KATA PENGANTAR INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

KATA PENGANTAR Sejalan dengan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM melalui kegiatan perubahan di segala bidang, kit a senantiasa selalu memanjat kan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tidak terhingga bagi kita semua. Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membantu Menteri Hukum dan HAM dalam menyelenggarakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-05.OT.01.01Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Terkait dengan pelaksanaan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2012, kita menyusun Laporan Akunt abilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012. Kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Inspektorat Jenderal mempunyai komit men dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes. penyusunan LAKIP Inspektorat Jenderal juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan t at a kelola pemerintahan yang baik. Mudah-mudahan, penyajian LAKIP Inspektorat Jenderal ini menjadi bahan evaluasi kinerja bagi intern Inspektorat Jenderal sendiri serta untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi dengan pihak lain yang terkait.


LAPORAN AKUNTABILTASINSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2012


RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akunt abilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat

Jenderal

Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012 disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan tugas pengawasan internal Kementerian Hukum dan HAM, yaitu sebagai quality assurance dan kat alisator bagi kinerja dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Startegis Kementerian Hukum dan HAM. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM selaku aparat pengawas intern melaksanakan t ugas dan fungsi Pengawasan Intern yaitu melakukan serangkaian proses kegiatan audit terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang tingkat capaiannya dapat dicapai sesuai target yang telah ditentukan dan masih terdapat ada 1 (satu) indikator kinerja yang target kinerjanya belum tercapai yaitu “ Persentase unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan.” Penyebab belum tercapainya t arget kinerja tersebut antara lain karena Peraturan MENPAN dan RB nomor 31 Tahun 2012 tent ang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi secara online (PMPRB) baru ditetapkan tanggal 31 Mei 2012, Inspektorat Jenderal sebagai penanggung jawab pelaksanaan PMPRB telah melakukan sosialisasi kepada unit eselon I, sedangkan penilaian secara online baru akan dilakukan pada tahun 2013.


TAHUN 2012

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam t abel berikut : Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Indikator Kinerja 1. Persentase mencapai

unit kerja yang berhasil st andard

pelayanan

Target (%)

Realisasi

Capaian

40 %

211/ 399 unit kerja (52,88%)

132,20%

80 %

44 unit kerja /44 unit kerja Kantor Wilayah dan 11unit eselon I

125%

dan

target kinerja yang ditetapkan 2. Persentase

unit

kerja

menyelenggarakan keuangan

yang

akuntabilitas

sesuai

standard

untuk

mendapatkan Opini BPK yang WTP

(100%) *)

3. Persentase menyelenggarakan

unit

kerja

yang

40%

Pelaksanaan

Masih dalam proses

Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan 4. Jumlah unit kerja yang mendapat nilai 15 unit kerja 17 unit kerja akuntabilitas kinerja minimal kategori ‘B’

* ) Seluruh Kantor Wilayah dan unit eselon I yang menyusun Laporan Keuangan


TAHUN 2012

113,33%


DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar …………………………………………………………………… Ringkasan Eksekutif ……………………………………………………………...

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Organisasi …………………….…………………

1

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.......………………............................

1

C. Sasaran Strategis …………………………….…............................

6

D. Permasalahan Organisasi …………………………………………..

7

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis Tahun 2010-2014………………………….…..

8

B. Penetapan Kinerja Tahun 2012………………………………….....

10

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012 A. Pengukuran Capaian Kinerja ……………..…………………………

14

B. Analisis Capaian Kinerja ..................................................................

17

C. Akuntabilitas Keuangan………………………………………….

44

PENUTUP A. Kesimpulan ……………………………………...……………...………

45

B. Saran ..............................................................................................

46

LAMPIRAN


TAHUN 2012


BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi Keberadaan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tidak terlepas dari perjalanan dalam mengawal pelaksanaan tugas sebagai unsur pengawas intern di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan memberikan arah kebijakan dibidang pengawasan yaitu sebagai quality assurance dan kat alisator bagi kinerja yaitu mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Startegis Kementerian Hukum dan HAM. Untuk melaksanakan amanat strategis tersebut, Inspektorat Jenderal melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-05.OT.01.01Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Tugas tersebut

harus senantiasa dilaksanakan dengan penuh

tanggungjawab, efektif, efisien dan akuntabel. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH05.OT.01.01Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tat a Kerja Kementerian Hukum dan HAM, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

LAPORAN AKUNTABILTASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2012

Halaman 1

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Kedudukan : Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Tugas : Melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Fungsi : 1. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ; 2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya ; 3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ; 4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ; 5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Struktur Organisasi : 1.

Sekretariat Inspektorat Jenderal Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari : a.

Bagian Program dan Pelaporan ;

b. Bagian Laporan Hasil Pengawasan I ; c.

Bagian Laporan Hasil Pengawasan II ;

d. Bagian Kepegawaian ; e. Bagian Umum ; f.

Kelompok Jabatan Fungsional Umum.


TAHUN 2012

Halaman 2

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 2.

Inspektorat Wilayah I, Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya sert a pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan

laporan

hasil

pengawasan

pada

Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan, Inspektorat Jenderal dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau Inspektorat Wilayah I terdiri dari : a.

Subbagian Tata Usaha ;

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

3. Inspektorat Wilayah II, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya sert a pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan

laporan

hasil

pengawasan

pada

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Hak Asasi Manusia, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku Inspektorat Wilayah II terdiri dari : a.



4. Inspektorat Wilayah III Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya sert a pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan LAPORAN AKUNTABILTASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2012

Halaman 3

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimant an Selatan, Sulawesi Utara dan Papua Inspektorat Wilayah III terdiri dari : a.



5. Inspektorat Wilayah IV Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemant auan dan kegiatan

pengawasan lainnya sert a

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada Sekretariat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Bali dan Sulawesi Barat Inspektorat Wilayah IV terdiri dari : a.



6. Inspektorat Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya sert a pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara.


TAHUN 2012

Halaman 4

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Inspektorat Wilayah V terdiri dari : a.



7.

Inspektorat Wilayah VI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya sert a pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Akademi Ilmu Pemasyarakat an dan Akademi Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Papua Barat Inspektorat Wilayah VI terdiri dari : a.



INSPEKTUR JENDERAL

SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTUR

INSPEKTUR

INSPEKTUR

INSPEKTUR

INSPEKTUR

INSPEKTUR

WILAYAH I

WILAYAH II

WILAYAH III

WILAYAH IV

WILAYAH V

WILAYAH VI


TAHUN 2012

Halaman 5


C. Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM selaku aparat pengawas intern melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Intern yaitu melakukan serangkaian proses kegiatan audit terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tat a kepemerintahan yang baik. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010 – 2014, yaitu : 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu ; 2. Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional ; 3. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum ; 4. Seluruh desa sadar hukum ; 5. Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperolehn perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya ; 6. Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional ; 7. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat ; 8. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel ; 9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Centre memiliki kantor pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap kabupaten/kota ; 10. Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas ; 11. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.


TAHUN 2012

Halaman 6

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Sasaran yang terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM adalah Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga mendukung terhadap keseluruhan sasaran strategis lainnya dalam upaya peningkat an pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui pengawasan intern yaitu memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset, dan ketaat an terhadap peraturan perundang undangan yang dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

D. Permasalahan Organisasi Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belum sepenuhnya dilakukan secara optimal baik yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat maupun kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), diantaranya : 1.

kinerja pelayanan kepada masyarakat di unit pelaksana teknis belum seluruhnya berjalan sesuai yang diharapkan

2.

Sistem Pengendalian Intern pada satuan kerja belum berjalan dengan efektif, yaitu masih terdapat kurang tertib dalam pengelolaan keuangan maupun pelayanan publik berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI dan pengwas intern.

3. Masih dijumpai pengaduan terhadap pelayanan publik yang belum sesuai yang diharapkan yaitu di bidang Pemasyarakat an, bidang Keimigrasian, bidang Hak Kekayaan Intelektual, bidang Administrasi Hukum Umum, serta pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 4. Kebijakan internal Kementerian Hukum dan HAM serta Standar Operasional Prosedur (SOP) belum dilaksanakan sehingga mengakibat kan pelanggaran terhadap ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Masih adanya pegawai yang melakukan pelanggaan kode etik maupun disiplin pegawai.


TAHUN 2012

Halaman 7


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa berdasarkan Pasal 945 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, Inspektorat Jenderal diberikan tugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Inspektorat Jenderal berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : 1. Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010-2014 ; 2. Penetapan Kinerja Tahun 2012.

A. Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010-2014 merupakan perencanaan jangka menengah Kementerian Hukum dan HAM yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Kementerian Hukum dan HAM beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Berdasarkan Renstra Kementerian Hukum dan HAM tahun 2010-2014 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Visi “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

b. Misi Dalam rangka untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu: “ Melindungi Hak Asasi Mausia “


TAHUN 2012

Halaman 8

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM c. Tujuan Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu: “ memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional”

d. Sasaran Sasaran yang terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang dicapai sebagai alat ukur keberhasilan adalah Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

Focus Grup Discusion (FGD) Motor Penggerak Intergritas dengan KPK

B. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Penetapan Kinerja merupakan amanat

Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komit men yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun t ertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain : LAPORAN AKUNTABILTASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2012

Halaman 9

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 1. meningkatkan akunt abilitas, transparansi, dan kinerja aparatur ; 2. sebagai wujud nyata komit men antara penerima amanah dengan pemberi amanah ; 3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ; 4. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ; 5. sebagai dasar pemberian reward at au penghargaan dan sanksi. Inspektorat Jenderal telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2012 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini telah menggunakan indikator – indikator kinerja dan target yang mengacu dari indikator kinerja utama Kementerian Hukum dan HAM. Penetapan Kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012 telah ditandatangani oleh Inspektur Jenderal kementerian Hukum dan HAM pada bulan Maret 2012, yaitu : Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Indikator Kinerja Target 1. Persentase unit kerja yang berhasil mencapai st andard pelayanan dan 40 % target kinerja yang ditetapkan 2. Persentase unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan 80 % sesuai standard untuk mendapatkan Opini BPK yang WTP 3. Persentase unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi 40 % Birokrasi sesuai ketentuan 4. Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal 15 unit kategori ‘B’ kerja


TAHUN 2012

Halaman 10


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

A. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan ant ara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tahun 2012 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Indikator Kinerja 1. Persentase unit kerja yang berhasil

Target

Realisasi

Capaian

40 %

211/ 399 unit kerja (52,88%)

132,20%

80 %

44 unit kerja /44 unit kerja Kantor Wilayah dan 11unit eselon I

125%

mencapai st andard pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan 2. Persentase

unit

kerja

menyelenggarakan keuangan

sesuai

yang

akuntabilitas st andard

untuk

mendapatkan Opini BPK yang WTP

(100%) *)

3. Persentase

unit

menyelenggarakan

kerja

yang

40 %

Masih dalam proses

15 unit kerja

17 unit kerja

Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan 4. Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori

113,33%

‘B’ * ) Seluruh Kantor Wilayah dan unit eselon I yang menyusun Laporan Keuangan LAPORAN AKUNTABILTASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2012

Halaman 11

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang tingkat capaiannya dapat dicapai sesuai t arget yang telah ditentukan dan masih terdapat ada 1 (satu) indikator kinerja yang target kinerjanya belum tercapai yaitu “ Persentase unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan.” Penyebab belum tercapainya t arget kinerja tersebut antara lain karena Peraturan MENPAN dan RB nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi secara online (PMPRB) baru ditetapkan tanggal 31 Mei 2012, Inspektorat Jenderal sebagai penanggung jawab pelaksanaan PMPRB telah melakukan sosialisasi kepada unit eselon I, sedangkan penilaian secara online baru akan dilakukan pada tahun 2013.

Seluruh Pegawai Inspektorat Jenderal menandat angani Pakt a Integritas


TAHUN 2012

Halaman 12

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Perbandingan target kinerja tahun 2010 s.d tahun 2012 sebagai berikut : Sasaran : Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Indikator Kinerja Persentase unit kerja wilayah I yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

Persentase unit kerja wilayah II yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

Persentase unit kerja wilayah III yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

Persentase unit kerja wilayah IV yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

Formulasi Perhitungan Jumlah unit kerja yang telah melaksanakan st andard pelayanan DIBAGl jumlah unit kerja yang dilakukan pengawasan dilingkungan Inspekt orat Wilayah I DIKALI 100% Jumlah unit kerja yang telah melaksanakan st andard pelayanan DIBAGl jumlah unit kerja yang dilakukan pengawasan dilingkungan Inspekt orat Wilayah II DIKALI 100% Jumlah unit kerja yang telah melaksanakan st andard pelayanan DIBAGl jumlah unit kerja yang dilakukan pengawasan dilingkungan Inspekt orat Wilayah III DIKALI 100% Jumlah unit kerja yang telah melaksanakan st andard pelayanan DIBAGl jumlah unit kerja yang dilakukan pengawasan dilingkungan Inspekt orat Wilayah IV DIKALI 100%

Capaian 2010

2011

Target =84% Realisasi =98% (35 laporan / 36 laporan) Capaian =116.67%

Target=65% Realisasi = 100% (4 laporan / 4 laporan) Capaian =153.84%


Target=65% Realisasi =100% (4 laporan / 4 laporan) Capaian =153.84%






Target 2012

2013

2014

Terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal (KepMenhum ham No.M.HH13.OT.02.01. Th.2012 tanggal 9-12- 2012)

TAHUN 2012

Kendala/ permasala han

Indikator Kinerja belum dapat terukur dengan jelas yaitu formulasi perhitunga nnya “ unit kerja” namun output di RKAKL nya “ Laporan” sehingga unit kerja yang akuntabel tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlahnya

Halaman 13

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Persentase unit kerja wilayah V yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

Persentase unit kerja wilayah VI yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

Presentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara t epat waktu

Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara t epat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat

Jumlah unit kerja yang telah melaksanakan st andard pelayanan DIBAGl jumlah unit kerja yang dilakukan pengawasan dilingkungan Inspekt orat Wilayah V DIKALI 100% Jumlah unit kerja yang telah melaksanakan st andard pelayanan DIBAGl jumlah unit kerja yang dilakukan pengawasan dilingkungan Inspekt orat Wilayah VI DIKALI 100% Jumlah Pengaduan yang diterima DIBAGI dengan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti DIKALI 100% Jumlah penyelesaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara t epat waktu dan t erint egrasi berdasarkan data yang akurat DIBAGl jumlah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan DIKALI 100%

Target =84% Realisasi = 89% (32 laporan / 36 laporan) Capaian =105.95%




Target=20% Realisasi =209% (69 laporan / 33 laporan) Capaian =1045% Target=84% Realisasi =100% (41laporan / 41laporan) Capaian =119,04%

Target=40% Realisasi =199% (4 laporan / 4 laporan) Capaian =497.5% Target=65% Realisasi =100% (38 laporan /38 laporan) Capaian =153.84%


Terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal (KepMenhum ham No.M.HH13.OT.02.01. Th.2012 tanggal 9-12- 2012)

TAHUN 2012

Indikator Kinerja belum dapat terukur dengan jelas yaitu formulasi perhitunga nnya “ unit kerja” namun output di RKAKL nya “ Laporan” sehingga unit kerja yang akuntabel tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlahnya

Halaman 14


Sasaran : Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Indikator Kinerja

Formulasi Perhitungan

Persentase unit kerja yang berhasil mencapai standard pelayanan dan target yang ditetapkan

Jumlah unit kerja yang t elah melaksanakan standard pelayanan (WBK) DIBAGl jumlah unit kerja yang dilakukan penilaian DIKALI 100%

Persentase unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standard unt uk mendukung Kementerian mendapatkan Opini BPK yang WTP

Jumlah satuan kerja yang laporan akunt abilitas keuangan sesuai standard DIBAGl jumlah unit kerja Kementerian Hukum dan HAM DlKALI 100 %,

Persentase unit kerja yang menyelenggarakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ket entuan

Jumlah unit kerja yang dinilai Qudlit y Assurance sesuai standard DIBAGl jumlah unit kerja yang dilakukan penilaian DlKALl 100 %.

Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori 'B'

Jumlah unit kerja yang akunt abilitas kinerjanya baik DlBAGljumlah unit kerja yang dilakukan panilaian DIKALI 100 %.

Capaian 2010

2011

Terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal (KepMenhum ham -No.M.HH-13.OT.02.01. Th.2012 tanggal 9-12- 2012)

-

-

-

-

Target 2012

2013

2014

Target = 40% Realisasi= 211/ 399 unit kerja (52,88%) Capaian = 132,20%

50%

60%

Target = 80% Realisasi =44 unit kerja /44 unit kerja Kantor Wilayah dan 11unit eselon I 44 (100%) Capaian =125%

85%

90%

Target = 40% Realisasi =nihil Capaian = nihil

50%

60%

19 Unit Kerja

12 Unit Kerja

Target =15 Unit Kerja sda =17 Unit Realisasi Kerja Capaian =113,33%


TAHUN 2012

Kendala/ Permasalahan

Keterbatasan SDM dan anggaran Itjen dalam melakukan tugas pembinaan, pengendalian dan pungut an dalam rangka mewujudkan sat ker WBK Masih banyak terdapat temuan BPK yang belum ditindaklanjuti oleh satuan kerja (20052012 terdapat 71rekomendasi BPK yg blm ditindaklanjuti Pada Tahun 2012 belum dilakukan Penilaian Quality Assurance oleh ITJEN , baru dilakukan sosialisasi tentang PMPRB pada 11 Eselon 1 Belum semua Unit Kerja membuat LAKIP sehingga sulit mengukur capaian Akuntabilitas Kinerjanya

Halaman 15

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan manajemen kinerja dan pencapaian target kinerja antara lain : 1. Belum seluruh unit kerja melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan. 2. Masih terdapat beberapa unit kerja yang belum melaksanakan Sistem Pengendalian Intern dalam penyusunan laporan keuangan. 3. Peraturan MENPAN dan RB nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi secara online (PMPRB) baru ditetapkan tanggal 31Mei 2012. 4. Petunjuk Teknis (Juknis) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum seluruhnya dilaksanakan sehingga mengakibatkan akunt abilitas kinerja yang kurang memadai.

Berdasarkan at as penyebab, kendala dan hambatan diatas, diusulkan untuk dapat dilakukan perbaikan pada periode mendatang diantaranya lebih dikuatkan Sistem Pengendalian Intern pada satuan kerja dan komit men pimpinan dalam meningkatkan kinerja serta perlu adanya revisi target maupun indikator kinerja yang dituangkan dalam Renstra Kementerian Hukum dan HAM.

Inspektur Jenderal menerima piagam opini Wajar Tanpa Pengacualian (WTP) dari Menteri Hukum dan HAM


TAHUN 2012

Halaman 16


B. Analisa Capaian Kinerja Beberapa Informasi penting tentang capaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persentase unit kerja yang berhasil mencapai standard pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan Indikator ini mengukur hasil pencapaian unit kerja yang mencapai standar pelayanan melalui tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal. Unit kerja yang melaksanakan st andar pelayanan yaitu telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal sebanyak 211 satuan kerja, yang terdiri dari 152 satuan kerja pada Lapas/Rutan, 52 satuan kerja pada Kantor Imigrasi, 6 satuan kerja pada Kantor Wilayah dan 1 satuan kerja pada Balai Hart a Peninggalan Formulasi pengukuran sebagai berikut : Jumlah unit kerja yang melaksanakan standar pelayanan dibagi jumlah unit kerja yang dilakukan pengawasan di kali 100 %. (211/399) x 100 %= 52,88 % . Capaiannya yang telah dilaksanakan sebesar 132,20 % yaitu dari realisasi sebesar 52,88%dibagi dengan target 40%. Kegiatan Pengawasan intern dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM dilakukan sebagai pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM. Pengawasan intern tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Adapun tujuan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan cara: 1. memberikan keyakinan yang memadai at as ket aat an, kehemat an, efisiensi, dan efektivitas

pencapaian

tujuan

penyelenggaraan

tugas

dan fungsi

Kementerian Hukum dan HAM; 2. meningkatkan

kepatuhan

terhadap

peraturan

perundang-undangan

dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM; LAPORAN AKUNTABILTASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2012

Halaman 17

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 3. meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan memberikan peringatan dini serta pengamanan aset negara.

Program Kerja Pengawasan Internal Inspektorat Jenderal Tahun 2012, yaitu telah melakukan audit kinerja pada satuan kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaan audit kinerja ini terbagi dalam Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V dan Wilayah VI. Hasil audit kinerja tertuang dalam Laporan Hasil Audit yang didalam nya memberikan beberapa informasi terkait Auditi/unit yang dilakukan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi atas beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dilihat dari aspek Pengendalian Intern dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Tindak lanjut hasil audit kinerja dari satuan kerja disampaikan kepada Inspektorat Jenderal dan selanjutnya akan dianalisa dan dijadikan laporan ke Menteri Hukum dan HAM setiap tahun nya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Menteri Hukum dan HAM besama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Menteri Pendayaunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB)


TAHUN 2012

Halaman 18

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Penjabaran sasaran Audit Kinerja Inspektorat Jenderal yang berhasil mencapai standar pelayanan dan target kinerja Tahun 2012, yaitu :

Inspektorat Wilayah I pada Tahun 2012, telah dilakukan audit kinerja pada 71unit kerja dari 126 unit kerja Inspektorat Wilayah I, yaitu : No 1 2 3 4 5

Eselon I / Kanwil

Eselon I

Kep. Riau Aceh Kalimantan Barat Sulawesi Selatan Banten Jumlah

Kanwil 1 1 1 3

Satker Lapas/Rutan/ Rupbasan/Bapas 7 9 13 15 9 53

Kanim/ Rudenim 3 3 4 2 3 15

Jumlah 11 12 18 18 12 71

Sasaran Audit Inspektorat Wilayah I 1 2 3

Rutan Tj. Pinang Rutan Batam Lapas Tj. Pinang

24 25 26

Kanim Serang Rutan Pandeglang Lapas Serang

48 49 50

4 5

Kanim Batam Kanwil Kep. Riau

27 28

51 52

6

Kanim Aceh

29

Bapas Serang Lapas Anak Pria Tangerang Rubasan Serang

7 8 9 10

Rupbasan Aceh Kanim Sabang Rutan Sabang Rutan Sigli

30 31 32 33

Bapas Sintang Lapas Sintang Rutan Pontianak Kanim Pontianak

54 55 56 57

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Bapas Aceh Lapas Pontianak Rutan Sambas Lapas Singkawang Rutan Sanggau Kanim Sanggau Lapas Palopo Bapas Palopo

34 35 36 37 38 39 40 41 42

58 59 60 61 62 63 64 65 66

20 21

Lapas Watampone Bapas Watampone

43 44

67 68

Lapas Anak Entikong Rutan Putusibau

22 23

Rutan Makassar Kanim Makassar

45 46 47

Kanwil Kalimantan Barat Bapas Pontianak Kanwil Sulawesi Selatan Bapas Makassar Rutan Makale Rutan Enrekang Lapas Bulukumba Rutan Selayar Cabrutan Jantho di Lhoknga Kanim Langsa Cabrutan Lhokseumawe di Lhoksukon Lapas Kuala Simpang Lapas Lhokseumawe Lapas Langsa

Rutan Rangkas Bitung Lapas P. Tangerang Kanim Cilegon Kanim Tarempa Bapas Tj. Pinang Lapas Batam Rupbasan Tj. Pinang Kanim Tj. Uban Rudenim Tj. Pinang Kanim Entikong

69 70 71

Rupbasan Pontianak Rupbasan Sanggau Rudenim Pontianak

Rupbasan Singkawang


53

Lapas Makassar Lapas Takalar Lapas Wanita Sungguminasa Kanim Pare-pare Lapas Pare-pare Lapas Narkotika Sungguminasa Kanim Tangerang Rutan Tangerang Lapas Pria Tangerang

TAHUN 2012

Halaman 19

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Inspektorat Wilayah II pada Tahun 2012, telah dilakukan audit kinerja pada 67 unit kerja dari 124 unit kerja Inspektorat Wilayah II, yaitu : No 1 2 3 4 5 6 7

Eselon I / Kanwil

Eselon Kanwil I NTB 1 Jawa Barat 1 Kalimantan Tengah 1 Riau 1 Sulawesi Tenggara 1 Balitbangham 1 Pusjianbang 1 Jumlah 2 5

Satker Lapas/Rutan/ Rupbasan/Bapas 4 17 9 14 5

Kanim/ Rudenim 1 1 1 8

49

11

Jumlah 6 19 11 23 6 1 1 67

Sasaran Audit Inspektorat Wilayah II 1

Kanwil Jawa Barat

24

2 3 4 5 6 7

25 26 27 28 29 30

8

Lapas Purwakarta Lapas Karawang Lapas Bekasi Lapas Tasikmalaya Kanim Tasikmalaya Kanwil Kalimantan Tengah Lapas Pangkalan Bun

9 10

Bapas Pangkalan Bun Lapas Muara Taweh

32 33

11 12 13

Bapas Muara Taweh Kanim Siak Indrapura Cabrutan Bengkalis di Bagan Siapi-api Kanim Selat Panjang

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

31

Kanwil Sulawesi Tenggara Rutan Unaha Lapas Kendari Rutan Kolaka Bapas Kendari Rutan Raha Kanwil NTB

48 49 50 51 52 53 54

Lapas Wanita Bandung Lapas Ciamis Rutan Bandung Lapas Sukabumi Lapas Sukamiskin Lapas Cianjur Rutan Buntok

55

Rutan Palangkaraya

56 57

Lapas Sampit Kanim Sampit

34 35 36

Lapas Terbuka Mataram Lapas Mataram Rupbasan Sumbawa Besar Lapas Sumbawa Besar Kanim Sumbawa Besar Kanim Bekasi

58 59 60

Lapas Palangkaraya Bapas Palangkaraya Rupbasan Rengat

37

Lapas Garut

61

Cabrutan Bengkalis di Selat Panjang Lapas Tembilahan Kanim Tembilahan

38

Lapas Bogor

62

Lapas Anak Pekanbaru Lapas Bengkalis

39 40

63 64

Kanim Bengkalis Cabrutan Rengat

Lapas Narkotika Cirebon Rupbasan Cirebon Lapas Sumedang Lapas Majalengka Lapas Indramayu Rupbasan Indramayu

41

Kanim Sukabumi Lapas Narkotika Bandung Kanim Bandung

65

Lapas Pekanbaru

42 43 44 45 46 47

Kanwil Riau Rupbasan Bangkinang Kanim Pekanbaru Lapas Pasir Pangarayan Kanim Dumai Rutan Dumai

66 67

Balitbangham Pusjianbang


TAHUN 2012

Halaman 20

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Inspektorat Wilayah III pada Tahun 2012, telah dilakukan audit kinerja pada 70 unit kerja dari 124 unit kerja Inspektorat Wilayah III, yaitu : No 1 2 3 4 5

Eselon I / Kanwil Sumatera Barat Sulawesi Utara Kalimantan Selatan DKI Jakarta Jambi Jumlah

Eselon Kanwil I 1 1

2

Satker Lapas/Rutan/ Rupbasan/Bapas 14 10 8 6 10 48

Kanim/ Rudenim 2 8 2 6 2 20

Jumlah 17 18 11 12 12 70

Sasaran Audit Inspektorat Wilayah III 1 2 3

Lapas Tanjung Pati Rutan Batu Sangkar Rutan Lubuk Sikaping

24 25 26

Rutan Sungai Penuh Lapas Muaro Bulian Lapas Muaro Bungo

48 49 50

4

27

Bapas Muaro Bungo

51

28

Lapas Bangko

52

6 7

Cabrutan Lubuk Sikaping Kanwil Sumatera Barat Lapas Tondano Lapas Bitung

29 30

53 54

8

Bapas Manado

31

Kanim Jambi Lapas Terbuka Pasaman Rupbasan Padang

9 10 11 12 13

32 33 34 35 36

Lapas Padang Bapas Padang Rutan Sawah Lunto Kanim Padang Kanim Biak

56 57 58 59 60

14 15 16 17

Lapas Manado Rupbasan Manado Kanim Manado Kanim Banjarmasin Lapas Anak Martapura Lapas Marabahan Rutan Kandangan Rutan Rantau Kanim Kota Baru

37 38 39 40

Lapas Wamena Kanim Merauke Lapas Merauke Kanim Jayapura

61 62 63 64

18 19

Kanim Jakarta Pusat Bapas Jakarta Timur

41 42

Rudenim Jayapura Lapas Jambi

65 66

20

43

Rupbasan Jambi

67

21 22

Kanim Soekarno Hatta Rutan Jakarta Timur Kanim Jakarta Timur

44 45

Lapas Muara Tebo Bapas Jambi

68 69

23

Rupbasan Jaktim

46

Lapas Kuala Tungkal

70

47

Kanim Kuala Tungkal

5


55

Lapas Bukit Tinggi Bapas Bukit Tinggi Rutan Padang Panjang Cabrutan Bukit Tinggi di Maninjau Lapas Payah Kumbuh Kanim Bukit Tinggi Kanim Jakarta Barat Lapas Terbuka Jakarta Kanim Jakarta Utara Lapas Salemba Kanim Tj. Priuk Rutan Salemba Rutan Manado Lapas Tahuna Kanim Bitung Cabrutan Enemawira Lapas Anak Tomohon Kanim Tahuna Kanwil Kalimantan Selatan Lapas Banjarmasin Rutan Tanjung Lapas Narkotika Karang Intan Rupbasan Banjarmasin

TAHUN 2012

Halaman 21

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Inspektorat Wilayah IV pada Tahun 2012, telah dilakukan audit kinerja pada 63 unit kerja dari 122 unit kerja Inspektorat Wilayah IV, yaitu : No 1 2 3 4 5 6

Eselon I / Kanwil

Eselon I

Jawa Tengah Bali Kalimantan Timur Kep. Bangka Belitung Sulawesi Barat BPHN Jumlah

BHP 1

1 1

1

Satker Kanwil Lapas/Rutan/ Rupbasan/Bapas 2 35 4 4 1 2 1 3 4

48

Kanim/ Rudenim 2 2 2 2 1

Jumlah

9

40 6 6 5 5 1 63

Sasaran Audit Inspektorat Wilayah IV 1 2

Rutan Blora Rupbasan Semarang

24 25

Kanwil Bangka Belitung Lapas Tanjung Pandan

45 46

3

Lapas Klaten

26

Kanim Tj. Pandan

47

4 5 6 7

Rutan Boyolali Kanwil Jawa Tengah Kanim Cilacap Lapas Terbuka Nusakambangan Lapas Cilacap Rupbasan Purwokerto Lapas Purwokerto Rupbasan Cilacap Lapas Singaraja Rudenim Denpasar Rutan Negara Kanim Ngurah Rai Lapas Tabanan Bapas Tabanan Lapas Nunukan Kanim Tarakan Bapas Balikpapan Rutan Tanah Grogot Kanim Balikpapan Rutan Tanjung Redeb

27 28 29 30

Kanim Pangkal Pinang Bapas Pangkal Pinang Kanwil Jawa tengah Lapas Semarang

48 49 50 51

Rutan Purbalingga Rupbasan Purbalingga Rupbasan Pekalongan Rutan Batang Rutan Purworejo Lapas Anak Kutoarjo Rutan Kebumen

31 32

BHP Semarang Rutan Surakarta

52 53

Bapas Purwokerto Rutan Wonosobo

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Kanim Semarang Rutan Jepara Rutan Rembang Lapas Pekalongan Bapas Pekalongan Bapas Semarang Rutan Demak Kanwil Sulawesi Barat Rutan Mamuju Kanim Mamuju Rutan Majene Bapas Polewali

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Rutan Banjarnegara Rudenim Semarang Rutan Banyumas Bapas Magelang Lapas Kendal Lapas Ambarawa Bapas Surakarta Rutan Wonogiri Rupbasan Wonogiri BPHN

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


TAHUN 2012

Halaman 22

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Inspektorat Wilayah V pada Tahun 2012, telah dilakukan audit kinerja pada 66 unit kerja dari 123 unit kerja Inspektorat Wilayah V, yaitu : No 1 2 3 4 5

Eselon I / Kanwil

Eselon I

Sumatera Utara Sumatera Selatan D.I.Y N.T.T H.K.I Jumlah

BHP 1

1 1

1

Satker Kanwil Lapas/Rutan/ Rupbasan/Bapas 2 21 17 1 10 5 1

53

Kanim/ Rudenim 5 1 1 1 8

Jumlah 29 18 12 6 1 66

Sasaran Audit Inspektorat Wilayah V 1 2

10 11 12

Rutan Balige Cabrutan Lubuk Pakam di Pancur Batu Kanim Belawan Rutan Pangkalan Brandan Kanwil Sumatera Utara Lapas Narkotika Lubuk Linggau Cabrutan Sorolangun Rawas Kanim Palembang Cabrutan Lahat di Tebing Tinggi Rupbasan Baturaja Cabrutan Muara Dua Bapas Yogyakarta

13 14 15

Rupbasan Wonosari Rupbasan Wates Bapas Wonosari

16 17

Rupbasan Yogyakarta 39 Rupbasan Bantul 40

BHP Medan Lapas Anak Medan

62 63

18 19

Lapas Kupang Bapas Kupang

41 42

Kanim Pematang Siantar

64 65

20 21 22 23

Rutan Maumere Kanim Maumere Rupbasan Kupang Lapas Ende

43 44 45 46

Rutan Yogyakarta Lapas Yogyakarta Rutan Wonosari Kanim Yogyakarta

3 4 5 6 7 8 9

24 25

47 48

Rutan Wates Lapas Lahat

49 50

Rutan Prabumulih Lapas Tanjung Raja

28

Kanim Medan Cabrutan Rantau Prapat di Labuhan Bilik Kanim Polonia Cabrutan Rantau Prapat di Kota Pinang Kanim Sibolga

51

29

Bapas Sibolga

52

Lapas Wanita Palembang Rutan Baturaja

30

Rutan Palembang

53

31 32

Lapas Sekayu Lapas Palembang

54 55

33 34 35

Lapas Anak Palembang Lapas Lubuk Linggau Bapas Lahat

56 57 58

36 37 38

Kanwil Sumatera Utara Rupbasan Medan Lapas Pematang Siantar

59 60 61

26 27

Kanwil D.I Yogyakarta


66

Cabang Rutan Martapura Lapas Medan Lapas Panyambungan Rutan Sidikalang Rutan Medan Cabrutan Padang Sidempuan di Gunung Tua Bapas Medan Lapas Wanita Medan Cabrutan Padang Sidempuan di Kota Nopan Lapas Lubuk Pakam Cabrutan Padang Sidempuan di Siporok Lapas Labuhan Ruku Cabrutan Barus di Sibolga Ditjen HKI

TAHUN 2012

Halaman 23

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Inspektorat Wilayah VI pada Tahun 2012, telah dilakukan audit kinerja pada 62 unit kerja dari 123 unit kerja Inspektorat Wilayah VI, yaitu : No 1 2 3 4 5 6 7 8

Eselon I / Kanwil

Eselon I

Jawa Timur Sulawesi Tengah Lampung Papua Barat Bengkulu BPSDM AIM AKIP Jumlah

Kanwil 2

1 1 1 1 3

Satker Lapas/Rutan/ Rupbasan/Bapas 23 6 11 4 6

3

Kanim/Rudenim

Jumlah

3

28 6 13 6 6 1 1 1 62

2 1

50

6

Sasaran Audit Inspektorat Wilayah VI 1 2 3

Lapas Malang Lapas Wanita Malang Kanim Malang

21 22 23

Kanim Sorong Lapas Fak-fak Lapas Sorong

42 43 44

4 5 6 7 8

Lapas Blitar Kanwil Jawa Timur Kanim Panjang Rutan Menggala Rutan Lampung

24 25 26 27 28

Rupbasan Surabaya Rutan Trenggalek Kanim Blitar Lapas Tulungagung Lapas Anak Blitar

45 46 47 48 49

9 10 11 12

Lapas Anak Kotabumi Rupbasan Lampung Lapas Kalianda Bapas Surabaya

29 30 31 32

50 51 52 53

13 14

Lapas Ngawi Lapas Madiun

33 34

Rupbasan Blitar Lapas Palu Lapas Toli-toli Cabang Rutan Toli-toli di Leok Lapas Ampana Rutan Poso

15

Kanim Madiun

35

56

16 17

Lapas Kediri Bapas Kediri

36 37

Cabang Rutan Poso di Kolondale Kanwil Jawa Timur Bapas Malang

57 58

18

Kanwil Papua Barat

38

Kanim Surabaya

59

19 20

Bapas Sorong Lapas Manokwari

39 40 41

Lapas Banyuwangi Lapas Porong Lapas Bondowoso

60 61 62


54 55

Lapas Kota Agung Rutan Krui Lapas Bandar Lampung Lapas Way Kanan Lapas Metro Kanim Lampung Lapas Pasuruan Rupbasan Mojokerto Rutan Gresik Bapas Bojonegoro Rutan Nganjuk Rutan Pacitan Rutan Manna Rupbasan Bengkulu Lapas Bengkulu Lapas Curup Rupbasan Agra Makmur Lapas Agra Makmur AKIP AIM BPSDM

TAHUN 2012

Halaman 24

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Selain melakukan audit kinerja, kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang bersifat tujuan tertentu diantara nya : a. Pengawasan Pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012 Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam membantu menciptakan transparansi dalam kegiatan pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012 dilakukan dengan menggadakan pengawasan internal baik di tingkat pusat maupun Kantor Wilayah yaitu melalui : -

Pengawasan Tahap pengecekan berkas lamaran CPNS

-

Pengawasan Tahap Pemberian Kartu Peserta Ujian

-

Pengawasan Tahap seleksi Kesehatan dan Kesamapt aan

-

Pengawasan Tahap seleksi ujian Tes Kemampuan Dasar (TKD)

Pengawasan Eksternal Pengadaan CPNS dilakukan oleh ICW, Ombudsman RI, LSM di daerah dan BEM Perguruan Tinggi se-Indonesia. Laporan hasil pengawasan pengadaan CPNS tahun 2012 disampaikan secara komulatif dari Inspektur Jenderal kepada Menteri Hukum dan HAM serta Kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM.

b. Pengawasan Serah Terima Jabatan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012 Kegiatan Serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dilakukan setelah ada Surat Keputusan dan Pelantikan dari Menteri Hukum dan HAM kepada pejabat yang baru atau pejabat yang mengalami mutasi. Selama tahun 2012, kegiat an pengawasan serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut : -

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

-

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep.Riau

-

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT

-

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

-

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo

-

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara

-

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

-

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara


TAHUN 2012

Halaman 25


Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Kementerian Hukum dan HAM menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WBBM)

Persentase unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standard untuk mendapatkan Opini BPK yang WTP

Indikator ini mengukur pencapaian unit kerja dengan laporan akuntabilitas keuangan sesuai standar, yaitu melalui kegiatan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM pada bulan Februari 2012 yang terdiri dari 33 Kantor Wilayah dan 11unit eselon I. Formulasi pengukuran sebagai berikut : Jumlah unit kerja yang laporan akuntabilitas keuangan sesuai standar dibagi jumlah unit kerja Kementerian Hukum dan HAM yang membuat laporan keuangan di kali 100 %.

(44/44) x 100 %

= 100 %. Capaiannya yang telah dilaksanakan sebesar 125 % yaitu dari realisasi sebesar 100%dibagi dengan target 80%. Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan opini dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2011 berupa “ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) “ . Hal ini mendorong Inspektorat Jenderal dalam mengawal dan mempertahankan opini dari BPK tersebut melalui kegiatan pegawasan, tentunya bersama seluruh jajaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan dan pengelolaan keuangan negara sesuai standar yaitu melalui Reviu Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM. LAPORAN AKUNTABILTASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2012

Halaman 26

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Dalam hal sistem pengendalian intern, reviu hanya mengumpulkan keterangan yang dapat menjadi bahan untuk penyusunan Stat ement of Responsibility (Pernyataan Tanggung Jawab) oleh Menteri. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan Reviu pada bulan Januari 2012 terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2011 serta terhadap Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012 pada bulan Juli 2012. Kegiatan reviu ini dilakukan dengan menelusuri angka-angka yang disajikan pada Laporan Keuangan tingkat Kantor Wilayah dan tingkat eselon I ke buku atau catatan-catatan yang digunakan untuk menyakini bahwa angkaangka tersebut sesuai standar akuntansi pemerintah, serta dilakukan permintaan keterangan kepada petugas / operator. Selain

melakukan

reviu,

Inspektorat

Jenderal

telah

melakukan

pendampingan atas penyusunan Laporan Keuangan pada satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Kegiatan Entry Meeting at as Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM


TAHUN 2012

Halaman 27

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Persentase unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara mandiri merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

(PMPRB)

serta

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online.

Tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk melakukan penilaian kesiapan

dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri. Inspektorat Jenderal sebagai penanggung jawab pelaksanaan PMPRB telah melakukan sosialisasi kepada unit eselon I pada bulan Desember 2012, sedangkan penilaian secara online baru akan dilakukan pada t ahun 2013. Penyebab belum tercapainya t arget kinerja tersebut antara lain karena Peraturan MENPAN dan RB nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi secara online (PMPRB) baru ditetapkan tanggal 31Mei 2012.

Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Kement erian Hukum dan HAM LAPORAN AKUNTABILTASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2012

Halaman 28

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori ‘B’

Indikator ini mengukur hasil-hasil pencapaian unit kerja yang akunt abilitas kinerjanya baik dilihat dari pemenuhan unsur-unsur yang mendukung akunt abilitas kinerja. Formulasi pengukuran sebagai berikut : Jumlah unit kerja yang akuntabilitas kinerjanya baik dibagi jumlah unit kerja yang dilakukan penilaian dikali 100 % (17/15) x 100 %= 133,33 %. Capaian telah melampaui dari target, yaitu dari realisasi sebesar 17 unit kerja dibagi dengan target 15 unit kerja. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2012 membuat Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pusat Tahun 2011. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mendapat nilai “B” . Atas hasil laporan evaluasi tersebut, dan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Intergritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah, dimana salah satu indikator keberhasilan unit kerja dalam menunjang ditetapkan nya sebagai Wilayah Bebas Korupsi adalah adanya akuntabilitas kinerja yang baik. Bahwa suatu unit kerja dinyatakan baik dalam akuntabilitasnya bila memenuhi aspek, yaitu : Pemenuhan Telah ada Renstra Telah ada RKT Telah ada Indikator Kinerja Utama LAKIP telah disusun tepat waktu Kualitas Tujuan/Sasaran telah berorientasi hasil Tujuan/Sasaran selaras Indikator kinerja memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik Indikator kinerja dilengkapi dengan target yang baik Implementasi Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan perencanaan


TAHUN 2012

Halaman 29

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan kinerja Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan unit kerja

Inspektorat Jenderal pada tahun 2012 telah melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja pada 48 (empat puluh delapan) unit kerja, dengan hasil 17 unit kerja yang mempunyai nilai akuntabilitas kinerja baik dari t arget awal 15 unit kerja (113,33 %), yaitu : 1.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

2.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

3. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 4. Direktorat Jenderal Imigrasi 5. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 6. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Ut ara 7.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau

8. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali 9. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara 10. Lapas Wanita Malang 11. Lapas Wanita Semarang 12. Lapas Surabaya 13. Lapas Ambon 14. Kantor Imigrasi Madiun 15. Kantor Imigrasi Bandung 16. Kantor Imigrasi Denpasar 17. Kantor Imigrasi Jakart a Selatan


TAHUN 2012

Halaman 30

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu

Pada Tahun 2012 jumlah laporan pengaduan masyarakat sebanyak 188 laporan. Target di awal tahun 2012 terkait dengan pengaduan masyarakat dan kasus yang ditangani secara tepat waktu telah tercapai, yaitu apabila ada surat pengaduan masyarakat yang masuk langsung ditindak lanjuti oleh masing-masing Inspektorat Wilayah. Sebanyak 165 surat pengaduan telah ditindak lanjuti. Sebanyak 23 surat pengaduan belum ditindak lanjuti dikarenakan terdapat 20 pengaduan masih kekurangan data dan sebanyak 3 pengaduan bukan wewenang Kementerian Hukum dan HAM. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan audit dengan tujuan tertentu (pemeriksaan khusus). Sumber data pemeriksaan khusus berasal dari pengaduan masyarakat, perintah langsung Inspektur Jenderal atau Menteri Hukum dan HAM (SIDAK), maupun dari isu aktual di media massa. Permasalahan yang ditangani oleh Inspektorat Jenderal terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilaporkan sebagai berikut :

Data pemeriksaan khusus tahun 2012

No.

Substansi Pengaduan

Jumlah

%

1.

Dugaan Penyimpangan, Penggelapan, Pemerasan dan Suap

38

29,69

2.

Penyalahgunaan Wewenang

22

17,19

3.

Pelanggaran Tata Tertib Kepegawaian

6

4,88

4.

Perbuatan Pribadi yang Tercela, Lalai dan Pemalsuan

4

3,13

5.

Narkotika

3

2,34

6.

Sidak

18

14,06

7.

Pengawasan Pengadaan CPNS

33

25,76

8.

Lain-Lain

4

3,13

128

100,00

JUMLAH


TAHUN 2012

Halaman 31

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ANALISIS ATAS KUALITAS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN TERKAIT URUSAN ADMINISTRASI DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIJABARKAN SEBAGAI BERIKUT :

Persentase pencapaian standard pelayanan prima dalam pelayanan tugas pimpinan dan kerumah tanggaan dengan adminstrasi yang akuntabel Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas intern yang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Inspektorat Jenderal yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal dalam melaksanakan tugas membantu Menteri Hukum dan HAM dalam bidang pengawasan. Kegiatan yang dilakukan Inspektorat Jenderal selaras dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, serta berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan. Selama tahun 2012 dari target yang ditetapkan telah tercapai yaitu terpenuhinya 22 laporan yang berkaitan dengan layanan perkantoran di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Untuk menunjang kegiatan pengawasan telah ditetapkan anggaran dalam DIPA Inspektorat Jenderal tahun 2012 sebesar Rp.28.777.871.000. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2012, dapat dijelaskan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.76.680.712, dan Realisasi Belanja sebesar Rp.28.060.456.352 atau mencapai 97,51%dari pagu anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012 Uraian PNBP Belanja Rupiah Murni

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

18.000.000

76.680.712

28.777.871.000

28.060.456.352


TAHUN 2012

Halaman 32

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM laporan Barang Milik Negara pada Neraca Tahun 2012 Uraian

Jumlah (Rp)

Barang Konsumsi

25.476.300

Peralatan dan Mesin

8.662.550.509

Gedung dan Bangunan

2.274.392.127

Jaringan

0

Aset Tetap Lainnya

26.057.824

Software

893.937.000

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah

168.348.000

JUMLAH

12.050.761.760

Kegiatan Rapat dengar Pendapat dengan Komisi III DPR-RI


TAHUN 2012

Halaman 33

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel Kegiatan perencanaan dilakukan untuk merencanakan kegiat an di Inspektorat Jenderal selama satu tahun anggaran yang meliputi kegiatan penganggaran DIPA, rencana umum pengadaan, rencana audit, rencana program kerja pengawasan, rencan kegiat an pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan, dll. Selama tahun 2012 dari target yang ditetapkan telah tercapai yaitu terpenuhinya 7 laporan yang berkaitan dengan laporan dokumen perencanaan, pengelolaan anggaran dan pelaporan program. Dalam tahun anggaran 2012, terjadi 5 (lima) kali revisi atas dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal, yaitu : -

tanggal 16 Februari 2012, tentang

revisi halaman III DIPA No. 0007/013-

02.1.01/00/2012 rencana penarikan pengeluaran/perkiraan penerimaan. -

tanggal 2 Maret 2012, tentang

revisi halaman III DIPA No. 0007/013-

02.1.01/00/2012 rencana penerimaan (PNBP) Inspektorat Jenderal -

tanggal 9 Maret 2012, tentang revisi perubahan mat a anggaran kegiat an (MAK)

-

tanggal 13 April 2012, tentang revisi perubahan mata anggaran kegiat an (MAK)

-

tanggal

Desember 2012, tentang revisi perubahan mat a anggaran kegiatan

(MAK)

Kegiatan pelaporan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengawasan intern dan pengawasan eksternal sebagai berikut :

a. Laporan Pemantauan BPK-RI Dalam tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pemeriksaan dilakukan at as Laporan Keuangan maupun Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Terhadap Laporan hasil pemeriksaan tersebut telah dibuatkan surat tindak lanjut dan dilakukan pemantauan kepada satuan kerja yang diperiksa untuk menindak lanjuti dan dikirimkan ke Inspektorat Jenderal.


TAHUN 2012

Halaman 34

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Berdasarkan laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI sampai dengan semester II tahun 2012 mencakup obyek temuan dan rekomendasi dari tahun 2005 s.d tahun 2012, dijelaskan sebagai berikut :

Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK-RI No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tindak Lanjut Tahun Rekomendasi Dalam Belum ditindak Sesuai Proses lanjuti 2005 89 89 0 0 2006 112 112 0 0 2007 69 69 0 0 2008 184 180 3 0 2009 166 166 0 0 2010 136 128 8 0 2011 65 63 2 0 2012 207 149 29 29 Jumlah 1.028 956 42 29

Tidak dapat ditindak lanjuti 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Berdasarkan pemantauan tindak anjut hasil pemeriksaan BPK tersebut, diketahui bahwa dari 529 temuan dengan 1.028 rekomendasi senilai Rp.140.936.365.104,22. Kementerian Hukum dan HAM telah menindaklanjuti sesuai

rekomendasi

BPK

sebanyak

956

rekomendasi

senilai

Rp.27.052.427.750,25. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi (dalam proses) sebanyak 42 rekomendasi senilai Rp.2.316.815.051,54. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 29 rekomendasi senilai Rp.164.474.238,43 dan rekomendasi tidak dapat ditindak lanjuti sebanyak satu rekomendasi senilai Rp.111.402.648.064,00.

b. Laporan Pemantauan BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengirimkan laporan hasil pengawasan setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan tembusan Inspektorat Jenderal. Terhadap Laporan hasil pengawasan tersebut telah dibuatkan surat tindak lanjut dan dilakukan pemantauan kepada satuan kerja yang diperiksa untuk menindak lanjuti serta tindak lanjutnya dikirimkan ke Inspektorat Jenderal dan BPKP Perwakilan terkait.


TAHUN 2012

Halaman 35

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Laporan hasil pengawasan yang diterbitkan dalam triwulan IV tahun 2012 berjumlah 20 laporan, diantaranya laporan tentang kegiat an evaluasi penyerapan anggaran, laporan pendampingan proses lelang dan laporan pendampingan penyusunan laporan keuangan serta tidak terdapat temuan hasil pengawasan dalam triwulan IV tahun 2012. Saldo temuan yang belum ditindak lanjuti sampai dengan trwulan IV Tahun 2012 sebanyak 46 temuan senilai Rp. 703.947.508,65. Nilai temuan yang berkaitan dengan pengembalian ke kas negara diantaranya disebabkan karena kelalaian bendahara, sehingga jenis tindak lanjutnya berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan diselesaikan dengan mencicil. Selain itu juga disebabkan karena rekomendasi yang mewajibkan pihak ketiga diluar Kementerian Hukum dan HAM untuk bertanggung jawab dan sampai saat ini keberadaannya sudah tidak diketahui. Rincian saldo temuan per tahun pelaporan hasil pengawasan BPKP sebagai berikut :

Pemantauan Hasil Pengawasan BPKP Saldo

Tahun Pelaporan

Temuan

s.d 2007

23

367.188.883,65

2008

1

15.588.625,00

2009

1

0,00

2011

10

53.825.000,00

2012

11

267.345.000,00

Jumlah

46

703.947.508,65

Nilai (Rp)

c. Laporan Rekapitulasi Hukuman Disiplin Pegawai Tugas pengawasan

lainnya dari

Inspektorat

Jenderal

adalah

memberikan saran terhadap usul penjatuhan hukuman disiplin pegawai. Usul penjatuhan hukuman disiplin terlebih dahulu dilakukan analisa (telaahan staf) tentang kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 t ahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan rekapitulasi hukuman

disiplin tahun 2012, dijelaskan sebagai berikut :


TAHUN 2012

Halaman 36


No.

Jenis

Jumlah

1.

Tingkat Ringan

225 pegawai

2.

Tingkat Sedang

178 pegawai

3.

Tingkat Berat

89 pegawai

Jumlah

492 pegawai

Berdasarkan klasifikasi penyimpangan sebagai berikut : No.

Uraian

Jumlah

1.

Penyimpangan, penggelapan, pemerasan, suap

27 pegawai

2.

Penyalahgunaan wewenang

33 pegawai

3.

Pelanggaran tata tertib kepegawaian

129 pegawai

4.

Lalai dalam melaksanakan tugas, pelarian narapidana

270 pegawai

5.

Narkotik

32 pegawai

6.

Terorisme

1pegawai Jumlah

492 pegawai

Persentase hasil pengawasan pada Bagian LHP I yang ditindak lanjuti secara tepat waktu Laporan Hasil Audit kinerja dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap substansi temuan dan rekomendasi sebelum dikirimkan ke satuan kerja untuk di tindak lanjuti. Materi analisa substansi temuan dan rekomendasi memuat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, Standar Operating Prosedur (SOP), Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis. Jumlah Temuan Audit Kinerja hasil pengawasan Inspektorat Jenderal pada Bagian LHP I tahun 2012 sebanyak 1.188 rekomendasi. Jumlah temuan yang selesai di tindak lanjuti sebanyak 368 rekomendasi.


TAHUN 2012

Halaman 37


Rekap Temuan Hasil Audit Kinerja Tahun 2012 No I. 1

2

3 4 5 II.

1 2 3 III. 1 2 3

Sub Kelompok Temuan Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan

Jumlah

Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah Administrasi Indikasi tindak pidana SUB TOTAL Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kelemahan struktur pengendalian intern SUB TOTAL Temuan 3 E Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan Ketidakefisienan Ketidakefektifan SUB TOTAL JUMLAH TOTAL

Nilai (Rp)

%

0

0,00

0

0,00

58 261 0 319

18,18 81,82 0,00

227

28,66

251 314 792

31,69 39,65

12 32 33 77

15,58 41,56 42,86

1.188

Persentase hasil pengawasan pada Bagian LHP II yang ditindak lanjuti secara tepat waktu Laporan Hasil Audit kinerja dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap substansi temuan dan rekomendasi sebelum dikirimkan ke satuan kerja untuk di tindak lanjuti. Materi analisa substansi temuan dan rekomendasi memuat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, Standar Operating Prosedur (SOP), Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis.


TAHUN 2012

Halaman 38

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Jumlah Temuan Audit Kinerja hasil pengawasan Inspektorat Jenderal pada Bagian LHP II tahun 2012 sebanyak 1.057 rekomendasi. Jumlah temuan yang selesai di tindak lanjuti sebanyak 373 rekomendasi.

Rekap Temuan Hasil Audit Kinerja Tahun 2012 No I. 1

2

3 4 5 II.

1 2 3 III. 1 2 3

Sub Kelompok Temuan Jumlah Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Kerugian negara/daerah atau kerugian 22 negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian 9 negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah 56 Administrasi 143 Indikasi tindak pidana 0 SUB TOTAL 230 Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kelemahan struktur pengendalian intern SUB TOTAL Temuan 3 E Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan Ketidakefisienan Ketidakefektifan SUB TOTAL JUMLAH TOTAL


Nilai (Rp)

% 9,57

3,91

24,35 62,17 0,00

290

37,61

138 343

17,90 44,49

21 25 10 56

37,50 44,64 17,86

1.057

TAHUN 2012

Halaman 39

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Persentase aparatur ITJEN yang memiliki kualifikasi dan kemampuan teknis bidang pengawasan serta persentasi kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel Laporan bezzeting pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebanyak 185 pegawai, terdiri dari laki-laki 120 pegawai dan wanita 65 pegawai. Bezzeting keadaan berdasarkan Golongan No. Golongan Jumlah 1 IV/d 2 2 IV/c 3 3 IV/b 11 4 IV/a 12 5 III/d 25 6 III/c 24 7 III/b 48 8 III/a 39 9 II/d 1 10 II/c 15 11 II/b 3 12 II/a 2 Bezzeting keadaan sumber daya pengawasan Inspektorat Jenderal No 1.

2.

3.

Jabatan

Jumlah

Keterangan

Struktural a. Eselon I

0

1Pelaksana Tugas

b. Eselon II

4

3 jabatan yang kosong

c. Eselon III

5

d. Eselon IV

24

Jabatan Fungsional Auditor a. Auditor Madya

16

b. Auditor Muda

19

c. Auditor Pertama

48

d. Auditor Terampil

17

Jabatan Fungsional Umum

52 Jumlah

185


TAHUN 2012

Halaman 40

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparat pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan kegiat an orkan sebagai berikut :

a. Pendalaman materi substansi pengawasan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) meliputi : No.

Materi

Jumlah Peserta

1.

Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah

30

Bebas dari Korupsi (WBK) 2.

Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah

30

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Peran APIP dalam Reformasi Birokrasi Internal Kementerian 3.

Implemantasi PP Nomor 60 Tahun 2008 dalam

30

mewujudkan Akuntabilitas Pengendaiian Internal Pemerintah dalam Desain Penyelenggaraan SPIP 4.

Sistem Pengendalian Gratifikasi

30

b. Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) meliputi : No. A.

Diklat

Jumlah Peserta

Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor 1. Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Terampil

3

2. Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Ahli

2

3. Sertifikasi

3

JFA

Pembentukan

Auditor

Pengendali Teknis B.

C.

Kepemimpinan 1. Diklat Kepemimpinan Tk.IV

2

2. Diklat Kepemimpinan Tk.III

2

Bendaharawan

2


TAHUN 2012

Halaman 41

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.

Penunjang Pengawasan 1. Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan

2

Pemerintah 2. Audit Berbasis Resiko

32

3. Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa

10

4. Penyusunan Kertas Kerja Audit

3

5. Penjenjangan Auditor Peran Ketua Tim Dengan

15

Pola PNBP 6. Pelayanan Publik

1

7. Sertifikasi QIA

2

8. Arsiparis tingkat ahli

1

9. Intelejen

1

10. Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Jaringan

1

Informasi Hukum 11. e-Procurement

3

12. Teknis Rudenim

2

Kegiatan Capacity Building Inspektorat Jenderal


TAHUN 2012

Halaman 42

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM c. Mengikutsertakan dalam kegiatan Sosialisasi, Lokakarya, Seminar, Rakernis, Narasumber yang relevan dan menunjang peningkatan profesionalisme pengawasan meliputi : Sosialisasi, Lokakarya, Seminar, Rakernis, Narasumber

Jumlah Peserta

1. Rakernis Kehumasan

1

2. Rakernis Bidang Kepegawaian

1

3. Rakor Instrumen Penelitian dan Jadwal Penelitian Tim

1

Rintisan Gelar 4. Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Rencana

2

Kerja Anggaran Kantor Wilayah Tahun 2013 5. Lokakarya pengembangan mekanisme audit internal

1

6. Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012

1

7. FGD Legal Assist ance for the Poor

1

8. FGD Kajian Analisis Dampak dan Penilaian Kebutuhan

1

Program Pendidikan 9. FGD Penyesuaian Uraian Jabat an Fungsional Khusus

2

dan Fungsional Umum 10. FGD

Penyusunan

Kajian

Pengawasan

Internal

1

Pemasyarakatan 11. Sosialisai Perpres 70 Tahun 2012

3

12. Sosialisasi Pengelolaan BMN

2

13. Kegiatan ESQ

100

d. Kegiatan Bimbingan Teknis meliputi : Bimbingan Teknis

Jumlah Peserta

1. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

10

2. Pelatihan Aplikasi e-Procurement

1

3. Bimtek SPIP

2

4. Bimtek LAKIP

1

5. Peningkatan Wawasan dan Pembinaan Administrasi

2

Pengelola BMN


TAHUN 2012

Halaman 43


C.

Akuntabilitas Keuangan Laporan

pertanggung

jawaban

keuangan

Inspektorat

Jenderal

berdasarkan DIPA Nomor : 0007/013-02.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, yaitu Program Pengawasan dan Peningkat an Akunt abilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM dilaporkan sebagai berikut :

Laporan Realisasi anggaran dan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012 : 1. Pagu Tahun 2012 adalah sebesar Rp.28.777.871.000,- ( dua puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan rincian: -

Belanja pegawai Rp. 10.169.362.000,-

-

Belanja barang Rp. 18.597.709.000,-

-

Belanja modal Rp.

2. Realisasi

anggaran

10.800.000,-

pada

per

31 Desember

2012

adalah

sebesar

Rp.28.060.456.352 (dua puluh delapan milyar enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atau 97,51 %dari pagu anggaran, dengan rincian : -

Belanja pegawai Rp. 10.133.371.988 (99,65 %)

-

Belanja barang/jasa Rp.17.916.297.764 (96,34 %)

-

Belanja modal Rp.10.786.600 (99,88 %)


TAHUN 2012

Halaman 44


BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN 1. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM merupakan unit organisasi yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 946 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010 tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tat a Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Jenderal berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Penetapan Kinerja Tahun 2012 maupun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010-2014. 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan.

LAKIP juga menyajikan

berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Inspektorat Jenderal pada Tahun 2012. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat terpenuhi sesuai target dan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Inspektorat Jenderal memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan intern secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan, intergritas dan keterlibatan semua elemen masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan Good Governance dan Reformasi Birokrasi.


TAHUN 2012

Halaman 45

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 4. Dalam kaitan dengan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, program-program yang telah dilaksanakan dan diselesaikan oleh Inspektorat Jenderal dititikberatkan pada seluruh unit kerja mencapai t arget kinerja dengan administrasi yang akuntabel dengan target yang telah ditentukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiat an pengawasan lainnya.

B. SARAN 1. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang diemban oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, perlu kiranya memperkuat peran Inspektorat Jenderal sehingga dapat lebih efektif dalam mengendalikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 2. Agar pelaksanaan program dan kegiat an dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal lebih ditingkatkan yaitu secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan. 3. Upaya lebih ditingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai inst ansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian t arget indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap beberapa pihak terkait. 4. Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2012 merupakan dasar berpijak yang lebih kuat bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM untuk melanjutkan pelaksanaan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM pada t ahun berikutnya dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.



TAHUN 2012

Halaman 46

KATA PENGANTAR INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Recommend Documents