Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 III- 1

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010. 3.1.

Asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2010

difokuskan pada pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Asumsi makro yang digunakan dalam penyusunan RAPBN Tahun 2010 merupakan kondisi eksternal Jawa Barat yang akan mempengaruhi kebijakan APBD Provinsi Jawa Barat. Asumsi-asumsi makro tersebut adalah : Pertama, perekonomian nasional pada tahun 2010 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5 – 6%. Stimulus fiskal yang dilaksanakan pada tahun 2009 diharapkan dapat mendorong pemulihan perekonomian nasional yang disumbangkan oleh peningkatan investasi dan pertumbuhan volume dan harga ekspor komoditas non migas. Keserasian peraturan pusat dan daerah serta peningkatan pengelolaan APBD diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan investasi yang pada saatnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara agregat. Sedangkan laju inflasi akan dijaga pada kisaran 4,5 – 5,5%. Kedua, memperhatikan perkembangan harga minyak dunia yang menunjukkan kecenderungan menurun, harga minyak dunia tahun 2010 diasumsikan sebesar 45 – 60 dolar AS per barel dan produksi minyak 950 – 970 juta barel per hari. Pada kisaran harga tersebut diprediksi Pemerintah tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, sehingga diharapkan akan membantu memperbaiki kondisi ekonomi nasional termasuk menurunkan inflasi. Ketiga, pada tahun 2010, pertumbuhan penerimaan pajak diperkirakan hanya mencapai 14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara belanja negara diperkirakan mencapai 15,3% terhadap PDB, sehingga target defisit APBN Tahun 2010 diperkirakan berada pada kisaran 1,3% dari PDB. Penurunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

perkiraan penerimaan pajak III- 1


mengantisipasi perlambatan perekonomian pada tahun 2009 juga adanya insentif pajak yang diberikan melalui penurunan tarif pajak penghasilan badan dan pajak ditanggung pemerintah. APBN Tahun 2010 juga akan tetap mempertahankan anggaran pendidikan 20% dari nilai APBN. Keempat, nilai tukar rupiah diasumsikan berada pada kisaran Rp 9.500,00 – Rp 10.500,00

per dolar AS. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong sektor riil untuk lebih

berperan dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kemampuan ekonomi yang akan memperluas lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

3.2.

Asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010 Target indikator makro ekonomi regional Jawa Barat yang ingin dicapai pada Tahun

2010, sangat membutuhkan dukungan stabilitas ekonomi internasional dan nasional serta internal Jawa Barat. Selain asumsi kondisi makro ekonomi nasional, untuk pencapaian target indikator makro ekonomi Jawa Barat, berikut ini dijelaskan asumsi-asumsi tertentu sebagai prasyarat tercapainya rencana target makro ekonomi Jawa Barat 2010 yang kemudian dituangkan dalam kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Barat antara lain yaitu : Pertama, memperhatikan kecenderungan laju pertumbuhan penduduk (LPP) Jawa Barat yang terus mengalami penurunan, laju pertumbuhan penduduk diperkirakan sebesar …… %. Dengan LPP tersebut, diperkirakan jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2010 menjadi sebesar 44,09 juta jiwa. Namun demikian, LPP belum dapat menurun maksimal karena faktor migrasi sulit dikendalikan secara optimal karena Jawa Barat masih merupakan daerah tujuan pencari kerja dan tempat menimba ilmu. Strategi yang diterapkan adalah perlu dilakukan optimalisasi pengendalian laju pertumbuhan alami dan pengendalian laju pertumbuhan migrasi, terutama migrasi masuk dengan lebih mengintensifkan gerakan keluarga berencana serta diimbangi dengan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat. Kombinasi upaya memperkecil laju pertumbuhan penduduk dan upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas adalah hal penting untuk dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Kedua, memperhatikan kecenderungan membaiknya perekonomian dunia pada tahun 2010 dan

mempertimbangkan kondisi makro ekonomi Jawa Barat, Laju Pertumbuhan

Ekonomi (LPE) Jawa Barat tahun 2010 ditargetkan pada kisaran 4,6 – 5,06%. Besaran LPE ini dapat dicapai dengan asumsi adanya pengaruh penguatan kinerja ekspor kepada NegaraKebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

III- 2


negara mitra dagang utama seperti Negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, dan Negara-negara Uni Eropa; meningkatnya kegiatan investasi di Jawa Barat melalui penanaman modal asing (PMA); meningkatnya konsumsi rumah tangga karena peningkatan ketersediaan lapangan kerja; dan peningkatan ekspor. Besaran nilai LPE yang diproyeksikan tersebut, optimis dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi Jawa Barat yang memiliki keunggulan-keunggulan daerah , misalnya memiliki dominasi sektor industri pengolahan yang didukung oleh industri kreatif yang melekat pada pencapaian value added yang lebih tinggi pada sub sektor, terutama sub sektor tekstil, pakaian dan alas kaki, sub sektor industri makanan, sub sektor industri pengolahan lainnya yakni kerajinan tangan, dan juga pada produksi jasa berbasis teknologi informasi dan seni; potensi agribisnis terutama dari sub sektor tanaman pangan dan perikanan yang memasok kebutuhan pasar ibukota negara, memiliki kapasitas untuk terus ditingkatkan; keunggulan lokasi yang menarik sebagai daerah tujuan investasi, maka PMA/PMDN di Jawa Barat pun berpotensi meningkat; semakin luasnya implementasi program Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ketiga, asumsi yang digunakan dalam proyeksi indikator ekonomi Jawa Barat tahun 2010 berasal dari eksternal dan domestik. Sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia, jika pertumbuhan ekonomi Nasional mencapai kisaran 5% serta pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat berada pada kisaran 2-3,5%, sedangkan pengeluaran Pemerintah Daerah Jawa Barat akan diperkirakan akan meningkat sebesar 30%. Dengan target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat berkisar 4,6% - 5,06%, ditargetkan laju inflasi mencapai 6 –7%. Perkiraan laju inflasi 6-7% dapat dicapai, dengan pertimbangan pada tahun 2010 kondisi perekonomian diprediksikan lebih baik dibanding Tahun 2008 dan 2009. Disamping itu, meskipun ekspor mengalami peningkatan, tetapi dengan besarnya bahan baku impor maka nilai tukar pada tahun 2010 diperkirakan akan tetap stabil. Keempat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (adhk) 2000 merupakan gambaran aktifitas ekonomi riil yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 9 sektor lapangan usaha, didalamnya terdapat tiga sektor lapangan usaha yang dominan di Jawa Barat yaitu industri pengolahan; perdagangan; hotel; restoran; serta pertanian. Perkiraan nilai PDRB adhk sebesar Rp. 314,67 – 316,19 Trilyun. Hal ini disebabkan, dari sisi pengeluaran terdapat kecenderungan peningkatan ekspor, impor dan investasi karena mulai teratasinya krisis ekonomi global dan dari sisi produksi terdapat kecenderungan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

III- 3


peningkatan nilai tambah pada sektor industri pengolahan yang merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Jawa Barat. Strategi yang dilakukan adalah secara internal, Jawa Barat melakukan pengendalian ketahanan pangan, memelihara investasi yang ada dan meningkatkan kesempatan kerja. Sementara, secara eksternal Pemerintah Pusat diantaranya perlu menerapkan kebijakan moneter dan fiskal. Kelima, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi, diperkirakan nilai investasi yang masuk ke Jawa Barat juga lebih baik dibandingkan Tahun 2009, yaitu berkisar Rp. 116,65 – 122,79%

dengan

laju

pertumbuhan

investasi

sebesar

12,43%.

Seiring

dengan

meningkatnya ekspor produk-produk investasi di bidang industri manufaktur (tekstil, garmen, sepatu, elektronik) dan harga produk agroindustri di pasaran dunia akan sangat mempengaruhi meningkatnya tingkat investasi. Strategi yang perlu dikembangkan adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menarik investor dari luar negeri maupun domestik. Realisasi investasi diperkirakan semakin meningkat didukung oleh semakin luasnya implementasi program Perijinan Terpadu satu Pintu (PPTSP) baik di tingkat Provinsi mapun di Kabuapten/Kota di Jawa Barat dan pembentukan Zona Internasional (ZONI) sebagai Kawasa Ekonomi Khusus Indonesia di wilayah Bekasi yang diharapkan dapat meningkatkan minat investor PMA dan PMDN ke Jawa Barat. Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintahan, partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta ( public private

partnership ),

mengingat

keterbatasan

sumber

daya

pemerintah

dalam

pembiayaan

pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Keenam, pada tahun 2010 persentase pengangguran diperkirakan akan menurun menjadi dibawah 9,8%???????? terhadap total jumlah angkatan kerja. Hal ini dilandasi oleh asumsi bahwa dengan membaiknya perekonomian internasional dan nasional akan berimbas pada meningkatnya kegiatan industri baik yang berorientasi ekspor maupun domestik sehingga kebutuhan tenaga kerja juga meningkat. Namun demikian, karena belum pulih sepenuhnya, masih diperlukan adanya program-program dari pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mengurangi jumlah pengangguran, misalnya melalui program pemberian kerja sementara yang bersifat padat karya, peningkatan kesempatan kerja, serta program desa membangun dan menumbuhkan semangat kemandirian dan berdaya saing melalui budaya masyarakat bekerja. Ketujuh, demikian pula penduduk miskin, diharapkan dapat menurun??????? jumlahnya dibandingkan tahun 2009, seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi di Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

III- 4


Jawa Barat, menjadi sebesar ………%. Perkiraan penurunan angka penduduk miskin, perlu didukung dengan strategi pembangunan Jawa Barat yang tepat sasaran. Strategi yang perlu dilakukan antara lain adalah mempertahankan daya beli masyarakat melalui pelaksanaan program-program penanggulangan penduduk miskin seperti BOS Provinsi, beasiswa, bantuan buku murah, bantuan seragam sekolah, JAMKESMAS, fasilitasi Program Nasional (seperti Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH), fasilitasi Raskin), peningkatan cadangan pangan daerah, bantuan permodalan melalui Gerakan Multi Aktifitas Agribisnis (GEMAR), fasilitasi Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dan program lainnya yang dapat menahan penambahan jumlah penduduk miskin. Kedelapan, peningkatan dibidang pendidikan akan didorong pula oleh kebijakan Jawa Barat Bebas Buta Aksara tahun 2010. Peningkatan dibidang Pendidikan didapat dengan asumsi anggaran program pendidikan dipertahankan minimal 20% dari total anggaran belanja daerah. Kesembilan, Jawa Barat merupakan daerah endemik untuk penyakit menular tertentu yang bagi Jawa Barat menjadi kejadian luar biasa. Permasalahan penyakit menular akan terus bergerak dan dihadapkan pada Reemerging Desease (seperti Penyakit Malaria, TBC) dan New

Emerging Desease (seperti HIV-AIDS, Flu Burung terakhir Flu Babi). Dengan demikian Peningkatan

dan mempertahankan

derajat Kesehatan masyarakat

Jawa

Barat dapat

dipertahankan dengan asumsi anggaran program-program kesehatan masih bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan beserta bantuan-bantuannya. Untuk mengatasinya, upaya promotif dan preventif harus menjadi fokus perhatian. Kesepuluh, Pembangunan infrastruktur merupakan aksesibilitas dalam pencapaian iklim investasi di Jawa Barat baik melalui Penanaman modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada tahun 2010 akan mengoptimalkan aspek-aspek sistem transportasi dalam mendukung aksesibilitas antar wilayah, kualitas dan kuantitas infrastruktur Transportasi, infrastruktur strategis di Jawa Barat seperti Bandar udara, pelabuhan laut, jalan tol, transportasi KA serta peningkatan sistem pengelolaan kualitas, kuantitas dan kontinuitas ketersediaan air baku untuk menunjang kegiatan rumah tangga, pertanian dan industri. Kesebelas, sebagai dampak dari pemilihan anggota legislatif dan kepala Negara yang mengalami berbagai kendala, situasi dan suhu politik baik nasional maupun regional pada tahun 2010 diperkirakan akan meningkat dibandingkan sebelum pemilihan umum berlangsung. Upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat harus dilaksanakan secara komprehensif, baik melalui pemberdayaan tokoh masyarakat dan pemuka agama maupun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

III- 5


pemberlakuan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran politik dalam rangka mengendalikan gejolak sosial yang timbul akibat situasi politik yang kurang kondusif. Keduabelas, penataan kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Kelembagaan Perangkat Daerah dan diterapkan pada tahun 2009, berimplikasi kepada bergesernya jumlah dan besaran belanja yang harus dialokasikan pada setiap organisasi perangkat daerah pada tahun 2010. Ketigabelas, kebijakan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 tentunya akan mendapat perhatian lebih dalam kebijakan belanja dalam APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2010, dengan tetap memperhatikan pembagian urusan pemerintahan dan peran pada setiap jenjang pemerintahan. Untuk mencapai target dan asumsi kondisi ekonomi makro Jawa Barat ini diperlukan dukungan perencanaan Pemerintahan Daerah yang hati-hati dan cermat. Hal ini berimplikasi pada penerapan program dan kegiatan yang tepat sasaran dengan melaksanakan program dan kegiatan yang mempunyai daya ungkit dan mendukung ketercapaian target peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama komponen daya beli. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, target capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai gambaran pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan perwujudan peran lintas pemangku kepentingan (Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha dan masyarakat) selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini. Tabel 3.1 Target IPM dalam Penyusunan RAPBD tahun 2010 No 1.

INDIKATOR IPM a. Indeks Pendidikan b. Indeks Kesehatan c. Indeks Daya Beli

Realisasi Tahun 2008 71,16 81,64 71,37 60,48

1)

Target Tahun 2009 72,39 82,02 72,80 62,34

2)

Target Tahun 2010 73,51 83,46 73,79 63,28

2)

Keterangan : 1) = angka sangat sementara, hasil perhitungan BPS Prov. Jawa Barat, Maret 2008 2) = Target Pencapaian sesuai dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

III- 6

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 III- 1

Recommend Documents