Kebijakan Agroindustri Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Mendukung Kemandirian Pangan Menyongsong Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Benyamin Lakitan
Makalah Utama pada Seminar Hari Pangan Sedunia XXXIII, Padang, 21-22 Oktober 2013
ASEAN’s Commitments • to establish by 2020 the ASEAN Community, including the ASEAN Economic Community (AEC), made in the Declaration of ASEAN Concord II in Bali, Indonesia, on 7 October 2003; • to accelerate the establishment of the ASEAN Community, including its AEC pillar, to 2015, made at the 12th ASEAN Summit in Cebu, the Philippines, on 13 January 2007; • Adoption of the AEC Blueprint at the 13th ASEAN Summit in Singapore, on 20 November 2007
Key Characteristics of AEC
a single market and production base, a highly competitive economic region, a region of equitable economic development, and a region fully integrated into the global economy
ASEAN Economic Community Blueprint (2007)
Principles of AEC
AEC shall act in accordance to the principles of an open, outward-looking, inclusive, and market-driven economy
ASEAN Economic Community Blueprint (2007)
Five Core Elements of Single Market and Production Base • Free flow of goods: zero tariff + removal nontariff barriers; • free flow of services: no restriction in providing services and establishing companies across national borders; • free flow of investment: free and open investment regime; • freer flow of capital; and • free flow of skilled labors: including professionals, academicians and researchers :D . ASEAN Economic Community Blueprint (2007)
Open Investment
All industries (in the manufacturing, agriculture, fishery, forestry and mining and quarrying sectors and services incidental to these five sectors) shall be open and national treatment granted to investors
the ASEAN Investment Area (AIA), 1998
Two Important Components of Single Market and Production Base
• Priority integration sectors, and • Food, agriculture and forestry
ASEAN Economic Community Blueprint (2007)
Food, agriculture and forestry • Enhance intra- and extra-ASEAN trade: Establish Good Agriculture/Aquaculture Practices (GAP), Good Animal Husbandry Practices (GAHP), Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP), and Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) based systems; for agricultural and food products; • Promote cooperation, joint approaches and technology transfer among ASEAN Member Countries and international, regional organizations and private sector; • Promote ASEAN agricultural cooperatives as a means to empower and enhance market access of agricultural products, to build a network mechanism linking agricultural cooperatives, and to fulfil the purpose of agricultural cooperatives for the benefit of farmers in the region. ASEAN Economic Community Blueprint (2007)
1 Critical Factors & Concerns
• Ketersediaan Lahan: Jika investasi asing yang memanfaatkan lahan (perkebunan, pertambangan) terus tak terkendali, maka petani Indonesia akan kesulitan mendapatkan lahan untuk melakukan kegiatan usaha pertanian.
2 Critical Factors & Concerns
• Mobilitas SDM: Jika hanya SDM berkeahlian saja yang difasilitasi mobilitasnya, maka pengelola usaha pertanian di Indonesia akan dibanjiri SDM asing, sedangkan tenaga kerja domestik akan menjadi buruh tani.
3 Critical Factors & Concerns
• Ekspor Bahan Baku: Jika produk ekspor Indonesia masih berupa bahan baku, maka Indonesia terus akan kehilangan peluang mendapatkan nilai tambah dan kesempatan kerja bagi rakyat
4 Critical Factors & Concerns
• Pasar Domestik: Pasar domestik Indonesia mencakup hampir separuh pasar ASEAN. Jika produk Indonesia kalah kompetitif dibanding produk ASEAN/asing, maka produk nasional akan tergusur di negeri sendiri oleh produk asing
5 Critical Factors & Concerns • Relevansi Teknologi: Pengembangan teknologi domestik belum berorientasi pada kebutuhan dan persoalan nyata, belum sepadan dengan kapasitas absorpsi pengguna, serta sering kalah kompetitif dibandingkan teknologi asing; sehingga belum mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
6 Critical Factors & Concerns • Regulasi & Kebijakan: Regulasi dan kebijakan seharusnya mampu meningkatkan motivasi bagi pelaku bisnis nasional untuk berinvestasi di dalam negeri, terutama di bidang pangan dan pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya kelautan
Imagine if … • Rakyat Indonesia tidak lagi punya akses untuk mengelola lahan di negara sendiri … • Usaha pertanian dikelola oleh asing, sedangkan rakyat Indonesia hanya berpeluang untuk jadi buruh tani … • Semua hasil usaha pertanian ini diekspor dalam bentuk bahan mentah dan diolah di luar negeri, lalu dikirim kembali membanjiri pasar domestik Indonesia … • Para pengembang teknologi asyik sendiri dan tetap tidak berkontribusi signifikan terhadap persoalan bangsa … • Pelaku bisnis nasional tidak termotivasi berinvestasi untuk mengembangkan usaha di Indonesia … • Dan regulasi tidak efektif mencegah agar ‘mimpi buruk’ ini terjadi …
Are we doing this?
Kebijakan Pangan
• Ketahanan Pangan • Kemandirian Pangan • Kedaulatan Pangan
Ketahanan Pangan
Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan
UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Kemandirian Pangan
Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat
UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal
UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan
MEA versus UU18/2012
Relevankah kemandirian dan kedaulatan pangan di era MEA ?
Kebijakan Agroindustri
• Hulu: untuk meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas yang sesuai keragaman agroekosistem Indonesia, permintaan pasar domestik, dan secara inklusif banyak melibatkan petani lokal; • Hilir: Berbasis pada ketersediaan bahan baku lokal/nasional dan untuk menghasilkan produk pangan yang sesuai permintaan pasar domestik
Sumberdaya Lokal
• SDA • SDM • Teknologi Domestik • Akses Pembiayaan • Social Capital • Kearifan Lokal
Green Economy
LOW CARBON
GREEN ECONOMY
RESOURCE EFFICIENT
SOCIALLY INCLUSIVE
Orientasi Kebijakan • Mengutamakan pemenuhan permintaan pasar domestik terlebih dahulu, baru ekspor • Mendukung kebijakan larangan ekspor bahan baku/mentah • Memaksimalkan nilai tambah setiap komoditas yang dihasilkan di dalam negeri • Meningkatkan kapasitas nasional dalam penyerapan tenaga kerja • Menjamin keberlanjutan produksi bahan baku dan produk olahan
http://benyaminlakitan.com
