PEMOHON II 3. Zumi
Zola
Zulkifli
(Bupati
Tanjung
Jabung
Timur
Provinsi
Riau)…………………………………………………..…….PEMOHON III 4. Romi Hariyanto, S.E (Ketua DPRD Kab. Tanjung Jabung Timur Prov.Jambi)……………………………………………..….PEMOHON IV 5. Drs. Meiherrriansyah (Camat Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur Prov.Jambi)…………………………………………..….……PEMOHON V 6. Abidin (Kades Sungai Itik)……………………..........…….PEMOHON VI 7. Junaidi (Kadus Pulau Berhala)…………….........…….....PEMOHON VII 8. Kalik ( Ketua Rt13/ Nelayan Desa Sungai Itik)………....PEMOHON VIII 9. H.Hasip
Kalimuddin
Syam
(Ketua
Lembaga
Adat
Melayu
Jambi)……………………………………………………...…PEMOHON IX 10. Sayuti, S.H. (Pensiunan PNS/Tokoh Masyarakat)…….....PEMOHON X 11. R.Muhammad (Masyarakt Desa Nipah Panjang)………..PEMOHON XI
Kuasa Hukum Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H. dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2012.
II. POKOK PERKARA Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji adalah; 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa
kewenangan
lembaga
negara
yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ”menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
IV. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) Para Pemohon adalah warga negara yang karena jabatannya (sebagai Gubernur, Ketua DPRD, Bupati, Camat, Kades, Kadus, Ketua RT, Ketua Lembaga Adat dan warga Masyarakat Provinsi Jambi), merasa dirugikan hak-hak konstitusionalitasnya atas berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau.
V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI A. NORMA MATERIIL Norma yang diujikan adalah : - Pasal 5 ayat (1) Huruf C Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah:
c. Sebelah selatan berbatasan dengan laut Bangka dan Selat Berhala”; B. NORMA
UNDANG-UNDANG
DASAR
NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945 Norma yang dijadikan sebagai penguji, yaitu: - Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum” - Pasal 18 UUD (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang”. (2) “Pemerintahan daerah provinsi, daearah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” (3) “Pemerintahan daaearah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum” (4) “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” (5) “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.” (6) “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (7) “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang” - Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” - Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
VI. Alasan-Alasan Pemohon Dengan diterapkan Undang-Undang a quo bertentangan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 : A. Alasan Yuridis 1. Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat ketidakjelasan batas wilayah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau (kepri) terutama antara batas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan Kabupaten Lingga Provinsi Kepri. 2. Bahwa telah ada penentuan batas wilayah Kabupaten Lingga yang melampaui batas wilayah Provinsi Kepri sebagaimana yang telah diatur dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002). Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang a quo yang berkaitan dengan penegasan kabupaten Lingga Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang a quo yaitu bahwa Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah tetapi didalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 menegaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Riau dalam Undang-Undang ini, tidak termasuk Pulau Berhala karena Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 tahun 2009 tentang kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, kabupaten Muaro Jambi, an Kabupaten Jabung Timur Provinsi Jambi 3. Bahwa seharusnya Undang-Undang a quo menentukan batas wilayah Administrasi Kabupaten Lingga yang berada pada batas wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau saja dengan ridak melebihi batas Provinsi Riau itu sendiri. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Saro Langon, Kabupaten Tebo, kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur disebutkan bahwa “Kabupaten Tanjung Jabung Timu, sebelah utara dan timur berbatasan denga laut cina selatan”
dengan demikian dapat dipastikan bahwa gugusan Pulau Berhala terletak sebelum Laut Cina Selatan. 5. Bahwa menurut Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
disebutkan
bahwa
kewenangan mengelola wilayah laut Provinsi terletak paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sedangkan data geografis menunjukkan bahwa Gususan Pulau Berhala terletak kurang dari 12( dua belas) mil dari ujung jabung (kabupaten Jabung Tomur) 6. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang a quo menyebutkan “ sebelah selatan berbatasan dengan laut Bangka dan selat berhala” kerap disalah artikan menjadi Pulau Berhala masuk wilayah administrastif Kabupaten Lingga. 7. Bahwa ada yang berpendapat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 yang menyatakan pulau berhala termasuk dalam wilayah administrative Provinsi Jambi, namun ketentuan tersebut ada didalam bagian penjelasannya sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Pendapat tersebut keliru karena penjelasan adalah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
B. Alasan Administatif 1. Nota singkat tentang Kerisidenan Jambi dalam Tijhschrift voor het Binnenlandsch bestuur ditulis oleh W.H. Keuchenius (1912) diterjemahkan oleh Ny S. Hertini Adiwoso dan Budi Prihatna menyebutkan bahwa kepulaua berhala masuk kerisidenan jambi dan dapat pula dibaca J.W.J. Wellen, “het
Eilan Berhala Bij
Djambi” (Pulau Berhala Di Jambi) 2. Dalam Encylopaedie Van Nedelansch Indie, karanagan Mr.Dr. Paulus hal 276 “ Pulau Berhala termasuk diwilayah Administrasi afdeeling Djambi. 3. Bahwa setelah keluarnya Undang-Undang 54 tahun 1999 tentang pembentukan
Kabupaten
Saro
Langon,
Kabupaten
Tebo,
kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
pulau berhala berada di wilayah Rt 13 denga Sungai Itik Kecamatan sadu kabupaten tanjung Jabung Timur. 4. Bahwa sejak tahun 1971 penduduk pulau berhala menggunakan hak pilihnya
di Kecamatan
Nipah Panjang, Kabupaten Dati II
Tanjung Timur dan berlanjiut pada Pemilu legislative, Pilpres 2004 dan Pemilukada. 5. Pembentukan dusun di Pulau Berhala juda dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 6. Kantor polisi wilayah Pulau Berhala Juga dibentuk oleh Polres Tanjung timut 7. Kegiatan pembangunan juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tanjung Timur dan Provinsi Jambi. Bahwa kegiatan administratif sejak tahun 1986-2000 dilakukan oleh Provinsi Jambi dan mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri ( atau Departemen Dalam Negeri Pada waktu itu)
VII. PETITUM 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Memutus dan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 2003
tentang
Kepulauan Riau Republik
Pembentukan
kabupaten
Lingga
di
Provinsi
bertentangan Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia
tahun
1945,
atau
setidak-tidaknya
menyatakan pasal 5 aayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau
bertentangan dengan Undang-Undang dasar
Negara Republik Indonesia 3. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidak-tidaknya Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagimana mestinya;
Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, Pihak terkait mohon putusan seadil-adilnya.
