KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Yth. 1. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Kepala Subdirektorat dan Kepala Bagian di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 4. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SURAT EDARAN NOMOR SE- 5 /PB/2011 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN KEGIATAN, ANGGARAN, DAN KINERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Umum
Perwujudan organisasi yang efektif dan efisien tidak terlepas dari keterkaitan antara pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan kinerja yang dihasilkan. Dan sisi kinerja telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang merefleksikan pencapaian kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. IKU beserta rumusan sasaran strategis yang ada di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dan penggunaan anggaran. Untuk merangkai hubungan antar komponen tersebut perlu disusun mekanisme yang mengatur keterkaitan pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan anggaran yang digunakan. Maksud dan Tujuan Menghubungkan kegiatan yang dilaksanakan unit-unit di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam kerangka pencapaian kinerja. C. Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Kegiatan. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan. 3. Pelaporan Kinerja dan Anggaran. D. Dasar 1. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-70/PB/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai tata cara pelaksanaan dan standar biaya kegiatan konsinyering di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
E. Penyusunan Rencana Kegiatan Berdasarkan DIPA dan POK, unit pelaksana kegiatan menyusun rencana kegiatan dan anggaran. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus berkaitan dengan IKU masing-masing unit dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut: a. kegiatan merupakan pelaksanaan rencana kerja yang terkait dengan pencapaian IKU unit yang bersangkutan; kegiatan dijabarkan dalam bentuk aktifitas riil; c. kegiatan harus memuat output (keluaran). Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Surat Edaran ini. Rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3), dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja/Terrn of Reference (KAK/TOR) kegiatan. F. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Unit eselon III pemrakarsa kegiatan menyusun dan mengajukan nota dinas usul pelaksanaan kegiatan kepada eselon II atasan langsung untuk mendapatkan ijin persetujuan, dengan disertai Matriks Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran ini. Setelah mendapatkan ijin persetujuan oleh pejabat Eselon II, pejabat Eselon III pemrakarsa kegiatan mengajukan Dokumen Kebutuhan Pembiayaan kepada pejabat eselon II, yang meliputi: nota dinas permintaan dukungan dana untuk diajukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; surat tugas; undangan untuk peserta/narasumber; khusus untuk kegiatan konsinyering, dilampirkan surat pernyataan dari eselon II yang menyatakan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan konsinyering. Pejabat eselon II menandatangani dan menyampaikan Dokumen Kebutuhan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) beserta Matriks Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan mendisposisikan Matriks Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk ditindaklanjuti dalam rangka monitoring pelaporan pencapaian kinerja.
-2-
5) Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan mendisposisikan Dokumen Kebutuhan Pembiayaan kepada Kepala Bagian Umum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Unit eselon III pemrakarsa kegiatan menyusun dan mengajukan nota dinas usul pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mendapatkan ijin persetujuan, dengan disertai Matriks Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran ini. Setelah mendapatkan ijin persetujuan oleh Kepala Kantor Wilayah, pejabat Eselon III pemrakarsa kegiatan mengajukan Dokumen Kebutuhan Pembiayaan kepada Kepala Kantor Wilayah, yang meliputi: nota pertimbangan urgensi pelaksanaan kegiatan; surat tugas; undangan untuk peserta/narasumber; apabila tersedia dana untuk kegiatan konsinyering, khusus untuk pengusulannya dilampirkan surat pernyataan dari eselon III yang menyatakan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan konsinyering: e) tata cara pelaksanaan kegiatan konsinyering sebagaimana dimaksud pada huruf (d) mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai tata cara pelaksanaan dan standar biaya kegiatan konsinyering di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kepala Kantor Wilayah menandatangani surat tugas dan undangan (apabila diperlukan undangan untuk peserta/narasumber). Kepala Kantor Wilayah mendisposisikan Matriks Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Manajer Kinerja Kantor Wilayah. 5) Kepala Kantor Wilayah mendisposisikan Dokumen Kebutuhan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) kepada Kepala Bagian Umum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. c. Untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Unit eselon IV pemrakarsa kegiatan menyusun dan mengajukan nota dinas usul pelaksanaan kegiatan kepada Kepala KPPN untuk mendapatkan ijin persetujuan dengan disertai Matriks Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran ini. Setelah mendapatkan ijin persetujuan oleh Kepala KPPN, pejabat eselon IV pemrakarsa kegiatan mengajukan Dokumen Kebutuhan Pembiayaan kepada Kepala KPPN, yang meliputi: nota pertimbangan urgensi pelaksanaan kegiatan; surat tugas; -3-
undangan untuk pesertainarasumber; apabila tersedia dana untuk kegiatan konsinyering, khusus untuk pengusulannya dilampirkan surat pernyataan dari eselon III yang menyatakan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan konsinyering. e) tata cara pelaksanaan kegiatan konsinyering sebagaimana dimaksud pada huruf d) mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai tata cara pelaksanaan dan standar biaya kegiatan konsinyering di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kepala KPPN menandatangani surat tugas dan undangan (apabila diperlukan undangan untuk peserta/narasumber). Kepala KPPN mendisposisikan Matriks Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Manajer Kinerja KPPN. 5) Kepala KPPN mendisposisikan Dokumen Kebutuhan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) kepada Kepala Subbagian Umum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. G. Pelaporan Kinerja dan Anggaran Tingkat KPPN a. Manajer Kinerja KPPN menyusun Daftar Monitoring Realisasi Kegiatan. Anggaran, dan Kinerja dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Surat Edaran ini. Berdasarkan Daftar Monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelaksana kegiatan bersama Manajer Kinerja KPPN menyusun Laporan Realisasi Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Surat Edaran ini. c. Laporan Realisasi Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan setiap bulan kepada Manajer Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hasil Laporan Realisasi Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja harus melalui pembahasan dan evaluasi terlebih dahulu dalam forum pimpinan di lingkup KPPN. e. Pelaksanaan forum pimpinan harus menghasilkan rekomendasi perbaikan untuk pencapaian kinerja pada periode berikutnya, yang dicantumkan dalam action plan Laporan Realisasi Kegiatan, Anggaran dan Kinerja. Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan a. Manajer Kinerja Kantor Wilayah menyusun Daftar Monitoring Realisasi Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja untuk kegiatan di internal Kantor Wilayah dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III. Berdasarkan Daftar Monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf a, unit eselon III pelaksana kegiatan Kantor Wilayah bersama Manajer Kinerja Kantor Wilayah menyusun Laporan Realisasi Kegiatan. Anggaran, dan Kinerja Kantor Wilayah setiap bulan dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Surat Edaran ini. -4-
Hasil Laporan Realisasi Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja harus melalui pembahasan dan evaluasi terlebih dahulu dalam forum pimpinan di lingkup Kantor Wilayah. Pelaksanaan forum pimpinan harus menghasilkan rekomendasi perbaikan untuk pencapaian kinerja pada periode berikutnya yang dicantumkan dalam action plan Laporan Realisasi Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja. Manajer Kinerja Kantor Wilayah menyusun Rekapitulasi Laporan Realisasi KeOtan, Anggaran, dan Kinerja Tingkat Eselon II atas Laporan Realisasi Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja Kantor Wilayah dan Laporan Realisasi Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja KPPN di wilayah kerjanya dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Surat Edaran ini. Rekapitulasi Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Manajer Kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Surat Edaran ini. 3. Tingkat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Manajer Kinerja Direktorat/Sekretariat menyusun Daftar Monitoring Realisasi Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja untuk kegiatan di unit eselon II dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III. Berdasarkan Daftar Monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf a, unit eselon III pelaksana kegiatan bersama Manajer Kinerja Direktorat/Sekretariat menyusun Laporan Realisasi Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja setiap bulan dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Surat Edaran ini. Hasil Laporan Realisasi Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja harus melalui pembahasan dan evaluasi terlebih dahulu dalam forum pimpinan di lingkup eselon II yang bersangkutan. Pelaksanaan forum pimpinan harus menghasilkan rekomendasi perbaikan untuk pencapaian kinerja pada periode berikutnya yang dicantumkan dalam action plan Laporan Realisasi Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja. Manajer Kinerja Direktorat/Sekretariat menyusun Rekapitulasi Laporan Realisasi Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja Tingkat Eselon II. Rekapitulasi Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Manajer Kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Surat Edaran ini. 4. Manajer Kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Manajer Kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun Rekapitulasi Laporan Realisasi Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Surat Edaran ini.
-5-
H Ketentuan Penutup Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, para Direktur di Iingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala KPPN agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebag&imana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari .i.‘,0GAhRepo, IREKTUR JENDERAL, 64.
I y *
f)REKTUR JENDERAL
S SUPRIJANTO 19530814 197507 1 001
2011
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR. SE/PB/2011 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN KEGIATAN, ANGGARAN, DAN KINERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
5
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
Unit Kerja/Pelaksana Kegiatan : (1) Tahun Anggaran : (2) Kode Pembebanan pada DIPA/POK
Jadwal Pelaksanaan
No
IKU
Uraian Kegiatan
Bentuk Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
XXXX
xxxx
XXXX
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
XXXX
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
XXXX
xxxx XXXX
j
XXXX
(10) (11)
(12) NIP
-7-
PETUNJUK RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
NO
URAIAN ISIAN Diisi nama Unit Kerja/Pelaksana Kegiatan, contoh : Bagian OTL Setditjen Perbendaharaan, KPPN Semarang II, dsb Diisi Tahun Anggaran pelaksanaan kegiatan, contoh : 2010 Diisi nomor urut Diisi uraian IKU unit terkait yang sudah ditetapkan dalam kontrak kinerja Contoh : IKU Kemenkeu-Two Sekretariat Ditjen Perbendaharaan yang dikontrakkan antara Dirjen Perbendaharaan dengan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Diisi rencana kegiatan yang mengacu kepada DIPA dan mendukung pencapaian IKU yang telah ditetapkan Contoh : IKU "Persentase penyerapan DIPA", maka kegiatan yang mendukung pencapaian IKU tersebut meliputi kegiatan melaksanakan sosialisasi dan bimtek kepada mitra kerja untuk penyusunan rencana penarikan dana, melakukan pemutakhiran rencana penarikan dana secara berkala sesuai usulan dari mitra kerja, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyerapan pagu Diisi uraian bentuk kegiatan yang menjabarkan setiap kegiatan yang disusun Contoh : Kegiatan "Penyusunan kebijakan dalam optimalisasi idle cash pada rekening bendahara", maka uraian bentuk kegiatan berupa penyusunan SK Tim Penyusunan kebijakan optimalisasi idle cash pada rekening bendahara, konsenyering pembahasan penyusunan kebijakan tersebut dsb Diisi pagu anggaran setiap IKU yang dijabarkan anggaran setiap kegiatan, kemudian dijabarkan ke dalam setiap bentuk kegiatan, dengan mengacu kepada POK yang telah disusun Diisi kode pembebanan pada DIPA/POK Diisi jadwal pelaksanaan dalam satu tahun anggaran. Jadwal pelaksanaan ini sebagai dasar rencana penarikan dana oleh masing-masing unit Diisi kota, tanggal bulan tahun Diisi nomenklatur jabatan pimpinan unit kerja/pelaksana kegiatan, contoh: Kepala Kanwil/Direktur untuk Rencana Kegiatan dan Anggaran tingkat Kanwil/Direktorat, Kepala KPPN untuk Rencana Kegiatan dan Anggaran tingkat KPPN Diisi nama dan NIP pimpinan unit kerja/pelaksana kegiatan
DIR
R JENDERAL,
_.
DIREKT JENDE.RAL v-
-8-
AG
PRIJANTO ( 30814 197507 1 001
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR SE/PB/2011 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN KEGIATAN. ANGGARAN, DAN KINERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
5
MATRIKS PELAKSANAAN KEGIATAN
Kode Pembebanan pada DIPA/POK
No
IKU
Uraian Kegiatan
Bentuk Kegiatan
Output
Pagu Anggaran (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
XXXx
XXXX
XXXX
xxxx
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
xxxx
XXXX
XXXX
XXXX
xxxx
(10) NIP
-9-
2
PETUNJUK PENGISIAN MATRIKS PELAKSANAAN KEGIATAN NO
URAIAN ISIAN Diisi nomor urut. Diisi uraian IKU unit terkait yang sudah ditetapkan dalam kontrak kinerja. Diisi rencana kegiatan yang mengacu kepada DIPA dan mendukung pencapaian IKU yang telah ditetapkan. Contoh : IKU "Persentase penyerapan DIPA", maka kegiatan yang mendukung pencapaian IKU tersebut meliputi kegiatan melaksanakan sosialisasi dan bimtek kepada mitra kerja untuk penyusunan rencana penarikan dana, melakukan pemuktahiran rencana penarikan dana secara berkala sesuai usulan dari mitra kerja, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyerapan pagu. Diisi uraian bentuk kegiatan yang menjabarkan setiap kegiatan yang disusun. Contoh : Kegiatan "Penyusunan kebijakan dalam optimalisasi idle cash pada rekening bendahara", maka uraian bentuk kegiatan berupa penyusunan SK Tim Penyusunan kebijakan optimalisasi idle cash pada rekening bendahara, konsenyering pembahasan penyusunan kebijakan tersebut dsb. Diisi output kegiatan berdasarkan rencana kegiatan, termasuk target kegiatan Diisi pagu anggaran setiap IKU yang dijabarkan pada setiap bentuk kegiatan Diisi Kode Pembebanan pada DIPA/POK Diisi kota, tanggal bulan tahun Diisi nomenklatur jabatan Eselon III/Eselon IV pimpinan unit pemrakarsa kegiatan, Diisi nama dan NIP pimpinan unit kerja/pelaksana kegiatan
REKTUR JENDERAL, DifrHKTU
.!E\;,..)ERAL
f \
iA !et UPRIJANTO I 530814 197507 1 001 I N7
LAMPIRAN III SURAT EDARAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR. SE/PB/2011 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN KEGIATAN, ANGGARAN, DAN KINERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
5
DAFTAR MONITORING REALISASI KEGIATAN, ANGGARAN, DAN KINERJA
Unit Kerja/Pelaksana Kegiatan • Periode Pelaporan
(1) (2)
No
Uraian Kegiatan
Bentuk Kegiatan
Pagu (Rp) Anggaran
(3)
(4)
(5)
(6)
Kode Pembebanan pada DIPA/POK
Waktu Pelaksanaan
(8)
(7)
Manajer Kinerja,
NIP
-3(
PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR MONITORING REALISASI KEGIATAN, ANGGARAN, DAN KINERJA URAIAN ISIAN
NO Diisi nama unit pelaksana kegiatan
Diisi bulan dan tahun pelaksanaan kegiatan Diisi nomor urut Diisi uraian kegiatan mengacu pada Rencana Kegiatan, Anggaran dan Kinerja Diisi uraian bentuk kegiatan yang menjabarkan setiap kegiatan yang disusun. Diisi pagu anggaran setiap !KU yang dijabarkan pada setiap bentuk kegiatan Diisi realisasi anggaran setiap bentuk kegiatan Diisi kode pembebanan pada DIPA/POK Diisi waktu pelaksanaan kegiatan Diisi kota, tanggal bulan tahun
EKTUR JENDERAL,
OO PEKT09
JE'vf3E %A .t_
A
PRIJANTO 30814 197507 1 001
LAMPIRAN IV SURAT EDARAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR, SE- /PB/2011 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN KEGIATAN, ANGGARAN, DAN KINERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
5
LAPORAN REALISASI KEGIATAN. ANGGARAN, DAN KINERJA Nama Unit Periode Pelaporan No.
(4)
. ....
IKU
Target
(5)
• ..... •(1) ...... (2)
Realisasi
(3)
(3)
(6)
(7)
Uraian Kegiatan (8)
Bentuk Kegiatan (9)
Pagu Anggaran (Rp) (3) (10)
Realisasi (3) (11)
Pembebanan pada DIPA/POK
Penjelasan Capaian
Action Plan
Waktu Pelaksanaan
(12)
(13)
(14)
(15)
Mengetahui
NIP
(16)
(18)
Manajer Knew,
(19)
......................... (17)
NIP
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI KEGIATAN, ANGGARAN DAN KINERJA URAIAN ISIAN
NO Diisi nama unit eselon HI pelaksana kegiatan Diisi tahun pelaksanaan kegiatan Diiisi bulan pelaksanaan kegiatan Diisi nomor urut
Diisi uraian IKU unit terkait yang sudah ditetapkan dalam kontrak kinerja, mengacu pada format rencana kinerja, kegiatan, dan anggaran. Diisi target IKU terkait secara triwulan berdasarkan kontrak kinerja, termasuk penyebutan satuan targetnya, mengacu pada format rencana kinerja, kegiatan, dan anggaran. Diisi realisasi IKU terkait secara triwulan berdasarkan kontrak kinerja Diisi rencana kegiatan yang mengacu kepada DIPA dan mendukung pencapaian IKU yang telah ditetapkan, mengacu pada format rencana kinerja, kegiatan, dan anggaran. Diisi uraian bentuk kegiatan yang menjabarkan setiap kegiatan yang disusun. Diisi jumlah pagu anggaran setiap bentuk kegiatan Diisi realisasi setiap bentuk kegiatan Diisi kode pembebanan pada DIPA/POK (13)
(14)
Diisi dengan: Sebab tercapai atau tidaknya target IKU dibandingkan dengan realisasi kegiatan, bentuk kegiatan dan realisasi anggaran; Penjelasan realisasi capaian IKU dan kegiatan yang jauh melampaui target; C. Penjelasan muncuInya angka-angka yang dijadikan dasar perhitungan; d Hal-hal lainnya yang relevan. Diisi rekomendasi perbaikan untuk peningkatan capaian kinerja periode berikutnya dengan meningkatkan pelaksanaan kegiatan/bentuk kegiatan/memperbaharui kegiatan/bentuk kegiatan yang sudah ada agar lebih efektif dalam pencapaian kinerja, atau diisi tindak lanjut atas belum tercapainya target kinerja. Diisi dengan target waktu pelaksanaan atas action plan. Target waktu harus spesifik dan menunjukkan tanggal tertentu. Diisi kota, tanggal bulan tahun Diisi nama dan NIP Manajer Kinerja Diisi nomenklatur jabatan pimpinan unit kerja/pelaksana kegiatan, contoh: Kepala Kanwil/Direktur untuk Rencana Kegiatan dan Anggaran tingkat Kanwil/Direktorat, Kepala KPPN untuk Rencana Kegiatan dan Anggaran tingkat KPPN
(19)
Diisi nama dan NIP Pimpinan Unit
TUR JENDERAL, DIREKTUR JEND AGUS:•
NIP 4\%'
-14-
PRIJANTO 30814 197507 1 001
LAM P IRAN V SURAT EDARAN DIRJEN PERBENDAHARAAN /PB/2011 TENTANG MEKANISME NOMOR. SEPENGELOLAAN KEGIATAN, ANGGARAN, DAN KINERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
5
Unit Kerja Periode Pelaporan No.
(4)
KU')
(5)
Mengetahui
NIP
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEGIATAN, ANGGARAN, DAN KINERJA (1) (2)
Target
Realisasi
(3)
(3)
(6)
(7)
, (19)
Uraian Kegiatan (8)
Bentuk Kegiatan (9)
Pagu Anggaran (Rp) (3) (10)
Realisasi (3) (11)
Pembebanan pada DIPA/POK
Penjelasan Capaian
Action Plan
(12)
(13)
(14)
Waktu Pelaksanaan
Nama Eselon III Kantor Pusat Ditjen PBN/KPPN
(15)
(16)
.......... ........... (17)
Manajer Kinerja,
(18)
(20)
NIP
*)IKU masing-masing Eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEGIATAN, ANGGARAN DAN KINERJA NO
URAIAN ISIAN Diisi nama unit kerja Eselon II penyusun rekapitulasi laporan (Kanwil/Direktorat/Sekretariat) Diisi tahun pelaksanaan kegiatan Diisi Triwulan pelaksanaan kegiatan, contoh: Triwulan I, Triwulan II, dst Diisi nomor urut Diisi uraian IKU unit terkait yang sudah ditetapkan dalam kontrak kinerja, mengacu pada format rencana kinerja, kegiatan, dan anggaran. Diisi target IKU terkait secara triwulan berdasarkan kontrak kinerja, termasuk penyebutan satuan targetnya, mengacu pada format rencana kinerja, kegiatan, dan anggaran. Diisi realisasi IKU terkait secara triwulan berdasarkan kontrak kinerja Diisi rencana kegiatan yang mengacu kepada DIPA dan mendukung pencapaian IKU yang telah ditetapkan, mengacu pada format rencana kinerja, kegiatan. dan anggaran. Diisi uraian bentuk kegiatan yang menjabarkan setiap kegiatan yang disusun. Diisi jumlah pagu anggaran setiap bentuk kegiatan Diisi realisasi setiap bentuk kegiatan Diisi kode pembebanan pada DIPA/POK
(13)
(14)
Diisi dengan: Sebab tercapai atau tidaknya target IKU dibandingkan dengan realisasi kegiatan, bentuk kegiatan dan realisasi anggaran; Penjelasan realisasi capaian IKU dan kegiatan yang jauh melampaui target; c. Penjelasan munculnya angka-angka yang dijadikan dasar perhitungan; d Hal-hal lainnya yang relevan. Diisi rekomendasi perbaikan untuk peningkatan capaian kinerja periode berikutnya dengan meningkatkan pelaksanaan kegiatan/bentuk kegiatan/memperbaharui kegiatan/bentuk kegiatan yang sudah ada agar lebih efektif dalam pencapaian kinerja, atau diisi tindak lanjut atas belum tercapainya target kinerja. Diisi dengan target waktu pelaksanaan atas action plan. Target waktu harus spesifik dan menunjukkan tanggal tertentu. Diisi Nama Eselon III Kantor Pusat Ditjen PBN/KPPN pelaksana kegiatan Diisi kota, tanggal bulan tahun Diisi nama dan NIP Manajer Kinerja Diisi nomenklatur jabatan Pimpinan Unit Eselon II yang bersangkutan Diisi nama dan NIP Pimpinan Unit Eselon II yang bersangkutan
TURZDERAL, I# ."
-16-
DoiEKTOR JENDER:IL
/
SUPRIJANTO 530814 197507 1 001
LAMP IRAN VI SURAT EDARAN DIRJEN PERBENDAHARAAN /P8/2011 TENTANG MEKANISME NOMOR. SEPENGELOLAAN KEGIATAN, ANGGARAN, DAN KINERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
5
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEGIATAN, ANGGARAN, DAN KINERJA Periode Pelaporan No.
( 3)
KU')
(4)
(1)
Target
Realisasi
(2)
(2)
(5)
(6)
Uraian Kegiatan (7)
Bentuk Kegiatan (8)
Pagu Anggaran (Rp) (3)
Realisasi (3) (10)
(9)
Mengetahui a.n. Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal,
Pembebanan pada DIPA/POK
Penjelasan Capaian
Action Plan
(11)
(12)
(13)
Waktu Pelaksanaan
Nama Eselon II Kantor Pusat Ditjen PBN/Kanwil
(14)
(15)
Manajer Kinerja,
NIP
NIP *) IKU Eselon I Direkorat Jenderal Perbendaharaan
-179--
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEGIATAN, ANGGARAN DAN KINERJA NO
URAIAN !SIAN Diisi tahun pelaksanaan kegiatan Diiisi triwulan pelaksanaan kegiatan, contoh: Triwulan I, Triwulan II. dst Diisi nomor urut Diisi uraian IKU unit terkait yang sudah ditetapkan dalam kontrak kinerja, mengacu pada format rencana kinerja, kegiatan, dan anggaran. Diisi target IKU terkait secara triwulan berdasarkan kontrak kinerja, termasuk penyebutan satuan targetnya, mengacu pada format rencana kinerja, kegiatan, dan anggaran. Diisi realisasi IKU terkait secara triwulan berdasarkan kontrak kinerja Diisi rencana kegiatan yang mengacu kepada DIPA dan mendukung pencapaian IKU yang telah ditetapkan, mengacu pada format rencana kinerja, kegiatan, dan anggaran. Diisi uraian bentuk kegiatan yang menjabarkan setiap kegiatan yang disusun. Diisi jumlah pagu anggaran setiap bentuk kegiatan Diisi realisasi setiap bentuk kegiatan Diisi kode pembebanan pada DIPA/POK Diisi dengan: Sebab tercapai atau tidaknya target IKU dibandingkan dengan realisasi kegiatan, bentuk kegiatan dan realisasi anggaran; Penjelasan realisasi capaian IKU dan kegiatan yang jauh melampaui target; C. Penjelasan munculnya angka-angka yang dijadikan dasar perhitungan; d. Hal-hal lainnya yang relevan. Diisi rekomendasi perbaikan untuk peningkatan capaian kinerja periode berikutnya dengan meningkatkan pelaksanaan kegiatan/bentuk kegiatan/memperbaharui kegiatan/bentuk kegiatan yang sudah ada agar lebih efektif dalam pencapaian kinerja, atau diisi tindak lanjut atas belum tercapainya target kinerja. Diisi dengan target waktu pelaksanaan atas action plan. Target waktu harus spesifik dan menunjukkan tanggal tertentu. Diisi nama Eselon II Kantor Pusat Ditjen PBN/Kanwil pelaksana kegiatan
(17)
Diisi kota, tanggal bulan tahun Diisi nama dan NIP Manajer Kinerja TUR J DERAL,
4' /
4.4 DIREKTU JF:r.! -5
•A
\ P41.1_,V
-18-
RIJANTO 814 197507 1 001
