KATA PENGANTAR. Cibinong, April 2014 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yang disesuaikan dengan Visi, Misi, tugas pokok dan fungsi Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. Rencana Strategis ini secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, dan Bimtek Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2011. Secara fungsional, Renstra ini digunakan sebagai acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan dan keolahragaan pada Dispora Kabupaten Bogor, serta menjangkau kemitraan lintas sektor, lintas program dan lintas pelaku. Renstra ini juga diharapkan dapat mempertajam arah pelaksanaan program dan kegiatan terutama dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Bogor. Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 2013-2018 ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik bagi perbaikan dan penyempurnaannya. Selain itu kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Tahun 20132018. Cibinong, April 2014 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor

Drs. YUSUF SADELI, MM Pembina Utama Muda NIP. 1959100719889031003

Daftar Isi Kata Pengantar …………………………………………………………………………..

i

Daftar Isi …………………………………………………………………………………. ii Daftar Tabel ……………………………………………………………………………… iii BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

………………………………………………..

1

1.2. Landasan Hukum ……………………………………………..

1

1.3. Maksud dan Tujuan

…………………………………………..

4

1.4. Sistematika Penulisan……………………………………………

4

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPORA 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

…..…………

6

2.2. Sumber Daya pada Dispora ……………………………..……..

12

2.3. Kinerja pelayanan Dispora…………………………………………….. 18 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dispora..21 BAB III :ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ……… 24 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih …………………………………………. 24 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi………………….

28

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian LingkunganHidup Strategis ……..…………………………………. 34 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

………………………………

36

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dispora ……………………………………………… 42 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ………………………… 44 BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF …………. 50

Draft Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2009-2013

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013, Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 yang disesuaikan dengan Visi, Misi, tugas pokok dan fungsi Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. Rencana Strategis ini secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, dan Bimtek Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2011. Secara fungsional, Renstra ini digunakan sebagai acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan dan keolahragaan pada Dispora Kabupaten Bogor, serta menjangkau lemitraan lintas sektor, lintas program dan lintas pelaku. Renstra ini juga diharapkan dapat mempertajam arah pelaksanaan program dan kegiatan terutama dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Bogor. Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 2009-2013 ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik bagi perbaikan dan penyempurnaannya. Selain itu kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013. Cibinong,

Nopember 2011

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor

Drs. H. DADANG IRFAN, M.Si Pembina tingkat I NIP. 195912051988911002

Draft Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2009-2013

DRAFT RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2009 – 2013

DISPORA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2011

Draft Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2009-2013

Daftar Isi Kata Pengantar …………………………………………………………………………..

i

Daftar Isi …………………………………………………………………………………. ii Daftar Tabel ……………………………………………………………………………… iii BAB I

BAB II

: PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

………………………………………….. 1

1.2.

Landasan Hukum

…………………………………………… 2

1.3.

Maksud dan Tujuan

………………………………………….. 2

1.4.

Sistematika Penulisan …………………………………………. 3

: GAMBARAN PELAYANAN DISPORA 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dispora …………… 5

2.2. Sumber Daya pada Dispora …………………………………..

12

2.3. Kinerja pelayanan Dispora ………………………………….. 19 2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dispora ………………………………………………………….. 19

BAB III

: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi … 22 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih …………………………………………. 22 3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ………………… 24

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ……..……………………………………………. 28

3.5 BAB IV

Penentuan Isu – Isu Strategis

……………………………… 30

: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dispora …………………………………………… 33 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ………………………. 35 4.3

BAB V

Strategi dan Kebijakan …………………………………………… 37

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF …………. 38

BAB VI

: INDIKATOR KINERJA DISPORA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD …………………………………… 39

Draft Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2009-2013

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Jumlah Pegawai Dispora Kabupaten Bogor Tabel II.2. Jumlah Pegawai Dispora Yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2010 Tabel II.3. Jumlah Pegawai Dispora berdasarjan Pangkat/Golongan Tabel II.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan. Tabel II.5. Jumlah Pegawai Dispora berdasarkan Kesarjanaan. Tabel II.6. Jumlah Pegawai Dispora yang mengikuti penjenjangan Tabel II.7. Anggaran dan Realisasi Tahun 2008 – 2010 Tabel II. 8. Sarana Kerja Dispora. Tabel II.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bogor Tabel II.10. Capaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Dispora Kabupaten Bogor Tabel IV. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dispora Kabupaten Bogor Tabel V.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indekatif.

Tabel VI.

Indikator Kinerja Dispora yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD.

Renstra

SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan

sesuai

dengan

tugas

berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

dan

fungsinya,

Sementara itu,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, 1

tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah

harus menjadi

pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam

rangka

mewujudkan

pencapaian

sasaran

program

yang

ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah

Kabupaten

Bogor

telah

menetapkan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dengan berpedoman

pada

RPJMD

Kabupaten

Bogor

Tahun

2013-2018.

Selanjutnya Renstra Dispora yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dispora yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Dispora Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

2

Pembentukan

Daerah-daerah

Kabupaten

Dalam

Lingkungan

Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang

Nomor

3

Tahun

17

Tahun

2005

tentang

Sistem

Keolahragaan Nasional. 8.

Undang-Undang

Nomor

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Rencana

Pengendalian

Pembangunan

Daerah

dan

Evaluasi

(Lembaran

Pelaksanaan

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah

beberapa

kali

diubah,

terakhir

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah

4

dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD)

Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 5

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

2.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dispora Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dispora Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dispora Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dispora, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dispora Kabupaten Bogor. 2.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dispora Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sitematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Bappeda, Kinerja Pelayanan

Bappeda

dan

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan Pelayanan Dispora. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Bappeda, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

6

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dispora Kabupaten Bogor tahun 2013-2018. BAB V

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas

SKPD,

program

lintas

SKPD

dan

program

kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dispora untuk periode tahun 2013-2018. BAB VI INDIKATOR

KINERJA

SKPD

YANG

MENGACU

PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas

Dispora,

program

lintas

SKPD

dan

program

kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dispora untuk periode tahun 2013-2018. BAB.VI

INDIKATOR KINERJA DISPORA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dispora yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dispora

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

7

8

9

10

11

12

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 didasarkan pada : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

13

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 7. 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undangan-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

14

Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16);

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sesuai

15

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Tujuan Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor tahun 20092013 untuk dijadikan landasan/ pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga,

penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar penyusunan tabel dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. 1.2. SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan selu ruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renstra. Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga, Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor tahun 2009-2013.

16

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas Dinas Pemuda dan Olahraga, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga untuk periode tahun 2009-2013.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga dalam lima tahun mendatang

sebagai

komitmen

untuk

mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

17

18

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPORA 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Dispora Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dibidang pemuda dan olahraga serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Dispora Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut : 1. Sekretariat Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam

pengelolaan ketatausahaan dinas. Untuk menyeleng-

garakan tugas sebagaimana dimaksud , sekretariat mempunyai fungsi : a. pengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan dinas; b. pengumpulan, pengolaan dan analisis data dinas; c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas; d. pengelolaan administrasi keuangan dinas; e. pengelolaan situs web dinas; dan f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan kinerja dinas. Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan pelaporan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

8

a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program dinas; b. pengumpulan, pengelolaan dan analisis data dinas; c. pembinaan hubungan masyarakat; d. pelaksanaan pengelolaan situs web dinas;dan e. penyusunan anggaran dinas f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian

mempunyai fungsi

sebagai berikut : a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan; c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan d. pengelolaan administrasi kepegawaian dinas. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam

melaksanakan

keuangan

dinas.

penyusunan

Untuk

dan

pengelolaan

menyelenggarakan

tugas

administrasi sebagaimana

dimaksud, sub bagian keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pengelolaan administrasi keuangan dinas; b. pengelolaan administrasi anggaran dinas; c. pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan dinas. 2. Bidang Pemberdayaan Pemuda. Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberdayaan pemuda, Bidang Pemberdayaan Pemuda dalam melaksanakan pemberdayaan pemuda mempunyai fungsi a. pengelolaan pengembangan sumber daya pemuda; dan b. pengelolaan pembinaan lembaga kepemudaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Bidang Pemberdayaan Pemuda dibantu oleh seksi : 9

a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pemuda b. Seksi Pembina Lembaga Kepemudaan (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pemuda, membantu

Kepala

menyelenggarakan

Bidang tugas

Pemberdayaan sebagaimana

mempunyai tugas Pemuda.

Untuk

dimaksud,

Seksi

Pengembangan Sumber Daya Pemuda mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengembangan sumber daya pemuda dan sarana prasarana kepemudaan; b. penyusunan petunjuk teknis pengembangan sumber daya pemuda dan sarana prasarana kepemudaan; dan c. pembina dan pengembangan sumber daya pemuda dan sarana prasarana kepemudaan. (2)

Seksi

Pembinaan

Lembaga

Kepemudaan

mempunyai

tugas

membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dalam melaksanakan pembinaan lembaga kepemudaan. Untuk

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

Seksi

Pembinaan Lembaga Kepemudaan mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data lembaga kepemudaan; b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan lembaga kepemudaan; dan c. pembinaan dan pengembangan lembaga kepemudaan. 3. Bidang Pengembangan dan Industri, Sarana, dan Prasarana Olahraga. Bidang Pengembangan Industri, Sarana, dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pengembangan industri, sarana, dan prasarana Olahraga. Untuk

menyelenggarakan

sebagaimana

tugas

dimaksud

Bidang

Pengembangan Industri, Sarana, dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi : a. pengelolaan pembinaan manajemen industri olahraga; dan b. pengelolaan pembinaan sarana dan prasarana olahraga.

10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Bidang Pengembangan Industri, Sarana, dan Prasarana Olahraga dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh : a. Seksi Pengembangan Industri Olahraga; dan b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga. (1)

Seksi

membantu

Pengembangan Kepala

Industri

Bidang

Olahraga

Pengembangan

mempunyai

Industri,

tugas

Sarana

dan

prasarana Olahraga dalam melaksanakan pembinaan pengembangan industri Olahraga. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Seksi Pengembangan Industri Olahraga mempunyai fungsi : a. pengumpulan,

pengelolaan,

dan

analisis

data

pembinaan

pengembangan industri olahraga; dan b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengembangan

industri

olahraga. c. pembinaan dan pengembangan industri olahraga. (2)

Seksi

Sarana

dan

Prasarana

membantu

Kepala

Bidang

Olahraga

Pengembangan

mempunyai

Industri,

tugas

Sarana,

dan

Prasarana Olahraga dalam melaksanakan pembinaan sarana dan prasarana olahraga. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi : a.

pengumpulan, pengelolaan, serta analisis data pembinaan sarana dan prasarana olahraga.

b. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan sarana dan prasarana olahraga ; dan c. Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga. 4.

Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga.

Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan prestasi olahraga.

11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pemberdayaan

dan

Peningkatan

Prestasi

Olahraga

mempunyai

fungsi : a. pengelolaan pemberdayaan olahraga pendidikan dan masyarakat; dan b. pengelolaan peningkatan prestasi olahraga. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : c. Seksi Pemberdayaan Olahraga; dan d. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga. (1) Seksi Pemberdayaan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan pemberdayaan olahraga. Untuk

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

Seksi

Pemberdayaan Olahraga mempunyai fungsi : a. pengumpulan,

pengolahan,

dan

analisis

data

pemberdayaan

olahraga; b. penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan olahraga; c. pembinaan

dan

pemberdayaan

olahraga

pendidikan

dan

masyarakat. (2) Seksi Peningkatan Prestasi olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan dan peningkatan Prestasi olahraga dalam melaksanakan peningkatan prestasi olahraga. Untuk

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

Seksi

Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data peningkatan prestasi olahraga; b. penyusunan petunjuk teknis peningkatan prestasi olahraga; dan c. pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;

12

2.2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, ( 6 ) seksi, Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas : 1. Kepala Dinas ; 2. Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Sub Bagian Keuangan; 3. Bidang Pemberdayaan Pemuda, membawahkan : a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pemuda; dan b. Seksi Pembinaan Lembaga Kepemudaan; 5. Bidang Industri, Sarana dan Prasarana Olahraga, membawahkan: a. Seksi Pengembangan Industri Olahraga; dan b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga; 6. Bidang Pemberdayaan membawahkan:

dan

Peningkatan

Prestasi

Olahraga,

a. Seksi Pemberdayaan Olahraga; dan b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; 7. UPT; dan 8. Kelompok Jabatan Fungsional. Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga. Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Olahraga

Pemuda dan

13

STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA DINAS SEKERTARIS

SUB. BAG. PROGRAM & LAPORAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONA L

BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

SEKSI. PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PEMUDA

BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI, SARANA& PRASARANA OLAHRAGA

SUB. BAG. KEUANGAN

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

SEKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

SEKSI PEMBINAAN LEMBAGA KEPEMUDAAN

SUB. BAG. UMUM & KEPEGAWAIAN

SEKSI PEMBERDAYAAN OLAHRAGA

SEKSI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

SEKSI PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

UPT

2.3. Sumberdaya pada Dispora 1. Kondisi Umum Pegawai Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dispora Kabupaten Bogor sebanyak 68 orang yang terdiri dari PNS dan tenaga honorer. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : TABEL II.1. JUMLAH PEGAWAI DISPORA KABUPATEN BOGOR No 1.

PEGAWAI

2. 3.

CPNS KONTRAK/HONORER JUMLAH

JUMLAH ( ORANG) 66 3 69

% 95,6 5 4,34 100

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dispora masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS sebanyak 66 orang. a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perda nomor 11 tahun 2008 tentang pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dispora terdiri dari eselon II sebanyak 1 pegawai (1,51%) , 14

eselon III sebanyak 4 pegawai (6,06%) dan eselon IV sebanyak 11 pegawai (18,18%), sedangkan jabatan fungsional yang ada yaitu fungsional arsiparis berjumlah 1 pegawai (1,51%) serta jumlah staf 48 pegawai (72,72%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel II.2 dibawah ini. Tabel II.2. Jumlah pegawai Dispora yang menduduki Jabatan dan Staf, tahun 2013 N0 1. 2. 3. 4 5

Jabatan/Staf

Jumlah (orang ) 1 4 12 1 48 66

Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Staf Jumlah

% 1.52 6,06 18,18 1,52 72,72 100.

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat Dari 66 jumlah pegawai yang ada di Dispora terdapat pegawai yang berstatus golongan IV sebanyak 7 pegawai (10,61%), dan golongan III sebanyak

28 pegawai (42,43%) sedangkan golongan II sebanyak 30

pegawai (44,45%). Namun masih ada pegawai yang bersatatus golongan I yaitu sebanyak 1 pegawai (1,51%). Selengkapnya dapat dilihat tabel II.3 berikut : Tabel II.3. Jumlah pegawai Dispora berdasarkan Pangkat/Golongan tahun 2013 N0

Golongan

Jumlah (orang )

%

1.

IV

7

10,61

2.

III

28

42,43

3.

II

30

44,45

4

I

1

1,51

66

100.

Jumlah

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dispora yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-2 (S2) sebanyak 9 pegawai (13,64%), Strata-1 (S1) sebanyak 20 pegawai (30,30%), Sarjana Muda (D3) 15

sebanyak 1 pegawai (1,56%), sedangkan lebih mendominasi yaitu pegawai latar belakang penndidikan SLTA/SMK sebanyak 35 pegawai (53,04%), sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTP dan SD masing-masing sebanyak 1 pegawai (1,56). Selengkapnya dapat dilihat tabel II.4 dibawah ini. Tabel II.4. Jumlah pegawai Dispora berdasarkan Pendidikan tahun 2013. N0

Pendidikan

Jumlah (orang )

%

1.

Strata-2 ( S2 )

9

13,63

2.

Strata-1 ( S1 )

20

30,30

3.

Sarjana Muda/ D3

1

1,56

4

SLTA/SMK

35

53,04

5

SLTP

1

1,56

66

100

Jumlah

d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan/Dispilin Ilmu Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, selengkapnya dapat dilihat tabel berikut. Tabel II.5. Jumlah pegawai DISPORA berdasarkan kesarjanaan N0

KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU

A.

DOKTOR

B.

MAGISTER

JUMLAH (orang )

1. Sosial

3

2. Manajemen

4

3. Manajemen SDM

1

4. Hukum 5. Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan C.

1

SARJANA 1. Ekonomi Manajemen

7

2. Adm. Negara

7

3. Pendidikan

3

4. Teknik Sipil

-

5. Akuntansi

1 16

C.

6. Sosial

-

7. Hukum

2

SARJANA MUDA / D3

D.

a. Teknik Lingkungan ATPU

1

b. Manajemen Perbankan

-

SMA/SMK

E

1. SMA

26

2. SMK

19

SLTP

1

Jumlah

66

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada pada Dispora menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan

dalam

mendukung

pelaksanaan

kinerja

Dispora.

Sedangkan secara formasi dan klasifikasi pendidikan masih kurang dari jumlah

yang

diharapkan,

untuk

sarjana

tehnik

sipil,

sarjana

keolahragaan dan sarjana akuntansi masih sedikit sehingga perlu penambahan. e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Dispora, pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 65 pegawai Dispora terdapat

7.94 % yang telah

mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangakan jenis

penjenjangan

PIM

IV

atau

sejenisnya

sebesar

12.70

%.

Selengkapnya dapat dilihat tabel II.6. Tabel II.6. Jumlah pegawai Dispora yang mengikuti penjenjangan N0

Jabatan/Staf

Jumlah (orang )

%

1.

Spama/Diklat PIM III

4

7.94

2.

Adum/Adumla/Diklat PIM IV

9

12.70

13

20.63

Jumlah

2. Kondisi Umum Anggaran Anggaran Belanja Daerah DISPORA Kabupaten Bogor tahun 20092013 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dan 17

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung yang telah ditetapkan setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan membadingkan anggaran tahun lalu, semula pada tahun 2009 dengan mendapat anggaran sebesar 2010 sebesar

Rp.12.335.025.000 dan anggaran tahun

Rp. 20.187.810.000 atau naik sebesar 61,10 %.

kemudian pada tahun 2011 sebesar

.Rp. 54.628.689.000. atau naik

sebesar 36,95%

sedangkan

pada tahun 2012 sebesar

Rp.

114.352.156.000

atau naik sebesar 47,77%. Serta tahun 2013

mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp. 269.104.773.000 atau naik sebesar atau naik 42,49%.

Untuk realisasi anggaran 2009-

2013 dapat dilihat pada tabel II.7 dibawah

Perkembangan anggaran

dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2009-2013, sebagai bagai berikut : TABEL II.7. ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2009-2013 TAHUN

ANGGARAN (RP)

REALISASI

%

Prosentase perkembangan anggaran (%)

2009

12.335.025.000

9.728.194.151

78,87

-

2010

20.187.810.000

17.211.761.021

85,26

61,10

2011

54.628.689.000

28.653.164.500

52,45

36,95

2012

114.352.156.000

108.973.924.542

95,30

47,77

2013

269.104.773.000

251.048.235.327

93,29

42,49

3. Kondisi Umum Sarana Kerja Sarana kerja yang ada di Dispora Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL. II.8, SARANA KERJA DISPORA No

JENIS

A.

Prasarana : Gedung Kantor Dinas

B.

BANYANYA

SATUAN

0

Unit

Sarana : Peralatan Gedung Kantor

1

Komputer Note Book

8

Unit

2

Proyektor LCD

2

Unit

3

Whiteboard

4

Unit

18

4

Komputer PC

19

Unit

6

Printer Hp Laser

16

Unit

7

Printer Dotmatrik

11

Unit

8

Jaringan Internet

1

Unit

9

Wireless

1

Unit

10

Faximille

1

Unit

11

Sony Handycam

1

Unit

12

Telepon

1

Unit

13

Layar OHP

1

Unit

14

Camera

1

Unit

15

Megaphone

1

Unit

16

Speaker

-

Unit

17

Rak Arsip

13

Unit

-

Pengadaan Mebeuler :

1

Lemari Pintu kaca

9

Buah

2

Meja ½ Biro

70

Buah

3

Meja 1 Biro

14

Buah

4

Kursi Lipat

190

Buah

5

Kursi Kerja Sandaran Tinggi

11

Buah

6

Kursi Kerja Putar S.sedang

46

Buah

Kursi Kerja Putar S.rendah

39

Buah

7

Meja Rapat

5

Buah

8

Sofa Tamu

12

Unit

9

Kursi Rapat

70

Buah

10

Lemari Pakaian

1

Buah

11

Lemari Kaca 80 cm

9

Buah

13

Pengadaan Perlengkapan :

14

AC Split 1 PK

9

Unit

15

AC Split 2 PK

4

Unit

16

Generator Set/Genset

1

Unit

17

TV 29 inc

2

Unit

18

Filling Cabinet 4 laci

40

Unit

19

Filling Cabinet 2 laci

5

Unit

20

Lemari Es 1 pintu

2

Unit

21

Lemari Kantor 2 pintu

9

Unit

22

Brangkas

1

Buah

19

Kendaraan : 1

Roda 4 (Mobil)

9

Unit

2

Roda 2 (Motor)

13

Unit

Dari tabel II.8 dapat dilihat bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga belum memiliki Gedung Kantor Dinas sampai saat ini masih menginduk pada Gedung Sekretariat Daerah, melihat jumlah pegawai tahun 2013 sebanyak

66 pegawai,

secara bertahap sarana kerja

pegawai terus

diupayakan dilengkapi sesuai perkembangan jumlah pegawai. 2.4. Kinerja Pelayanan Dispora Indikator kinerja pelayanan Dispora TAHUN 2008-2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2

20

21

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA DISPORA Dispora dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang urusan pemuda dan olahraga tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dispora Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan urusan pemuda dan olahraga adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threaths (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut : 1.

Lingkungan Internal KEKUATAN (S): 1).

Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah; 22

2).

Jumlah pegawai Dispora yang ada saat ini sebanyak 63 pegawai

3).

Dukungan sarana kerja dan anggaran untuk mendukung peningkatan kinerja Dinas

4).

Dukungan kerjasama dengan instasi terkait dan stokholder.

5).

Dukungan pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan pada urusan pemuda dan olahraga..

6).

Peraturan Bupati Bogor tentang Pembentukan UPT Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dispora.

KELEMAHAN (W): 1). Terbatasnya jumlah produk dokumen Pedoman, juklak-juknis yang baku tentang

kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga. 2). Kualitas SDM pegawai masih kurang terutama bidang tehnik sipil, manajemen

keolahragaan dan perencanaan serta pengelolaan keuangan. 3). Masih lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD lain, pemangku kepentingan

instansi vertikal, dan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, OKP dan Ormas. 4). Belum teratasinya permasalahan pemuda yang tersebar berada di 40

Kecamatan. 5). Masih banyaknya organisasi kepemudaan yang perlu diinventarisi dan dilakukan

pembinaan 6). Masih rendahnya dukungan dana terhadap pembibitan atlet muda yang potensial

2.

Lingkungan Eksternal PELUANG (O): 1). Jumlah atlet usia dini asal Kabupaten Bogor di Desa/Kecamatan yang belum

tergali dan ditingkatkan prestasinya. 2). Tersedianya lahan milik pemerintah di Kecamatan untuk dibangun prasarana

olahraga 3). Adanya rencana pembangunan Sport Center Cibinong di Kelurahan Pakansari

Kecamatan Cibinong. 4). Adanya rencana pembangunan Stadion di Kabupaten Bogor dan penyiapan dana

oleh provinsi dan pusat. 5). Banyak perusahaan yang bisa menjadi bapak angkat dalam pembinaan olahraga

prestasi. ANCAMAN (T): 23

1. Permasalahan

pemuda

yang

semakin

mengkhawatirkan

diantaranya

pengangguran dan putus sekolah yang akan berpotensi pada kegiatan bersifat negatif dan destruktif serta penyalahgunaan narkoba. 2. Semakin rendahnya jiwa kepeloporan, kepemimpinan dan kemandirian pemuda

di daerah. 3. Akses terhadap informasi elektronik dan cetak yang semakin mudah dan murah

serta cenderung tanpa adanya saringan terhadap muatannya yang cenderung menimbulkan efek negatif pada pemuda. 4. Adanya perpindahan atlet potensial dari Kabupaten Bogor ke daerah lain.

24

25

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dispora Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain : 1. Terbatasnya jumlah produk dokumen Pedoman, juklak-juknis yang baku tentang kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga. 2. Kualitas SDM pegawai masih kurang terutama bidang tehnik sipil, manajemen

keolahragaan

dan

perencanaan

keuangan. Kemampuan sumberdaya manusia disebabkan sebagian besar pegawai

serta

pengelolaan

yang tidak merata

perlu diberikan bimbingan

teknis atau diklat; 3. Masih lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD lain, pemangku kepentingan instansi vertikal, dan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, OKP dan Ormas. 4. Belum teratasinya permasalahan pemuda yang tersebar berada di 40 Kecamatan. 5. Masih banyaknya organisasi kepemudaan yang perlu diinventarisi dan dilakukan pembinaan 6. Masih rendahnya dukungan dana terhadap pembibitan atlet muda yang potensial. 3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi

merupakan

bagaimana

suatu

pandangan

organisasi

jauh

harus

ke

dibawa

depan,

kemana

berkarya

agar

dan tetap

konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi 23

adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. a. Visi Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan

permasalahan

yang

dihadapi

serta

isu-isu

strategis

yang

berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia“  Kabupaten Bogor adalah batas administrasi Kabupaten Bogor di provinsi

Jawa

Barat

yang

didalamnya

berkumpul

sejumlah

masyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.  Termaju adalah bahwa Kabupaten Bogor telah mencapai atau berada pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi atau masyarakat telah menuju kearah yang lebih baik maupun berkembang kearah yang lebih baik, termaju juga berarti bahwa kabupaten Bogor sebagai suatu

wilayah

terus

melakukan

pengembangan

diri

untuk

menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi didalam dan diluar.  Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Kondisi termaju di Indonesia pencapaiannya dapat diukur dengan melihat beberapa indkator sebagai berikut : 1) Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2) Indikator laju Pertumubuhan Ekonomi (LPE); 3) Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); 4) Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD); 5) Indikator Kesalehan. b. Misi

24

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan mempehitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejateraan masyarakat; 2. Meningkatkan

daya

saing

perekonomian

masyarakat

dan

pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata. 3. Meningkatkan

integrasi,

koneksitas

dan

kualitas

infrastruktur

wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; 4. Meningkatkan aksesbilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan. 5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut diatas serta keselarasannya dengan rumusan misi pemerintah provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :  Misi Pertama, yaitu meningkatkan kesalehan sosial masyarakat. Misi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjaga keharmonisan

dalam

kehidupan

sosial

dan

keagamaan

dengan

menjamin sepenuhnya hak-hak dasar masyarakat. Misi ini terkait dengan misi kelima dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mengkokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.  Misi

Kedua,

yaitu

meningkatkan

daya

saing

perekonomian

masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor

dalam

menciptakan

kesejahteraan

masyarakat

terutama

kesejahteraan dibidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi

yang

kemandirian

yang

memperhatikan berwawasan

stabil

dan

berkelanjutan

berlandaskan

nilai-nilai

lingkungan.

persaingan

keadilan, Misi

ini

serta

menigkatkan sehat

kepentingan

terkait

dengan

sosial, Misi

serta dan Kedua

25

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu mewujudkan Jawa Barat yaitu membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan.  Misi Ketiga, yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas inprastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Kabupaten Bogor dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam memelihara dan membangun kualitas sarana dan prasarana publik. Misi ini terkait dengan Misi Keempat Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Nyaman dengan Membangun Inprastruktur Strategis yang Berkelanjutan.  Misi

Keempat,

yaitu

meningkatkan

aksebilitias

dan

kualitas

penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Misi ini merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitip dilandasi ahlak mulia kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing.  Misi Kelima, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan

kerjasama

antar

daerah

dalam

kerangka

tata

kelola

pemerintahan yang baik. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam terus menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi Publik. c. Penciri Kabupaten Termaju 2013-2018 Gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dirumuskan dalam Kabupaten Termaju ditujukan oleh beberapa faktor yang menjadi penciri. Penciri ditentukan

26

dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya manusia dan sumber daya alam, pertimbangan keuangan daerah, potensi kabupaten pembanding,

dan

waktu

pencapaian

indikator,

sehingga

dengan

demikian dihasilkan 25 (dua puluh lima) penciri, sebagai berikut : 1. Seluruh RSUD dan Puskesmas sudah terakreditasi. 2. Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan. 3. Tuntasnya pembangunan stadion olahraga berskala internasional. 4. Angka harapan hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia. 5. Tuntas angka melek huruf (AMH) bagi

penduduk berusia 15-60

tahun. 6. Tercapainya angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 9 tahun. 7. Penduduk miskin turun menjadi 5 %. 8. Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di Indonesia. 9. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia. 10. Seluruh perijinan berstandar ISO. 11. Laju Pertumbuhan Ekonomi melebihi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional. 12. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku termasuk tertinggi di Indonesia . 13. Produksi benih ikan hias dan benih ikan kosumsiair tawar terbanyak di Indonesia. 14. Terbangunnya Pasar disetiap kecamatan. 15. Tercapainya swasembada benih padi bermutu. 16. Bebas rumah tidak layak huni (RTLH). 17. Tuntasnya pembangunan poros barat-utara-tengah-timur. 18. Mendorong terbangunnya Cibinong raya sebagai pusat kegiatan wilayah. 19. Seluruh masyarakat mempunyai e-KTP. 20. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia. 21. Mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 22. Tersediannya jaringan internet/intranet diseluruh kecamatan. 23. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan Desa/Kelurahan. 24. Tidak ada daerah terisolir.

27

25. Terbangunnya mesjid raya disetiap kecamatan. 3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI 1. Telaahan Renstra Kementerian Negara Pemuda dan Olahrag R.I. Visi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014 : “Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan Yang Berdaya Saing“. Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014 tidak terlepas dari upaya mewujudkan Visi Pembangunan 2005-2025 yaitu “ Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur “ dan melaksanakan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “mewujudkan bangsa yang

berdaya

saing“

sebagaiman

tertuang

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( RPJPN ) 2005-2025. Berdaya Saing dalam lingkup kepemudaan mengandung arti : “memiliki kemampuan berkompetensi yang menghasilkan melalui pola pengaderan dan peningkatkan potensi pemuda secara terencana, sistemmatis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan,

pemagangan,

pembimbingan,

pendampingan,

serta

pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang teru-menerus dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, serta peningkatan akhir akhlak mulia dan prestasi pemuda Indonesia di kancah kompetisi global “. Berdaya Saing dalam lingkup keolahragaan mengandung arti : “ memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pembinaan dan pengembangan pelaku, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan,

pola

pelatihan,

penghargaan,

prasaran,

dan

sarana

olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan metode penataan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, dan kompetisi yang telah menerapkan manajemen dan iptek olahraga moderen, serta pemanfaatan bantuan, pemudahan, dan sentra keolahragaan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam kompetisi bertaraf regional atau internasional “. 28

Misi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014 “ Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan “. Misi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga tahun 2010-214 mengandung arti : 1. Meningkatkan

potensi

memanfaatkan

sumber

kemitraan

lintas

pemerintahaan,

dan

penyadaran

pemberdayaan

dan

daya

kepemudaan

sektoral,

kemasyarakatan pemuda

antara

dengan tingkat

untuk

mendukung

melalui

peningkatan

wawasan, inventarisasi potensi, kapasitas keilmuan, kapasistas keimanan, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 2.

Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik, tanpa meninggalkan akar budaya bangsa indonesia, yang tercermin dalam kebhinnekatunggalikaan untuk

mendukung

pengembangan

pendidikan,

kepemimpinan,

kewirausahaan, kepeloporan, dan kesukarelawanan pemuda di berbagai

pembangunan,

pengembangan

termasuk

penugasan

kepanduan/kepramukaan

khusus

sebagai

bagi wadah

pengaderan calon pemimpin bangsa. 3. Meningkatkan

potensi

sumber

memanfaatkan

kemitraan

pemerintahan,

dan

daya

lintas

keolahragaan

sektoral,

kemasyarakatan

antar

untuk

dengan tingkat

mendukung

permasalahan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra

olahraga

melalui

pengenalan

olahraga

kepada

keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat luas atas kehendak sendiri serta pemasyarakatan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat

29

setempat sehingga masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan sosial Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada era repormasi telah menghasilkan 2 (dua) produk undang – undang yang berkaitan dengan undang-undang kepemudaan dan keolahragaan yaitu : (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 dijelaksan bahwa Keolahragaan adalah segala aspek yang berkitan dengan olahraga

yang

pembinaan,

memerlukan

pengembangan

pengaturan, dan

pendidikan,

pengawasan.

pelatihan,

Sedangkan

yang

dimaksud dengan Sistem Ke Olahragaan Nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistimatis dan terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan,

pendidikan,

pengembangan

dan

pelatihan,

pengawasan

unutk

pengelolaan,

pembinaan,

mencapai

keolahragaan

nasional. Maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tigapuluh) tahun untuk mengembangkan potensi,

kapasitas,

aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, Undang-Undang ini memberikan eksistensi

jaminan

serta

perlindungan

aktivitas

dan

kepemudaan.

kepastian

hukum

Undang-Undang

ini

atas juga

memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan. Undang-Undang ini memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan

kepemudaan

yang

berkaitan

dengan

koordinasi

dan

kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain 30

itu, juga memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses

permodalan

bagi

kegiatan

kewirausahaan

pemuda

secara

terencana, terpadu, terarah, dan 1. Telaahan Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat a. VISI

Provinsi

Jawa

Barat

TAHUN

2005

–

2025

“DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA” Dengan Tujuh Bidang Unggulan sebagai Penciri Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025 adalah sebagai Berikut : 1) Penyelenggaraan

Pemerintahan

yang

Bermutu

(Beyond

the

expectation), Akuntabel dan Berbasis Ilmu Pengetahuan. 2) Masyarakat yang Cerdas, Produktif dan Berdaya Saing Tinggi. 3) Pengelolaa Pertanian dan Kelautan. 4) Energi Baru dan Terbaharukan serta pengelolaan Sumber Daya Air. 5) Industri Manufaktur, Industri Jasa dan Industri Kreatif. 6) Infrastruktur yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berimbang Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan. 7) Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi Wisata Dunia. b. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Visinya

Tahun

2013-

2018 “JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA” Misi :  Misi

Pertama

Membangun

Masyarakat

yang

Berkualitas

dan

Berdaya saing Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral,

berbudaya

IPTEK,

memiliki

spirit

juara

dan

siap

berkompetisi.

31

 Misi

Kedua

:

Membangun

Perekonomian

yang

Kokoh

dan

Berkeadilan Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis

ekonomi pertanian dan non

pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap

banyak

tenaga

kerja,

serta

memberikan

pemerataan

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.  Misi Ketiga : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik. Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal

dan

terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang

baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean

Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota.  Misi Keempat : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.  Misi Kelima : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), optimalnya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya dan berkembangnya seni, warisan budaya

32

dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal. 2. Telaahan Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat ingin menjadikan pembangunan Olahraga dan Pemuda di Jawa Barat sebagai model dan rujukan nasional ( a Presedence and Model of Nasional Sport and Youth Delelopment ), oleh karena itu Dinas Olahraga dan Pemuda Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Visinya Tahun 2013-2018 “JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA” Tujuan dan sasaran DISORDA Provinsi Jawa Barat, a. Tujuannya adalah sebagai berikut : a) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan berbudaya melalui perluasan kesempatan berolahraga. b)

Membangun

sistem

pembinaan

dan

pengembangan

bakat

olahragawan berprestasi dalam berbagai cabang olahraga secara terus menerus dan berkelanjutan. c) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga keolahragaan agar menjadi tenaga keolahragaan yang dapat diandalkan baik bagi kepentingan Jabar, nasional maupun internasional. d) Memfasilitasi peningkatan kesejahteraan pelaku olahraga yang terpayungi secara hukum. e) Memfasilitasi dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kewirausahaan, kelembagaan pemuda sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kemitraan (nasional/internasional), kepeloporan, kepemimpinan, dan kejuangan. f)

Membangun

jejaring

dan

kemitraan

secara

luas

(nasional

/

internasional) dalm bidang keolahragaan dan kepemudaan. g) Menginventarisasi, memelihara, mengembangkan, dan membangun sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan.

33

b. Sasaran a) Meningkatkan persentase angka partisipasi masyarakat dalam olahraga. b) Meningkatkan peran pembinaan olahraga melalui jalur PPLP/PPLN, klub

binaan,

SKO,

dan

sistem

kompetisi

berjenjang

dan

berkesinambungan sebagai pemasok kunci atlet Jabar. c) Meningkatkan kualifikasi tenaga keolahragaan sesuai dengan profesi dan keahliannya. d) Mewujudkan konsep sistem penghargaan bagi pelaku olahraga yang berprestasi. e} Memfasilitasi kerjasama dan kemitraan antara pemuda dengan berbagaI instansi, organisasi masyrakat, dan pihak swasta . 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS. Kabupaten Bogor yang memiliki

40

Kecamatan sangat minim

sarana dan prasarana olahraga, untuk melengkapi prasarana wilayah dan kebutuhan masyarakat maka diperlukan perencanaan tata ruang untuk lokasi Gelanggang olahraga baik indor maupun outdor, atau ruang terbuka untuk kegiatan olahraga dan rekreasi masyarakat di wilayah Kecamatan Ibu

Kota Kabupaten Bogor

berada

di Kecamatan

Cibinong di

mana keberadaan perkantoran dan kegiatan pemerintah berpusat di Cibinong yang untuk

berdekatan dengan DKI Jakarta

menjadi

penyanggah

pengembangannya

harus

kemajuan

dibangun

sangat berpotensi

Ibukota

sesuai

sehingga

Rencana

Tata

dalam Ruang

Wilayahnya sehingga akan menjadi potensi menarik ditambah lagi dengan

pembangunan

insfrastruktur

transportasi,

pembangunan

sarana dan prasarana olahraga selain untuk event - event olah raga tingkat

daerah,

regional,

nasional,

dan

internasional

pelaksanaannya hanya temporer juga dapat dipergunakan

yang untuk

34

kegiatan olah raga masyarakat umum dengan membayar sewa perjam atau perkegiatan. Sesuai dengan pengembangan wilayah perkotaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sejak tahun 2005 mempunyai rencana akan membangun suatu

kawasan fasilitas olah raga mulai dari stadion

utama, fasilitas olahraga indoor, fasilitas olahraga outdoor beserta fasilitas penunjang lainnya. Hingga sampai saat ini keinginan tersebut belum terwujud, namun tahapan - tahapan rencana pembangunan terus dilaksanakan. Kawasan tersebut berada di Kelurahan Pakansari Kecamatan

Cibinong,

kurang

lebih

pemerintahan Kabupaten Bogor. berada di Kelurahan Pakansari

5

Km

jarak

antara

pusat

Kawasan fasilitas olahraga yang ini sangat strategis, karena lokasi

tersebut mudah diakses dari semua arah. Hal yang paling penting dengan adanya Dinas yang menangani sektor olahraga diharapkan rencana tersebut dapat terwujud, rencana pembangunan fasilitas olahraga ini adalah selain dari pada memenuhi. kebutuhan Kabupaten Bogor dalam sektor

prasarana olahraga juga kebutuhan nasional

sesuai yang diamanatkan Undang – Undang tentang Sistim Keolahragaan Nasional pada

Nomor 3 Tahun 2005 Bab XI

prasarana dan

sarana olahraga pasal 67 dijelaskan sebagai berikut : (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. (2) Pemerintah, pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan

pemerintah dan

pemerintah daerah. (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang di bangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat. (4) Prasarana olahraga yang di bangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. (5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga sebagaimana di maksud pada ayat (1)sampai dengan ayat (4) diatur dengan presiden.

35

(6) Badan

usaha

yang

bergerak

dalam

bidang

pembangunan

perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebetuhan yang ditetapkan oleh pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat. (7) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset /milik Pemerintah atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan

dari

yang

berwenang

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan. 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Perumusan

isu-isu

strategis

didasarkan

analisis

terhadap

lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dispora Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai Dinas

pada

urusan

pemuda

dan

olahraga

yang

berdasarkan

pendekatan seperti diuraikan dalam UU nomor 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan dalam UU Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan serta Perda Nomor 11 tahun 2008 tentang pembentukan dinas, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan

program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima

tahun ke depan (2013-2018) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : Strategi S-O 1. Adanya Undang Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan,

belum ada peraturan dibawahnya

maka untuk langkah awal

adanyan Rencana Induk Kepemudaan, SOP, juklak / juknis yang mengatur tentang pelayanan kepemudaan. 2. Adanya Organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten dan Kecamatan

sehingga membuktikan masih adanya orientasi dan motivasi pemuda untuk berorganisasi

36

3. Jumlah organisasi dan komunitas pemuda yang farsial

dengan

berbagai orientasi kegiatan. 4. Tersedianya lembaga Pendidikan informal dan Perusahaan / CSR di

Kabupaten Bogor adanya peluang untuk bermitra. 5. Potensi pemuda di berbagai bidang kepeloporan dan bidang lainnya

dapat ditingkatkan melalui Kegiatan Provinsi yang berorientasi pada uji kemampuan pemuda. 6. Pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan

yang berwawasan kebangsaan dapat dikembangkan dengan adanya peran

masyarakat

dan

pemerintah

serta

pemuda

dalam

pembentukan karakter bagi pemuda. 7. Adanya Undang-undangan

seyogyanya

yang mengatur

ditindaklanjuti

dengan

urusan keolahragaan

penyusunan

pedoman

atau

peraturan daeran tentang keolahragaan, seperti RIK, Perbup, PERDA. 8. Adanya

Organisasi

keolahragaan

tingkat

Kabupaten

dan

Kecamatan. 9. Tersedianya

atlet Pelajar

dan Penyelenggaraan PPLPD

(Pusat

Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah) yang rencananya akan dikembangkan menjadi Sekolah Khusus

Olahraga, dibutuhkan

komitmen yang kuat dari berbagai pihak dengan tujuan memajukan olahraga dan atlet Kabupaten Bogor. 10. Adanya even olahraga yang berjenjang tingkat Wilayah, Provinsi,

nasional

sebagai

ajang

peningkatan

kemampuan

atlet

untuk

berprestasi secara berjenjang. 11. Adanya insan olahraga yang memiliki kemampuan dan kepedulian

untuk memajukan olahraga. 12. Tertuntaskannnya pembangunan Stadion bertarap internasional di

Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong. 13. Adanya Rencana Pembagunan Sport Center di Cibinong dengan

venue

dan

prasarana

pendungkung

memerlukan

dukungan

pemerintah dan provinsi, instansi terkait dan masyarakat.

37

14. Kabupaten Bogor menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Daerah XIII

Jawa Barat Tahun 2018 15. Adanya kebijakan Kepala Daerah untuk

pembangunan prasarana

olahraga di 40 Kecamatan. 16. Tersedianya

dan berkembangya prasarana olahraga milik swasta

yang belum terindetifikasinya. 17. Tersedianya bangunan prasarana olahraga

milik Pemda baik di

Kecamatan dan Kabupaten. 18. Adanya Peraturan Daerah tentang pembentukan Dispora Kabupaten

Bogor. 19. Tersedianya sumber daya pegawai Dispora Kabupaten Bogor

Strategi W-O 1. Dengan belum adanya peraturan daerah tentang kepemudaan, maka melakukan pengumpulan data, pengolahan, perumusan dan penyusunan

dokumen yang berkaitan dengan kebijakan teknis

dibidang pemuda dan olahraga. 2. Adanya Organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten dan Kecamatan sehingga membuktikan masih adanya orientasi dan motivasi pemuda untuk berorganisasi. 3. Adanya

minat dan aktivitas pemuda dalam perkumpulan atau

komunitas pemuda dengan berbagai kegiatan. 4. Belum dilaksanakannya kemitraan dengan lembaga pedidikan formal dan perusahaan/CSR harus dibangunnya pola kerjasama untuk pengembangan pemuda. 5. Batasan usia kepeloporan dengan maksimal 30 tahun dilapangan belum siap, mengupayakan pemberdayaan dan pengembangan pemuda secara maksimal untuk berhasil bersaing di tingkat provinsi dan nasional. 6. Beragamnya karakter pemuda dan menurunnya disiplin serta wawasan kebangsaan, sebagai bahan evaluasi dan dicarikan solusi melalui program penyadaran, dan pemberdayaan..

38

7. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Keolahragaan diupayakan adanya kegiatan penyusunan pedoman atau peraturan daeran tentang keolahragaan, seperti RIK, Perbup, PERDA. 8. Belum optimalnya kerjasama organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Bogor yaitu dibutuhkan komitmen dan dan kerjasama untuk memajukan olahraga Kabupaten Bogor. 9. Masih kurangnya sarana dan prasarana bagi atlet PPLPD serta belum tersedianya tenaga sport medical, tenaga psycologi olahraga mempengaruhi kualitas Penyelenggaran PPLPD. 10. Terbentuknya

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dan

Pelatihan Olahraga Pelajar untuk mewadahi PPLPD yang ada. 11. Kemampuan/prestasi atlet di tingkat provinsi dan nasional dapat membangakan daerah. 12. Terlakasananya

penyelenggaraan

Kabupaten Bogor

PORDA

dengan 4 sukses

XIII

Jawa

Barat

di

(sukses Penyelenggaraan,

Prestasi, Administrasi, Ekonomi) 13. Kurangnya pengetahuan insan olahraga dibutuhkan

peran serta

pemerintah untuk memfasilitasi, mengapresiasi dengan tujuan memajukan keolahragaan. 14. Ketersediaan

anggaran

yang

besar

untuk

tercapainya

pembangunan Stadion Cibinong Raya secara keseluruhan. 15. belum tertuntaskannya pembebatasan tanah dilokasi Rencana Sport center secara Keseluruhan. 16. Sulitnya Ketersediaan tanah/lahan di tiap Kecamatan dengan solusi memanfaatan

tanah

kas

desa

untuk

pembangunan

Gedung

Olahraga dan lapangan sepak bola, 17. Belum terdatanya prasarana olahraga milik swasta. 18. Tersedianya bangunan prasarana olahraga

milik Pemda baik di

Kecamatan dan Kabupaten diperlukan Kebijakan pemerintah yang jelas

untuk

penguasaan

dan

pemeliharaan

dan

pengelolaan

prasarana olahraga yang sudah dibangun. 19. Adanya

Dispora Kabupaten Bogor belum di dukung dengan

tersedianya Gedung Kantor Dispora..

39

20. Sumber daya pegawai Dispora Kabupaten Bogor yang ada masih kurang perlu penambahan pegawai dengan kemampuan spekasi khusus. Strategi S-T 1. Dengan adanya Undang- Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan ditidaklanjuti dengan kegiatan analisis, penyusunan, seminar, untuk menghasilkan Produk hukum, Peraturan tentang kepemudaan di daerah 2. Adaanya

Organisasi

kepemudaan

tingkat

Kabupaten

dan

Kecamatan perlu terus dimotivasi dan diberdayakan. 3. Jumlah organisasi dan komunitas pemuda yang farsial berbagai orientasi

kegiatan diupayakan untuk

dengan

diakomodir

dan

difasilitasi agar dapat berkembang dan terapresiasi 4. Tersedianya lembaga Pendidikan informal dan Perusahaan/ CSR di Kabupaten Bogor, dengan melaksanakan koordinasi dan kerjasama guna menyalurkan minat dan bakat pemuda pada keterampilan dan berusaha 5. Potensi pemuda di berbagai bidang dan kepeloporan pemuda dapat tercapai/meningkat

dibutuhkan

peran

serta

pemerintah,

masyarakat dan tokoh pemuda 6. Pemuda

sebagai

kekuatan

moral,

kontrol

sosial,

dan

agen

perubahan yang berwawasan kebangsaan, dapat terjaga dan terpelihara apabila ada peran pemerintah, stakholder, masyarakat dan pemuda dalam pembentukan karakter bagi pemuda 7. Adanya Undang-undang sebagai

dasar

untuk

yang mengatur analisis,

urusan keolahragaan

penyusunan,

Produk

hukum,

Peraturan tentang keolahragaan. 8. Adanya

Organisasi

keolahragaan

tingkat

Kabupaten

dan

Kecamatan yang diharapkan dapat terkoordinasi dan bersinergi 9. Penyelenggaraan PPLPD

(Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar

Daerah) yang rencananya akan dikembangkan menjadi Sekolah Khusus Olahraga, kualitas pengelolaannya harus terus ditingkatkan

40

dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar untuk mewadahi PPLPD yang ada. 10. Adanya even olahraga yang berjenjang tingkat Wilayah, Provinsi, nasional sebagai ajang pengembangan atlet dan daya saing. 11. Penyelenggaran PORDA XIII Jawa barat Tahun 2018 menjadi ajang berdaya saing bagi atlet Kabupaten Bogor

dengan target Juara

umum. 12. Adanya insan olahraga yang memiliki kemampuan dan kepedulian dengan

keolahragaan

sehingga

dapat

berperanserta

dalam

memajukan olahraga kabupaten bogor. 13. Tuntasnya

pembangunan

Stadion

Cibinong

Raya

berskala

internasional pada tahun 2016. 14. Pengelolaan Stadion kabupaten Bogor melalui UPT

atau dikelola

swasta. 15. Rencana Pembagunan Sport Center di Cibinong dengan venue dan prasarana pendungkung, diupayakan adanya fasilitasi dari APBP dan APBN serta

dapat menarik investor

untuk percepatan

pembangunan Sport Center Cibinong. 16. Adanya kebijakan Kepala Daerah untuk pembangunan prasarana olahraga di 40 Kecamatan, dengan permasalahan keterbatasan lahan dan pengadaan tanah 17. Tersedianya

dan berkembangya prasarana olahraga milik swasta

adanya Kerjasama pemanfaatan apabila ada even /kejuaraan olahraga 18. Bangunan prasarana olahraga milik Pemda baik di Kecamatan dan Kabupaten dicarikan solusi

terbaik untuk

pengelolaan dan

pemeliharaan prasarana olahraga dicarikan solusi

terbaik untuk

pengelolaan dan pemeliharaan prasarana olahraga. 19. Keberadaan

Kantor

Dispora

guna

peningkatan

kinerja

dan

kenyamanan bekerja. 20. Sumber daya pegawai

yanga ada Dispora Kabupaten Bogor

diberdayakan secara aktif. Strategi W-T

41

1. Dengan belum adanya peraturan daerah tentang kepemudaan diperlukan suatu gagasan atau ide untuk menyusun analisis kebijakan kepemudaan sebagai dasar pelayanan kepemudaan 2. Kepengurusan Organisasi Kepemudaan belum menyesuaikan pada batasan

usia

30

tahun

sesuai

undang-undang

tentang

kepemudaan. 3. Optimalnya Indentifikasi Organisasi dan komunitas/perkumpulan pemuda

dibutuhkan

sebagai

data

untuk

melaksanakan

pembinaan melalui kegiatan Festival Pemuda Kabupaten Bogor 4. Belum dilaksanakannya kemitraan dengan lembaga pedidikan formal dan perusahaan / CSR, yaitu dikembangkan pola kerjasama 5. Batasan usia 16 - 30 tahun bagi pemuda menjadi tatangan untuk lebih ditingkatkan kemampuanya agar mampu berdaya saing ditingkat kabupaten dan provinsi 6. Beragamnya karakter pemuda dan menurunnya disiplin serta wawasan kebangsaan dapat diatasi positip serta

dengan memberikan kegitan

peran aktif pemerintah dan masyarakat

untuk

mempasilitasi dan mengarahkan pemuda. 7. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Keolahragaan merupakan tantangan dalam upaya menentukan arah kebijakan keolahragaan 8. Belum optimalnya kerjasama organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Bogor perlu difasilitasi agar dapat bersinergi 9. Adanya

aktivitas Penyelenggaran PPLPD dan terbinanya atlet

pelajar menjadi atlit berprestasi

baik ditingkat provinsi, nasional

dan asean. 10. Kemampuan atlet berprestasi secara berjenjang

tingkat Wilayah,

Provinsi, nasional membanggakan daerah sehingga perlu diberikan apresiasi dan penghargaan. 11. Kurangnya

pembinaan

dan

pelatihan

untuk

peningkatan

pengetahuan insan olahraga sehingga perlu dilaksanakan kegiatan Diklat, TOT, seminar, pengembangan IPTEK olahraga. 12. Ditargetkannya

pembangunan stadion Cibinong Raya menjadi

penciri Kabupaten termaju dan dengan tersediannya pembangunan yang berkualitas, dan tuntas secara keseluruhan.

42

13. Tuntasnya pembangunan Sport Center Cibinong secara bertahap Rencana Pembagunan Sport Center di Cibinong dengan venue dan prasarana. 14. Pemanfaatan tanah kas desa untuk pembangunan Gedung Olahraga dan lapangan olahraga perlu analisis dan pengkajian tentang, adminitrasi pertanahan Pengelolaan dan kerjasama pemanfataan tanah kas desa. 15. meningkatkan kemitraan pengelolaan prasarana olahraga milik swasta. 16. bangunan prasarana olahraga milik Pemda baik di Kecamatan dan Kabupaten dikelola dan dipelihara dengan baik. 17. Terwujudnya rencana pembangunan gedung kantor Dispora di lokasi rencana Sport Center Cibinong. 18. Mengupayakan

tersedianya

pegawai

yang

berlatar

pendidikan

keolahragaan, kesehatan, tehnik sipil dan akuntansi

43

44

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

VISI DAN MISI DISPORA. Untuk mengukur capaian kinerja visi, misi pemerintah Kabupaten

Bogor, telah dirumuskan indikator penentu keberhasilan misi dalam rangka mencapai dan mewujudkan

visi

Kabupaten Termaju, dalam

rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor tersebut terkait dengan Dispora

adalah

pada

Misi

pertama

Kabupaten

Bogor

yaitu

Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat. Visi, Misi Dispora

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta

masukan-masukan dari stakeholders, maka Dispora Kabupaten Bogor menetapkan Visi yaitu :

“Terwujudnya Kemandirian Pemuda dan Peningkatan Prestasi olahraga”

Pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu : -

Kemandirian pemuda adalah hasil dari proses pembinaan dan pembentukan pemuda ke arah yang lebih baik agar berguna bagi pribadi, lingkungan atau masyarakat, agama dan negara.

-

Prestasi Olahraga adalah hasil dari proses pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Ditetapkan Misi Dispora Kabupaten Bogor sebagai berikut:  Misi Pertama : Meningkatkan Penyadaran, pengembangan dan kemandirian pemuda Misi ini mengandung makna

bahwa

Pemberdayaan, pembinaan pemuda

dilakukan melalui tahapan proses yaitu melalui penyadaran pada nilai –nilai etika, norma dan keagamaan, sedangkan pemberdayaan dan pengembangan mengandung makna bahwa pemuda yang secara individu memilik potensi atau kemampuan yang senantiasa ingin

44

mendapat perhatian dan bimbingan kemampuan yang dimilikinya.

untuk pengembangan akan

Sedangkan

kemandirian pemuda

adalah hasil dari proses pembinaan secara

pribadi atau oleh

lingkungannya hingga pada dirinya terbentuk pribadi

mandiri

yang

bermanfaat bagi dirinya, lingkungan dan negara.  Misi Kedua : Meningkatkan Pemasalan, Peningkatan Prestasi Olahraga

Pemberdayaan

dan

Misi ini mengandung makna bahwa Pemasalan olahraga adalah upaya memotivasi masyarakat agar senang berolahraga dan berbudaya hidup sehat, kesegaran

Pemberdayaan olahraga adalah upaya meningkatkan

jasmani

masyarakat

dan

memasyarakatkan

olahraga

sedangkan peningkatan prestasi olahraga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga

melalui

proses

pembinaan

dan

terencana, berjenjang, dan berkelanjutan

pengembangan

secara

dengan dukungan sarana

prasarana olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.  Misi Ketiga : Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan sarana olahraga Misi ini mengandung makna Pembangunan Prasarana dan sarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan digunakan

untuk

kegiatan

olahraga

dan/atau

yang

penyelenggaraan

keolahragaan yang dilengkapi dengan sarana olahraga atau peralatan, perlengkapan

yang

digunakan

untuk

kegiatan

olahraga,

serta

mengupayakan pengembangan industri olahraga.  Misi Keempat : Meningkatkan Kinerja Pelaku Olahraga Misi

ini

mengandung

merupaka bagian

makna

Sumberdaya Kinerja

Aparatur

sumberdaya

dan pegawai

penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan

urusan pemuda dan olahraga di Kabupaten Bogor sehingga dapat mengelola, meningkatkan kerja sama dengan pelaku olahraga guna mesinergikan dan meningkatkan sumberdaya pelaku olahraga.

45

4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah

ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah pembangunan pemuda dan olahraga pada Dispora Kabupaten Bogor sebagai berikut : a. Tujuan : - Terwujudnya pemuda yang tangguh dan berdaya saing. - Meningkatnya pemasyarakatan olahraga. - Meningkatnya prestasi olahraga kabupaten Bogor. - Terbangunnya pusat olahraga terpadu. - Meningkatnya pembangunan prasarana olahraga di daerah. b. Sasaran : - Meningkatnya

kemandirian

dan

partisipasi

pemuda

dalam

pembangunan. - Meningkatnya pemasyarakatan olahraga. - Meningkatnya prestasi olahraga kabupaten Bogor. - Terbangunnya pusat olahraga terpadu. c. Strategi : - Meningkatnya pembangunan generasi muda dalam pembangunan. - Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga. - Meningkatnya kualitas dan kuantitas olahragawan. d. Arah Kebijakan : - Peningkatan

kualitas dan peran pemuda, serta kelembagaan

pemuda dalam pembangunan. - Peningkatan Pembinaan Olahraga rekreasi - Peningkatan Pembinaan olahraga berprestasi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Bogor

Tahun 2013 – 2018

dapat digambarkan sesai

tabel 4.1

46

47

4.3

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi dan kebijakan pada Dispora adalah sebagai berikut : a. Strategi 1. (a) Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengembangan sumberdaya pemuda dan kelembagaan pemuda. (b) penyusunan petunjuk teknis pengembngan sumber daya pemuda dan kelembagaan pemuda (c) Peningkatan kualitas dan peran pemuda serta kelembagaan pemuda dalam pembangunan (d) Menyelenggaran kegiatan pembinaan dan pemberdayaan serta kemandirian pemuda (e) Meningkatkan Kerjasama dan Kemitraan dalam pelayanan kepemudaan. b. Strategi 2. (a) Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pemberdayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga. (b) Penyusunan petunjuk teknis pemberdyaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga (c) Pembinaan dan pemberdayaan olahraga pendidikan dan masyarakat (d) Pembinaan dan pengembangan atlet secara berjenjang dan berkelanjutan (e) Penyelenggaraan event/kejuaraan olahraga. (f) Peningkatan prestasi atlet melaui event olahraga tingkat regional, provinsi, nasional dan internasional. c. Strategi 3. (a) Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pembangunan dan pembinaan sarana dan prasarana olahraga serta pengembangan industri olahraga. (b) Penyusunan petunjuk teknis pembangunan pembinaan sarana dan prasarana olahraga serta pengembangan industri olahraga. (c) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga milik pemerintah daerah (d) Melakukan Koordinasi dan kerjasama kepada pemerintah provinsi dan pusat dalam pembangunan prasarana olahraga (e) Mengupayakan pengadaaan fasilitasi penunjang perlengkapan parasarana dan sarana olahrag. (f) Terpeliharanya dan berdayagunanya bangunan prasarana olahraga melaui (g) UPT Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga d. Strategi 4. (a) Meningkatkan koordinasi kedalam dan keluar untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi. (b) Mengupayakan kecepatan, kenyamanan dan keamanan aparatur. (c) Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur (d) Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel.

48

49

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KIERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam

Renstra

Dispora

Kabupaten

Bogor

tahun

2013-2018,

program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas Dispora,

Program/

Kegiatan

Lintas

SKPD

dan

Program/kegiatan

Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dispora Kabupaten Bogor tahun 2013-2018. Program/ kegiatan Dispora adalah sekumpulan rencana kerja Dispora. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dispora Kabupaten Bogor 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 5.1 lembar berikut ini :

48

45

BAB VI INDIKATOR KINERJA DISPORA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dispora Kabupaten Bogor harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel. 6.1 Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dispora Kabupaten Bogor Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2013 4

Tahun 2014 5

1 Jumlah Organisasi Organisasi

63

60

2

Kegiatan

16

Organisasi Kegiatan

Indikator

NO

1

Satuan

2

3 4 5

6 7

Kepemudaan Jumlah Kegiatan Kepemudaan Jumlah Organisasi Olahraga (Klub Olahraga) Jumlah Kegiatan Olahraga Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta atau dengan kata lain milik pemerintah lapangan Olahraga Tuntasnya pembanguna stadion olahraga bertaraf internasional

3

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap tahun Tahun 2015 6

Tahun 2016 7

Tahun 2017 8

Tahun 2018 9

62

63

65

70

70

15

15

16

16

17

17

84

60

70

75

80

80

87

17

12

13

14

15

16

16

6

1

1

2

3

3

16

3

1

1

1

1

1

8

45,15

60,15

100

10

GOR

Lapangan %

100

BUPATI BOGOR

RACHMAT YASIN

50

51

BAB VII PENUTUP

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga

yang menjadi dokumen perencanaan

tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga. Pelaksanaan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga ini sangat memerlukan

partisipasi,

semangat,

dan

komitmen

dari

seluruh

aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders

sesuai dengan visi dan

misi yang ingin dicapai.

BUPATI BOGOR WAKIL,

Hj. NURHAYANTI