KEMENTERIAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN BOGOR KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK. /Dik-1/2010 Tentang KURIKULUM DIKLAT MANAJEMEN KOLABORASI KAWASAN KONSERVASI KEPALA PUSAT, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mendorong, memperkuat dan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi diperlukan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola kawasan konservasi dalam sistem manajemen kolaborasi; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan pegawai sebagaimana diktum a dapat dilakukan melalui Diklat Manajemen Kolaborasi Kawasan Konservasi; c.
Mengingat :
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 41 tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2004 tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan serta peraturan-peraturan tentang perubahannya. M E M U T U S K A N..............
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT MANAJEMEN KOLABORASI KAWASAN KONSERVASI;
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Manajemen Kolaborasi Kawasan Konservasi sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Manajemen Kolaborasi Kawasan Konservasi di lingkup Kementerian Kehutanan;
KETIGA
: Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor SK. 102/DIK-2/2005 tanggal 14 September 2005 halaman : 146 – 151 tentang Kurikulum Diklat Manajemen Kolaborasi Kawasan Konservasi dinyatakan tidak berlaku lagi;
KETIGA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 31 Mei 2010
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK. 143 /DIK-1/2010 Tanggal : 31 Mei 2010
1. Nama Diklat
: Manajemen Kolaborasi Kawasan Konservasi
2. Jenjang Diklat
: Lanjutan
3. Latar Belakang : Kawasan konservasi seperti Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) memiliki fungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam upaya pengelolaan dan pengembangan KSA dan KPA, termasuk taman nasional yang saat ini merupakan KSA/KPA yang relatif dikelola paling intensif, banyak dihadapkan pada permasalahan atau kendala baik bersifat internal maupun eksternal. Masalah dan gangguan tersebut mencerminkan beragamnya kondisi dan dinamika dalam pengelolaan KSA dan KPA pada saat ini. Adanya perubahan paradigma pengelolaan KSA dan KPA, yaitu antara lain dari sentralistis menjadi desentralistis, dari satu stakekholder (government-based management) menjadi multi stakeholder (multi stakeholder based management), dari close access menjadi regulated open access, serta perubahan peran pemerintah dari rowing menjadi steering dan regulating, pada akhirnya bermuara pada suatu kebutuhan untuk mengembangkan pola pengelolaan kolaboratif KSA dan KPA. Pola ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi/menghilangkan konflik, memanfaatkan semua sumberdaya, menampung aspirasi serta mengakomodir keinginan para pihak. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 telah menjadi payung dalam partisipasi masyarakat bersama pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi. Dengan tujuan mewujudkan persamaan visi, misi, persepsi dan langkah-langkah strategis dalam mendukung, memperkuat dan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan kondisi fisik, sosial, budaya dan aspirasi masyarakat, maka implementasi pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi perlu terus didorong dan ditingkatkan. 4. Deskripsi Singkat Diklat Diklat Manajemen Kolaborasi Kawasan Konservasi dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja para pengelola kawasan konservasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan
konservasi secara bersama dan sinergis antar para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Materi diklat terdiri dari 20 jam pelajaran (JPL) teori dan 30 JPL praktek dengan harapan bahwa peserta memahami dan terampil dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi. 5. Tujuan Diklat Setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu memahami, menjelaskan dan membuat rencana Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi secara lebih baik, dan mengimplementasikannya sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat, lapangan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. 6. Sasaran Diklat Setelah selesai mengikuti diklat peserta diharapkan mampu: a. Menjelaskan Kebijakan Kementerian Kehutanan di bidang Pengelolaan Kolaborasi Kawasan Konservasi. b. Menjelaskan Prinsip-prinsip Pengelolaan Kolaborasi Kawasan Konservasi. c. Menjelaskan Proses Manajemen Kolaborasi Kawasan Konservasi. d. Menjelaskan Analisis Manajemen Kolaborasi Kawasan Konservasi. 7. Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah peserta: Maksimal 30 orang per kelas b. Asal Peserta : - Unit kerja lingkup Kementerian Kehutanan - Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang kehutanan dan instansi/lembaga terkait dengan pengelola kawasan konservasi c. Persyaratan Peserta: - Pendidikan diutamakan minimal Sarjana - Golongan minimal III/a, dan memiliki pengalaman kerja di bidang konservasi minimal 3 tahun - Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter. 8. Pengajar a. Persyaratan Pengajar : Widyaiswara Pusat Diklat Kehutanan dan Balai Diklat/Latihan Kehutanan atau tenaga ahli lainnya Menguasai materi yang diajarkan Memahami metode pembelajaran orang dewasa Mampu menilai hasil belajar peserta.
b. Asal Pengajar : - Pusat Diklat Kehutanan dan Balai Diklat/Latihan Kehutanan - Instansi/lembaga terkait lainnya. 9. Tempat Diklat Diklat dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat/Latihan Kehutanan dan tempat lain yang memenuhi persyaratan. 10. Waktu Diklat Diklat dilaksanakan selama 6 hari setara dengan 50 jam pelajaran (JPL) @ 45 menit, terdiri dari 20 JPL teori dan 30 JPL praktek. 11. Peralatan dan Bahan Diklat a. Untuk Kebutuhan Peserta : Alat tulis menulis, Bahan diklat b. Untuk di Ruang Kelas : OHP/OHT, Slide projector, Papan tulis, lembaran kertas kalkir, Kertas singkap, LCD (infocus) c. Untuk Kebutuhan Praktek (Lapangan) : Peta kawasan konservasi, Alat tulis menulis/working sheet, Kertas singkap, Spidol warna, Kompas, clinometer, Roll meter. 12. Daftar Mata Diklat NO. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3.
MATA DIKLAT
JPL
TEORI Bina Suasana Pelatihan Kecerdasan Emosional dan Spiritual Kebijakan Kementerian Kehutanan Bidang Manajemen Kolaborasi Kawasan Konservasi Prinsip-prinsip Manajemen Kolaborasi Kawasan Konservasi Proses Manajemen Kolaborasi Kawasan Konservasi Analisis Manajemen Kolaborasi Kawasan Konservasi
20 2 2 2
PRAKTEK Proses Manajemen Kolaborasi Kawasan Konservasi Analisis Manajemen Kolaborasi Kawasan Konservasi Pelaporan
30 6 18 6
JUMLAH
4 4 6
50
