10/26/2016
KEMANDIRIAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA MELALUI KEDAULATAN PANGAN FEEDING THE NATION: CHALLENGES & SOLUTIONS DISAMPAIKAN PADA PROGRAM “AYO INDONESIA” RAPPLER DAN SB‐IPB BOGOR, 22 OKTOBER 2016
Outline:
1. Prinsip Kemandirian Ekonomi 2. Kemandirian Ekonomi dalam Nawa Cita 3. Kebijakan Untuk Kedaulatan Pangan j g
26/10/2016
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
2
1
10/26/2016
Prinsip dari Kemandirian Ekonomi
Kemandirian Ekonomi: Membangun ekonomi nasional secara mandiri yang bebas yang bebas dari ketergantungan pada ekonomi negara lain, tetapi didasarkan pada kekuatan sumber daya domestik.
1 2 3
Membangun ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran rakyat.
Menentang dominasi ekonomi asing dan penjajahan, tetapi tidak mengesampingkan kerja sama ekonomi internasional.
Sumber: Columbia Law School (2016)
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
3
Kemandirian Ekonomi merupakan solusi permasalahan yang dihadapi Indonesia
Solusi untuk:
k 1 Kemiskinan 2 Kesenjangan Ekonomi dan Sosial 3 Pengangguran 4 Stabilitas Ekonomi The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
4
2
10/26/2016
Kemiskinan
Sumber: BPS (2016), diolah
• Angka kemiskinan di perdesaan masih tinggi. • Yang menjadi fokus adalah kemiskinan di perdesaan. Dalam konsep kemandirian ekonomi, petani sebagai entitas dominan di perdesaan didorong menjadi subjek dari pembangunan. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
5
Kesenjangan Ekonomi dan Sosial (1)
Keterangan: * nilai Gini Ratio yang semakin besar berarti kesenjangan ekonomi yang semakin besar. Sumber: BPS (2016), diolah
• Sejak tahun 2011, Gini Ratio (indicator kesenjangan ekonomi) belum mengalami perbaikan. • Pembangunan infrastruktur (peningkatan konektivitas) sebagai upaya imperatif dalam meningkatkan produktivitas (Harvard Kennedy School, 2013). The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
6
3
10/26/2016
Kesenjangan Ekonomi dan Sosial (2)
Keterangan: * nilai IPM yang semakin besar berarti aksesibilitas terhadap kesehatan dan pendidikan lebih baik. Sumber: BPS (2016), diolah
• IPM terendah ada di wilayah timur Indonesia. • Paradoks dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
7
Outline:
1. Prinsip Kemandirian Ekonomi 2. Kemandirian Ekonomi dalam Nawa Cita 3. Kebijakan Untuk Kedaulatan Pangan j g
26/10/2016
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
8
4
10/26/2016
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Sebagai Amanat Nawa Cita
3 Sektor Strategis: 1. Pangan 2. Energi 3. Keuangan The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
9
Kedaulatan Bagi Kemandirian Ekonomi
Dalam Nawa Cita, Kemandirian Ekonomi akan diwujudkan melalui:
1 Kedaulatan di Sektor Pangan 2 Kedaulatan di Sektor Energi 3 Kedaulatan di Sektor Keuangan Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal (www.bulog.co.id, 2016). The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
10
5
10/26/2016
Urgensi Kedaulatan Pangan: Hampir 50% pengeluaran masyarakat diperuntukan untuk konsumsi pangan • Di perdesaan, kerentanan akibat gejolak pasar pangan lebih besar dibanding perkotaan. • Pangsa pengeluaran pangan di perdesaan sebesar 55,63%, lebih tinggi Pangsa pengeluaran pangan di perdesaan sebesar 55,63%, lebih tinggi dibanding perkotaan yang mencapai 42,55%. Tabel Pangsa Pengeluaran Masyarakat (2015) No
Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan+Perdesaan
1
Pangan
Jenis Pengeluaran
42,55%
55,63%
47,47%
2
Non‐Pangan
57,45%
44,37%
52,53%
Sumber: Susenas BPS (2015), diolah
• Perdesaan identik dengan banyaknya penduduk yang bermata perncaharian petani. • Petani sebagai produsen pangan, pada waktu tertentu juga sebagai net‐ consumer. Hal itu menyebabkan gejolak pangan akan berdampak negatif kepada petani dan perdesaan. 11
Tantangan dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan
Tantangan Usaha yang belum efisien 1 Skala Usaha yang belum
2 Arable land yang semakin menurun yang belum stabil 3 Kesejahteraan Petani yang belum
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
12
6
10/26/2016
Skala usaha tani Indonesia masih kecil (dilihat dari kepemilikan lahan) Rumah tangga dengan penguasaan lahan di Rumah dengan penguasaan lahan di bawah 0,5tangga ha mendominasi profil penguasaan bawah 0,5 ha mendominasi profil penguasaan lahan pertanian. Hal ini akan berdampak pada lahan pertanian. efisiensi usaha tani.Hal ini akan berdampak pada efisiensi usaha tani.
Keterangan: ST2013 = Sensus Pertanian 2003; ST2013 = Sensus Pertanian 2013 Sumber: BPS (2014) 13
Arable Land per kapita (hektar per kapita) diperkirkan akan semakin menurun
ha / person
Berkurangnya lahan budidaya terjadi disemua negara.
Sumber: FAO (2012) 14
7
10/26/2016
Tingkat kesejahteraan petani masih perlu ditingkatkan dan harus terjaga Nilai Tukar Petani (NTP) masih berfluktuasi. Pada waktu tertentu, petani mendapatkan pendapatan yang layak (mampu menutupi biaya hidup), tetapi pada waktu tertentu masih mengkhawatirkan (seperti yang terjadi pada tahun 2009). 106,00 105,24
105,00 104,58
104,92
104,00 103,00 102,00
102,03
101,77
101,56
101,28
101,00 100,16
100,00 ,
99 86 99,86
99,00 98,00 97,00 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ags 2015
Ags 2016
Keterangan: NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. NTP > 100 berarti pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Sumber: BPS (2016), diolah
Outline:
1. Prinsip Kemandirian Ekonomi 2. Kemandirian Ekonomi dalam Nawa Cita 3. Kebijakan Untuk Kedaulatan Pangan j g
26/10/2016
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
8
10/26/2016
Upaya Menjaga Kesinambungan Ketersediaan dan Produksi Pertanian Nasional Dalam rangka menjaga gairah petani untuk tetap menanam/berproduksi, menjaga ketersediaaan dan meningkatkan k j h kesejahteraan petani,i pemerintah i h mengeluarkan l k kebijakan, diantaranya: • Perpres No. 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting; • Perpres No. 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum ((Perum)) Bulogg Dalam Rangka g Ketahanan Pangan Nasional; • Permendag No. 63/M‐DAG/PER/9/2016 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani Dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. 17
PERATURAN PRESIDEN NO. 71 TAHUN 2015 TENTANG PENTAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Tujuan: (1) Jumlah Memadai, (2) Mutu Baik, dan (3) Harga Terjangkau
LANDASAN HUKUM UU PERDAGANGAN Pasal 25: Pemerintah mengendalikan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan jumlah yang memadai mutu yang baik dan memadai, harga yang terjangkau.
Pengaturan 1: Kriteria Penentuan dan Jenis Bapokting
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditetapkan dengan Peraturan Presiden UU PANGAN Pasal 51: Pemerintah berkewajiban mengatur perdagangan pangan dengan tujuan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan terutama pangan pokok, manajemen cadangan pangan serta penciptaan iklim usaha pangan yang sehat. Pasal 52: Dalam hal perdagangan pangan, pemerintah menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan
Pengaturan 2: Kewenangan Menteri Perdagangan
Pengaturan 3: Kebijakan Penyimpanan
Jenis Barang Kebutuhan Pokok: (1) Beras, (2) Kedelai bahan baku Tahu/Tempe; (3) cabe, (4) bawang merah, (5) gula, (6) minyak goreng, (7) tepung Terigu, (8) daging sapi, (9) daging ayam ras, (10) telur ayam ras, (11) ikan segar (bandeng, kembung, tongkol/tuna/cakalang)
Kriteria Penentuan Barang Kebutuhan Pokok: 1. Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga Tinggi, 2. Pengaruh terhadap infflasi 3. Memiliki kandungan gizi Kriteria Penentuan Barang Penting: 1. Sifat strategis dalam pembangunan nasional 2. Mendukung program pemerintah 3. Disparitas harga antardaerah tinggi
Kondisi Normal
Jenis Barang Penting: (1) Benih (padi, jagung, kedelai), (2) pupuk, (3) gas LPG 3kg, (4) triplek, (5) semen , (6) besi baja konstruksi, (7) baja ringan
Mendag Menetapkan 1.Harga Acuan 2.Harga Pembelian Pemerintah utk Sebagian/Seluruh Harga
Kondisi Tertentu
Wajib Daftar bagi Pelaku Usaha Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Parameter Kondisi Tertentu: 1.Menggangu Kegiatan Perdagangan Nasional 2.Gangguan Pasokan 3.Kondisi harga berada di atas/ di bawah harga acuan
Larangan Penimbunan Bapokting melebihi stok berjalan max. 3 bulan) (berdasarkan data penjualan perbulan di kondisi normal) kecuali utk bahan baku/penolong proses produksi
Perubahan jenis diusulkan Mendag (berkoordinasi dgn Kementerian lain) dan disahkan melalui Perubahan Perpres
Mendag Menetapkan Kebijakan: 1. Harga Khusus Menjelang/Saat/Setelah Hari Besar Keagamaan atau saat gejolak harga 2. Harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar 3. Harga subsidi Mendag Mengelola Stok dan Logistik, melalui: 1 Optimalisasi Perdag. Antar Pulau 1. Optimalisasi Perdag Antar Pulau 2. Pengawasan stok di gudang /pelabuhan 3. Penyediaan/Optimalisasi Sarana Distribusi 4. Koordinasi dgn Penyedia Moda Transportasi 5. Koordinasi penyediaan stok pemerintah Mendag Mengelola Ekspor‐Impor: 1. Ekspor (jika stok DN cukup min. 6 bulan) 2. Impor (jika DN kekurangan pasokan yg berakibat gejolak harga)
Menteri dibantu Tim Ketersediaan dan Stabilisasi Harga
18
9
10/26/2016
PERATURAN PRESIDEN NO. 48 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUM BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL LANDASAN HUKUM UU PERDAGANGAN Pasal 25: Pemerintah mengendalikan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditetapkan dengan Peraturan Presiden
UU PANGAN Pasal 51: Pemerintah berkewajiban mengatur perdagangan pangan dengan tujuan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan terutama pangan pokok, manajemen cadangan pangan serta penciptaan iklim usaha pangan yang sehat.
Pasal 52: Dalam hal perdagangan pangan, pemerintah menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan
UU BUMN
TUJUAN: MENJAGA KETERSEDIAAN PANGAN DAN STABILISASI HARGA PANGAN PADA TINGKAT KONSUMEN DAN PRODUSEN KOMODITI: 1. RAJALE (Beras, Jagung, Kedele) Æ Hanya PERUM BULOG 2. PANGAN LAINNYA (Gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabe, daging sapi, daging ayam, telur) Æ PERUM BULOG dan BUMN Lainnya (atas persetujuan Menteri BUMN dan Keputusan RAKOR) KEWENANGAN MENTERI PERDAGANGAN: 1. Menugaskan Perum BULOG dan BUMN Lainnya. 2. Menetapkan HPP dalam rangka pelaksanaan pengelolaan CPP. 3. Menetapkan jumlah dan waktu pelaksanaan pengadaan Pangan dari luar negeri. 4. Mengatur ketentuan pelaksanaan pengadaan Pangan dan tata niaga impor pangan. 5. Menetapkan penyaluran Pangan oleh Perum BULOG untuk kebutuhan lainnya. 6. Mengusulkan alokasi anggaran kepada Menteri Keuangan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembayaran kompensasi dan margin penugasan kepada Perum BULOG. 7. Melakukan pembayaran kompensasi dan margin kepada Perum BULOG. Tugas Perum BULOG
PENGAMANAN HARGA
Penetapan Harga A Acuan atau t HPP di Tingkat Produsen Fleksibilitas Harga, apabila Harga Pasar > HPP HET untuk OP di Konsumen
PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI
Pengadaan Pangan Terutama Dari Dalam Negeri Penyaluran untuk Masyarakat (Rastra) Penyaluran kepada Industri TT, Pakan Ternak dll.
IMPOR Impor dilakukan apabila ketersediaan dalam negeri tidak mencukupi untuk (1) pemenuhan stok; (2) stabilisasi harga dalam negeri; dan (3) penugasan Pemerintah lainnya
Pengelolaan CBP Untuk Kondisi Darurat dan Operasi Pasar PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS PANGAN
PENGEMBANGAN PERGUDANGAN
Pasal 66 Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
ANGGARAN / PEMBIAYAAN
(1) APBN (untuk beras) (2) Dana Bulog (3) Kredit Pinjaman (4) Pendanaan Lainnya Kompensasi dan Margin penugasan (Diaudit oleh BPK)
19
PERMENDAG NO. 63/M‐DAG/PER/9/2016 TENTANG PENETAPAN HARGA ACUAN PEMBELIAN DI PETANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI KONSUMEN Permendag No. 63 Tahun 2016 Pasal 2 Perum BULOG dalam melakukan pembelian dan penjualan beras, jagung, d an kedelai mengacu pada Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen yang ditetapkan oleh Menteri.
Harga Acuan Pembelian di Petani adalah harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/ atau biaya lain. Harga g Acuan Penjualan j di Konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/ atau biaya lain.
Keterangan: *) Harga penjualan di industri pengguna (sebagai pakan ternak) masing-masing Rp 3.650/kg (curah) dan Rp 3.750/kg (kemasan); **) Harga penjualan ke pengguna (pengrajin tahu, tempe dan pakan); ***) Di petani atau sentra produsen. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
20
10
10/26/2016
Regulasi Impor Jagung dan Daging Sapi Regulasi Jagung Permendag 20/M‐ DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan tentang Ketentuan Impor Jagung
Daging Sapi Permendag 05/M‐ Permendag 05/M DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan
Sumber: BPS (diolah Puska Daglu)
Pokok Pengaturan • Mengatur impor jagung dengan kode HS 1005.90.90.00 • Impor hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan (oleh API‐U API U dan API dan API‐P) P), pakan (oleh Perum BULOG), dan bahan baku industri pakan (oleh Perum BULOG) dan bahan baku industri (oleh API‐U dan API‐P) • Penentuan jumlah dan peruntukan impor Jagung ditetapkan dalam Rakor tingkat Menteri • Impor hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Impor (PI) dari Menteri • Impor Jagung sebagan bahan baku dilarang untuk diperdagangkan • Berlaku pada tanggal 24 Maret 2016 • Impor Produk Hewan hanya dapat dilakukan oleh BUMN dan/atau BUMD Produk Hewan hanya dapat dilakukan oleh BUMN dan/atau BUMD yang mendapat penugasan dari Pemerintah (secondary cut) serta pemegang API (prime cut), setelah memperoleh PI dari Menteri • Persetujuan Impor untuk produk pada Lampiran III (prime cut) diajukan 1 bulan sebelum Triwulan masa berlaku PI. • Untuk memperoleh PI, diperlukan rekomendasi dari Kementan. • Produk hewan yang diimpor harus memenuhi persyaratan kemasan. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
21
Kebijakan Pendukung: Program Tol Laut
Kementerian Perhubungan sebagai tulang punggung Sistem Logistik Nasional: Pembangunan 24 pelabuhan strategis untuk mendukung tol laut; Pembangunan Short Sea Shipping (Coastal Shipping); Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung sebagai international hub port.
Kementerian Program berkepentingan dengan tol laut untuk: • Meningkatkan kelancaran arus barang; • Menjaga ketersediaan barang; • Mengurangi disparitas harga dan menjaga stabilitas harga; • Meningkatkan integrase pasar; • Meningkatkan perdagangan antar pulau;
GERAI MARITIM 22
11
10/26/2016
NETWORK ROUTE OF TOL LAUT
NATUNA TAREMPA
LIRUNG MOROTAI
TAHUNA
TOBELO
TERNATE
MANOKWARI BABANG
BIAK SERUI FAKFAK
WASIOR NABIRE
NAMLEA KAIMANA TIMIKA
WANCI
MAKASSAR TG PRIOK
DOBO SAUMLAKI KALABAHI
TG PERAK LARANTUKA LEWOLEBA
MERAUKE
WAINGAPU
Route Port of PT. PELNI PSO
SABU
No
Route
(mil)
T‐I
Tg. Perak – Wanci – Namlea –Fakfak –Kaimana –Timika – Kaimana – Fakfak – Namlea – Wanci –Tg. Perak
3426
T‐II
Tg. Perak – Kalabahi – Moa – Saumlaki –Dobo –Merauke –Dobo – Saumlaki – Moa – Kalabahi – Tg. Perak Tg. Perak – Larantuka – Lewoleba – Rote – Sabu – Waingapu – Sabu – Rote – Lewoleba – Larantuka – Tg. Perak
3874
T‐V
2078
T‐VI
T‐III
MOA
ROTE
No Route T‐IV Tg. Priok – Makassar – Manokwari – Wasior – Nabire – Serui – Biak
(mil) 4644
– Serui – Nabire – Wasior – Manokwari – Makassar – Tg. Priok
Makassar – Tahuna – Lirung – Morotai – Tobelo – Ternate – Babang – Ternate – Tobelo – Morotai – Lirung – Tahuna – Makassar Tg. Priok – Tarempa – Natuna – Tarempa – Tg. Priok
2608 1400
23
Dirjen Perhubungan Laut No. AL.108/7/8/DTPL‐15
23
TERIMA KASIH www.kemendag.go.id
24
12
