KEBIJAKAN DAN PROGRAM A. Arah dan Kebijakan Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Mulai tahun 2011 pendidikan masyarakat diarahkan pada ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan kesepakatan Abuja tentang keaksaraan untuk pembangunan, program keaksaraan mulai menekankan multikeaksaraan disamping keaksaraan fungsional dan kecakapan hidup. Berhubung 64 persen penduduk niraksara dewasa adalah perempuan dan sebagaian besar dari mereka berusia di atas 45 tahun, maka pendidikan keaksaraan fungsional diintegrasikan dengan program pendidikan pemberdayaan perempuan. Selanjutnya untuk mencegah kekambuhan keniraksaraan penduduk dewasa, sekali-gus untuk meningkatkan budayabaca dengan ‘membacakan masyarakat dan memasyarakatkan membaca; program keaksaraan pun disinergikan dengan perluasaan akses terhadap bahan bacaan. Layanan ketersedian bahan bacaan ini diwujudkan dengan perluasan taman bacaan masyarakat pada tingkat kecamatan dan diperluas di ruang publik seperti pasar, mall, rumah ibadah, rumah sakit, dan panti sosial. Dengan pengintegrasian pendidikan karakter, pengembangan keterampilan dilakukan dengan peningkatan kemampuan beraksara dan berusaha mandiri melalui keterampilan bermata pencaharian. Selanjutnya perbaikan terhadap disparitas gender dalam bidang pendidikan dilaksanakan melalui pengarusutamaan gender pada tingkat keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan terbangun investasi masyarakat pembelajar dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk belajar sepanjang hayat yang menghasilkan penduduk berkarakter, beraksara, berbudaya baca, gender responsif, dan berakhlak mulia.
Bagan 2 Kebijakan Strategis Ditbindikmas
Pening katan
Pelati han Inve Investas sta s iMasyar iMa akat Pembelaj sya ra ar ka Pem bel aj ar
Pendi Pendi dikan dikan Keaks Keaksara araan an dan Multikeak Fungsi saraan onal Kead ilan
Pro ses
Kemam puan
Usa ha
Man diri
Pers onal
(Train & (Train to Gain) Gain)
Pendidik Pendi dikan an dan Pemberd Pemberd ayaan ayaan Perem Orang puan Dewasa d a
Pendi dikan
Keseta raan
Sepan jang
Pening Perlu asan Takatan BudBac aan ma aya Masya Ba rakat ca
Pe Pemban mb ngu gunan Kapa nan Kapa sitas Masyara sitas Ma kat sya ra ka
Gen der
Ha yat
Insan Insan Berkeaksaraan, Berbudaya Baca, BerbudayaBerkeaksara Baca, Dan Berkeadilan Gender, dan Beakhlak Mulia Berkeadilan Gender Dalam upaya perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan masyarakat yang bermutu dan relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, menetapkan kebijakan pembangunan dan merencanakan program yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemecahaan berbagai permasalahan bangsa khususnya di bidang pendidikan nonformal dan informal dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia Indonesia. Program pendidikan masyarakat diharapkan dapat memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, terbuka dan bermutu bagi masyarakat yang memilih pendidikan nonformal sebagai pendidikan alternatif dan/atau mereka yang belum mendapatkan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, seperti yang dijelaskan pada bagian awal buku ini.
1.
Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan kebijakan strategis di atas, arah kebijakan pembinaan pendidikan masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut. Tabel 6 Arah Kebijakan Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2010-2014
No STRATEGI UMUM 1 Penyediaan standar kompetensi keaksaraan. 2 Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). 3
4
5 6
7
Penyediaan penataan kelembagaan penyelenggara pendidikan masyarakat dan satuan pendidikan nonformal sejenis. Penyediaan program pendidikan masyarakat dengan fokus keberpihakan. Penyediaan subsidi penyelenggaraan pendidikan masyarakat. Penyediaan layanan Pengarusutamaan gender bidang pendidikan.
Penyediaan data dan informasi yang handal.
ARAH KEBIJAKAN Penyediaan standar kompetensi keaksaraan dasar dan keaksaraan usaha mandiri. Perluasan akses Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebagai kegiatan paska keaksaraan untuk kebertahanan tingkat literasi. Penataan kelembagaan penyelenggara pendidikan masyarakat dan satuan pendidikan nonformal sejenis. Penyelenggaraan pendidikan masyarakat dengan fokus keberpihakan pada kaum marjinal, perempuan, anak dan etnik minoritas; Penyediaan subsidi bagi tata kelola penyelenggaraan pendidikan masyarakat. Penyediaan layanan Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan melalui peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota. Penyediaan data dan informasi pendidikan masyarakat yang terpilah gender.
2. Kebijakan Khusus Untuk mencapai misi tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya menyiapkan materi pembelajaran yang lebih fungsional dan kontekstual sehingga dapat dirasakan manfaat dan kegunaannya dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, penyelenggaraan program bersifat luwes dan fleksibel dalam penyediaan tempat, waktu, materi dan proses pembelajaran sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat dan sesuai tingkat usia, tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi dan lingkungan hidup warga belajar. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan program pembelajaran dan pelatihan, setiap lembaga/organisasi penyelenggara program pendidikan masyarakat khususnya program pendidikan keaksaraan, harus mengacu pada kebijakan pendekatan pembelajaran sebagai berikut: a. b.
Peserta didik (warga belajar) dikelompokkan berdasarkan kedekatan tempat tinggal, setiap kelompok maksimal 10 orang; Setiap kelompok dibimbing oleh minimal satu orang tenaga pendidik (tutor) yang telah dibekali melalui pelatihan dan atau bahan-bahan/acuan pembelajaran program;
c.
Metoda atau pendekatan pembelajaran disesuaikan dengan konteks lokal (tematik fungsional), namun tetap mengacu pada pedoman yang ditentukan; d. Jadwal pembelajaran disepakati oleh tutor dan warga belajar sesuai kebutuhan dan kondisi setempat; e. Lama pembelajaran tergantung kemampuan warga belajar, namun dirancang selama 114 (seratus empat belas) Jam untuk tahap keaksaraan dasar, dan 4 (empat) bulan untuk tahap keaksaraan usaha mandiri; f. Penilaian hasil belajar dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian hasil belajar sesuai standar kompetensi keaksaraan (SKK); g. Memberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) bagi warga belajar yang dinyatakan lulus sesuai tahapan pembelajaran yang diikuti. Untuk menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau pendidikan formal dan melayani masyarakat yang belum terlayani pendidikannya khususnya untuk menjangkau masyarakat buta aksara yang sangat sulit dilakukan (hardrock) karena sebagian besar diantara mereka berusia di atas 44 tahun, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat membuat kebijakan pengelolaan program, khususnya program pendidikan keaksaraan, yaitu: 1) Penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar pembelajaran. 2) Penyelenggaraan program di daerah atau kawasan: transmigrasi, pesisir, hutan, pulau-pulau kecil dan terluar, perbatasan, pesantren tradisional, komunitas adat terpencil (KAT), dan sebagainya. 3) Melibatkan tokoh atau pemuka agama/adat/masyarakat, serta lembaga/organisasi masyarakat setempat dalam penyelenggaraan program. 4) Mendayagunakan potensi sumber daya setempat dalam mendukung pelaksanaan program pembelajaran dan pelatihan. 5) Mensinergikan pelaksanaan program dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi terkait. Oleh karena itu, prioritas sasaran program Bindikmas akan diarahkan pada daerah atau kawasan terpencil dan tertinggal seperti disebutkan pada butir 2 di atas. Hingga saat ini, masih terdapat penduduk Indonesia yang tergolong masyarakat terpencil dan tidak memiliki akses memperoleh pendidikan, misalnya: Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi, Suku Bajo di Provinsi Sulawesi Tenggara, Suku Kajang di Provinsi Sulawesi Selatan, Suku Badui di Provinsi Banten, Suku Dayak di wilayah Kalimantan, dan masih banyak suku yang bermukim di pedalaman Papua. Kebanyakan dari komunitas adat terpencil tersebut tergolong buta aksara, karena sesuai tradisi dan budaya setempat terkesan sulit menerima perubahan, kurang bersosialisasi dengan masyarakat luar, kurang terbuka terhadap orang lain, menggantungkan hidupnya terhadap lingkungan, dan sulit mengubah perilakunya. Di samping itu, kebijakan lain yang ditempuh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sejak tahun 2010 adalah melakukan penataan kelembagaan PKBM, sebagai salah satu pendidikan nonformal (pendidikan masyarakat) yang memberikan layanan pendidikan nonformal pada masyarakat, dengan melakukan pendataan dan pemberian Nomor Induk Lembaga (NILEM) PKBM secara online, melalui website dikmas lewat internet (ICT). Pada tahun 2011 telah dilakukan pengembangan NILEM PKBM dan merintis pendataan secara online untuk lembaga dikmas lainnya seperti TBM.
3. Indikator Kinerja Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, maka Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menetapkan indikator kinerja sebagai berikut: Tabel 7 INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TAHUN 2012 – 2013
KODE
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KODE
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
(1)
(2)
(3)
(4)
IKU 4.5
PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA DEWASA
IKK 4.5.1
PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA DEWASA
TARGET TARGET 2012 2013 (5)
(6)
4.23%
4.03%
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN (7) BOP Keaksaraan Dasar
Bantuan Pendidikan Karakter pada Satuan PNF BOP Keaksaraan Dasar Layanan Khusus Sinergi Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat Papua, 3 T, Klaster 4 dan Daerah Tertinggal Lainnya IKK 4.5.2
IKK 4.5.3
PERSENTASE PEMEGANG SUKMA MENGIKUTI KEAKSARAAN USAHA MANDIRI
DISPARITAS GENDER PENDUDUK BERKEAKSARAA N USIA DEWASA
16.00%
19.00%
BOP Keaksaraan Usaha Mandiri Bantuan Multikeaksaraan (Peningkatan Pemberdayaan Orang Marjinal) Bantuan Aksara Kewirausahaan
2.40%
2.20%
Bantuan Peningkatan Budaya Tulis melalui Koran Ibu, Koran Anak, Cerita Rakyat BOP Keaksaraan Usaha Mandiri Layanan Khusus Dokumen Pendataan dan Informasi Dikmas Pendataan Kerjasama dengan BPS Publikasi Melalui Media Pengembangan Laman Dikmas
IKK 4.5.5
PERSENTASE PENDUDUK PEREMPUAN BERKEAKSARAA N DASAR DAN LANSIA YANG MEMPEROLEH LAYANAN
14.00%
17.50%
BOP Kecakapan Hidup Perempuan
KECAKAPAN HIDUP IKU 4.8
PERSENTASE PKBM BERNOMOR INDUK LEMBAGA
IKK 4.5.7
PERSENTASE PKBM BERNOMOR INDUK LEMBAGA
6.00%
70.00%
Dokumen peningkatan mutu layanan, kelembagaan, dan sarana pendidikan masyarakat Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Berbasis Etnik Lokal, Bahasa Ibu, dan Penduduk Perempuan Peningkatan Kelembagaan dan Kapasitas PKBM, TBM, Satuan PNF Sejenis, SKB, Forum, dan Mitra Dikmas Peningkatan Kapasitas Pengelolaan TBM Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Pemberdayaan Peran Masyarakat melalui Organisasi Mitra dan Lembaga Apresiasi Layanan Pendidikan Keaksaraan Hari Aksara Internasional Benchmarking PKBM skala Internasional (E9-ASEAN) Pertukaran Peningkatan Kapasitas Pengelola PKBM RI - Thailand dalam rangka Joint Working Group Penyelenggaraan Kerjasama Unesco Peningkatan Budaya Baca Masyarakat Sosialisasi dan Publikasi Dikmas
IKK 4.5.8
PERSENTASE KECAMATAN YANG MEMILIKI PKBM
60.00%
70.00%
Pengembangan Jejaring PKBM dan SKB dengan Dunia Usaha Penguatan Jejaring Kelembagaan TBM dan TBM Sejenis Berbasis ICT Bimbingan Teknis Pengembangan Budaya Baca Bantuan Perluasan Akses dan Pengembangan PKBM
Perluasan Akses PKBM Bantuan Pengembangan PKBM Pengembangan PKBM Tematik Peningkatan Mutu PKBM Peningkatan Mutu Forum PKBM Pemeliharaan Aplikasi Nilem Penyusunan Bahan Publikasi Kelembagaan dan Kemitraan IKK 4.5.9
PERSENTASE KAB/KOTA YANG MEMILIKI
40.00%
60.00%
Bantuan Penataan Kelembagaan Bantuan Perluasan Akses Balai Belajar Bersama
PKBM RUJUKAN
Bantuan Kerjasama dan Sinergi Program SKB dengan PKBM Bantuan Sarana Satuan Dikmas Bantuan Sarana Belajar Multikeasaraan Berbasis Teknologi dan Sarana PKBM Penguatan Pengelolaan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi
IKU 4.9
IKU 4.6
PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MEMILIKI MINIMAL 10 TBM
IKK 4.5.10
PERSENTASE KAB/ KOTA YANG TELAH MENERAPKAN PENGARUSUTA MAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN
IKK 4.5.4
PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MEMILIKI MINIMAL 10 TBM
47.00%
PERSENTASE KAB/ KOTA YANG TELAH MENE RAPKAN PENG ARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN
54.00%
59.00% Bantuan Sarana Satuan Dikmas Bantuan Perluasan Akses dan Penguatan Taman Bacaan Masyarakat Peningkatan Manajemen Pelaksanaan TBM dan Sarana dan Prasarana Penguatan Kelembagaan Calon Penerima Dana Bantuan Pengembangan Budaya Baca dan Sarana 61.00%
Bantuan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan di Provinsi, Kab./Kota dan Lembaga Semiloka Peningkatan Kapasitas dan Mutu Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan Pendampingan Lembaga PUG Bidang Pendidikan Dokumen Perluasan Akses Layanan PUG Bidang Pendidikan Lintas Sektor Kelompok Kerja PUG Bidang Pendidikan Pertemuan Koordinasi PUG Lintas Sektor
IKU 4.7
PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MENYELENGGA RAKAN PENDIDIKAN KEORANGTUAA N (PARENTING EDUCATION)
IKK 4.5.6
PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MENYELENGGA RAKAN PENDIDIKAN KEORANGTUAA N (PARENTING EDUCATION)
30.0%
40.00%
Pertemuan Milenium Development Goals Tahunan Bantuan Kecakapan Keorangtuaan Workshop Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan Bantuan Penataan Kelembagaan
Bantuan Pendidikan Pencegahan TPPO, HIV/AIDS, NAPZA dan Tanggap Darurat Bencana atau Siaga Bencana Koordinasi gugus Tugas PTPPO
IKK 4.5.11
PERSENTASE DOKUMEN RENCANA DAN
97.00%
98.00%
Workshop Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dokumen Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Pendidikan Masyarakat
EVALUASI KEGIATAN LAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU
Juknis, Kriteria, dan Bahan Publikasi TBM Standar kompetensi, dan pedoman pengembangan pendidikan pemberdayaan perempuan Naskah/Pedoman/Bahan Sosialisasi Program Dit. Dikmas Peningkatan Inovasi Pendidikan Keaksaraan Bahan ajar, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria layanan pembelajaran pendidikan pemberdayaan masyarakat Bahan Ajar Pendidikan Karakter melalui PNF Pengembangan Bahan Perumusan Kebijakan Keaksaraan Karakter Bangsa Penyusunan bahan ajar keaksaraan Masyarakat ASEAN Sarana bahan Ajar Pendidikan Masyarakat Bahan Ajar Multi Keaksaraan Bahan Ajar Konteks Papua dan 3 T Bahan Ajar Keberpihakan Tuna Aksara TKI Malaysia Penyusunan rencana program dan anggaran Dikmas Sinkronisasi Penyusunan program kegiatan penyediaan layanan Pendidikan Masyarakat Dokumen Pengendalian dan Pengembangan manajemen perencanaan kegiatan layanan Pendidikan Masyarakat (Pusat dan Dekonsentrasi) Koordinasi, Perencanaan, Pengelolaan dan Pengembangan Program Pendidikan Masyarakat Dokumen Evaluasi Kebijakan Penyusunan laporan kinerja pelaksanaan program dan anggaran Evaluasi bulanan pelaksanaan program dan anggaran Evaluasi capaian Pendidikan Keaksaraan Pemantauan dan penilaian program Pendidikan Masyarakat Temu koordinasi tim pemantauan dan penilaian Dokumen kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan Efektifitas Pengelolaan Sistem Akuntansi Pengintegrasian Sistem Akuntansi Instansi dan Manajemen Mutu Pembinaan Kapasitas dan Administrasi Kepegawaian
Penyusunan dan Pengelolaan SIMAK BMN Peningkatan Kapasitas dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah/swasta/ lembaga terkait Pameran Pendidikan Layanan Perkantoran Pembayaran gaji, honor dan tunjangan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Dit. Bindikmas Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
B. Strategi Pengembangan Program Untuk mencapai visi dan misi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, maka program yang disusun perlu memperhatikan prioritas pendanaan dengan mendasarkan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Prioritas pendanaan pendidikan masyarakat dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: (i) menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dan keluarga yang kurang beruntung karena faktor ekonomi, geografi, dan sosial-budaya, serta tidak memperoleh layanan pendidikan yang memadai; (ii) memenuhi hak konstitusional warga negara melalui satuan dan jenis pendidikan pada jalur nonformal, serta untuk menjawab komitmen internasional dan tujuan pendidikan nasional; dan (iii) melihat perkembangan kemampuan keuangan negara dan potensi kontribusi masyarakat terhadap pendidikan. Sesuai dengan visi dan misi serta tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, maka dalam upaya pengembangan program dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.
