KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Yth. (Daftar terlampir) SURAT EDARAN Nomor SE- 49 /PB/2016 TENTANG BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHAP V TAHUN ANGGARAN 2016 A. Umum Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2016 dan sehubungan dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.1.KU.02.02-1068 tanggal 28 Juli 2016 perihal Usulan Pencairan Penggunaan Penerimaan Tahun 2016 PNBP Pelayanan Jasa Hukum, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2016. B. Maksud dan Tujuan Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. C. Ruang Lingkup 1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. D. Dasar 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.02/2012 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-7/PB/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2016. 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-24/PB/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II Tahun Anggaran 2016 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-34/PB/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap III Tahun Anggaran 2016 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-47/PB/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap IV Tahun Anggaran 2016 8. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5491/PB/2016 tanggal 12 Juli 2016 hal Persetujuan Penundaan Terhadap Perhitungan Sisa Maksimum Pencairan (MP) PNBP Tahun Anggaran Sebelumnya Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2016.
E. Ketentuan Pencairan Dana Ketentuan pencairan dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2016 pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: 1. Batas maksimum pencairan dana DIPA PNBP sampai dengan Tahap V Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.357.650.121.660,- (Tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah). 2. Perhitungan maksimum pencairan dana DIPA PNBP Tahun Anggaran 2016 pada butir 1 di atas terdiri dari a. Rp. 46.374.252.992,- (Empat puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan sisa MP dana PNBP tahun anggaran sebelumnya. Sisa Maksimum (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dimaksud akan diperhitungkan dengan PNBP tahun anggaran berjalan. b. Rp. 100.553.486.255.- (Seratus miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah ) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Januari dan Februari 2016. c. Rp. 54.643.284.565,- (Lima puluh empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Maret 2016.
2
d. Rp. 50.220.796.368,- (Lima puluh miliar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan April 2016. e. Rp. 105.858.301.480,- (Seratus lima miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Mei dan Juni 2016. 3. Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada butir 1, maka Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahap V Tahun Anggaran 2016 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan. 4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.
F. Penutup Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggaf 10 Agustu5
2016
DIREKTUR JENDERAL,
MA WANTO HARJOWIRYONO NIP 19590606 198312 1 001
Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM 4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 5. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan 6. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 8. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3
DAFTAR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA 1.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V
2.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I
3.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I
4.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA
5.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II
6.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH
T KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I 8.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG
9.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU
10. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG 11. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI 12. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG 13. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG 14. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK 15. KANTOR PELAYANAN PERBENDA.HARAAN NEGARA PALANGKARAYA 16. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN 17. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA 18. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO 19. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU 20. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II 21. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI 22. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON 23. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR 24. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM 25. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG 26. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA 27. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU 28. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE 29. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG 30. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG 31. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO 32. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI 33. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU
1)-
0
ct) vU,
• uasu __ c3 , 0 " X CD 10 _..k 0
0)
D X = (I) 0 --, C0
O Fn-- n c w. , > N) --ii • 0) 0 0 CD 0)
Ni
-.
CD ...a
40 87 5 3
KANWI LK EME NT ERI A NH UK UM DANHAMBAN DAAC EH BAN DAACE H
KANWI LKE MEN T E RI ANH UKU M DANHAMSURABAYA
M E DA NI
01 0
004
0 01
1 35
3 .7 2 2 .1 4 1 .00 0
2 .8 6 6 .1 2 5 .00 0
5 .1 59 .02 5 .00 0
2 .01 0 .1 0 9 .000 1.
1 3 .17 6 .5 32 .000
1 1 .074 .2 5 6 .000
1 31 7 6 .532 .00 0
1 3 .1 76 .53 2 .0 0 0
2 .01 0 .1 09 .0 0 0
1 3 .1 7 6 .532 .00 0
2 .01 0 .1 0 9 .00 0
5 .1 5 9 .02 5 .00 0
2 .86 6 .1 2 5 .0 00
3 .7 22 .1 41 .0 0 0
2 .0 1 0 .1 0 9 .00 0
2.0 1 0 .1 09 .00 0
C 0 X 0
O
3 (T3 CO ET
MP s .d . T ah a p IV T ah un 2 01 6
5 .5 37 .1 2 8 .000
6.58 8 .2 66 .00 0
6 .58 8 .2 66 .000
1 .60 8 .087 .2 00
6 .58 8 .2 6 6 .000
1.4 1 5 .96 5 .00 0
2 .579 .51 2 .500
2 .083 .062 .500
1 .86 1 .0 70 .50 0
1 .6 32 .97 0 .000
1.0 0 5 .0 54 .50 0
CD
K 35. w
3.3 2 2 .27 6 .800
3.9 52 .9 5 9 .60.0
3 .9 52 .9 59 .60 0
50 .0 00 .00 0
3.9 52 .9 59 .600
5 0 .00 0 .00 0
1 .547 .70 7 .50 0
6 39-.7 56 .2 5 0
1.11 6 .642 .3 0 0
50 .00 0 .0 0 0
40 2 .0 21 .80 0
'
CO
3
(.0 a)
0
-c3 3
"-
1.4 07 .07 6 .30 0
1 .6 82 .97 0 .000
2 .97 7 .71 2 .80 0
2 .7 2 2 .81 8 .75 0
4 .1 2 7 .22 0 .00 0
1 .4 6 5 .96 5 .000
1 0 .54 1 .22 5 .600
1 .658 .08 7 .200
10 .54 1 .22 5 .6 00
1 0 .54 1 .22 5 .600
8 .8 59 .404 .800
D- x CD C
a)
i = a) 0) C iv
CD
0
.....
--
U
0) PC.- =
i."..)-
Q. ca) a.
._
-0 0 CU . ED ,'
a)
/
> 1713 ET (n X u). 1-, .— a, 0_ v)
Co
1:3
i ow oN
EZ
0)
5 ra
C
(0
0
6
CD D
I) CD 3>
71/4- 2_
(i) .
O
VI .
CD
co a)
O 0. --,
n) a)
C-il
COI
C
<
_
S
•
cp (.0
3S
P a guDI PA(PN BP)
4087 83
KAN WI L K EM ENT E RIA N H UK UM DANHAM S UMAT ERA UTARADIME DA N
PA DA N G
008
2 .01 0 .1 0 9 .0 00
0)
-
K P PN Pemb ayar
40 8762
KA NWI L K EME NT ER I AN H U K U M DANHA M PADA N G
P EKA NBAR U
00 9
-..i
CO CO
BATASM A KSI M UM P E NCAI RA NDAN A D IPA P N B P PA DADIR EKTO RAT JEN DERAL ADMI NI ST RASI H UK U M UM U M TA H AP V TA H UN A N GG ARA N 20 1 6
Satker / I n sta n si P e ngguna
40 87 92
KANWI L KEME NT ER IA N H U KU M DAN HA MP EKAN BAR U
TAN J U NG PI N ANG
a)
ue ewp a
Kod e S atker
4 3 9 .0 96 .7 04 .03 0
(5) 1 39
1 1 .074 .2 56 .03 0
(4)
JAKA RTAV
1 39
1 3 .1 76 .532 .00 0
(3)
DI RE KT ORATJEN D ERA LAD MI N I STRASI H UKUM UM U M
JAKARTAV
02 2
1 3 .1 7 6 .532 .000
(2 )
40 92 57 KA NWI LKE ME NTER IANH U KU MDANH AMJAKARTA RAYA BAN D UN G I
026
2 .01 0 .1 09 .00 0
(1 )
40 87 2 1 KANWI LK EM EN TER IANH U KU MDANHAMBA ND UN G
S E MARAN GI
030
(1 )I
4 08 7 30 KANWI LKEM E NT ERI AN H UKU MDANHAMJAWA T E NGAH
YO GYAKARTA
..„
40874 3 KAN WI L K EM ENT ER IAN H UK U M DAN HAM YOGYA KARTA
40 880 3
KANTO R W I LAYAH K EM EN T E R IA N H UK U MDAN HA M KEP ULAUAN RI AU
2.01 0 .1 09 .000
co
66 77 82
01 2
._ KANW I L K EM ENT E RI AN H U K UM DA N HAM JAM BI
JAMB I
--
.._,
S URABAYAH
iv
.
co
4091 80
.
O -1J Ct. Z (T)
-1=.. _...i. c)
uep
I
0Z c.Y1 ,--L
-
•
Z
0
4 08 81 2 KA N W I LK E ME NT E R IA N H UK U M DANH A MTA N JUN G KAR A N G
KA NW I LK EM ENT E RIA NH UK UMDA NH A M PA LE M BA N G
P O NT I A N AK
BA N DA RLAM P U NG
PA LEM B AN G
04 3
04 2
01 7
01 4
2 .8 04 .98 1 .00 0
2 .01 0 .10 9 .00 0
2 .01 0 .1 0 9 .0 00
3 .4 39 .35 0 .0 0 0
4 .58 5 .8 00 .0 00
2 .804 .9 81 .0 0 0
2 .01 0 .1 09 .00 0
2 .01 0 .1 0 9 .000
3 .4 3 9 .3 50 .000
1 .00 5 .0 54 .5 00
3 .37 2 .7 5 7 .0 0 0
1 .4 02 .49 0 .50 0
1 .2 10 .73 4 .0 0 0
1 .00 5 .0 54 .50 0
2 .7 51 .48 0 .0 00
000 '000 '09
1 41 .6 0 6 .50 0
7 0 3 .5 3 8 .1 5 0
7 54 .4 6 3 .0 0 0
8 41 .4 94 .30 0
1 96 .34 2 .30 0
60 3 .032 .7 0 0
50 .0 00 .0 0 0
3 .4 39 .3 50 .00 0
97 4 .4 82 50 0
1 .7 0 8 .59 2 .650
2 .2 4 3 .9 84 .80 0
1 .4 07 .0 7 6 .30 0
1 .60 8 .087 20 0
2 .8 01 .48 0 .00 0
MP s .d .T ah a p I V T ah un2 01 6
4 08 82 2
KANWI L K EM E NT ERIA N H U K U M DA N H A M P O NTIA N A K
PALANG KARAYA
04 5
4 .58 5 .8 00 .00 0
2 .01 0 .1 09 .0 00
8 32 .8 7 6 .0 0 0
1 .1 4 6 .4 5 0 .0 0 0
1 .4 07 07 6 30 0
KP P NP emb a yar
40 88 33 KANW I LK EM ENT ERI A N H UK U M DA N H AM PA LAN G KARAYA BA N JA RM A SI N
04 6
2 .0 10 .1 0 9 .0 0 0
1 .1 46 .4 50 .0 0 0 ,
2 .2 92 .9 0 0 .0 0 0
402 .02 1 .8 00
8 02 .51 5 .000
Satk er / I nsta nsiP en g gun a
40 919 1 KA N W I L K EM EN T ER I AN H U K UMDANH A M BA N JAR M ASI N I SAM A R IN DA
049
4.58 5 .8 00 .0 00
1 .0 0 5 .0 54 .50 0
17 8 .0 55 .0 0 0
1.88 8 .58 5 .30 0
Kod e S atk e r
4 088 4 2
KAN W I LK EM ENT E RI ANH UK UM DA N H A M SA M A R IN DA
MA N A D O
1.1 4 6 .4 50 .0 00
2.01 0 .1 0 9 .0 00
6 2 4 .46 0 .0 00
53 9 .59 5 .80 0
1 .4 07 .07 6 .30 0
22 40 9 2 00
40 87 7 2
KAN W I LKE M EN T ER I AN H U K U M DA N H A MK EN DAR I
KANW I LK EM ENT ER IA NH U K U MDANHA MU J UN G PAN DAN G
KE N DARI
KAN WI LK E ME NT E RI ANH UK U MDANH A MAM B ON
0 37
4 0 88 9 3
D E N PASA R
KA N W I LK EM E N T E RI A NH UK UMDANH A MD EN P AS AR
M ATA RA M
4 0 88 7 3
KANW I LK E M E NT E RI A N H UK U MDA NH AMM ATA RA M
K U PAN G
24
4 0 92 2 0
KA N W I LKE M ENT ER I A N H U K U M DA NH A MK UP A N G
JAYA P URA
038
25
40 88 82
KA NW I L K E M E NT E RI A NH UK UM DA N H A MJAYAP URA
BE N G K UL U
4 .1 2 7 .22 0 .00 0
4 088 52
KA NW ILK EM E NT E RI AN H U K U MD ANH A MMA NA D O
4 .5 85 .8 0 0 .0 0 0
1 .1 4 6 .4 50 .0 0 0
1.34 8 .98 9 .500
39 .76 8 .01 4
9 7 4 .4 82 .50 0
4 08 9 02
KA NW IL K EM EN T ER I AN H U K U M DANH A MB E N GK U L U
'
18
40 8 8 63
051
2 .01 0 .1 09 .0 0 0
2 .6 9 7 .97 9 .00 0
1.36730 8 .2 8 6
21 9 .8 8 2 .50 0
9 32 .4 64 .00 0
1
1 36
1 .1 46 .4 50 .00 0
2 .01 0 .1 0 9 .00 0
7 54 .60 0 .0 0 0
97 4 .4 82 5 0 0
1
PAL U
06 0
2.6 97 .97 9 .0 0 0
1 .1 4 6 .4 50 .0 0 0
8 82 .4 64 0 00
57 .32 2 .50 0
40917 0
--
KANW I L K E MEN TER I ANH UK U M DA NH AMPA L U
0 61
1 .1 4 6 .4 50 0 00
1 .1 4 6 .4 5 0 .0 0 0
91 7 .1 6 0 .0 00
4 092 11
0 39
1 .1 4 6 .4 5 0 .0 00
1 .1 46 .4 50 .0 0 0
974 .4 82 .50 0
20
MA KAS SAR II
06 3
1 .1 4 6 .4 50 .0 0 0
84 .3 3 8 .500
0)
KA N WI LK EM EN T ERI ANH U K UMD A NH AMPR OP IN SI M AL UK U UTARA
,
01 6
890 .1 44 .0 0 0
70 0 —0 0... Z (D
1.1 4 6 .4 50 .000
_, CO
1.1 46 .4 5 0 .0 00
_.a. 4,
062
--a C71
.---, --1
_a 0) _.i. --4 —a.
_...1. CD N) N) CA.) N) ----1
N.) 00
N)
P a guset el ah Bl ok i r
KA N W I LK EM E N T ER I AN H UK UM D A NH A MP R OP IN SI B AN T E N PA N G KA L P IN A N G
S E RAN G
050
01 5
02 0
1 .1 4 6 .4 50 .0 0 0
1 .1 4 6 .45 0 .0 00
2 .0 1 0 .10 9 .0 00
8 .02 5 .1 5 0 .0 0 0
1.1 4 6 .4 50 .0 0 0
1 .1 4 6 .450 .00 0
1 .1 46 .4 50 0 0 0
2 .01 0 .10 9 .00 0
8 .02 5 .1 50 .00 0
1 .601 .97 2 .8 00
91 7 .1 6 0 .0 0 0
656 .6 8 0 .0 0 0
7 58 .32 0 .0 0 0
1 .00 5 .0 5 4 .50 0
4 .01 2 .57 5 .00 0
1 0 0 .1 2 3 .30 0
200 .2 4 6 .6 0 0
17 1 .96 7 .500
50 .00 0 .0 00
21 6 .1 62 .5 00
6 03 .03 2 .7 00
2 .4 07 .5 4 5 .00 0
1 .7 02 .0 96 .1 00
1 .802 .2 1 940 0
1 .089 .1 27 .5 0 0
706 .6 8 0 0 0 0
974 .482 .50 0
1 .6 08 .0 87 .2 00
6 .42 0 .1 20 .0 00
Satk er I n st an si P e n g gun a
64 89 9 0 KA NW I L K EM E NT ER IA N H UK U M D A N H A M P R OP IN SI B AN G KA BE LI T U NG G OR ON TA L O
06 5
1 .1 4 6 .4 5 0 .0 00
2 .0 02 .466 .0 00
1 .6 01 .97 2 .8 00
Kod e S atk er
6 4 90 02 KA N W I LK E M E N T ER IA N H UK U M D AN H A M P R OP IN SI G OR O NTA L O M A N O KWA RI
1 78
2 .0 0 24 66 .00C
2 .0 0 2 .4 6 6 .00 0
-/
11n04-Q 1
6 49 01 1 KAN TO RW I LAYA HK EM E NT ER I ANH UK UMDA N H A M P AP UAB AR AT MAM U J U
1 39
2 .0 02 46 6 .0 0 0
\- /
66 777 3 KA N T O R W I LAYA H K E M E NT E R I A N H U K U M DA N H A M S U LAW E SI B ARAT JA KA R TAV
026
(7= 5 -61
6 67 79 3
B ALA I H A RTAP E NI N GG ALA NJ A KA R TA
SE M A R AN G I
1 .7 02 .09 6 .1 00
2.0 0 2 .46 6 .0 00
2.00 2 .4 66 .0 0 0
2 .0 0 2 .4 6 6 .000
251 .7 91 .82 0 .1 8 0
1.6 01 .97 2 .80 0
1 .0 01 .2 33 .0 0 0
10 5 .8 58 .3 01 .4 8 0
50 .0 0 0 .0 0 0
40 0 .4 9 3 .2 0 0
357 .6 50 .1 21 .66 0
1.651 .97 2 .8 00
1 .401 .7 2 6 .2 0 0
570 .5 94 .0 6 8 .0 00
56 6 .3 0 8 .91 8 .0 0 0
H
099 2 97
BA LAI H A R TAP E NIN GGA LA N S E M A RA N G
7 0 0 .86 3 .1 00
09 92 9 8
1 .0 0 1 .2 33 .0 00
0 9 92 99
36
2 .00 2 .46 6 .0 0 0 •
2 .0 02 .4 66 .00 0
09930 0
B A LAI H A R TAP EN IN G G A LA N U JU N GP A N D A N G
B ALA I H AR TA P E NI N GA LA N M E DA N
1 35
CO
SURA BAYAH
\--
2 .0 02 .4 6 6 .0 00
4.2 8 5 .1 50 .0 0 0
,
00 4
CJt
ME DA N I
CO 0
Z CO _.
0
(.-‘) N)
"----' CO CO
-
Cr) 4, -J
CO 01 CA) CO OD
1
