KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rakhmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini dapat tersusun. Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 08 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2011 – 2015 serta Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Tahun 2011 – 2015. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2014 sebagai penjabaran Rencana Stategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2011 – 2015 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok. Demikian Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Tahun 2014 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat. Koto Baru, Februari 2014 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok
Drs. H. YUSWARDI NIP. 19550413 197701 1 001
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai bagian dari Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu sistem perencanaan pembangunan daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja (Renja) merupakan pedoman perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga secara rinci. Penyusunan Renja agar pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah sebagai berikut: 1. Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan dalam Rencana trategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Solok . 2. Renja merupakan acuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 3. Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Sebagai perwujudan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, Kabupaten Solok telah merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 20112015 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok tahun 2011-2015 melalui Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010. Kesuksesan pencapaian RPJMD tersebut tidak terlepas dari capaian kinerja masing-masing SKPD. Operasional RPJMD dijabarkan secara lebih detail kedalam Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Solok Tahun 2011 – 2015. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai penjabaran dari RPJMD dan renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, proses penyusunan Rencana Kerja SKPD harus berpedoman kepada kedua dokumen tersebut guna terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan masing-masing SKPD untuk menunjang capaian kinerja daerah sebagaimana termaktub didalam indikator kinerja pada RPJMD. Keterkaitan antara dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:
RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah ( RPJMD dan Renstra SKPD ) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi
Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun; 2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah. Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tegal. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.
Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu : a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421); d. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); e. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438 ); f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); i.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
j.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); l.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
m. Peraturan
Pemerintah
Perangkat Daerah
Nomor
41
Tahun 2007
tentang
Organisasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. B. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok No 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok “melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga sesuai dengan kewenangannya”. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
b.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga; dan
d.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
I.
Sekretariat a. Fungsi : 1. Penyusunan Program Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran.
2. Penyelenggaraan Ketatausahaan Dalam penyelenggaraan penyusunan ketatausahaan meliputi : urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat. 3. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP, dan perlengkapan. b. Sekretariat Mempunyai Subag Sebagai Berikut : 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 2. Sub Bagian Kepegawaian 3. Sub Bagian Keuangan II. Bidang Pembinaan TK dan SD a. Fungsi 1. Pembinaan dan Penyelenggaraan kurikulum TK dan SD 2. Pembinaan dan Penyelenggaraan ketenagaan TK dan SD 3. Pembinaan dan Penyelenggaraan sarana dan prasarana TK dan SD b. Bidang Pembinaan TK dan SD mempunyai seksi sebagai berikut 1. Seksi Kurikulum 2. Seksi Tenaga Kependidikan 3. Seksi Manajemen dan Sarana dan Prasarana TK dan SD III. Bidang Pembinaan SMP a. Fungsi 1. Pembinaan dan Penyelenggaraan kurikulum SMP 2. Pembinaan dan Penyelenggaraan ketenagaan SMP 3. Pembinaan dan Penyelenggaraan sarana dan prasarana SMP 4. Penyelenggaraan dan Pengelolaan SMP bertaraf Internasional 5. Pemantauan dan Evaluasi SMP bertaraf Internasional b. Bidang Pembinaan SMP mempunyai seksi sebagai berikut : 1. Seksi Kurikulum 2. Seksi Tenaga Kependidikan 3. Seksi Manajemen dan Sarana dan Prasarana IV. Bidang Pembinaan SLTA a. Fungsi 1. Pembinaan dan Penyelenggaraan kurikulum SLTA 2. Pembinaan dan Penyelenggaraan ketenagaan SLTA 3. Pembinaan dan Penyelenggaraan sarana dan prasarana SLTA
4. Penyelenggaraan dan Pengelolaan SLTA bertaraf Internasional 5. Pemantauan dan Evaluasi SLTA bertaraf Internasional b. Bidang Pembinaan SLTA mempunyai seksi sebagai berikut : 1. Seksi Kurikulum 2. SeksiTenaga Kependidikan 3. Seksi Manajemen dan Sarana dan Prasarana V. Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal a. Fungsi 1. Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 3. Pembinaan Tenaga Kependidikan Non Formal b. Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal Mempunyai seksi: 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 3. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Non Formal VI. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga a. Fungsi 1.
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
2.
Pendidikan dan Pelatihan keolahragaan
3.
Pengembangan IPTEK keolahragaan
4.
Pengembangan kemitraan Pemerintah dengan masyarakat dalam pembanguna olahraga
5.
Pengaturan system penganugrahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga
6.
Pengaturan
pelaksanaan
standarisasi,
akkreditasi
dan
sertifikasi
keolahragaan 7.
Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat
8.
Pelatihan dan pendidikan keolahragaan
9.
Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termaksud olahraga unggulan
10.
Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan di bidang keolahragaan
11.
Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan
12.
Pengembangan Manajemen wawasan dan kreatifitas kemitraan dan kewirausahaan
13.
Pengembangan IPTEK dan IMTEQ
14.
Pengaturan system penganugrahan prestasi pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan
15.
Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda
16.
Pengaturan wawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan
17.
Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan
18.
Pendidikan dan Pelatihan kepemudaan tingkat Kabupaten
19.
Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan
20.
Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan
21.
Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan
22.
Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan
b. Bidang Pembinaan Pemuda & Olahraga Mempunyai seksi
1.
Seksi Kepemudaan
2.
Seksi Olahraga Prestasi
3.
Seksi Olahraga Masyarakat
C. Struktur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah, dicantumkan bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :
KEPALA DINAS
Kelompok Jab. Fungsional
Sekretariat Sub. Bag Perencanaan dan Monev
Sub. Bag Kepegawaian
Sub. Bag Keuangan
Bdg PembPra Sekolah/ SD
Bdg Pemb SMP
Bdg Pemb SLTA
Bdg Pemb PNF
Bdg Pemb PORA
Seksi Kurikulum
Seksi Kurikulum
Seksi Kurikulum
Seksi PAUD
Seksi Kepemudaan
Seksi Manajemen Sarana dan Prasarana
Seksi Manajemen Sarana dan Prasarana
Seksi Pembinaan Tenaga Pendidikan Non Formal
Seksi Olahraga Masyarakat
Seksi
Seksi Olahraga
Seksi Manajemen Sarana dan Prasarana
Seksi Tenaga
Seksi Tenaga
Seksi Tenaga
Kependidikan
Kependidikan
Kependidikan
UPT Diksar, SMP, SMA SMK dan Labor dan Pustaka
Terpadu
Pendidikan Masy. dan Kesetaraan
Prestasi
D. Data Sumber daya. Data sumberdaya yang ada adalah sumber daya ketenagaan, sarana prasarana dan Keuangan.Data Sumber daya ketenagaan yang ada adalah tenaga structural dan fungsional, data structural terdiri dari data personil disdikpora, kecamatan dan pegawai TU yang ada disekolah sedangkan data fungsional adalah Guru, Pengawas sekolah dan Penilik Pendidikan Non Formal. Data tersebut seperti berikut : 1. Data Sumber Daya Manusia. Jumlah Personil Kantor Dinas = 72 orang Jumlah Personil Kecamatan dan sekolah = 449 Jumlah Pengawas SMP/SLTA = 14 orang Jumlah pengawas TK/SD/SMP = 75 Orang Jumlah Guru PAUD = 956 orang Jumlah Guru SD=4082 orang Jumlah Guru SMP=1356 Jumlah Guru SMA dan SMK =626 Jumlah penilik Luar sekolah =295 2. Data Sumber Daya Sarana Prasarana Jumlah Lembaga PAUD dan TK = 368 lembaga Jumlah SD/SDLB = 341 buah Jumlah SMP=66 buah Jumlah SMA =19 buah Jumlah SMK=12 buah Jumlah UPT Pendidikan Prasekolah dan SD =14 buah Jumlah UPT Labor dan Pustaka Terpadu = 2 buah 3. Sumber Daya Keuangan Untuk mendukung pelayanan pendidikan Kabupaten Solok menggunakan dana dari berbagai sumber dana antara lain. APBD yang terdiri dari Dana DAU dan DAK APBN yang terdiri dari dana BOS dan dana bloc Grant Sumber dana dari masyarakat.
BAB II RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA A. Visi dan Misi Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok adalah; “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Berkarakter Dan Memiliki Daya Saing” Untuk mencapai visi di atas maka di rumuskan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan. 2. Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan. 3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan. 4. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan. 5. Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan. 6. Meningkatkan kualitas serta pembinaan pemuda dan olahraga. B. Tujuan dan Sasaran Untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Solok dirumuskan tujuan dan sasaran strategis tahun 2011-2015 yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Dengan demikian tujuan dan sasaran strategis tersebut diharapkan mendukung terwujudnya kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2015 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2011-2015, yaitu: 1.
memantapkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan formal, informal dan non formal,
2.
mengembangkan pendidikan Non formal dan Informal di tengah masyarakat,
3.
Peningkatan mutu, daya saing dan relevansi pendidikan dengan menerapkan "Pendidikan Berkarakter" berbasis "Potensi personal" pada "sekolah efektif",
4.
Peningkatan peran serta semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan,
5.
Pembinaan kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga.
Pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Solok juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. I. Tujuan Strategis Tujuan strategis pembangunan pendidikan, pemuda dan olah raga tahun 2011-2015 di Kabupaten Solok dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata
kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima sebagaimana yang dikhendaki dalam rumusan visi dan misi pembangunan pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Solok. Dengan demikian tujuan strategis tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di Kabupaten Solok. 2. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan. 3. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan untuk semua kecamatan. 4. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan Non Formal dan Informal , bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 5. Tersedianya
system dan tata
kelola
yang handal dalam menjamin
terselenggaranya pelayanan prima pendidikan. 6. Tersedia dan terjangkaunya layanan pembinaan yang bermutu bidang pemuda dan olah raga di Kabupaten Solok. II. Sasaran Strategis 2011-2015 Tujuan starategis pembangunan pendidikan pemuda dan olahraga diatas dijabarkan kedalam sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada akhir tahun 2015. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut : 1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 1: a. APK PAUD Kabupaten Solok mencapai 67 % b. Seluruh satuan pendidikan anak usia dini formal menerapkan system pembelajaran yang membangun karakter (kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan toleransi) dan menyenangkan bagi anak. 2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 2 a. APM SD/MI Kabupaten Solok mencapai 98,00 % b. APK SMP/MTs dan Paket B Kabupaten Solok mencapai 94,02 %. c. APM SMP/MTs dan Paket B Kabupaten Solok mencapai 85%. d. Seluruh kepala sekolah dan guru telah memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D4, untuk pengawas kualifikasi minimal pendidikan S2. e. Sekurang-kurangnya 15% SD/SDLB/MI dan 27% SMP/MTs terakreditasi minimal B.
f.
Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95 % dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1% untuk jenjang pendidikan dasar.
g. Seluruh satuan pendidikan SD/SDLB/MI dan SMP/MTs menerapkan pembelajaran berakarakter 3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 3 a. APK SLTA Kabupaten Solok mencapain 60 %. b. Sekurang-kurangnya 95 % SMA/MA berakreditasi, dan 40 % berakreditasi B c. Sekurang-kurangnya 90 % SMK berakreditasi, dan 30 %-nya berakreditasi minimal B. d. Seluruh kepala sekolah dan pengawas SMA/MA dan SMK mengikuti pelatihan professional berkelanjutan. e. Sekurang-kurangnya 98 % guru SMA/MA dan SMK berkualifikasi S1/D4, dan sekurang-kurangnya 90 % bersertifikat Profesi Pendidik f.
Seacara bertahapSMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan.
g. Meningkatnya tingkat efisien internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95 % dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 0,1% untuk jenjang pendidikan menengah. h. Seluruh satuan pendidikan SMA/MA/SMK menerapkan pembelajaran yang membangun karakter. 4. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 4 a. Sekurang-kurangnya 30 % program keahlian lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi dan 25% lulusan program kecakapan hidup (PKH) bersertifikat kompetensi. b. Sekurang-kurangya 50% telah mengutamakan gender dalam pendidikan. c. Sekurang-kurangnya 50% memeberikan layanan faslitas parenting education. 5. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 5 a. Seluruh penyelenggara fungsi pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok mengacu kepada Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2011-2015. Seluruh jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok melaksanakan Standar Pelayanan Minimal
BAB III HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA A.
Hasil Pelaksanaan Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara
Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen pelaksanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya oleh sebab itu Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2012 harus dilakukan evaluasi. Evaluasi tahapan kerja tahun 2012 dapat di pedomani dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada 2012. Program dan kegiatan tahun 2012 berjumlah 9 program dan 44 kegiatan. Namun kita menyadari bahwa belum semua kegiatan pada Rencana Strategis terakomudir pada Program dan kegiatan tahun 2012 hal ini disebabkan oleh belum mencukupinya anggaran yang tersedia. Dari tabel rekapitulasi evaluasi hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2012 di atas dapat di lihat bahwa hampir semua program kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2012 terealisasi 100 %. Khusus Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada kegiatan DAK pembangunan gedung
sekolah hanya terealisasi 0,30 %
ini disebabkan karena proses
pelaksanaan kegiatan di laksanakan akhir tahun, dan adanya perubahan Juknis DAK dari swakelola ke proses tender / Lelang dan kegiatan ini dilanjutkan pelaksanaannya pada tahun 2011, demikian juga dengan kegiatan rehabilitasi sedang, berat bangunan sekolah pada program pendidikan menengah karena tidak ada kesiapan dari rekanan yang ditunjuk sehingga terjadi gagal tender dan kegiatan tidak bisa dilaksanakan. B.
Permasalahan dan Solusi Pada Dinas Pendidikan pemuda dan Olah raga yang menjadi permasalahan saat ini dapat
dijabarkan sebagai berikut : 1. Penuntasan guru-guru yang belum S1 Berdasarkan UU No 14 tahun 2005, PP no 74 tahun 2008 dan Permen nomor 58 tahun 2008, mengamanatkan bahwa pada tahun 2015 semua guru harus sudah memiliki kualifikasi S1. pada saat ini terdapat guru yang belum S1 sebanyak 65 % guru sebagian besar berada adalah guru SD. Ada beberapa kendala dalam penuntasan guru yang belum S1, terutama bagi yang sudah berusia diatas 50 tahun, banyak guru pada usia ini kurang termotivasi untuk melanjutkan pendidikan, walaupun saat ini ada program PPKHB merupakan suatu
sistem penghargaan terhadap wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang mencerminkan pengalaman kerja dan hasil belajar yang dimiliki guru sebagai pengurang beban studi yang wajib ditempuh pada Program Sarjana (S-1) . 2. Peningkatan jumlah guru yang disertifikasi tidak diiringi dengan peningkatan kompetensi guru. Program sertifikasi guru mulai dilaksanakan tahun 2006, selama lima tahun dalam pelaksnaan selalu mengalami peningkatan jumlah peserta setiap tahun, selanjutnya guru yang telah sertifikasi akan memperoleh sertifikat guru Profesional dan berhak mendapat tunjangan Profesional yang tujuan selain meningkatkan kesejahteraan guru juga diharapkan meningkatkan kompetensi guru. Namun dari pantauan selama ini belum adanya peningkatan kompetensi terhadap guru yang disertifikasi untuk itu perlu dilaksanakan segera adalah penilaian kinerja guru. 3. Kekurangan Guru Terutama pada jenjang SD dan belum meratanya Pendistribusian Guru pada jenjang SMP dan SLTA. Berdasarkan data analisis kebutuhan Guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga pada tahun 2010 pada tingkat SD kekurangan guru paling banyak, sedangkan pada tingkat SMP dan SLTA disamping masih ada kekurangan guru pada bebrapa mata pelajaran yang harus penangan dengan segera adalah pendistribusian guru yang tidak merata. 4. Pemerataan Akses Menurut data Angka Partisipasi Murni pada Jenjang SD, SMP dan SLTA pada saat ini adalah 96,70 %, 65,29 % dan 38,60 %. Meski APM SD sudah cukup tinggi, tapi pada jenjang SMP dan SLTA angka yang dicapai masih rendah. Hal ini dimungkinkan karena status soaial ekonomi, untuk itu agenda penting adalah peningkatan pemerataan pendidikan terutama kelompok masyarakat miskin dipedesaan. 5. Mutu Pendidikan. Dibandingkan dengan kabupaten Kota disumatera Barat berdasarkan hasil UN pada tahun pelajaran 2011/2012 hasil UN kabupaten Solok belum bisa dikatagorikan memuaskan, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor : Kualitas guru dan tenaga kependidikan Kurikulum dan metode pembelajaran Bahan ajar Alat bantu belajar dan manajemen sekolah.
Semua elemen diatas saling terkait namun guru merupakan faktor determinan dalam menentukan tinggi rendahnya mutu pendidikan. Kekurangan guru pada suatu sekolah dan masih ada guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 akan berpengaruh terhadap kemampuan guru. 6. Keterbatasan Anggaran Pendidikan. Anggaran Pendidikan yang terbatas dalam APBD
menyebabkan SKPD Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olah raga tidak bisa melaksanakan Program kegiatan yang disusun secara maksimal.
BAB IV RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2014 A. Agenda dan Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Kabupaten Solok telah Menempatkan Pendidikan pada agenda khusus yaitu agenda 5 peningkatan dan kualitas pendidikan. dengan memposisikan pembangunan sektor pendidikan sebagai program utama pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. maka pada tatanan implementasinya, Pemerintah daerah dan DPR Kabupaten Solok menetapkan berbagai kebijakan menyangkut pembangunan sektor pendidikan, antara lain kebijakan tentang kenaikan anggaran pendidikan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, dan keberpihakan penanganan pendidikan bagi keluarga miskin dan kurang mampu sebagai bahagiain penting dalam pemenuhan hak dasar rakyat untuk memperoleh pendidikan. B. Program dan Kegiatan a) Memantapkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap Pendidikan formal, informal dan non formal. 1) Pengembangan Pendidikan anak usia dini yang berkualitas, adil, merata dan terjangkau. Kegiatannya 1. Pembangunan gedung PAUD dan TK 2. Pengadaan Alat Praktek dan peraga PAUD dan TK 3. Pengadaan Mobiler Pengadaan Mobiler PAUD dan TK 4. Pembangunan sarana air Bersih dan Sanitasi 5. Pengintegrasian Posyandu dengan PAUD dan BKB 2) Pemantapan pencapaian tuntas wajib belajar Pendidikan dasar. kegiatannya: 1. pemetaan sekolah SD dan SMP 2. pembangunan USB SD dan SMP 3. pembangunan RKB SD dan SMP 4. Rehabilitasi gedung SD dan SMP 5. Pengadaan Mobiler SD dan SMP 6. Penyelenggaraan Paket A setara SD, 7. Bea siswa untuk anak SD dan SMP 8. PMTAS SD 9. Penyelenggaraan Ujian Sekolah UASBN SD/MI dan UAS/UN SMP/MTS 10. BOS pada SD dan SMP
3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan menengah. Kegiatannya: 1. Pemetaan sekolah pada tingkat SLTA 2. pembangunan UMK 3. Pemabnguann RKB dan SMK 4. Rehabiltasi Gedung SLTA 5. Penggadaan mobiler siswa/ Guru 6. Penyelenggaraan paket C setara SLTA 7. Penyediaan Beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu dan berprestasi 8. Pembinaan UKS SLTA dan Sekolah berbasis lingkungan 9. Penyelenggaraan UAS SMA/MA/SMK 10. Terlaksana pembinaan siswa Kelas Unggul pada SMA b) Mengembangkan Pendidikan Non formal dan Informal di tengah masyarakat. Program/Kegiatannya : 1. Penyelenggaraan program pemberantasan buta huruf 2. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup bagi anak putus sekolah/WB Paket A, Paket B dan Paket C 3. Peningkatan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 4. Peningkatan pemahaman siswa terhadap bahaya narkoba dan PMS termasuk HIV / AIDS 5. Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 6. Pembinaan Lembaga Kursus c) Peningkatan mutu, daya saing dan relevansi pendidikan dengan menerapkan "Pendidikan Berkarakter" berbasis "Potensi personal" pada "sekolah efektif" 1. Program Pengembangan kemampuan personal siswa Kegiatannya : a) Tes Potensi Personal Siswa TK,SD, SMP, SMA b) Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa 2. Program
Pengembangan
Sekolah
Efektif Kegiatannya : a) Pengembangan sekolah efektif dalam bentuk pilot project 3. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan mutu dan daya saing pendidikan Kegiatannya : a) Pengembangan jaringan Pendidikan nasional (Jardiknas)
b) Pembangunan Keterampilan/Labor Komputer c) Pembangunan Labor IPA SLTA d) Pembangunan Labor Bahasa SLTA e) Pembangunan ruang bengkel / ruang keterampilan SMA/SMK f) Penggadaan alat dan bahan praktek SLTA / SMK g) Kontribusi pengadaan sarana pendukung SMA SBI propinsi di Kab. Solok h) Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SMP/SMA/SNI i)
Penyediaan Buku Pelajaran (buku Pokok) dan bahan referensi SD,,SMP dan SMA.
j)
Pengadaan Alat-alat praktek dan Peraga Siswa SD,SMP dan SLTA
k) Penyediaan Sanitasi dan air Bersih SD,SMP dan SMA l)
Penyediaan Sarana Olah Raga
m) Penyediaan TIK (Komputer) SD,SMP dan SLTA n) Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Infokus) SD dan SMP o) Pembangunan ruang UKS SD,SMP dan SLTA p) Pembangunan Rumah Dinas di daerah sulit dan terpencil SD dan SMP
4. Peningkatan
mutu
pendidik
dan
tenaga
kependidikan. Kegiatannya : a) Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik b) Workshop bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi c) Pelaksanaan Pemilihan Kepsek, Guru dan pengawas berprestasi dan pemilihan Guru berdedikasi d) Pemberdayaan tim pengembang kurikulum e) Terlaksana Pemberian beasiswa untuk S1, S2 dan S3 bagi mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu serta berkomitmen membangun daerah 5. Pembinaan manajemen sekolah Kegiatannya : a. Penilaian Akreditasi dan kinerja sekolah 6. Kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi dan dunia usaha serta lembaga lainnya dalam rangka peningkatan mutu, tenaga pendidik dan Kependidikan Kegiatannya. a. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
b. Seleksi calon Kepala Sekolah c. Monitoring evaluasi dan pelaporan d. Pengembangan sistim perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik e. Pelaksanaan angka kredit Tenaga Fungsional f.
Terselenggaranya pengembangan Sekolah
g. Penerapan sistem dan informasi pendidikan dan peremajaan validasi data NISN,NUPTK,Padati Web (Jardiknas)dan Profil Pendidikan h. Tim Teknis Kabupaten i.
Pemetaan Pendistribusian Guru
j.
Rumusan Perbub Terhadap Perda Pendidikan
k. Terlaksana kerjasama Pendidikan antar negara / atau antar sekolah melalui sistem-sistem scholl dll l.
Pembinaan sekolah model berbasis kurikulum Alquran,Lalu lintas dan PBKL pada SMP dan SLTA
4) Peningkatan
peran
serta
semua
komponen
masyarakat
dalam
penyelenggaraan Pendidikan Program Kerjasama kelembagaan dg perguruan tinggi,organisasi profesi dan dunia usaha serta lembaga lainya dalam rangka peningkatan mutu. Kegiatannya : a.Pelaksanaan try out UN b. Pelaksanaan MOU dg dunia usaha &industri
Agenda 5: Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan
No
Arah Kebijakan Tahun 2011-2015
1
2
1
Memantapkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan formal, informal dan non formal
Program dan Kegiatan
Indikator dan Target Kinerja s/d Tahun 2015
3 1.1
Pengembangan Pendidikan anak usia dini yang berkualitas, adil, merata dan terjangkau
Kode Rekening
4 1
Terlaksana pengembangan rintisan PAUD/TK :
a. PAUD Percontohan
Program sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006
5 1
01
6 xx
15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan gedung sekolah (PAUD) PAUD Kec Gunung Talang PAUD Kec Kubung PAUD Kec X koto Singkarak PAUD Kec Lembah gumanti
b. TK Pembina
TK Pembina Kec. X Koto Singkarak (Shering) TK Pembina Kec. Lembah Gumanti (Shering) TK Pembina Kec. Pantai Cermin (Shering)
Kinerja SKPD Indikator 7 Persentase kenaikan APK PAUD
Satuan 8
Target 2014 9
10
% Disdikpora
2
Terlaksana penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE) untuk : a. PAUD
Meningkatnya ketersediaan APE di PAUD dan TK sebesar 50 %
Tersedianya Alat Praktek dan peraga PAUD dan TK
b. TK 3
Terlaksana penyediaan Mobiler Sekolah untuk a. PAUD
Meningkatnya ketersediaan
bertambahnya mobiler pada PAUD dan TK
mobiler PAUD dan TK sebesar 50 %
Terbangunnya sarana air
Meningkatnya fasilitas Air
Bersih dan Sanitasi
bersih dan sanitasi PAUD
b. TK 4
Terwujudnya sekolah sehat
dan TK sebesar 50 % a. PAUD b. TK
1.2
Pemantapan pencapaian tuntas wajib belajar pendidikan dasar
5
Terlaksana pengintegrasian Posyandu dengan PAUD dan BKB
1
Pemetaan SD/MI/MTs/SMP
2
Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) dan ruang penunjang lainnya
1
01
xx
16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun SMP 7 Kubung, SMP 6 Kubung, SMP 7 Guntal, SMP 3 Danau Kembar, SMP 3 Lembang Jaya, SMP 8 Kubung, SMP 4
Persentase Kenaikan
%
SMP/MTs sebesar 65%
APK SD/MI % Persentase Kenaikan APK SMP/MTs
Terpenuhi Pemetaan SD/MI,
Terpenuhi daya tampung siswa SMP sebesar 85%
Disdikpora
Kubung
3
Terlaksana rehabiltasi Gedung
% a. Rehabilitasi Gedung 60 SD (DAK)
Meningkatnya porsentase gedung sekolah yang layak pakai sebesar 85%
Persentase Kenaikan APM SD/MI
b. Rehab. Sedang/Berat SMP (DAK) 4
Tersedianya Mobiler Sekolah
SMP N 7 Gunung Talang, SMP N 7 Kubung, SMP N 3 Lurah, SMP N 2 Payung Sekaki, SMP N 6 X Koto
%
Meningkatnya ketersediaan mobiler 0,8 %
%
Meningkatnya Daya
Persentase Kenaikan APM SMP/MTs
Singkarak 5
Terlaksana Penyelenggaraan Paket A Setara SD
Kenaikan Tingkat Kelulusan SD/MI
Tampung Wajib Belajar 9 Tahun
2 klp di Nagari Sumiso 2 klp di Nagari Garabak Data 1 klp di Nagari Sariak Alahan Tigo 6
Terlaksana Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
Kenaikan Tingkat Kelulusan SMP/MTs 2 klp di Nagari Tigo Jangko 2 klp di Nagari Garabak Data 1 klp di Nagari Sariak
%
Meningkatnya Daya Tampung Wajib Belajar 9 Tahun
Alahan Tigo 7
8
Terlaksana Pemberian Beasiswa dari kelompok miskin dan DO Sekolah sehat
Terlaksananya Pembinaan UKS SD dan SMP
9
Bantuan operasional sekolah Hybrid
10
Pembinaan bakat dan kreativitas siswa Akreditasi sekolah
11
12
- Ujian SD/MI = 6.750
Jumlah sekolah yang mengikuti ujian
siswa - ujian SMP/MTs = 4.280 siswa
1.3
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan menengah
13.
Jumlah peningkatan mutu sekolah
14
Jumlah Sekolah Penerima BOS
1
Pemetaaan SMA/MA/SMK
2
Terlaksana Pembangunan USB SMK
1
01
xx
17
Program pendidikan Menengah
Persentase Kenaikan APK SMA/SMK
%
Persentase Kenaikan APM SMA/SMK
%
Terpenuhi Pemetaan SD/MI, SMP/MTs sebesar 65% Meningkatnya Daya Tampung Lulusan SMP
Disdikpora
sebesar 5%
a. Lanjutan
Pembangunan
SMK Bukit Sundi (sherring) b.Lanjutan
Pembangunan
USB SMA 2 Lembang Jaya c. Lanjutan Pembangunan SMA 2 Hiliran Gumanti 3
Terlaksana Pembangunan RKB / RPL
% Kenaikan Tingkat Kelulusan SMA/SMK 1.SMK 2 Gunung Talang 2. SMK 1 Gunung Talang 3. SMK 1 Hiliran Gumanti 4. SMA 1 Lembang Jaya 5. SMK 1 Lembah Gumanti 6. SMA 1
IX Koto Sungai
Lasi 7. SMA 1 Junjung Sirih 8. SMA 1 Gunung Talang 9. SMK 1 Pantai Cermin 10.SMK 1 X Koto Diatas 11.SMAN 2 Lembang Jaya 12.SMAN 1 X Koto Diatas 4
Rehabiltasi Gedung SLTA
Jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri SMA 1 Bukit Sundi
siswa
Bertambahnya daya tampung pada SMA dan SMK sebesar 10 %
SMA 1 Gunung Talang SMA 1 Kubung SMA 1 Lembah Gumanti SMA 1 Pantai Cermin 5
Meningkatnya ketersediaan
Pengadaan mobiler siswa dan guru
mobiler 0,8 % SMK 2 Gunung Talang SMK 1 X Koto Diatas SMK 1 X Koto Singkarak SMA 2 lembang Jaya SMKS Budi Mulia SMA 1 IX koto Sungai Lasi SMA 1 Danau Kembar MGMP SMP MGMP SMA MGMP SMK
6
Penyelenggaraan paket C setara SLTA
7
Pemberian beasiswa miskin dan berprestasi
8
Sekolah sehat
Meningkatnya pemberdayaan Manajemen UKS SMA dan SMK Sebesar 15 %
2
Mengembangkan pendidikan Non formal dan Informal di tengah masyarakat.
9
Jumlah kegiatan yang diminati siswa
10
Jumlah siswa di Kelas Unggulan
11
Jumlah sekolah mengikuti UAN/UAS
2.1
Penyelenggaraan program pemberantasan buta huruf
Tercapai Jumlah penduduk buta aksara yang dilayani melalui program keaksaraan
2.2
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup bagi anak putus sekolah/WB Paket A, Paket B dan Paket C
Terlaksananya kelompok pemuda produktif melalui aneka keterampilan
2.3
Peningkatan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Terbina 10 PKBM
Pembinaan Lembaga Kursus
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kursus
2.6
1
01
xx
18
Program Pendidikan Non Normal
Persentase penduduk melek huruf
Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang aktif melaksanakan kegiatan
%
Disdikpora
Orang
Berkurangnya angka pendudu yang buta huruf sebesar 90 %
2.4
2.5
Peningkatan pemahaman siswa terhadap bahaya narkoba dan PMS termasuk HIV / AIDS
Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Terlaksana penyuluhan bahaya narkoba , HIV / AIDS bagi siswa SMP dan SMA
Berfungsinya pusat konseling remaja di sekolah setingkat SMA
2.7
Pengembangan Bimbingan teknis perpustakaan umum, nagari dan taman bacaan masyarakat dan mesjid
Jumlah pengelola perpustakaan umum nagari dan taman bacaan yang mendapatkan bimbingan teknis
2.8
Pemberdayaan perpustakaan daerah
Terlaksanaanya pelayanan perpustakaan umum dan perpustakaan keliling dan Pustaka daerah
1
02
xx
19
Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat
Persentase siswa yang bebas narkoba, AIDS dan HIV
%
Dinas Kesehatan
1
12
xx
21
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS
Jumlah penderita yang direhabilitasi dari Narkoba,PMS
Orang
BKBPP
1
12
xx
20
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Jumlah Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR yang dibangun
Unit
BKBPP
Jumlah sekolah yang mempunyai KRR
Sekolah
34
Jumlah Pengunjung perpustakaan ( termasuk pustaka keliling)
Orang
75
Jumlah Koleksi buku di perpustakaan
Buku
1
26
xx
15
Program Pengembangan Perpustakaan Daerah
Kantor Arsip dan Perpustakaan
3
Peningkatan mutu, daya saing dan relevansi pendidikan dengan menerapkan "Pendidikan
3.1
Pengembangan kemampuan personal siswa
Berkarakter" berbasis "Potensi personal" pada "sekolah efektif"
3.2
3.3
3.4
Pengembangan Sekolah Efektif
Penyediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan mutu dan daya saing pendidikan
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
1
Pemetaan potensi personal siswa
2
Terlaksana Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa
1
Terlaksananya pengembangan sekolah efektif
Tersedianya ruang labor, ruang prakter, labor komputer dan jaringan internet :
1
Tercapainya 100 % guru yang lulus sertifikasi
1
1
01
01
xx
xx
22
22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Jumlah Pengelola Perpustakaan
Orang
Jumlah siswa yang berpotensi/berbakat pada bidang studi dasar dan kejuruan
orang
Jumlah bimbingan yang diberikan pada siswa berbakat/berpotensi
kali
Jumlah sekolah SSN dan RSBI tingkat SMP/MI dan SMA/SMK
buah
Jumlah SMK bersertifikat ISO
buah
Disdikpora
Disdikpora
1
01
xx
16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Jumlah sarana dan prasarana SD/MI
Unit
Disdikpora
1
01
xx
17
Program Pendidikan Menengah
Jumlah sarana dan prasarana SMA/SMK
Unit
Disdikpora
1
01
xx
20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah guru yang bersertifikasi
Orang
Disdikpora
2
Terlaksana Pemberdayaan MGMP, K3S, MKKS dan KKG, MKPS serta KKPS Terlaksana Pemberdayaan tim pengembang kurikulum
4
Terlaksana Pemberian beasiswa untuk S1, S2 dan S3 bagi mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu serta berkomitmen membangun daerah
3
Jumlah tenaga pendidik yang yang ikut peningkatan mutu.
Orang
Orang
1
01
xx
22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Jumlah Mahasiswa kurang mampu yang menerima beasiswa
Disdikpora
1
01
xx
22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Jumlah PAUD yang terakreditasi
Unit
10
Jumlah SD/MI yang terakreditasi
Unit
50
S1 10 org @ Rp. 3.000.000 S2 5 org @ Rp. 5.000.000 S2 2 org @ Rp. 7.500.000 3.5
Pembinaan manajemen sekolah
Terlaksananya akreditasi dan penilaian kinerja sekolah
Disdikpora
3.6
4
Peningkatan peran serta semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
4.1
Kerjasama dg perguruan tinggi,organisasi profesi dan dunia usaha serta lembaga lainya dalam rangka peningkatan mutu, tenaga pendidik dan kependidikan
Pemberdayaan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Masyarakat peduli pendidikan
6
Jumlah sekolah berprestasi di tingkat PAUD s/d SMA
Unit
Persentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan guru
%
Jumlah Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan
dokumen
3
Pembinaan sekolah model berbasis kurikulum Alquran,Lalu lintas dan PBKL
Jumlah sekolah model
unit
22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Unit
Terlaksana kerjasama pendidikan antar negara atau antar sekolah melalui sistem school dll
xx
22
Jumlah SMA/SMK yang terakreditasi
2
01
xx
17
Terlaksananya Kerjasama peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan guru
1
01
Unit
1
Terfasilitasinya program kegiatan pendidikan dan komite sekolah
1
Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Persentase sekolah yang mempunyai komite sekolah
%
Disdikpora
-
Disdikpora
Koto Baru, Februari 2014 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Drs. YUSWARDI NIP.19550403 197701 1 001
