KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Yth. (Daftar terlampir) SURAT EDARAN Nomor SE- 6o /PB/2016 TENTANG BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHAP VI TAHUN ANGGARAN 2016 A. Umum Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2016 dan sehubungan dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.1.KU.02.02-1084 tanggal 23 September 2016 perihal Usulan Pencairan Penggunaan Penerimaan Tahun 2016 PNBP Pelayanan Jasa Hukum, diperlukan petunjuk Iebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2016. B. Maksud dan Tujuan Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. C. Ruang Lingkup 1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. D. Dasar 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.02/2012 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-7/PB/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2016. 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-24/PB/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II Tahun Anggaran 2016 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-34/PB/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap III Tahun Anggaran 2016. 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-47/PB/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap IV Tahun Anggaran 2016. 8. Surat Edaran Direktur ,Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-49/PB/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap V Tahun Anggaran 2016. 9. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5491/PB/2016 tanggal 12 Juli 2016 hal Persetujuan Penundaan Terhadap Perhitungan Sisa Maksimum Pencairan (MP) PNBP Tahun Anggaran Sebelumnya Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2016.
E. Ketentuan Pencairan Dana Ketentuan pencairan dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2016 pada Satuan Kerja di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: 1. Terdapat revisi/perubahan alokasi Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sampai dengan Tahap V Tahun Anggaran 2016 tanpa merubah jumlah total alokasi Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sampai dengan Tahap V Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.357.650.121.660,- (tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah). 2. Batas maksimum pencairan dana DIPA PNBP sampai dengan Tahap VI Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.413.885.149.956,- (empat ratus tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). 3. Perhitungan maksimum pencairan dana DIPA PNBP Tahun Anggaran 2016 pada butir 2 di atas terdiri dari : a. Rp. 46.374.252.992,- (Empat puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan sisa MP dana PNBP tahun anggaran sebelumnya. Sisa Maksimum (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dimaksud telah diperhitungkan seluruhnya dengan PNBP tahun anggaran berjalan.
2
b.
Rp. 100.553.486.255.- (Seratus miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Januari dan Februari 2016.
c.
Rp. 54.643.284.565,- (Lima puluh empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Maret 2016.
d.
Rp. 50.220.796.368,- (Lima puluh miliar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan April 2016.
e.
Rp. 105.858.301 480,- (Seratus lima miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Mei dan Juni 2016.
f.
Rp. 56.235.028.296,- (Lima puluh enam miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Juli dan Agustus 2016.
4. Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada butir 2, maka batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahap VI Tahun Anggaran 2016 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan . 5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.
F. Penutup Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktobor
2016
DIREKTUR JENDERAL, \ 1
OIREKTUR RALjEND
/
ANTO HARJOWIRYONO IP 1 590606 198312 1 001
Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM 4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan -3-
5. 6. 7. 8. 9.
Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
4
DAFTAR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA 1.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V
2.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I
3.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I
4.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA
5.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II
6.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH
7.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I
8.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG
9.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU 10. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG 11. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI 12. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG 13. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG 14. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK 15. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA 16. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN 17. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA
18. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO 19. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU 20. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II 21. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI 22. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON 23. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR 24. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM 25. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG 26. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA 27. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU 28. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE 29. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG 30. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG 31. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO 32. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI 33. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU
5
as 0) E <
0) __, DC
(70
2 o ct ,c2 4, 2 to, ._
(1)
-E2 a)
,
`5
_i to
C -o .2 a; _+.,-, (6 -0 g 2 0 ° a 4, 6 S i
CO CO, .- W
c ca c . i_.13 2 W c ca v) E ccio_ E .E" E. , 8 .,-5 Ca) E L' E E co D (i)
u) a)
c CD
jE ,›
C
as
0 ca E cu (7) -0 f--E! (\I a_ < as ... -‘,.._ c co c2.
2
co D
If.a) 2
) a_ 172 co ci Li < 12
c1) ii3 (a) c 2
(
qc I o ,,,, -1,-2 a) N 0 C , co 0
CD a ...-
a_
11_2
0 o z 2 co Y
BANDU NG I
YOGYAKA RTA
, SURABAYA H
BANDAACEH
MEDAN I
PADANG
PEKANBARU
TANJU NGPINANG
KAN WIL KE MENTERIAN HUKUM DAN H AMJAWA TEN GAH
KA NW IL KEMENTERIAN HUKUMDAN HA MYO GYAKARTA
KA N W ILKE MENTERIAN HUKUM DAN H AM SURABAYA
KANW ILKE MENTERIANHUKUMDAN HAMBANDAACE H
KANW ILKEMEN TERIAN HUKU M DAN H A MSU MATERA U TARA DI MEDAN
KA NW ILKEM ENTERIAN HUKUMDAN H A MPA DANG
KA NW ILKEMENTERIAN HUKU MDAN HA MP EKANBARU
KA N TORWILAYAH KEMENTERIAN H U KU MDANHAM KE PULA IJA NR IAU
KA NW ILKEMENTERIAN HUKUMDAN HA MJAMBI
4091 80
4 087 53
4 087 8 3
408 7 6 2
4 087 9 2
40880 3
6 677 8 2
091 60t
,
LI,
CO
r-
00
CD
,---
,,--
N
KAN W ILKEMENTER IAN HUKU MDAN HA MPALEM BANG
SEMARANG 1
lo wyr
408743
4. 127. 218. 000
2. 575. 691. 000
772. 70 7. 000
358. 238. 000
1. 802. 984. 000
1. 65 1. 871. 000
2. 9 77. 713. 000
744. 4 28. 000
5 73. 225. 000
1. 031. 807. 0 00
1. 504. 83 3. 000
8. 564. 746. 000
3. 722. 141. 000
2. 866. 125. 000,
5. 159. 025. 000
5 05. 276. 000
4. 6 11. 786. 00 0
1. 608. 088. 000
13. 176. 532. 000
9. 872. 216. 000
10. 833. 901. 000
8. 5 11. 799. 000
3. 304. 3 16. 000
2. 34 2. 631. 00 0
2. 5 62. 45 7. 000
13. 176. 5 32. 000
13. 176. 5 32. 000
ZL O
KA NW IL KE ME NTER IAN HU KU MDAN H A MBANDUNG
600
4 08 7 30
11. 074. 256. 000
000 6 0 1' O 10' Z
JAKARTAV
000 . 1-0 1: 1-0 Z
0 006 0 1• O l.0 . Z
00 0' 9 00' 6 08 .
800
Ol0
P00
1
l00
CO
00 0' 60 1; 0 1-0' Z
N
0E0
.--
00 0' 6 0 1: 0 10 Z
0
N
000' 1-Z 0 Z0t7
KA N W IL KEME NTERIANHUKUM DAN H A MJ AKAR TA RAYA
-.........-
9Z0
408 7 21
(1) Z T3 CL.
390. 580. 664. 800
1. 80 2. 9 83. 70 0
1. 4 0 7. 0 76. 30 0
1. 682. 9 70. 000
2. 977. 7 12. 800
2. 722. 8 18. 750
4. 1 27. 2 20. 000
1. 465. 965. 000
10. 54 1. 225. 600
1. 65 8. 08 7. 200
10. 54 1. 225. 600
10. 5 41. 2 25. 600
8. 85 9. 4 04. 800
25 2. 59 2. 160. 660
2. 977. 712. 800
2. 29 2. 900. 00 0
4. 1 27. 218. 000
1. 465. 965. 00 0
8. 564. 746. 000
1. 608. 08 7. 200
9. 872. 2 16. 000
10. 561. 225. 600
8. 5 11. 799. 000
257. 8 14. 533. 8 10
co
1. 80 2. 983. 700
1. 407. 076. 3 00
000 . 0.2.6 . Z89 . l
48. 5 16. 039. 200
16 2 20 1 15 0_ 1
55. 05 2. 924. 346
c ,,... D c' cn
ZZO
JAKARTA V
Ta hun 2016
MP s. d. Ta hap VI
8. 564. 746. 000
1. 608. 087. 200
9. 8 72. 216. 000
10. 561. 225. 600
8. 5 11. 799. 000
312. 86 7. 458. 156
7_
6C L
DI R E KTO RAT J ENDERAL AD M I NISTRASIHUKU M UMUM
MP Ta hap VI Ta hu n 2016
+
6EL
409 25 7
Me nja d i
5
00 0 . 00 6 . Z6Z• Z
0 0.... Y
a)
000 . t0 [9 60 . 6e t
1
F
Se mu la
MP s. d. Ta hap V Ta hu n 2016
— .-E) cvo cd (c, cy E 9 E ca 0
(9- G=L)
Pag u Sete la h B lokir
2 c (,:, , .E`
(OL)
Jpi0 18
Pag u D1PA ( PNBP)
2s
4. 127. 218. 000
2. 977. 71 2. 800
1. 802. 98 3. 700
1. 569. 277. 450
000 . 02.6 . Z89 .
P c
it5)
000 . 006 . Z6 Z . Z
■..-1 .;
KPPN Pe m bay a r
2 mt`P. 2 000 . 996 . 99t7 .
(''
Sat ker / Instans i Peng g u na
CO ate ) Z .., oI cn c
Kode Sa t ke r
(—
BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DI PA PNBP PADA DIREKTORAT JE NDERAL ADMINISTRASIHU KU MU MUMTAHAPVI TAHUN ANGG ARAN2016
•▪ •
,- -
■
KPPN Pe m bayar
3. 439. 35 0. 000
2. 8 04. 981. 000
BANDAR
LAMPUNG
PONTIANAK
BA NJA RMASIN
KA NVVIL KLML N I LKIAN 1-1U KU MUAN
HA MTA NJ UN GKARANG
KA NWIL KEMENTERIAN HU KU M DAN H A MPO NTIANAK
KA NWILKEMENTERIAN HUKU M DAN H A MPALANGKARAYA
KA NWILKEMENTERIAN HU KU M DAN H A MBANJA RMASIN
4 08 8 33
409 1 9 1
4 08 84 2
40 885 2
Pag u DIPA ( PNBP)
JAYA PURA
BENGKU LU
TERNATE
SERANG
KA N WIL K EMENTERIAN HU KU M DAN H A MJAYA PU RA
KA N WIL KEMENTERIAN HUKU M DAN H A MBENGKU LU
KA NW IL K EMENTERIA N HU KU M DAN H A MPRO PINSI MA LU KUUTA RA
KA N WILK EMENTE RIAN HU KUM DAN H A MPRO PINSI BANTEN
4089 0 2
6490 23
64 8 990
64900 2
co
co
r---
o)
o
.--
CNI
co
5. 617. 605. 000
1. 608. 088. 000
2. 40 7. 54 5. 000
8. 025. 150. 000
229. 290. 000
1. 031. 8 05. 000
9 16. 5 62. 000
1. 146. 450. 000
114. 6 45. 000
229. 88 8. 0 00
1. 14 6. 45 0. 000
1. 03 1. 805. 000
1. 146. 45 0. 000
1. 596. 899. 000
2. 15 8. 384. 000
413. 210. 000
5 39. 5 95. 0 00
CV
CO
1. 608. 0 87. 20 0
6. 420. 120. 000
9 74. 48 2 5 00
9 74. 482. 500
9 32. 464. 000
9 74. 48 2. 5 0 0
1. 40 7. 0 76. 300
1. 888. 58 5. 300
80 2. 5 15. 00 0
1. 407. 076. 30 0
3. 4 39. 35 0. 000
974. 48 2. 5 00
2. 80 1. 480. 00 0
9 74. 48 2. 500
1. 40 7. 0 76. 300
1. 888. 5 85. 300
802. 5 15. 00 0
1. 40 7. 076. 300
3. 4 39. 350. 000
9 74. 482. 500
1. 708. 5 9 2. 650
4. 102. 965. 000
2. 243. 984. 800
1. 40 7. 076. 300
974. 48 2. 500
1. 608. 087. 200
MP Ta hap V! Ta hu n 201 6
3. 095. 415. 000
MP s. d. Ta hap VI Ta hu n 20 16
1. 6 08. 088. 000
2. 243. 984. 800
20 1. 0 11. 700
1. 031. 805 000
3. 4 39. 35 0. 000
1. 708. 59 2. 650
57. 3 22. 5 00
1 6 1. 8 79. 500
68. 78 7. 000,
57. 3 2 2. 500
1. 0 3 1. 805. 000
916. 56 2. 00 0
1. 5 17. 054. 05 0
2. 050. 46 4. 800
871 30 2. 000
9 74. 48 2. 5 00
I
KA N WILKEMENTERIAN HU KUM DAN PANGKALPINANG H A MPRO PINSI BANGKA BELITU NG 1
KUPANG
KA NW ILKEMENTERI AN HU KU M DAN H A MKU PANG
40888 2
MATARAM
KA NWILKEMENTERIANHUKUM DAN H A MMATARAM
4 09 2 20
DENPASAR
KA N WILKEMENTERI AN HU KUMDA N HA MDENPASAR
4088 7 3
229. 29 0. 000
1. 146. 45 0. 000
AMBON
KA NWIL KEMEN TERIAN HUKU M DAN HA MAMBON
9 l0
4088 9 3
1. 407. 0 77. 000
, KENDARI
KA NW ILKEMENTERIAN HU KUM DAN H A MKENDARI
OZ O
,4092 00
4. 585. 800. 000
MAKASSARII
KA NWIL KEMENTE RI AN HU KU MDAN H A MUJU NG PANDANG
408 7 72
1. 03 1. 805. 000
KA NWIL KEMEN TERI AN HU KUM DA N HA MPAL U
409 2 11
4. 12 7. 2 20. 000
2. 24 3. 984. 800
1. 40 7. 0 76. 300
1. 608. 0 87. 200
2. 80 1. 480. 000
Me njad i
MP s. d. Ta hap V Ta hu n 2016
4. 10 2. 965. 000
2. 24 3. 985. 000
114. 645. 000
201. 0 10. 000
MANADO
KA N WILKEMENTERIAN HUKU M DAN H A MMANADO
4 08 8 63
3. 095. 415. 000
1. 14 6. 450. 000
48 2. 835. 000
4. 585. 800. 000
SAMARINDA
560. 996. 00 0
40 2 0 21. 000
402. 3 12. 300
343. 935. 000
Z 90
OL L 60 t,
KA N WILKEMENTERIAN HU KU M DAN H A MSAMAR INDA
408 82 2
Pag u Sete la h B lo k ir
000 . 60 1- . 0LO Z
9l 0 -
000 . L ZO . Z0t,
£90
..4-
CNI
CV
0 00 . 909 1 1.9 . 9
000 . 05 t7 . 9t
6C0
000 . 9t79 . 171 L
00 0 . 60 L' O L O . Z
CO CV
CV
1. 6 08. 08 7. 200
00 0 6 09 11-9 . g
Sat ke r / Ins tans i Pengg u na
I
00 009 L2.L6
Kode Sat ke r
I
000 . 091-1 1-6
1.90
CN C,
C,4
00 0 1 Z99 . 9 L6
090
T-LC O
000 6 0L• O LO . Z
N
000 . 6L 61 69 . Z
000 . ZC0 . £09
9£1.
CN
I
000 . 09LLL 6
000 . 0911-6
mvd
—
00 0 . 019 . 899 . 0
6170
—
1.g0
000 . 601; 0 1-0 Z
9 1,0
—
I
00 0 0 9 1L1-6
•
o
—
I
09 L' L L6 . 60 1-
o)
—
I
00 6 1 9L010 t7 1 1-
co
Lo
00 0 . 66 0 . 60 8 . L
st70
VAV21 V>iO N V1 ki d
r--
, 099 Z69• 20 L.•
C t70
a)
—
I
00 0 996 . Z0 L• t7
0 00 . 60L 0 1-0 . Z
E) 21,0
0
. 000 6 0L . 01-0 . Z
Z ...."'...
0 00 . 880 - 80 9' 1-
a_ 00 L . 96 L . L09 . L
Z CL
00 1:962.. L09 .
0
00 L 1 96 L1 09 . L
Jpioo
W
00 0 . SC& C6Z
ein was
10 I I I
CO
MANOKWARI
KA N TO RWILAYAH KEMENTERIAN 1 HU KUMDAN HAM PA PU ABARAT
KA N TORW ILAYAH KEMENTERIAN HU KUMDAN HAM SULAWESIBARAT
SU RABAYA II
MEDA N I
MAKASSAR II
BA LAI HARTA PENINGGALAN SU RA BAYA
BA LAIH ARTA PE NI NGALANMEDAN
BA LAI HARTA PE NIN GGA LAN UJUN G PA N DANG
40 8 43 2
co
N
.
o,
co
co
2. 00 2. 466. 000
2. 002. 466. 000
2. 00 2. 4 66. 000
2. 002. 4 66. 000
co
co
77. 65 7. 3 68. 500
404. 134. 000
429. 4 84. 0 00
496. 224. 00 0
483. 898. 000
1. 5 7 2. 982. 00 0
1. 50 6. 24 2. 00 0
1. 5 18. 5 68. 00 0
49 2. 93 6. 699. 50 0
1. 5 18. 568. 000
1. 5 98. 33 2. 000
35 7. 650. 12 1. 660
1. 40 1. 7 26. 200
1. 65 19 72. 800
1. 40 1. 7 26. 200
1. 5 06. 24 2. 000
1. 4 7 2. 264. 00 0
1. 031. 55 9. 000
1. 80 2. 219. 400
1. 089. 1 27. 5 00
974. 482. 50 0
(8)
Semu la
MP Ta hap VI Ta hu n 2016
1. 5 18. 5 68. 000
1. 5 06 242 000
56. 235. 0 28. 296
413. 885. 149. 956
1. 5 98. 3 32. 000
1. 4 7 2. 26 4. 000
1. 4 15. 683. 800
1. 03 1. 55 9000
13. 95 7. 600
76 2. 389. 250
55. 709. 250
9 25. 95 7. 000
(11=9+10)
MP s. d. Ta hap VI Ta hu n 20 16
■
570. 594. 068. 00 0
2. 0 02. 46 6. 000
1. 47 2. 264. 000
1. 14 6. 45 0. 000
802. 5 15. 000
1. 03 1. 559. 000
343. 935. 000
9 25. 95 7. 000
114. 89 1. 000
220. 4 93. 000
(7= 5-6)
(6)
1. 14 6. 4 50. 00 0
(5)
MPs. d. Ta hap V Ta hu n 2016
.
TOTAL
SEMARANG I
BA LAIHARTA PENINGGALAN S E M ARANG
00 E660
co
662660
co
862660
09 9 29 7 B A LAIHA RTA PENINGGALAN JAKARTA JAKA RTAV
GORONTALO
KA NWILKEMENTERIAN HUKUMDA N H A MPROPINSIGO RONTA LO
(3)
Pag u Sete la h Blo kir
9£l
(2)
Pag u D I PA ( PNBP)
.
00 0 . Z66 . 869 . l.
KP PN Pe m baya r
1700
Sa t ke r / Insta ns i Pe ngg una
9 £1
Kode Sa t ke r
,
09 9' V09 9 . /9£
930
£6 LL99
co
001.. 960 . ZO L• 1.
6£1.
nr n yvvw
v. co
cn •
9 Ll
1
CLL2.99
CO
CV
000• ZOZ . 009
0
99 0
0
000 . 09t7 . 9t71 . 1.
L1.06179
0 .
00 1.• 960 . Z0 LI.
CL
000 . 089 . 902.
0 Cl_
000 . 089 . 90L
CD Z
0 001S 6 . SZ6
( 1.)
z (6)
Jpio ig
0
(cn)
pefue n
-1 .
