KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2017 Inspektur Jenderal. Drs. Purwadi, Apt, MM, ME NIP

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal Tahun 2016 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Dengan semangat dan kerja keras serta dukungan dari semua pihak, kami telah berhasil menyelesaikan program dan kegiatan pada Tahun 2016 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Program Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019. Laporan ini menyajikan data dan informasi terkait target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra yaitu “persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤1% serta target dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) seluruh unit eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara objektif mengenai kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada Tahun 2016. Meskipun secara umum kinerja Inspektorat Jenderal telah sesuai target, namun kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki serta kelemahan yang harus disempurnakan. Oleh karena itu dukungan dan kerja keras semua pihak perlu terus ditingkatkan agar kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Jakarta, Januari 2017 Inspektur Jenderal

Drs. Purwadi, Apt, MM, ME NIP. 195712171985021001

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016


i


RINGKASAN EKSEKUTIF Sebagai salah satu unsur penyelenggara negara, Inspektorat Jenderal mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam mencapai visi dan misi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam Rencana Startegis Kementerian Kesehatan selama lima tahun yaitu Tahun 2015 - 2019 yang dapat dijadikan lesson learnt untuk perencanaan strategis pengawasan lingkup Kementerian Kesehatan dalam lima tahun kedepan. Sasaran program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur adalah meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi. Target tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal yang diuraikan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah ”Meningkatnya pengawasan

dan

akuntabilitas

aparatur

Kementerian

Kesehatan”

yang

pencapaiannya dinilai dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan yaitu ”Persentase Satuan Kerja yang memiliki temuan kerugian Negara ≤ 1% sebesar 100%”. Secara keseluruhan realisasi pencapaian

sasaran

strategis

Inspektorat

Jenderal

yang

diukur

dengan

menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah persentase Satuan Kerja yang memiliki temuan kerugian Negara ≤ 1% selama 5 tahun (Tahun 2015 - 2019) telah terealisasi 100%. Capaian kinerja Inspektorat Jenderal didukung dengan 6 indikator yaitu: 1. Persentase Satuan Kerja di lingkup binaan Inspektorat I yang memiliki temuan

kerugian Negara ≤ 1% sebesar 100%. 2. Persentase Satuan Kerja di lingkup binaan Inspektorat II yang memiliki temuan

kerugian Negara ≤ 1% sebesar 100%. 3. Persentase Satuan Kerja di lingkup binaan Inspektorat III yang memiliki temuan

kerugian Negara ≤ 1% sebesar 100%. 4. Persentase Satuan Kerja di lingkup binaan Inspektorat IV yang memiliki temuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016


ii


kerugian Negara ≤ 1% sebesar 100%. 5. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian

Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal sebesar 100%. 6. Persentase Satuan Kerja yang telah menerapkan program aksi pencegahan dan

pemberantasan korupsi sebesar 100%. Pada Tahun 2016 capaian kinerja Inspektorat Jenderal didasarkan pada 1 indikator kinerja program dan 6 indikator kinerja kegiatan dengan masing-masing target yang sudah ditetapkan, keseluruhan indikator telah mencapai target bahkan berhasil melebihi target yang telah ditetapkan yaitu jumlah satuan kerja di lingkungan setiap unit utama Kementerian Kesehatan terdiri dari satuan kerja di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Itjen, Ditjen Kesmas dan Setjen, Ditjen P2P dan Balitbangkes serta Ditjen Far & Alkes dan Badan PPSDMK yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya dengan nilai temuan kerugian negara ≤ 1% semua telah mencapai

target. Demikian juga penanganan pengaduan masyarakat yang

berindikasi kerugian negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal dan Satuan Kerja yang telah menerapkan program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi telah mencapai target. Cakupan kegiatan pengawasan seperti reviu laporan keuangan sudah menjangkau seluruh satuan kerja namun kegiatan pengawasan dan pembinaan lainnya untuk mempertahankan opini WTP yang telah dicapai belum menjangkau seluruh satuan kerja karena adanya keterbatasan SDM. Kendala yang masih melingkupi rangkaian pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal adalah kepatuhan satuan kerja dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan terutama tindak lanjut berupa penyetoran kerugian negara yang meilbatkan pihak ketiga serta pegawai yang sudah dimutasi atau pensiun dan meninggal dunia masih merupakan kendala dalam rangkaian pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal. Untuk itu peran Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Kementerian Kesehatan akan ditingkatkan dengan melibatkannya dalam kegiatan tindak lanjut LHP. Kerja keras tak kenal lelah telah dilakukan karena menjadi tanggungjawab Inspektorat Jenderal dalam mengawasi dan mencegah segala bentuk tindakan yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016


iii


dapat mengarah kepada korupsi. Dengan dukungan seluruh unit terkait, upaya yang telah dilakukan membuahkan hasil yang membanggakan, ini terbukti dengan beberapa prestasi yang diraih oleh Kementerian Kesehatan Tahun 2016 ini dimana Inspektorat Jenderal mempunyai andil dan memegang peranan penting dalam pencapaiannya. Prestasi yang telah dicapai oleh Kementerian Kesehatan pada Tahun 2016 beberapa di antaranya adalah: Penandatanganan secara serempak mengenai pernyataanya MENOLAK GRATIFIKASI di lingkungan profesi kedokteran; Kementerian Kesehatan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporan keuangan Tahun Anggaran 2015; Penandatanganan MoU Kementerian Kesehatan dengan KPK mengenai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi; Terbitnya Permenkes Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI;

MoU

Kementerian Kesehatan dengan BPKP terkait penguataan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka meningkatkan program pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI; Pemberian piagam penghargaan WBK dari Menteri Kesehatan RI kepada 10 satker dilingkungan Kementerian Kesehatan; Piagam Penghargaan Atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah; Apresiasi dari Presiden RI kepada Menteri Kesehatan RI sebagai Pelopor Penerapan Pengelolaan Keuangan BLU dan Tata Kelola yang baik; Terbitnya Kepmenkes tentang Pemberantasan Pungutan Liar Nomor HK.02.02/MENKES/604/2016 tentang Unit Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar dilingkungan Kementerian Kesehatan; Perhargaan atas Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Layanan Publik Dari Ombudsman RI; Terbitnya Permenkes Nomor 27 Tahun 2016; Terbitnya Permenkes Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan; Penghargaan dari KPK untuk Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik pada acara Hari Anti Korupsi Internasional 2016 di Pekan Baru; Apresiasi dari KPK atas Tingginya Tingkat Kepatuhan dan Tingkat

Keaktifan

Pengelolaan

LHKPN;

Penyerahan

Penghargaan

Satker

Berpredikat WBK Oleh Kemenpan dan RB pada Politeknik Kesehatan Jakarta III dan KKP Kelas I Tanjung Priok berhasil memperoleh predikat WBK dari Kemenpan dan RB; Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Peringkat X Katagori Kementerian dari Komisi Informasi Publik.



iv


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR…......................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF................................................................................

ii

DAFTAR ISI......................................................................................................

v

BAB I PENDAHULUAN A. UMUM......…..............................................................................................

1

B. ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL..............................................

2

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA AKSI PROGRAM…..................................................................

3

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016…....................................................

7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2016...............

10

B. REALISASI ANGGARAN...........................................................................

30

BAB IV PENUTUP........................................................................................

37

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016....................................................................

40

2. Dokumentasi Kegiatan Tahun 2016............................................................

54

3. Realisasi Anggaran Tahun 2016.................................................................

71

Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Tahun 2016......................................

72

4.



v


BAB I PENDAHULUAN A. UMUM Dalam rangka mendukung terlaksananya Reformasi Birokrasi pada Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal sebagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berperan untuk mengawal dan memastikan berjalannya proses Reformasi Birokrasi. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan peran Inspektorat Jenderal dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan Kementerian Kesehatan, sekaligus sebagai sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi karena kelemahan sistem maupun akibat tindak pelanggaran individu. Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahaan diperlukan untuk mendororng terwujudnya good governance dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tanggal 29 September 2015, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan; 2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016


1


4. penyusunan

laporan

hasil

pengawasan

di

lingkungan

Kementerian

Kesehatan; 5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

B. ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 Tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari 1(satu) Sekretariat Inspektorat Jenderal dan 5 (lima) Inspektorat yaitu Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, dan Inspektorat Investigasi. Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal dapat dilihat sebagai berikut:



2


BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA AKSI PROGRAM Rencana

Aksi Program

(RAP) Inspektorat

Jenderal Tahun 2015-2019

merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan di tingkat Eselon I pada Inspektorat Jenderal yang berisikan Rencana Pengawasan Tahunan dan Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahun. Strategi dalam rangka pencapaian visi dan misi Inspektorat Jenderal meliputi: 1. Mendorong pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, ekonomis, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan; 3. Mewujudkan pengawasan yang bermutu untuk menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan serta; 4. Mewujudkan tata kelola manajemen Inspektorat Jenderal yang transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, maka dilaksanakan program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut: No

1.

Program

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Sasaran Program Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja

Persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%

Target 2015

Target 2016

Target 2017

Target 2018

Target 2019

88%

91%

94%

97%

100%



3


1. Peningkatan

Pengawasan

Program/Kegiatan

Lingkup

Satker

Binaan

Inspektorat I yang diukur dengan indikator “Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat I yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%” yang ditargetkan sebanyak 84% satker pada Tahun 2015 sampai dengan 100% pada Tahun 2019; 2. Peningkatan

Pengawasan

Program/Kegiatan

Lingkup

Satker

Binaan

Inspektorat II yang diukur dengan indikator “Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat II yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%” yang ditargetkan sebanyak 90% satker pada Tahun 2015 sampai dengan 100% pada Tahun 2019; 3. Peningkatan

Pengawasan

Program/Kegiatan

Lingkup

Satker

Binaan

Inspektorat III yang diukur dengan indikator “Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat III yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%” yang ditargetkan sebanyak 94% satker pada Tahun 2015 sampai dengan 100% pada Tahun 2019; 4. Peningkatan

Pengawasan

Program/Kegiatan

Lingkup

Satker

Binaan

Inspektorat IV yang diukur dengan indikator “Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat IV yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%” yang ditargetkan sebanyak 80% satker pada Tahun 2015 sampai dengan 100% pada Tahun 2019; 5. Peningkatan Kementerian

Penanganan Kesehatan

Pengaduan yang

diukur

Masyarakat dengan

di

Lingkungan

indikator

“Persentase

penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara di lingkungan

Kementerian

Kesehatan

sesuai

kewenangan

Inspektorat

Jenderal” yang ditargetkan sebanyak 100% satker pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019;



4


6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan yang diukur dengan indikator “Persentase satuan kerja yang telah menerapkan program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi” yang ditargetkan sebanyak 20% satker pada Tahun 2015 sampai dengan 100% pada Tahun 2019. Aktifitas

yang

akan

dilaksanakan

Inspektorat

Jenderal

dalam

rangka

mewujudkan Reformsi Birokrasi yaitu: 1. Peningkatan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai konsultan, katalisator, dan quality assurance. a. Fungsi Inspektorat Jenderal sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan arah/petunjuk kepada suatu masalah agar pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan

tidak

bertentangan

dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. b. Dalam

fungsi

katalisator,

Inspektorat

Jenderal

senantiasa

mendorong/memacu terjadinya perubahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. c.

Dengan fungsi quality assurance, Inspektorat Jenderal menerapkan sistem

kendali

mutu

yang

dimulai

sejak

tahap

perencanaan,

pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan. 2. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dengan upaya: a. Peningkatan pengawasan terhadap program kesehatan prioritas. b. Peningkatan pengawasan barang dan jasa melalui probity audit. c.

Penetapan sasaran/objek audit berbasis risiko.

d. Menerapkan pedoman pengawasan secara konsisten. 3. Mempertahankan Opini Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melalui: a. Peningkatan kualitas laporan keuangan melalui kegiatan reviu. b. Pendampingan penyusunan laporan keuangan. c. Pengamanan aset Kementerian Kesehatan. d. Pendampingan pengadaan barang jasa/konsultasi pengadaan barang dan jasa.



5


e. Reviu penyusunan perencanaan anggaran. f.

Evaluasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

4. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional (APF). 5. Kerjasama Pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lain. 6. Penanganan Pengaduan Masyarakat. 7. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui: a. Pendidikan Budaya Anti Korupsi. b. Penerapan Whistleblower’s System dan Justice Collaborator. c.

Penerpan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Kompeten dan Melayani (WBBKM).

d. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Kementerian Kesehatan. e. Mengoptimalkan peran Unit Pengendlian Gratifikasi (UPG). f.

Mengoptimalkan Laporan LHKPN sesuai dengan batas waktu pelaporan.

g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 8. Kegiatan Penunjang. a. Peningkatan SDM bidang pengawasan. b. Pengembangan dan pemantapan pelaksanaan kegiatan penunjang pengawasan dengan teknologi informasi melalui Sistim Informasi Manajemen (SIM) Pengawasan. c.

Sosialisasi bidang pengawasan.

d. Penguatan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) pada satker Badan Layanan Umum (BLU).



6


B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2016 merupakan kinerja tahun kedua dari Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp105.000.000.000,-.

No

1.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Sasaran Program Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja

Target 2016

Angaran

Persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%

91%

Rp105.000.000.000,-

Sedangkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 unit eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana telah tertuang dalam perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dengan masing-masing Inspektur pada Tahun 2016 sebagai berikut:



7


No

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

1.

Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat I

Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi lingkup Satker Binaan Inspektorat I

Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat I yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%

2.

Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat II

Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi lingkup Satker Binaan Inspektorat II

Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat II yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%

3.

Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat III

Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi lingkup Satker Binaan Inspektorat III

Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat III yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%

4.

Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat IV

Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi lingkup Satker Binaan Inspektorat IV

Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat IV yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%

5.

Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara

6.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal

Persentase satuan kerja yang telah menerapkan program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

Target 2016

Angaran

88%

Rp8.827.840.000,-

92%

Rp12.126.003.000,-

95%

Rp8.227.350.000,-

85%

Rp8.296.770.000,-

100%

Rp6.203.100.000,-

40%

Rp61.318.937.000,-

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud diatas berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016


8


untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.



9


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2016 Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing

indikator

sehingga

dapat

ditindaklanjuti

dalam

perencanaan/program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang disusun setiap awal tahun berjalan. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dari setiap kinerja dan hasil (outcome) dari setiap program.



10


Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian

dari

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(SAKIP)

sebagaimana disebutkan diatas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi. Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor: HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Inspektorat Jenderal melaksanakan 1 (satu) program dari 9 (sembilan) program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yaitu

program

“Peningkatan

Pengawasan

dan

Akuntabilitas

Aparatur

Kementerian Kesehatan”. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat Jenderal dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator Inspektorat

Jenderal yang

telah

ditetapkan.

Adapun

sasaran

kegiatan

Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi pada masing-masing unit utama. 2. Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara. 3. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

program

peningkatan

pengawasan

dan

akuntabilitas

aparatur

Kementerian Kesehatan. Indikator kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan. Indikator kinerja organisasi cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja saja yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi.



11


Sesuai dengan dokumen Renstra/Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal, telah ditetapkan

satu

indikator utama

dalam

sasaran

hasil

program,

yaitu:

Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan dengan sasaran meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya

reformasi

birokrasi.

Untuk

penilaian

indikatornya

adalah

“Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Temuan Kerugian Negara ≤ 1 %”. Dalam mencapai indikator utama tersebut di atas, didukung oleh beberapa kinerja kegiatan dengan menghasilkan luaran sebagai berikut: 1. Peningkatan pengawasan program/kegiatan lingkup satuan kerja binaan Inspektorat I; 2. Peningkatan pengawasan program/kegiatan lingkup satuan kerja binaan Inspektorat II; 3. Peningkatan pengawasan program/kegiatan lingkup satuan kerja binaan Inspektorat III; 4. Peningkatan pengawasan program/kegiatan lingkup satuan kerja binaan Inspektorat IV; 5. Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan; 6. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

program

peningkatan

pengawasan

dan

akuntabilitas

aparatur

Kementerian Kesehatan.

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebesar 94,97% dari 91% target yang ditetapkan pada Tahun 2016 yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Dari 1 (satu) sasaran program dan 6 (enam) sasaran kegiatan seluruhnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisa capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut:



12


1. Capaian Realisasi Terhadap Target: Dilihat dari capaian indikator, untuk Tahun 2016 Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan tugas-tugas/kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan: a. Indikator Kinerja Utama Indikator pencapaian sasaran yang berasal Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Indikator Persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤ 1 %

Target 2016

Target 2015

91%

88%

Definisi operasional dari Indikator Kinerja Utama: Satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤1% adalah satuan kerja pengelola APBN Kementerian Kesehatan dengan temuan kerugian negara ≤1% dari total realisasi anggaran dalam satu periode tahun anggaran berdasarkan laporan hasil audit (Audit Operasional oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes, Audit Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Semua Jenis Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Tahun 2016 adalah 94,97% dari target 91% dengan dasar perhitungan sebagai berikut: Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes dengan nilai temuan kerugian negara ≤1% berdasarkan hasil audit x Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes yang diaudit

100%

Jumlah satker yang diaudit oleh APF sebanyak 497 satker yang telah diaudit baik oleh Itjen Kementerian Kesehatan (118 satker) maupun oleh BPK (122 satker) serta oleh BPKP (257 satker), terdapat 25 satker yang memiliki kerugian negara diatas 1 %, sehingga persentase satker yang memiliki kerugian negara ≤ 1% adalah sebagai berikut:



13


497 satker – 25 satker = 472 satker 472 satker KN ≤ 1%

X 100% = 94,97%

497 satker yang diaudit

b. Indikator Kinerja Kegiatan Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama tersebut di atas didukung oleh beberapa kegiatan yang menghasilkan output sebagai berikut : 1) Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satuan Kerja Binaan Inspektorat I Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian output tersebut, yaitu: Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat I yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%. Definisi operasional dari indikator kinerja kegiatan: Satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat I yang memiliki temuan kerugian

negara

≤1%

adalah

satuan

kerja

pengelola

APBN

Kementerian Kesehatan di lingkup Inspektorat I dengan temuan kerugian negara ≤1% dari total realisasi anggaran dalam satu periode tahun anggaran berdasarkan laporan hasil audit (Audit Operasional oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes, Audit Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Semua Jenis Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Kondisi yang dicapai: Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan Inspektorat I Tahun 2016 adalah 94,59% dari target 88% dengan dasar perhitungan sebagai berikut: Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes dengan nilai temuan kerugian negara ≤1% berdasarkan hasil audit x Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes di lingkup binaan Inspektorat I yang diaudit



100%

14


Jumlah satker yang diaudit oleh APF sebanyak 111 satker yang telah diaudit

baik oleh Itjen Kementerian Kesehatan (20 satker) maupun

oleh BPK (52 satker) serta oleh BPKP (39 satker), terdapat 6 satker yang memiliki kerugian Negara diatas 1 %, sehingga persentase satker yang memiliki kerugian Negara ≤ 1% adalah sebagai berikut: 111 satker – 6 satker = 105 satker 105 satker KN ≤ 1% 111 satker yang diaudit

X 100% = 94,59%

2) Peningkatan pengawasan program/kegiatan lingkup satuan kerja binaan Inspektorat II Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian output tersebut, yaitu: Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat II yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%. Definisi operasional dari indikator kinerja kegiatan: Satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat II yang memiliki temuan kerugian

negara

≤1%

adalah

satuan

kerja

pengelola

APBN

Kementerian Kesehatan di lingkup Inspektorat II dengan temuan kerugian negara ≤1% dari total realisasi anggaran dalam satu periode tahun anggaran berdasarkan laporan hasil audit (Audit Operasional oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes, Audit Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Semua Jenis Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Kondisi yang dicapai: Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan Inspektorat II Tahun 2016 adalah 92,52% dari target 92% dengan dasar perhitungan sebagai berikut: Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes dengan nilai temuan kerugian negara ≤1% berdasarkan hasil audit x Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes di lingkup binaan Inspektorat II yang diaudit



100%

15


Jumlah satker yang diaudit oleh APF sebanyak 254 satker yang telah diaudit baik oleh Itjen Kementerian Kesehatan (61 satker) maupun oleh BPK (14 satker) serta oleh BPKP (179 satker), terdapat 19 satker yang memiliki kerugian Negara diatas 1 % sehingga persentase satker yang memiliki kerugian Negara ≤ 1% adalah sebagai berikut: 254 satker – 19 satker = 235 satker 235 satker KN ≤ 1% 254 satker yang diaudit

X 100% = 92,52%

3) Peningkatan pengawasan program/kegiatan lingkup satuan kerja binaan Inspektorat III Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian output tersebut, yaitu: Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat III yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%.

Definisi operasional dari indikator kinerja kegiatan: Satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat III yang memiliki temuan kerugian

negara

≤1%

adalah

satuan

kerja

pengelola

APBN

Kementerian Kesehatan di lingkup Inspektorat III dengan temuan kerugian negara ≤1% dari total realisasi anggaran dalam satu periode tahun anggaran berdasarkan laporan hasil audit (Audit Operasional oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes, Audit Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Semua Jenis Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Kondisi yang dicapai: Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan Inspektorat III Tahun 2016 adalah 100,00% dari target 95% dengan dasar perhitungan sebagai berikut: Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes dengan nilai temuan kerugian negara ≤1% berdasarkan hasil audit x Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes di lingkup binaan Inspektorat III yang diaudit



100%

16


Jumlah satker yang diaudit oleh APF sebanyak 71 satker yang telah diaudit baik oleh Itjen Kementerian Kesehatan (10 satker) maupun oleh BPK (31 satker) serta oleh BPKP (30 satker) tidak terdapat satker yang memiliki kerugian Negara diatas 1 % sehingga persentase satker yang memiliki kerugian Negara ≤ 1% adalah sebagai berikut: 71 satker – 0 satker = 71 satker 71 satker KN ≤ 1% X 100% = 100,00% 71 satker yang diaudit 4) Peningkatan pengawasan program/kegiatan lingkup satuan kerja binaan Inspektorat IV Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian output tersebut, yaitu: Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat IV yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%. Definisi operasional dari indikator kinerja kegiatan: Satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat IV yang memiliki temuan kerugian

negara

≤1%

adalah

satuan

kerja

pengelola

APBN

Kementerian Kesehatan di lingkup Inspektorat IV dengan temuan kerugian negara ≤1% dari total realisasi anggaran dalam satu periode tahun anggaran berdasarkan laporan hasil audit (Audit Operasional oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes, Audit Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Semua Jenis Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Kondisi yang dicapai: Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan Inspektorat IV Tahun 2016 adalah 100% dari target 85% dengan dasar perhitungan sebagai berikut: Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes dengan nilai temuan kerugian negara ≤1% berdasarkan hasil audit Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes di lingkup binaan Inspektorat IV yang diaudit



x 100%

17


Jumlah satker yang diaudit oleh APF sebanyak 61 satker yang telah diaudit baik oleh Itjen Kementerian Kesehatan (27 satker) maupun oleh BPK (25 satker) serta oleh BPKP (9 satker), tidak terdapat satker yang memiliki kerugian Negara diatas 1 % sehingga persentase satker yang memiliki kerugian Negara ≤ 1% adalah sebagai berikut: 61 satker – 0 satker = 61 satker 61 satker KN ≤ 1% X 100% = 100,00% 61 satker yang diaudit 5) Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian output tersebut, yaitu:

Persentase

penanganan

pengaduan

masyarakat

yang

berindikasi kerugian negara di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal. Definisi operasional dari indikator kinerja kegiatan: Penanganan pengaduan masyarakat adalah upaya yang dilakukan sesuai

kewenangan

Inspektorat

Jenderal

dalam

penyelesaian

pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara yang dapat dilakukan

melalui

kegiatan

klarifikasi/ADTT

maupun

koordinasi/konsultasi dalam rangka penanganan pengaduan.

Kondisi yang dicapai: Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2016 adalah 100% dari target 100% dengan dasar perhitungan sebagai berikut: Jumlah penanganan pengaduan masyarakat berindikasi kerugian negara yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal Jumlah pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara yang diterima sesuai kewenangan Itjen



x

100%

18


Jumlah pengaduan masyarakat dan permintaan ADTT selama Tahun 2016 sebanyak 245 pengaduan yang diterima melalui surat dan Whistleblowing System (WBS) dengan penanganan sebagai berikut: No 1

2

Unit Eselon II

Status Penanganan Process

closed

Sekretariat Inspektorat Jenderal Bagian PI

5

52

Bagian TUKUMPEG

0

Total

Kadar Pengawasan Ya

Tidak

57

0

57

3

3

1

2

Inspektorat I

4

0

4

4

0

3

Inspektorat II

2

0

2

1

1

4

Inspektorat III

0

8

8

3

5

5

Ins[ektorat IV

1

17

18

13

5

6

Inspektorat V Total

26

127

153

142

11

38

207

245

164

81

Keterangan

Jika dimasukkan dalam rumus diatas maka perhitungannya menjadi: 245 pengaduan X 100% = 100% 245 pengaduan 6) Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program

peningkatan

pengawasan

dan

akuntabilitas

aparatur

Kementerian Kesehatan Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian output tersebut, yaitu: Persentase satuan kerja yang telah menerapkan program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Definisi operasional dari indikator kinerja kegiatan: Satuan kerja kantor pusat dan kantor daerah yang telah menerapkan program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah satuan kerja yang telah melaksanakan salah satu dari kegiatan berikut: a) Pengendalian gratifikasi; b) Pengelolaan pengaduan masyarakat; c) Pengelolaan LHKPN; d) Kebijakan benturan kepentingan.



19


Kondisi yang dicapai: Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2016 adalah 41,12% dari target 40% dengan dasar perhitungan sebagai berikut: Jumlah satuan kerja kantor pusat dan kantor daerah yang telah menerapkan program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Jumlah satuan kerja kantor pusat dan kantor daerah di lingkungan Kemenkes

x

100%

Cara hitung disesuaikan dengan persentase realisasi aksi PPK: 2015: 43 satker 2016: 45 satker Realisasi = Jumlah aksi PPK s/d 2016 Seluruh satker Kemenkes = (43+45) X 100% 214 = 41,12%

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2015: Realisasi IKU Inspektorat Jenderal

2016 Target Realisasi 91,00% 94,97%

2015 Target Realisasi 88,00% 97,68%

Jika melihat dari tabel diatas realisasi IKU Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan mengalami penurunan capaian dari 97,68% pada Tahun 2015 menjadi 94,97% pada Tahun 2016. Penurunan capaian tersebut disebabkan karena pada Tahun 2015 satuan kerja yang diaudit oleh APF sebanyak 776 satker dengan 18 satker memiliki kerugian negara di atas 1 %, sedangkan Tahun 2016 sebanyak 497 satker dengan 25 satker memiliki kerugian negara di atas 1 %. Semakin banyak satker yang memiliki kerugian negara di atas 1% menunjukkan persentase capaian kinerja yang semakin menurun. Penurunan persentase tersebut lebih disebabkan karena pada Tahun 2016 jumlah objek yang dilakukan audit jauh lebih sedikit dari pada objek audit Tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016


20


3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah: Apabila capaian kinerja Inspektorat Jenderal diperbandingkan dengan target capaian kinerja jangka menengah maka dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut: Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2015 - 2019

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal sebesar 94,97% pada Tahun 2016 telah melebihi target kinerja yang direncanakan pada tahun tersebut yakni sebesar 91%. Dan jika diperbandingkan dengan target capaian kinerja jangka menengah Inspektorat Jenderal, maka target kinerja pada Tahun 2017 sebenarnya telah tercapai pada Tahun 2015.

4. Keberhasilan Pencapaian Target: Keberhasilan pencapaian target sasaran Inspektorat Jenderal dikarenakan telah dilaksanakannya pembinaan secara berkesinambungan terhadap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan diantaranya melalui berbagai kegiatan sebagai berikut: a. Pembinaan satuan kerja berdasarkan metode on going process di lingkungan Kementerian Kesehatan. b. Peningkatan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai konsultan, katalisator, dan quality assurance. c. Peningkatan pengawasan terhadap program kesehatan prioritas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016


21


d. Peningkatan pengawasan barang dan jasa melalui probity audit. e. Penetapan sasaran/objek audit berbasis risiko. f. Menerapkan pedoman pengawasan secara konsisten. g. Peningkatan kualitas laporan keuangan melalui kegiatan reviu. h. Pendampingan penyusunan laporan keuangan. i.

Pengamanan aset Kementerian Kesehatan.

j.

Pendampingan pengadaan barang jasa/konsultasi pengadaan barang dan jasa.

k. Reviu penyusunan perencanaan anggaran. l.

Evaluasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

m. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional (APF). n. Kerjasama Pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lain. o. Penanganan Pengaduan Masyarakat. p. Penerapan Pendidikan Budaya Anti Korupsi pada Poltekkes Kementerian Kesehatan. q. Penerapan Whistleblower’s System dan Justice Collaborator. r. Penerpan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Kompeten dan Melayani (WBBKM). s. Mengoptimalkan peran Unit Pengendlian Gratifikasi (UPG). t. Mengoptimalkan Laporan LHKPN sesuai dengan batas waktu pelaporan. u. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Tahun 2016 adalah sebesar 94,97% dari target 91%. Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp105.000.000.000,-. Dengan terget fisik sebanyak 1.787 dokumen/laporan. Namun pada November 2016 terdapat perubahan anggaran dan target fisik dari Rp105.000.000.000,- menjadi Rp99.001.460.000,- dengan target fisik dari 1.787 menjadi 2.656 laporan dalam satu tahun. Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016, Tanggal 28 Agustus 2016 tentang LangkahLangkah

Penghematan

Belanja

Kementerian/Lembaga



dalam

rangka 22


Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016.

Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebesar Rp95.147.660.137,- (96,11%), sedangkan realisasi fisik sebanyak 2.829 laporan (106,51%).

Jika melihat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2016 sebesar 94,97% dan penyerapan anggaran sebesar 96,11% dengan realisasi fisik sebesar 106,51% maka telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya di lingkungan Inspektorat Jenderal. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan beberapa kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada auditor dalam satu penugasan mengingat terbatanya SDM auditor di Inspektorat Jenderal yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016


23


hanya berjumlah 157 orang yang terdiri dari

Auditor Pertama

83 orang,

Auditor Muda 56 orang, dan Auditor Madya 18 orang. Dari sisi pelaksanaan aggaran pada Tahun 2016 terdapat efisiensi belanja modal paket pengadaan workstation senilai Rp855.898.300,- dari nilai HPS sebesar Rp3.169.688.300,- dengan nilai kontrak sebesar Rp2.313.790.000,-

6. Kegiatan Penunjang Keberhasilan: Beberapa kegiatan penunjang untuk mendukung pencapaian sasaran ini dilakukan upaya antara lain: a.

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang: Inspektur Jenderal Drs. Purwadi, Apt.,MM.,ME dan Sekretaris Inspektorat Jenderal

Kementerian

Kesehatan

drg.

S.R.

Mustikowati,

M.Kes

memberikan sosialisasi tentang Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta strategi pembangunan Zona Integritas seluruh pimpinan/pejabat struktural dan fungsional, pegawai dan tenaga kesehatan (Dokter, Perawat, Apoteker, Rekam Medis, dll) di lingkungan RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang pada tanggal 15 Januari 2016. b.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan 2016: Tema Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2016 adalah “Pencegahan Fraud dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan”. Acara rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh kurang lebih 130 peserta yang terdiri dari Direktur Keuangan dan perwakilan dari Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, perwakilan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM), Perwakilan Auditor Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

c.

Komitmen Menolak Gratifikasi: Penandatanganan secara serempak mengenai pernyataanya MENOLAK GRATIFIKASI di lingkungan profesi kedokteran. Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah Kementerian Kesehatan RI, IDI, Badan POM, RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Fatmawati, IPMG, KKI, Majelis



24


Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, Glaxo Smith Kline Pharma, PT. Merck Tbk, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, RSK. Dharmais, dan PT. Kimia Farma. d.

Sosialisasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Antara KKP Kelas III Gorontalo dan Mitra Kerja: Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Lingkungan KKP Kelas III Gorontalo dan menyaksikan

penandatanganan

komitmen

bersama

pengendalian

gratifikasi dan pencegahan tindak pidana korupsi antara KKP Kelas III Gorontalo dan mitra kerjanya di kota Gorontalo pada tanggal 15 Februari 2016. e.

Asistensi Pengisian dan Pengumpulan LHKPN di Lingkungan Sekretariat Jenderal: Sekretariat Jenderal mengadakan Asistensi Pengisian dan Pengumpulan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan mengundang Inspektorat Jenderal dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bertempat di auditorium G.A. Siwabessy, asistensi diikuti oleh kurang lebih 70 peserta wajib LHKPN dilingkungan Sekretariat Jenderal pada tanggal 24 Februari 2016.

f.

Pencanangan

Zona

Integritas

Satker

BBKPM

Surakarta

Menuju

WBK/WBBM: Inspektorat Jenderal melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pembentukan zona integritas pada satuan kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada tanggal 3 Maret 2016. g.

Kunjungan Kerja Ke Inspektorat Jenderal Kemendikbud: Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melaksanakan kunjungan kerja ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna membahas agenda kerja koordinasi pengawasan dalam hal pertukaran informasi kebijakan pengawasan di masing-masing Instansi pada Tanggal 10 Maret 2016.

h.

Kunjungan Kerja ke Inspektorat Jenderal Kemenhub: Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan mengadakan kunjungan kerja ke Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang berlokasi



25


di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat. Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Inspektur Jenderal, Drs. Purwadi, Apt, MM, ME dengan diikuti oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, drg. S.R Mustikowati, M.Kes, Inspektur IV, Drs. Wayan Rai Suarthana, MM, Auditor Fungsional dan Struktural Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Kunjungan tersebut diterima baik oleh jajaran Inspektorat Jenderal Kemenhub yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Dr. Cris Kuntadi, CA, CPA, QIA, FCMA, CGMA, Ak. Tujuan diadakannya Kunjungan Kerja tersebut adalah untuk menjalin tata hubungan kerja yang harmonis khususnya dalam hal pertukaran informasi terkait dengan metode pengawasan yang efektif, efisien dan tepat. Kunjungan dilakukan pada Tanggal 17 Maret 2016. i.

Sosialisasi Penilaian Satuan kerja WBK/WBBM Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda: Inspektorat Jenderal memberikan sosialisasi kepada pimpinan dan pegawai di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda tentang usulan satuan kerja yang dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tanggal 23 Maret 2016.

j.

Pembekalan Materi Anti Korupsi Kepada Tim Nusantara Sehat: Pada pembekalan materi bagi Tim Nusantara Sehat tanggal 18 Mei 2016, Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Drs. Purwadi, Apt., MM., ME., menyampaikan materi tentang program-program pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

k.

Penerbitan Permenkes Nomor 27 Tahun 2016: Menerbitkan Permenkes Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada Tanggal 27 Mei 2016.

l.

Penandatanganan MoU antara Kemenkes dengan KPK: Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) bersama Ketua KPK Agus Rahardjo, ST., MSc. Mgt, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ristek Dikti dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 25Juli 2016.



26


m. Rakornas APIP Tahun 2016 di Kantor Pusat BPKP: Rakornas APIP Tahun 2016 mengambil tema “Aktualisasi Peran APIP sebagai Early Warning System dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” yang dihadiri oleh 10 Menteri atau yang mewakili dari Big Spender, 5 Gubernur, Ketua Pengurus Asosiasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, 90 Inspektur

Jenderal

K/L,

34

Inspektur

Provinsi,

68

Inspektur

Kabupaten/Kota, para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan BPKP. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan bersama dengan Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada tanggal 23 Agustus 2016 bertempat di Kantor BPKP Pusat Jl. Pramuka No. 33 Jakarta. n.

Sosialisasi Penilaian Integritas Organisasi Publik sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dan Penguatan Sistem Integritas Nasional: Bertempat di Auditorium Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian

Kesehatan

yang

diwakili

oleh

Inspektorat

Jenderal

menghadiri acara yang diselenggarakan oleh KPK, yaitu kerjasama pencegahan korupsi pada Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah (K/L/O/P) Tahun 2016. Dalam acara tersebut, dilaksanakan dua agenda yaitu Pengenalan Perangkat / Tools Program Penilaian Integritas (Integrity Assessment) 2016 dan Kesepakatan Kerjasama dan Usulan Unit Kerja yang menjadi target survei pada Tanggal 23 Agustus 2016. o.

Penandatanganan MoU antara Kemenkes dengan BPKP: Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek menandatangani Nota Kesepahaman bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguna (BPKP), Ardan Adiperdana terkait penguataan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka meningkatkan program pencegahan

tindak

pidana

korupsi

di

Lingkungan

Kementerian

Kesehatan pada Tanggal 7 Oktober 2016. p.

Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Tahun 2016: Kegiatan diselenggarakan di Hotel Aston Bogor yang berlangsung dari Tanggal 31 Oktober s.d 3 November 2016 dan dihadiri oleh perwakilan



27


dari

80

Kementerian

Lembaga,

Pemprov/Pemkot/Pemkab

dan

BUMN/BUMD se-Indonesia. Berkesempatan hadir menjadi peserta sekaligus sebagai narasumber Rakornas

UPG dari Kementerian

Kesehatan dalam pembukaan kegiatan tersebut adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Heru Arnowo, SH, MM yang didampingi oleh Kepala Bagian TU-Hukum dan Kepegawaian dan Kepala Bagian Keuangan dan BMN. q.

Penerbitan Permenkes Nomor 58 Tahun 2016: Menerbitkan Permenkes Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan pada Tanggal 8 November 2016.

r.

Penerbitan Kepmenkes tentang Pemberantasan Pungutan Liar: Menerbitkan Kepmenkes Nomor: HK.02.02/MENKES/604/2016 tentang Unit Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar

dilingkungan

Kementerian Kesehatan pada Tanggal 18 November 2016. s.

International Business Integrity Conference (IBIC) Tahun 2016: Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI berpartisipasi sebagai peserta diskusi dalam kegiatan IBIC Tahun 2016 berlangsung di Hotel Grand Sahid Jakarta pada tanggal 16-17 November 2016 yang membahas

pencegahan

korupsi

di

sektor

bisnis

pada

Kementerian/Lembaga di Indonesia. t.

Konferensi Nasional Pencegahan Korupsi (KNPK) Tahun 2016: Inspektur Jenderal Menghadiri Konferensi Nasional Pencegahan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 bertempat di Ballroom Balai Kartini Jakarta yang mengusung tema “ Reformasi Sistem Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel” pada Tangga 1 Desember 2016.

u.

Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan pada Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) Tahun 2016: Inspektorat

Jenderal

Kementerian

Kesehatan

mengikuti

Pameran

Integritas dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) Tahun 2016 untuk mensosialisasikan program-program anti korupsi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 8 s.d 10 Desember 2016. v.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):



28


Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mendapat

tugas

untuk

mengumpulkan

LHKPN

di

lingkungan

Kementerian Kesehatan untuk disampaikan ke KPK. Selanjutnya dibentuk tim pengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Kesehatan yang akan bertanggung jawab terhadap pengumpulan semua laporan tersebut, yang tugas dan fungsinya diundangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/296/2016 Tanggal 27 Mei 2016 tentang Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan. w. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG): Peraturan

Menteri

Pengendalian

Kesehatan

Gratifikasi

di

Nomor

14

lingkungan

Tahun

2014

Kementerian

tentang

Kesehatan

mengamanatkan bahwa Kementerian Kesehatan harus membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Tugas UPG Kementerian Kesehatan sebagaimana diatur dalam permenkes 14 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2) huruf a bertugas sebagai unit yang melaksanakan analisa, pelaporan, monitoring dan evaluasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait adanya Gratifikasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Kementerian Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Menerima pelaporan Gratifikasi dari UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis; 2) Melakukan analisis pemprosesan setiap laporan Gratifikasi yang diterima; 3) Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang

terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian

Gratifikasi; 4) Menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap terkait kedinasan; 5) Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Kementerian Kesehatan; 6) Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016


29


atau Komisi Pemberantasan Korupsi; 7) Meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan Aparatur Kementerian Kesehatan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; 8) Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Jenderal, dalam hal terjadi pelanggaran oleh Aparatur Kementerian Kesehatan; dan 9) Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Menteri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. REALISASI ANGGARAN Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Tahun 2016 didukung oleh dana yang bersumber dari DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 024.02.1.415366/2016 Tanggal 7 Desember 2016 dengan alokasi sebesar Rp105.000.000.000,-. Tabel Alokasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program Tahun 2015 dan 2016

No

1

Program

Sasaran

Anggaran Tahun 2016 Tahun 2015

Meningkaatnya Pengawasan Dan transparansi tata kelola Peningkatan Akuntabilitas pemerintahan dan 105.000.000.000 102,971,000,000 Aparatur Kementerian terlaksananya Reformasi Kesehatan RI Birokrasi JUMLAH

105.000.000.000 102,971,000,000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pagu anggaran program Inspektorat Jenderal Tahun 2016, naik sebesar Rp2.029.000.000,- atau sebesar 1,97% dibandingkan dengan pagu anggaran Tahun 2015. Selama periode berjalan, Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016


30


dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016, Tanggal 28 Agustus 2016 tentang LangkahLangkah

Penghematan

Belanja

Kementerian/Lembaga

dalam

rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran

2016,

Inspektorat

Jenderal

terdapat

self

blocking

sebesar

Rp5.998.540.000, yang terdiri dari: 1. Belanja pegawai senilai Rp5.100.000.000,-; 2. Belanja modal senilai Rp898.540.000. Tabel Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2016 2016 Uraian

ANGGARAN AWAL

ANGGARAN SETELAH REVISI

Belanja Pegawai

39.329.019.000

Belanja Barang Belanja Modal

% (Kenaikan/ Penurunan)

2015 REALISASI ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

34.229.019.000

33.096.674.095

28.878.031.669

14,61

62.147.452.000

62.147.452.000

59.425.997.242

49.622.788.474

19,76

3.523.529.000

2.624.989.000

2.624.988.800

4.214.952.930

(37,72)

-

-

-

-

-

105.000.000.000

99.001.460.000

95.147.660.137

82.715.773.073

15,03

Belanja

Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja

Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada Tahun 2016 untuk mewujudkan sasaran Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Kementerian

(Rp105.000.000.000

-

Kesehatan

adalah

Rp5.998.540.000)

sebesar terdiri

dari

Rp99.001.460.000,Belanja

Pegawai

Rp34.229.019.000,- dan Non Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp62.147.452.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp2.624.989.000,-. Dari alokasi yang dianggarkan tersebut, sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 telah direalisasikan sebesar Rp95.147.660.137,- (96,11%), terdiri dari Belanja Pegawai Rp33.096.674.095,- dan Non Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp59.425.997.242,- dan Belanja Modal sebesar Rp2.624.988.800,-.

sedangkan

anggaran

yang

tidak

terserap

sebesar

Rp3.853.799.863 (3,89%). Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016 dan 2015 masing-masing adalah Rp33.096.647.095,- dan Rp28.878.031.669,- Realisasi belanja Tahun 2016



31


mengalami kenaikan sebesar 14,61% dari Tahun 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh: 1. Adanya perpindahan beban gaji pegawai PNS Inspektorat Jenderal (angkatan 2015) dari Biro Umum ke Inspektorat Jenderal; 2. Adanya kenaikan pangkat, kenaikan grade (tunjangan), dan Kenaikan Gaji Berkala pada sejumlah pegawai. Untuk Realisasi Belanja Barang Tahun 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp59.425.997.242,- dan Rp49.622.788.474,-. Realisasi Belanja Barang Tahun 2016 mengalami kenaikan 19,76% dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2015. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas di Tahun 2016. Belanja Modal Tahun 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp2.624.988.800,- dan Rp4.214.952.930,-. Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 37,72% dibandingkan Tahun 2015 disebabkan oleh kebutuhan pembelian aset di Tahun 2016 lebih sedikit dibandingkan Tahun 2015. Meskipun pada Tahun 2016 belanja modal mengalami penurunan dari pada Tahun 2015. Tabel Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2016 Realisasi Anggaran Tahun 2016

Target 105.000

Pagu Awal Realisasi 95.147

% 90,62

Target 99.001

Pagu Revisi Realisasi 95.147

% 96,11

Jika melihat pada tabel diatas maka realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada Tahun 2016 adalah sebesar 90,62% jika dibandingkan dengan pagu awal, sedangkan jika dibandingkan dengan pagu revisi maka realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebesar 96,11%. Jumlah alokasi dan realisasi anggaran serta persentase realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan selama 5 Tahun (2012 – 2016) dapat dilihat pada grafik berikut :



32


Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Itjen Kementerian Kesehatan Tahun 2012 - 2016 (dalam jutaan rupiah)

Pada grafik di atas terlihat realisasi anggaran pada Tahun 2016 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya. Peningkatan alokasi dan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2012 - 2016 dapat terlihat pada grafik berikut : Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2012-2016



33


Grafik Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2012 – 2016

Realisasi anggaran per sasaran kegiatan di setiap unit Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dapat dilihat sebagai berikut: 1. Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat I: Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp8.713.931.000,00,- realisasi penyerapan anggaran

sampai

dengan 31 Desember Tahun 2016 sebesar Rp8.565.758.191,00,- (98,30%). 2016 Pagu Realisasi Rp8.713.931.000,00,Rp8.565.758.191,00,-

% 98,30

2015 Pagu Realisasi Rp9.154.208.000,Rp8.567.634.487,-

% 93,59

Jika melihat tabel diatas terdapat penurunan pagu anggaran Inspektorat I dari Rp9.154.208.000,- pada Tahun 2015 menjadi Rp8.713.931.000,00,- pada Tahun 2016. 2. Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat II: Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp11.585.145.000,- realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebesar Rp10.953.581.239,- (94,55%). 2016 Pagu

Realisasi

Rp11.585.145.000,-

Rp10.953.581.239,-

% 94,55

2015 Pagu

Realisasi

Rp3.591.074.000,-

Rp3.427.889.037,-

% 95,46

Jika melihat tabel diatas terdapat kenaikan pagu anggaran Inspektorat II terdapat kenaikan yang sangat signifikan dari Rp3.591.074.000,- pada Tahun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016


34


2015 menjadi Rp11.585.145.000,- pada Tahun 2016, hal ini terjadi dikarenakan adanya anggaran audit pelayanan kesehatan haji serta berubahnya satker binaan. 3. Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat III: Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp8.102.182.000,- realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebesar Rp7.637.634.321,- (94,27%). 2016 Pagu Rp8.102.182.000,-

Realisasi Rp7.637.634.321,-

% 94,27

2015 Pagu Rp6.212.756.000,-


% 92,37

Jika melihat tabel diatas terdapat kenaikan pagu anggaran Inspektorat III dari Rp6.212.756.000,- pada Tahun 2015 menjadi Rp8.102.182.000,- pada Tahun 2016. 4. Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat IV: Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp8.052.946.000,- realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebesar Rp7.740.864.498,- (96,12%). 2016 Pagu Rp8.052.946.000,-


% 96,12

2015 Pagu Rp6.526.738.000,-


% 92,10

Jika melihat tabel diatas terdapat kenaikan pagu anggaran Inspektorat IV dari Rp6.526.738.000,- pada Tahun 2015 menjadi Rp8.052.946.000,- pada Tahun 2016. 5. Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp6.203.100.000,- realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebesar Rp5.653.955.051,- (91,15%). 2016 Pagu Rp6.203.100.000,-


% 91,15

2015 Pagu Rp6.682.987.000,-


% 83,78

Jika melihat tabel diatas terdapat penurunan pagu anggaran Inspektorat Investigasi

dari

Rp6.682.987.000,-

pada

Tahun

2015

menjadi

Rp6.203.100.000,- pada Tahun 2016.



35


6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan. Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp56.344.156.000,- realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebesar Rp54.596.866.837,- (96,90%). 2016 Pagu Rp56.344.156.000,-

Realisasi Rp54.596.866.837,-

% 96,90

2015 Pagu Realisasi Rp70.803.237.000,Rp53.940.503.930,-

Jika melihat tabel diatas terdapat penurunan pagu anggaran

% 76,18

Sekretariat

Inspektorat Jenderal dari Rp70.803.237.000,- pada Tahun 2015 menjadi Rp56.344.156.000,- pada Tahun 2016.

Adapun

beberapa

penyebab

tidak

optimalnya

penyerapan

anggaran

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan secara penuh yaitu : 1. Perhitungan

estimasi

pengangkatan

jabatan

fungsional

auditor

yang

diperkirakan sejak Bulan April 2016, namun SK pengangkatan jabatan fungsional auditor baru diterima pada akhir Desember 2016; 2. Terdapat sisa tunjangan kinerja yang diakibatkan kenaikan dasar pengenaan pajak/PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sehingga pajak yang melekat pada tunjangan kinerja semakin kecil; 3. Terdapat saldo uang makan yang merupakan sisa anggaran uang makan yang

tidak

dibayarkan

sehubungan

dengan

pegawai

melaksanakan

penugasan diluar kantor.



36


BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal merupakan bentuk perwujudan pertanggungjawaban yang berfungsi sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam pencapaian visi, misi dan sasaran program Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan dalan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan juga sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penjabaran visi dan misi Inspektorat

Jenderal

dalam

Penetapan

Kinerja

Inspektorat Jenderal menitik beratkan pada program peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan yang kemudian diurai dalam indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang semuanya berjumlah 6 (enam) indikator. Dengan demikian laporan ini menjabarkan tentang capaian kinerja Inspektorat Jenderal yaitu pengukuran terhadap sasaran program dan kegiatan pengawasan yang tercermin dalam pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan dan juga dukungan sumber daya keuangan yang sudah mencapai 96,11%. Dengan pengukuran kinerja dapat memberikan penilaian yang objektif dalam

pengambilan

keputusan

dalam

menjalankan

progran

pengawasan

selanjutnya. Dari hasil pengukuran dan analisis sasaran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2016 menunjukkan hasil yang secara umum sudah baik. Hal ini tergambar dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal yang sudah direalisasikan 100%, begitupun dengan capaian beberapa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang sudah memenuhi target yang ditetapkan dengan beberapa terobosan yang sudah dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya, pembinaan terintegrasi yang meliputi lingkup wilayah binaan dan pembinaan satuan kerja berdasarkan metode on going process di lingkungan Kementerian Kesehatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016


37


Walaupun hasil capaian kinerja secara umum sudah baik namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan program pengawasan seperti keterbatasan SDM pengawasan dan tingkat kepatuhan satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi atas temuan Inspektorat Jenderal yang masih perlu untuk diingatkan dan terutama tindak lanjut berupa penyetoran kerugian negara yang meilbatkan pihak ketiga serta pegawai yang sudah dimutasi atau pensiun dan meninggal dunia. Untuk menyikapi permasalahan tersebut upaya yang dapat ditempuh dengan pengangkatan pegawai Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi syarat menjadi auditor, peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan, workshop dan seminarseminar terkait pengawasan. Dalam mengatasi permasalahan penanganan tindak lanjut terhadap rekomendasi dari temuan pemeriksaan maka dibentuk Tim penyelesaian

Temuan

yang

Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD), monitoring

Tindak Lanjut LHP serta melakukan pendampingan (bimbingan teknis) terhadap satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yaitu dengan mengundang satuan kerja dalam pembahasan penyelesaian Tindak Lanjut LHP. Peran Inspektorat Jenderal dalam mendorong Kementerian Kesehatan untuk mencapai good governance terlihat dari prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Kementerian Kesehatan yang erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai instansi pengawas intern Kementerian Kesehatan RI. Keberhasilan yang telah dicapai Inspektorat Jenderal pada Tahun 2016 yang merupakan tahun kedua dari periode Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 ini diharapkan akan menjadi tonggak dan barometer dalam pelaksanaan program pengawasanan lima

tahun

kedepan yang lebih efektif,

efisien dan akuntabel sehingga hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya yang telah ditetapkan.



38


LAMPIRAN-LAMPIRAN



39


Lampiran 1 - Perjanjian Kinerja Tahun 2016



40




41




42




43




44




45




46




47




48




49




50




51




52




53


Lampiran 2 – Dokumentasi Kegiatan Tahun 2016

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang

Pameran Rakerkesnas Tahun 2016



54


Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan 2016

Komitmen Menolak Gratifikasi



55


Jumpa Pers Terkait Pencegahan Gratifikasi Pada Profesi Dokter Jumpa Pers Terkait Pencegahan Gratifikasi Pada Profesi Dokter Jumpa Pers Terkait Pencegahan Gratifikasi Pada Profesi Dokter Jumpa Pers Terkait Pencegahan Gratifikasi Pada Profesi Dokter Jumpa Pers Terkait Pencegahan Gratifikasi Pada Profesi Dokter

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Sosialisasi Dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pengendalian Gratifikasi Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Antara KKP Kelas III Gorontalo Dan Mitra Kerja



56


Asistensi Pengisian dan Pengumpulan LHKPN di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Pencanangan Zona Integritas Satker BBKPM Surakarta Menuju WBK/WBBM



57


Kunjungan Kerja Ke Inspektorat Jenderal Kemendikbud

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan adakan Kunjungan Kerja Ke Itjen Kementerian Perhubungan



58


Sosialisasi Penilaian Satuan Kerja WBK/WBBM Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda

Kunjungan Inspektorat Kota Tangerang di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan



59


Pembekalan Materi Anti Korupsi Kepada Tim Nusantara Sehat

Opini WTP Pada LK Kemenkes TA 2015



60


Penandatanganan MoU Kemenkes dengan KPK

Rakornas APIP Tahun 2016 di Kantor Pusat BPKP



61


Sosialisasi Penilaian Integritas Organisasi Publik sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dan Penguatan Sistem Integritas Nasional

Peran Serta Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Pada Program USAID



62


Mou Kementerian Kesehatan dengan BPKP

Partispasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Pada Rakornas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Tahun 2016



63


Pemberian Piagam Penghargaan WBK dari Menteri Kesehatan RI

Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Juara Pertama Lomba PPID Tahun 2016 di Lingkungan Kementerian Kesehatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016


64


Piagam Penghargaan Atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Penghargaan Pelopor Penerapan Pengelolaan Keuangan BLU



65


International Business Integrity Conference (IBIC) Tahun 2016

Kerjasama dengan USAID-CEGAH dalam rangka meningkatkan Pemanfaatan WBS di Kementerian Kesehatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016


66


Konferensi Nasional Pencegahan Korupsi (KNPK) Tahun 2016

Predikat Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Layanan Publik



67


Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik

Tingkat Kepatuhan dan Keaktifan Pengelolaan LHKPN



68


Penyerahan Penghargaan Satker Berpredikat WBK Oleh Kemenpan dan RB

Pameran Integritas dalam rangka Memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) Tahun 2016



69


Meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik



70


Lampiran 3 – Realisasi Anggaran Tahun 2016



71


Lampiran 4 – Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Tahun 2016



72

KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2017 Inspektur Jenderal. Drs. Purwadi, Apt, MM, ME NIP

Recommend Documents