KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Disampaikan pada:

PRA-KONSULTASI PROGRAM PENGGUNAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI TAHUN 2015 Palembang, 4-5 November 2014

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

1. Infrastruktur daerah (Provinsi & Kab/Kota) • Irigasi 68% • Jalan 92% • Persampahan & Sanitasi 100% 2. Kondisi pelayanan infrastruktur daerah • Provinsi : 39% Irigasi dalam kondisi baik; 70% jalan dalam kondisi mantap • Kota/Kab : 48% Irigasi dalam kondisi baik; 59% jalan dalam kondisi mantap; cakupan pelayanan air minum 58,05% (target MDG’s 68,87%); sanitasi 57,35 % (target MDG’s 62,41 %) 3. Kapasitas pembiayaan Pemda masih relatif rendah 4. Peran Kemen PU & PR, sbb: • Penyelenggara infrastruktur secara umum (Turbinwas) • Meningkatkan kapasitas Pemda dalam pengelolaan infrastruktur 5. DAK  bagian solusi pendanaan di daerah & meningkatkan kapasitas pemda

2

UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN

PERATURAN MENTERI

KEPUTUSAN MENTERI

a. b. c. d. e. f.

UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/ SPPN UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (dan PP nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN) UU Bidang PU (SDA, Jalan, Bangunan Gedung, Perumahan Permukiman, Persampahan, Jasa Konstruksi) UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

a.

PP Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

a.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 (RPJMN 2010 – 2014) Konsep RPJMN Teknokratik Tahun 2015-2019 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang RKP Tahun 2015

b. c. a. b. a.

Peraturan Menteri PU No. 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur Peraturan Menteri PU No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Keputusan Menteri PU No. 293/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 3

Belanja untuk Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Pusat

Belanja Negara dalam APBN

(Dana Kementerian Negara / Lembaga)

Belanja bagi Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Dana Perimbangan)

Dana Pusat Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah: “bagian dari Dana Perimbangan, yang bersumber dari APBN yang merupakan sistem transfer dari Pemerintah ke Daerah. “ 4

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Infrastruktur (Permen PU No. 15 tahun 2010), adalah: “Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.” 

Daerah tertentu: daerah yang memenuhi Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis



Kegiatan Khusus: sub bidang JALAN, IRIGASI, AIR MINUM & SANITASI





Urusan Daerah: kewenangan Daerah dalam penanganan infrastruktur PU dan Perkim sesuai amanat UU sektor PU & PR, dan PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Prioritas Nasional / Sasaran RPJMN 2015 - 2019, yaitu: 1. Subbidang Irigasi  pencapaian ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk sebesar 20%; pengembangan & pengelolaan jaringan irigasi 10 juta Ha s/d 2019 2. Subbidang Jalan  pencapaian kondisi mantap jalan 100% s/d 2019 3. Subbidang air minum & sanitasi  pencapaian -100 - 0 -100 - s/d 2019

5

1. Membantu daerah tertentu; 2. Mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat; 3. Mendorong percepatan pembangunan daerah; 4. Mencapai sasaran prioritas nasional & SPM bidang PU dan PR. 6

Berdasarkan Perpres No. 43 Tahun 2014 tentang RKP Tahun 2015, terdapat penyederhanaan Bidang DAK (terkait Bidang Infrastruktur) dari 6 (enam) bidang DAK tahun 2014 menjadi 3 (tiga) bidang DAK Tahun 2015.: No.

Bidang DAK TA. 2014

1.

Transportasi Perdesaan

2.

Keselamatan Transportasi Darat

3.

Infrastruktur Jalan

4.

Infrastruktur Irigasi

5.

Infrastruktur Sanitasi

6.

Infrastruktur Air Minum

Bidang DAK TA. 2015 DAK Transportasi DAK Irigasi DAK Air Minum dan Sanitasi

7

Penetapan Program & Kegiatan DAK • Penyampaian usulan kegiatan khusus dari Kemen PU & PR ke Kemenkeu • Trilateral meeting kebijakan • Penetapan kegiatan khusus oleh Menteri PU & PR Penghitungan DAK • Penyampaian surat permintaan data dasar DAK dari Kemen PU kepada daerah • Verifikasi & rapat internal mengenai data index teknis • Penentuan daerah penerima DAK & besaran alokasi berdasarkan KU, KK dan KT Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK • Pembahasan alokasi & pedoman umum penggunaan DAK dengan DPR-RI • Penetapan alokasi & pedoman umum DAK • Penyusunan Juknis penggunaan DAK • Sosialisasi Juknis DAK kepada daerah penerima DAK (bulan November)

9

NO.

URAIAN KEGIATAN

JANUARI I

II

III

FEBRUARI IV

I

II

III

MARET IV

I

II

III

APRIL IV

I

II

III

MEI IV

I

II

III

JUNI IV

I

II

III

JULI IV

I

II

III

AGUSTUS IV

I

II

III

SEPTEMBER IV

I

II

III

IV

OKTOBER I

II

III

NOPEMBER IV

I

II

III

DESEMBER

IV

1 Penyampaian Usulan Kebutuhan Pendanaan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2015 2 Penyampaian Laporan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2014 3 Rapat Koordinasi DAK - Evaluasi Pelaksanaan DAK 20124 - Evaluasi Kebijakan 2014 - Usulan Kebutuhan DAK 2015 4 Identifikasi Indikator Teknis dalam rangka Revisi Form Data Dasar Teknis DAK Bidang Infrastruktur 5 Rapat Internal Persiapan Trilateral Meeting DAK Tahun 2015 6 Trilateral Meeting Kebijakan DAK 2015 dalam rangka persiapan RKP 2015 7 Penyampaian Surat Permintaan Data Dasar DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2014 8 Pengumpulan, updating dan verifikasi Data Dasar Teknis DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2014 9 Kunjungan lapangan dalam rangka pengumpulan data primer (data teknis DAK dan data harga satuan) 10 Rapat Koordinasi Persiapan Pengalokasian DAK dalam rangka Pembahasan APBN 2015 oleh Kemenkeu 11 Rapat Internal Finalisasi Data Dasar Teknis dan Indeks Teknis DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2015 12 Penyampaian Data dan Indeks Teknis DAK Bidang Infrastruktur kepada Kemenkeu 13 Rapat Simulasi Alokasi DAK Bidang Infrastruktur TA 2015 14 Pembahasan Kebijakan dan Alokasi DAK 2014 dengan DPR RI 15 Penetapan Alokasi DAK 2015 16 Persiapan Penyelenggaraan Sosialisasi DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2015 17 Penyelenggaraan Sosialisasi DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2015

10

I

II

III

IV

Peran Kemen PU & PR (PP No. 55/2005) mencakup:  Mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai oleh DAK (Subbidang Jalan, Irigasi, Air Minum & Sanitasi)  Menyusun & menyampaikan kriteria teknis untuk pengalokasian & penggunaan dana DAK  Menyusun & menetapkan Juknis Penggunaan DAK  Melakukan pemantauan & evaluasi terhadap pemanfaatan & teknis  Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK 11

1. Penentuan daerah penerima DAK a) Kriteria Umum (KU)  Kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional (IFN) b) Kriteria Khusus (KK)  Wilayah Papua & Papua Barat  Daerah Tertinggal , Daerah Perbatasan, dan Daerah Pesisir dan/atau Kepulauan c) Kriteria Teknis (KT) Pembobotan KU, KK, KT dalam penentuan daerah penerima DAK, sbb: a) Untuk menghitung IFW = IFN : IKW 50% : 50% b) Untuk menghitung IFWT = IFW : IT 50% : 50% 2. Penentuan besaran DAK Menggunakan KU, KK, KT dengan pembobotan, sbb: a) Untuk menghitung IFW b) Untuk menghitung IFWT

= IFN : IKW = IFW : IT

50% : 50% 20% : 80%

5

Penentuan Daerah

KRITERIA UMUM Kemampuan Keuangan Daerah IFN<1

YES

IFN>1

NO

KRITERIA KHUSUS Peraturan Perundangan (OTSUS PAPUA)

Indikator Kebutuhan Teknis

NO

YES

KKD TINGGI

NO

Indeks Teknis IT = f(indikator teknis)

YES

Karakteristik Wilayah (IKW)

INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS IFWT = f(0,5 IFW + 0,5 IT)

IFWT>1

1.Tertinggal 2.Perbatasan 3.Pesisir

YES

INDEKS FISKAL & WILAYAH

IFW = f(0,5 IFN-1 + 0,5 IKW)

IFW>1

IFWT<1

NO

IFW<1

NO

YES

LAYAK Penentuan Besaran

KRITERIA TEKNIS

IT<0 INDEKS TEKNIS IT = f (Indikator Teknis) NO IT>0 YES INDEKS FISKAL WILAYAH TEKNIS (IFWT) = f (0,5 IFW + 0,5 IT))

TIDAK DAERAH TIDAK LAYAK UNTUK BIDANG TERTENTU

BOBOT DAK (BD) = IFWT * IKK ALOKASI DAK per BIDANG (ADB) = (BD) * PAGU per BIDANG

Alokasi DAK untuk Daerah (AD) = (ADB1)+(ADB2)+…+(ADBn)

6

 DAK Tambahan merupakan kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk mendukung pembangunan daerah tertentu dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) relatif rendah (mengacu Permen PU Nomor: 15/PRT/M/2010)  Penentuan daerah penerima & besaran alokasi DAK Tambahan, sbb: 1) Seluruh daerah tertinggal dan/atau daerah perbatasan dengan negara (indeks KT memenuhi syarat & KKD rendah) 2) Besaran alokasi DAK Tambahan berdasarkan indeks KU, KK, & KT dengan menggunakan pembobotan IFW : IT sebesar 20 : 80.  Penentuan daerah tertinggal dan/atau daerah perbatasan menggunakan data dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) 8

(dalam Rp. Triliun)

11.7 **)

12.0 10.1 *)

10.0 8.2 *)

8.0 6.0 4.0 2.0

6.8 **)

6.3

6.1

6.1 *)

5.4 *)

4.5 4.0

3.9 2.8 1.3 0.4 0.4

1.0 0.40.4

1.3

0.5 0.5

2.3 *)

1.6

0.6 0.6

0.9 *) 0.8 *)

2.4 **)

1.4 **) 1.1 **)

2010

JALAN

2011

IRIGASI

2012

AIR MINUM

2013

SANITASI

2014

TOTAL

2015

Catatan : *): Termasuk alokasi untuk kebijakan afirmatif DAK bagi daerah tertinggal **): Termasuk alokasi untuk kebijakan afirmatif DAK bagi daerah tertinggal dan kawasan perbatasan

15

(dalam Rp. milyar) No.

Bidang/Subbidang

1.

Jalan

2.

Jalan Provinsi Jalan Kabupaten/Kota Irigasi

3.

Irigasi Provinsi Irigasi Kabupaten/Kota Air Minum dan Sanitasi Air Minum Sanitasi TOTAL

TA. 2014 Reguler

Tambahan

4,414

1.691

118,073

23,614

6,268

19,851

3,963

940

662

Usulan TA. 2015 *)

Alokasi TA. 2015

Kebutuhan Ideal

Reguler

Tambahan

564 Usulan TA.

2015 merupakan 20% dari 564 perkiraan kebutuhan 496 penanganan per tahun

3.752

1.691

98,257

19,651

5,328

1,655

634

57,990

11,598

1,881

16,165

3,233

508

41,824

8,365

1,373

496

1,941

512

496 1.158

634

Ket.

640

245

20,961

4,192

1,068

282

600

230

18,256

3,651

873

230

7,309

2,800

215,280

43,055

10,091

1,572

Ket: *) Berdasarkan Surat Sekjen Kementerian PU kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor: KU.01.03-Sj/163, tanggal 22 Mei 2014, perihal Penyampaian Data Usulan Kebutuhan Alokasi, Program/Kegiatan, dan Kriteria Teknis DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2015.

16

SUBBIDANG IRIGASI

17

Arah Kebijakan

• Mendukung pemenuhan Prioritas Nasional yang terkait dengan Ketahanan Pangan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Pembagian kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi tersebut sangat sejalan dengan desentralisasi pemerintahan yang sedang dan terus ditingkatkan.

Ruang Lingkup

• Pelaksanaan DAK Irigasi TA 2015 difokuskan kepada rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dalam kondisi rusak. • Pemanfaatan DAK Bidang Irigasi TA 2015 untuk kegiatan peningkatan/pembangunan jaringan irigasi/rawa dapat dilakukan dengan tetap memprioritaskan perbaikan jaringan existing yang dalam kondisi rusak. • Sementara untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi/rawa wajib disediakan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) oleh masing-masing penerima DAK Irigasi TA 2015.

Sasaran

• Mengingat sebesar 55% (2.7 juta Ha) Daerah Irigasi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kondisi rusak, sasaran DAK Bidang Irigasi Tahun 2015 adalah perbaikan dan peningkatan kinerja layanan irigasi pada 511 ribu Ha Daerah Irigasi / sebesar 18,9% dari Daerah Irigasi yang rusak. • Dalam kurun waktu pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun, sasaran s/d 2019 adalah meningkatnya kualitas layanan irigasi pada 2,55 juta Ha Daerah Irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi & Kabupaten/Kota.

Ket: Arah Kebijakan, Ruang Lingkup, dan Sasaran mengacu pada RKP Tahun 2015

12

ITi = 35% Idi + 25% Ikdi + 10% Iip + 10% Ipd + 20% Ipl Notasi

Uraian

ITi

Indeks Teknis Irigasi

Idi

Indeks Luas Daerah Irigasi

Merupakan indeks luas daerah irigasi proporsional menurut luas kondisi daerah irigasi (Data Luas DI berdasarkan Kepmen PU No. 293 tahun 2014 tentang Penetapan Luas Daerah Irigasi).

Ikdi

Indeks Kondisi Daerah Irigasi

Merupakan indeks kondisi daerah irigasi proposional menurut persentase kerusakan.

IIP

Indeks Pertanaman

Merupakan perbandingan luas tanam padi dalam satu tahun di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total luas lahan untuk tanam padi di provinsi/kabupaten/kota. Untuk IP: > 1,5 = 10%; IP: 1 – 1,5 = 7,5%; dan IP: <1 = 5%.

Indeks Kepedulian

Terdiri dari Pemenuhan dana O&P: 2%; Perda Irigasi: 2%; RPIJM (Usulan DAK): 2%; Komisi Irigasi: 2%; dan Tim Koordinasi: 2%.

Ipd Ipl

Indeks Pelaporan

Keterangan

Merupakan perbandingan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Irigasi TA. 2013 pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Irigasi TA. 2013 secara nasional. 13

SUBBIDANG JALAN

20

1. Mendukung pembangunan daerah dalam rangka mendanai kegiatan transportasi yang mendukung aksesibilitas termasuk pemeliharaan berkala, peningkatan & pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan poros desa beserta fasilitas perlengkapan keselamatan yang telah menjadi urusan daerah, dan pengembangan angkutan wilayah. 2. Mempertahankan dan meningkatkan pelayanan transportasi dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi (termasuk antara lain keselamatan bagi pengguna transportasi jalan provinsi dan kabupaten/kota guna menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20% pada akhir tahun 2015). 4. Mendukung pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis dan diprioritaskan pada pusat-pusat pertumbuhan seperti wilayah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Perhatian Investasi (KPI), serta daerah tertinggal, dan wilayah perbatasan. 5. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Ket: Arah Kebijakan mengacu pada RKP Tahun 2015

14

Ruang Lingkup

• Pembangunan, pemeliharaan berkala, dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan pada jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.

• Untuk membantu pencapaian target kondisi mantap jalan Propinsi sebesar 75% & Jalan Kab/Kota sebesar 60% pada akhir 2019.

Sasaran

• Mendukung penanganan jalan daerah yang mencapai panjang sekitar 432.000 Km melalui kegiatan pemeliharaan berkala, peningkatan kapasitas dan pembangunan jalan dan jembatan. • Membuka keterisolasian aksesibilitas di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; serta menghubungkan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan dengan pusat-pusat pertumbuhan dan penyediaan sarana transportasi.

Ket: Ruang Lingkup mengacu pada RKP Tahun 2015

15

ITj = 25% Ipj + 25% Ikj + 10% Ilw + 10% Ijp + 10% Ipd + 20% Ipl Notasi

Uraian

Keterangan

ITj

Indeks Teknis Jalan

Ipj

Indeks Panjang Jalan

Ikj

Indeks Kondisi Jalan

Ilw

Indeks Luas Wilayah

Ijp

Indeks Jumlah Penduduk

Merupakan perbandingan jumlah penduduk di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah penduduk secara nasional.

Indeks Kepedulian

Merupakan perbandingan prosentase pendanaan sektor jalan diluar DAK dalam anggaran pembangunan APBD provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total prosentase pendanaan sektor jalan diluar DAK secara nasional.

Indeks Pelaporan

Merupakan perbandingan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Jalan TA. 2013 pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Jalan TA. 2013 secara nasional.

Ipd

Ipl

Merupakan perbandingan panjang jalan di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap seluruh panjang jalan provinsi/kabupaten/kota. Merupakan perbandingan panjang jalan dalam kondisi tidak mantap di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total panjang jalan provinsi/kabupaten/kota dalam kondisi tidak mantap secara nasional. Merupakan perbandingan luas wilayah di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total luas wilayah secara nasional.

16

SUBBIDANG AIR MINUM

24

Arah Kebijakan

• Mendukung peningkatan cakupan pelayanan air minum untuk pencapaian Akses Air Minum Nasional 100% pada Tahun 2019 dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan air minum.

Ruang Lingkup

• Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban Pemkab/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yang sebagian dibiayai oleh sumber dana APBN. • Perluasan & peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan. • Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan. • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaaan pada desa-desa miskin/rawan air serta terpencil & tertinggal dengan sumber air baku yang relatif mudah/dekat

Sasaran

• Sasaran Tahun 2015: Meningkatnya pelayanan air minum perpipaan melalui penambahan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 1.396.000 unit. • Sasaran Jangka Menengah (2015-2017): Meningkatnya pelayanan air minum layak melalui penambahan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 4.188.000 unit.


17

ITam = 30% Icam + 35% Imbr + 15% Iic + 20% Ipl Notasi

Uraian

ITam

Indeks Teknis Air Minum

Icam

Indeks Ketercakupan Masyarakat Belum Terlayani

Imbr

Indeks Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Iic

Indeks Idle Capacity

Ipl

Indeks Pelaporan

Keterangan Merupakan perbandingan prosentase jumlah penduduk yang belum terfasilitasi air minum melalui PDAM/Pamsimas pada kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total prosentase jumlah penduduk yang belum terfasilitasi air minum melalui PDAM/Pamsimas secara nasional. Merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total jumlah penduduk miskin kabupaten/kota secara nasional. Merupakan perbandingan antara jumlah idle capacity total kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah total kapasitas produksi secara nasional. Merupakan perbandingan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Air Minum TA. 2013 pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Air Minum TA. 2013 secara nasional. 18

SUBBIDANG SANITASI

27

Arah Kebijakan

• Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah, yang berupa sarana komunal berbasis masyarakat atau penambahan sambungan rumah terhadap sistem terpusat untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki sistem terpusat skala kota maupun skala kawasan. Bila suatu desa/kelurahan sudah ODF/SBS (Stop BAB Sembarangan) opsi persampahan dapat dipilih. • Didasarkan kepada kesiapan daerah dalam melaksanakan pembangunan sanitasinya.

Ruang Lingkup

• Sub-bidang air limbah: pembangunan / pengembangan prasarana dan sarana air limbah skala lingkungan/kawasan atau mendukung skala kota; Bagi Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai sistem pengolahan air limbah terpusat, dapat memanfaatkan DAK Bidang Sanitasi untuk peningkatan akses melalui SR (unit cost = Rp 3,5 juta/SR). • Sub-bidang persampahan: pembangunan dan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle) di tingkat komunal/kawasan yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah di tingkat kota.

Sasaran

• Sasaran Tahun 2015: Meningkatnya pelayanan sanitasi melalui Sanimas dan prasarana persampahan (3R) bagi 834.200 jiwa penduduk. • Sasaran Jangka Menengah (2015-2017): Meningkatnya pelayanan sanitasi melalui Sanimas dan prasarana persampahan (3R) bagi 3.036.500 jiwa penduduk.


19

IT s = Kps ∙ (70% I cas + 10% Irs + 20% Ipl) Notasi ITs

Uraian Indeks Teknis Sanitasi

Keterangan

Kps

Koefisien Program Sanitasi

Icas

Indeks Cakupan Pelayanan Sanitasi

Kps = 1 (bila sudah ikut program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)), Kps = 0,75 (bila sudah ikut PPSP dan telah menyusun buku putih dan Strategi Sanitasi Kota (SSK)) Kps = 0,5 (bila sudah ikut PPSP dan sedang menyusun buku putih dan SSK) Kps = 0,25 (belum ikut PPSP). Merupakan persentase jumlah rumah tangga yang belum terfasilitasi sarana dan prasarana sanitasi di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Irs

Indeks Rawan Sanitasi

Merupakan kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rawan sanitasi.

Indeks Pelaporan

Merupakan perbandingan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Sanitasi TA. 2013 pada kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Sanitasi TA. 2013 secara nasional. 20

Ipl

1. Akolasi DAK harus didasarkan kepada program (kecenderungan selama ini ditentukan berdasar celah fiskal), dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Infrastruktur PU (Jalan, Irigasi, Air Minum, dan Sanitasi) 2. Program & kegiatan tersebut dituangkan dalam Rencana Definitif (RD) yang menjadi dasar untuk menyusun DIPA Daerah 3. Besaran alokasi DAK akan ditingkatkan sesuai kebutuhan program 4. Penyesuaian mekanisme penyaluran dana kembali ke pola Belanja Daerah (bukan Transfer Daerah), sehingga penyaluran dana hanya dilakukan setelah ada progres kegiatan yang telah diverifikasi 5. Penyesuaian mekanisme Perencanaan & Pemrograman, dengan meningkatkan peran Pusat (K/L), sehingga penetapan Paket Kegiatan lebih sesuai dengan Prioritas dan lebih efektif 6. Peningkatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan 30 Kegiatan yang dibiayai DAK dengan mengoptimalkan peran K/L dan

Kelebihan • Payung hukum di tataran UU sudah ada, tinggal penyesuaian di tingkat PP dan Peraturan Menteri Keuangan(PMK) • Koordinasi antara Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, dan K/L relatif sudah terbangun, dan daerah juga relatif sudah mulai mengetahui terkait usulan perubahan • Mekanisme pengalokasian sudah dikenal & lebih transparan • Kementerian PU telah menyiapkan sistem monitoring DAK (e-monitoring DAK) yang merupakan alat bantu manajemen dalam pengendalian penyelenggaraan DAK Kendala • Status dana DAK merupakan dana APBD sepenuhnya (keterbatasan dalam pengawasan) • Memerlukan upaya yang cukup besar dari K/L maupun Provinsi untuk meningkatkan Turbinwasdal penyelenggaraan DAK pola baru • Perlu adanya kejelasan manajemen aset Sistem Akuntansi Keuangan-Barang Milik 31 Negara (SAK BMN)

■ ■ ■

■

■ ■

Peningkatan sistem perencanaan DAK mengacu pada dokumen RPIJM Perlu dilakukan mapping dan penyempurnaan database Perlu penajaman & penyempurnaan KT, secara terus menerus agar lebih tepat sasaran Mengintensifkan pembinaan teknis untuk peningkatan kelembagaan pemerintah daerah Mengintensifkan pendampingan dalam penerapan SPM Bidang PU & PR Peningkatan manajemen DAK, yaitu: • Mekanisme penentuan program/kegiatan • Mekanisme pemantauan, monitoring, dan evaluasi (e-Mon DAK) • Memperkuat fungsi pembinaan pemerintah (Balai Jalan, Balai Sungai, dan Satker Randal) • Memperkuat fungsi Pemerintah Provinsi (Bappeda dan Dinas terkait) • Mekanisme audit yang lebih optimal (optimalisasi fungsi pengawasan) • Mekanisme pemberian insentif & disinsentif 32 • Meningkatkan monitoring fungsi & manfaat

1. Kementerian PU akan terus mendorong untuk konsisten pada tujuan percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional 2. Kementerian PU bersama Komisi V DPR RI akan lebih mempertajam kriteria teknis, meningkatkan akurasi data yang ada, dan mengoptimalkan monev, sehingga penyelenggaraan DAK ke depan dapat lebih efektif, efisien, akuntabel, dan adil 3. Peran, wewenang, dan tanggung jawab K/L diperjelas, dan peran Pemerintah Provinsi dalam koordinasi, pembinaan, & pengendalian penyelenggaraan DAK ditingkatkan/diperkuat 33

Perencanaan Program dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Secara Elektronik

PALEMBANG 4 NOVEMBER 2014

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Planning RENSTRA

(5 Th)

SIKLUS PELAKSANAAN PROGRAM

Budgeting RENJA/RKAKL

(1 Th) 2

MONITORING DAN EVALUASI

Cara Pemantauan: •Kunjungan Lapangan •Pemantauan Secara Elektronik

Cara Evaluasi: •Evaluasi Sendiri (Self Evaluation) •Evaluasi Pihak Lain (Pusat) 3

FOKUS MONITORING DAN EVALUASI - Kesesuaian Program - Perubahan Pagu dan Target Capaian - Proses Pengadaan Barang dan Jasa - Progres Pelaksanaan - Deviasi (Rencana vs Realisasi) - Permasalahan dan upaya penyelesaian Dibutuhkan Data dan Informasi Kekinian (Up to date) Kelengkapan Akurasi 4

PEMANTAUAN TEKNIS DAK (SEB 3 Menteri) A. Tujuan Pemantauan Teknis DAK : 1. Memastikan pelaksanaan tepat waktu dan sasaran 2. Mengidentifikasi permasalahan dan perbaikannya

B. Lingkup Pemantauan Aspek Teknis : 1. Kesesuaian kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2. Kesesuaian Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dengan Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan 3. Realisasi dan Rencana, baik fisik maupun keuangan

C. Tata Cara Pemantauan : 1. Mereview Laporan (triwulanan) 2. Kunjungan Lapangan (Juli – Oktober) 3. Forum Koordinasi (April – November) 5

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi (Permen PU No. 15/2010) MENTERI cq. Sekretaris Jenderal Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja (Semesteran)

Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja (Semesteran)

Tim Koordinasi Kementerian Tim Teknis Sb Irigasi

Tim Teknis Sb Jalan

Tim Teknis Sb Air Minum

Tim Teknis Sb Sanitasi

GUBERNUR Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja (Semesteran) Tim Koordinasi Provinsi Bappeda

Balai/Satker Pusat

Dinas Teknis

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

SKPD sub Provinsi SKPD bidang SKPD sub bidang

BUPATI/WALIKOTA Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja (Semesteran)

Tim Koordinasi Kab/Kota Bappeda

Dinas Teknis

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja SKPD sub Kab/Kota SKPD bidang SKPD sub bidang

6

PELAPORAN DAK (PP 55/2005 Tentang Dana Perimbangan) Pasal 63 1. Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada : a. Menteri Keuangan; b. Menteri Teknis; dan c. Menteri Dalam Negeri . 2. Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. 3. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila Daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 4. Menteri Teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri. 7

JENIS PELAPORAN DAK • SEB 3 Menteri (Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri) 1. Laporan triwulanan (Form I dan Form II) 2. Laporan penyerapan DAK (Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan) 3. Laporan Akhir Tahun

• Permen PU No. 15/2010 1. Form KDU-1 : Data Umum; 2. Form KDU-2 : Data Sumber Pendanaan; 3. Form DD-1 & Form DD-2 : Data dasar dan kondisi Sub bidang Jalan Form DD-3 : Data dasar dan kondisi sub bidang irigasi Form DD-4 : Data dasar dan kondisi sub bidang Air Minum; Form DD-5 : Data dasar Prasarana Sanitasi 4. Form Peta : Peta lokasi kegiatan per sub bidang; 5. Form P-1 : Pemantauan Kesesuaian Program; 6. Form P-2 : Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan; 7. Form PDU-1 : Data Umum Provinsi; 8. Form PDU-2 : Data Sumber Pendanaan; 9. Form PEV-1 : Peningkatan Kinerja Bidang Infrastruktur; 10. Form PEV-2 : Dampak dan Manfaat; 8

MEKANISME PELAPORAN (Permen PU No. 15/2010) MENTERI c.q. Sekretaris Jenderal 14 hari kerja

Direktorat Jenderal terkait

GUBERNUR c.q. Kepala Bappeda

10 hari kerja

10 hari kerja

10 hari kerja

Kepala Balai/ Satker Terkait

Tembusan

BUPATI/WALIKOTA c.q. Kepala Bappeda

Kepala SKPD Provinsi Sub Bidang Tembusan 5 hari kerja

Kepala SKPD Kab/Kota Sub Bidang 9

e-Planning RENSTRA

(5 Th)

Green Development

10

MEKANISME PELAPORAN ONLINE (Permen PU No. 15/2010) • Mekanisme Pelaporan DAK On-Line -

Pelaporan DAK On Line melalui http://emonitoring.pu.go.id SKPD melakukan registrasi DAK SKPD mengunduh format laporan SKPD mengirimkan laporan Laporan dapat dikirimkan setiap saat apabila ada perubahan data dan informasi

• Manfaat - Sarana komunikasi Pusat dan Daerah - Tempat penyimpanan data - Pengecekan silang hasil pengiriman

Sistem Pemantauan DAK Secara Elektronik (e-MonDAK) Dasar Pemikiran o Menstandarkan kodefisikasi dan nama untuk program dan kegiatan (sesuai Permen PU 15/2010) o Memudahkan dalam mendapatkan data yang akurat karena data terkumpul di satu server yang sama o Memudahkan pengendalian pelaksanaan o Mendapatkan data yang akurat untuk kepentingan perencanaan dan pemrograman:  Estimasi awal alokasi DAK Infrastruktur per sub bidang  Estimasi awal alokasi DAK Infrastruktur per provinsi  Tingkat Signifikansi dana dibandingkan dengan kondisi dan manfaat infrastruktur per provinsi per kabupaten/kota

o Memudahkan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran DAK Bidang Infrastruktur  Penggunaan dana dengan output/kondisi infrastruktur dan outcome/hari  Kemampuan SKPD dalam penyusunan rencana, program dan pelaksanaan  Tingkat Kepatuhan Pelaporan 12

SISTEM PEMANTAUAN DAK SECARA ELEKTRONIK

(e-MonDAK)

MANFAAT Dapat diakses oleh semua stakeholder Memotong rantai birokrasi Mendapatkan data progres secara realtime dan konsisten Mempercepat proses kompilasi untuk pengambilan keputusan Sebagai alat konsolidasi data antar Kementerian/Lembaga Sebagai bahan rapat pimpinan secara periodik Memberikan informasi untuk tindak turun tangan pimpinan atas permasalahan yang terjadi o SKPD dapat langsung melakukan check dan cross check atas laporan yang dikirim o Memudahkan pengguna (SKPD) dalam menyusun dan membuat laporan (tinggal dicetak/tidak dibuat manual) o o o o o o o

13

SKEMA PEMANTAUAN DAN EVALUASI SECARA ONLINE MENTERI

- Jalan (Ditjen Bina Marga)

ESELON I

- Irigasi (Ditjen SDA)

Pelaporan

- Air Minum (Ditjen Cipta Karya) - Sanitasi (Ditjen Cipta Karya) GUBERNUR

SKPD PROVINSI BIDANG JALAN

BUPATI / WALIKOTA

SKPD PROVINSI BIDANG IRIGASI SKPD PROVINSI BIDANG AIR MINUM SKPD PROVINSI BIDANG SANITASI

SKPD KAB/KOTA BIDANG JALAN SKPD KAB/KOTA BIDANG IRIGASI SKPD KAB/KOTA BIDANG AIR MINUM SKPD KAB/KOTA BIDANG SANITASI

Pemantauan dan Evaluasi

Bidang Infrastruktur :

SKEMA PELAPORAN SECARA ONLINE SETJEN Cq. BPKLN

DIT Penanggung Jawab

SKPD Pemaketan di aplikasi eMon DAK (Offline)

Menyiapkan Laporan Per Subbidang

Melakukan Tindak Turun Tangan dan melaporkan

Menyiapkan Laporan Bidang Infrastruktur

Input Data (Offline) : - Progres Keuangan - Progres Fisik - Penyerapan Tenage Kerja - Permasalahan

Ada Ada Masalah

Tdk

OK Verifi kasi Tdk

e-Monitoring Online

Tdk

Verifi kasi

OK Backup (Laporan Online)

Cetak (Laporan Terulis)

ALUR INPUTING & PENGIRIMAN DATA e-MONITORING DAK MENPU MENKEU

e-MONITORING ONLINE

MENDAGRI BAPPENAS BPK

SERVER e-MONITORING

GUBERNUR cq Ka Bappeda BUPATI / WALIKOTA cq Ka Bappeda

SKPD

SKPD

SKPD 16

e-Monitoring DAK

Monitoring Pelaksanaan dan Usulan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur

17

PERKEMBANGAN APLIKASI DAK e-Monitoring VERSI 2 Tahun 2012

e-Monitoring VERSI 1 Tahun 2011




18

POTRET PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

PROGRES PELAKSANAAN DAK TA. 2014 STATUS : 3 NOP 2014 : 12:00 WIB

Kode

Sub Bidang

Pagu Dokumen (Rp Ribu) Dana DAK

Pagu e-Monitoring (Rp Ribu) Dana DAK Pendamping

Realisasi (Rp Ribu) Total

Dana DAK

Pendampin g

Progres(%) Total

Keu

Fis

01

Jalan

6.105.760.000 5.982.216.297 683.511.742 6.665.719.639 2.279.346.384 246.300.858 2.525.727.222

37,20

55,78

02

Irigasi

2.288.960.000 2.206.413.540 190.374.420 2.396.715.947 872.959.220 75.977.126 948.936.346

38,27

58,84

03

Air Minum

885.320.000 831.272.370

85.537.575

916.896.423 208.623.987 20.756.971 229.411.788

23,63

35,50

04

Sanitasi

829.260.000 734.652.643

63.248.917

797.608.781 261.559.766 21.496.043 283.055.808

31,71

30,01

10.109.300.000 9.754.554.849 1.022.672.655 10.776.940.789 3.622.489.356 364.530.998 3.987.131.164

35,82

52,63

TOTAL INFRASTRUKTUR

TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN DAK TA 2014 STATUS : 3 NOP 2014 : 12:00 WIB

Kode 01

02

03

04

Sub Bidang

Penerima Satker

PAGU (Rp Ribu)

Melapor Satker

PAGU (Rp Ribu)

Melapor Realisasi Satker

PAGU (Rp Ribu)

Persentasi Lapor

Real

Jalan

473

4.414.630.000

397

3.699.800.440

370

3.491.672.920 83.81

79.09

WILAYAH BARAT

247

2.169.185.140

242

2.139.637.710

223

1.995.736.740 98.64

92.00

WILAYAH T IMUR

226

2.245.444.860

155

1.560.162.730

147

1.495.936.180 69.48

66.62

Irigasi

417

1.654.980.000

392

1.603.715.810

292

1.267.150.920 96.90

76.57

WILAYAH BARAT

213

857.229.540

209

851.033.200

154

661.872.470 99.28

77.21

WILAYAH T IMUR

204

797.750.460

183

752.682.610

138

605.278.450 94.35

75.87

Air Minum

444

640.110.000

404

583.196.510

228

324.486.200 91.11

50.69

WILAYAH BARAT

239

385.981.380

223

360.257.590

128

202.064.920 93.34

52.35

WILAYAH T IMUR

205

254.128.620

181

222.938.920

100

122.421.280 87.73

48.17

Sanitasi

431

599.580.000

378

523.461.660

236

330.995.970 87.30

55.20

WILAYAH BARAT

221

314.769.020

207

296.307.240

132

192.438.800 94.13

61.14

WILAYAH T IMUR

210

284.810.980

171

227.154.420

104

138.557.170 79.76

48.65

TOTAL INFRASTRUKTUR

1.765

TOTAL WILAYAH BARAT TOTAL WILAYAH TIMUR

7.309.300.000 1.571

6.410.174.420 1.126

5.414.306.010 87.70

74.07

920

3.727.165.080

881

3.647.235.740

637

3.052.112.930 97.86

81.89

845

3.582.134.920

690

2.762.938.680

489

2.362.193.080 77.13

65.94

URK DAK 2015 STATUS : 3 NOP 2014 : 12:00 WIB

PAGU DOKUMEN DAK NO. SUB BIDANG

USULAN RENCANA KEGIATAN

TERVERIFIKASI

TERVERIFIKASI

PROPINSI

SATMINKAL

JML

Reguler

Tambahan

Total

JML

DAK

PENDAMPING

TOTAL

JML

DAK

PENDAMPING

TOTAL

JML

DAK

PENDAMPING

TOTAL

SKPD

(Rp)

(Rp)

(Rp)

SKPD

(Rp)

(Rp)

(Rp)

SKPD

(Rp)

(Rp)

(Rp)

SKPD

(Rp)

(Rp)

(Rp)

01. JALAN

461 6.268.483.800 564.401.000 6.832.884.800 312 4.805.038.025 614.656.330 5.419.694.356 215 3.145.253.450 367.440.608 3.512.694.058 199 2.958.778.180 349.029.059 3.307.807.239

02. IRIGASI

416 1.881.840.000 496.405.000 2.378.245.000 298 2.047.378.263 199.770.272 2.247.173.535 119 687.509.640

57.355.225 744.864.865 85

478.405.400

42.900.309 521.305.709

03. AIR MINUM

453 1.067.737.000 281.655.000 1.349.392.000 196 643.936.444

68.477.681 711.892.058 149 426.560.297

45.362.422 471.400.653 119 323.710.360

31.374.255 354.562.549

04. SANITASI

420

47.512.426 602.663.005 155 440.143.370

36.967.373 477.110.743 98

21.820.693 275.211.443

TOTAL

873.603.000 230.444.000 1.104.047.000 192 555.150.579

253.390.750

1.750 10.091.663.800 1.572.905.000 11.664.568.800 998 8.051.503.312 930.416.708 8.981.422.954 638 4.699.466.757 507.125.627 5.206.070.318 501 4.014.284.690 445.124.317 4.458.886.941

JABARAN SIKLUS PELAKSANAAN PROGRAM DAK Planning/ Program ming

URK

Budgeting

Implementing

RK

PAKET

URK ( Usulan Rencana Kegiatan ) adalah Stock Program Infrastruktur yang perlu ditangani RK (Rencana Kegiatan) adalah Program Prioritas yang ditetapkan penanganannya pada tahun berjalan Paket adalah Bentuk pelaksanaan rencana kegiatan yang lebih rinci secara teknis dan anggaran.

SKEMA VERIFIKASI URK dan REVISI RK DAK

SKPD

BALAI/P2JN/ Satker AM & PLP Provinsi

Input URK di aplikasi eMon DAK (Offline)

No

No

Verifikasi I (Manual)

Tentukan URK menjadi RK di aplikasi eMon DAK (Offline)

Yes

Cetak RK di aplikasi eMonDAK (Offline)

Paraf

Backup data di aplikasi eMonDAK (Offline)

Submit OK (Online)

Download Data Backup RK DAK (Online) Restore Data Backup RK DAK di aplikasi eMonDAK (Offline) Revisi (Offline) Pemaketan di aplikasi eMon DAK (Offline)

Verifikasi II (Manual) Yes

Tanda Tangan

Kirim backup data ke website eMonitoring (Online)

Yes

DIT Penanggung Jawab

No

Submit OK (Online)

VERIFIKASI I RK : PROPINSI (TEKNIS) 1. 2. 3. 4.

Kesesuaian Pagu Dak 2014 Kesesuaian Arahan Petunjuk Teknis Tidak Tumpang Tindih (Overlapping ) Dengan Penanganan Provinsi Atau Pusat Prioritas :

Balai /P2JN membubuhkan paraf pada lembar Rencana Kegiatan (RK) yang telah dikonfirmasi/verifikasi

VERIFIKASI 2 RK : DIREKTORAT

Direktorat Teknis menandatangani lembar Rencana Kegiatan (RK) yang telah dikonfirmasi/verifikasi dan telah di paraf oleh Balai/P2JN

ARAH PENGEMBANGAN APLIKASI KEDEPAN Pengembangan yang telah dilakukan  eMon DAK telah digunakan untuk proses Perencanaan Kegiatan (RK) sebagai alat bantu verifikasi

Arah Pengembangan Kedepan  Sistem Pemantauan secara elektronik DAK akan diintegrasikan dengan Sistem Pemantauan SPM

Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Permen PU No 01/PRT/M/2014 :  Standar Pelayanan Minimum adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasr bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal  Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan 27

HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN 1. Proses Verifikasi:  Masih ada Petugas/Operator dan Verifikator yang belum memahami proses Verifikasi secara Online termasuk proses Revisi RK. 2. Pelaporan:  Tingkat Kepatuhan Pelaporan Progres belum optimal  Sering Ganti Petugas/Operator eMonitoring DAK  Tidak Mengikuti Perkembangan Aplikasi DAK

Terima Kasih

29

MAKASSAR, 28 – 29 OKTOBER 2014

PRA KONSULTASI PROGRAM

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI TA 2015 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA D I R E K TO R AT P E N G E M B A N G A N A I R M I N U M

OUTLINE Arah Kebijakan DAK TA .2015 Evaluasi Pelaksanaan DAK TA. 2014 Data Dasar DAK TA .2015

Lampiran: Rincian Kegiatan DAK TA . 2015

Kondisi Pelayanan Air Minum di Indonesia 1993-2013 (20 tahun)

%

Air Minum

37 » 67 ( 1993 )

%

( 2013 )

Sumber: BPS

Indikator Utama Rancangan RPJMN 2015-2019

100 0 100 67 12 59 %

( 2019 )

%

%

%

%

%

( 2013 )

Air Minum

Kumuh

Sanitasi

Akses Air Minum Aman (%)

Roadmap Pelayanan Air Minum 2015-2019 100 87

90 80

94,10

100

77,10 70

70 60 50 2015

2016 Tahun

2017

2018

2019

6

Kebutuhan Pendanaan Air Minum Pada Periode 2015-2019 (Skenario Sementara) Akses Air Minum Layak 100% di tahun 2019

Sumber Pendanaan

Kebutuhan Biaya (Rp Triliun)

APBN

90,7

33

DAK

24,7

9

APBD/CSR/PIP

98,9

36

33

12

KPS

27,5

10

Total

274,8

100

PDAM

Investasi Pembangunan Air Minum sangat bergantung pada kesiapan Pemda untuk mengembangkan dan menjaga keberlanjutan fasilitas Sumber : Hasil Perhitungan 2013

Persentase (%)

PERKEMBANGAN ALOKASI DAK SUB BIDANG AIR MINUM 2010 - 2015

( Dalam Milyar Rupiah )

No

1

Sub Bidang

ALOKASI DAK 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015*

AIR 357,2 419,6 502,4 609,9 MINUM

885

1.349

JUMLAH

4.123

* Sudah termasuk DAK Affirmative Policy

8

Perubahan Formula DAK 2014 - 2015 No

Hal

Perbedaan 2014

2015

1.

IFN (Indeks Fiskal Netto)

Daerah dengan IFN tinggi dimungkinkan mendapatkan DAK, sepanjang IFWT1 (Indeks Fiskal Wilayah Teknis) > 1

Daerah dengan IFN tinggi dikeluarkan tanpa memperhitungkan IKW (Indeks Karakteristik Wilayah ) dan IT (Indeks Teknis), kecuali Papua dan Papua Barat

2.

Kriteria Khusus

6 karakteristik: Tertinggal, Perbatasan, Pesisir Kepulauan, Rawan Bencana, Ketahanan Pangan, Pariwisata

3 karakteristik: Tertinggal, Perbatasan, Pesisir Kepulauan

3.

DAK Tambahan

Penentuan Daerah berdasarkan IFWT dari populasi Daerah Tertinggal & Daerah Perbatasan

Seluruh Daerah Tertinggal & Daerah Perbatasan mendapatkan alokasi

. 1.

2.

3.

Meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak dalam rangka pencapaian target RPJMN 2015-2019 dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi layanan dasar masyarakat. Mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Didasarkan kepada kesiapan daerah dalam melaksanakan program pembangunan air minumnya. 10

Meningkatkan akses air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasan melalui peningkatan sambungan rumah, pemasangan master meter dan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efisien. 2. Dimanfaatkannya DAK sebagai Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai sebagian oleh dana bersumber dari APBN melalui pembangunan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier. 1.

11

Sasaran 2015 Meningkatnya akses pelayanan air minum layak melalui penambahan SR sebanyak 293.120 unit atau setara dengan penambahan layanan untuk 1.444.480 jiwa. Sasaran Jangka Menengah (2015-2017) Meningkatnya akses pelayanan air minum layak melalui penambahan SR sebanyak 1.319.040 unit atau setara dengan penambahan layanan untuk 6,5 juta jiwa (dengan asumsi untuk Perdesaan 1 SR = 4 jiwa dan Perkotaan 1 SR = 5 jiwa)

12

1. Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban Pemkab/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yang sebagian dibiayai oleh sumber dana APBN. 2. Perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan bagi masyarakat miskin perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan. 3. Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan. 13

4.

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM) Perdesaaan pada desa-desa miskin/rawan air serta terpencil, tertinggal, dan perbatasan.

14

No

DAK 2015

Ruang Lingkup

Kriteria

Pekerjaan

Lanjutan pekerjaan dari sumber dana APBN Pipa Distribusi, Pipa Tersier, dan SR (Peningkatan SPAM)

1.

Mendukung DDUB

2.

• MBR (idle capacity) •

3.

Kumuh • (idle capacity) •

4.

Perdesaan

•

•

Listrik: 450 – 900 watt, Calon pelanggan mau membayar sesuai persyaratan PDAM untuk MBR Lokasi: SK Bupati, dan Kumuh dari KSN Calon pelanggan mau membayar sesuai persyaratan PDAM untuk program rakyat miskin Lokasi: desa rawan air, nelayan, terpencil, tertinggal,pulau2 terluar dan perbatasan. Jarak Sumur Gali, Sumur Pompa Tangan, PAH, dan PMA ke sumber pencemaran dan cubluk (septcitank) harus > 10 m.

Pipa Tersier, SR Murah (Peningkatan SPAM) Master Meter, Pipa Tersier, SR Murah/ SR Komunal (Peningkatan SPAM)

• Sumur Gali memakai cincin, Sumur Pompa Tangan, Penampungan Air Hujan (PAH), Broncaptering /PMA, Sumur Dalam, IPA, dan IPAS. (Pembangunan SPAM) • Pekerjaan SPAM Komunal harus 15 selesai sampai ke pelayanan/SR .

DAK Bidang Air Minum akan diprioritaskan bagi Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria elegibilitas sebagai berikut: 1. Kabupaten/Kota kapasitas fiskal sedang dan rendah yang memiliki akses layanan air minum di bawah rata-rata nasional < 67% (data cakupan air minum nasional 2013) dan merupakan Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan di atas tingkat kemiskinan nasional (14,42%) (update angka kemiskinan BPS tahun 2013) serta memiliki sisa kapasitas (idle capacity). 2. Lokasi Prioritas ( Lokpri) pada daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. 16

 Pembina teknis DAK Bidang Air Minum di tingkat Pusat akan

dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU.  Pembina teknis DAK Bidang Air Minum di tingkat daerah akan dilakukan oleh Satuan Kerja Provinsi Direktorat Pengembangan Air Minum (Satker PKPAM), Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU.  Mekanisme koordinasi dan pelaporan antara daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum dengan Kementerian PU mengacu pada Permen PU Nomor: 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. 17

 Saat ini telah dibangun sistem pelaporan monitoring dan

evaluasi DAK oleh Kementerian PU yang berbasis web eMonitoring DAK.  Satker PKPAM Provinsi akan berkoordinasi dengan SKPD terkait di daerah untuk memantau pelaksanaan DAK.  SKPD terkait penanggung jawab DAK Bidang Air Minum di Kabupaten/Kota dapat berupa Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Cipta Karya, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, ataupun Dinas yang membidangi urusan penyediaan air minum wajib menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada pembina teknis DAK Bidang Air Minum di Provinsi.  Untuk kegiatan penyediaan air minum perpipaan harus dikoordinasikan dengan PDAM setempat. 18

Pengelola Kelembagaan DAK 2015 1) PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). 2) BLU (Badan Layanan Umum) 3) UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) 4) OMS – AM (Organisasi Masyarakat Setempat – Air Minum) 5) KP2D Air Minum (Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air Minum) 6) Koperasi Air minum

19

Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran DAK TA. 2014 Sub Bidang Air Minum (e- Monitoring DAK Status: 21 Oktober 20143 Pukul: 19.00 WIB)

21

22

Evaluasi Up dating Progres DAK TA. 2014 berdasarkan Laporan Triwulan No

Provinsi

Evaluasi up-dating progres DAK 2013 melalui e-monitoring DAK Triwulan 1

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4

sudah up dating, ada kenaikan Progres menjadi Fisik 19 % & Keuangan 17 %

-

sudah up dating, Progres Fisik 43% & Keuangan 33%

-

Sulawesi Utara

sudah up dating, Progres Fisik .10% & belum up dating Keuangan 5%

2

Gorontalo

sudah up dating, Progres Fisik 20% & belum up dating Keuangan 10%

3

Sulawesi Tengah

sudah up dating, belum up dating Progres Fisik 15% & Keuangan .10%

sudah up dating, ada kenaikan Progres menjadi Fisik 37% & Keuangan 22%

-

4

Sulawesi Selatan

sudah up dating, belum up dating Progres Fisik 17% & Keuangan 7%

sudah up dating, ada kenaikan Progres menjadi Fisik 32% & Keuangan 18 %

-

5

Sulawesi Barat

belum up dating

-

1

belum up dating

belum up dating

23

Evaluasi Up dating Progres DAK TA. 2014 berdasarkan Laporan Triwulan No

Provinsi


Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4


-

sudah up dating, Progres Fisik 25% & Keuangan 43 %

-

Sulawesi Tenggara

sudah up dating, Progres Fisik 12% & belum up dating Keuangan .5%

7

Bali

sudah up dating, Progres Fisik .15% & belum up dating Keuangan 8%

8

Nusa Tenggara Barat

sudah up dating, belum up dating Progres Fisik .12% & Keuangan 7%


-

9

Nusa Tenggara Timur



-

Maluku



6

10

-

24

Evaluasi Up dating Progres DAK TA. 2014 berdasarkan Laporan Triwulan No 11

12

13

Provinsi


Triwulan 4

sudah up dating, ada kenaikan Progres menjadi Fisik 50 % & Keuangan 25%

-

Papua

sudah up dating, belum up dating Progres Fisik .5% & Keuangan 3%

sudah up dating, Progres Fisik 9% & Keuangan .3%

-

Papua Barat



-

Maluku Utara

Triwulan 1

Triwulan 2


25

Target Output & Outcome DAK TA. 2014 Subbidang Air Minum

26

Permasalahan Pelaksanaan DAK TA 2014  Terlambatnya Proses lelang di Kab/Kota sehingga pada Laporan Triwulan 1 belum ada realisasi proges fisik dan keuangan;  Pelaporan progres pelaksanaan melalui emonitoring sangat lambat sehingga progres fisik dan keuangan di Triwulan 3 masih rendah, ratarata secara nasional Fisik 24,74% dan Keuangan 15,54%;  Perubahan lokasi dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RK (Rencana Kegiatan) di waktu Sosialisasi DAK;  Kurangnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan DAK oleh Satuan Kerja di Provinsi; 27

Rencana Tindak Lanjut  Perlunya

Koordinasi antara SKPD dengan Pemda/Pemkot di Kab/Kota agar pelaksanaan lelang dilaksanakan di awal tahun anggaran;  Agar dapat ditingkatkan kinerja pelaporan dalam e-monitoring DAK serta mempercepat pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana kegiatan dan memberikan penghargaan kepada Kab/Kota yang selalu mengupdate laporan triwulan;  Dengan memakai Aplikasi Program untuk RK (Rencana Kegiatan) DAK TA. 2014 ini, diharapkan sudah tidak lagi perubahan lokasi dan kegiatan;  Perlunya intensititas Monev oleh Satker Provinsi dalam setiap Triwulannya; 28

Kriteria teknis yang dipergunakan untuk penentuan alokasi yang diterima kabupaten/kota adalah: A. Jumlah penduduk desa/kelurahan berpenghasilan rendah/MBR (Imbr) B. Cakupan yang belum mendapat pelayanan air minum (Icam) C. Kapasitas belum termanfaatkan /idle capacity (Ic) D. Kinerja pelaporan (Ipl)

30

ITam = 30% Icam + 35% Imbr + 15% Iic + 20% Ipl Notasi

Uraian

Keterangan

Sumber Data

Bobot

ITam

Indeks Teknis Air Minum

Imbr

Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Merupakan perbandingan jumlah MBR di kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total jumlah MBR kabupaten/kota secara nasional.

Sensus Penduduk 2011

35 %

Icam

Cakupan Air Minum

Merupakan perbandingan prosentase jumlah penduduk yang belum terfasilitasi air minum melalui PDAM/Pamsimas pada kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total prosentase jumlah penduduk secara nasional

Sensus Penduduk 2011

30 %

Iic

Idle Capacity

Merupakan perbandingan antara jumlah idle capacity total kabupaten /kota yang bersangkutan terhadap jumlah total kapasitas produksi secara nasional.

SIM SPAM DJCK dan Audit BPKP PDAM Tahun 2012

15 %

Ipl

Pelaporan

Merupakan perbandingan kepatuhan penyerahan laporan sesuai Juknis dan kepatuhan melakukan pemutakhiran e-monitoring DAK kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap kepatuhan penyerahan laporan sesuai Juknis dan kepatuhan melakukan pemutakhiran e-monitoring DAK secara nasional.

e-Monitoring DAK

20 %

100 %

31

No.

JENIS DATA

VOL SATUAN

KETERANGAN

Data Umum 1.

Luas Wilayah

2.

Jumlah Penduduk

km2 jiwa

3.

Jumlah Penduduk Miskin

jiwa

4.

Besaran APBD pada tahun berjalan

Rp. juta

5.

Alokasi untuk sektor Air Minum (di luar DAK)

Rp. juta

Merupakan luas wilayah daratan (berdasarkan Permendagri No. 6/2008) Merupakan jumlah penduduk berdasarkan data BPS Merupakan jumlah penduduk miskin/berpenghasilan rendah (sesuai dengan definisi dari Badan Pusat Statistik) Merupakan alokasi APBD hanya untuk anggaran pembangunan (di luar belanja rutin) di kabupaten/kota yang bersangkutan Merupakan alokasi APBD hanya untuk anggaran pembangunan subbidang air minum di kabupaten/kota yang bersangkutan

Data Prasarana Air Minum Kabupaten / Kota 1.

Jumlah desa/kelurahan di Kab/Kota

2.

Jumlah desa/kelurahan rawan air bersih di Kab/Kota

3.

Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kawasan Kab/Kota

4.

Cakupan pelayanan air minum

5.

Idle Capacity

desa/ kelurahan

Merupakan total jumlah desa/ kelurahan di kabupaten/kota tersebut

Merupakan total jumlah desa/kelurahan di kabupaten/kota tersebut yang tidak memiliki akses kelurahan terhadap air minum yang memadai dan/atau pada saat musim kemarau terjadi rawan air Merupakan total jumlah Kawasan MBR di Kawasan kabupaten/kota tersebut yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang memadai. Merupakan prosentase jumlah penduduk yang sudah terfasilitasi air minum melalui PDAM/Pamsimas/ Sistem % lainnya dibanding jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan Jumlah kapasitas air minum di PDAM yang belum 32 3 M termanfaatkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan desa/

No

Bidang

1

DAK Reguler Subbidang Air Minum

2

DAK Afirmatif Subbidang Air Minum

TOTAL

Jumlah Penerima Alokasi Dana Pendamping (%) (Kab/Kota) Trilyun (Rp) 1,068

445

0,281

196

1,349

453

10 % PMK Tentang DAK TA. 2014 Lampiran 1 0-3% PMK Tentang DAK TA. 2014 Lampiran 2

33

34

TERIMA

KASIH

Dalam mempersiapkan program DAK 2015, perlu dilihat apakah sudah ada pengembangan SPAM atau belum. Perlu dilakukan inventarisasi/penyusunan daftar fasilitas pengembangan SPAM yang ada. Adapun fasilitas-fasilitas yang perlu diidentifikasi diantaranya adalah jenis prasarana sistem penyediaan air minum berdasarkan jenis sumber air baku. Prasarana tersebut adalah sebagai berikut: a. Mata air: Perlindungan Mata air (PMA) /Broncaptering b. Air tanah i. Sumur Dalam;

ii. Sumur Pompa Tangan;

iii. Sumur Gali dengan cincin c. Air permukaan/Intake i. Instalasi Pengolahan Air (IPA);

ii. Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana (IPAS)

37

d.

Air hujan : Penampungan Air Hujan (PAH) Selain unit produksi sebagaimana hal tersebut di atas, beberapa prasarana sebagai kelengkapan dari SPAM yang perlu diidentifikasi berupa: a. Unit Distribusi Perpipaan; b. Perpompaan untuk sistem dengan topografi dimana wilayah pelayanan lebih tinggi dari unit produksi; c. Unit pelayanan yang terdiri dari: i. Sambungan Rumah (SR) ii. Sambungan Rumah Murah/Komunal (SRM/SRK)

.

38

1.Unit Air Baku:(Air Tanah, Air Permukaan, Air Hujan)

 Broncaptering (L/detik)  Intake (L/detik)  Bak Pengumpul (m3)  Pompa (unit)  Pipa PVC, GIP, HDPE (m) 2.Unit Produksi: (Air Tanah, Air Permukaan, Air Hujan & Air Laut)  Sumur Air Tanah Dalam (L/detik)  Saringan Pasir Lambat /SPL (L/detik)  Bangunan Prasedimentasi (unit)  Instalasi Pengolahan Air/IPA (L/detik)  Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana/IPAS (L/detik)  Penampungan Air Hujan/PAH (L/detik)  Sumur gali dengan memakai cincin  Sumur pompa tangan (Jarak Sumur Gali, Sumur Pompa Tangan, PAH, dan PMA ke sumber pencemaran dan cubluk (septcitank) harus > 10 m)

39

Unit Distribusi: (Sistem Gravitasi atau Perpompaan)  Reservoir (m3)  Menara Air (m3)  Pipa PVC, GIP, HDPE (m)  Accessories Pipa (Ls)  Pompa (unit)  Genset (unit)  Jembatan Pipa (unit)  Bak Pelepas Tekan/BPT (unit) 4. Unit Pelayanan:  Master Meter (unit)  Sambungan Rumah Murah/SRM (unit)  Sambungan Rumah Komunal/SRK (unit)

3.

40

“SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS DAN KONSULTASI PROGRAM PENGGUNAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI TAHUN 2015” Disampaikan oleh : Direktur Pengembangan PLP

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP

0

KONDISI SANITASI IDEAL YANG DIHARAPKAN

Perubahan Perilaku Masyarakat

Masyarakat Peduli sampah

MCK dengan kualitas baik

Kondisi Sanitasi Ideal yang diharapkan Saluran Drainase Bersih dari Sampah, Limbah dan tertata dengan baik

1

DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI

 Tujuan Meningkatkan akses sanitasi dasar terutama bagi kawasan rawan sanitasi perkotaan melalui penyediaan sistem layanan sanitasi (sistem pelayanan air limbah dan persampahan).  Arah Kebijakan Meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi (air limbah dan persampahan) secara komunal untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) penyediaan sanitasi.

2

LATAR BELAKANG DAK SUB BIDANG SANITASI

PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 59 ayat (1) : “ Menteri Teknis Menyusun Juknis Penggunaan DAK”

UU No. 7 Tahun 2004 Ttg. Sumber Daya Air Pasal 21 ayat (1) “ Perlindungan & Pelestarian Sumber Air dilakukan melalui Pengaturan Prasaran & Sarana Sanitasi”

Permen PU No. 15 Tahun 2010 tentang JUKNIS DAK Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum

PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum Pasal 14 ayat (1) “ Perlindungan Air Baku dilakukan melalui Keterpaduan Pengaturan Pembangunan SPAM & SANITASI Pasal 14 ayat (2)

UU No. 18 Tahun 2008 tentang Persampahan, Pasal 5 “Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

“ PS. Sanitasi meliputi PS. Air Limbah dan PS. Persampahan”

3

PILIHAN SARANA PEMBANGUNAN DAK SUB BIDANG SANITASI A. Prioritas Utama (Air Limbah) Penanganan air limbah rumah tangga dengan pilihan kegiatan: 1. IPAL Komunal dengan jaringan perpipaan berbasis masyarakat, (50-100 KK), lokasi padat penduduk/jarak rumah berdekatan, masyarakat memiliki jamban sederhana 2. Sambungan rumah pada sistem pengolahan air limbah terpusat skala kawasan berbasis masyarakat ataupun skala kota. 3. Kombinasi IPAL Komunal dengan MCK Plus. 4. MCK Plus dengan pelayanan 50-100 KK. lokasi padat penduduk/jarak rumah berdekatan, masyarakat tidak memiliki jamban 5. Septic Tank Komunal 10 KK (khusus untuk Indonesia bagian timur dengan kepadatan penduduk rendah),lokasi jarang penduduk/ jarak antar kelompok rumah agak renggang 4

PILIHAN SARANA PEMBANGUNAN DAK SUB BIDANG SANITASI B. Prioritas Kedua (Persampahan) Pengembangan fasilitas pengurangan sampah berbasis masyarakat dengan pola 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle): 1. Masyarakat dikawasan tersebut sudah menerapkan stop BABS. 2. Masyarakat / KSM menyampaikan surat minat yang menyatakan mampu mengelola infrastruktur 3R dan kepastian penjualan hasil produksi ke lapak / pabrik / instansi terkait. 3. Surat pernyataan Kepala Dinas Kebersihan – Pertamanan untuk membeli hasil produksi kompos 3R. 4. Fasilitas pengurangan sampah pola 3R dengan pembangunan infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R. Fasilitas Pengurangan Sampah dengan 3R : Fasilitas pemilahan sampah, Fasilitas pengumpulan sampah, serta Fasilitas pengolahan sampah terpadu (TPST)

SELAIN OPSI AIR LIMBAH DAN PERSAMPAHAN 3R, TIDAK ADA OPSI PILIHAN UNTUK DRAINASE

5

KRITERIA PENGALOKASIAN ANGGARAN DAK SANITASI 2015 Kriteria Umum (KU) Kriteria Khusus (KK)

Kriteria Teknis (KT)

Indeks Fiskal Keuangan Kabupaten/Kota a.Daerah otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan seluruh daerah tertinggal b.Karakteristik daerah, meliputi: (1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; (3) Daerah rawan bencana; (4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan; (5) Daerah ketahanan pangan; (6) Daerah pariwisata Indikator Teknis : Keikutsertaan Program PPSP, Kab/Kota Rawan Sanitasi, Cakupan Layanan Sanitasi, Ketaatan Pelaporan

Tahun

Jml Kab/Kota

Alokasi (Rp. Milyar)

2010

449

357

2011

428

419

2012

449

463

2013

447

569

2014

431 DAK Reg; 183 DAK Tambahan

829,2

2015

412 DAK Reg; 196 DAK Tambahan

1.104,047

6

PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN

Penyusunan Rencana Kegiatan,

RPIJM

PPSP

Harus mengacu pada : Rencana Program & Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kab/Kota Bidang Cipta Karya yang telah disepakati

Dimasukkan dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman  BUKU PUTIH  STRATEGI SANITASI KAB/KOTA (SSK)  MEMORANDUM PROGRAM SANITASI

7

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PERAN PARA PELAKU DALAM PENYELENGGARAAN DAK SUB BIDANG SANITASI PEMDA

CARA : SWAKELOLA PROSES PEMBERDAYAAN - PERSIAPAN - PERENCANAAN - PELAKSANAAN

TFL

- PENGELOLAAN

KSM (MASYARAKAT)

8

PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM PENYELENGGARAAN DAK SUB BIDANG SANITASI 1. PERSIAPAN 2. PENYIAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) 3. SELEKSI LOKASI 4. PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) 5. PENYUSUNAN RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) 6. PELAKSANAAN KONSTRUKSI 7. OPERASI & PEMELIHARAAN 8. PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT 9. PENGAWASAN & PENGENDALIAN 9

PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAK SANITASI DOKUMEN JUKLAK/JUKNIS PELAKSANAAN SLBM ( Oleh Kementerian PU)

SOSIALISASI KEGIATAN DAK & SLBM Kepada seluruh Pem. Prov. Kab/Kota (Oleh Kementerian PU)

RAPAT KONSULTASI TEKNIS REGIONAL (Oleh Kementerian PU)

Penandatanganan Rencana Kegiatan antara Pemerintah Pusat/Provinsi/Kab/Kota

10

PENYIAPAN TENAGA FASILATOR LAPANGAN (TFL) KRITERIA TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) 1. Pendidikan minimal D3/Sederajat 2. Penduduk asli/setempat, atau mampu berkomunikasi dan menguasai bahasa serta adat istiadat setempat 3. Sehat jasmani dan rohani 4. Mengenal kondisi lingkungan calon lokasi 5. Memiliki cukup waktu untuk melaksanakan tugas TFL 6. Memiliki Pengetahuan/Pengalaman Dasar tentang; Air Limbah, Persampahan, dan Drainase 7. Bersedia tinggal dan bekerja sama dengan masyarakat di lokasi terpilih 8. Syarat tambahan oleh masyarakat (kalau ada)

PROSES ADMINISTRASI 1.Surat DJCK ke Pemkab/Kota tentang Usulan nama 2 (dua) calon TFL disetiap lokasi a. TFL Teknis b. TFL Pemberdaya Masayarakat 2. Penyampaian nama 2 (dua) calon TFL oleh Bupati/wali kota ke DJCK untuk mengikuti pelatihan. 3. Pelatihan TFL diselenggarakan oleh DJ. Cipta Karya Kementerian PU 11

PENDANAAN TFL DAK SANITASI 1. Daerah penerima DAK - SLBM wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK dalam APBD. 2. Pelaksanaan DAK yang telah tercantum dalam APBD adalah tanggung jawab dari Pemerintah Daerah. 3. Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana pendamping fisik sebesar 10% serta tambahan pendamping minimal 5% untuk dana operasional dari alokasi dana DAK – SLBM termasuk gaji TFL selama minimal 8 (delapan) bulan untuk 1 orang TFL. 4. Besaran gaji Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR) atau Peraturan Daerah (kabupaten/kota). 12

SELEKSI LOKASI DAK SANITASI 1. Kepadatan penduduk di atas 150 jiwa / hektar (pemakai tetap). 2. Tersedia air bersih, sumber listrik dan tersedia saluran untuk menampung effluent hasil pengolahan air limbah. 3. Kawasan pemukiman padat, rawan sanitasi (rekomendasi Dinas Kesehatan/ sesuai data BPS atau kawasan pasar dan pemukiman disekitarnya yang legal sesuai dengan peruntukannya dalam RTRW Kab./ Kota). 4. Memiliki permasalahan sanitasi yang mendesak (sesuai data BPS/ dokumen PPSP). 5. Tersedia lahan yang cukup:  50 m2 untuk 1 (satu) unit bangunan IPAL.  100 m2 untuk 1 (satu) MCK Plus.  200 m2 untuk infrastuktur 3R. 13

PEMBENTUKAN KSM (KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT) DIBENTUK & DITETAPKAN DALAM MUSYAWARAH MASYARAKAT CALON PENERIMA MANFAAT MERUPAKAN WAKIL MASYARAKAT CALON PENERIMA MANFAAT DALAM PENYELENGGARAAN PRASARANA & SARANA SLBM

SUSUNAN PENGURUS KSM MINIMAL : • KETUA • SEKRETARIS • BENDAHARA • TENAGA TEKNIS • ANGGOTA

WARGA

KSM (MASYARAKAT)

14

PENYUSUNAN RKM (RENCANA KERJA MASYARAKAT) WAKIL MASYARAKAT/WARGA DIDAMPINGI TFL menyusun RKM SLBM meliputi : 1. Pemilihan Prasarana & Teknologi SLBM yang dibutuhkan 2. Calon penerima manfaat 3. Pembentukan Forum Pengguna 4. Pembentukan KSM (Jika belum terbentuk) 5. Penyusunan DED & RAB 6. Jadwal Kontruksi 7. Rencana Kontribusi

DOKUMEN PERENCANAAN SLBM Diusulkan dan disahkan dalam Forum Musyawarah di Lokasi Pelaksanaan

8. Rencan Pelatihan KSM 9. Rencana Pengoperasian & Pemeliharaan Fasilitas Sanitasi Lingkungaan yang dibangun 15

PELAKSANAAN KONSTRUKSI DAK SANITASI Pelaksanaan Konstruksi dilaksanakan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat atau SKPD penanggung jawab anggaran sesuai

P erpres RI no 70 Tahun 2012 dan P erubahannya (Tentang P engadaan Barang/ Jasa P em erintah)

• Swakelola oleh Kelompok Masyarakat dilaksanakan dengan pendampingan oleh oleh TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan) • Pelaksanaan Konstruksi dilakukan setelah Rencana Kerja Masyarakat (RKM) selesai disusun & disahkan oleh para wakil stakeholder (SKPD, KSM & TFL) • Swakelola oleh SKPD dilaksanakan dengan tetap melibatkan KSM mulai proses perencanaan sampai dengan pasca konstruksi 16

OPERASI & PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR DAK SANITASI

PRASARANA DAN SARANA TERBANGUN

•

KSM menyampaikan ke warga/ masyarakat hasil pembangunan Prasarana & Sarana SLBM (dalam Forum Musyawarah Warga).

•

Pembentukan & Penetapan Pengelola Prasarana & Sarana Terbangun melalui musyawarah masyarakat pengguna. Dapat menggunakan KSM yang ada atau membentuk pengelola yang baru.

•

Masyarakat memperoleh fasilitasi dari aparat, TFL, pihak-pihak lain yang berkompeten.

•

Proses Pengelolaan dan Pemanfaatan SLBM dilakukan dengan cara musyawarah, transparansi, akuntabilitas publik & Kontrol sosial

•

O&P dilakukan sesuai dengan SOP. 17

PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAK SANITASI 1.

Penguatan Kelembagaan : • Pengorganisasian Masyarakat • Pengembangan Institusi Lokal • Indentifikasi, Seleksi dan Implementasi pilihan teknologi sanitasi berbasis masyarakat • Penerapan Prilaku Hidup Sehat dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi

Pelatihan TFL (RPA & RKM) TFL disiapkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam penilaian kondisi sanitasi secara cepat, dan mendampingi masyarakat dalam menyusun RKM

2. Pelatihan KSM KSM dibekali pengetahuan tentang organisasi dan pengelolaan keuangan 3. Pelatihan Mandor Mandor disiapkan untuk membangun prasarana SLBM terpilih sesuai dengan DED yang telah disusun 4. Pelatihan Pengelola Pengelola (KSM/KPP) disiapkan untuk mengoperasikan dan memelihara sarana SLBM 5. Sosialisasi terhadap Masyarakat Calon Pengguna diberi penjelasan tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan tata cara penggunaan sarana SLBM terbangun 18

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAK SANITASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN • Oleh seluruh komponen masayarakat • Didampingi oleh Aparat dan dibantu oleh TFL. • Dilakukan sejak tahap rembug warga tahap pertama, untuk menjaga dilaksanakannya PRINSIP DASAR SLBM.

PROSES PENYELENGGAR AAN KEGIATAN DAK SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASAYARAKAT (SLBM)

19

KOMPONEN KEGIATAN DAK SANITASI DAN SUMBER PENDANAAN

No 1 2 3 4 5 6

URAIAN KEGIATAN SOSIALISASI DAK & PELATIHAN TFL PELATIHAN KSM, MANDOR, BENDAHARA, TUKANG & PENGELOLA PENDAMPINGAN MASYARAKAT (GAJI TFL) BIAYA KONSTRUKSI BIAYA O & P MONEV

SUMBER DANA APBN DAK APBD MASY √ √ √ √

√ √ √

√ √ √ 20

PENYALURAN DANA DAK SANITASI PENYALURAN DANA DAK BERBASIS MASYARAKAT KEPADA KSM DILAKUKAN MELALUI 3 TAHAP :

1. TAHAP I Diberikan 40 % (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana, apabila KSM telah siap melaksanakan pekerjaan ( RKM sudah disiapkan). 2.

TAHAP II Diberikan 30 % (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30 % (tiga puluh perseratus)

3.

TAHAP III Diberikan 30 % (tiga puluh perseratus), dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 60 % (enam puluh perseratus). 21

PELAPORAN DAK SANITASI 1. KSM membuat Laporan Kegiatan Harian yang berisi kemajuan pelaksanaan pembangunan dan keuangan (disampaikan setiap minggu kepada masayarakt) 2. KSM melaporkan kondisi fisk prasarana setiap 6 (enam) bulan kepada Instansi Penanggung jawab di Daerah (SKPD) 3. Fasilitator dan KSM membuat laporan secara periodik kepada SKPD sejak proses Perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

22

TERIMA KASIH

23

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Recommend Documents