KONSEP AKAD BANK GARANSI DAN PELAKSANAANNYA PADA BANK MEGA SYARIAH Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SESy.)
Oleh:
Oleh: Ahmad Fauzan NIM: 104046101604 KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432H/2011M
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia manerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 26 Januari 2011
Ahmad Fauzan
KONSEP AKAD BANK GARANSI DAN PELAKSANAANNYA PADA BANK MEGA SYARIAH Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SESy.) Oleh :
Ahmad Fauzan NIM : 10406101604
Di Bawah Bimbingan Dosen Pembimbing Prof. Dr. H. Fathurahman Djamil, MA NIP. 150 210 422 KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2011 M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi berjudul Konsep Akad Bank Garansi dan Pelaksanaannya Pada Bank Mega Syariah telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 19 Februari 2009. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam). Jakarta, 10 maret 2010 Mengesahkan, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 150 210 422 PANITIA UJIAN Ketua
: Dr. H. Ahmad Mukri Aji,M.A NIP. 195703121985031003
(
)
Sekretaris
: Mu’min Rauf, S.Ag,MA NIP. 150281979
(
)
Pembimbing I
: Prof.Dr.Fathurahman Djamil,MA NIP. 196011071985051001
(
)
Penguji I
: Dr. Euis Amalia M.Ag NIP. 197107011998032002
(
)
Penguji II
: Dr. H. Muhammad Taufiki, M.Ag NIP. 196511191998031002
(
)
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil ’alamin. Ucapan syukur selamanya hanya kepada-Mu ya Allah SWT, yang telah memberikan ni’mat serta kekuatan bagi hamba untuk membuka mata, hati dan pikiran untuk merasan nikmatnya meyelami ilmu-Mu. Syukur Alhamdulillah akhirnya hamba dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, tauladan dan panutan bagi seluruh ummat manusia sampai akhir zaman. Perkenankan penulis mengucapkan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, semangat serta masukan-masukan kepada penulis dalam menyeleaikan skripsi ini, diantaranya : 1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Dr. Euis Amalia, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Muamalat dan bapak Mu’min Rauf S.Ag, MA., selaku Sekretaris Program Studi Muamalat. 3. Prof. Dr.H. Fthurahman Djamil, MA. Yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan pemikiran kepada penulis.
4. Seluruh Dosen serta segenap Civitas Akademi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulis. 5. Pimpinan serta staff Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 6. Bapak Tugiantoro dan seluruh karyawan PT. Bank Syariah Mega Indonesia yang dengan sangat baik hati telah memudahkan penulis untuk melakukan penelitian dan mendapatkan informasi tentang Bank Syariah. 7. Untuk orang tua tercinta dan adik-adik tersayang yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta semangat dan do’anya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terima atas kasih sayangnya yang telah diberikan kepada penulis selama ini. 8. Untuk orang yang senantiasa memberi support dan doa, Evi dan zaenal, temanteman terbaikku Wira, Hilman, Pae, Ajeng, Ulul, Omen, Sessar, Fatah, seluruh anggota perbankan syariah B angkatan 2004 dan tim futsal perbankan syariah terima kasih selalu setia menemani dan memberi semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Jakarta, 26 Januari 2011
Ahmad Fauzan
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang
1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
10
D. Review Studi Terdahulu
11
E. Metode Penelitian
14
F. Sistematika Penulisan
15
KAFALAH A. Pengertian 1. Penerapan Kafalah Dalam Perbankan
22
2. Rukun dan Syarat Kafalah
24
3. Macam-Macam Bank Garansi Dan Kafalah
25
4. Fungsi dan Tujuan Kafalah
29
B. Dasar Hukum BAB III
17
30
PROFIL PERUSAHAAN A. Sejarah Berdiri
36
B. Visi dan Misi
37
BAB IV
C. Struktur Organisasi
37
D. Produk-Produk Bank Mega Syariah
38
E. Prestasi Bank Mega Syariah
41
F. Perkembangan Bank Garansi di Bank mega Syariah
42
ANALISIS KONSEP AKAD DAN PELAKSANAAN BANK GARANSI PADA BANK MEGA SYARIAH A. Bank Garansi Menurut Peraturan Bank Indonesia
44
B. Konsep Akad Bank Garansi dan Pelaksanaannya pada Bank Mega Syariah C. Analisa BAB V
62
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan
63
B. Saran
64
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
46
DAFTAR TABEL
Tabel 1
39
Tabel 2
61
DAFTAR GAMBAR
Daftar gambar 1
21
Daftar gambar 2
40
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Pasar keuangan syariah merupakan elemen baru di Indonesia, namun dalam 10 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Hal itu dapat dilihat dari tumbuhnya perbankan syariah, asuransi syariah, dan reksadana syariah. Perbankan syariah di Indonesia, dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia. Meski pertumbuhan aset perbankan syariah mampu mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 35,6% dari 2007 yang sebesar Rp 36,5 triliun. Namun dengan total aset Rp 49,5 triliun pada 2008, pangsa pasar bank syariah baru mencapai 2,08% dari total asset perbankan konvensional. Pencapaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) sebesar 5% dari bank konvensional. Dengan demikian perkembangan kinerja bank syariah nasional hingga kini belum optimal, mengingat pangsa pasarnya masih relatif kecil. Pada tahun ini BI mematok target pertumbuhan aset perbankan syariah menjadi Rp 80-90 triliun pada tahun 2009. Hal ini dimaksudkan untuk meraih target pangsa pasar sebesar 5%. Pencapaian target tersebut diharapkan akan tercapai menyusul mulai beroperasinya dua bank syariah baru tahun ini, yaitu BRI Syariah dan Bukopin Syariah awal tahun ini. Untuk BRI
1
2
saja unit desanya ada 4.000 lebih, jika 1.000 saja dimanfaatkan untuk bank syariah maka bisa mendongkrak pertumbuhan bank syariah di Indonesia.1 Undang undang No. 21 tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu, meliputi: 1. Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 2. Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting yaitu (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan (2) penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah. 3. Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai. 4. Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No. 10 tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa).
1
2011.
Perkembangan Bank Syariah, diakses pada http://www.google.com pada tanggal 12 Januari
3
UU No 21 tahun 2008 ini telah memberikan kesempatan yang luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah. Dalam undang-undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang- undang tersebut juga membeikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.2 Perkembangan Bank Syariah dimotori oleh bank umum pertama yang menggunakan system
syariah di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia
(BMI) yang mulai beroperasi pada 1992. Perkembangan bisnis bank syariah berlangsung lambat, sampai dengan lima tahun kedepan belum ada pertambahan bank baru. BMI masih menjadi satu-satunya bank syariah.3 Baru pada 1998 pasar bank syariah mulai diramaikan dengan hadirnya PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) anak perusahaan Bank Mandiri, bank BUMN terbesar di Indonesia. Selanjutnya menyusul kemunculan PT. Bank Mega Syariah pada 2001. Memasuki tahun 2009 ini ada dua bank baru memasuki pasar perbankan syariah yaitu PT. Bank Bukopin Syariah dan PT. BRI Syariah. Saat ini, jumlah BUS yang beroperasi menjadi 5 bank yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah dan Bank BRI Syariah. Bank umum syariah (BUS) menerapkan sistem independent pada sistem perbankan syariahnya. 2
M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. 1 h. 26. 3 Perkembangn Bank Syarah, Ibid, h.3.
4
Sementara itu jumlah kantor bank syariah saat ini tercatat sebanyak 908 kantor ditambah channeling sebanyak 1.452 kantor. Bank Syariah diperbolehkan untuk mendirikan unit pelayanan dalam satu wilayah kantor Bank Indonesia atau satu provinsi. Dengan ini diharapkan terjadi proses efisiensi dan penyederhanaan skala jaringan kantor bank syariah. Misalnya BPD Jabar yang telah memiliki kantor cabang di Jakarta, maka akan dapat mendirikan kantor cabang pembantu syariah di wilayah seluruh Jakarta yang melayani penyaluran pembiayaan dan tabungan. 4 Saat ini terdapat sekitar 12 bank konvensional yang mendiversifikasikan bisnisnya dengan memberikan layanan syariah dengan membuka UUS. Diantaranya adalah PT Bank IFI, PT. Bank Negara Indonesia, Bank Jabar, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, dan HSBC, BTN dan Bank Permata. Sementara itu, berdasarkan survei BI selama dua tahun terakhir ini minat masyarakat terhadap bank syariah di daerah cukup besar. Dalam tiap provinsi yang mayoritas muslim, hampir saparuhnya menghendaki pelayanan perbankan syariah. Sekitar 11% sudah mengerti produk dan layanan yang ditawarkan. 5 Besarnya kebutuhan layanan syariah di daerah, mendorong sejumlah bank daerah membuka UUS. Saat ini terdapat 16 BPD sudah membuka cabang syariah, yaitu Bank NTB, Bank Sumut, Bank Aceh, Bank Sumsel dan lain-lain Sebelumnya
4 5
Ibid, h.3. Ibid, h.4
5
sudah ada unit syariah BPD DKI Jakarta, BPD Jabar, BPD Riau, BPD Kalbar, BPD Kalsel dan BPD Sulsel. Pada 2009 ini UUS berkurang 2, karena Bukopin dan BRI melakukan spin off dari unit usaha ke bank umum. Kedua UUS tersebut kini masing-masing menjadi PT. Bank Bukopin Syariah dan PT. BRI Syariah. Perkembangan aset perbankan syariah dalam periode lima tahun terakhir pada 2004 - 2007 terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 34,1% per tahun. Total aset bank syariah mencapai Rp 49,5 triliun pada 2008 melonjak dibandingkan 2004 yang hanya Rp 15,3 triliun.6 Sehingga pada 2009 ini BI mentargetkan pertumbuhan asset secara pesimistis akan mencapai Rp 57 triliun atau terjadi peningkatan 25%. Disamping itu, BI menetapkan target moderat adalah Rp68 triliun (tumbuh 37%) dan target optimistis Rp87 triliun (tumbuh 75 %). Selanjutnya pada 2010 BI memperkirakan aset perbankan syariah naik menjadi Rp 124 triliun dengan angka pertumbuhan industri 81%..7 Pada dasarnya produk yang ditawarkan bank ada tiga bagian besar, yaitu: Pertama, penyaluran dana. Dalam penyaluran dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam 4 kategori yang dibedakan menurut tujuan penggunaanya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, sewa bagi hasil, akad pelengkap. Kedua, penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah 6
Perbankan Syariah Indonesia, diakses pada http://www.wikipedia.com pada tanggal 11 Januari 2011. 7 Ibid.
6
dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang ditetapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Ketiga, jasa. Selain fungsinya sebagai intermediasi antar pihak yang membutuhkan dana dengan kelebihan dana, bisa dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa. Salah satu produk jasa perbankan yaitu jasa penjaminan atau bank garansi (kafalah). Perihal jasa jaminan atau bank garansi ini yang akan menjadi fokus utama dalam pembahasan skripsi ini. Dalam dunia usaha modal merupakan hak mutlak yang diperlukan untuk berbagai tahapan kegiatan. Modal dalam bentuk uang dapat diberikan dalam bentuk uang tunai, ataupun juga bisa melalui jaminan dalam bentuk surat berharga. Terkadang pengusaha lebih memilih mengunakan surat berharga, karena untuk memperoleh uang tunai bukanlah hal yang mudah, surat-surat berharga tersebut dapat dijadikan jaminan untuk membiayai suatu usaha atau proyek. Jaminan semacam ini biasanya diberikan untuk bank dengan catatan telebih dahulu magar nasabah menyediakan jamianan lawan dimana besarnya jaminan lawan baisanya melebihi nilai proyek yang dijanjikan. Hal ini dilakukan guna menjamin nasabah apabila mengerjakan proyek. Jaminana yang diberikan nasabah mamiliki sejumlah uang sehingga si pemberi proyek akan merasa yakin tidak akan dirugikan jika proyek yang
7
dijalankan oleh si pengusaha tersebut. Jaminan ini dikenal dengan nama Bank Garansi.8 Kebutuhan akan likuiditas dana dalam bisnis akan sangat mempengaruhi kelancaran aktivitas usaha. Adanya kepastian pencairan transaksi kuangan dari pihak perbaankan melalui penerbitan garansi bank memberikan kontribusi yang urgen bagi kesinambungan kinerja dunia usaha. Eksistensi lembaga keuangan seperti perbankan dalam sistem perekonomian adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat termasuk kalangan dunia bisnis. Namun dalam pelaksanaannya pihak perbankan harus tetap tegas pada prinsip prudential banking untuk meminimalisasi resiko bagi pihak bank dalam menyalurkan dana masyarakat tanpa harus mengurangi efisiensi dan efektifitas penyaluran dana termasuk dalam penerbitan garansi bank bagi pelaku bisnis yang memerlukan fasilitas tersebut. Dalam ajaran islam konsep bank garansi dikenal dengan konsep kafalah yang termasuk juga didalam jenis dhamaan (tanggungan)9. kafalah adalah jaminan dari penjamin (pihak ketiga), baik berupa jaminan diri maupun harta kepada pihak kedua sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban pihak kedua tersebut kepada pihak lain (pihak pertama). Konsep ini agak berbeda dengan konsep rahn yang juga bermakna
8
Kashmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. 1, h.
194. 9
Ahmad Isa Asyhur, Fikih al-Muyassar fil-Muamalah (terjemahan), (Solo : Pustaka Mantiq, 1995, h. 65.
8
barang jaminan, namun barang jaminannya dari orang yang berhutang. Ulama madzhab fikih membolehkan kedua jenis kafalah tersebut, baik diri maupun barang. Berbagai kemajuan dan perkembangan seperti yang s telah terjadi belakangan ini mendorong timbulnya rising demand pada nasabah bank. Disamping peermintaan yang semakin bertambah jumlahnya, mereka juga menuntut perbaikan kualitas jasa perbankan yang akan dikonsumsinya. Bahkan nasabah tidak hanya memerlukan keamanan dan ketepatan, dan ketelitian dari pelayanan yang diberikan, tetapi juga menuntut kecepatan layanan serta kebesaran nama suatu bank.10 Pada skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Bank Syariah Mega Indnersia. Hal ini dikarenakan BSMI ingin mendongkrak pendapatan dari fee based yang merupakan salah satu pendapatan yang menggiurkan dari pelayanan perbankan. Bank Mega Syariah targetkan pendapatan dari fee based sebesar Rp 20 miliar hingga akhir tahun 2008. Hingga akhir Mei pendapatan Bank Mega Syariah dari fee based mencapai Rp 9 miliar. Salah satu untuk mengejar target tersebut Bank Mega Syariah melakukan kerjasama dengan Telkom dalam jasa pembayaran telekomunikasi. Untuk fee based BSMI bekerjasama dengan Telkom, Indosat, Telkomsel dan PLN, akhir 2008 targetkan bisa mencapai Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar, sampai posisi bulai Mei itu sudah setengahnya yaitu Rp 9 miliar11.
10
Tim IBI (Institute Bankir Indonesia), “Konsep Dan Implementasi Operasional Bank Syariah” (Jakarta: Djambatan, 2001). H. 28. 11 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, diakses di http//www.bi.go.id/pada tanggal 12 Januari 2011.
9
Pada dasarnya produk bank garansi pada bank syariah dengan bank konvensional tentu memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan antara keduanya. Apa dan bagaimana konsep akad bank garansi dan pelaksanaannya pada bank syariah inilah yang akan menjadi bahasan dalam skripsi ini dengan mengambil contoh dari akad dan pelaksanaan bank garansi pada Bank Mega Syariah tbk selaku bank bersistemkan syariah. Bertitik tolak pada masalah tersebut, maka penulis menganggap penting untuk membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul ”Konsep Akad Bank Garansi dan Pelaksanaannya pada Bank Mega Syariah”. B.
Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan masalah Mengingat luasnya pembicaran mengenai bank garansi, penulis membatasi masalah pada konsep akad bank garansi dan pelaksanaan bank garansi pada bank Mega Syariah. 2.
Perumusan masalah Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka pokok masalah akan dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut: a. Bagaimana konsep akad bank garansi pada Bank Mega Syariah ? b. Bagaimana pelaksanaaan bank garansi pada Bank Mega Syariah ? c. Apakah konsep akad dan pelaksanaan bank garansi pada Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 ?
10
C.
Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian a. Untuk mengetahui konsep akad bank garansi pada Bank Mega Syariah. b. Untuk mengetahui pelaksanaaan bank garansi pada Bank Mega Syariah. c.
Untuk mengetahui konsep akad dan pelaksanaan bank garansi pada Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.
2. Manfaat penelitian a.
Bagi penulis Sebagai media pengembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan mengenai konsep akad bank garansi dan pelaksanaannya pada Bank Mega Syariah yang telah didapat di bangku kuliah sekaligus memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman pada bidang tersebut. b. Bank, dapat dijadikan tolak ukur dalam proses yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan sumbangan pikiran untuk keudahan dalam transaksi bank garansi dalam sistem kafalah kedepan. c. Secara akademisi skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah dalam rangka untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi islam. Dan sebagai rujukan dan referensi untuk penulisan skripsi berikutnya.
11
d. Bagi pihak lain Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang konsep akad bank garansi dan pelaksanaannya pada Bank Mega Syariah dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut. D.
Review Studi Terdahulu Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terhadap kajian-kajian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan baik oleh praktisi ataupun oleh mahasiswa mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Di bawah ini terdapat beberapa penelitian berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini, yang dimuat dalam matriks berikut : Metode Judul
Tolak
Penulis
Isi Penelitian
Tinjauan Islam
Hukum Winniati Tentang Rosia
Konsep
dan
Operasional Kafalah
Menjelaskan bagaimana Fatwa konsep
kafalah
yang DSN
diterapkan di Bank BNI No.11Syariah. Skripsi ini lebih MUI/IV/
dalam
Sistem Perbankan Syariah
Deskriptif
ukur
(Studi
menekankan
pada 2000
tinjauan hukum kafalah
12
Kasus
Praktek
Garansi Bank di Bank BNI Syariah) Teori Kafalah dan Sri Marni Deskriptif
Membahas teori Kafalah
Aplikasinya
di bank muamalat dan
pada Francois
Analisis
Perbankan Syariah
teori
(Studi Kasus pada
perbankan syariah
Bank
Kafalah
di
Muamalat
Indonesia) Konsep
Kafalah Nur
dalam
Bank Arifiah
Deskriptif
Membandingkan Antara
Komparatif konsep bank garansi pada
Syariah dan Bank
bank
Garansi
konsep bank garansi pada
dalam
syariah
dengan
Bank
bank
Konvensional
namun hanya membahas
(Studi
dari segi teorinya saja
Perbandingan Terhadap
Sistem
Jasa Pelayanan di Lembaga Perbankan)
konvensional
13
Kafalah,
jaminan Isa Ansori deskriptif
Jurnal
ini
membahas
dalam konsep fikih
bank garansi dari segi
dan
aplikasinya
fikihnya,
perbankan
kafalah
dalam syariah
yang
masyarakat juga
mana
dilakukan secara
dapat
urf
ditemukan
dasar-dasarnya
secara
syar’iyyah sebagaimana ditemukan
dalam
Al-
qur’an, Hadits serta Ijma’ ulama.
Dari Matriks diatas dominan skripsi yang sudah ada isi dari skripsinya hanya bertumpu pada teori bank garansi baik teori syariah maupun kovensional. Hal ini berbeda dengan skripsi ini yang menjelaskan tentang bagaimana akad bank garansi dan aplikaasi bank garansi pada Bank Mega Syariah dan kemudian dianaliss apakah akad dan aplikasi bank garansi pada bank mega syariah sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang pada kali ini yang menjadi tolak ukurnya adalah PBI N0 9/19/PBI/2007, yang merupakan peraturan tebaru yang mengatur tentang bank garansi secara gamblang dan jelas.
14
E.
Metode Penelitian
1.
Jenis penelitian Penelitian ini menggunakan motode deskriptif analitis. Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian analitis merupakan penelitian yang ditujukan untuk meneliti secara teperinci suatu aktifitas atau kejadian, dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk keperluan yang akan datang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat seerta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.12 2. Jenis Data. a. Data Primer 1) Observasi, yaitu dengan mengamati langsung ke tempat penelitian berlangsung, yaitu Bank Mega Syariah. 2) Dokumen Peraturan Bank Indonesia No. 9/19PBI/2007. b. Data Sekunder 1) Dokumentasi atau arsip yang berhubungan dengan penelitian.
12
61.
Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.
15
2) Penelitian kepustakaan (library research) dari buku, artikel, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. 3) Data dari teknologi internet. 3. Teknik Pengumpulan Data a. Studi dokumenter, penulis menggunakan dokumentasi-dokumentasi dan arsip yang berhubungan dengan penelitian. b. Wawancara, penulis mewawancarai beberapa orang terkait dengan tema yang penilis bahas. c. Browsing melalui internet.
F.
Sistematika Penulisan Dalam skiripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman skripsi UIN tahun 2007. Penulis menyusun lima bab uraian, dimana dalam tiap-tiap bab dilengkapi dengan sub-sub bab masing-masing yaitu sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II KONSEP BANK GARANSI Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian bank garansi, dasar hukum bank garansi, unsur-unsur bank garansi, bentuk dan jenis bank garansi, fungsi dan tujuan bank garansi.
16
BAB III PROFIL PERUSAHAAN Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, dalam hal ini Bank Mega Syariah yang terdiri dari sejarah berdiri, Visi dan Misi, produk dan jasa, konsep dan operasional bank garansi. BAB IV ANALISIS KONSEP AKAD DAN PELAKSANAAN BANK GARANSI PADA BANK MEGA SYARIAH Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang konsep akad bank garansi pada Bank Mega Syariah, mekanisme pelaksanaan bank garansi, PBI No 9/19/MUI/2007, dan apakah bank garansi pada Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan syariah.
BAB V PENUTUP Dalam bab ini penulis menyimpulkan kesimpulan dari semua pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skiripsi ini.
BAB II KAFALAH
A. Pengertian Istilah garansi berasal dari bahasa Inggris guarantee atau guaranty yang berarti menjamin atau jaminan. Bank garansi merupakan perjanjian penanggungan yang diatur dalam pasal 1820 berasal dari bahasa Inggris guarantee atau guaranty yang berarti menjamin atau jaminan. Dalam bahasa Belanda disebut borghtoch. Dan istilah inilah yang paling sering kita dengar selain Bank garansi sendiri.11 Menjamin atau jaminan dalam perjanjian bank garansi dimaksudkan sebagai tindakan dari pihak garantor untuk menjamin bahwa jika seseorang tidak menunaikan kewajibannya, misalnya tidak membayar hutang-hutangnya, si garantor tersebutlah yang akan melaksanakanya atau mengambil alih kewajibannya tersebut.12 Pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 11 / 110 / Kep / Dir / UPPB tanggal 28 maret 1979 tentang pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan Bank, menyebutkan:13 “Jaminan adalah warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila jaminan pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi)”. 11
HR. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 157. 12 Munir Fuady, Arbitrase Nasional, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 13. 13 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. 1, h. 222.
17
18
Warkat bank garansi adalah surat bank garansi yang dikeluarkan oleh bank setelah pemohon memenuhi persyaratan yang ditentukan, pada umumnya meliputi:14 1. Ada proyek atau kegiatan yang akan dikerjakan oleh pemohon. 2. Harus ada bukti bahwa pemohon teah memenangkan tender. 3. Nilai proyek harus jelas. 4. Perusahaan mempunyai usaha yang berjalan baik dan merupakan bidang usaha tetap. 5. Dapat menyediakan jaminan denan nilai jaminan yang cukup dan mempunyai surat-surat lengkap. Bank garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/ lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberia jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji.15 Jadi, garansi bank merupakan suatu perjanjian tertulis yang isinya bank menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat – syarat
14
Yudha Hernoko, Fungsi Bank Garansi Didalam Perjanjian Perbankan, Jakarta: LIPI 1991,
15
Kasmir, Dasar- Dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.194.
h. 13.
19
tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.16 Dalam Islam bank garansi dikenal dengan kafalah. kafalah berarti dhamaan, artinya “menggabungkan”, yakni menggabungkan dua tanggung jawab dalam suatu hal. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran (3): 37 yaitu “Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya (Maryam)”. Di samping itu, kafalah berarti hamalah (beban) dan Za’amah (tanggungan). Di sebut dhamaan apabila penjaminan itu dikaitkan dengan harta, hamalah apabila dikaitkan dengan diyat (denda dalam hukum qishash), za 'amah jika berkaitan dengan harta (barang modal), dan kafalah apabila penjaminan itu dikaitkan dengan jiwa.17 Di dalam Kamus Istilah Fikih, kafalah diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang).18 Pada asalnya, kafalah adalah padanan dari dhamaan, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, situasi telah rnengubah pengertian ini. Kafalah identik dengan kafalah al-wajhi (personal
16
Esther Dwi Maghfirah, Aspek Hukum Bank Garansi, Artikel diakses tgl. 4 November 2008, di http://www.solusihukum.com/2008, h. 1. 17 Isa Anshori, Jaminan dalam Konsep Fikih dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah, artiket diakses tgl. 4 Desember 2008 di http://www.fai-uhamka.ac.id/post-php/idpost.com. h. 23. 18 M. Abdul Mudjieb, et. al., Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 148.
20
guarantee, jaminan diri), sedangkan dhamaan identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak.19 Sedangkan menurut Syafi’i Antonio Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.20 Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kafalah adalah jaminan dari penjamin (pihak ketiga), baik berupa jaminan diri maupun harta kepada pihak kedua sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban pihak kedua tersebut kepada pihak lain (pihak pertama). Konsep ini agak berbeda dengan konsep rahn yang juga bermakna barang jaminan, namun barang jaminannya dari orang yang berhutang. Ulama madzhab fikih membolehkan kedua jenis kafalah tersebut, baik diri maupun barang. Sifat dari bank garansi sendiri adalah assesoir, artinya bank garansi merupakan perjanjian tambahan. Maksudnya adalah adanya bank garansi tergantung dari adanya perjanjian pokok.21 Bank garansi memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan produkproduk jasa dalam negeri lainnnya, dimana pertimbangan pemberian bank garansi 19
Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 106. 20 M. Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 123. 21 Aminah, Suharty, Efektifitaas Bank Garansi Dalam Perjanjian Pemborongan Guna Menunjang Penbangunan Kota Madya Matarm, Jakarta: LIPI, 2002, h. 25.
21
kepada nasabah pada dasarnya disamakan dengan pertimbangan bank untuk memberikan fasilitas kredit. Hal ini bisa dipahami, mengingat penerbitan bank garansi mengandung risiko, baik risiko nama baik perusahaan, risiko yuridis maupun risiko finansial. Seperti dimaklumi bahwa pemberian bank garansi sewaktu-waktu bisa berubah menjadi fasilitas kredit secara langsung, yakni apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga (cidera janji atau wanprestasi) terhadap masalah yang diperjanjikan dalan surat jaminan tersebut.22 Atas pemberian garansi bank tersebut, maka bank akan menerima fee dari terjamin berupa sejumlah uang tertentu yang disebut provisi. Jumlah provisi ini dihitung atas dasar prosentase tertentu dari jumlah garansi bank untuk jangka waktu tertentu pula.23 Bank garansi memiliki dua aspek, yaitu:24 1. Aspek finansial, yaitu berupa kewajiban membayar (contigen liabilities) karena bank garansi mempunyai risiko yang sama seperti kredit lainnya, maka bank garansi bank garansi dianggap sebagai suatu kredit. 2. Aspek hukum, yaitu berupa cidera janji (wanprestasi). Pengertian cidera janji dalam praktik sehari-hari sering menimbulkan masalah, karana masalah yang timbul harus dikembalikan kepada perjanjian/ketentuan induk yang menjadi dasar diterbitkannya bank garansi. Perjanjian tersebut sudah disebutkan apa yang 22 23
Ibid, h. 19. Huyarso, Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda, (Jakarta: Balai Aksara,1981),
h.9. 24
h. 189.
Tim Institut Bankir Indonesia, Sistem Akuntansi Perbankan Indonesia, (Jakarta: IBI, 1999),
22
menjadi kewajiban nasabah dan kapan kewajiban tersebut harus dipenuhi sehingga jelas dan kemungkinan permasalahannya yang akan timbul dapat diperkecil. Dengan adanya surat perjanjian/kontrak berarti kedua belah pihak (penerima dan yang dujamin) sudah mempunyai kesepakatan sesuai dengan perjanjian tersebut. 1. Penerapan Kafalah Dalam Perbankan Sebagaimana dimaklumi, bahwa kafalah (bank garansi) adalah jaminan yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain apabila nasabah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya. Di samping itu, jaminan (penanggungan) tersebut bisa bersifat kebendaan, seperti hak tanggungan dan jaminan fiducia serta jaminan perorangan (personal guarantee). Jaminan perorangan (termasuk di dalamnya badan hukum = company guarantee) dalam praktek perbankan diberikan dalam bentuk bank garansi, sebagaimana diatur dalam SE Dir BI nomor: 23/7/UKU, tanggal 18 Maret 1991.' Bank garansi yang diterbitkan suatu bank merupakan. pernyataan tertulis untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan apabila di kemudian hari pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Oleh karena itu, di dalam mekanisme bank garansi terdapat tiga pihak yang terkait, yaitu bank sebagai penjamin, nasabah sebagai terjamin atas permintaannya, dan penerima jaminan. Bank dalam pemberian garansi ini, bisaanya meminta setoran jaminan sejumlah
23
tertentu (sebagian atau seluruhnya) dari total nilai obyek yang dijaminkan. Di samping itu, bank memungut biaya sebagai ju'alah dan biaya administrasi. Secara umum, aplikasi kafalah dalam sistem perbankan syari'ah dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut: Daftar gambar 1
4 TERTANGGUNG/ BOUHEER
3
NASABAH
1
5
2 6
BANK
Penjelasan gambar : 1. Nasabah mengajukan tender 2. Nasabah mengajukan bank garansi kepada Bank 3. Bank menerbitkan bank garansi kepada tertanggung 4. Tertanggung memberikan uang kepada nasabah (tender disetujui 5. Tertanggung mengajukan klaim kepada bank. 6. Bank menagih kepada nasabah.
24
2. Rukun dan Syarat Kafalah Menurut Madzhab Hanafi bahwa rukun al-kafalah adalah satu, yaitu ijab dan
qobul . sedangkan menurut para ulama yang lainnya, bahwa rukun dan
syarat al-kafalah adalah sebagai berikut:25 a. Dhamin, kafil atau za’im, yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah baliqh, berakal, tidak dicegah membelanjakan harta dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. b. Madmun lah, yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah bahwa orang yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Madmun lah disebut juga dengan makful lah, madmun lah disyartkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan. c. Madmun ‘anhu atau makful ‘anhu adalah orang yang berhutang. d. Madmun bih atau makful bih adalah utang, atau barang atau orang, disyaratkan pada makful bih dapat diketahui dan tetap keadaanya, baik sudah tetap maupun akan tetap. e. Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu dan tidak berarti sementara.
25
AH. Azharudin Lathif, Fiqh Muamalat, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 163.
25
3. Macam-macam Bank Garansi dan Kafalah Dalam Surat keputusan Direksi Bank Indonsia Nomor 11/ 110/ Kep./ Dir/UPPB tentang pemberian jaminan oleh bank dan pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan bank, diatur penggolongan jaminan yang diberikan oleh bank kepada piha lainnya. Jaminan yang diberikan oleh bank dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :26 a. Jaminan dalan bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang terjamin cedra janji (wanprestasi). b. Jaminan dalam bantuk tanda tangan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank atau lembaga keuangan bukan bank apabila pihak ysng terjamin melakukan cedera janji. c. Jaminan lainnya yang terjadi karena perjanjiann bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank atau lembaga keuangan biukan bank. Contohnya pemberian jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan sendiri maupun dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas warkat pihak lain yang menimbulkan kewajiban berupa pemberian jaminan. Menurut Kasmir jenis bank garansi berdasarkan tujuannya antara lain:27
26 27
H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, h. 224. Kasmir, Dasar- Dasar Perbankan, h. 200.
26
a. Bank garansi untuk penangguhan bea masuk Merupakan bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentinan pemilik barang guna penangguhan pembayaran bea masuk atau barang yang dikelarkan oleh pelabuhan. b. Bank garansi untuk pita cukai tembakau Merupakan bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentinan yang dijamin (pengusaha pabrik rokok) guna penangguhan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok-rokok yang akan dikeluarkan dari pabrik untuk peredaran. c. Bank garansi untuk tender dalam negeri Yaitu bank garansi yang diberikan kepada bouwheer (yang memberi pekerjaan) untuk kepentingan kontrator yang akan mengikuti tender dalan negeri. d. Bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan. Merupakan bank garansi yang diberikan kepada bouwheer untuk kepentingan kontrator guna menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari bouwheer. e. Bank garansi untuk uang muka pekerjaan Merupakan bank garansi yang diberikan kepada bouwheer untuk kepentingan kontraktor untuk menerima pembayaran uang muka dari yang memberikan pekerjaan.
27
f. Bank garansi untuk tender luar negeri Merupakan bank garansi yang diberikan untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender pemborong yang mana bouwheer adalah pihak luar negeri. Bank garansi untuk jaminan kontraktor/eksportir Indonesia yang turut tender/melaksanakan kontrak. g. Bank garansi untuk perdagangan Merupakan bank garansi yang diberiikan kepada agen atau dealer perdagangan atau depot-depot perdagangan. h. Bank garansi untuk penyerahan barang Merupakan bank garansi yang diberikan kepada nasabah yang akan melakukan penyerahan barang baik yang dibiayai oleh bank maupun tidak. i. Bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang, bank garansi yang diberikan untuk pengeluaran barang yang L/C nya belum dibayar penuh oleh importir. Sedangkan macam-macam kafalah menurut M. Syafi'i Antonio memberikan penjelasan tentang pembagian kafalah sebagai berikut: a. Kafalah bi al-mal, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan/fee tertentu. b. Kafalah bi al-nafs, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai Juridical Personality yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
28
c. Kafalah bi al-taslim, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, leasing company. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa kepada nasabah tersebut. d. Kafalah al-munjazah, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan/kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, kafalah model ini dikenal dengan bentuk performance bond (jaminan prestasi). e. Kafalah al-mu’allaqah, Bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula. Secara fikih terdapat 3 kafalah yang padanya dapat dimplementasikan dalam produk bank syariah, yaitu:28 a. Kafalah bi nafs, yaitu jaminan pembayaran hutang dari diri sang peminjam (personal guarantee). b. Kafalah bil maal, yaitu jaminan pembayaran hutang atau pelunasan hutang. Aplikasinya dalam perbankan dapat berupa uang muka (advance payment) atau jaminan pembayaran (payment bond)
28
Abdul Ghafur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2007), h. 151.
29
c. Kafalah muallaqah, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun tertentu dan tujuan tertentu. Dalam perbankan modern hal ini dapat diterapkan untuk jaminan pelaksanaan suatu proyek (performance bonds) atau jaminan penawaran (bids bonds). 4. Fungsi dan Tujuan Bank Garansi Fungsi Bank Garansi sebagai jaminan pelaksanaan tender adalah untuk memperlancar hubungan kedua belah pihak, baik untuk kepentingan kontraktor maupun kepentingan pemilik proyek. Kepentingan di pihak kontraktor adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi kontraktor dalam mengajukan surat penawaran dalam tender yang diikutinya. Bank garansi diterbitkan oleh pemohon (nasabah), terutama nasabah bank itu sendiri. Penerbitan bank garansi itu sendiri memiliki beberapa tujuan sesuai dengan fungsi bank garansi. Secara umum tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada si penerima jaminan atau yang dijaminkan adalah sebagai berikut:29 a. Bagi bank tujuannnya adalah memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mau mengikuti tender. Dengan adanya bank garansi maka nasbah dapat menjalankan usahanya atau proyeknya. b. Bagi pemegang jaminan (pemberi pekerjaan) tujuan bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita 29
Kasmir, Dasar- Dasar Perbankan, h.198.
30
krugian bila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi. c. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha, baikbagi bank maupun bagi pihak lainnya. Hal ini jelas terutama bagi pemberi pekerjaan. Demikian pula bank sebagai pemberi jaminan tidak akan menderita kerugian selama jaminan lawan yang diberikan benar dan sesuai pernyataan yang dtetapkan sehingga pihak nasabahpun tidak akan berani ingkar janji karena adanya jaminan lawan yang ditinggalkan di bank. d. Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijaminkan dan yang menerima jaminan. Rasa saling percaya ini diikat dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan dalam sertifikat bank garansi. e. Bagi bank, disamping keuntungan diatas juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayakan nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Bank juga akan mengangkat kredibillitasnya dimata nasabah. B. Dasar Hukum Dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia mengatur dan megawasi bank sesuai dengan pasal 24 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bahwa Bank Indonesia memetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan tertentu bank.30
30
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h 163.
31
Dalam surat edaran Bank Indonesia No.23/7/LIKU tanggal 19 Maret 1991 perihal pemberian garansi oleh bank, disebutkan bahwa dalam ketentuan KUH Perdata hanya mengtur masalah penanggungan hutang secara umum, terutama mengenai masalah akibat-akibat yang timbul karena penanggungan hutang, sedangkan ketentuan mengenai bentuk maupun syarat-syarat minimal yang harus dimuat dalam warkat/perjanjian tidak diatur secara lengkap.31 Sedangkan landasan hukum Bank Garansi dalam pelaksanaan tender yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam UU itu disebutkan bahwa Bank Umum memberi Jaminan Bank (Bank Garansi) dengan tanggungan yang cukup. Landasan hukum lainnya adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tertanggal 28 Maret 1979 UPPB mengenai ketentuan-ketentuan tentang pemberian Jaminan oleh Bank dan pemberian oleh Lembaga Keuangan bukan Bank. Ada lagi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 19 Maret 1984, No.233/KMK.011/1984, tentang Penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan yang dapat menerbitkan Jaminan Bank (Bank Garansi).32 Bank garansi diterbitkan oleh perbankan untuk meminjam pelaksanaan prestasi yang dijanjikan terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak melakukan prestasi tersebut. Dengan demikian, lembaga garansi bank merupakan bentuk dari perjanjian penanggungan 31
(borghtoch) yang diatur dalam Buku III
Ibid, h. 17. Yon Sadono, Fungsi Bank Garansi Sebagai Jaminan Pelaksanaan Tender, Artikel diakses tgl. 4 Desember 2008 di http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/2008, h. 2. 32
32
KUHPerdata dalam pasal 1820 – 1850 KUHPerdata. Pasal 1820 KUHPerdata menyebutkan bahwa : “Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatnya si berhutang manakala orang ini sendiri tak memenuhinya”. Dengan dilaksanakannya pembayaran garansi bank kepada penerima jaminan, maka jumlah yang dibayarkannya itu menjadi hutang terjamin kepada bank. Pihak bank akan segera mencairkan counter guarantee yang telah diberikan terjamin untuk membayar kembali dana yang diserahkan bank kepada pihak penerima jaminan. Apabila dala durasi waktu yang telah ditentukan terjamin tidak melunasi hutangnya maka hubungan hukum antara penjamin (bank) dengan terjamin (nasbah) berubah menjadi hubungan kreditor dengan debitor dalam suatu perjanjian kredit biasa. Berdasarkan hal ini, maka diantara terjamin dan bank dibuat akta perjanjian kredit untuk jangkan waktu yang ditentukan pihak bank.33 Akibat – akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian jaminan antara penjamin dan penerima jaminan diatur dalam 1831 – 1838 KUHPerdata sedangkan akibat – akibat hukum yang muncul antara penjamin dan terjamin ditentukan dalam pasal 839 – 1844 KUHPerdata. Ketentuan tentang perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdata, termasuk ketentuan mengenai perjanjian jaminan ( penaggungan hutang ) dalam pasal
33
h. 451.
Soedarya Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),
33
1820 – 1850 KUHPerdata menganut sistem terbuka. Para pihak bebas menentukan sendiri isi perjanjian diantara mereka. Peraturan dalam hukum perjanjian bersifat pelengkap yang berarti ketentuan tersebut disediakan oleh pembentuk undang – undang untuk dipergunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila ternyata mereka kurang lengkap atau belum mengatur suatu hal tertentu.34 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 11/110/Kep./Dir/UPPB tentang pemberian jaminan pemberian jaminan oleh bank dan peemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan bank, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: SE 11/11 kepada bank-bank umum, bank-bank pembangunan dan lembaga keuangan bukan bank di Indonesia perihal pemberian jaminan oleh lembaga bukan bank. Dasar hukum untuk akad kafalah ini dapat dilihat di dalam al-Qur'an, alSunnah dan kesepakatan para ulama, sebagai berikut: 1. Al-Qur'an Dalam al-Qur’an surat Yusuf (12): 66
Nabi Ya'kub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikun kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku..."
34
Esther Dwi Maghfirah, Aspek Hukum Bank Garansi, h. 4.
34
Selanjutnya pada ayat 72 surat yang sama Allah SWT. berfirman:
” Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya". 2. Al-Sunnah Dari Jabir :
ﻨﺎﻩ ﹾﻄﺣﻨ ﻭ ﻨﺎﻩ ﹾﻠﻐﺴ ﹶﻓ.ﺎﻣﻨ ﺟﻞﹲ ﺭ ﻲ ﻮﻓﱢ ﺗ :ﻪ ﹶﻗﺎﻝﹶ ﻨﻋ ﻌﺎﹶﻟﻰ ﺗ ﷲ ُ ﺿﻰ ﺍ ﺭ ﺟﺎﺑﹺ ﹴﺮ ﻦ ﻋ ﻭ ﻂ ﺨﱠ ﻪ؟ ﹶﻓ ﻴﻋﹶﻠ ﺼﻠﱢﻰ ﺗ ﻨﺎ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠ,ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ُﺻﱠﻠﻰ ﺍﷲ ﻠﻪﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﺳ ﺭ ﻪ ﻨﺎﹺﺑﻴﺗ ﹶﺍ ﹸﺛﻢ,ﻩ ﺎﻭ ﹶﻛ ﱠﻔﻨ . ﹶﺓﺘﺎﺩﻮ ﹶﻗ ﺑﻤﺎ ﹶﺍ ﻬ ﹶﻠﺤﻤ ﺘ ﹶﻓ,ﻑ ﺮ ﺼ ﻧ ﹶﻓﺎ.ﻥ ﺍﻨﺎﺭﻳ ﺩ :ﻨﺎ؟ ﹶﻓ ﹸﻘﹾﻠﻳﻦﺩ ﻴﻪﻋﹶﻠ ﹶﺍ: ﹶﻗﺎﻝﹶ ﹸﺛﻢ,ﺧﻄﱢﻰ :ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﷲ ُ ﺻﱠﻠﻰ ﺍ ﷲ ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﹶﻓ ﹶﻘﺎ ﹶﻝﻋﹶﻠﻲ ﻥ ﺍﻨﺎﺭﻳ ﺍﻟﺪ: ﹶﺓﺘﺎﺩﻮ ﹶﻗ ﺑ ﹶﻓ ﹶﻘﺎ ﹶﻝ ﹶﺍ,ﻩ ﻨﺎﻴ ﺗﹶﻓﹶﺎ )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﲪﺪ ﻭﺍﺑﻮ.ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﺼﱠﻠﻰ ﻢ ﹶﻓ ﻌ ﻧ :ﺖ؟ ﹶﻓ ﹶﻘﺎ ﹶﻝ ﻤﻴ ﻤﺎ ﺍﻟﹾ ﻬ ﻨﻣ ﻱ َﺀ ﺑ ﹺﺮﻭ ﻳ ﹺﻢﻐ ﹺﺮ ﺍﻟﹾﺣﻖ (ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ 35
Artinya : “Jabir berkata : ada seorang laki-laki diantara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah saw dan kami tanyakan: apakah baginda akan menyolatkannya?. Beliau melangkah beberapa langkah kemudian bertanya: Apakah ia mempunyai hutang? Kami menjawab: Dua dinar. Lalu beliau kembali. Maka Abu Qotadah berkata: dua dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah saw bersabda: Betul-betul engkau tanggung dan mayit itu terbebas darinya?. Ia menjawab: Ya. Maka Beliau menyolatkannya. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dan nasa’i yang dibenarkan menurut Hibban dan Hakim.” 35
Abull Rasyid Salim, Hidayatul Ahkami Bisyarhil Bulughul Maram, (Maktabah Syuruqil Dauliyyah, 2005), cet-3 h. 347.
35
3. Ijma' Ulama Para ulama madzhab membolehkan akad kafalah ini. Orang-orang Islam pada masa kenabian mempraktekkan hal ini bahkan sampai saat ini, tanpa ada sanggahan dari seorang ulama-pun.36 Kebolehan akad kafalah dalam Islam juga didasarkan pada kebutuhkan manusia dan sekaligus untuk menegaskan madharat bagi orang-orang yang berhutang.37 Dari keterangan diatas menegaskan bahwasanya bank garansi bukan produk yang mengada-ada, melainkan bank garansi sudah dipraktekkan dari zaman Nabi Muhammad, dan sudah diatur pula didalam Al-Quran, kemudian para ulama juga telan sependapat tentang praktek bank garansi adalah praktek yang halal dan umat dapat mempraktekkan produk jasa ini. Bahkan undang- undang tentang produk ini pun sudah sangat jelas dan dapat dijadikan pegangan dalam praktek bank garansi.
36 37
Sayyid Sabiq, Fiqhus-Sunnah, vol. 3, (Beirut Libanon: Dar al Fikr), h. 284. Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Vol.5, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr), h. 131
BAB III PROFIL PERUSAHAAN
A. Sejarah Berdiri Perjalanan PT Bank Syariah Mega Indonesia diawali dari sebuah bank umum yang bernama PT. Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama), kelompok usaha yang juga menaungi PT. Bank Mega Tbk., Trans TV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakusisi PT. Bank UmumTugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut, tanggal 25 Agustus 2004 PT. Bank Umum Tugu resmi beroperasi syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mega Indonesia. Komitmen penuh PT. Para Global Investindo sebagai pemilik saham mayoritas PT. Bank Syariah Mega Indonesia sebagai bank syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bnak ini melalui pemberian modal yang kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perekonomian Indonesia pada umumnya. PT. Bank Syariah Indonesia terus berkembang, hingga saat ini memiliki semboyan “untuk kita semua” tumbuh pesat dan terkendali sehingga menjadi lembaga keuangan syariah ternama yang berhasil memperoleh penghargaan dan prestasi.37
37
Bank Mega, diakses tanggal 10 november 2010 dari http://bankmega.com.
36
37
Dalam
upaya
mewujudkan
kinerja
sesuai
dengan
nama
yang
disandangnya, PT. Bank Syariah Mega Indonesia selalu berpegang pada azas profesionalisme, keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, PT. Bank Syariah Mega Indonesia terus berkembang, hingga saat ini memiliki 15 jaringan kerja yang terdiri dari kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Guna memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhannya di bidang keuangan, PT Bank Syariah Mega Indonesia juga bekerjasama dengan PT Arthajasa Pembayaran Elektronis sebagai penyelenggara ATM Bersama serta PT. Rintis Sejahtera sebagai penyelenggara ATM Prima dan Prima Debit. Ini dilakukan agar nasabah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan dengan lebih efisien, praktis, dan nyaman.38
B. Visi dan misi Visi Bank Syariah Mega Indonesia, yaitu “Bank Syariah kebanggaan bangsa”. Misi Bank Syariah Mega Indonesia, yaitu Memberikan jasa layanan keuangan syariah terbaik bagi semua kalangan, melalui kinerja organisasi yang unggul untuk meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa.39
38
Ibid. Ibid.
39
38
C. Struktur Organisasi Komisaris Utama
: MARIE MUHAMMAD
Komisaris
: ARI PRABOWO
Komisaris
: DEDDY KUSDEDI
Ketua Dewan Pengawas Syariah
: KH. MA'RUF AMIN
Anggota Dewan Pengawa Syariah
: DR. H. ACHMAD SATORI ISMAIL
Anggota Dewan Pengawas Syariah : KANNY HIDAYAT Y Direktur Utama
: BENY WITJAKSONO
Direktur Bisnis
: ANI MURDIATI
Direktur IT & Operation
: HARYANTO BUDI PURNOMO
Direktur
: GANDHI GANDA PUTRA ISMAIL
D. Produk-produk Bank Syariah Mega Indonesia. Guna memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam, PT. Bank Syariah Mega Indonesia merancang dan mengembangkan aneka produk dan jasa yang beragam. Seluruh produk tersebut berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, kebaikan dan tolong menolong demi terciptanya kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat (rahmatan lil alamin). 1. Produk pendanaan. a. Mega Syariah TAMA Simpanan wadiah ysng memungkinkan investasi sesuai syariah sekaligus memperoleh kemudahan mengelola dana selayaknya tabungan.
39
b. Mega Syariah FLEKSI Simpanan dengan konsep wadiah yang dapat dimanfaatkan untuk berinvestasi dalam waktu yang lebih leluasa. c. Mega Syariah PENDIDIKAN Simpanan untuk pendidikan, yang angsurannya disuaikan dengan kemampuan. d. Mega Syariah UMRAH Untuk memudahkan anda mempersiapkan biaya perjalanan umrah dengan simpanan terencana sesuai syariah. e.
Mega Syariah GIRO Adalah relkening koran wadiah yang kenungkinan anda mengelola dana dengan nyaman sesuai kebutuhan. Menyimpan dana sesuai syariah dan mendapatkan kemudahan transaksi melalui cek dan bilyet giro.
f. Mega Syariah DEPO Simpanan berjangka mudharabah yang bukan hanya memberikan nisbah bagi hasil yang relatif tinggi, tetapi juga dapat dijadikan fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan anda. 2. Produk Pembiayaan. a. Mega Syariah OTO Adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan dengan konsep syariah jual beli atau bagi hasil dengan kenudahan proses dan persyaratannya.
40
b. Mega Syariah CAPITAL Adalah fasilitas pembiayaan kepada pengusaha atau perusahaan untuk tujuan modal kerja usaha, dimana pemberian modal biaya tersebut dapat secara penuh atau sharing dana berdasarkan sistem bagi hasil. c. Mega Syariah GARANSI Adalah fasilitas penjaminan tertulis yang diberikan Bank Mega Syariah kepada penerima jaminan untuk keperluan nasabah dalam melaksanakan proyek tertentu. d. Mega Syariah EMAS Adalah fasilitas pinjaman dana yang sesuai prinsip syariah sengan menggandakan barang berharga berupa perhiasan emas, emas batangan, koin emas, tanpa dikenakan bunga atau margin. 3. Jasa dan Layanan Bank Syariah Mega Indonesia. a. Mega Syariah CARD Mega Syariah CARD merupakan fasilitas kartu ATM serbaguna bagi nasabah rekening tabungan Bank Syariah Mega Indonesia yang dapat digunakan untuk penarikan tunai pada seluruh ATM berlogo ATM bersama. b. Mega Syariah SAFE DEPOSIT BOX Adalah fasilitas penyimpanan barang berharga dengan berbagai ukuran dan harga hemat.40
40
Ibid.
41
E. Prestasi Bank Mega Syariah Dalam perjalanan usahan selanjutnya, Perusahaan terus meningkatkan fasilitas produk dan kualitas layanan agar dapat bersaing dan sejajar dengan bank - bank terkemuka lainnya di Asia Pasifik. Atas penilaian kinerja yang telah dicapai, Bank Mega berhasi meraih beberapa prestasi, antara lain : 1. Bank Syariah Terbaik 2007 Versi Majalah Investor Bank Terbaik versi majalah Swasembada pada tahun 2002 dan 2003. 2. Bank non devisa terefisien 2007 Versi Bisnis Indonesia 3. The Most Growing Earning Asset Market Share Sharia Bank 2006 Versi Karim Business Consulting 4. The Most Growing Third Party Fund Market Share Sharia Bank 2006 Versi Karim Business Consulting 5. Bank Umum Syariah terbaik Peringkat 2 tahun 2006 versi karim Business Consulting 6. Bank Mega Syariah meraih predikat " sangat bagus " untuk kinerja tahun 2004 versi Majalah Infobank.41
41
Ibid.
42
F. Perkembangan Bank Garansi Di Bank Mega Syariah Perkembagan Bank Garansi di BSMI bisa dilihat sangat fluktuatif, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 1.42 (dalam jutaan rupiah) Bulan
2006
2007
2008
2009
mar
250
250
182
4365
Jun
250
259
251
4514
Sept
250
3740
270
4515
Dec
250
253
342
239
Dari data yang di dapat dari laporan keuangan Bank Mega Syariah dapat digambarkan grafik sebagai berikut:
42
Laporan Keuangan Publikasi Bank Mega Syariah,diakses di http://www.bi.go.id. tangal 12 Januari 2011.
43
Dari gambar grafik tersebut diatas diketahui bahwa bank garansi yang diterbitkan BSMI cendrung stabil, hanya ketika di tahun 2009 Bank Garansi yang dikeluarkan Bank Syariah Mega Indonesia sangat tinggi hingga mencapai 4,5 M, ini merupakan prestasi yang cukup baik mengingat dari bank garansi yang dikeuarkan, itu akan meningkatkan fee based income Bank Mega Syariah. Ini artinya apabila bank garansi yang diterbitkan bank Mega Syariah meningkat, ini akan
memberikan
kepercayaan
masyarakat
bahwa
bayak
pihak
yang
menginginkan Bank Mega Syariah menjadi pihak penjamin dalam suatu transaksi usaha atau bisnis.
BAB IV ANALISIS KONSEP AKAD DAN PELAKSANAAN BANK GARANSI PADA BANK MEGA SYARIAH
A. Bank Garansi Menurut Peraturan Bank Indonesia. Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. Akad yang digunakan untuk bank garansi adalah Kafalah, yaitu : Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful ‘anhu/ashil).42 Adanya ketentuan tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa akan meningkatkan kepastian hukum para pihak termasuk bagi pengawas dan auditor bank syariah, maka Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran No. 10/14/DbPS tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah untuk mengatur ketentuan pelaksanaan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 Tanggal 17 Desember 2007, dengan ketentuan sebagai berikut:43
42
Bank Indonesia, PBI No.9/19/PBI/2007, diakses tanggal 28 Desember 2010 dari http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres. 43 Ibid.
44
45
Jasa Pemberian Jaminan atas Dasar Akad Kafalah 1. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk jasa pemberian jaminan atas dasar Akad Kafalah, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut : a. Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga. b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik jasa pemberian jaminan atas dasar Kafalah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah. c. Bank wajib melakukan analisis atas rencana jasa pemberian jaminan atas dasar Kafalah kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan prospek usaha (Condition). d. Obyek penjaminan harus : (1) Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan. (2) Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya. (3) Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan). e. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad pemberian jaminan atas dasar Kafalah. f. Bank dapat memperoleh imbalan atau fee yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap.
46
g. Bank dapat meminta jaminan berupa Cash Collateral atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan. h. Dan dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad Qardh yang harus diselesaikan oleh nasabah.
B. Konsep Akad Bank Garansi dan pelaksaannya pada Bank Mega Syariah 1. Konsep akad pada Bank Mega Syariah Akad yang digunakan Bank Mega Syariah dalam menjalankan Bank Garansi adalah akad kafalah. Kafalah menurut Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah, kafalah yaitu akad penjaminan yang diberikan oleh Bank Mega Syariah kepada pihak penerima jaminan (nasabah) atas permintaan pihak terjamin, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.44 Plafond pembiayaan Minimal bank garansi pada bank mega syariah adalah Rp. 50.000.000 dan maksimal sesuai dengan kontrak antara nasabah dengan pihak penerima jaminan. Jangka waktu pembiayaan bank garansi di Bank Mega Syariah adalah sesuai dengan permintaan dari penerima jaminan
44
Bank Mega Syariah, diakses tanggal 15 Desember 2010 dari http//www.google.com
47
atau maksimal sesuai dengan jangka waktu kontrak antara nasabah dan pihak penerima jaminan.45 Dalam menjalankan usahanya, nasabah terkadang memerlukan penjaminan dari pihak lain. Bank dalam hal ini bertindak segabai penjamin/penanggung (kafil), dimana jaminan tersebut diberikan kepada pihak ketiga (sebagai penerima jaminan) yang ditunjuk oleh pihak terjamin (nasabah).46 Kafalah hanya dipergunakan untuk menjamin pihak yang berdomisili didalam negeri dan tunduk pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia, sedangkan untuk mejamin pihak yang ada di luar negeri dipergunakan standby L/C dan tunduk pada Uniform Customs and Practices Documentary Credit (UCPDC). Didalam petunjuk pelaksanaan ini hanya membahas pemberian kafalah untuk menjamin pihak yang berdomisili didalam negeri. Mengingat kafalah merupakan transaksi administratif dalam bentuk penyediaan dana kepada pemohon (nasabah), maka sesuai aturan Bank Indonesia, yaitu:47 a. Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), maka setiap Bank Garansi/ kafalah yang dikeluarkan oleh bak
45
Ibid. Bank Mega Syariah, petunjuk pelaksanaan pembiayaan,( Jakarta: Divisi Pembiayaan), h.1. 47 Ibid, h.1. 46
48
diperhitungkan didalam BMPK dan Dihitung dari nilai Bank Garansi yang diterbitkan (outstanding). b. Nomor 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), maka setiap Bank Garansi yang dierbitkan atau dikeluarkan, bank wajib membentuk cadangan aktiva produktif. Ditinjau dari segi hukum, bank garansi merupakan perjanjian buntut (accesoir) dari transaksi antara penerima jaminan dan pihak yang dijamin (perjanjian pokok). Dengan demikian maka suatu bank garansi tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu bank garansi berakhir apabila perjanjian pokoknya berakhir, dan berakhir sebagaimana ditetapkan dalan bank garansi yang bersangkutan. Jenis bank garansi/ kafalah pada Bank Syariah Mega Indonesia a. Jaminan mengikuti tender (bid bond) Jaminan yang diterbitkan untuk keikutsertaan penawaran didalam mengikuti tender suatu proyek/transaksi yang diterbitkan bank sebelu adanya penunjukkan pemenangn tender. Bid bond ini dapat menimbulkan kewajiban membayar kepada penerima jaminan, apabila pihak nasabah mengundurkan diri dari suatu proyek tender yang telah dimenangkan. Jaminan minimal untuk fasilitas jaminan untuk mengikuti tender berupa,Cash collateral atau fix asset minimal 10% .
49
b. Jaminan uang muka (Advance Payment bond) Dengan diterbitkannya uang muka maka pihak yang menerima jaminan akan melaksanakan pembayaran uang muka kepada pihak terjamin, dan bank menjamin pembayaran uang muka yang telah diterima. Jaminan untuk fasilitas bank garansi ini berupa Cash collateral atau fix asset sebesar 100% . c. Jaminan pelaksanaan pekerjaan (performance bond) Tujuan diterbitkannya adalah untuk menjamin ganti rugi, atas pelaksanaan suatu pekerjaan/kontrak kerja. Performance bond ini diterbitkan oleh bank setelah dimenangkannya tender atas suatu kontrak kerja. d. Jaminan peneliharaan Jaminan peeliharaan ini diterbitkan untuk mendapatkan sisa uang yang berdasarkan kontrak yang beru dibayar setelah selesainya masa pemeliharaan. Jaminannya berupa Cash collateral atau fix asset sebesar 100% . e. Jaminan pembelian (payment bond) Jaminan pembelian ini diterbitkan untuk transaksi pembelian barang dengan tidak tunai, misal: pembelian alat-alat berat. f. Jaminan untuk penangguhan / pembebasan bea masuk (custom bond) Adalah untuk menjamin penangguhan bea masuk dan pungutanpungutan lain atas barang-barang impor tertentu baik pembebasan
50
seluruhnya maupun sebagian atas barang-barang impor sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan. g. Bank
garansi
untuk
maskapai
penerbangan/pelayaran
(shipping
guarantee) Jaminan ini diterbitkan untuk keperluan importir sebelum tibanya dokumen pengapalan , dengan tujuan agar importir dapat segera menerima barang yang diimpor dan menghemat biaya sewa gudang.48
2. Pelaksanaan Bank Garansi Pada Bank Mega Syariah Seperti halnya produk lain, dalam perlaksanaannya dalam bank garansi adanya prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh bank dan kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah. Meskipun dalam pemberian Bank Garansi tidak ada dana yang keluar, bukan berarti bank terbebas dari risiko. Dengan menerbitkan Bank Garansi, bank mengikatkan diri secara tidak bersyarat untuk membayar pihak penerima jaminan sejumlah uang tertentu segera setelah bank menerima klaim dari penerima jaminan, dengan kata lain kewajiban bank timbul kepada pihak ketiga (penerima jaminan) apabila nasabah mengalami cidera janji.
48
Ibid. h. 4.
51
Dalam pelaksanaan bank garansi ada beberapa tahapan yang ada, yaitu: a. Pengajuan permohonan pemberian fasilitas bank garansi Pengajuan fasilitas bank garansi diajukan dengan menggunakan MUP dan disetujui oleh minimal 3 (tiga) orang komite pembiayaan yang salah satunya adalah pemegang limit. Persyaratan pengajuan fasilitas bank garansi pada Bank Mega Syariah (1). Warga Negara Indonesia. (2). Perorangan, usia minimal 21 tahun dan pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum 55 tahun. (3). Badan Hukum (PT, Yayasan, Koperasi) dengan masa usaha minimal 2 (dua) tahun memiliki kinerja baik. (4). Tidak terdaftar dalam pembiayaan bermasalah Bank Indonesia dan Bank Mega Syariah. (5). Memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian bank.49 b. Analisa pemberian fasilitas bank garansi Bank Garansi termasuk fasiltas pembiayaan tidak tunai(non cash financing) atau tidak langsung, dimana dalam pencatatannya bank tidak terdapat aliran kas keluar sehingga posisi neraca bank tidak mengalami perubahan. Pencatatan Bank Garansi dalam pos administratif. Bank Garansi dapat dikatakan sebagai pembiayaan yaang bersifat unsecure, mengingat jaminan yang dikuasai bank dalam bentuk setoran 49
ibid, h.5.
52
jaminan, pada umumnya lebih kecil dari nilai bank garansi itu sendiri. Atas dasar keterangan tersebut, maka A/O wajib menelaah dan mengkaji nasabah sperti halnya dalam memberikan fasilitas pembiayaan langsung, antara lain: 1) Risiko pembiayaan 2) Kebutuhan pembiayaan 3) Sumber pengembalian apabila nasabah wanprestasi 4) Jangka waktu maksimum pemberian Bank Garansi50 Selain hal itu A/O juga harus meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin, sehingga dapat memberikan Bank Garansi yang sesuai, seperti: 1) Jenis dan nilai kafalah 2) Keterangan transaksi yang dijamin 3) Periode kafalah 4) Persyaratan-persyaratan di dalam kafalah51 Persyaratan kafalah selain diatur dalam undang-undang, pada prakteknya bank garansi yang diterbitkan harus memenuhi persyaratan berikut: 1) Kafalah harus mencantumkan a) Judul ”garansi bank” atau kafalah b) Nama dan alamat bank penerbit c) Nama dan alamat pemohon (aplicant) bank garansi/kafalah d) Nama dan alamat penerima jaminan
50 51
Ibid. h.2. Ibid. h.2.
53
e) Tanggal penerbitan bank garansi/kafalah f) Maksud dan tujuan penggunaan bank garansi atau mendasari
penerbitan
bank
garansi/kafalah,
transaksi yang misal:
tender,
pembangunan proyek atau yang lainnya. g) Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya bank garansi h) Penegasan batas waktu pengajuan klaim. i)
Penggunaan pasal 1832 dimana bank terlebih dahulu wajib membayar kewajibannya kepada pihak yang dijamin setelah timbul cidera janji (wan prestasi) dan menerima tuntutan kewajiban (klaim).52
2) Larangan-larangan dalam pelaksanaan bank garansi adalah: a) Bank garansi tidak boleh memuat: •
Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya bank garansi (harus uncondional), misalnya: garansi bank baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyetor sejumlah uang sebagai setoran jaminan.
•
Ketentuan bahwa bank garansi dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak, misalnya dibatalkan oleh bank atau pihak yang dijamin.
b) Bank dilarang memberikan bank garansi untuk pembiayaan yang diberikan atau untuk dana yang diterima oleh bank lain. Larangan ini dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi yang lazim dari suatu bank
52
Ibid.h.2.
54
garansi yang pada asasnya untuk membantu memperlancar lalu lintas barang dan jasa. c) Bank dilarang memberikan jaminan: •
Dalam rupiah untuk kepentinan bukan penduduk.
•
Dalam valuta asing baik untuk kepentingan penduduk maupun bukan penduduk.
d) Bank dilarang memberikan jaminan tanpa mencantumkan tanggal berlakunya tenggang waktu klaim.53 Syarat Minimal Pengajuan Fasilitas Bank Garansi 1) Nasabah yang mengajukan bank garansi, minimal memenuhi syarat sebagai berikut: a) Perorangan atau badan hukum usaha (PT, CV) b) Calon nasabah perorangan, usia saat pengajuan maksimal 55 tahun. c) Tidak pernah tercatat di bank mega syariah sebagai nasabah bermasalah. d) Kegiatan usaha telah berjalan minimal 2 tahun. e) Perusahaan tidak sedang dalam keadaan merugi atau menghadapi masalah di pengadilan. f) Usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.54
53 54
Ibid. h.3. Ibid.h.15.
55
2) Dokumen yang harus diserahkan nasabah: a) Surat permohonan penerbitan bank garansi. b) Copy laporan keuangan 2 terakhir, baik yang bersifat internal maupun audited. c) Copy rekeniing koran dan atau tabungan 3bulan terakhir. d) Copy AD/ART perusahaan dan akta perubahannya(untuk badan usaha) e) Copy pengesahan pengurus perusahaan (untuk badan usaha). f) Copy surat pengesahan dari Menteri Kehakiman (untuk badan usaha). g) Copy KTP pemegang saham dan pengurus perusahaan (untuk badan usaha). h) Copy KTP istri/suami, kartu keluarga dan surat nikah (untuk perorangan). i) Copy riwayat hidup (CV) pemilik dan pengurus perusahaan. j) Copy data kepemilikan jaminan. k) Copy legalitas usaha (NPWP, SIUP, TDP) l) Copy dokumen proyek yang akan dijamin. m) Dokumen lain yang dinilai perlu oleh Bank Mega Syariah.55 Mengingat resiko bank garansi sama halnya dengan pembiayaan lainnya, maka seperti halnya dengan pembiayaan komersial yang sesuai dengan SE nomor 034/DIR-BIS/SE/XII/04 tanggal 23 desember 2004, tentang pedoman analisa pembiayaan, analisa yang dilakukan meliputi: 55
Ibid. h.6
56
1) Meneliti bonafiditas pihak yang dijamin (nasabah), baik melalui BI checking, bank checking, supplier checking, kompetitor, maupun rekanan. 2) Meneliti jenis/sifat bank garansi dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat dipersyaratkan agunan sesuai dengan kemigkinan terjadinya resiko. 3) Menilai kemampuan nasabah untuk memberikan kontra garansi yang sesuai dengan kemungkinan terjadinya resiko. 4) Menilai agunan dan kelayakan nilai jual kembali agunan yang diberikan. 5) Analisa keuangan dan kemampuan mengembalikan fasilitas yang diberikan, apabila nasabah wanprestasi (cidera janji).56 c. Penerbitan bank garansi Setelah dilakukan analisa terhadap kelayakan nasabah, dikeluarkannya memo internal untuk permohonan penerbitan bank garansi dari bagian marketing dan bagian admnistrasi pembiayaan telah mendapat Wewenang Penyediaan Fasilitas (WPF) yang telah ditantangani oleh pejabat yang berwenang dilengkapi dengan: 1) Dokumen nasabah yang telah diverifikasi kebenaran dan keabsahannya. 2) Dokumen permohonan bank garansi. 3) Dokumen-dokumen asli kontra bank garansi atau jaminan yang disyaratkan.
56
Ibid. h.7
57
4) Asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) yang ditandatangani nasabah. 5) Dokumen-dokumen pengikat pembiayaan. 6) Dokumen-dokumen lain sesuai yang dipersyaratkan, maka bank garansi dapat diterbitkan oleh bagian operasi pembiayaan. d. Penandatanganan fasilitas garansi Setiap bank garansi wajib ditandatangani oleh pejabat-pejabat bank yang berwenang dan ditunjuk melalui surat keputusan direksi. Dokumen yang harus ditandatangani pejabat yang berwenang adalah warkat bank garansi dan perjanjian pemberian bank garansi, sedangkan dokumen yang ditandatangani oleh nasabah adalah perjanjian pemberian bank garansi, dan kontra garansi.57 Kemungkinan yang terjadi apabila bank garansi telah jatuh tempo, yaitu: Bank garansi yang telah jatuh tempo serta tidak ada klaim dan pihak terjamin berkeinginan menarik kembali kontra garansi, maka asli bank garansi yang telah kadarluasa harus diminta untuk dikembalikan kepada bank dan disimpan dalam file nasabah58. Selanjutnya bagian A/O melakukan: •
memastikan kepada nasabah atau terjamin apakah bank garansi yang akan jatuh tempo diperpanjang atau dilunaskan.
•
Meminta dan menerima bank garansi yang telah jatuh tempo dari nasabah.
•
Memeriksa kebenaran atas isi bank garansi yang diserahkan :
57 58
Ibid. h. 10. Ibid, h. 11
58
Nama bank penerbit bank garansi. Nama nasabah dan nama penerima jaminan bank garansi. Tanggal jatuh tempo bank garansi. Jumlah nilai nominal bank garansi. Mengembalikan bank garansi ke nasabah apabila tidak sesuai. •
Dalam hal pelunasan bank garansi (tidak diperpanjang), setelah masa klaim (14 hari sejak bank garansi jatuh tempo) A/O wajib menyampaikan ke bagian administrasi pembiayaan:
Memo penutupan fasilitas bank garansi dan pengeluaran dokumen agunan.
Pencabutan pemblokiran atau pengembalian dana yang menjadi jaminan.
Melampirkan asli bank garansi atau menyerahkan surat pernyataan yang ditandaangai oleh pihak terjamin.
Dalam hal perpanjangan fasilitas bank garansi dan diterbitkan bank garansi baru , A/O wajib menyampaikan: Bagian administrasi pembiayaan:
•
Memeriksa kembali asli warkat bank garansi yang diserahkan atau dikembalikan A/O.
•
Membubuhkan stempel “TELAH JATUH TEMPO” pada asli bank garansi jatuh tempo.
59
•
Memeriksa memo instruksi/perintah penutupan fasilitas dan penarikan agunan/kontra garansi yang disampaikan A/O.
•
Memastikan bahwa dana yang menjadi agunan/kontra garansi: Blokir dana telah dibuka oleh petugaas yang berwenang. Setoran jaminan telah dibayarkan kembali kepada nasabah. Apabila fasilitas bank garansi diperpanjang, memastikan bahwa dana masih tersedia dan jumlah dana masih tersedia dan jumlah agunan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan.
•
Memastikan kewajiban nasabah telah terbayar seluruhnya, sebelum dilakukan penarikan agunan/ pencairan.
•
Membuat WPF atas kontrak baru (untuk perpanjangan fasilitas bank garansi).
•
Menyampaikan ke bagian Operasi Pembiayaan:
Memo pelunasan/penutupan fasilitas.
Wewenang Penyediaan Fasilitas.
Memonitor dan mencatat bank garansi yang telah kadarluasa dan belum dikembalikan kepada bank.
Menyampaikan laporan bank garansi yang telah kadarluasa kepada kepala cabang.59
59
Ibid, h.12
60
Unit Pusat Data Pembiayaan : 1) Memberikan informasi posisi kewajiban terakhir kepada A/O. 2) Mencatat transaksi atas pelunasan bank garansi. 3) Mencatat transaksi perpanjangan bank garansi (kontrak baru). Unit kustodian : 1) Melakukan penyimpanan asli bank garansi yang telah jatuh tempo dan copy bank garansi baru. 2) Melakukan pengeluaran dokumen agunan nasabah apabila terjadi pengambilan agunan, karena adanya pelunasan. 3) Memisahkan dan menyimpan file nasabah atas bank garansi yang telah lunas.60 e. Pengalihan Fasilitas Bank Garansi Skenario pengalihan fasilitas Bank Garansi ke fasilitas langsung (direct financing) harus mendapatkan persetujuan komite Pembiayaan. Fasilitas Pembiayaan Al-Qardh dan Musyarakah. Apabila terjadi risiko dimana pihak terjamin (nasabah) cidera janji maka fasilitas jaminan dialihkan pada fasilitas pembiayaan lain (peralihan fasilitas) sehingga MUP tidak perlu dimintakan persetujuan Komite Pembiayaan ulang. Skenario perubahan fasilitas bank garansi ke bentuk fasilitas lain, hanya diperkenankan untuk jaminan dengan kontra garansi yang tidak dijamin cash collateral 100% (deposito atau dengan setoran jaminan). Perubahan fasilitas 60
Ibid, h. 14.
61
hanya dapat diperkenankan kedalam bentuk skim pembiayaan Al-Qardh dan Musyarakah. Apabila nasabah diperkirakan mampu melunasi dalam jangka pendek masa 14 hari, maka dapat diberikan pinjaman Al-Qardh, tetapi apabila nasabah dipandang tidak mampu membayar dalam masa tersebut maka dapat diberikan pembiayaan dalam bentuk Musyarakah.61
C. Analisa Dari pemaparan akad dan pelaksanaan bank garansi pada Peraturan Bank Indonesia serta Bank Mega Syariah dapat dibuat suatu matriks yaitu: Daftar tabel 2.
Akad
Bank Mega Syariah
PBI
keterangan
Kafalah
Kafalah
sesuai
Menggunakan prinsip
Analisa Menggunakan prinsip 5C
Sesuai 5C
nasabah Keuntungan Fee dan administrasi
Fee dan administrasi
Sesuai
Cash colleteral
Sesuai
bagi bank Cash colleteral / fix Jaminan assets Syarat-
Mencantumkan judul,
Merupakan kewajiban
syarat
nama dan alamat pihak
pihak/orang
sesuai
61
Ibid, h.15
yang
62
yang terlibat, tanggal
meminta
jaminan,
penerbitan, jenis bank
Jelas nilai, jumlah dan
garansi yang dijaminkan, spesifikasinya. berlaku dan berakhirnya fasilitas bank garansi
bertentangan syariah
Tidak dengan (tidak
diharamkan). Peralihan Qardh atau Musyarakah
Qardh
Sesuai
pembiayaan
Dari uraian yang telah dipaparkan dalam bab ini, maka akad dan Pelaksanaan bank garansi pada Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan syariah bila dilihat dari akad yang dipergunakan dalam bank garansi dimana akad yang digunakan dalam bank bank mega adalah kafalah, kemudian bila dilihat dari pelaksaan bank garansi pada bank Mega Syariah juga sudah sesuai dengan peraturan bank Indonesia bila dilihat dari syarat-syarat kafalah yang harus diteliti sebelum mengeluarkan bank garansi, jaminan, keuntungan yang didapat bank, adanya analisa terhadap nasabah, dan peralihan pembiayaan.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Akad yang digunakan Bank Mega Syariah dalam menjalankan Bank Garansi adalah akad kafalah. kafalah menurut Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah kafalah yaitu akad penjaminan yang diberikan oleh Bank Mega Syariah kepada pihak penerima jaminan (nasabah) atas permintaan pihak terjamin. 2. Ada tiga tahapan dalam pelaksanaan produk bank garansi di Bank Mega Syariah: a. Pengajuan permohonan bank garansi Disini nasabah mengajukan surat permohonan penerbitan bank garansi kepada Bank Mega Syariah, dan nasabah menyertakan syarat-syarat yang diminta pihak Bank Mega Syariah yang kemudian data datanya akan dianalisis bank. b. Analisa pemberian fasilitas bank garansi Pada tahap ini data-data nasabah dianalisis keabsahan dan kebenarannya oleh A/O, yang mana A/O menganalisis: (1). Capital (2). Condition (3). Caracter
63
64
(4). Colleteral (5). Capacity 3. Akad dan Pelaksanaan bak garansi pada Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan syariah bila dilihat dari syarat kafalah, yang harus diteliti sebelum mengeluarkan bank garansi, jaminan, keuntungan yang didapat bank, adanya analisa terhadap nasabah, dan peralihan pembiayaan.
B. Saran 1. Walaupun produk jasa bank garansi/kafalah ini merupakan produk pelengkap, namun bebagai pihak termasuk di dalamnya mahasiswa, peneliti dan orangorang yang mendalami perbankan syariah untuk lebih memperkenalkan kafalah sebagai alternatif produk bank garansi secara syariah, sehingga masyarakat banyak yang belum tahu apa dan bagaimana mekanisme produk kafalah ini dapat lebih mengenalnya, serta keuntungan dari produk ini akan masuk ke fee based income yang belakangan ini keuntungan dari fee based income ini cukup mempengaruhi keuntungan bank. 2. Bagi masyarakat yang ingin bertransakasi atau bermuamalah dengan pihak lain, agar memanfaatkan faslitas bank garansi ini, agar transaksinya menjadi lebih aman apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 3. Diharapkan produk kafalah ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat yang mempunyai dana lebih dan power saja yang dapat memanfaatkan produk ini melainkan setiap masyarakat yang membutuhkan produk ini dapat memanfaatkan produk ini.
DAFTAR PUSTAKA Aminah dan Suharti. Efektifitas Bank Garansi dalam Pejanjian Pemborongan Guna Menunjang Permbangunan Kotamadya Mataram. Jakarta: LIPI, 2002. Anshori, Abdul Ghafur. Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2007. Anshori, Isa. “Kafalah, Jaminan dalam Konsep Fikih dan Aplikasinya Dalam Perbankan Styariah”. artikel diakses tgl. 4 Desember 2008 dari http://www.fai-uhamka.ac.id/post-php/idpost.com. Antonio, M. Syafi’I. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet. 1. Asyhur, Ahmad Isa. Fikih al-Muyassar fil-muamalah (terj). Solo : Pustaka mantiq, 1995. Bank Indonesia, PBI No.9/19/PBI/2007, diakses tanggal 28 Desember 2010 dari http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres. Bank
Mega Syariah. diakses http//www.google.com.
tanggal
15
Desember
Bank Mega Syariah. Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan. Pembiayaan.
2010
dari
Jakarta: Divisi
Bank mega, diakses tanggal 10 november 2010 dari http://bankmega.com. Fuady, Munir. Arbitrase Nasional. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Hasan, Iqbal. Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hernoko, Yudha. Fungsi Bank Garansi Didalam Perjanjian Perbankan. Jakarta: LIPI 1991.
HS Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Huyarso, Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda, (Jakarta: Balai Aksara,1981), h.9. Karim, Adiwarman A. Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani, 2001. Kashmir. Dasar-Dasar Perbankan., Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. 1. Kasmir. Dasar- Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Lathif, AH. Azharudin. Fiqh Muamalat. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005. Maghfirah, Esther Dwi. “Aspek Hukum Bank Garansi”. Artikel diakses tgl. 4 November 2008 dari http://www.solusihukum.com. Mudjieb, M. Abdul. Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994 Mulyadi. “Hukum Bank Garansi”. Artikel diakses pada tanggal 4 November 2008 dari http:// www.google.com. Naja, HR. Daeng. Hukum Kredit dan Bank Garansi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005. Sabiq, Sayyid. Fikih al-Sunnah., vol. 3. Beirut Libanon: Dar al Fikr. Sadono, Yon. “Fungsi Bank Garansi Sebagai Jaminan Pelaksanaan Tender”. Artikel diakses tgl. 4 Desember 2008 dari http://www.pewartakabarindonesia.blogspot.com/2008. Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafindo, 2005. Soimin, Soedarya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Tim IBI (Institute Bankir Indonesia). Konsep Dan Implementasi Operasional Bank Syariah. Jakarta: Djambatan, 2001. Tim Institut Bankir Indonesia. Sistem Akuntansi Perbankan Indonesia. Jakarta: IBI, 1999. Zuhaili, Wahbah. Fikih al Islam wa Adillatuh. Vol.5. Beirut, Lebanon: Dar alFikr.
