PENGUATAN KOORDINASI DINAS/INSTANSI DALAM PEMANTAPAN KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH
DISAMPAIKAN OLEH KEPALA BKP PROV SUMBAR PADA RAPAT KOORDINASI DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT, PADANG 29 SEPTEMBER 2015
Kerangka Pikir UU Pangan No.18/2012
Kedaulatan Pangan
Ketahanan Pangan
Kemandi rian Pangan
Kemananan Pangan
Masyarakat dan perorangan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjuta n
Pemantapan Ketahanan pangan Mempunyai Peran Strategis Dalam Pembangunan Daerah/Nasion al (RPJMD 2010-2015) Karena :
2.Kwalitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penentu yang penting bagi pembantukan SDM yang berkwalitas
1.Akses Terhadap pangan dengan Gizi yang cukup Merupakan hak yang paling azazi bagi manusia
3.Ketahanan Pangan Merupakan Pilar Utama yang menopang Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan nasinal yang berkelanjutan
PERDA KEMANDIRIAN PANGAN
PEMERINTAH PROV. SUMBAR TELAH MENINDAKLANJUTI UU NO 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DENGAN PERDA PROV. SUMBAR NO 3.TAHUN 2015 TENTANG KEMANDIRIAN PANGAN TANGGAL 13 APRIL 2015. PENEKANAN DALAM PERDA KEMANDIRIAN PANGAN ADALAH : 1. KETERSEDIAAN PANGAN MELALUI PENINGKATAN PRODUKSI/PRODUKTIVITAS PANGAN DAERAH DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA LAHAN DAN TEKNOLOGI YANG ADA DI MASING-MASING DAERAH/KAWASAN (NAGARI/KECAMATAN/KABUPATEN/KOTA) 2. PENGATURAN/PENGELOLAAN DISTRIBUSI PANGAN SERTA PEMANTAUAN/PENGENDALIAN HARGA SEHINGGA TERCIPTA AKSES PANGAN DISETIAP TEMPAT DAN WAKTU 3. PENINGKATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN MENUJU PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN 4. PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (PANGAN SEGAR DAN PANGAN OLAHAN)
MAKSUD Kemandirian pangan (Perda 3/2015) Kemandirian Pangan adalah kemampuan dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
KERANGKA PIKIR KEGIATAN BKP Dalam kemandirian pangan ISU
KEGIATAN
Konsumsi & Diversifikasi Pangan
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Keamanan Pangan Segar
Pengembangan Keamanan Pangan Segar
Cadangan Pangan
Penguatan LDPM & Lumbung Pangan
Kemandirian Pangan Masyarakat
Gerakan Kemandirian Pangan
Akses & Kerawanan Pangan
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Koordinasi Ketahanan Pangan
Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
SASARAN
P E M B E R D A Y A A N
1.Menurun nya konsum si beras 1,5 % per th. 2. Tersedianya energi per kap. ideal 2.400 Kkal/hari & protein 63 gr/hari. 3. Tercapainya konsumsi energi ideal perkapita 2000 Kkal/hr , protein 52 grm/hari dengan skor PPH 89,3. 4. Meningkatnya kemampuan penanganan keamanan pgn segar. 5. Mantapnya stabilitas harga dan pasokan pangan pokok 6. Meningkatnya keber-dayaan, kemandirian dan akses pangan masyarakat. 7. Meningkatnya efektifitas koord. DKP.
1. Dipertahankannya ketersediaan energi per kapita minimal 2.400 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 63 gram/hari. 2. Makin berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan minimal 1 % setiap tahun. 3. Tercapainya peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein sebesar 52 gram/hari. 4. Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 % diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein dan nabati, sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) tahun 2015 sebesar 89,3. 5. Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat 6. Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen 7. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.
1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) = 84 (PPH Nasional = 75,4) 2. Konsumsi Beras = 102,6 kg/kap/tahun (Nasional = 97,64 kg/kap/tahun (Sumbar Konsumsi Terbesar No. 4) 3. Konsumsi energi penduduk = 2.039 kkal/kap/hari
4. Konsumsi protein penduduk = 56,1 gram/kap/hari 5. Ketersediaan energi untuk dikonsumsi masyarakat = 5.558 kkal/kap/hari (Nasional = 2.400 kkal/kap/hari) 6. Ketersediaan protein untuk dikonsumsi masyarakat = 133,71 gram/kap/hari (Nasional = 57 gram/kap/hari)
Penguatan koordinasi program pembangunan ketahanan pangan di sumatera barat 1. Meningkatkan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan Penyediaan pangan diutamakan dari produksi dalam negeri, impor is the last resort. Pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah, pemda dan masyarakat. Kemandirian pangan berbasis sumberdaya dan budaya pangan lokal pada kawasan nagari/kecamatan. Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian pangan masyarakat (Program Aksi Desa Mandiri Pangan) 2. Meningkatkan Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan Stabilisasi pasokan/penyediaan dan harga pangan utama (HPP, OP) Bantuan pangan bagi rakyat miskin (Raskin/Pangkin) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)
3. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi dan Keamanan Pangan Peningkatan kualitas konsumsi pangan ke arah B2SA (beragam bergizi seimbang dan aman) Diversifikasi pangan berbasis sumberdaya dan budaya lokal Industri olahan pangan berbasis tepung-tepungan: kudapan dan “nasi non beras” Penurunan konsumsi beras/kapita Peningkatan keamanan dan mutu pangan
Pergub yang diperlukan mendukung kemandirian pangan di Sumatera Barat 1. Pengadaan, Pengelolaan, dan Pengeluaran Cadangan Pangan (sudah ada PERGUB Sumatera B arat No. 22 tahun 2013) 2. Penganekaragaman Pangan (sudah ada PERGUB Sumatera Barat No. 31 tahun 2009) 3. Persyaratan Keamanan Pangan dan Gizi Pangan Segar (sudah ada Keputusan Gubernur No. 521-367-2012) 4. Tata cara Memperoleh Persetujuan Keamanan Pangan (sudah ada Keputusan Gubernur No. 521-367-2012) 5. Mekanisme ,Tata cara dan Jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok dalam perdagangan pangan oleh pelaku usaha pangan 6. Pengembangan Penelitian dan Pemanfaatan Rekayasa Genetik Pangan 7. Pengembangan dan Diklat Sumber Daya Manusia 8. Pengawasan Pangan
Diperlukan koordinasi dalam penyusunan dan penyempurnaan PERGUB tersebut
PEMERINTAH KAB/KOTA
PERLU MENINDAKLANJUTI PERDA KEMANDIRIAN PANGAN NO 3 TAHUN 2015 DENGAN MEMBENTUK PERDA KAB/KOTA ATAU PERBUP/PERWAKO MELALUI KOORDINASI DEWAN KETAHANAN PANGAN
TERIMAKASIH
