KATA PENGNTAR
Dengan rahmat Allah,SWT, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Lingga Tahun 2017 ini selain berisi tentang Struktur, Tugas dan Fungsi Inspektorat, Program dan Kegiatan, Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017, yang disusun sebagai sesuatu acuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan menyesuaikan tujuan Rencana Kerja Perangakat Daerah Tahun 2017. Disamping itu hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Sebagai bukti laporan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan padaTahun 2017 sesuai dengan Rencana Kerja Perangakat Daerah (RKPD) Tahun 2017 yang ingin dicapai. RKT juga berperan sebagai kendali, penilai kinerja dan pendorong terwujudnya
good
pertanggungjawaban
govermance kepada
dan
sebagai
masyarakat.
wujud
Selanjutnya
transparansi sejalan
alat
dengan
pelaksanaan reformasi birokrasi, Inspektorat Kabupaten Lingga diukur atas dasar penilaian target yang ingin dicapai. Akhir kata, semoga RKT Inspektorat Lingga Tahun 2017 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai Pengendali, Penyedian informasi, dan untuk bahan evaluasi.
RKT INSPEKTORAT 2017
- 1
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................
1
DAFTAR ISI ....................................................................................
2
BAB I PENDAHULUAN..................................................................
3
I.1 LatarBelakang ................................................................
3
I.2 LandasanHukum ............................................................
4
I.3 Tujuandansasaran..........................................................
6
I.3.1 Tujuan ...................................................................
6
I.3.2 Sasaran.................................................................
6
BAB II STRUKTUR, TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....................
7
2.1.Tugas Dan Fungsi .........................................................
7
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017………………
16
3.1.Program dan Kegiatan ...................................................
16
BAB IV RENCANA KERJA .............................................................
19
4.1.Indikator dan Target Kinerja, Kelompok Sasaran..…....
19
BAB V PENUTUP.. ..........................................................................
21
5.1.Kesimpulan......................................................................
21
RKT INSPEKTORAT 2017
- 2
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah Dokumen Laporan Rencana Kerja Tahunan yang pelaksanaannya berupa kegiatan Inspektorat Kabupaten Lingga yang pelaksanaannya memiliki periode satu tahun. Berdasarkan Peraturan Bupati Lingga Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lingga Tahun 2017 Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka upaya mewujudkan Good governance, pengembangan dan informasi kinerja terus diintegrasikan kedalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja OPD, salah satunya melalui Penerapan SAKIP. Salah satu instrument SAKIP yang dipergunakan adalah Rencana Kinerja Tahunan dari masing-masing OPD guna penguatan akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan sebagai bentuk komitmen OPD dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Lingga Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Peraturan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga tahun 2016 – 2021 Nomor 9 tahun 2016, Peraturan Bupati Lingga Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah
RKT INSPEKTORAT 2017
- 3
Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 17 Tahun 2016, Keputusan Inspektur Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lingga Tahun 2016 - 2021, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Lingga Tahun 2016. Konsep
dasar
akuntabilitas
didasarkan
pada
klasifikasi
responsibilitas
managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada OPD. Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi lebih ditekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila mampu menyerapkan seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program, akan tetapi lebih ditekankan pada output (keluaran), proses, manfaat dan dampak. Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun. Agar program-program yang telah disusun dapat terlaksana dan tercapai hasil yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan evaluasi terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan. 1.2.
LANDASAN HUKUM Laporan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Tahun 2017 disusun
berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan sebagai berikut: RKT INSPEKTORAT 2017
- 4
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
RKT INSPEKTORAT 2017
- 5
9.
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lingga Tahun 2005-2025; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lingga Tahun 2017; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017; 18. Peraturan Bupati Lingga Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021; 19. Peraturan Bupati Lingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penjabaran RKT INSPEKTORAT 2017
- 6
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017. 1.3.
TUJUAN DAN SASARAN
1.3.1. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini adalah sebagai sesuatu acuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan menyesuaikan tujuan Rencana Kerja Perangakat Daerah Tahun 2017. 1.3.2. Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Sebagai bukti laporan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 sesuai dengan Rencana Kerja Perangakat Daerah (RKPD) Tahun 2017 yang ingin dicapai.
RKT INSPEKTORAT 2017
- 7
BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR
2.1 .Tugas Pokok dan Fungsi
(1) Inspektorat
Daerah
Penyelenggaraan
Tipe
B,
Pemerintahan
melaksanakan Daerah
fungsi
sebagaimana
Pengawas dimaksud
mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu, sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(2) Berdasarkan kemampuan anggaran dan keterbataan sumberdaya aparatur, maka inspektorat terdiri atas : A. Inspektur. B. Sekretariat; 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Program dan Keuangan C. Inspektur Pembantu Wilayah I; D. Inspektur Pembantu Wilayah II; E. Inspektur Pembantu Wilayah III; (3) Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
RKT INSPEKTORAT 2017
- 8
(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
TUGAS DAN FUNGSI
(1) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur mempunyai tugas memimpin, melakukan
pembinaan,
mengoordinasikan,
menyelenggarakan,
merumuskan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi.
(2) Untuk melaksanakan tugas, Inspektur mempunyai fungsi :
a. Perumusan
kebijakan
teknis
bidang pengawasan
dan fasilitasi
pengawasan; b. Pelaksanaan Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; e. Pelaksanaan administrasi inspektorat ; f.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
RKT INSPEKTORAT 2017 -
9
(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Inspektur
yang
mempunyai
tugas
mengoordinasikan,
membina,
merumuskan pengelolaan umum dan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, pelaporan serta koordinasi pelaksanaan tugas
pengawasan,
pemberian
dukungan
pelayanan
teknis
dan
administratif di lingkungan inspektorat.
(4) Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Penyiapan koordinasi
bahan
perencanaan,
pengawasan
serta
pelaksanaan
mengendalikan
dan
pelaporan,
rencana
program
pengawasan; b. Menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan aparat pengawasan fungsional di daerah; c. Penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; d. Penyusunan, menginventarisir dan mengkoordinasikan bahan dan data dalam rangka piñata usahaan proses penanganan pengaduan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah; e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; f.
Pembinaan,
pengendalian,
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas; g. Penyusunan bahan hasil temuan untuk disampaikan sebagai bahan rapat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; h. Memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas penatausahaan, perencanaan, pengelolaan dan pemeriksaan; i.
Mengoreksi, mereview dan menyampaikan semua naskah hasil pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur;
j.
Menyampaikan informasi terjadinya penyimpangan di lapangan baik dalam dinas maupun tidak kepada Inspektur;
k. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan secara umum, Review Laporan Keuangan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, RKT INSPEKTORAT 2017
- 10
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat dan membantu Inspektur dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah; l.
Membuat laporan secara berkala dan tepat waktu kepada Inspektur;
m. Memfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi, Rapat Regional dan Rapat Staf; n. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; o. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya di bidang Inspektorat yang diberikan oleh Inspektur.
(5) Susunan organisasi Sekertariat Inspektorat terdiri atas :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian; b. Membagi
tugas
dan
memberi
petunjuk
kepada
staf
melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang
agar
berlaku,
sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas; c.
Merekapitulasi hasil pelaksanaan
program dan kegiatan dibidang
umum dan kepegawaian; d. Mengolah dan menyusun hasil penelitian pelaksanaan kegiatandan program dibidang umum dan kepegawaian; e. Melakukan evaluasi kegiatan pembinaan,
f.
peningkatan dan
pengembangan
di bidang umum dan kepegawaian;
Menyelenggarakan
urusan
naskah
penataan
dinas,
kerumahtanggaan,
administrasi
meliputi
kearsipan,
pengelolaan
penyelenggaraan
perlengkapan, keprotokolan dan administrasi RKT INSPEKTORAT 2017
- 11
perjalanan dinas; g. Menyelenggarakan
urusan
pengadministrasian data
kepegawaian
pegawai
yang
,penyiapan
meliputi
bahan
dan
penyusunan rencana mutasi, disiplin pegawai, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; h. Melakukan pengkajian dan analisis pelaporan; i.
Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja
yang
telah
dicapai sebagai bahan peningkatan karir; j.
Memberikan saran
dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah yang
perlu diambil sesuai dengan bidang
tugasnya;dan k.
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
(2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyiapkan dan menyusun rencana program kerja pengawasan; b. Merekapitulasi hasil pelaksanaan
program
dan kegiatan
pengawasan; c. Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan; d. Menyiapkan peraturan perundang-undangan,
dokumentasi dan
pengolahan data pengawasan; e. Menyusun rencana dan
program
pengelolaan administrasi
keuangan dan perlengkapan; f.
Menyusun anggaran keuangan Inspektorat;
g. Membuat laporan keuangan triwulan,
semester
dan laporan
tahunanInspektorat; h. Melakukan koordinasi dengan
unit
kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas; i.
Memberikan saran
dan pertimbangan teknis kepada atasan;
j.
Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas;dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
RKT INSPEKTORAT 2017
- 12
(6) Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah kerjanya.
(7) Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; b. Penyelenggaraan pemerintah desa; c. Reviu rencana kerja anggaran; d. Reviu laporan keuangan; e. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah; f.
Evaluasi sistem pengendalian internal;
g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; h. Pemeriksaan terpadu; i.
Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
j.
Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
k. Penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan; l.
Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
m. Koordinasi program pengawasan; n. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial; o. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; p. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.
(8) Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari :
A. Inspektur Pembantu Wilayah I. B. Inspektur Pembantu Wilayah II. C. Inspektur Pembantu Wilayah III.
RKT INSPEKTORAT 2017
- 13
(1) Inspektur Pembantu wilayah I, mempunyai wilayah kerja :
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. BadanPerencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 3. Sekretariat Korpri; 4. DinasKesehatan,
Pengendalian
Penduduk
dan
Keluarga
Berencana; 5. Dinas Pendidikan; 6. Dinas Kebudayaan; 7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 9. DinasPenanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan; 10. Kecamatan Lingga Utara; 11. Kecamatan Singkep; 12. Kecamatan Singkep Selatan.
(2) Inspektur Pembantu wilayah II, mempunyai wilayah kerja :
1. Sekretariat Daerah; 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 5. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil; 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; 7. Dinas Lingkungan Hidup; 8. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; 9. Kecamatan Singkep Barat; 10. Kecamatan Lingga Timur; 11. Kecamatan Lingga.
RKT INSPEKTORAT 2017
- 14
(3) Inspektur Pembantu wilayah III, mempunyai wilayah kerja :
1. Sekretariat DPRD; 2. Badan Pendapatan Daerah; 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 4. Dinas Kelautan dan Perikanan; 5. Dinas Perhubungan; 6. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian; 7. Satuan Polisi Pamong Praja; 8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 9. Kecamatan Senayang; 10. Kecamatan Singkep Pesisir; 11. Kecamatan Selayar; 12. Kecamatan Kepulauan Posek.
RKT INSPEKTORAT 2017
- 15
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
Berdasarkan Peraturan Bupati Lingga Nomor : 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Lingga Tahun 2017 bahwa Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Lingga Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi dan diformulasikan dalam hasil Musrembang Tahun 2016, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pemerintah Daerah untuk Tahun 2017 disusun fokus Pembangunan Daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan APBD Kabupaten Lingga Tahun 2017. Adapun rencana program prioritas pembangunan Inspektorat Kabupaten Lingga Tahun 2017 sebagai berikut : Tabel III.1 Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lingga Tahun 2017 NO
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
3
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
ANGGARAN APBD (Rp) 4
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
802.616.011 2.988.000
RKT INSPEKTORAT 2017
16.000.000 1.650.000 67.800.000 73.640.000 37.500.000 37.000.000 5.000.000 12.000.000 14.600.000 212.412.527
- 16
NO
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
3 12. 13.
14. 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. 2. 3. 4.
3
4
5
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara
ANGGARAN APBD (Rp) 4
Rapat-rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Kegiatan Perkantoran Penyediaan BBM kendaraan dinas
193.793.736 115.533.348 12.698.400 41.725.000 10.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.
Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring, dan Laporan
1.
Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur Kegiatan pelatihan kantor sendiri
7.600.000 26.000.000 8.125.000 50.000.000 50.000.000
133.630.000
2.
100.000.000 33.630.000 15.000.000
1.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
15.000.000 1.478.755.064
1.
2. 3. 4 5 6 7 8
Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kegiatan Pengawasan / Pemeriksaan Tujuan Tertentu Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan / Pemeriksaan Internal Secara Berkala Kegiatan Reviu RKA-SKPD dan RKAPPKD Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lingga Kegiatan evaluasi berkala kemajuan fisik proyek Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP Kegiatan pengelolaan LHKPN/LHKASN dan LP2P2
RKT INSPEKTORAT 2017
33.200.000 96.315.064 849.710.000 99.950.000 123.550.000 104.550.000 68.740.000
- 17
NO
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
3 9
7
Program Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
1.
3. Program Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kegiatan pengembangan sistem pengendalian intern pemerintah
102.740.000 476.136.000
2.
8
ANGGARAN APBD (Rp) 4
Kegiatan Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kegiatan operasi pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan SKPD dan desa se-Kabupaten Lingga Kegiatan Pemantauan TPTGR (majelis TPTGR)
87.204.000 318.389.000 70.543.000 179.778.000
1.
Kegiatan reviu LKjIP Kabupaten Lingga
2.
Kegiatan evaluasi LKjIP SKPD seKabupaten Lingga
RKT INSPEKTORAT 2017
76.048.000 103.730.000
- 18
BAB IV RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
Indikator dan Target Kinerja, Kelompok sasaran yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Lingga diambil dari Renstra Kabupaten Lingga Tahun 2016 -2021 dengan batasan tugas dan fungsi Inspektorat itu sendiri. Rincian lengkap yang menggambarkan Indikator dan Target, Kelompok Sasaran, pada tabel di bawah ini : SASARAN PROGRAM URAIAN 1
1 .
Tercapainya pelaksanaan tupoksi yang efektif dan efesien.
INDIKATOR 2
1.1. Persentase kegiatan pendukung pelaksanaan tupoksi inspektorat
TARGET 3
80%
4
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
2 .
Meningkatnya aparatur inspektorat yang memiliki standar kompetensi
2.1. Persentase aparatur inspektorat yang memiliki sertifikasi sesuai kompetensi
20%
2.1.1.
2.1.2.
3 .
Meningkatnya peran dan fungsi pengawasan yang dijalankan Inspektorat Kab. Lingga dalam rangka mendorong penerapan good governance pada Pemerintah Kabupaten Lingga
3.1. Persentase tugas pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan dengan kewenangan pengawasan yang harus dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundangundangan 3.2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang sesuai/sudah ditindaklanjuti
77%
3.1.1.
65%
3.2.1.
Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
RKT INSPEKTORAT 2017
- 19
3.3. Persentase SKPD yang memiliki nilai evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD minimal "C" ke atas
18%
3.3.1.
Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
RKT INSPEKTORAT 2017
- 20
BAB V PENUTUP 5.1. KESIMPULAN Dalam pelaksanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang diarahkan pada sasaran dan tujuan dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Ligga. Rencana kerja tahun 2017 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, baik untuk kegiatan administrasi umum dan bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan Upaya Inspektorat pada tahun 2017 ini sesuai dengan tugas dan fungsi, dengan berbagai hambatan dan kendala, harus mampu meningkatkan capaian kinerja secara keseluruhan lebih optimal Demikian rencana kerja Tahunan Tahun 2017 disusun, semoga dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah di Inspektorat, serta mampu menyajikan kinerja yang lebih optimal.
RKT INSPEKTORAT 2017
- 21
