5/8/2012
Lingkup program/kegiatan KKP untuk meningkatkan ketahanan pangan rumahtangga berbasis sumberdaya lokal
Yayuk FB Pembekalan KKP Departemen Gizi Masyarakat FEMA IPB 14 Mei 2011
CONTOH : Hasil identifikasi masalah & potensi Di desa X Kecamatan Wanayasa Kab Banjarnegara 1. 2. 3. 4.
Prevalensi gizi buruk dan kurang pada balita = 1.5 % & 15 % Gagal panen padi; Jajanan sekolah tidak aman Rataan lekarangan = 250 m2/RMT; Rataan besar keluarga = 7 Desa mandiri pangan, dll
Apa program/kegiatan KKP, 6 minggu ? INGAT sesuai prinsip : • Pemberdayaan masyarakat; Ketahanan pangan-gizi & keluarga • Sumberdaya lokal Perencanaan secara partisipatif & terintegrasi dengan program/ kegiatan pemerintah Pelaksanaan secara partisipatif pada kelembagaan/instansi, misal POSYANDU, PKK, Kel Tani/Wanita Tani/Gapoktan, sekolah/pesantren ,Desa /Kel/ Kec/Kab. Jenis program/kegiatan, a.l : 1. sosialisasi/penyuluhan-demplot, lomba & ADVOKASI : perbaikan budidaya pertanian, penanganan pasca panen, pemanfaatan pekarangan, pengolahan pangan lokal, konsumsi pangan keluarga/makanan jajanan/PMT-3B, keamanan pangan, PHBS, pendampingan keluarga gizi kurang/buruk 2. Penguatan/dinamika kelompok
1
5/8/2012
Program/kegiatan KKP harus sesuai dengan : Kompetensi Departemen Gizi Masyarakat Fema IPB Pengembangan Ilmu Gizi Manusia (Human Nutrition) yang mengaitkan pertania, pangan, gizi dan kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas manusia TEMA KKP IPB
SUB TEMA KKP FEMA
Pengembangan pertanian berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal
Pengembangan Masyarakat untuk Mencapai Ketahanan Pangan dan Keluarga Berbasis Sumberdaya Lokal
23 Kebijakan pembangunan pertanian 2010-2014 yang berkaitan dg pembangunan ketahanan pangan : 1. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT); 2. Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekrutmen tenaga pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di perdesaan; 3. Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan;
2
5/8/2012
4. Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri; 5. Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produkproduk substitusi komoditas impor; 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas public goods melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, dan jalan usahatani; 7. Jaminan penguasaan lahan produktif; 8. Pembangunan sentra pupuk organik berbasis kelompok tani; 9. Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional; 10. Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan; 11. Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah; 12. Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif & dukungan iklim usaha yang kondusif;
13. Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional; 14. Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di perdesaan dan mensubstitusi BBM; 15. Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi; 16. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu; 17. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasmanutfah nasional.
3
5/8/2012
18.Penguatan sistem perkarantinaan pertanian; 19.Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani; 20.Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota; 21.Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi; 22.Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis; 23.Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan good governance.
Target utama Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 (1) Pencapaian Swasembada Daging Sapi, Gula Pasir dan Kedelai, dan Swasembada Padi dan Jagung Berkelanjutan; (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan; (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor; (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani. 2 target utama terkait pemantapan ketahanan pangan : a. Peningkatan Diversifikasi Pangan = Rencana Aksi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Penanganan Keamanan Pangan Segar; b. Peningkatan Kesejahteraan Petani = Rencana Aksi Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat, dan Pemberdayaan Desa P2KP.
4
5/8/2012
Program/kegiatan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengembangan Desa Mandiri Pangan, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa rawan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dengan pendekatan penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektor, selama empat tahun secara berkesinambungan, melalui gerakan sekolah lapangan (SL) desa mandiri pangan
1
Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan dengan mengembangkan cadangan pangan masyarakat untuk antisipasi masa panen/masa paceklik, selama 3 tahun.
2
3
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat/LDPM, adalah kegiatan pemberdayaan Gapoktan dalam rangka meningkatkan kemampuan unit usaha yang dikelolanya yaitu melalui pengembangan unit-unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan serta pembangunan sarana penyimpanan sehingga dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan. Pemberdayaan Gapoktan dilakukan di daerah sentra pangan selama 3 tahun untuk mewujudkan stabilisasi harga pangan di tingkat petani dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani;
5
5/8/2012
4.a
Peningkatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) melalui : (1) pemberdayaan kelompok wanita terutama kelompok dasawisma PKK dengan optimalisasi pekarangan dan penyuluhan pangan dan gizi; (2) pendidikan dan penyuluhan pangan yang baragam dan bergizi seimbang untuk siswa SD/MI; (3) pemberdayaan usaha mikro kecil bidang pangan dalam pengembangan pangan lokal dengan tepung-tepungan; (4) kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal dan agribisnis pangan;
P2KP = 1. Perpres No 22 Tahun 2009 = Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. 2. Permentan No 43/Permentan/OT.140/10/2009 = Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber Daya Lokal
4.b
Peningkatan dan pengembangan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, dengan membangun kesadaran seluruh komponen masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan tentang pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan penurunan konsumsi beras per kapita di tingkat rumah tangga, yang dilaksanakan melalui media elektronik, media cetak, media luar ruang dan pameran, bekerjasama dengan lintas sektor dan swasta;
6
5/8/2012
5
Peningkatan penanganan keamanan pangan segar tingkat produsen dan konsumen, yaitu meningkatkan kemampuan kelembagaan dan aparat di daerah untuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan penanganan keamanan pangan segar serta meningkatkan sosialisasi, promosi dan edukasi tentang keamanan pangan segar kepada konsumen dan produsen. Pada sisi lain akan mendorong dan memfasilitasi pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan daerah (OKKPD);
7
