KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Public Disclosure Authorized

LARAP Link 047.2 Padangsawah-Simpangempat

RP1040v13

KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA JALAN DAN JEMBATAN (P2JJ) PROVINSI SUMATERA BARAT JL. Rasuna Said No. 85 A Padang 25114 Telp (0751) 70 51556 Faks (0751) 70 51556




SATUAN KERJA NON-VERTIKAL TERTENTU PERENCANAAN DAN PENGWASAN

LARAP (LAND ACQUSITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN) PELEBARAN JALAN PADANGSAWAH – SIMPANG EMPAT (RUAS 047.2)

Maret 2011

i


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN I PENDAHULUAN DAN DESKRIPSI PROYEK II SURVEY SOSIAL EKONOMI DAN INVENTARISASI ASET Hasil identifikasi data lapangan Hasil penelitian sosial ekonomi Persepsi masyarakat terhadap proyek Kompensasi III PENGATURAN KOMPENSASI IV RENCANA AKSI Pembebasan Lahan Prosedur dan Proses Pembebasan Lahan Prosedur dan Penanganan Keluhan Monitoring dan Pelaporan Jadwal Pelaksanaan LAMPIRAN-LAMPIRAN

ii iii iv v 1 6 9 13 19 20 21 30 30 31 34 35 36

ii


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 4.1

Tabel 4.2

Lokasi Administreasi Rencana Pelebaran Jalan Ruas 047.2 dan Pembangunan Jembatan Dimensi Teknis Rencana Pelebaran Ruas Jalan Nasional Padangsawah – Simpangempat Jumlah Penduduk pada Wilayah Studi Kabupaten Pasaman (Keadaan Tahun 2008) Pekerjaan Utama Penduduk (10 Tahun ke atas) di Nagari Ladangpanjang (Keadaan Tahun 2008) Kompilasi Jumlah Penduduk pada Wilayah Studi KAbupaten Pasaman Barat (Keadaan Tahun 2008) Kompilasi Pekerjaan Utama Penduduk Nagari (10 Tahun ke atas) Di Wilayah Studi Kabupaten Pasaman Barat (Keadaan Tahun 2008) Distribusi Kuisioner Berdasarkan Wilayah Studi Harga Patokan Pemerintah berdasarkan Konstruksi Bangunan Harga Pasar Bangunan berdasarkan Fungsi dan Konstruksi Harga Pasar Bangunan lainnya sesuai dimensi dan Jenis Konstruksi Harga Patokan Pemerintah untuk Tanaman Ekonomi Harga Pasar (perkiraan) untuk Tanaman Ekonomi Hasil Studi LARAP untuk Tanaman Ekonomi Rekapitulasi Biaya Larap Peningkatan Jalan Nasional Padangsawah – Simpangempat Link 047.2 Rekapitulasi Biaya Gantirugi Pelebaran Jalan Pasangsawah – Simpangempat di Kabupaten Pasaman Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk di Kabupaten Pasaman Perhitungtan Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk lainnya DI Kabupaten Pasaman Rekapitulasi Biaya Gantirugi Pelebaran Jalan Pasangsawah – Simpangempat di Kabupaten Pasaman (Ganti Tabelnya) Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk menurut wilayah administrasi di Kabupaten Pasaman Barat Perhitungtan Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk lainnya DI Kabupaten Pasaman Barat Biaya Gantirugi Tanaman Ekonomi Penduduk Di Kabupaten Pasaman Barat Biaya Penanganan Pasar Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Rencana Kerja Pembebasan Lahan Peningkatan Ruas Jalan Padangsawah – Simpangempat (Ruas 047.1) Di Kabupaten Pasaman Rencana Kerja Pembebasan Lahan Peningkatan Ruas Jalan Padangsawah – Simpangempat (Ruas 047.1) dan Pembangunan Jembatan Aia Gadang Di Kabupaten Pasaman Barat

2 4 6 7 8 8 12 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 28 28 28 28 29 37

38

iii


DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 2.5 Gambar 2.6 Gambar 2.7 Gambar 2.8 Gambar 2.9 Gambar 2.10 Gambar 2.11 Gambar 2.12 Gambar 2.13 Gambar 2.14 Gambar 2.15 Gambar 2.16 Gambar 2.17 Gambar 2.18 Gambar 2.19 Gambar 2.20 Gambar 2.21 Gambar 2.22 Gambar 2.23 Gambar 2.24 Gambar 2.25 Gambar 2.26 Gambar 2.27 Gambar 2.28

Peta Lokasi Proyek Foto Kondisi Lalulintas di Pasar Kinali dan Tampuruang Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Pasaman Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Pasaman Barat Diagram Pendapatan Responden di Kabupaten Pasaman Diagram Pendapatan Tambahan dari Responden di Kabupaten Pasaman Diagram Pendapatan Responden di Kabupaten Pasaman Barat Diagram Pendapatan Tambahan dari Responden di Kabupaten Pasaman Barat Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga di Pasaman Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga di Pasaman Barat Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Pasaman Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat Diagram Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian Kabupaten Pasaman Diagram Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian Kabupaten Pasaman Barat Diagram Pendapatan Responden K5 di Pasar Kinali Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Pedagang di Pasar Kinali Diagram Pendapatan Responden K5 di Pasar Tampuruang Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Pedagang di Pasar Tampuruang Diagram Tingkat Pendidikan Responden di Pasar Kinali Diagram Tingkat Pendidikan Responden di Pasar Tampuruang Diagram Persepsi Pedagang Pasar Kinali tentang Rencana Kegiatan Diagram Persepsi Pedagang Pasar Tampuruang tentang Rencana Kegiatan Diagram Tanggapan Pedagang K5 Pasar Kinali tentang Penataan Pasar Diagram Tanggapan Pedagang K5 Pasar Tampuruang tentang Penataan Pasar Diagram Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Pasaman Diagram Sikap Masyarakat tentang Rencana Kegiatan di Kabupaten Pasaman Diagram Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Pasaman Barat Diagram Sikap Masyarakat tentang Rencana Kegiatan di Kabupaten Pasaman Barat Diagram Bentuk Kompensasi yang diingini Masyarakat Pasaman Diagram Bentuk Kompensasi yang diingini Masyarakat Pasaman Barat

2 3 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20

iv


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 1. 1.a.

1.b.

1.c.

1.d.

1.e.

Tabel Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Padangsawah - Simpangempat Tabel Daftar Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Padangsawah - Simpangempat Sesuai Wilayah Administrasi Kecamatan Kecamatan III Nagari Kabupaten Pasaman Bangunan Tabel Daftar Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Padangsawah - Simpangempat Sesuai Wilayah Administrasi Kecamatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Bangunan Tabel Daftar Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Padangsawah - Simpangempat Sesuai Wilayah Administrasi Kecamatan Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Bangunan Tabel Daftar Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Padangsawah - Simpangempat Sesuai Wilayah Administrasi Kecamatan Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Bangunan Tabel Pedagang K5 Di Pasar Kinali dan Tampuruang TerkenaYang Pembebasan Proyek

Lampiran 2

Format Risalah Konsultasi dan Sosialisasi Lampiran 3

Flowchart Mekanisme Penanganan Keluhan Lampiran 4 Formulir Monitoring dan Evaluasi Bulanan Pelaksanaan LARAP Lampiran 5 a. Rekapitulasi Perhitungan Gantirugi Pelebaran Jalan Link 047.2 b. Perhitungan Gantirugi Pelebaran Jalan Link 047.1 di Kabupaten Pasaman c. Perhitungan Gantirugi Pelebaran Jalan Link 047.1 di Kabupaten Pasaman Barat Lampiran 6 a. Peta Lokasi Ruas Jalan Padangsawah - Simpangempat (Link 047.2) 3 Lembar b. Gambar Profil Perencanaan di Padangsawah c. Gambar Cross Section di Padangsawah d. Gambar Profil Perencanaan di Kinali e. Gambar Cross Section di pasar Kinali f. Gambar Profil Perencanaan di Simpang Empat g. Gambar Cross Section di Simpang Empat Lampiran 7 a. Bahan Pengumuman kepada Warga Sebelum Pelaksanaan Penelitian LARAP b. Undangan, Daftar Hadir dan Notulasi Workshop Larap oleh Bintek PU Bina Marga c. Surat Kepala Dinas Binamarga, Tatruang dan Pemukiman tentang Jadual Sosialisasi, Bahan Informasi Proyek dan Dokumentasi Penempelan Materi Informasi di Kantor Camat dan Kantor Walinagari di Wilayah Studi

v


I. PENDAHULUAN DAN DESKRIPSI PROYEK

1.

Latar belakang. Pemerintah Indonesia, melalui Departemen Pekerjaan Umum, berencana

untuk menerapkan proyek peningkatan kapasitas untuk segmen Jalan Nasional Padangsawah Simpangempat (Ruas 047.2) dan pembangunan jembatan baru Aia Gadang (selanjutnya secara kolektif disebut sebagai 'Proyek'), yang terletak di Kabuipaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat. Proyek ini akan dibiayai dengan pinjaman dari Bank Dunia melalui Western Indonesia Proyek Perbaikan Jalan Nasional (WINRIP). Segmen jalan termasuk dalam Koridor Sumatera Tengah, yang merupakan jalan alternatif untuk mendistribusikan barang dan jasa di Sumatera. 2.

Pelebaran Jalan Nasional Ruas Padangsawah – Simpangempat (Ruas 047.2) dan pembangunan

Jembatan Aia Gadang dilakukan untuk meningkatkan kinerja jalan yang pada akhirnya akan melancarkan moda angkutan dari dan menuju Padang (Pelabuhan Teluk Bayur). Pelebaran yang seluruhnya akan dilaksanakan di dalam RUMIJA sepanjang 40,693 KM dari KM 134+200 sampai KM 174+893 dari Kota Padang, serta pembangunan jembatan baru bersebelahan dengan Jembatan Aia Gadang yang ada saat ini, dilaksanakan dalam rangka penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kelancaran bagi pengguna. 3.

Pelebaran walau dilaksanakan dalam RUMIJA yang telah menjadi milik Negara, namun masih

memerlukan pembebasan terutama terhadap bangunan dan tanaman penduduk yang berada di dalamnya. Sementara itu, pembangunan jembatan akan membutuhkan pembebasan lahan milik masyarakat (Ulayat). Pembebasan juga dilakukan terhadap keberadan pedagang K5 dan pemarkiran kendaraan di bahu jalan di kawasan Pasar Kinali dan Pasar Tampuruang yang selalu menimbulkan kemacetan pada hari pasar sekali dalam seminggu masing-masing hari Senen dan Minggu. Karena kegiatan pembebasan dan penataan pasar sering menimbulkan dampak pada lingkungan sosial ekonomi, maka sesuai Petunjuk Operasional Bank Dunia (OP) No. 4.12, maka harus ditangani dengan panduan atau kerangka acuan kerja yang jelas, sesuai hasil Studi Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP). 4.

LARAP adalah suatu kegiatan pencarian pola aksi dalam pembebasan lahan, bangunan dan

tanaman (Land Acquisition) serta pemindahan penduduk (Resettlement) yang menggunakan pendekatan partisipasi, sehingga mendapatkan suatu kerangka kerja dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan yang dibutuhkan dalam pembangunan. Namun kegiatan pelebaran Ruas Jalan Padangsawah – Simpangempat ini tidak memerlukan pemindahan penduduk. Hasil studi dan

1


pendataan terhadap masyarakat yang terkena pelebaran jalan, akan dijadikan dasar dalam proses pembebasan lahan sesuai tujuan sebagaimana disebutkan berikut ini. a) Memperkirakan secara baik dan akurat tentang jumlah penduduk, bangunan dan tanaman yang akan terkena pelebaran jalan dan pembangunan jembatan. b) Memperkirakan secara baik dan akurat tentang nilai atau harga bangunan dan tanaman yang akan terkena proyek. c) Melakukan usulan penataan kawasan Pasar Kinali dan Pasar Tampuruang dengan tetap memperhatikan inspirasi masyarakat, sehingga pelebaran jalan tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat. 5.

Pelebaran yang merupakan bagian dari Trans Sumatra Jalur Barat sepanjang 40,693 KM ini,

dimaksudkan untuk peningkatan kinerja jalan yang pada akhirnya akan melancarkan moda angkutan. Secara administratif kegiatan ini berada pada 2 Kabupaten dan 4 kecamatan yang masing-masing meliputi satu Nagari (setingkat Desa), keculi Kecamatan Pasaman melibatkan 2 Nagari sebagaimana disampaikan pada tabel berikut ini. Tabel 1.1. Lokasi Administreasi Rencana Pelebaran Jalan Ruas 047.2 dan Pembangunan Jembatan No. A. 1. B. 1. 2. 3.

KABUPATEN / KECAMATAN KABUPATEN PASAMAN Kecamatan III Nagari KABUPATEN PASAMAN BARAT Kec. Kinali Kec. Luhak Nan Duo Kec. Pasaman

NAGARI

KETERANGAN

Ladang Panjang

Jalan Link 047.2

Kinlai Koto Baru Lingkuang Aua Aia Gadang

Jalan Link 047.2 Jalan Link 047.2 Jalan Link 047.2 Jembatan Aia Gadang

Gambar 1.1. Peta Lokasi Proyek

6.

Ruas 047.2 yang dimulai dari Padangsawah Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman dan

berakhir di Simpangempat Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat atau dari KM 134+200 sampai KM 174+893 dari Kota Padang. Bila ditinjau dari wilayah administrasinya, maka hanya 2,200

2


Km ruas jalan ini yang berada di wilayah Kabupaten Pasaman, yakni dari KM 134+200 sampai KM 136+400, dan sepanjang 38,493 Km berada di Kabupaten Pasaman Barat yakni dari KM 136+400 sampai KM 174+893. Sementara itu, pembangunan jembatan Aia Gadang dimulai dari KM 284+062 sampai KM 284+424 dari Kota Padang. 7.

Pada ruas jalan ini sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, ditemukan fasilitas pasar

yakni Kinali dan Tampuruang yang keberadaanya bersempadan atau yang sangat dekat dengan pinggir jalan. Pada saat hari pasar sekali dalam seminggu, yakni masing-masing pada Senin dan Minggu, sering terjadi kemacetan akibat pasar tumpah dan banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Upaya penataan pada hari pasar sering dilakukan, namun belum memberikan hasil yang optimal. Di sisi lain, hasil observasi mendapatkan bahwa rollen jalan - lahan kosong antara bangunan dan pinggir RUMIJA - yang merupakan milik masyarakat setempat, sebagiannya telah disewakan kepada pedagang K5 sehingga mengakibatkan pedagang K5 lain sering menggunakan bahu jalan untuk menggelar dagangan. Hal inilah yang sering menyebabkan kemacetanan pada setiap Hari Pasar. Gambar 1.2. Foto Kondisi Lalulintas di Pasar Kinali dan Tampuruang

8.

Berdasarkan studi Detail Engineering Design (DED), pelebaran jalan yang direncanakan akan

menjadikan ruas jalan ini dengan lebar perkerasan 7,0 m’ yang dilengkapi dengan bahu jalan dan saluran drainase. Dimensi teknis rencana pelebaran sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2. di bawah, sedangkan Typical Cross section disajikan dalam lampiran. Selanjutnya Jembatan Aia Gadang akan dibangun bersebelahan dengan jembatan yang ada, dengan panjang bentangan 100 m’ dengan lebar 9 m’ yang dilengkapi peningkatan ruas jalan sebelum dan sesudah jembatan dengan dua jalur. Pofil dan Typical Cross section disajikan dalam Lampiran 6.

3


Tabel 1.2. Dimensi Teknis Rencana Pelebaran Ruas Jalan Nasional Padangsawah - Simpangempat

No. Perencanaan 1. Lebar Badan Jalur 2. Lebar bahu jalan (Kiri dan Kanan) 3. Lebar Drainase (Kiri dan Kanan) 4. Kemiringan Normal Perkerasan 5. Kemiringan Bahu Jalan Sumber : P2JJ Provinsi Sumatera Barat, 2010. 9.

Satuan meter meter meter % %

Dimensi 7,00 4,00 1,00 2,00 4,00

Proses dan Metodologi. Identifikasi aset terkena dampak, baik yang dimiliki masyarakat, mau

pun koorporat atau pemerintah, dilakukan melalui survey lapangan dengan memperhatikan posisinya terhadap RUMIJA. Pencatatan aset di dalam RUMIJA dilakukan untuk kemudian diteliti lebih lanjut. Sebelumnya dilakukan pengumuman terlebih dahulu terkait rencana studi-lihat lampiran 7a). Penelitian terhadap aset masyarakat dilakukan melalui pencacahan dengan memperhatikan hal-hal sebagai mana diuraikan berikut ini. a) Aset Masyarakat. Bangunan mayarakat diidentifikasi type konstruksi permanen, semipermanen dan gubuk atau bangunan kayu, fungsi dan penggunaannya sebagai rumah atau tempat usaha, serta lokasi aset mencakup letak pada KM atau pun Sta berapa, serta posisi di sebelah kiri atau kanan jalan dari arah Kota Padang. Bangunan Lainnya diidentifikasi dengan memperhatikan jenis seperti teras, pagar, gorong-gorong dan decker, fondasi batas tanah atau aset lainnya. Penelitian juga memperhatikan lokasi mencakup letak di KM atau pun Sta berapa, serta posisinya di sebelah kiri atau kanan jalan dari arah Kota Padang. Tanaman bernilai ekonomi milik masyarakat dilakukan dengan menghitung jumlah, jenis dan lokasi mencakup tumbuh di KM atau pun Sta berapa, serta posisi di sebelah kiri atau kanan jalan dari arah Kota Padang. Jenis yang ditanam seperti Sawit, Cokelat, Kelapa, Pinang, Jati, serta tanaman buah-buahan lainnya seperti Mangga, Jambu, Durian dan lainlain. b) Aset Publik. Beberapa fasilitas publik milik pemerintah maupun koorporate seperti tiang listrik, telepon dan jaringan kabel bawah tanah atau pun pipa air bersih di dalam RUMIJA dicatat jumlah dan lokasinya untuk kemudian dilakukan koordinasi dengan instansi bersangkutan untuk dapat dipindahkan. Aktifitas Pasar Kinali dan Pasar Tampuruang yang selalu macet setiap hari pasar, yakni Senen dan Minggu, diteliti guna dapat dilakukan penataan terhadap pedagang K5 serta perparkiran di pinggir jalan. Penelitian melalui penerapan diskusi kelompok terfokus atau focused group discussion/FGD dengan peserta berasal dari kelompok aparat pemerintah (Kabupaten, Kecamatan dan Nagari), tokoh masyarakat dan unsur masyarakat yang terkena dampak kegiatan pelebaran. Selain itu, dilakukan wawancara bebas (spotcheck) dengan responden terpilih. 10.

Penelitian data Sosial. Penelitian LARAP merupakan penelitian deskriptif untuk mendapatkan

informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat secara rinci dan lengkap serta dapat mendeskripsikan fenomena sosial dan pendapat masyarakat terhadap rencana pelebaran Jalan

4


Nasional Padangsaawah – Simpangempat dan Pembangunan Jembatan Aia Gadang di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. 11.

Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis ini menggunakan metode survai, dimana informasi

dikumpulkan dari responden pemilik aset yang terkena pelebaran dan pembangunan jembatan serta para pedagang K5 di Pasar Kinali dan Tampuruang yang menempati RUMIJA, dengan memakai kuisioner dengan tujuan untuk dapat menggali aspek kehidupan masyarakat yang terkait rencana kegiatan. Secara garis besar 4 aspek yang akan ditinjau melalui studi adalah : a) Ciri- ciri atau kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, b) Lingkungan sosial ekonomi masyarakat, c) Pengetahuan masyarakat terhadap rencana kegiatan, d) Persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan. 12.

Selain data primer di atas, digunakan pula data sekunder yang didapatkan dari instansi terkait

seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten, Kantor Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Nagari, baik berupa data sosial ekonomi dan budaya, maupun peraturan perundang-undangan tentang ketetapan harga dan tata cara pembayaran ganti rugi bangunan dan tanaman. Data sekunder dari literatur dan data primer (hasil survey), selanjutnya dievaluasi dan dianalisa dengan menggunakan rumus yang lazim digunakan. Hasil survey selanjutnya dientrikan ke dalam suatu tabel data dasar (database entries) menggunakan perangkat pemograman WEB_php yang di disain untuk ini, untuk selanjutnya digunakan dalam penganalisisan lebih lanjut dalam penyajiannya ke dalam bentuk tabel-tabel, gambar atau peta, ataupun sebagai tampilan dan akses cepat ke setiap penduduk yang terkena dampak.

5


II. SURVEY SOSIAL EKONOMI DAN INVENTARISASI ASET

13.

Identifikasi WTP dan Aset Terkena Dampak Proyek. Wilayah administrasi studi LARAP

kegiatan pelebaran Ruas Jalan Nasional Padangsawah – Simpangempat (Ruas 047.2) berada pada 4 (empat) kecamatan, dimana 1 kecamatan di Kabupaten Pasaman yakni Kecamatan III Nagari, dan 3 kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat yakni Kinali, Luhak Nan Duo dan Pasaman. Masing-masing kecamatan meliputi satu Nagari (setingkat Desa) berturut-turut Nagari Ladang Padanjang di Kabupaten Pasaman dan Nagari Kinali, Koto Baru dan Lingkuang Aua di Kabupaten Pasaman Barat. Sementara lokasi pembangunan Jembatan Aia Gadang berada berada di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. 14.

Pemanfaatan lahan di sepanjang trase jalan ini sebagian besar sudah menjadi kawasan

terbangun dan perkebunan dengan hasil utama kelapa sawit, kakao, jagung dan tanaman perkebunan lainnya. Di Kecamatan Kinali, yakni di Kinali dan Tampuruang, dijumpai sarana pasar dengan hari pasar sekali dalam seminggu yakni pada hari Senen di Pasar Kinali dan Minggu di Pasar Tampuruang, dimana pada hari sering terjadi kemacetan akibat pasar tumpah dan pemarkiran kendaraan di pinggir jalan. Kabupaten Pasaman 15.

Karekteristik Penduduk Jumlah penduduk di Nagari (setingkat desa) Ladangpanjang pada

Tahun 2008 mencapai 10.434 jiwa yang terdiri dari 2.613 Kepala Keluarga (KK) (Tabel 2.1.). Secara demografi, kepadatan penduduk merupakan gambaran jumlah jiwa per-km2 dari luas wilayah administratif terendahnya (Nagari) masing-masing. Berdasarkan luas wilayah administratif sebesar 62,16 km2, kepadatan penduduk Nagari Ladangpanjang 168 jiwa per-km2. Ha ini didukung dengan posisinya berada di pertigaan menuju 3 lokasi pusat pemerintahan kabupaten, Lubukbasung di Agam, Simpangempat di Pasaman Barat dan Lubuksikaping di Pasaman. Tabel 2.1 Jumlah Penduduk pada Wilayah Studi Kabupaten Pasaman (Keadaan Tahun 2008) No .

Wilayah Studi

1. a.

Kec. Tigo Nagari Nagari Ladang Panjang

Luas (km2)

62,16

Data Umum Kependudukan Laki-laki Perempua Jumlah Jumlah Kepadatan (jiwa) n (jiwa) (jiwa) KK (jiwa/km2)

5.289

5.145

10.434

2.613

168

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2009, (diolah dari masing-masing wilayah)

16.

Mata pencaharian penduduk di sepanjang ruas jalan yang ditingkatkan, Table 2.2, dinominasi

oleh kegiatan pertanian, yang dalam hal ini termasuk perkebunan yang ditopang oleh usaha industri pengolahan hasil kebun. Hal ini juga terlihat dari sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan

6


Jasa-jasa lainnya yang erat hubungannya dengan sektor perkebunan, seperti perbankan, koperasi usaha penyewaan alat berat dan sarana produksi kebun lainnya. Tabel 2.2. Pekerjaan Utama Penduduk (10 Tahun ke atas) di Nagari Ladangpanjang (Keadaan Tahun 2008) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pekerjaan Utama

Jumah (Jiwa)

Pertanian Pertambangan Penggaalian Industri Pengolahan Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Jasa-Jasa Lainnya Jumlah

Keterangan

7.653 95 134 41 490 111 416 323 564 9.427


17.

Pemanfaatan lahan disuatu wilayah sangat tergantung kepada potensi sumberdaya alam dan

sumberdaya manusia yang ada, topografi, geomorfologi serta kultur budaya masyarakat. Lokasi rencana kegiatan yang terletak di kawasan yang telah dikembangkan untuk usaha perkebunan memiliki tingkat produktifitas yang tinggi, dimana sebagian besar telah dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan. Jika ditinjau berdasarkan wilayah kecamatan, maka hampir keseluruhan lahan telah dimanfaatkan masyarakat, baik penduduk setempat, atau anggota koperasi yang tidak bermukim di kawasan ini, maupun oleh para investor perkebunan. Status kepemilikan lahan terdiri dari Milik Ulayat Kaum dan Ulayat Nagari, serta Milik Perusahaan dan perorangan yang telah bersertifikat. Kepemilikan ini menggambarkan ciri kepemilikan lahan pada umumnya di Minangkabau serta tidak lepas dari kebijakan pengembangan kawasan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan Besar pola inti-plasama. 18.

Karakteristik. Secara umum struktur komunitas penduduk di wilayah studi didominasi oleh

etnis Minangkabau, disamping etnis lain seperti Mandailing, Jawa, Nias dan lain sebagainya. Walaupun secara etnis terdapat kelompok yang dominan, namun pola interaksi yang berkembang cukup harmonis dan tidak adanya pembentukan kelompok tersendiri secara eksklusif. Justru yang berkembang adalah terbentuknya pengelompokan secara sosial ekonomi dalam bentuk koperasi perkebunan dan kelompok sosial kemasyarakatan lainnya. Kabupaten Pasaman Barat 19.

Karakteristik Penduduk. Jumlah penduduk di wilayah administratif Nagari (setingkat desa)

yang dilewati ruas jalan pada Tahun 2008 mencapai 111.056 jiwa yang terdiri dari 23.520 Kepala Keluarga (KK). Sebaran penduduk menurut satuan wilayah administrasi disajikan pada Tabel 2.3. Di

7


lokasi penduduk berkelamin laki-laki (56.595 jiwa) lebih besar dari perempuan (54.461 jiwa) dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali (25.134 jiwa) sedangkan yang terendah sebesar 10.434 jiwa di Kenagarian Aia Gadang di Kecamatan Pasaman.

Tabel 2.3 Kompilasi Jumlah Penduduk pada Wilayah Studi (Keadaan Tahun 2008) No .

Wilayah Studi

1. a. 2. a. 3. a. b.

Kec. Kinali Nagari Kinali Kec. Luhak Nan Duo Nagari Koto Baru Kec. Pasaman Nagari Lingkuang Aua Nagari Aia Gadang

Luas (km2)

Data Umum Kependudukan Laki-laki Perempuan Jumlah Kepadatan Jumlah KK (jiwa) (jiwa) (jiwa) (jiwa/km2)

365,57

25.314

24.158

49.472

8.663

135

211,10

12.785

12.349

25.134

6.041

119

158,54 130.44

13.292 5.204

12.724 5.230

26.016 10.434

6.360 2.456

164 80


20.

Kepadatan Penduduk. Secara demografi, kepadatan penduduk merupakan gambaran jumlah

jiwa per-km2 dari luas wilayah administratif ternedahnya (Nagari) masing-masing. Berdasarkan luas wilayah administratif yang dilewati ruas jalan mencapai 735,210 km2, kepadatan penduduk berkisar antara 80 – 164 jiwa per-km2 dengan kepadatan rata-rata 151 jiwa/km2. Wilayah terpadat (164 jiwa per-km2) penduduknya terdapat di Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Luhak Nan Dua dan paling rendah di Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman yaitu sebesar 80 jiwa per-km2. 21.

Karakteritisk Ekonomi. Mata pencaharian penduduk di sepanjang ruas jalan yang ditingkatkan,

Table 2.4, dinominasi oleh kegiatan pertanian, yang dalam hal ini termasuk perkebunan yang ditopang oleh usaha industri pengolahan hasil kebun. Hal ini juga terlihat dari sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa lainnya yang erat hubungannya dengan sektor perkebunan, seperti perbankan, koperasi usaha penyewaan alat berat dan sarana produksi kebun lainnya. Tabel 2.4. Kompilasi Pekerjaan Utama Penduduk Nagari (10 Tahun ke atas) Di Wilayah Studi (Keadaan Tahun 2008) No . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pekerjaan Utama Pertanian Pertambangan Penggaalian Industri Pengolahan Listrik dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Jasa-Jasa Lainnya Jumlah

Kinali 14.880 202 452 5 71 2.027 115 1.516 2.425 30 21.723

Kecamatan Luhak Nan 2 7.559 61 111 1 83 803 32 381 729 21 9.781

Pasaman 18.379 70 320 16 834 805 666 710 522 8 22.330

Jumlah 40.818 333 883 22 988 3.635 813 2.607 3.676 59 53.834


8


22.

Pola Pemanfaatan dan Kepemilikan Lahan. Pemanfaatan lahan pada suatu wilayah sangat

tergantung pada potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada, topografi, geomorfologi serta kultur budaya masyarakat. Lokasi rencana kegiatan yang terletak di kawasan yang telah dikembangkan memiliki tingkat produktifitas yang tinggi, dimana sebagian besar lahan telah dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan. Jika ditinjau berdasarkan wilayah administrasi kecamatan, maka hampir keseluruhan lahan telah dimanfaatkan masyarakat, baik penduduk setempat, atau anggota koperasi yang tidak bermukim dikawasan ini, maupun oleh para investor. Status kepemilikan lahan terdiri dari Milik Ulayat Kaum dan Ulayat Nagari, serta Milik Perusahaan dan perorangan yang telah bersertifikat. Kepemilikan ini menggambarkan ciri kepemilikan pada umumnya di Minangkabau serta tidak lepas dari kebijakan pengembangan kawasan ini sebagai kawasan perkebunan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan Besar pola inti-plasama. 23.

Karaktristik Sosial Budaya. Secara umum struktur komunitas penduduk di wilayah studi

didominasi oleh etnis Minangkabau, disamping etnis lain seperti Mandailing, Jawa, Nias dan lain sebagainya. Walaupun secara etnis terdapat kelompok yang dominan, namun pola interaksi yang berkembang cukup harmonis dan tidak adanya pembentukan kelompok tersendiri secara eksklusif. Justru yang berkembang adalah terbentuknya pengelompokan secara sosial ekonomi dalam bentuk koperasi perkebunan dan kelompok sosial kemasyarakatan lainnya. HASIL IDENTIFIKASI DATA LAPANGAN 24.

Penyiapan LARAP ini dilakukan dengan pendekatan survey dengan menggunakan kuesioner

setelah suatu sosialisasi dilakukan yang kemudian dilengkapi dengan wawancara dan FGD. Survey ini dilakukan tanggal 16-26 November 2010 dimana tanggal ini selanjutnya menjadi tanggal terakhir pencatatan atas WTP dan aset terkena yang berhak untuk dikompensasi atau mendapatkan bantuan lainnya. Jika ada jarak waktu antara pembuatan LARAP dan pelaksanaan proyek WINRIP atau subsub proyek dibawahnya, PPT akan melakukan verifikasi atas hasil survey ini. Hasil survey ini telah diumumkan (lihat lampiran 7c). 25.

Aset Milik Masyarakat yang dijumpai dalam RUMIJA pada Ruas Link 047.2 dan

pembangunan jembatan di kedua kabupaten dimiliki oleh 62 Orang atau WTP. Aset ini dikategorikan berupa lahan yang dimiliki oleh 2 WTP, bangunan rumah ataupun tempat usaha yang menjorok ke RUMIJA yang dimiliki oleh 42 WTP, bangunan lainnya berupa pagar, gorong-gorong maupun teras rumah dan lain-lain sebanyak 7 WTP, serta pemilik tanaman bernilai ekonomi sebanyak 13 WTP. Uraian masing-masing aset sesuai wilayah administrasi sebagaimana disampaikan berikut ini. Tabel detail data tentang WTP dan aset terkena dapat dilihat pada Lampiran 5. 26.

Aset Terkena Dampak di Kabupaten Pasaman. Hasil pengolahan data lapangan menemukan

total bangunan penduduk yang terkena rencana pelebaran adalah 3 unit sebagai disampaikan berikut.

9


1. Guguk 1 unit, yang digunakan sebagai bengkel, 2. Semipermanen 1 Unit digunakan sebagai warung. 3. Semipermanen 1 Unit digunakan sebagai rumah. 27.

Ketiga bangunan yang menjorok dalam Rumija ini akan terkena lebih dari 75% sampai 100%

luas bangunannnya. Oleh karena itu mereka harus dibongkar, dan akan pindah ke lahan milik masingmasing yang letaknya persis di dekat atau di belakang RUMIJA yang digunakan. Aset Lain yang terkena proyek adalah Bangunan lainnya milik penduduk dalam RUMIJA berupa Teras Rumah sebanyak 1 Unit. Dan tanaman bernilai ekonomi yang dimiliki masyarakat yang ditanam di dalam RUMIJA hanya 1 pohon sawit yang dimiliki oleh 1 KK. 28.

Aset Terkena Dampak di Kabupaten Pasaman Barat

a.

Tanah. Pembangunan jembatan Aia Gadang membutuhkan pembebasan tanah milik masyarakat sekitar, dimana saat ini terdapat dua bangunan. Proyek membutuhkan 320m2 tanah milik 2 orang yang telah mendirikan 2 unit bangunan yang akan terkena dampak dan harus mengungsi. Status tanah yang terkena merupakan tanah komunal namun sudah diakui sebagai hak milik pribadi (seperti Girik), dimana sisa tanah yang dimiliki masih luas. 2 orang yang terkena akan membangun kembali bangunan pengganti mereka pada lahan yang tersisa.

b.

Bangunan. Berdasarkan hasil pengolahan data lapangan, untuk pelebaran diperoleh jumlah bangunan penduduk yang terkena rencana pembangunan ini adalah 37 unit sedangkan untuk pebangunan jembatan sebayak 2 unit. Deskripsi bangunan yang terkena pembangunan sebagai berikut.

1. Guguk 25 unit, 24 unit digunakan untuk tempat usaha dan 1 unit rumah 2. Semipermanen 10 unit yang digunakan untuk usaha 3. Permanen 4 unit, dimana 2 sebagai rumah dan lainnya sebagai warung. c.

Sebanyak 25 unit gubuk dan 8 unit bangunan semipermanen yang menjorok ke dalam Rumija terkena lebih dari 75% sampai 100% luas bangunannnya sehingga harus dibongkar. Mereka harus pindah ke lahan milik mereka masing-masing yang letaknya persis di belakang RUMIJA yang digunakan. Dalam arti kata, bahwa penggunaan RUMIJA untuk menirikan bangunan untuk berusaha dilakukan hanya untuk mendekatkan mereka dengan pembeli.

d.

Satu unit bangunan semipermanen dan 2 unit permanen, hanya sebagian kecil bangunannya yang menjorok yang akan terkena pembebasan. Sementara 2 unit bangunan permanen yang terletak di lahan masyarakat (Ulayat) akibat pembangunan jembatan harus dibongkar karena akan terkena lebih dari 75% luas bangunan sehingga pemiliknyanya harus pidah. Namun kepindahan mereka, karena masih merupakan anggota ulayat, akan dilakukan ke lahan lain disebelahnya yang juga milik ulayat mereka sendiri. Sesuai hasil penelitian, mereha meminta pengganti rugian berupa uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan kesepakatan bersama nantinya

10


e.

Hasil pengamatan dan pengolahan data lapangan ditemukan 6 lokasi bangunan lainnya milik penduduk yang dibangun di dalam RUMIJA. Bangunan tersebut berupa adalah gorong-gorong dan pagar sebagaimana disampaikan berikut ini.

1. Gorong-gorong 2 lokasi 2. Pagar 4 lokasi, f.

Tanaman bernilai ekonomi yang dimiliki penduduk yang ditanam di dalam RUMIJA sebanyak 34 pohon yang dimiliki oleh 12 KK, terdiri dari Pohon Sawit, Kakao, Kelapa, Pinang dan pohon buah-buahan lain seperti Mangga, Rambutan dan Nangka.

1. Sawit 2. Kakao 3. Pinang g.

29.

17 batanag 12 batang 5 batang

Aset publik dan koorporate yang terkena dampak di sepanjang jalan yang diperlebar diantaranya tiang listrik, tiang telepon, saluran kabel fiber optik bawah tanah serta jaringan PDAM di daerah Simpangempat.

Keberadaan Pasar Kinali dan Pasar Tampuruang. Pasar

Kinali, sama halnya dengan Pasar Bawan pada Ruas 047.1, juga merupakan Pasar Nagari dengan hari pasar sekali dalam seminggu setiap hari Senen. Pada hari-hari lain, sebagian toko atau warung masih buka hanya untuk melayani kebutuhan masyarakat sekitar dan tidak dijumpai adanya pedagang K5. Bangunan toko atau pun warung di pasar ini semuanya berada di luar RUMIJA, namun setiap hari pasar, suasana sangat ramai sehingga banyak pedagang K5 yang meluber ke badan jalan dan selalu menimbulkan kemacetan. Kondisi ini diperparah akibat tidak tertatanya perparkiran serta peyedia angkutan pedesaan, ojek, dan kendaraan pedagang memarkir kendaraannya di bahu jalan. Upaya penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Kinali sebagai pihak pengelola belum memberikan hasil yang optimal akibat pedagang K5 yang bersifat temporeri, sering menggunakan bahu jalan untuk menggelar dagangannya. Jumlah pedagang K5 mingguan yang menempati RUMIJA dan harus dipindah, berdasarkan data Wali Nagari dapat mencapai 15 orang, sedangkan yang menggunakan rolen jalan - lahan kosong antara bangunan dan pinggir RUMIJA – mencapai 10 orang. Jumlah setiap minggunya tidak selalu sama dan selalu berubah. Kondisi di atas, sama halnya dengan Pasar Tampuruang juga terletak di Kecamatan Kinali, sama halnya dengan pasar Bawan dan Kinali, juga merupakan Pasar Nagari dengan hari pasar setiap hari Minggu. Pada saat hari pasar ini suasananya sangat ramai sehingga pedagang K5 meluber sampai ke badan jalan dan menimbulkan kemacetan. Kondisi ini diperparah akibat tidak

11


tertatanya perparkiran serta sering peyedia angkutan, ojek, dan kendaraan pedagang memarkir kendaraan di bahu jalan. Jumlah pedagang K5 mingguan yang menempati RUMIJA dan harus

dipindah, berdasarkan data Wali Nagari dapat mencapai 15 orang, sedangkan yang menggunakan rolen jalan - lahan kosong antara bangunan dan pinggir RUMIJA – mencapai 10 orang. Jumlah setiap minggunya tidak selalu sama dan selalu berubah. Mereka umumnya menjual kebutuhan rumahtangga seperti sayur, cabe, buah-buahan, ikan kering, makanan serta kebutuahan lainnya seperti peralatan dapur dan pakaian jadi. Sama halnya dengan pasar lain sebelumnya, khusus bagi pedagang bahan hasil pertanian hanya akan berdagang jika mendapatkan bahan dagangan dari petani. Penelitian berhasil mewawancarai Pedagang K5 sebanyak 11 orang dimana 9 orang diantaranya menempati bahu jalan dan 2 lainnya berjualan di rollen jalan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian dari mereka juga berjualan di pasar lain seperti di Bawan atau pun di Kinali yang jaraknya tidak terlalu jauh, yakni pada hari Jumat dan Senen. 30.

Kuisioner: Aset Warga Terkena Proyek. Jumlah responden yang diwawancarai dalam

penelitian yang dilakukan dari tanggal 16 sampai 26 November 2010 di kedua kabupaten sebanyak 62 orang atau 100 %, meliputi 4 kecamatan dan 4 Nagari seperti disampaikan pada tabel berikut. Satu Nagari, yakni Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat tidak memiliki karena tidak ada aset masyarakat yang terkena proyek. Jumlah ini sama dengan jumlah KK terkena dampak baik secara perorangan maupun bahagian dari anggota Ulayat dari aset yang akan dibebaskan baik berupa bangunan maupun tanaman. Dari data pada Tabel 2.5 terlihat bahwa besarnya responden di Nagari Kinali Kecamatan Kinali menggambarkan bahwa banyak masyarakat mendirikan bangunan atau kelengkapan bangunan, maupun menanam tanaman ekonomis di dalam RUMIJA. Hal ini disebabkan kekurang-tahuan mereka atas fungsi dan kepemilikan RUMIJA, serta lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait. Tabel 2.5 Distribusi Kuisioner Berdasarkan Wilayah Studi No. A. 1.

B. 1. a. 2. a. 3. a. b.

Wilayah Studi

Luas (km2)

Jumlah (Jiwa) Penduduk KK

Responden (KK) Jumlah % tase

Kabupaten Pasaman Kec. III Nagari Nagari Ladang Panjang 62,16 10.434 2.613 5 0,191 Sub-Jumlah 62,16 10.434 2.613 5 0,191 Kabupaten Pasaman Barat Kec. Kinali Nagari Kinali 365,57 49.472 8.663 49 0,566 Kec. Luhak Nan Duo Nagari Koto Baru 211,10 25.134 6.041 6 0,099 Kec. Pasaman Nagari Lingkuang Aua 158,54 26.016 6.360 Nagari Aia Gadang 130.44 10.434 2.456 2 0,081 Sub-Jumlah 735,21 111056 23.520 57 0,0242 Jumlah Seluruhnya 797,37 121.490 26.133 62 0,237 Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2009, (diolah) dan Penelitian Lapangan 2010

Keterangan

100% WTP

100% WTP 100% WTP

100% WTP

12


31.

Kuisioner: Pedagang K5 Terkena Proyek. Jumlah responden pedagang K5 di kedua pasar yang

diwawancarai diwawancarai saat penelitian yang dilakukan pada hari Minggu dan Senen tanggal 16 dan 17 Januari adalah sebanyak 18 orang masing-masing 7 orang di Kinali dan 11 orang di Tampuruang meliputi yang berdagang di rolen jalan maupun di bahu jalan. Jumlah ini mewakili pedagang yang terkena dampak pelebaran. HASIL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI 32.

Pekerjaan Utama WTP Kabupaten Pasaman. Dari 5 responden yang asetnya terkena proyek, 2

orang diantaranya berprofesi sebagai petani sedangkan 2 WTP lainya bergerak dibidng jasa dan pedagang. Kondisi ini didukung kondisi lokasi yang berkebang sebagai kawasan perkebunan dan berada di persimpangan jalan. Keadaan Sosial ekonomi responden salah satunya dapat dilihat

dari pekerjaan utama masing-masing. Jumlah responden yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ini sebanyak 57 orang meliputi 3 Nagari di 3 kecamatan seperti disampaikan pada Gambar 2.2 berikut. Jumlah ini sama banyaknya (100%) jumlah KK yang terkena pembebasan baik berupa bangunan maupun tanaman. Dari keseluruhan responden, terbanyak berprofesi sebagai petani 61,4% dan 19,3 % pedagang. Gambar 2.1.

Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Pasaman

Gambar 2.2. Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Pasaman Barat

33.

Tingkat Pendapatan WTP di Kabupaten Pasaman. Dari 5 responden yang diteliti tinggat

pendapatannya, 1 orang menyatakan pendapatannya lebih dari Rp. 1.500.100 per bulan dan 3 orang lainnya berpendaparan antara Rp 500.000.- sampai Rp.1.000.000,- per bulan. Disamping itu, 2

orang responden memiliki pendapatan tambahan antara Rp 300.000 sampai Rp. 500.000,-

13


perbulan dan 1 responden berpendapatan tambahan lebih dari Rp. 800.000 perbulan. Sementara itu 2 responden tidak memberikan opini. Gambar 2.3. Diagram Pendapatan Responden di Kabupaten Pasaman

Gambar 2.4. Diagram Pendapatan Tambahan dari Responden di Kabupaten Pasaman

34.

Tingkat Pendapatan WTP di Kabupaten Pasaman Barat Dari 57 responden yang diteliti tinggat

pendapatannya, 24 orang memiliki pendapatan antara Rp 500.000.- sampai Rp.1.000.000,- per bulan. Sementara 14 responden berpendapatan lebih dari Rp. 1.000.000 sampai Rp. 1.500.000 dan 16 responden lainnya berpendapatan lebih dari Rp. 1.500.000 per bulan. Gambar 2.5. Diagram Pendapatan Responden di Kabupaten Pasaman Barat

35.

Pendapatan responden di kabupaten ini relatif lebih besar dari daerah penelitian lainnya,

mereka pun masih memiliki pendapatan tambahan dari usaha lainnya. 12 responden berpendapatan tambahan lebih dari Rp. 800.000 per bulan dan 11 responden menyatakan memiliki pendapatan tambahan antara Rp 500.000 sampai Rp. 800.000,- perbulan sebagaimana diagram berikut. Gambar 2.6. Diagram Pendapatan Tambahan dari Responden Di Kabupaten Pasaman Barat

14


36.

Jumlah Anggota Keluarga WTP di Kabupaten Pasaman. Dua responden memiiki jumlah

anggota keluarga 7 – 9 orang, sedangkan 2 responden masing-masing memiliki jumlah anggota keluarga 4 – 6 orang dan kecil dari 4 orang. Gambar 2.7 Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Di Pasaman

37.

Jumlah Anggota Keluarga WTP di Kabupaten Pasaman Barat. Responden di kabupaten ini

memiliki anggota keluarga kecil (31,58%) sampai sedang (57,89%) dengan jumlah anggota keluarga antara 4 – 6 orang per keluarga. Gambar 2.8 Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga di Pasaman Barat

38.

Tingkat Pendidikan WTP di Kabupaten Pasaman. Rata-rata responden berpendidikan tamat

SD sampai SLTA. 2 dari 5 responden berpendidikan Tamat SMA. Tingkat pendidikan responden, 4 dari 5 orang berpendidikan Tamat SMA. Gambar 2.9. Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Pasaman

39.

Tingkat Pendidikan WTP di Kabupaten Pasaman. Rata-rata responden di lokasi ini relatif lebih

tinggi dari daerah sekitarnya yakni 42,11 % berpendidikan tamat SLTA dan 35,09 % berpendidikan Tamat SLTP sebagaimana disajikan pada diagram berikut.

15


Gambar 2.10. Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat

40.

Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian di Kabupaten Pasaman. Kegiatan pelebaran jalan

dirasa akan memberikan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi yang cukup luas di masyarakat. Namun selama pelaksanaan pembanguannya, 3 dari 5 responden merasa usaha ekonominya akan terganggu. Gambar 2.11. Diagram Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian di Kabupaten Pasaman

41.

Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian di Kabupaten Pasaman. Hanya 10,53 % responden

yang menyatakan bahwa pelaksnaan kegiatan tidak mengganggu keiatan ekonomi masyarakat sedangkan 75,44 % menyatakan terganggu Gambar 2.12. Diagram Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian di Kabupaten Pasaman Barat

42.

Tingkat Pendapatan Pedagang K5 di Pasar Kinali dan Tampuruang . Dari 7 responden K5

Pasar Kinali yang diteliti tingkat pendapatannya, Hanya 1 orang yang berpendapatan kevil ari Rp. 500.000 per bulan, sedangkan 6 orang lainnya, masing-masing 2 orang, berpendapatan antara Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000, antara Rp. 1.000.000 sampai Rp. 1.500.000 dan diatas Rp. 1.500.000 per bulannya sebagaimana disajikan pada grafik 2.13 berikut.

16


Gambar 2.13. Diagram Pendapatan Responden K5 di Pasar Kinali

43.

Ditinjau dari jumlah anggota keluarga, maka responden K5 di Pasar Kinali rata-rata

merupakan keluarga sedang dan kecil dengan jumlah anggota keluarga kecil 4 orang dan dengan anggota keluarga 4 – 6 orang sebagaimana grafik berikut. Gambar 2.14 Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Pedagang di Pasar Kinali

44.

Tingkat pendapatan Pedagang K5 di Pasar Tampuruang memperlihatkan pendistribudian yang

hampir merata, baik yang kecil dari Rp. 500.000 per bulan, mau pun yang lebih besar dari Rp. 1.500.000 per bulannya. Gambar 2.15. Diagram Pendapatan Responden K5 di Pasar Tampuruang

45.

Dari kesebelas responden, hanya ada satu yang merupakan keluarga besar, sedangkan 7 orang

lainnya merupakan keluarga kecil dengan jumlah anggota keluarga kecil dari 4 Orang. Gambar 2.16 Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Pedagang di Pasar Tampuruang

46.

Tingkat Pendidikan WTP Pedagang K5. Rata-rata pendidikan Pedagang K5 di Pasar Kinali

adalah tamatan SLTP dan SLTA, masing-masing 42,86 %. Sementara iru, di Pasar Tampuruang, di dominasi oleh tamatan SLTP dan SD yang masing-masing 45,45 % dan 27,27%. Tingkat pendidikan ini berpengaruh terhadap wawasan dan pola pikir seseorang serta hasil wawancara, pengisian kuisioner dan tanggapannya terhadap proyek.

17


Gambar 2.17 Diagram Tingkat Pendidikan Responden di Pasar Kinali

Gambar 2.18 Diagram Tingkat Pendidikan Responden di Pasar Tampuruang

47.

Persepsi Pedagang K5 terhadap Proyek dan Penataan Pasar. Penjaringan persepsi pedagang

perlu dilakukan sebelum dimulainya kegiatan pelebaran dilaksanakan, agar dapat diketahui berapa besarnya masyarakat yang mendukung maupun menolak kegiatan ini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa semua responden di ke dua pasar menyatakan setuju dan sangat setuju. Tidak ada responden yang tidak setuju atau pun menolak pelebaran jalan. Gambar 2.19 Diagram Persepsi Pedagang Pasar Kinali tentang Rencana Kegiatan

Gambar 2.20 Diagram Persepsi Pedagang Pasar Tampuruang tentang Rencana Kegiatan

48.

Di sisi lain, pedagang sangat pengetahui bahwa konsekuensi dari pelebaran ini akan

mengganggu keberadaan mereka di kedua pasar. Namun berdasarkan kuesioner, terlihat bahwa 5 dari 7 pedagang di Pasar Kinali dan 8 dari 11 pedagang di Pasar Tampuruang bersedia di tata atau di pindahkan pada lokasi yahng ditawarkan pemerintah, yakni di lokasi pasar bersangkutan. Gambar 2.21 Diagram Tanggapan Pedagang K5 Pasar Kinali tentang Penataan Pasar

18


Gambar 2.22 Diagram Tanggapan Pedagang K5 Pasar Tampuruang tentang Penataan Pasar

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROYEK 49.

Kabupaten Pasaman. Hasil Kuisioner di Pasaman memperlihatkan bahwa 60% WTP merasa

terganggu kegiatan ekonominya selama masa pelaksanaan konstruksi, namun mereka (80%) menyetujui rencana pelebaran, walau 1 responden tidak memberikan opini. Gambar 2.23. Diagram Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Pasaman

Gambar 2.24. Diagram Sikap Masyarakat tentang Rencana Kegiatan di Kabupaten Pasaman

50.

Kabupaten Pasaman Barat, Lebih besar dari kondisi di Kabupaten Pasaman, maka 74,55%

responden di Kabupaten Pasaman menyatakan terganggu ekonominya selama masa pelaksanaan konstruksi, namun semuanya menyatakan setuju atau sangat setuju dengan rencana pelebaran, walau 2 responden tidak memberikan opini. Jika diperhatian lebih lanjut, maka dua responden di Aia Gadang yang rumah harus dibebaskan, satu menyatakan setuju dan satu lainnya sangat setuju. Gambar 2.25. Diagram Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Pasaman Barat

19


Gambar 2.26. Diagram Sikap Masyarakat tentang Rencana Kegiatan di Kabupaten Pasaman Barat

KOMPENSASI 51.

Kabupaten Pasaman. Sebelum dilakukan penetapan besaran kompensasi terhadap bangunan

dan tanaman yang terkena, pada umumnya masyarakat menginginkan dilakukannya musyawarah. Masyarakat menyerahkan sepenuhnya cara penetapan sesuai aturan Pemerintah yang berlaku. Namun bila dikaji dari bentuk kompensasi yang diinginkan, 80% dalam bentuk uang gantirugi dan 20% tidak memberikan opini. Gambar 2.27. Diagram Bentuk Kompensasi yang diingini Masyarakat Pasaman

52.

Kabupaten Pasaman Barat. Sama halnya dengan responden di Kabupaten Pasaman, maka 55

dari 57 responden menginginkan kompensasi diberikan bentuk uang gantirugi. Gambar 2.28. Diagram Bentuk Kompensasi yang diingini Masyarakat Pasaman

20


III.

53.

PENGATURAN KOMPENSASI

Prinsip kompensasi. Suatu kebijakan yang diambil oleh pihak Proyek terhadap semua aset

publik yang terkena proyek akan diberikan kompensasi. Kompensasi dapat dalam bentuk atau pembayaran tunai atau rekonstruksi aset yang terkena berikut perjanjian antara pemilik aset / WTP dan Pemerintah. Studi LARAP akan menghitung anggaran biaya kompensasi yang harus disediakan untuk diimplementasi nanti. 54.

Kompensasi untuk tanah. Kompensasi untuk tanah yang terkena dampak didasarkan pada

biaya penggantian nyata atau harga pasar. Jumlah kompensasi akan dibahas bersama antara WTP dan Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian lahan yang dilakukan oleh Tim Penilai Independen Tanah sesuai dengan mekanisme pembebasan tanah (seperti tercantum dalam Keputusan Presiden No 36/2005; Keputusan Presiden RI Nomor 65/2006 dan Peraturan Badan Pertanahan Nomor 3 / 2007 tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Hasil penilaian yang diberikan kepada Komisi Pembebasan Tanah sebagai dasar untuk melakukan negosiasi dengan WTP. Biaya dari pajak registrasi dan transfer ditanggung oleh Pemerintah. 55.

Kebutuhan ANggaran LARAP, suatu analisis telah dilakukan untuk mengasumsikan tingkat

kompensasi terhadap lahan yang terkena dampak. Asumsi dibuat dengan mempertimbangkan harga pasar, lokasi dan fungsi dari aset yang terkena dampak. Harga pasar tanah di site saat ini berdasarkan analisis LARAP adalah 75.000/m2. Analisis ini akan menjadi masukan bagi Tim Independen Penilaian Tanah. Namun, harga pasar tanah untuk referensi Panitia Pembebasan Tanah akan diberikan oleh Tim Penilai Tanah. 56.

Kompensasi untuk Bangunan. Bangunan yang terkena dampak akan diberi kompensasi

berdasarkan harga pasar untuk bahan bangunan pengganti. Analisis LARAP menetapkan harga pasar untuk bangunan yang terkena dampak dalam rangka agar WTP dapat terlibat dalam membangun kembali aset mereka, serta digunakan untuk pengestimasian anggaran. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan Standar Harga Pemerintah dan harga pasar bahan, jenis dan fungsi/penggunaan dimensi bangunan dan aset lainnya. Harga ini tanpa memperhitungkan nilai penyusutan. Hasil ini akan diusulkan ke Dinas Perumahan sebagai masukan yang selanjutnya akan diberikan kepada PPT untuk negosiasi dengan WTP. Hasil analisis menunjukan kisaran harga pasar bangunan dari Rp 2.000.000 - 3.000.000/m2 untuk bangunan permanen dan Rp 1.000.000 - 1.500.000/m2 untuk bangunan semipermanen, dan Rp 175.000-500.000/m2 untuk bangunan gubuk. Hal ini juga disajikan harga standar dari pemerintah dan dari harga pasar sebagai pembanding.

21


Tabel 3.1.

Harga Patokan Pemerintah berdasarkan Konstruksi Bangunan Konstruksi Fungsi Bangunan

No.

Harga x Rp.1.000/m2)

1. Toko Permanen 2. Toko Semi Permanen 3. Warung Gunuk 4. Rumah Permanen 5. Rumah Semi Permanen 6. Rumah Gunuk Sumber : Pemerintah masing-masing Kabupater 2010 (diolah).

57.

KETERANGAN

425.000,0 310.000,0 145.000,0 550.000,0 400.000,0 175.000

Penentuan harga pasar untuk bangunan yang dibebaskan memperhatikan bentuk dan umur

konstruksi, lokasi dan fungsi bangunan, serta prospektif pengembangan kawasan bersangkutan. Hasil penelitian didapat bahwa bangunan berfungsi warung ataupun toko per m2mya di ibukota kecamatan/Nagari lebih mahal dibanding bangunan yang sama jauh dari pusat pemerintahan (rural). Selanjutnya bangunan rumah tinggal, lebih murah dibandingkan bangunan toko atau warung. Hal ini berlaku untuk semua bentuk kontruksi berturut-turut permanen, semipermanen dan terakhir gubuk.

Tabel 3.2.

Harga Pasar Bangunan berdasarkan Fungsi dan Konstruksi No.

Konstruksi Fungsi Bangunan

Harga x Rp.1.000/m2)

KETERANGAN

1. Toko Permanen 3.000.000,0 2. Toko Semi Permanen 1.500.000,0 3. Warung Gunuk 250.000,0 4. Rumah Permanen 2.500.000,0 5. Rumah Semi Permanen 1.250.000,0 6. Rumah Gunuk 200.000 Sumber : Hasil Studi di masing-masing Kabupater 2010 (diolah).

58.

Harga Bangunan Lainnya. Pagar dan teras masyarakat yang dijumpai dalam RUMIJA dikelola

atau diganti dengan penggeserannya ke luar rumija atau dilakukan dengan penggantirugian. Hasil kuisioner dan wawancara dengan pemilik pagar dan teras, menyatakan sebagian penduduk menginginkan dikembalikan kebentuk semula oleh pihak pemrakarsa, sedangkan sebagian lainnya menginginkan pihak pemrakarsa membayar gantirugi dengan patokan harga sesuai kesepakatan ketika dilakukan Studi LARAP. Dikarenakan pemerintah tidak memiliki standar harga untuk pembagunan kembali aset lainnya ini, maka dilakukan analisis harga untuk aset terkena. Biaya penggantirugian yang disampaikan berikut ini merupakan harga hasil Studi LARAP dengan memperhatikan dimensi dan jenis pagar dan teras penduduk yang terkena pekerjaan pelebaran berdasarkan harga pasar material bangunan saat ini tanpa menghitung nilai depresiasi. Harga ini akan digunakan sebagai referensi ganti rugi.

22


Tabel 3.3.

Harga Pasar Bangunan lainnya sesuai dimensi dan Jenis Konstruksi Harga Menurut

Konstruksi Fungsi Bangunan

No. A.

Teras

2. 4. 5. 6.

Permanen Lantai Semen Semi Permanen Lantai Semen Rangka Kayu lantai Semen Rangka Kayu lantai Tanah

B.

Pagar

Hasil Studi LARAP 250.000,0 200.000,0 150.000,0 100.000,0

Pagar Besi Rangka Batu Pagar Batu C.

100.000,0 150.000,0

Pondasi Batas Tanah (Pilin)

Biaya Pemindahan Pondasi Batas Sumber : Hasil Studi 2010 (diolah).

59.

Keterangan

50.000,0

Harga Tanaman Ekonomis. Kompensasi untuk tanaman yang terkena dampak berdasarkan

umur dan besarnya tanaman yang terkena dampak serta harga panen saat ini. Analisis besaran kompensasi tanaman yang terkena dampak dilakukan untuk masukan bagi lembaga yang bertanggung jawab (Dinas Pertanian / Perkebunan) serta untuk PPT dalam memperkirakan anggaran. Dalam analisis ini digunakan Harga Standar Pemerintah dan harga pasar berdasarkan hasil survei. Hasil analisis pada Tabel 3.6 berkisar dari Rp 2.500.000 - 1.500.000/pohon untuk tanaman sawit yang tidak terlalu tua (sangat produktif) dan RP 1.500.000 - 1.000.000/pohon untuk kelapa sawit yang telah berusia lebih dari 20 tahun atau masih berbuah pasir. Tabel 3.4.

Harga Patokan Pemerintah untuk Tanaman Ekonomi Patokan Harga (Rp./batang) Sedang 250.000,0 1. Sawit 200.000,0 2. Kelapa 75.000,0 60.000,0 3. Coklat 200.000,0 175.000,0 4. Pinang 75.000,0 60.000,0 5. Buah-buahan lainnya 100.000,0 75.000,0 Sumber : Pemerintah masing-masing Kabupater 2010 (diolah). No.

Jenis Tanaman

Besar

Kecil 100.000,0 40.000,0 100.000,0 40.000,0 50.000,0

23


Tabel 3.5.

Harga Pasar (perkiraan) untuk Tanaman Ekonomi Patokan Harga (Rp./batang) Sedang 1. Sawit 500.000,0 750.000,0 2. Kelapa 175.000,0 250.000,0 350.000,0 3. Coklat 600,000,0 4. Pinang 125.000,0 160.000,0 5. Buah-buahan lainnya 125.000,0 250.000,0 Sumber : Pemerintah masing-masing Kabupater 2010 (diolah). No.

Jenis Tanaman

Besar

Kecil 250.000,0 100.000,150.000,0 60.000,0 75,000,0

Tabel 3.6.

Hasil Studi LARAP untuk Tanaman Ekonomi Patokan Harga (Rp./batang) Besar Sedang 1. Sawit 600.000,0 1.000.000,0 2. Kelapa 200.000,0 300.000,0 3. Coklat 450.000,0 600,000,0 4. Pinang 150.000,0 200.000,0 5. Buah-buahan lainnya 150.000,0 250.000,0 Sumber : Hasil Studi di masing-masing Kabupater 2010 (diolah). No.

60.

Jenis Tanaman

Kecil 350.000,0 150.000,200.000,0 100.000,0 100,000,0

Seluruh bangunan dan asset terkena akan dibongkar setelah pembayaran ganti rugi selesai

diberikan atau bangunan pengganti selesai dibangunkan kembali. Penelitian terhadap keberadaan pasar dan upaya penaganan masalah pelebaran jalan dan kondisi pasar yang selalu tumpah saat hari pasar, dilakukan melalui diskusi dan wawancara terstruktur, serta dilanjutkan dengan group diskusi terfokus (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menyadari bahwa setiap hari pasar selalu terjadi kemacetan dan mengharapkan adanya di penataan kawasan pasar. Untuk itu, masyarakat pelaksana proyek pelebaran jalan, yakni P2JJ Provinsi Sumatera Barat, dapat sekaligus melakukan penataan dengan penyediaan pelataran parkir dan pelataran lapak pedagang K5. 61.

Keberadaan lapak pedagang K5 dan pemarkiran kendaraan, baik kendaraan pedagang,

angkutan pedesaan, maupun kendaraan roda dua pribadi dan ojek, pada setiap hari pasar yakni hari Jumat, telah menimbulkan kemacetan di ruas jalan ini. Walau masyarakat menyadari terjadi kemacetan, namun sampai saat ini belum ada upaya penyelesaian masalahnya seperti penataan pedagang K5 ataupun pemarkiran kendaraan. 62.

Rencana Aksi yang diajukan untuk masalah ini adalah penyediaan pelataran parkir serta

pelataran pedagang K5. Luas yang areal yang dibutuhkan untuk itu sebesar 1.500 m2 Pasar Tampuruang dan 1.000 m2 untuk Kinali hanya dengan perkerasan lantai dengan konstruksi aspalt. Upaya ini tentunya membutuhkan penyediaan lahan disamping perkerasan itu sendiri di area Pasar Bawan sekitar 20-30m dari batas RUMIJA. Pengaturan tempat jualan akan diserahkan kepada pengelola pasar yakni Pemerintah Nagari, dimana orang yang terkena proyek ini diprioritaskan untuk mendapatkan tempat ini.

24


63.

Estimasi Anggaran Kompensasi. Estimasi nilai aset masyarakat untuk dikompensasi untuk

dibayarkan kompensasinya oleh pemerintah pada Ruas 047.2 Padangsawah – Simpangempat dan Pembangunan Jembatan Aia Gadang sebesar Rp. 1.790.200.000,- sebagaimana Tabel 3.7. Penyediaan ini dibutuhkan untuk pembayaran kompensasi lahan, bangunan rumah, warung bengkel dan sarana ekonomi lainnya, bangunan lain masyarakat seperti pagar, teras rumah, ataupun batas tanah masyarakat, serta tanaman ekonomis yang semuanya berada dalam RUMIJA. Dana ini juga alokasikan untuk perbaikan beberapa bagian dari sarana pasar di Kinali dan Tampuruang sehingga keberadaannya tidak mengurangi kinerja jalan yang sudah ditingkatkan.Biaya ini juga telah dialokasikan untuk Panitia Pembebasan Lahan, baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi, termasuk Biaya Evaluasi dan Monitoring yang disediakan oleh Departemen PU melalui APBN. Pembiayaan masing-masing kabupaten sebagaimana diuraikan berikut. (penghitungan lihat lampiran 5a) Tabel 3.7. Rekapitulasi Biaya Larap Peningkatan Ruas Jalan Nasional Padangsawah - Simpangempat Link 047.2 No. A. 1. 2. 3. 4. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. C. 1.

URAIAN KABUPATEN PASAMAN Gantirugi Bangunan Gantirugi Bangunan Teras dan Lainnya Gantirugi Tanaman Ekonomis Biaya Panitia Pembebasan Lahan dan Gantirugi Sub-Total KABUPATEN PASAMAN BARAT Gantirugi Lahan Gantirugi Bangunan Gantirugi Bangunan Pagar dan Lainnya Gantirugi Tanaman Ekonomis Biaya Penanganan Pasar *) Biaya Panitia Pembebasan Lahan dan Gantirugi Sub-Total BIAYA EVALUASI DAN MONITORING Monev oleh Dirjen Bina Marga TOTAL

RAB

KETERANGAN

66.400.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 15.000.000,00 86.400.000,00

APBD I & II

225.000.000,00 578.800.000,00 7.800.000,00 25.200.000,00 707.000.000,00 60.000.000,00 1.603.800.000,00

APBD I & II

100.000.000,00

APBN

1.790.200.000,00

Kabupaten Pasaman 64.

Besar estimasi nilai aset masyarakat untuk dikompensasi di Kabupaten Pasaman berdasarkan

hasil analisis studi LARAP tanpa menghitung nilai depresiasi setelah mempertimbangkan hasil wawancara, FGD dan Kuisioner sebersar Rp. 86.400.000,- (Tabel 3.8), sedangkan besar biaya untuk masing-masing jenis aset sebagaimana diuraikan berikut, (penghitungan lihat lampiran 5b)

25

LARAP Link 047.2 Padangsawah-Simpangempat Tabel 3.8 Rekapitulasi Biaya Gantirugi pelebaran Padangsawah - Simpangempat di Kabupaten Pasaman No.

URAIAN

1. 2. 3. 4.

RAB

Gantirugi Bangunan Gantirugi Bangunan Teras dan Lainnya Gantirugi Tanaman Ekonomis Biaya Panitia Pembebasan Lahan dan Gantirugi

66.400.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 15.000.000,00 86.400.000,00

65.

Gantirugi Bangunan. Besar gantirugi 3 unit bangunan warung gubuk dan permanen penduduk

yang berada dalam rumija berdasarkan hasil analisis studi LARAP dihitung berdasarkan harga pasar material bangunan tanpa menghitung nilai depresiasi setelah mempertimbangkan hasil wawancara, FGD dan Kuisioner. Hasil penghitungan sebersar Rp. 66.400000,00 sebagaimana dilihat pada Tabel 3.9, sementara perhitungan harga menurut ketetapan pemerintah dan NJOP atau pun harga pasar masing-masing bangunan disampaikan pada lampiran Tabel 3.9 Perhitungan Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk di Kabupaten Pasaman

No. 1

66.

WILAYAH ADMINISTRASI Nagari Ladang Panjang

Konstruksi Permanen Semipermanen Gubuk

Jumlah Bangunan (Unit)*)

Luas Bangunan (m2)*)

1 1 1

16 12 21

Hasil Analisis Larap Harga/m2 (Rp) 2.500.000,0 1.500.000,0 400.000,0 Total

Jumlah (Rp) 40.000.000,0 18.000.000,0 8.400.000,0 66.400.000,0

Gantirugi Bangunan Lainnya. Gantirugi bangunan masyarakat lainnya berupa teras di dalam

rumija, dalam penelitian ini di hitung tersendiri di luar bagunan induknya. Nilai gantirugi adalah sebesar Rp 4.000.000,00, sebagaimana Tabel 3.10, dihitung berdasarkan justifikasi tim LARAP. Tabel 3.10 Perhitungan Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk Lainya di Kabupaten Pasaman

No. 1.

67.

WILAYAH ADMINISTRASI Ladangpanjang

Konstruksi Teras

Jumlah Luas Bangunan Banguna (Unit)*) n (m2)*) 1

8

Hasil Analisis Larap Harga/m2 (Rp) 500.000,0 Total

Jumlah (Rp) 4.000.000,0 4.000.000,0

Gantirugi Tanaman Ekonomis. Tanaman ekonomis dalam rumija di Kabupaten Pasaman hanya

di jumpai satu batang, berdasarkan hasil analisis studi LARAP, dengan mempertimbangkan hasil wawancara, FGD dan Kuisioner, adalah nilainya Rp. 1.000.000,00. Sementara harga ketetapan pemerintah dan harga pasaran terhadap tanaman ekonomis masyarakat yang ditanam dalam RUMIJA, rekapitulasi perhitungannya disampaikan dalam Lampiran.

26


Kabupaten Pasaman Barat 68.

Hasil perhitungan nilai aset masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat termasuk Biaya

penanganan 2 Pasar Nagari yang harus disediakan pemerintah untuk pelebaran Ruas 047.2 Padangsawah – Simpangempat dan pembangunan Jembatan Aia Gadang sebesar Rp. 1.603.800.000,sebagaimana Tabel 3.11. Penyediaan ini dibutuhkan untuk pembayaran ganti rugi lahan, bangunan rumah, warung dan bengkel, serta bangunan lain masyarakat seperti pagar, teras rumah, ataupun batas tanah masyarakat, serta tanaman ekonomis yang semuanya berada dalam RUMIJA. Dana ini juga dialokasikan untuk perbaikan beberapa bagian dari sarana pasar di Kinali dan Tampuruang sehingga keberadaannya tidak mengurangi kinerja jalan yang sudah ditingkatkan serta biaya untuk Panitia Pembebasan Lahan, baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi. (penghitungan lihat lampiran 5c) Tabel 3.11 Rekapitulasi Biaya Larap Peningkatan Ruas Jalan Nasional Manggopoh - Padangsawah - Simpangempat No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

URAIAN Gantirugi Lahan Gantirugi Bangunan Gantirugi Bangunan Pagar dan Lainnya Gantirugi Tanaman Ekonomis Biaya Penanganan Pasar *) Biaya Panitia Pembebasan Lahan dan Gantirugi

RAB 225.000.000,00 578.800.000,00 7.800.000,00 25.200.000,00 707.000.000,00 60.000.000,00 1.603.800.000,00

69.

Gantirugi lahan milik masyarakat di Aia Gadang berdasarkan hasil analisis studi LARAP,

dengan mempertimbangkan hasil wawancara, FGD dan Kuisioner, sebangaimana terlihat Pada Tabel 3.12 bagian A, adalah sebersar Rp. 225.000.000,00. Perhitungan harga bangunan dapat dilihat pada Lampiran 70.

Gantirugi Bangunan. Besar gantirugi 25 unit bangunan gubuk dan 10 unit bangunan semi

permanen serta 4 unit bangunan permanen penduduk yang berada dalam rumija berdasarkan hasil analisis studi LARAP yang dihitung berdasarkan harga pasar material bangunan tanpa menghitung nilai depresiasi setelah mempertimbangkan hasil wawancara, FGD dan Kuisioner. Hasil penghitungan sebersar Rp. 578.800000,00 sebagaimana dilihat pada Tabel 3.12 bagian B, sementara perhitungan harga menurut ketetapan pemerintah dan NJOP atau pun harga pasar masing-masing bangunan disampaikan pada lampiran

27


Tabel 3.12 Perhitungan Biaya Gantirugi Lahan Bangunan Penduduk menurut wilayah Administrasi

No. WILAYAH ADMINISTRASI A. 1

LAHAN Nagari Aia Gadang

2. 1

BANGUNAN Nagari Kinali

2

Nagari Koto Baru

3

Nagari Aia Gadang

Konstruksi

Hasil Analisis Larap Jumlah Luas Bangunan Bangunan Harga/m2 Jumlah (Rp) H (Unit)*) (m2)*) (Rp) (

Permanen

2

90

2.500.000,0 Sub TotalTotal

225.000.000,0 225.000.000,0

Permanen Semipermanen Gubuk

2 10 22

33 121 376

2.500.000,0 1.500.000,0 200.000,0

82.500.000,0 181.500.000,0 75.200.000,0

2.500.000,0 1.500.000,0 200.000,0 2.500.000,0 Sub Total Total

14.600.000,0 225.000.000,0 578.800.000,0

Permanen Semipermanen Gubuk Permanen

3 2

73 90

TOTAL

71.

803.800.000,0

Gantirugi Bangunan Lainnya. Gantirugi bangunan masyarakat lainnya seperti pagar dan

gorong-gorong di dalam rumija, dalam penelitian ini di hitung tersendiri di luar bagunan induknya. Nilai gantirugi adalah sebesar Rp 7.800.000,0 sebagaimana Tabel 3.13, dihitung berdasarkan justifikasi tim LARAP. Tabel 3.13 Perhitungan Biaya Gantirugi Bangunan Lainya Penduduk

No.

WILAYAH ADMINISTRASI

1.

Nagari Kinali

2

Nagari Koto Baru

72.

Konstruksi Pagar Gorong2 Pagar

Jumlah Bangunan (Unit)*)

Dikmensi (m2 atau m')

1 2 3

20 18 35

Hasil Analisis Larap Harga/m2 (Rp) 150.000,0 90.000,0 150.000,0 Total

Jumlah (Rp) 3.000.000,0 1.800.000,0 3.000.000,0 7.800.000,0

Gantirugi Tanaman Ekonomis. Bersarnya gantirugi tanaman ekonomis berdasarkan hasil

analisis studi LARAP, dengan mempertimbangkan hasil wawancara, FGD dan Kuisioner, adalah sebersar Rp. 25.200.000,00.

Tabel 3.14 Perhitungan Biaya Gantirugi Tanaman Ekonomis Penduduk menurut wilayah Administrasi

No. 1.

73.

WILAYAH ADMINISTRASI Nagari Kinali

Jenis Sawit Kakao Pinang

Jumlah Pohon*) 17 12 5

Hasil Analisis Larap Harga/phn (Rp) Jumlah (Rp) 1.000.000,0 17.000.000,0 600.000,0 7.200.000,0 200.000,0 1.000.000,0 25.200.000,0 Total

Terjadi perbedaan penetapan harga satuan menuruty perhitungan pemerintah, harga pasar dan

analisis LARAP, desebabkan penetapan pemerintah dibuat pada tahun sebelumnya, dimana pada saat

28


itu harga panen tanaman sedang dalam keadaan tertekan. Sementara saat ini harga panen sedang dalam keadaan baik dan cenderung naik. Justifikasi ini untuk selanjutnya diharapkan mendapat pengesehan dari pemerintah kabupaten masing-masing pada saat gantirugi akan dibayarkan nantinya. 74.

Perhitungan Biaya Penanganan Pasar. Besarnya biaya penangan 2 unit pasar di sepanjang ruas

jalan ini, sebagai mana terlihat pada Tabel 3.15. Perbedaan biaya penanganan disesuaikan dengan kondisi pasar bersangkutan. Pasar Kinali membutuhkan pemagaran sedangkan Pasar Tampuruang tidak membutuhkannya. Selanjutnya, luas lahan yang disedikan juga berbeda, dimana di Pasar Tampuruang membutuhkan 1.500 m2 sedangkan di Kinali hanya 1.000 m2. Tabel 3.15

Biaya Penanganan Kawasan Pasar Nagari di Kabupaten Pasaman Barat No. 1

Lokasi

Pasar Kinali Kabupaten Pasaman Barat a. Pengadaan Lahan 1.000 m' @ Rp. 50.000 b. Perkerasan 1.000 m' @ Rp. 300.000,c. Pemagaran sempadan jalan 35 m' Sub Jumlah 2 Pasar Tampuruang Kabupaten Pasaman Barat a. Pengadaan Lahan 1.500 m' @ Rp. 50.000 b. Perkerasan 1.500 m' @ Rp. 300.000,Sub Jumlah Sub Jumlah Jumlah

RAB *)

Keterangan

50.000.000,00 300.000.000,00 7.000.000,00 357.000.000,00 75.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 707.000.000,00

29


IV.

RENCANA AKSI

PEMBEBASAN LAHAN 75.

Landasan Hukum Pembebasan Lahan. Walaupun kegiatan peningkatan kualitas jalan tidak

memerlukan pembebasan lahan karena dilaksanakan di dalam RUMIJA, namun masih memerlukan pembebasan dari bangunan dan tanaman ekonomi masyarakat yang berada di dalamnya. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum proses pembebasan lahan dalam pembangunan untuk kepentingan umum adalah :

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.); b. Undang-undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106); c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324); d. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan. e. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); f. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah g. Undang Undang No. 38 Tahun 2004, tentang Jalan h. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum i. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum j. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah 30


dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum k. Surat Gubernur No. 600/335/P.II/Bang-2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Surat Pernyataan Lahan Bebas. l. Surat Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumatera Barat tanggal 11 Oktober 2010 tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) m. Petunjuk operasional Bank Dunia (OP) No.4.12, mengenai Pemukiman Kembali Diluar Kehendak Penduduk (Involuntary Resettlement). 76.

Kebijakan Pembentukan Panitia Pembebasan Lahan. Jalan Padangsawah – Simpangempat

merupakan bagian dari Jalan Trans Sumatra Jalur Barat yang secara administratif melewati dua daerah administrasi kabupaten yakni Pasaman dan Pasaman Barat. Oleh karena itu, pembebasan ruas jalan dari pemukiman dan tanaman ekonomis penduduk, sesuai Perpres Pasal 6 ayat (3), dibantu oleh panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur. Panitia pembebasan tingkat provinsi, bersama dengan Pemrakarsa, selanjutnya melakukan koordinasi dengan panitia pembebasan tanah kabupaten yang dibentuk oleh Bupati. PROSEDUR DAN PROSES PEMBEBASAN 77.

Tahap Awal. Sesuai ketentuan yang berlaku, maka setiap proyek atau pun subproyek yang

memerlukan pembebasan lahan terlebih dahulu harus melakukan proses penyiapan yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005, Perpress No. 65/2006 dan Aturan Kepala BPN No.3/2007 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Untuk itu, sesuai dengan Petunjuk Operasional Bank Dunia (OP) No.4.12, maka peningkatan Jalan Nasional Ruas Padangsawah – Simpangempat dilakukan Studi LARAP. 78.

Studi melakukan inventori aset berupa bangunan dan tanaman bernilai ekonomi penduduk

yang terdapat di dalam RUMIJA yang akan terkena proyek, serta melakukan survai sosial ekonomi serta sosialisasi, konsultasi dan dikusi dengan masyarakat. Studi ini akan mendapatkan informasi yang akurat tentang banyaknya bangunan dan tanaman ekonomi masyarakat serta sarana dan prasarana umum yang terdapat di dalam RUMIJA yang nantinya perlu dibebaskan serta besar dan cara penggantirugiannya. Tabulasi Rencana Aksi untuk masing-masing kabupaten sebagaimana disampaikan pada bahagian akhir laporan ini 79.

Tahap Persiapan Administrasi. Sesuai hasil Studi LARAP, maka Proyek Peningkatan Jalan

dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tataruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat menyampaikan surat Gubernur Sumatra Barat guna

31


pembentukan Panitia Pembebasan Lahan Tingkat Provinsi dengan susunan kepanitiaan terdiri dari sembilan unsur yang dianggap sudah mewakili semua pihak terkait di pemerintahan dan selanjutnya disebut Panitia Sembilan Provinsi. 80.

Selanjutnya dimintakan juga kepada Gubernur Sumatra Barat untuk menyurati Bupati

Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat yang menginformasikan bahwa akan dilakukan pembebasan lahan dari bangunan dan tanaman ekonomi masyarakat di dalam RUMIJA sepanjang ruas jalan Padangsawah – Simpangempat karena akan dilakukan pelebaran jalan. Sehingga masing-masing Bupati juga membentuk Panitia Sembilan Kabupaten yang nantinya akan bertugas mendapingi Panitia Sembilan Provinsi dalam menangani proses penggantirugiaan. 81.

Disamping itu, sebagai langkah awal dalam mempersiapkan kegiatan LARAP ini, telah

dilakukan work shop pada tanggal 16 Desember 2010 oleh Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Direktorat Bina Teknik dengan melibatkan steakholder seperti Camat dari masing-masing kecamatan di walayah administrasi Kabupaten, Pemerintah Kabupaten yang berasal dari unsur Bappeda, Pekerjaan Umum dan BPN, serta Pemerintah Provinsi yang juga berasal dari unsur Bappeda, Pekerjaan Umum dan BPN dan Pihak Konsultan mengenai kerangka kebijakan pengadaan tanah dan pemukiman kembali proyek WINRIP. (notulensi lihat lampiran 7b) 82.

Tahap Sosialisasi Kemasyarakat 1)

Panitia Sembilan Provinsi yang sudah diserahkan tugas untuk menangani proses gantirugi lahan mulai bekerja dengan mengundang Panitia Sembilan Kabupaten untuk berkoordinasi dan penyampaian informasi materi yang telah disampaikan dalam LARAP. Materi menyangkut

Penyampaian hasil Studi LARAP Melakukan koordinasi, pembagian tugas dan kewenangan Menyusun skedul kegiatan pembebasan lahan Membuat dan meyiapkan konsep Surat Keputusan Bapati tentang Penetapan Harga Gantirugi Bangunan - termasuk pagar dan teras serta bangunan lainnya – dan Tanaman bernilai Ekonomi Masyarakat yang terkena Pekerjaan Pelebaran Jalan Padangsawah – Simpangempat. 2)

Panitia Sembilan Kabupaten melakukan sosialisasi di wilayah kerja masing-masing kepada masyarakat tentang proses pembebasan dan pembayaran gantirugi bangunan dan tanaman yang terkena proyek dengan bantuan Kecamatan, Nagari dan unsur pemuka masyarakat masing-masing Kecamatan atau Nagari. Acara ini di hadiri oleh Panitia Sembilan Provinsi dan Pihak Proyek. Dalam pelaksanaan ini, Panitia dibantu oleh Camat dan Walinagari.

32


Camat bertugas mengundang semua pihak yang berkepentingan seperti Walinagai, Tokoh Masyarakat masing-masing Nagari, terutama Masyarakat yang bangunan dan tanamannya akan terkena proyek pelebaran jalam. Sosialisasi tentang fisik proyek akan disampaikan oleh pihak proyek. Sosialisasi tentang penggantirugian, akan disampaikan oleh Panitia Sembilan Kabupaten didampingi oleh Panitia Sembilan Provinsi. Semua pertemuan sosialisasi dan konsultasi akan didokumentasikan (lampiran 2) 83.

Selain sosialisasi, Panitia sembilan Kabupaten memiliki tugas-tugas sebagai berikut; 1)

Melaksanakan pengukuran dan pematokan atas asset yang terkena.

2)

Melakukan penghitungan/inventarisasi asset warga yang akan diberi kompensasi

3)

Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi asset kepada WTP

4)

Memfasilitasi pembentukan Tim Pemantau Independen

5)

Menerima hasil penilian harga atau tarif ditetapkan untuk bangunan atau tanaman atau asset lain yang terkena dari instansi yang bertanggung jawab telah dibentuk untuk itu, atau Dinas Pertanian/Perkebunan.

6)

Melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan WTP mengenai bentuk dan besaran kompensasi.

7)

Menetapkan besarnya ganti rugi atas aset terkena

8)

Melakukan pembayaran kompensasi kepada WTP

9)

Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk kemudian di musyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya di publikasikan.

10) Membuat laporan bulanan kemajuan pelaksanaan LARAP selama rentang masa kerjanya. 11) Menyerahkan laporan pelaksanaan LARAP kepada Bupati, Tim Monitoring dan Pelaporan, dan WINRIP 84.

Pengukuran dan Pengitungan Gantirugi 1)

Pengukuran dan penghitungan detail di lapangan atas bangunan dan tanaman ekonomi yang terkena proyek, disaksikan oleh pemilik dan dilakukan oleh Panitia Sembilan Kabupaten serta dihadiri oleh Pihak Proyek dan Panitia Sembilan Provinsi.

2)

Menyampaikan hasil pengukuran dan penghitungan kepada masyarakat melalui Rapat Sosialisasi Tahap II. Bagi sebagian masyarakat belum mengetahui secara jelas bangunan dan tanaman mereka yang terkena proyek pelebaran jalan, dapat meminta panitia mengukur ulang atas luas bangunan dan tanaman mereka untuk kepastian pembayaran gantirugi nantinya. Prosedur Keluhan dan Keberatan Masyarakat disampaikan dalam Lampiran.

33


85.

3)

Setelah proses pengukuran tanah dan jumlah tanah, bangunan dan tanaman selesai didata secara akurat, maka Tim Penilai Independen akan menghitung nilai lahan yang terkena dampak dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab akan menetapkan harga untuk bangunan dan tanaman yang terkena dampak;

4)

Masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas asetnya yang terkena proyek dalam tahapan proses konsultasi yang disediakan untuk itu.

Tahap Pembayaran Gantirugi. Panitia Sembilan Provinsi dan Kabupaten beserta Pihak Proyek

mengadakan rapat intern mengenai prosedur pembayaran gantirugi atas bangunan dan tanaman yang terkena proyek. Pembayaran akan dilakukan kepada masyarakat yang sudah bersedia, serta kepada mereka diminta untuk mempersiapkan beberapa dokumen yang harus diperlihatkan dan dilampirkan saat pembayaran gantirugi. Setiap masyarakat yang menerima gantirugi akan difoto dengan latardepan nilai gantirugi yang diterima sesuai dengan jenis aset yang dibebaskan. Untuk itu Panitia juga sudah mempersiapkan seluruh dokumen dan dokumentasinya, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan dengan baik. 1)

Gantirugi Lahan, Bangunan dan Banguanan Lainnya

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. Foto Copy Sertifikat Tanah atau surat kepemilikan tanah lainnya untuk bangunan yang sebagia lainnya berada di dalam RUMIJA. dan/atau Untuk tanah ulayat harus ada surat dari Ninik Mamak, Walinagari, Camat serta tidak bermasalah dengan hukum, dan/atau Surat keterangan Walinagari atas kepemilikan bangunan yang seluruhnya berada di dalam RUMIJA. 2)

Tamaman Ekonomis

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. Surat keterangan Walinagari atas kepemilikan tanaman ekonomi yang ditanam mereka masing-masing di dalam RUMIJA. PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN 86.

WTP yang tidak puas atas pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan dapat mengajukan keluhan,

keberatan atau usulan kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten atau PTT sebagai penanggung jawab program. Keluhan, keberatan dan usulan tersebut dapat disampaikan langsung atau melalui surat menyurat ke alamat masing-masing Kantor Bupati atau kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatra Barat, Jl. Rasuna Said No. 85 A Padang, 25114 Telp. (0751) 70 51556 Fax. (0751) 70 51556. 87.

Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap pelaksanaan LARAP

diproses melalui tahapan sebagai berikut : 1)

Pemerintah Kabupaten dan WINRIP melalui Ketua Bappeda masing-masing kabupaten dan Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat dan Tim

34


Monitoring dan Pelaporan, akan melakukan penelitian sesuai keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP.

88.

2)

Hasil penelitian dan investigasi tersebut akan di informasikan kepada warga WTP paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk kemudian di musyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan pemecahannya berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

3)

Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan usulan akan didokumentasikan dan dapat di akses secara terbuka oleh masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat umum, khususnya WTP dalam meng akses informasi, maka hasilnya akan di sebar luaskan melalui ruang public yang tersedia, seperti papan pengumuman di kantor proyek, Kantor Camat dan Kantor Nagari. (diagram penanganan keluhan lihat lampiran 3)

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan atau konsensus tentang jumlah kompensasi antara WTP

dan Pemerintah setelah lebih dari setahun, maka sub-proyek akan dikeluarkan dari Program WNRIP atau akan dicari alternatif lain untuk melakukan penataan kembali (realignment). MONITORING DAN PELAPORAN 89.

Pembebasan tanah dilakukan setelah pelaksanaan LARAP evaluasi dan pemantauan oleh

bagian dari Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, serta oleh Ditjen Bina Marga. 90.

Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat akan membuat tim monitoring dan

pelaporan pada awal Rencana Kerja dan Pembebasan Tanah proses. Tim ini akan terdiri dari anggota perguruan tinggi lokal dan universitas, organisasi non-pemerintah, dan wakil-wakil dari Pap. Pemantauan dan melaporkan kegiatan akan dilakukan dengan pandangan mengawasi pelaksanaan program, khususnya pembebasan lahan, memastikan bahwa semua berikut rencana dan prosedur, dan memenuhi sasaran yang diharapkan dan sasaran. 91.

Tugas Tim Monitoring dan Pelaporan: 1)

Melakukan pengawasan untuk pelaksanaan program sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Aksi, yang meliputi kegiatan sosialisasi, konsultasi publik, termasuk membuat lampiran pada harga kompensasi yang akan dibuat oleh penilai independen berikutnya. Pemantauan akan berlanjut sampai semua kegiatan RAP dan komitmen telah dipenuhi.

2)

Mengadakan rapat koordinasi bulanan dengan Panitia Pembebasan Lahan, Bappeda dan Proyek, untuk mendiskusikan masalah dan kendala yang dihadapi Proyek dan cara mengatasinya, khususnya yang berkaitan dengan keluhan dan keberatan dari masyarakat.

3)

Menyusun laporan kemajuan bulanan untuk WINRIP dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh proyek yang dikirimkan pada Bappeda dan P2JJ Propinsi Sumatera Barat, serta Bank Dunia. Laporan tersebut harus berisi informasi tentang kemajuan pelaksanaan LARAP, seperti data rinci sosialisasi, hasil tanah, jenis penilaian

35


dan jumlah kompensasi dan kemajuan pembayaran, setiap keluhan yang disampaikan oleh WTP dan resolusi, kemajuan sosial-ekonomi yang terkena orang (khususnya orangorang yang dipindahkan) (lihat lampiran 4) JADWAL PELAKSANAAN 92.

Jadwal pelaksanaan proses pembayaran gantirugi dimulai dengan tahap persiapan, dilanjutkan

dengan penyuluhan dan sosialisasi kepada WTP, pengukuran aset serta negosiasi harga pada Tahun Anggaran 2011. Anggaran untuk pelaksanaan LARAP sebagian besar berasal dari anggaran daerah (APBD), dengan sebagian kecil ditanggung dengan anggaran nasional (APBN) sebagimana disajikan pada rencana aksi berikut.

36


LAMPIRAN 1 Rekapitulasi Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Padangsawah - Simpangempat

No

A B C

1.

D

E

Uraian

Jumlah PAP Lahan Terkena Lahan Bangunan Terkena : a. Sepenuhnya > 50 % Bangunan b. Sebagian < 50 % Bangunan Milik Pribadi a. Bangunan permanen b. Bangunan Semi permanen c. Bangunan Sementara/ Gubuk Bangunan Lainnya Terkena a. Pagar permanen b. Gorong-gorong c. Teras Semi Permanen Pohon/Tanaman Terkena Sawit Coklat Pinang

Jumlah

62 2 2 42 35 7 42 5 11 26 7 4 2 1 13 18 12 5

WTP WTP (320 M2) WTP WTP WTP WTP (139 m2) (133 m2) (470 m2) WTP (55 m') (18 m') (8 m2) WTP Pohon Pohon Pohon


LAMPIRAN 1.a Daftar WTP yang Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Padangsawah - Simpangempat Kecamatan III Nagari Kabupaten Pasaman Bangunan No. Lokasi Posisi Nama Rsp. Asset Jumlah 1 134+650 Kanan Zulkarnaini Bangunan Warung 12 M2 2 134+660 Kanan Hermansar Bangunan Rumah 16 M2 3 134+850 Kanan Rasnadi Bangunan Bengkel 21 M2 Bangunan Lainnya No. Lokasi Posisi 1 135+150 Kiri

Nama Rsp. Wenardi

Tanaman No. Lokasi 1 134+950

TN

Posisi Kanan

Nama Rsp.

Asset Bangunan Lainnya Teras warung

Jumlah 8 M2

Asset Tanaman Sawit

Jumlah 1 Btg


LAMPIRAN 1.b Tabel Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Padangsawah - Simpangempat Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Bangunan No. Lokasi Posisi Nama Rsp. Asset 1 134+740 Kanan Romi Bangunan Warung 2 137+250 Kanan Asnita Bangunan Warung 3 141+150 Kanan Yusmanidar Bangunan Warung 4 142+550 Kanan Eva Bangunan Warung 5 143+850 Kanan Jusmaili Bangunan Warung 6 143+950 Kanan Rita Bangunan Warung 7 145+350 Kanan Asnita Bangunan Bengkel 8 146+250 Kanan Nasution Bangunan Bengkel 9 146+260 Kanan Sanidar Bangunan Warung 10 146+350 Kanan Basri DT.Bandaro Basa Bangunan Warung 11 146+750 Kanan Lita Bangunan Toko 12 149+150 Kanan Evi Bangunan Warung 13 150+050 Kanan Ena Bangunan Warung 14 154+050 Kiri Wenardi Bangunan Warung 15 154+150 Kiri War Bangunan Warung 16 155+450 Kiri Fredi.S Bangunan Toko 17 156+150 Kanan Mulyati Bangunan Warung 18 156+650 Kiri Elly Bangunan Rumah 19 157+250 Kanan Ida Bangunan Warung 20 157+350 Kanan Nimar Bangunan Garase 21 158+150 Kanan Rusidi Bangunan Warung 22 158+250 Kanan Sari Bangunan Rumah 23 158+550 Kiri Tika Bangunan Warung 24 158+850 Kanan Elin Bangunan Warung 25 158+950 Kanan YEL Bangunan Warung 26 159+450 Kanan Erni Bangunan Warung 27 160+350 Kanan Suar Bangunan Bengkel 28 160+350 Kiri Fredi.S Bangunan Bengkel 29 160+360 Kanan Asnimar Bangunan Garase 30 161+150 Kanan Sumiati Bangunan Warung 31 161+550 Kanan Ernita Bangunan Warung 32 161+950 Kanan Asni Bangunan Warung 33 162+050 Kanan Marliani Bangunan Warung 34 165+050 Kanan Asnimar Bangunan Warung Bangunan Lainnya No. Lokasi Posisi Nama Rsp. 1 139+150 Kiri TN (pagar smk kinali) 2 152+850 Kanan HJ. Endang 3 152+950 Kanan Asgul Tanaman bernilai Ekonomi No. Lokasi Posisi Nama Rsp. 1 136+750 Kanan Baina 2 136+950 Kanan Warna Yusnita 3 137+550 Kiri TN 4 140+850 Kanan Sartini 5 143+950 Kiri Aji Piri 6 152+150 Kanan Nazzarudin 7 152+150 Kanan Yet 8 152+150 Kanan Rena 9 156+550 Kanan Iren 10 160+550 Kanan Juliar 11 160+550 Kiri ISA 12 162+100 Kanan Imel

Jumlah 22 M2 16 M2 18 M2 24 M2 8 M2 6 M2 24 M2 12 M2 18 M2 12 M2 10 M2 18 M2 12 M2 4 M2 4 M2 8 M2 12 M2 8 M2 24 M2 6 M2 21 M2 32 M2 8 M2 24 M2 18 M2 18 M2 12 M2 8 M2 21 M2 21 M2 12 M2 21 M2 24 M2 27 M2

Asset Bangunan Lainnya Pagar Bangunan Lainnya Gorong-gorong Bangunan Lainnya Gorong-gorong

Jumlah 20 M 9M 9M

Asset Tanaman Sawit Tanaman Sawit Tanaman Sawit Tanaman Coklat Tanaman Pinang Tanaman Sawit Tanaman Sawit Tanaman Sawit Tanaman Coklat Tanaman Sawit Tanaman Sawit Tanaman Sawit

Jumlah 4 Btg 1 Btg 2 Btg 6 Btg 5 Btg 2 Btg 2 Btg 1 Btg 6 Btg 2 Btg 1 Btg 2 Btg


LAMPIRAN 1.c Tabel Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Padangsawah - Simpangempat Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Bangunan No. Lokasi Posisi Nama Rsp. Asset 1 165+050 Kanan As Bangunan Warung 2 167+450 Kiri Darwin Bangunan Warung 3 170+250 Kanan Ida Bangunan Bengkel

Jumlah 27 M2 10 M2 36 M2

Bangunan Lainnya No. Lokasi

Jumlah

Posisi

Nama Rsp.

1 2

163+850 170+750

Kiri Kanan

Kelompok mutiara tani Sari Jaminan

3

173+250

Kiri

Jumiati

Asset Bangunan Lainnya Pagar besi beton Bangunan Lainnya Pagar beton Bangunan Lainnya Pagar besi beton

4M 11 M 20 M


LAMPIRAN 1.d Tabel Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Padangsawah - Simpangempat Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Bangunan No. Lokasi Posisi Nama Rsp. Asset 1 284+150 Kiri Buyun Bangunan Rumah 2 284+360 Kiri Amir Bangunan Rumah

Jumlah 60 M2 40 M2


LAMPIRAN 1.e Pedagang K5 Di Pasar Kinali Terkena Yang Pembebasan Proyek Pindah ke lokasi lain yang ditawarkan pemerintah No. Posisi Nama Rsp. Dagangan 1 Berada dalam rumija Amri Jualan Beras 2 Berada dalam rumija Gadur Jualan Kacang Tanah 4 Berada dalam rumija Karani Jualan Kacabng Hijau 3 Berada dalam rolen jalan Hendri Jualan Beras 5 Berada dalam rolen jalan Kodiran Jualan Ayam Pindah ke lokasi lain yang dicari sendiri dekat dari tempat semula No. Posisi Nama Rsp. Dagangan 1 Berada dalam rumija Santi Dewi Jualan Buah 2 Berada dalam rolen jalan Masril Jualan Makanan Sate Tabel Pedagang K5 Di Pasar Tampuruang Terkena Yang Pembebasan Proyek Pindah ke lokasi lain yang ditawarkan pemerintah No. Posisi Nama Rsp. Dagangan 1 Berada dalam rumija Upik Jualan Beras 2 Berada dalam rumija Susanti Jualan Buah Pisang 3 Berada dalam rumija Suparno Jualan Beras 4 Berada dalam rumija Muskarno Jualan Makanan Sate 5 Berada dalam rumija Masita Jualan Makanan Goreng2an 6 Berada dalam rumija Mardiana Jualan Buah2an 7 Berada dalam rumija Defriwati Jualan Makanan Martabak 8 Berada dalam rolen jalan H. Tiar Jualan Beras Pindah ke lokasi lain yang dicari sendiri dekat dari tempat semula No. Posisi Nama Rsp. Dagangan 1 Berada dalam rumija Erni Jualan Makanan Goreng2an 2 Berada dalam rumija Yan Jualan Makanan Sate 3 Berada dalam rolen jalan Yan Hayana Jualan Minuman air buah


Lampiran 2 Format Risalah Konsultasi dan Sosialisasi No A. B C D

Uraian Tempat Rapat Materi Rapat Pihak Pemrakarsa Masyarakat yang Hadir: • Tokoh Masyarakat yang Hadir • Warga • Jumlah Peserta hadir

E

Isu yang di bahas (dapat berupa pertanyaan atau apapun)

F

Tindak Lanjut yang disepakati

Penjelasan


Lampiran 3 Bagan alir Tatacara Penanganan Keluhan Masyarakat PMU WINRIP

Mekanisme penanganan keluhan masyarakat dalam pelaksanaan ganti rugi LARAP Proses

WTP

M O N I T O R I N G

-

Bappeda Kepala Satker P2JJ PPT Tim Monitoring

Investigasi yang dilakukan oleh Bappeda & Satker

Konsultasi dengan WTP

Kesepakatan dengan WTP

Usulan Masyarakat

Implementatsi

Kurang dari 12 hari kerja


Lampiran 4

FORMULIR MONITORING BULANAN PELAKSANAAN LARAP Kabupaten Sub-project

:....................................... : ........................................ : ......................................... Periode Pelaporan : ……………. Aktivitas

Tanggal

Rencana Kerja sesuai LARAP Target

Laporan Kemajuan [1] Kemajuan/ status di lapangan Masalah & rencana tindak lanjut

Catatan

KONSULTASI 1. Kompensasi [2]

Lampirkan: kopi notulensi kesepakatan

2. Penataan Pasar [3]

Lampirkan: kopi jadwal relokasi yang dipublikasikan

IMPLEMENTASI 1. Pembayaran kompensasi - Lahan - Bangunan - Jumlah Rumah - Jumlah Warung - Bangunan Lainnya - Jumlah Teras - Jumlah Pagar - Jumlah Bangunan Lainnya - Tanaman - Jumlah Tanaman sesuai Jenis 2. Penataan Pasar - Jumlah Pedagang K5 yang ditata - Jumlah fasilitas 3. Keluhan atau pengaduan - Jumlah keluhan yang diterima - Jumlah keluhan yang telah diselesaikan

[1] Jika kolom tidak mencukupi, silahkan digunakan lembar kertas tambahan. [2] Konsultasi untuk kompensasi adalah mengenai (i) harga pasar, (ii) jadwal untuk pembayaran kompensasi, dan (iii) kepemilikan aset, besaran dan bentuk kompensasi. [3] Konsultasi untuk Penataan Pasar mengenai (i) jadwal penataan (ii) lokasi penataan, dll.

Lampirkan: kopi tanda terima

Lampirkan: Daftar keluhan yang diajukan Lampirkan:


LAMPIRAN 5





Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat






LAMPIRAN 6





















LAMPIRAN 7


























KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Recommend Documents