KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA Disampaikan oleh: R.Siti Maryam,MKep,Ns.Sp.Kep.Kom MK Keperawatan Gerontik Februari 2014
STATISTIK TAHUN 2010 JUMLAH LANSIA 23.992.552 JIWA TAHUN 2020 DIPREDIKSI MENINGKAT 11,2 % >>
28.822.879 JIWA. UHH >> 1995 = 63,6 tahun 2000 = 64,5 tahun PREDIKSI 2020 = 71,1 tahun • LANJUT USIA WANITA 52 % • LANJUT USIA LAKI-LAKI 48 %
DEPSOS RI Direktorat Bina Pelayanan Sosial Lanjut Usia – Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut
Usia >> Kebijakan … 1. Meningkatkan dan memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan sosial bagi lansia dengan melibatkan seluruh unsur dan komponen masyarakat termasuk dunia usaha, atas dasar swadaya dan kesetiakawanan sosial sehingga dapat melembaga dan berkesinambungan. 2. Meningkatkan koordinasi intra dan inter sektoral, antar berbagai instansi pemerintah di pusat dan daerah serta dengan masyarakat/ organisasi sosial
Lanjutan… 3. Membangun dan mengembangkan sistem
jaminan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia. 4. Membangun dan memperluas aksesibilitas bagi kesejahteraan lanjut usia. 5. Meningkatkan, mengembangkan dan memantapkan peran kelembagaan lansia untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas pelayanan lansia.
STRATEGI YG DILAKUKAN PEMBERDAYAAN PARTISIPASI KEMITRAAN DESENTRALISASI MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PARTISIPASI
DAN ADVOKASI ATAS DASAR KESETIAKAWANAN SOSIAL
PROGRAM YG DILAKUKAN PELAYANAN SOSIAL (DI DALAM PANTI DAN LUAR
PANTI (MASYARAKAT)) PEMBERDAYAAAN SOSIAL LANSIA POTENSIAL (TERLANTAR/ PUNYA KELG) >> KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) • BANTUAN DAN PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL -BANTUAN JAMINAN MAKAN -BANTUAN PAKET USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) -PUSAKA (PUSAT SANTUNAN KELUARGA)
PSTW (PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA) Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Kesejahteraan Sosial; Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Kerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Kerja Panti Sosial Tresna Werdha
TUJUAN PELAYANAN Meningkatkan taraf kesejahteraan,
kualitas hidup dan keberfungsian sosial lanjut usia terlantar dalam rangka mencapai kemandirian .
GAMBARAN PENGHUNI PANTI Mayoritas hasil razia yang berasal dari jalan Tidak mempunyai keluarga (anak, suami/istri ) Berasal dari keluarga tidak mampu Karena hidup di jalan dan tak terurus >>
menderita penyakit fisik (kulit, kurang gizi, TBC, diare dan epilepsi). Menderita gangguan jiwa kronis. Sebagian besar sulit berkomunikasi. Beberapa kasus menunjukkan kepikunan/ demensia Memiliki perilaku yang tidak normatif
KEMENKES UU No. 36 tahun 2009 Pasal 138 >> upaya
pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomi sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif
KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA bertujuan untuk meningkatkan Kualitas hidup Lansia
agar sehat, mandiri, produktif, berguna dan sejahtera. Secara khusus tujuan dari kebijakan ini di antaranya guna meningkatkan kesadaran lansia untuk menjaga kesehatan, meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat, meningkatkan mutu pembinaan dan pelayanan kesehatan bagi lansia. Pembinaan Kesehatan bagi Lanjut usia dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan keluarga dan masyarakat, serta kemitraan dengan LSM dan swasta, pembinaan dengan pendekatan holistik, melalui pelayanan dasar dengan sistem rujukan yang berkualitas secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)
JENIS PELAYANAN PUSKESMAS SANTUN LANSIA PELAYANAN RUJUKAN DI RS (POLI GERIATRI) PELAYANAN KESEHATAN JIWA LANSIA PELAYANAN HOME CARE (PERKESMAS) POSBINDU PTM (PENYAKIT TIDAK MENULAR) PELAYANAN GIZI BAGI LANSIA POSYANDU LANSIA
REFERENSI * Depsos RI. (2003). Kebijakan dan Program Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Indonesia. Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. * Kemenkes RI. (2013). Meningkatnya peran masyarakat dan keluarga dalam meningkatkan kualitas hidup lansia. Bina Upaya Kesehatan Dasar (BUKD). * UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia * UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan * Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. * Keppres No 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia. * Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
THANK YOU
