JURNAL EKONOMI DAN BISNIS VOLUME 13, NO. 2 AGST 2012 ISSN

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISSN 1693-8852

VOLUME 13, NO. 2 AGST 2012

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA MANAJERIAL APARATUR PEMERINTAHAN KOTA LHOKSEUMAWE, STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA LHOKSEUMAWE YUSRI HAZMI ALI IMRAN ZUARNI YENI IRAWAN SAID HERRY SAFRIZAL (Dosen Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe) (Dosen Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe) (Dosen Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe) (Dosen Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe) (Dosen Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe) ABSTRACT This study aimed to determine the effect of budget goal clarity and accountability, managerial performance Lhokseumawe city government. The population is made up of leaders from the head, secretary and chief financial officer at government Lhokseumawe. The sample selection is done through judgment sampling method, the number of respondents 54. The data used in this study of primary data. Data was collected through questionnaires were hand delivered to each respondent. Data analysis method used is multiple regression analysis. The result showed that the budget goal clarity and accountability significantly affect the performance of managerial personnelThis study prove that the managerial apparatus for performance improvement, there needs to be clarity sasarang budget and public accountability. So that accountability in budget management can be done. Keyword: Goal clarity Budget, Public Accountability and Managerial Performance Akuntabilitas publik dimaksudkan prinsip pertanggungjawaban yang mulai dari proses awal sampai dengan pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik. publik memiliki hak dan kepentingan atas segala penggunaan dana publik dan berhak untuk meminta pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut, (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas publik dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan dana publik. Dengan adanya akuntabilitas publik, masyarakat akan mengetahui penggunaan anggaran sehingga pemerintah daerah berusaha untuk melaksanakan seluruh perencanaan dengan sebaik mungkin. SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kota) yang merupakan organisasi publik, dituntut memiliki kinerja positif yang berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga kinerjan aparatur SKPK dapat memberikan pelayanan maksimal yang dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap pertanggungjawaban anggaran telah mengharuskan aparatur untuk dapat meningkatkan kinerja. Kinerja organisasi sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparatur atau manajerial. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

PENDAHULUAN Kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, yang meliputi: perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negoisasi, perwakilan. Kinerja manajerial organisasi merupakan gambaran tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagaimana yang termuat dalam visi, misi, dan strategi organisasi. Kejelasan sasaran anggaran dapat meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Kejelasan sasaran anggaran dimaksudkan untuk meningkatkan tanggungjawab individu dan organisasi dalam pencapaian sasaran anggaran. Sehingga diharapkan organisasi akan lebih membuka ruang dan perencanaan yang sebaik mungkin dalam menyusun anggarannya. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu aparatur pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Dengan mengetahui sasaran anggaran maka anggaran yang jelas, lebih mudah dilaksanakan dan untuk mempertanggungjawabkan (keberhasilan atau kegagalan). Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan kebingunangan dalam pelaksanan, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran anggaran tidak dapat memotivasi individu dalam mencapai kinerja sebagaiman yang diharapkan, (Syafrial, 2009).

31



Fenomena yang terjadi saat ini mengindikasikan, kinerja manajerial aparatur sebagian besar SKPK masih jauh dari harapan publik. Padahal pemerintah kota Lhokseumwe telah mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar setiap tahun. Namun demikian dana yang besar belum mampu meningkatkan kinerja manajerial. Sehingga pelayanan publik masih kurang optimal. Problem anggaran mejadi penting untuk dibahas lebih lanjut, sehingga dapat diketahui penyebabnya. Keadaan ini juga membuktikan bahwa kinerja manajerial aparatur pemkot Lhokseumawe belum bisa bekerja sesuai dengan harapan. Untuk ini pimpinan pada setiap SKPK haruslah mampu melaksanakan fungsi manajemen secara optimal. Sehingga mampu memobilisasi bawahannya untuk dapat bekerja sesuia dengan rencana dan tujuan dari organisasi. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran adalah setiap anggaran yang disusun harus jelas sasaran, rasional untuk dicapai, dan anggaran harus dikelola secara transparan dan akuntabilitas publik.

penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, American Accounting Association menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap: a. Sumber daya finansial b. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif c. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan d. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas. Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (legal compliance) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif . Tahap-tahap tersebut adalah: a. Probity and legality accountability, Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (compliance). b. Process accountability, Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (planning, allocating and managing). c. Performance accountability, Pada lev el ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (efficient and economy). d. Program accountability Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (outcomes and effectiveness). e. Policy accountability Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (value). Dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas ini yaitu: 1. Berfokus pada hasil (outcomes) 2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja 3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan 4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu

TINJAUAN PUSTAKA Kejelasan Sasaran Anggaran Dalam penyusun anggaran, sedapat mungkin anggaran yang disusun harus jelas sasaran yang ingin dicapai. Anggaran yang tidak jelas sasarannya, sudah dapat dipastikan akan menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya dan bahkan menjadi gagal. Untuk ini kejelasan sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas. Anthony dan Govindarajan (2005) mengemukakan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Dengan kejelasan sasaran anggaran dapat mengatur perilaku karyawan. Akuntabilitas dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik dalam bentuk penyajian informasi keuangan organisasi. Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber daya yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dan apakah penggunaan dana telah sudah sesuia dengan prinsip-prinsip pengelolan sebagaimana termuat dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik Sifat Akuntabilitas Pemerintah Menurut Mardiasmo (2002), laporan keuangan pemerintah dapat dipakai untuk menilai akuntabilitas pemerintahan. Dalam konteks

32

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISSN 1693-8852 5.


Melaporkan hasil (outcomes) dan mempublikasikannya secara teratur

Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada masing-masing SKPK. Kuesioner disebarkan secara langsung ke responden. Demikian tingkat pengembalian kuesioner lebih tinggi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli (tidak melalui media perantara). Data primer bersumber dari jawaban pertanyaan yang yang diberikan oleh responden.

Akuntabilitas Publik Akuntabilitas dalam dapat arti sebagai sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo 2002).

Variabel Penelitian Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel bebas yaitu: Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dan Akuntabilitas Publik (X2) dan 1 varibel terikat yaitu: Kinerja Manajerial Aparatur (Y). Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas pada penelitiam ini menggunakan Corrected Product Moment. Jika r hitung > r table dan bernilai positif maka butir peryataan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Kineja Manajerial Aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi dari suatu kegiatan atau tindakan. Dalam sisi pemerintahan kinerja merupakan prestasi kerja seorang pegawai atas tugas yang diberikan oleh atasan. Dalam organisasi pemerintahan, kinerja pemerintah daerah dapat diketahui melalui tingkat pencapaian hasil (out put) dari pelaksanaan anggaran. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial (Mardiasmo, 2002).

Teknisk Analisis Data Alat analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e Dimana: Y = Kinerja Manajerial Aparatur a = Konstanta b 1,2= Koefisien regresi dari variabel independen X1= Kejelasan Sasaran Anggaran X2= Akuntabilitas Publik e = erorr term

METODOLOGI PENELITIAN Populasi, Sampel Dan Responden Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan pada yang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK) di Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah judgement sampling. Sampel dalam penelitaian ini adalah pimpinan pada SKPK, sekretaris, dan kabag keuangan pada masing-masing SKPK. Pemkot Lhokseumawe memiliki 18 SKPK. Dengan demikian jumlah responden sebanyak 54 orang.

Model Penelitian Model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana yang terdapat dapat gambar 1 dibawah ini:

33



Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)

Akuntabilitas Publik (X2)

Kinerja Manajerial Aparatur (Y)

Gambar 1 Model Penelitian Dari penelitian diperoleh nilai terkecil dari Corrected Item-Total Correlation untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen kinerja manajerial aparatur diketahui nilai Corrected Item-Total Correlation terkecil 0,846, untuk instrumen akuntabilitas publik nilai terkecil 0,396 dan untuk instrumen kejelasan sasaran anggaran nilai terkecil 0,521.

Definisi Operasional Variabel 1. Kinerja Manajerial Aparatur (Y) Kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah hasil dari proses aktivitas manajerial sektor publik yang efektif dalam melaksanakan kegiatan manajerial mulai dari proses perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff, negoisasi, perwakilan, dan kinerja secara keseluruhan, Mahmudi (2007)

Uji Reliabilitas Untuk menguji reabilitas instrument, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Nilai reabilitas dinyatakan reliable jika mempunyai nilai Cronbach’s Alpha dari masing-masing instrument yang dikatakan valid lebih besar dari 0,6. Keandalan konsistensi antar item atau koefiesien keandalan Cronbach’s Alpha yang terdapat pada tabel di atas yaitu untuk instrumen variabel kinerja manajerial aparatur 0,976. Untuk instrumen variabel instrumen variabel kejelasan sasaran anggaran 0,865 dan akuntabilitas publik 0,831. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran di atas 0,8. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel. b.

2. Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) Menurut Ginting (2010), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. 3. Akuntabilitas Publik (X2) Akuntabilitas publik merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada publik atas kinerja yang telah dilakukan. Terdapat empat unsur akuntabilitas publik yang harus dipenuhi, diantaranya adalah akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan.

c. Uji Asumsi Klasik 1). Uji Normalitas Residual Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan One Sample KolmogorovSmirnov Test, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan > 0,05 maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan < 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Dari uji normalitas menyatakan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,981 dengan signifikan 0,299. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian dinyatakan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian a.

Uji Validitas Untuk melihat validitas dari masingmasing item kuesioner, digunakan Corrected Item-Total Correlation. Jika r hitung > r tabel, maka data dikatakan valid, dimana r tabel untuk N = 54 adalah 0,1635. Berdasarkan hasil pengolahan didapatkan nilai Corrected ItemTotal Correlation untuk masing-masing variabel X1, X2, dan Y semuanya di atas r tabel. Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel X1, X2, dan Y adalah valid.

34



berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut.

tabel maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan, atau dengan membandingkan nilai sig. yang didapat dengan derajat signifikansi α = 0,05. Apabila nilai sig. lebih kecil dari derajat signifikansi maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan. Hasil pengolahan data uji F menunjukkan nilai F = 24,265 dan signifikan pada level 0,000. Sedangkan nilai F tabel yaitu 3,09. Jadi F hitung > F tabel yaitu 24.265 > 3,09 dan sig. 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi yang digunakan sudah tepat dan model regresi ini dapat digunakan untuk menguji pengaruh variable independen terhadap variabel dependen.

2). Uji Multikoleniaritas Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai Variance Inflantion Factor (VIF) dan tolerance value untuk masingmasing variabel independen. Apabila tolerance value di atas 0,10 dan VIF < dari 10 maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil nilai VIF yang diperoleh menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan tolerance value berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

2). Model Analisis Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel penelitian. Model ini terdiri dari dua variabel bebas yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Akuntabilitas Publik (X2) dan satu variabel terikat yaitu Kinerja Manajerial Aparatur (Y). Dari hasil analsis data, maka model analisis data dipreoleh adalah sebagai berikut:

3). Uji Heterokedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedatisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteros-kedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Glejser. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya sig > 0,05 atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Berdasarkan analisis data diketahui tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel Absut. Tingkat signifikansi > α 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Y = -82,557 + 1,345 X1 + 2,451 X2 + e Keterangan: Y= Kinerja Manajerial Aparatur X1= Kejelasan Sasaran Anggaran X2= Akuntabilitas Publik e= Standar error 4. Uji Hipotesis (t-test) Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Patokan yag digunakan adalah dengan membandingkan nilai singnifikan yang dihasilkan dengan alpha 0,05 atau dengan membandingkan thitung dengan ttabel. Berdasarkan tabel, maka uji hipotesis dapat dilakukan sebagai berikut: 1) Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Manajerial Aparatur

d. Analisis Data 1). Uji F (F-test) Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, untuk dilakukan pengujian dengan membandingkan nilai F hitung dengan F table. Maka apabila F hitung > F

Hasil analisis pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Hipotesis diterima jika thitung > ttabel dan nilai sig < α 0,05. Nilai ttabel pada α = 0,05 adalah 1,6605.

35



Untuk variabel kejelasan sasaran anggaran (X1) nilai thitung adalah 2,031 dan nilai sig adalah 0,020. Selanjutnya untuk melihat apakah arahnya positif atau negatif dilihat dari koefisien β, pada tabel koefisien β positif sebesar 1,345. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,031 > 1,9843 dan nilai singnifikansi 0,020 < α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial aparatur, sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Dengan demikian kejelasan sasaran anggaran dapat berimplikasi pada kinerja aparat pemerintah daerah yang berpartisipasi baik dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. b.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif tehadap kinerja manajerial aparatur dengan nilai signifikansi 0,000 < α = 0,05 dan nilai thitung 5,213 > ttabel 1,6605. Nilai koefisiensi β dari variabel X2 bernilai positif yaitu 2,451. Dari hasil ini diperoleh bahwa akuntabilitas publik dapat meningkatkan kinerja manajerial. Hal ini menegaskan akan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manejerial. Dengan adanya akuntabiliatas publik, masyarakat akan mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dan sehingga berusaha untuk melaksanakan anggaran sebaik mungkin.

2) Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Hasil analisis pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Hipotesis diterima jika thitung > ttabel dan nilai sig < α 0,05. Nilai ttabel pada α = 0,05 adalah 1,6605. Untuk variabel akuntabilitas publik (X2) nilai thitung adalah 5.211 dan nilai sig adalah 0,000. Selanjutnya untuk melihat apakah arahnya positif atau negatif dilihat dari koefisien β, pada tabel koefisien β positif sebesar 2,451. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa thitung > ttabel, yaitu 5.213 > 1,6605 dan nilai singnifikansi 0,000 < α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Publik (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Manajerial Aparatur, sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dari hasil ini diperoleh bahwa pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial aparatur adalah bahwa anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan. Dengan demikian karakteristik sasaran anggaran dapat berimplikasi pada kinerja aparat pemerintah daerah yang berpartisipasi baik dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Akuntabilitas publik akan meningkatkan kinerja manajerial. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manejerial. Dengan adanya akuntabiliatas kepada masyarakat, masyarakat akan mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga berusaha untuk melaksanakan anggaran sebaik mungkin.

PEMBAHASAN a.

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Aparatur

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manjerial Aparatur Hipotesis kedua penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif tehadap kinerja manajerial aparatur dengan nilai signifikansi 0,020 < α = 0,05 dan nilai thitung 2,031 > ttabel 1,6605. Nilai koefisiensi β dari variabel X1 bernilai positif yaitu 1,345. Pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial aparatur adalah dengan kejelasan sasaran anggaran, managerial SKPK akan menggunkannya sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja yang diharapkan.

Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa: 1. Sebaiknya SKPD dalam penyesuanan anggaran perlu memperhatikan kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas publik agar kinerja manjerial aparatur dapat terus ditingkatkan. 2. Untuk meningkatkan kinerja manajerial aparatur pada SKPK, sebaiknya juga mempertimbangkan keahlian, bidang ilmu,

36



pengamalan dan sistem penjejangan yang berlaku dalam pemerintahan 3. Penerapan akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran masih belum sepenuhnya dilakukan sebagaimana mestinya sehingga hal ini akan berdampak pada rendahnya kinerja manajerial aparatur.

Mahmudi, 2007.Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta:Unit penerbit dan percetakan ilmu manajemen YKPN. Mahsun, Mohamad, Firma. S, dan Heribertus, 2006.Akuntansi Sektor Publik. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi Yogyakarta:

Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan, 2005. Sistem Pengendalian Manajemen Buku 2. Terjemahan Kurniawan Tjakrawala. Jakarta: Salemba Empat.

Syafrial,

HS Ginting, 2010. Pengaruh Patisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Perangkat Daerah. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

37

2009. Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS VOLUME 13, NO. 2 AGST 2012 ISSN

Recommend Documents